Jakarta (VLF) Perkara baru yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK sudah naik ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini, Firli diduga melakukan pertemuan dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ketika statusnya sudah menjadi tersangka KPK.

“Jadi untuk perkara 36 juncto 65 Undang-Undang KPK terlapor dalam hal ini adalah saudara Firli Bahuri saat ini sedang berproses penyelidikannya. Nanti untuk memberikan kepastian hukum akan kita lakukan gelar perkara,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Ade Safri belum merinci kapan pastinya gelar perkara tersebut akan dilakukan. Namun dia menegaskan pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan mendalam.

Sebagaimana diketahui, Firli Bahuri dijerat dengan tiga perkara di Polda Metro Jaya. Kasus pertama terkait dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Firli telah berstatus tersangka dalam kasus ini.

Firli Bahuri juga dilaporkan terkait perkara lainnya, yakni terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Firli juga dilaporkan terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pertemuan dengan pihak berperkara dalam hal ini orang berperkara itu adalah SYL.

(Sumber : Polisi Segera Tentukan Nasib Firli Bahuri di Kasus Pertemuan dengan SYL.)

Jakarta (VLF) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan menindak tegas mafia tanah. Nusron mendorong mafia tanah dimiskinkan dengan pasal berlapis supaya ada efek jera ke depannya.

Hal itu disampaikan Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024). Nusron menyebutkan ada tiga komponen yang biasanya melibatkan mafia tanah.

“Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak-bapak, sekalian tentunya kita tidak bisa mentolerir adanya mafia tanah. Dan kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen,” ujar Nusron dalam rapat.

“Yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasti ambil kepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris,” tambahnya.

Nusron mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, hingga PPATK untuk memberantas mafia tanah. Politikus Golkar ini menegaskan akan melakukan upaya pemiskinan mafia tanah.

“Apa treatment-nya? Kita tidak bisa mentolerir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksaan Agung sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah,” ujar Nusron.

Menurut dia, mafia tanah tak bisa hanya dikenai delik pidana umum. Aparat negara yang terlibat menurutnya mesti dikenai pasal berlapis, termasuk tipikor hingga delik tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni. Kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara negara, pasti adalah deliknya tipikor ya kan tindak pidana korupsi. Tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek jera,” sambungnya.

Nusron mengatakan sedang simulasi terkait hal itu. Nusron tak ingin pejabat pemerintahan di tingkat eksekutif dan legislatif menjadi orang yang zalim terhadap rakyat kecil.

“Nah ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu, kita sedang simulasi. Supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu berhak, yang diserobot haknya. Supaya kita semua, baik dari pemerintah maupun yang ada di DPR tidak kategori orang yang zalim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak,” imbuhnya.

(Sumber : Menteri ATR Nusron Dorong Mafia Tanah Dimiskinkan dan Kena Pasal TPPU.)

Jakarta (VLF) Polisi menyampaikan perkembangan terkini penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Pihak kepolisian akan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus ke tingkat penyidikan.

“Dari fakta penyelidikan nantinya kita akan lakukan gelar perkara untuk menentukan apakah status penanganan perkara dari penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

Ade Safri mengatakan hingga kini 30 orang saksi sudah diperiksa terkait kasus tersebut. Termasuk di antaranya Itjen Kemenkeu hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

“Saat ini tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap 30 orang saksi. Termasuk dalamnya juga penyelidik telah melakukan klarifikasi terhadap dua ahli, baik itu ahli pidana maupun ahli hukum acara pidana,” ujarnya.

Ade Safri menyebutkan saat ini pihaknya masih menelisik unsur pidana dalam kasus tersebut. Jika ditemukan, status kasus akan dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan.

“Sedang kita lakukan penyelidikan di mana penyelidikan itu adalah untuk menemukan mencari dan menemukan apakah peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau tidak, untuk ditindaklanjuti dengan upaya penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.

Alexander Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui pengaduan masyarakat (dumas) pada 23 Maret 2024. Alex diadukan buntut pertemuan dengan mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, yang statusnya sebagai pihak beperkara di KPK.

Eko Darmanto sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan. Sementara itu, Alexander Marwata sebagai terlapor sudah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa (15/10) yang lalu.

