Jakarta (VLF) Upaya KPK mengusut dugaan korupsi pengadaan software di Kemnaker untuk mengawasi kondisi TKI dipertanyakan. Pasalnya, pengusutan ini dianggap dimulai setelah Ketum PKB Muhaimin Iskandar dipinang oleh Anies Baswedan. KPK pun membalas.

Adapun kasus ini terkait dengan pengadaan software untuk memantau kondisi TKI di luar negeri. Kasus itu terjadi pada 2012.

“(Terjadi) tahun 2012,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2023).

Dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker terjadi pada 2012. Saat itu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masih menjabat sebagai Menaker RI.

Asep mengatakan kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker bermula dari laporan masyarakat. KPK lalu mengusut sesuai dengan waktu kejadian perkara tersebut.

“Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti, kemudian disesuaikan dengan tempus-nya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu,” jelas Asep.

Sejumlah saksi akan diperiksa KPK terkait korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker. KPK, menurut Asep, juga akan memeriksa pejabat yang menjabat di Kemenaker pada 2012.

“Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai ada secara pihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan kan itu janggal,” jelas Asep.

“Jadi semua yang terlibat, yang disebutkan oleh para saksi dan ditemukan di bukti-bukti kita akan minta keterangan,” tambahnya.

Dalam perkara ini, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka juga telah dicegah ke luar negeri.

“ASN dua dan swasta satu,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

Ali mengatakan sistem proteksi TKI itu seharusnya dapat digunakan untuk pengawasan TKI yang bekerja di luar negeri. Ali belum menjelaskan detail konstruksi perkara terkait kasus ini.

Berdasarkan informasi sumber detikcom, salah satu tersangka dalam kasus ini ialah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta. Selain itu, ada Reyna Usman, yang saat kasus ini terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pihak swasta bernama Karunia.

Dipertanyakan NasDem

Sementara itu, Partai NasDem mengatakan KPK mengada-ada karena mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. NasDem mempertanyakan posisi KPK.

Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau akrab disapa Gus Choi, mengingatkan KPK jangan menjadi alat politik di tahun politik.

“KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik,” kata Gus Choi usai deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya, dilansir detikJatim Minggu (3/9).

Gus Choi mengaku heran tiba-tiba kasus tersebut diusut saat Cak Imin mau deklarasi cawapres. Dia meminta KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai tupoksi penegakkan hukum.

“Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macem-macem. Kan tenang semua kemarin, sekarang tiba-tiba muncul gitu,” jelasnya.

“KPK ini alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-mainlah,” imbuhnya.

Tanggapan Anies

Anies menanggapi santai kasus tersebut. Dia yakin pengusutan kasus itu tidak akan menganggu proses pencalonannya dengan Cak Imin dalam pemilihan presiden tahun depan.

“Insya Allah semuanya lancar,” kata Anies di Lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang.

Penjelasan KPK

Terkait tudingan ‘mengada-ada’ ini, KPK menegaskan pengusutan perkara dugaan korupsi tersebut telah berjalan lama. Kasus ini diusut sebelum Cak Imin dideklarasikan menjadi cawapres Anies.

“Perlu dipahami jauh sebelum itu kami sudah lakukan proses penanganan perkara tersebut. Jauh sebelum hiruk pikuk persoalan tersebut. Kami pun sudah lakukan kegiatan penggeledahan beberapa waktu lalu sebagai bagian proses penegakan hukumnya,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dihubungi, Minggu (3/9).

Ali mengatakan pengusutan kasus di Kemnaker dilakukan secara profesional. Dia menyebut pihaknya juga memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi kerja KPK.

“Kami berharap para pihak tersebut tidak buat narasi yang tidak utuh. Kami tegaskan semua kegiatan KPK kami lakukan publikasikan sebagai bagian transparansi kerja KPK,” jelas Ali.

“Silakan simak dan ikuti sejak kapan proses penanganan perkara tersebut. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses politik yang sedang berlangsung tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut Ali memastikan kerja pemberantasan korupsi di KPK tidak akan terpengaruh dengan dinamika politik saat ini. Kerja KPK, kata Ali, akan mengacu pada kelengkapan alat bukti.

“Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK. Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi,” katanya.