Alur Pertemuan Alexander-Eko

Akhir Februari 2023

Di media sosial, ramai mengenai sosok Eko Darmanto yang saat itu masih aktif sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Namanya viral karena dugaan memamerkan gaya hidup mewah.

Awal Maret 2023

Gelombang penelusuran warganet ini turut disambut KPK. Pada Rabu, 1 Maret 2023, Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK mengaku sudah mengeluarkan surat untuk melakukan klarifikasi ke Eko Darmanto.

Di sisi lain Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai institusi yang menangani Bea Cukai juga bertindak. Pada 2 Maret 2023, Eko Darmanto dicopot dari jabatannya untuk mempermudah pemeriksaan di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

7 Maret 2023

Eko Darmanto diklarifikasi KPK soal hartanya. Saat itu dia mengaku tidak berniat pamer harta.

9 Maret 2023

Eko Darmanto diketahui bertemu dengan Alex Marwata selaku Wakil Ketua KPK. Pertemuan itu berlangsung di KPK. Informasi mengenai pertemuan ini pada saat itu tidak secara terbuka disampaikan ke publik oleh Alex Marwata maupun Eko Darmanto.

18 April 2023

KPK menetapkan Eko Darmanto sebagai tersangka gratifikasi. Perkaranya pun berproses.

30 Desember 2023

KPK menahan Eko Darmanto. Bukti awal gratifikasi yang disebut KPK diterima Eko adalah Rp 18 miliar.

18 April 2024

KPK kembali menjerat Eko Darmanto sebagai tersangka. Kali ini Eko Darmanto dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

22 April 2024

Untuk pertama kalinya Alex Marwata mengakui pernah bertemu dengan Eko Darmanto. Pengakuan Alex ini disampaikannya setahun setelah pertemuan itu terjadi. Alex juga mengaku bahwa pertemuan itu menjadi perkara di Polda Metro Jaya.

27 Agustus 2024

Eko Darmanto divonis 6 tahun penjara setelah terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU Rp 23,5 miliar. Putusan itu dibacakan di PN Tipikor Surabaya.

(Sumber : Polda Metro Akan Gelar Perkara Kasus Alexander Marwata Bertemu Eko Darmanto.)

Jakarta (VLF) Sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah laki-laki di Pasar Rebo, Jakarta Timur, babak belur bersimbah darah viral di media sosial. Polisi pun menyelidiki video viral.

Dari video yang beredar seperti dilihat detikcom, Selasa (29/10/2024), terlihat korban mengenakan baju merah menangis saat ditolong warga sekitar. Terlihat sejumlah luka di wajah korban. Dinarasikan korban dianiaya oleh orang tuanya sendiri.

Terlihat juga di lokasi kejadian sudah ada Bhabinkamtibmas Polsek Pasar Rebo yang langsung menindaklanjuti aduan tersebut. Korban selanjutnya dievakuasi untuk diberi pertolongan.

“Kamu kenapa? Diapain sama mamah? Kamu mukanya sampai bonyok begini, tangannya juga sampai ledes, pada biru loh ini. Ya Allah, Dek, kamu, Dek, itu bibir kamu kenapa sampai bengkak begini?” kata perekam video.

Polisi Selidiki

Dimintai konfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihak kepolisian sudah menindaklanjuti aduan tersebut. Korban diketahui mengalami sejumlah luka akibat penganiayaan yang dilakukan. Korban saat ini sudah ditempatkan di rumah aman.

“Di video kita saksikan bersama, mengalami luka di wajahnya. Anak yang diduga menjadi korban, karena di tubuhnya ada luka-luka, ini sudah diamankan di rumah aman,” kata Ade Ary kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).

Ade Ary belum bisa memastikan apakah pelaku penganiayaan betul orang tua korban atau bukan sesuai dengan video yang beredar. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman. Ade Ary menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut.

“Tentunya karena ini anak, ini menjadi perhatian serius oleh jajaran Polda Metro Jaya, karena anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang harus dilindungi. Apabila nanti ditemukan adanya dugaan pidana dan siapa yang melakukan tentunya akan diproses tuntas,” tuturnya.

(Sumber : Viral Bocah di Jaktim Babak Belur Diduga Dianiaya Ortu, Polisi Selidiki.)

Jakarta (VLF) Pria yang merupakan penjual coto inisial UN (49) di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel), ditangkap polisi usai melakukan tindak pidana pencurian. Usut punya usut, pelaku ternyata pencuri spesialis ruma toko (ruko) dan rumah warga.

“Pelaku merupakan spesialis pembobol ruko dan rumah warga,” ujar Kasat Reskrim Polres Sinjai Iptu Andi Rahmatullah kepada detikSulsel, Selasa (29/10/2024).

Rahmatullah mengatakan, pelaku menjalankan aksinya sejak Agustus 2024. Dari laporan, pelaku melakukan pencurian di 5 lokasi di Sinjai dan satu kasus di Kabupaten Bulukumba.

“Lokasinya di Desa Sanjai, Pattongko, Gantarang, Arabika, Saotengah, dan Kelurahan Tanete (Bulukumba),” sebutnya.

Pelaku mulanya berkeliling sebelum menjalankan aksi kejahatannya. Pelaku mengincar target kawasan ruko atau rumah yang suasananya terlihat sepi dan kurang pengamanan.

“Pelaku melakukan aksinya dengan mengontrak ruko kemudian menjual coto siang hari. Malamnya beraksi dengan menyiapkan alat berupa gunting besi, linggis, serta palu untuk melakukan aksi perampokan,” terangnya.

Polisi yang menerima laporan, kemudian melakukan penyelidikan hingga menangkap pelaku di Bulukumba pada Jumat (25/10). Pelaku diamankan di rumah kontrakannya.

“Pada saat aksi di Bulukumba dibuntuti Resmob dan langsung disergap di rumahnya, dan menemukan barang bukti di rumahnya,” terangnya.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku. Barang bukti tersebut, yakni tabung gas 3 kilogram berjumlah 56 buah, kursi, hingga sejumlah tenda plastik.

“Tersangka dijerat pasal 363 ayat 1 ke 3E dan SE KHUPidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun,” imbuh Rahmatullah.

(Sumber : Penjual Coto di Sinjai Nyambi Jadi Pencuri Spesialis Ruko-Rumah Ditangkap.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menetapkan 2 pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maluku, berinisial AM dan MS menjadi tersangka dugaan korupsi proyek pembangunan talut pengendalian banjir di Kabupaten Buru tahun 2020. Perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 1.023.870.488.

“Telah menetapkan AM selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan MS selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Maluku sebagai tersangka proyek pembangunan talut,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Ardy dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Ardy menjelaskan, dana yang dikorupsi kedua tersangka berasal dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Pemerintah Provinsi Maluku kala itu mendapat pinjaman Rp 700 miliar.

“Dana pinjaman tersebut, sebagiannya dialokasikan untuk pembangunan talut pengendalian banjir di Kabupaten Buru melalui Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Maluku dengan nilai kontrak Rp 14,7 miliar,” jelasnya.

Namun dalam pekerjaannya terdapat kekurangan volume di beberapa item pekerjaan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku melaporkan ada kerugian negara dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli untuk pekerjaan proyek tersebut, terdapat kekurangan Volume beberapa item pekerjaan mengakibatkan terjadinya kerugian negara,” bebernya.

“Berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Maluku kerugian negara senilai Rp 1.023.870.488,52,” ungkap Ardy.

Kedua tersangka kini ditahan di Rutan Kelas II A Ambon. Keduanya ditahan selama 20 hari sejak 28 Oktober sampai dengan 16 Oktober.

“Penahanan mengantisipasi keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana,” imbuhnya.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal primair Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selanjutnya pasal subsidair dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

(Sumber : 2 Pejabat Dinas PUPR Maluku Jadi Tersangka Korupsi Proyek Talut Rp 1 Miliar.)

Jakarta (VLF) Persidangan kasus korupsi di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung telah dimulai. Terdakwanya, Regi Artaputrawan didakwa menerima duit hingga sekitar Rp 806 juta untuk sekedar menyiapkan sejumlah dokumen persiapan lelang proyek di Kota Bandung.

Namun, dari ratusan juta duit haram yang diterima Regi, ASN Pemkot Bandung itu sudah mengembalikan sisa uang yang diterimanya. Berdasarkan penghitungan detikJabar, uang yang dikembalikan Regi mencapai Rp 120 juta dengan alasan banyak tender yang dia kondisikan gagal dan sejumlah alasan lainnya.