Sprindik Keluar Agustus

Ali Fikri mengatakan alat bukti dari korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker telah terkumpul sejak Juli 2023. Melalui mekanisme gelar perkara kasus itu lalu dinaikan ke tingkat penyidikan. Surat perintah penyidikan (sprindik) lalu keluar di Agustus 2023.

“Melalui gelar perkara KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidikan terbut setelahnya sudah sejak sekitar Agustus 2023 lalu,” kata Ali.

Kasus korupsi di Kemnaker berawal dari adanya laporan masyarakat. Laporan itu lalu ditelaah dan diverifikasi hingga dilakukan penyelidikan dan naik ke tingkat penyidikan.

“Lalu berproses panjang di Kedeputian Penindakan hingga naik penyelidikan berupa pengumpulan bahan keterangan sampai pada akhirnya dapat diputuskan lanjut naik pada proses penyidikan di Juli 2023 dimaksud,” jelas Ali.

Menurut Ali, penyidikan dugaan korupsi di Kemnaker melalui proses pemeriksaan laporan yang panjang dan detail. Kasus itu telah diusut sebelum ramainya hiruk pikuk politik saat ini.

“Yang artinya apa? Jelas pada proses penerimaan laporan hingga penyelidikan saja kami pastikan butuh waktu panjang lebih dahulu. Tidak sebulan dua bulan bahkan bisa lebih dan tentu sudah pasti sebelum ramai urusan hiruk pikuk politik pencapresan tersebut,” papar Ali.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6911598/balasan-kpk-soal-kasus-kemnaker-usai-cak-imin-dipinang-anies.)

Jakarta (VLF) Polisi telah menangkap driver ojek online, YS (45), yang diduga terlibat pengeroyokan YouTuber Lauren Hutagalung sebagai buntut konten mencegat pengendara lawan arah di Tebet, Jakarta Selatan. Setelah YS, polisi menangkap pelaku lainnya, H.

Berikut sejumlah fakta seputar penangkapan pengeroyok Lauren:

1. Pengamen

H merupakan seorang pengamen. Usianya masih 17 tahun.

“Pelaku H masih di bawah umur, nggak ada kerjaan, biasanya ngamen,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro saat dihubungi, Minggu (3/9/2023).

2. Peran Pelaku

Bintoro mengatakan YS dan H memiliki peran berbeda dalam kasus tersebut. YS sendiri diketahui memukul dada korban, sementara H memukul hingga mencekik korban.

“Pelaku YS memukul korban. Yang H memukul dan mencekik leher korban,” ujarnya.

3. Tersangka

Saat ini keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Atas kaus yang ada, mereka dijerat Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

“Sudah tersangka,” jelasnya.

4. Tak Ditahan

Nasib berbeda dialami YS dan H. YS ditahan sementara H tidak ditahan dengan alasan masih di bawah umur.

“Pasal 170, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Yang 1 ditahan, yang di bawah umur nggak. Tapi proses tetap berjalan,” jelasnya.

Peristiwa pengeroyokan terjadi pada Selasa (15/8) lalu. Lokasinya ada di ruas jalan yang kerap menjadi jalur melawan arus pengendara sepeda motor, di jalan kawasan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Polisi juga telah memeriksa rekaman CCTV atas kejadian pengeroyokan tersebut.

“Telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan YS dkk terhadap korban AS, MF, dan SF dengan cara berawal dari Korban AS, MF, dan SF membuat konten edukasi pelanggaran melawan arah,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, Sabtu (2/9/2023).

Dalam kasus ini, pelapor sekaligus korban berinisial AS. Pada saat kejadian, AS dan dua orang temannya membuat konten soal pengendara kendaraan bermotor yang melawan arah di lokasi. Sejurus kemudian, datanglah pelaku pengeroyokan. Pemukulan terjadi.

“Yang mengakibatkan Korban AS memar di bagian pundak kanan, Korban MF dipukul bagian wajah, luka gores di lengan tangan kanan dan Korban SF luka berdarah di bagian mulut. Atas kejadian tersebut, Korban mengalami memar di bagian pundak kanan, dipukul bagian wajah, luka gores di lengan tangan kanan, di bagian mulut,” kata dia.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6911589/4-fakta-baru-pengeroyok-youtuber-cegat-motor-lawan-arah-jadi-tersangka.)

Jakarta (VLF) Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa tidak ada impunitas kepada 3 oknum TNI yang diduga menculik dan membunuh pria bernama Imam Masykur. Yudo mempersilakan semua pihak bisa menyaksikan langsung sidang kasus ini.