Selain penerimaan uang yang didapat Regi, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kota Bandung juga menyebutkan ada pihak lain yang kecipratan uang haram ini. Dalam uraiannya, disebutkan bahwa pihak yang menerima adalah oknum di lingkungan pemerintah kecamatan di Kota Bandung.

Dilihat detikJabar, Selasa (29/10/2024), semuanya terjadi pada Februari lalu. Regi saat itu secara terang-terangan meminta uang kepada dua pengusaha berinisial DR dan FS supaya mengkondisikan proyek Rumah Pompa Cibeureum.

Singkatnya, DR dan FS kemudian mentransfer uang Rp 7,5 juta kepada Regi supaya bisa mengkondisikan proyek itu. Tapi setelah tendernya dilelang, perusahaan DR dan FS ternyata gagal memenangkan proyek tersebut.

Kemudian, pada April 2024, Regi menawarkan proyek pembangunan gedung kantor Kecamatan Sukajadi kepada DR dan FS. Segala persiapannya pun dibahas supaya perusahaan keduanya bisa memenangkan tender proyek itu.

Singkatnya, masih di bulan yang sama, DR dan FS bertemu dengan dua pejabat di pemerintahan Kecamatan Sukajadi berinisial ID dan JA. Dari pertemuan tersebut, FS menyerahkan amplop berisi uang Rp 3 juta kepada JA, dan amplop lain berisi uang Rp 5 juta supaya diserahkan kepada ID.

“Agar CV PSS yang digunakan oleh DR dan FS dimenangkan pada tender pembangunan gedung kantor Kecamatan Sukajadi,” demikian uraian dakwaan tersebut.

Akibat perbuatannya, Regi didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan kesatu.

Serta Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan kedua.

(Sumber : Oknum ASN ULP Kota Bandung Minta Duit ke Pengusaha untuk ‘Atur’ Proyek.)

Jakarta (VLF) KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan laptop pada 2017-2018 di BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI). KPK menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp 100 miliar.

“Dugaan kerugian negara sementara atas pengadaan tersebut sekitar kurang lebih Rp 100 miliar,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Senin (29/10/2024).

Tessa mengatakan belum ada tersangka dalam perkara ini. Dia mengatakan penyidik masih terus melengkapi alat bukti.

“Ini merupakan sprindik yang baru diterbitkan oleh KPK. Belum ada penetapan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan dan mempelajari semua alat bukti untuk kemudian akan meminta pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas pengadaan tersebut,” ujarnya.

Terbaru, KPK telah memeriksa lima orang saksi terkait kasus ini pada Senin (28/10). Kelima saksi itu ialah:

1. Natalia Gozali (Direktur PT MBK)
2. Victor Antonio Kohar (Direktur PT AG)
3. Adiaris (Direktur Bisnis PT INTI Tahun 2016-2017)
4. Nilawaty Djuanda (Direktur Keuangan PT INTI 2014-2019)
5. Yani Gustiawan (Senior Account Manager PT INTI 2017-2018).

“Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan peran dan pengetahuan mereka dalam pengadaan komputer dan laptop tahun 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) Persero,” ucap Tessa.

(Sumber : KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Rugikan Negara Rp 100 M.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut sumber uang miliaran yang disiapkan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR), untuk menyuap hakim Mahkamah Agung (MA) dalam mengamankan vonis kasasi Ronald terkait kasus tewasnya Dini Sera.

Kejagung mengungkapkan, ada uang Rp 5 miliar yang disiapkan Lisa.

Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, tidak mungkin Lisa Rahmat menyiapkan sendiri uang tersebut. Harli yakin, ada yang mendanai untuk mengamankan vonis kasasi Ronald Tannur.

“Logika hukumnya tidak mungkin LR menyiapkan dana dari uangnya,tentu ada yang mendanai apakah dari RT atau yang lainnya tentu harus diungkap,” kata Harli dilansir dari detikNews, Minggu (27/10/2024).

“Itulah nantinya yang akan didalami penyidik. Apa hubungan ZR dengan pengacara LR, dari mana sumber dananya LR tentu semua itu harus dicari,” imbuh Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, uang Rp 5 miliar itu disiapkan oleh Lisa Rahmat (LR). Uang itu diketahui dikirim Lisa kepada mantan pejabat MA, Zarof Ricar (ZR) dalam membantu mengurus perkara kasasi Ronald Tannur.