“Sidangnya mau hadir semuanya boleh, boleh. Tidak ada yang ditutup-tutupi karena ini memang kriminal,” kata Yudo di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

Yudo juga mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawal kasus ini. Masyarakat pun diminta untuk mengawal persidangan kasus ini sampai tuntas.

“Silakan rekan-rekan semuanya untuk mengecek di Pomdam. Kita Puspomad maupun Puspom TNI selalu mengawasi, supervisi. Dari awal sudah saya sampaikan, ya tolong tidak usah ragu-ragu lagi kalian bisa mengecek semuanya penyidikan sampai nanti sidang,” katanya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mempersilakan masyarakat memantau proses hukum terhadap 3 oknum TNI yang diduga menculik dan membunuh Imam Masykur. Yudo menegaskan, tidak ada impunitas bagi TNI yang melakukan kesalahan.

“Silakan masyarakat atau media memantau, memonitor proses hukum dari prajurit yang kemarin sudah kita laksanakan langsung kita laksanakan proses hukum,” kata Yudo seusai upacara pembukaan Super Garuda Shield 2023 di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (31/8).

“Selalu saya sampaikan, tidak ada impunitas bagi prajurit yang melakukan kesalahan, apalagi sampai tindak pidana berat dan kita tidak menutup-nutupi,” imbuhnya.

Yudo menjamin proses hukum terhadap ketiga pelaku dilakukan secara profesional dan transparan. Yudo menegaskan tak akan melindungi prajurit TNI yang bersalah.

“Silakan bertanya kepada penyidik, dan saya lihat kemarin penyidik dari Puspom Kodam sudah menyampaikan semuanya. Bahkan saya lihat penyidikannya secara terbuka. Jadi para media, masyarakat, bisa mengakses. Jadi tolong jangan ada lagi, apa namanya, seolah-olah kami ini melindung-lindungi prajurit (yang lakukan kesalahan), tidak,” ucap Yudo.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6907227/panglima-sidang-3-oknum-tni-tewaskan-masykur-terbuka-silakan-hadir.)

Jakarta (VLF) Mahkamah Agung (MA) membebaskan terpidana bandar narkoba Muhammad Taufik dari hukuman 8 tahun penjara di tingkat Peninjauan Kembali (PK). MA menilai ada kekhilafan hakim hingga hakim agung saat mengadili kasus itu.

Hal itu tertuang dalam berkas PK yang dilansir website MA, Jumat (1/9/2023). Kasus bermula saat petugas menangkap sejumlah orang yang terlibat perdagangan narkoba jenis sabu pada Januari 2021 jalur Aceh. Aparat lalu menelusuri kasus itu dan menangkap Muhammad Taufik di rumahnya di Sumbawa, NTB. Komplotan ini lalu diadili dengan berkas terpisah.

Pada 26 Oktober 2021, Pengadilan Negeri (PN) Tangerang menghukum Muhammad Taufik selama 8 tahun penjara karena terbukti melakukan percobaan/permufakatan jahat melakukan perdagangan narkotika golongan I bukan tanaman. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Banten ada 21 Desember 2021 dan di tingkat kasasi pada 25 Agustus 2021. Duduk sebagai ketua majelis kasasi Sri Murwahyuni dengan anggota Gazalba Saleh dan Soltoni Mohdally.

Atas hal itu, Muhammad Taufik mengajukan upaya hukum luar biasa. Siapa nyana, permohonan itu dikabulkan. MA menilai ada kekhilafan hakim hingga hakim agung.

“Menyatakan terpidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum. Membebaskan terpidana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan,” ujar majelis PK.

Duduk sebagai ketua majelis Suhadi dengan anggota Suharto dan Jupriyadi. Majelis PK membebaskan Muhammad Taufik dengan sejumlah alasan, yaitu:

• Bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan 8 orang saksi, 3 di antaranya yang menerangkan telah menangkap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, inti keterangannya masing-masing sebagai berikut:
• Bahwa Saksi 1. Muhammad Jerry Nugraha, Saksi 2. Wahyu Utomo dan Saksi 3. Ferdiwan yang satu sama lainnya memberikan keterangan yang sama bahwa Terpidana dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di kantor Polres Sumbawa Nusa Tenggara Barat;
• Bahwa hasil keterangan terhadap Saksi Lalu Syarifudin alias Cai diketahui yang mengajak untuk mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu di Provinsi Aceh kemudian dibawa ke Lombok, Nusa Tenggara Barat adalah Saksi Mika Anarti Septiawan alias Mikok (Perekrut) dan Saksi Widarto alias Toh (Pengendali Kurir) dengan imbalan keuntungan berupa uang. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing di Lombok pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021;
• Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB Saksi menangkap Terpidana Muhammad Taufik alias Opik bin Abdurrahman kemudian dibawa ke kantor Polres Kota Bandara Soekarno Hatta. Karena diduga sabu yang dibawa oleh Saksi Lukmanul dan kawan-kawan dari Aceh menuju Lombok adalah untuk diserahkan kepada Terpidana Muhammad Taufik alias Opik bin Abdurrahman;
• Bahwa Saksi 4. Lukmanul Hakim bin Sadarudin dan Saksi 5. Lalu Sarifudin bin M. Yasin hanya menerangkan keberangkatannya ke Aceh untuk mengambil sabu, berangkat pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 setelah sampai di Aceh di kamar hotel sudah tersedia sabu dalam bentuk kapsul kemudian dimasukkan dalam tasnya masing-masing, besoknya kembali ke Lombok tetapi ketika transit di Jakarta saat melewati X-Ray ketahuan oleh petugas lalu ditangkap, tidak ada menyebut nama Terpidana yang saat itu berada di Sumbawa;
• Bahwa demikian pula Saksi 6. Rodi Harianto bin Pahrul Zaini tidak kenal dengan Terpidana, bersama-sama dengan Saksi 4 dan Saksi 5 berangkat ke Aceh untuk mengambil sabu lalu tertangkap di Bandara Soekarno Hatta Jakarta karena membawa sabu;
• Bahwa Saksi 7. Widarto alias Anto alias Toh alias Tua bin Wiranse tidak kenal Terpidana. Saksi diminta oleh Saksi Lalu Muhamad Dulkifli untuk mencari kurir yang akan berangkat ke Aceh untuk mengambil sabu;
• Bahwa Saksi 8. Lalu Muhamad Dulkifli menerangkan pada bulan Desember tahun 2020 pernah ditanya oleh Terpidana melalui pesan singkat “apakah saksi memiliki stok persediaan Narkotika karena Narkotika yang ada pada Terpidana sudah habis”, tetapi Narkotika yang dibawa Saksi Lukmanul dan kawan-kawan bukanlah pesanan Terpidana, Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan Terpidana;
• Bahwa Terpidana mengakui pernah mengedarkan Narkotika jenis sabu di wilayah Lombok dan mendapatkan keuntungan tiap gram sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi sabu yang dibawa oleh Saksi Lukmanul dan kawan-kawan bukan pesanan Terpidana;
• Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, meski Terpidana mengakui pernah mengedarkan sabu di Pulau Lombok tetapi Terpidana tidak ada hubungannya dengan sabu yang dibawa para saksi yang tertangkap di Bandara Soekarno Hatta, maka tidak adil jika Terpidana dipidana selama 8 (delapan) tahun penjara, sementara tidak diketahui berapa berat pesanan Terpidana, berapa besar dana yang Terpidana keluarkan untuk mengambil sabu dari Aceh, tidak terbukti besarnya jumlah sabu yang dibeli atau dikuasai Terpidana, dan kejadian di Jakarta pada waktu yang sama Terpidana ditangkap di Sumbawa.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata judex facti dan judex juris telah memidana Terpidana tanpa bukti yang signifikan secara yuridis dalam perbuatan Terpidana,” kata Suhadi-Suharto-Jupriyadi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6907112/hakim-agung-khilaf-ma-bebaskan-terpidana-bandar-narkoba-ini.)

Jakarta (VLF) BPJS menjadi kewajiban sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011. Namun bagaimana bila si karyawan punya asuransi pribadi? Bagaimana penerapannya?

Berikut pertanyaan lengkap pembaca yang diterima detik’s Advocate. Pembaca detikcom juga bisa mengajukan pertanyaan serupa dan dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com.

Perkenalkan saya Hendra.
Pak saya ingin bertanya

Saat ini di perusahaan saya mewajibkan menggunakan BPJS Kesehatan jika mengalami rawat inap. Saat ini saya juga memiliki asuransi pribadi dari pihak swasta.