“Sumber dana yang sudah nyata ini dari tangannya LR. Ini sedang kami dalami apakah dari siapa dan dari mana nanti akan kita proses lebih lanjut,” kata Qohar dalam jumpa pers, di Kejagung, Jumat (25/10).

Hingga kini, pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan uang tersebut. Kejagung juga mendalami dugaan pemberian uang dari pihak lain kepada Lisa.

“Apakah kemudian LR mendapatkan uang dari siapa, kapan, di mana, malam ini sedang kami lakukan klarifikasi. Inilah yang sedang kami dalami, sabar, karena penyidikan itu perlu proses, perlu alat bukti. Maka berilah kesempatan penyidik untuk bekerja,” terangnya.

Sedangkan untuk keterlibatan Zarof Ricar dalam kasus ini, berawal ketika Zarof dihubungi Lisa. Lisa meminta Zarof Ricar yang merupakan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA, untuk membantunya mengurus perkara kasasi kasus Ronald Tannur.

Dalam permintaan bantuan itu, Lisa menyatakan kepada Zarof akan menyiapkan dana pengurusan perkara untuk diserahkan kepada majelis hakim sebesar Rp 5 miliar. Sementara, biaya jasa pengurusan perkara yang akan diterima Zarof sebesar Rp 1 miliar.

“LR meminta agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tannur tidak bersalah dalam keputusan kasasinya,” ujar Qohar.

“LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar Rp 5 miliar untuk Hakim Agung dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar Rp 1 miliar atas jasanya,” sambung dia.

“Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut lalu ZR menyarankan agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan,” tambah dia.

Lebih lanjut, Qohar menyebut berdasarkan pemeriksaan sejauh ini, uang itu belum diserahkan Zarof kepada hakim agung. Uang itu, kata dia, masih tersimpan di dalam brankas rumah Zarof di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

Kejagung menetapkan Zarof sebagai tersangka pemufakatan jahat rencana suap. Dia dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 Juncto Pasal 15 Juncto Pasal 18 UU Tipikor. Zarof juga dijerat dengan Pasal 12b Juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Sementara pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 Juncto Pasal 15 Juncto Pasal 18 UU Tipikor.

(Sumber : Sumber Duit Miliaran untuk Suap Bebaskan Ronald Tannur Diselidiki.)

Jakarta (VLF) Sudah dua kali Insiden tak menyenangkan terjadi pada Bus TransJatim Koridor V rute Bangkalan-Surabaya. Pertama, Bus Trans Jatim dilempari batu, selanjutnya dilempari oli oleh orang tak dikenal (OTK).

Namun hingga saat ini pelaku pelemparan terhadap Bus Cakraningrat itu masih misterius. Polisi masih kesulitan mencari dan melacak pelaku teror yang sudah dua kali melakukan aksi vandalisme itu.

Pakar hukum Universitas Bhayangkara Surabaya (Ubhara) Prof Solahudin menyebutkan ada indikasi kecemburuan dalam teror terhadap Bus Trans Jatim tersebut.

Sebab menurutnya teror tersebut hanya menyasar Bus Cakraningrat.

“Mungkin ada kecemburuan pihak lain dengan dibukanya rute Surabaya-Bangkalan oleh Bus Trans Jatim,” jelas Prof Solahudin kepada detikJatim, Senin (28/10/2024).

Guru besar Ubhara itu menyebutkan tindakan teror itu tidak bisa ditoleransi dan harus ditindak tegas. Dia berharap pelaku harus bisa terungkap dan ditangkap sebab sudah meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

“Tapi apa pun motifnya pelaku teror harus ditangkap karena sudah meresahkan dan mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa senergitas masyarakat dengan pihak terkait perlu ada untuk mengantisipasi tindakan teror terulang kembali.

Patroli polisi di sepanjang area itu perlu ditingkatkan. Tidak hanya, masyarakat perlu berperan serta dalam hal pengawasan.

“Ya perlu dilakukan patroli berkala oleh pihak berwajib,” katanya.

(Sumber : Tanggapan Pakar Pidana soal Teror Bus Trans Jatim Surabaya-Bangkalan.)