Pernah kejadian saat DBD saya menggunakan asuransi dari pihak swasta dirawat selama 10 hari, tetapi perusahaan saya tidak mau mengakui karena tidak menggunakan BPJS. Akibat hal tersebut cuti tahunan saya dipotong. Dan dijelaskan juga oleh HRD jika cuti tahunan tidak cukup maka akan dipotong dari salary.

Saya pernah berdebat masalah ini karena menurut saya tidak ada yang dirugikan kalau saya menggunakan asuransi swasta karena yang membayar premi toh saya pribadi. Menurut HRD itu tercantum dalam PKB.

Pertanyaan saya apakah ada peraturan yang diwajibkan harus menggunakan BPJS di luar asuransi kesehatan dari swasta? dan apakah perusahaan bisa dituntut kalau memaksakan hal tersebut?

Mohon pencerahannya.

Terima kasih.

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik’s Advocate di atas, kami meminta pendapat advokat Artanta Barus, S.H., M.H. Simak penjelasan lengkapnya di halaman selanjutnya:

Terima kasih atas pertanyaan yang anda sampaikan.

Untuk mengurai permasalahan dan pertanyaan yang anda sampaikan maka pertama-tama perlu diketahui ketentuan tentang pengupahan yang diatur dalam aturan turunan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut “PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan”) terlebih dahulu.

Tentang Pengupahan Berdasarkan PP No. 36 tahun 2021

Bahwa dalam PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan diatur ketentuan bahwa Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), akan tetapi Pasal 40 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib
membayar upah jika pekerja/buruh

1. Berhalangan;
2. Melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
3. Menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya;
4. Bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Adapun definisi berhalangan buruh sehingga tak melakukan pekerjaaanya yaitu diatur pada Pasal 40 ayat (3), yaitu Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

• Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
• Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; atau
• Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena:

1. Menikah;
2. Menikahkan anaknya;
3. Mengkhitankan anaknya;
4. Membaptiskan anaknya;
5. Istri melahirkan atau keguguran kandungan;
6. Suami, istri, orang tua, mertua, anak dan/atau menantu meninggal dunia;
7. Anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 rumah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan aturan dan ketentuan yang diatur dalam PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut maka pengusaha diwajibkan membayar upah jika pekerja/buruh sakit
sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Adapun besaran upah yang dibayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) yaitu:

Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

1. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus persen) dari upah;
2. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah;
3. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh persen) dari upah;
4. untuk ulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) dari upah, sebelum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan oleh pengusaha.

Adapun ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut selanjutnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, namun perlu diketahui bahwa segala ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama Ketentuan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Perjanjian Kerja Bersama pada tempat anda bekerja seharusnya tidak mengatur adanya pemotongan upah pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan dikarenakan sakit.

Tentang Kewajiban Menggunakan BPJS

Perlu diketahui bahwa dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”) diatur tentang adanya kewajiban Pemberi Kerja (Pengusaha) mendaftarkan
keanggotaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawannya (pekerja/buruh), di mana jika melanggar pemberi kerja terancam pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Pasal 14 UU BPJS yang berbunyi:

“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial (kesehatan maupun ketenagakerjaan).”

Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS yang menyatakan bahwa:

“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS (kesehatan maupun ketenagakerjaan), sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah bahwa tiap pemberi kerja diwajibkan mendaftarkan keanggotaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawannya tanpa kecuali. Pemberi kerja yang dimaksud bisa berupa perusahaan, instansi pemerintah/swasta, badan hukum, atau perseorangan. Akan tetapi tidak terdapat ketentuan atau aturan yang mewajibkan pekerja/buruh pada saat sakit diharuskan menggunakan BPJS.

Bahwa selanjutnya terkait dengan pertanyaan anda apakah ada peraturan yang diwajibkan harus menggunakan BPJS di luar asuransi kesehatan dari swasta, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam aturan turunan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut di mana pekerja/buruh pada saat sakit diharuskan menggunakan BPJS.

Tentang Perselisihan Hubungan Industrial

Terkait dengan pertanyaan anda mengenai apakah perusahaan bisa dituntut kalau memaksakan hal tersebut?

Maka apabila pihak pengusaha memaksakan kehendak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pekerja/buruh maka hal tersebut pada dasarnya merupakan perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja karena perselisihan hak, kepentingan atau pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”).

Adapun Perselisihan Hubungan Industrial (“PHI”) wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit yang dilaksanakan secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU PPHI, jika upaya bipartit dianggap gagal, maka akan dilanjutkan ke tahap upaya tripartit. Ketentuan mengenai tripartit terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UU PPHI yang menyebutkan mediasi sebagai upaya penyelesaian perselisihan dengan menghadirkan pihak pekerja, pengusaha dengan pemerintah sebagai pihak ketiga, pihak ketiga ini merupakan seorang mediator atau pegawai instansi pemerintahan (Dinas Ketenagakerjaan) yang mengeluarkan anjuran tertulis dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU PPHI.

Akan tetapi dalam hal anjuran mediasi Dinas Ketenagakerjaan diabaikan oleh pengusaha dan/atau dalam hal upaya tripartit tidak tercapai kesepakatan, anda selaku pekerja/buruh dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu permasalahan yang sedang anda alami. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut dapat mengunjungi website kami www.baruslaw.com

Dasar Hukum:

• Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”);
• UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“UU BPJS”);
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP No. 36 tahun 2021 tentang Pengupahan”)

Tentang detik’s Advocate

detik’s Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6907062/bolehkah-perusahaan-paksakan-bpjs-padahal-saya-punya-asuransi-pribadi.)

Jakarta (VLF) Kasus penipuan iPhone si kembar Rihana dan Rihani memasuki babak baru. Rihana dan Rihani segera diadili.

Polisi menyatakan berkas perkara si kembar Rihana dan Rihani telah lengkap (P21). Rihana dan Rihani dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada Kamis (31/8) kemarin.

Si kembar Rihana dan Rihani awalnya dilaporkan oleh sejumlah reseller atas penipuan iPhone Rp 35 miliar. Rihana-Rihani sempat ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) hingga akhirnya ditangkap di apartemen di Tangerang Selatan.

Sebagai informasi, polisi menerima 18 LP (laporan polisi) terkait penipuan jual beli iPhone dengan total kerugian Rp 35 miliar terkait si kembar ini. Si kembar sempat masuk daftar pencarian orang (DPO) hingga akhirnya ditangkap Selasa (4/7) di Apartemen M Town Gading Serpong, Kabupaten Tangerang.

Dalam kasus ini, keduanya dijerat Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP. Mereka juga dijerat dengan UU ITE karena mempromosikan bisnisnya lewat media sosial.

Polisi menduga si kembar Rihana dan Rihani menipu menggunakan skema Ponzi. Si kembar mengimingi para pengecer (reseller) untuk ‘investasi’ mendapatkan iPhone dengan harga di bawah pasaran.

“Hasil pemeriksaan sementara, dari korban kita menerima informasi bahwa ini modusnya adalah seperti skema Ponzi ya,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi, beberapa waktu lalu.

Berkas Rihana-Rihani Lengkap

Berkas perkara si kembar Rihana dan Rihani terkait kasus jual beli iPhone dengan kerugian Rp 35 miliar dinyatakan lengkap. Si kembar akan segara diadili.

“Sudah lengkap,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Trunoyudo mengatakan, selanjutnya penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya akan melakukan pelimpahan tahap II tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

Si Kembar Diserahkan ke Jaksa

Keduanya terlihat mengenakan baju tahanan Kejari Tangsel berwarna merah. Mereka berada di Kejari Tangsel didampingi sejumlah penyidik Polda Metro Jaya.

Kamnegtibum dan TPUL (Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lain) Kejati Banten, Teuku Syahroni, mengatakan, dalam pelimpahan hari ini, ada rekam medis keduanya. Rihana-Rihani dinyatakan sehat dan tidak mengalami gangguan psikologis.

“Ada (rekam medis) pasti sehat. Psikologisnya tadi sehat kok kedua tersangka ini juga tadi dia jelaskan secara sistematis kok,” kata Teuku, Kamis (31/8).

“Artinya kalau menurut kami di sini tidak ada gangguan mental dan lain-lainnya enggak ada gangguan mental dan lainnya, dari rekam medisnya bagus,” tambahnya.

Adapun keduanya disangkakan Pasal 378 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, kedua Pasal 372 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rihana-Tihani Ditahan Jaksa

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan (Tangsel) telah menerima pelimpahan tahap II berkas perkara kasus penipuan jual beli iPhone si kembar Rihana dan Rihani. Kini keduanya ditahan selama 20 hari ke depan di lapas wanita Tangerang.

“Bahwa terhadap para Tersangka dilakukan penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari, kami titipkan di lapas wanita Tangerang,” ujar Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lain (Kamnegtibum dan TPUL) Kejati Banten, Teuku Syahroni, di Kejari Tangsel, Kamis (31/8).

Jaksa penuntut umum (JPU) selanjutnya akan menyiapkan dakwaan. Setelah itu dakwaan akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

“Untuk kemudian penuntut umum dalam hal ini jaksa menyiapkan aspirasi dan dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang,” sebutnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6906986/babak-baru-si-kembar-rihana-rihani-segera-dibawa-ke-meja-hijau.)

Jakarta (VLF) Ada kejanggalan di balik Jeep Wrangler Rubicon yang dipakai Mario Dandy Satriyo ketika menganiaya Cristalino David Ozora dengan sadis. Ternyata, Rubicon yang ditumpangi Mario Dandy itu hasil uang gratifikasi sang ayah, Rafael Alun Trisambodo.

Dari hasil pelacakan KPK yang menangani kasus Rafael Alun, mobil mewah tersebut awalnya milik Ahmad Saefudin. Namun profil Ahmad Saefudin, yang diketahui bekerja sebagai cleaning service, menimbulkan kecurigaan. Ahmad Saefudin ‘si pemilik pertama’ Rubicon diketahui beralamat di sebuah gang sempit di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, yang hanya bisa dilintasi motor saja.

KPK telah memastikan Ahmad Saefudin sudah tidak tinggal di alamat tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan ketua RT setempat, yang menyebutkan Ahmad Saefudin sudah pindah sejak 2007.

Belum diketahui di mana Ahmad Saefudin. Mungkin saja transaksi jual beli Rubicon antara Ahmad Saefudin dan Rafael Alun ini menjadi jelas jika saja Ahmad Saefuidn muncul dan memberikan keterangan. Akan tetapi, hingga saat ini Ahmad Saefudin tidak diketahui keberadaannya.

Ketua RT 01 RW 01 Gang Jati, Kelurahan Mampang Prapatan, Jaksel, Kamso Badrudin (49), mengakui Ahmad Saefudin pernah tinggal di Gang Jati, tetapi dia sudah pindah sejak sekitar 2007. Kamso menyebutkan Ahmad Saefudin pernah bekerja menjadi office boy. Ahmad Saefudin pernah datang ke Gang Jati pada 2022. Ia datang saat pembagian BLT COVID-19.

“Tahun 2022 itu pas pembagian bansos COVID 19, dia datang setelah saya kabari kalau dia dapat bantuan sosial, itu terakhir saya ketemu dengan dia,” ujar Kamso, kepada wartawan di Gang Jati, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (3/3) lalu.

Kamso tidak percaya Ahmad Saefudin bisa membeli Rubicon. Ia curiga Ahmad Saefudin hanya dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab. Kata Kamso, Ahmad Saefudin pernah meminjamkan KTP-nya kepada seseorang berinisial A.

“Infonya bahwa mobil Rubicon itu atau KTP itu saya dapat info ini ya, dipinjamkan kepada si A KTP-nya. Itu yang saya dapat info,” imbuh Kamso.

Rafael Alun sedang menjalani proses persidangan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Rabu, 30 Agustus 2023 lalu. Singkatnya, Rafael Alun didakwa menerima gratifikasi dan penerimaan-penerimaan uang lain bersama-sama dengan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang totalnya Rp 100,5 miliar.

Dalam surat dakwaan yang disusun jaksa KPK, terungkap bahwa salah satu aliran uang yang diterima Rafael Alun itu untuk membeli Jeep Wrangler Rubicon. Hal itu muncul dalam dakwaan ketiga poin 16. Disebutkan bahwa Rubicon itu dibeli pada 2021 di salah satu showroom di Jakarta Utara.

“Dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya, Terdakwa (Rafael Alun) membelanjakan dan menempatkan harta kekayaan hasil penerimaan gratifikasi tersebut,” ucap jaksa dalam sidang.

Jeep Wrangler Rubicon 3.6 A/T tahun 2013 yang berkelir hitam itu dibeli seharga Rp 930 juta. Pada mobil itu tersemat pelat nomor polisi atau nopol B-2571-PBP dengan STNK atas nama Ahmad Saefudin.

“Bahwa untuk menyamarkan transaksi tersebut, maka pembelian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Albertus Katu,” ucap jaksa.

Pembayaran dilakukan Rafael Alun secara bertahap. Pertama Rafael Alun menggelontorkan Rp 30 juta sebagai uang muka. Setelah itu, Rafael Alun langsung melunasi dengan valuta asing Rp 900 juta, yang sebelumnya ditukarkan dulu di penukaran uang atau money changer.

Di dalam surat dakwaan itu tidak disebutkan secara terang bahwa Rubicon itu adalah mobil yang digunakan Mario Dandy. Lantas dari mana diketahui bahwa mobil itu betul adalah Rubicon yang dikendarai Mario Dandy ketika menganiaya David Ozora?

Untuk menyegarkan ingatan, pelat nomor Rubicon yang digunakan Mario Dandy saat menganiaya David Ozora adalah B-120-DEN. Namun, ketika Mario Dandy dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba pelat nopol itu berubah menjadi B-2571-PBP. Ternyata Mario Dandy mengaku memerintahkan rekannya mengganti pelat nopol itu sekaligus mengamini bahwa pelat nopol B-120-DEN itu palsu. Hal itu terjadi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 4 Juli 2023.

“Apa alasannya? Kenapa kamu harus menyuruh Saudara Shane maupun AG untuk mengganti nomor pelatnya?” tanya hakim saat itu.

“Supaya ada pelat nomor aslinya, Yang Mulia. Kan saat itu saya pakai pelat palsu kan itu,” jawab Mario.

“Kalau selama ini yang Saudara pakai 120-DEN itu aslinya atau palsu?” tanya hakim.

“Itu pelat palsu, Yang Mulia,” jawab Mario Dandy.

“Sejak kapan Saudara pakai itu?” tanya hakim.

“Sejak bulan Desember, Yang Mulia,” jawab Mario.

“Bukan pada saat untuk kepentingan menemui David?” tanya hakim.

“Bukan,” jawab Mario.

Dandy mengatakan pelat B-120-DEN itu sesuai dengan nama Instagram-nya. Anak mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu ini mengaku mengganti pelat nopol agar terlihat keren.

“Apa maksudnya ganti-ganti pelat palsu itu?” tanya hakim.

“Biar keren aja, Yang Mulia,” jawab Mario.

“Biar keren atau biar karena Saudara berkuasa gitu, karena segala sesuatunya?” tanya hakim.

“Bukan, biar mobilnya ini, kan saya nama saya itu di IG kan broden. Nah, itu nama mobilnya biar jadi broden aja, jadi B-120-DEN,” ucap Mario.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6906932/rubicon-gang-sempit-mario-dandy-ternyata-dari-duit-gratifikasi.)

Jakarta (VLF) Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman Raja Thamsir Rachman dari 7 tahun penjara menjadi 9 tahun penjara karena terbukti korupsi bersama Surya Darmadi terkait izin perkebunan sawit. Raja Thamsir Rachman juga dipenjara dalam kasus korupsi APBD puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Kamis (31/8/2023), kasus tersebut terkait korupsi APBD 2006-2008. Kas APBD yang diambil mencapai Rp 28 miliar, yang dipakai di antaranya:

-Rp 200.000.000 untuk keperluan biaya sembako & lauk pauk Kepala Daerah
-Rp 150.000.000.-untuk biaya pemeliharaan AC rumah jabatan kepala daerah
-Rp 50.000.000.-untuk biaya tamu dari DEPDAGRI
-Rp 200.000.000.-untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
-Rp 114.600.000.-untuk biaya pengobatan dan general chen up kepala daerah

Pada 30 Agustus 2012, Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada Raja Thamsir Rachman.

“Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 28.822.753.000. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 2 tahun,” ujar majelis PN Pekanbaru.

Putusan itu dikuatkan di tingkat banding dan kasasi. Peninjauan kembali (PK) yang diajukan pada 2018 juga buntu di meja Ketua MA Syarifuddin, hakim agung Andi Samsan Nganro, dan Krisna Harahap.

Belakangan, Raja Thamsir Rachman diadili lagi di kasus perizinan perkebunan sawit PT Duta Palma dengan pemilik Surya Darmadi. Hukuman Raja Thamsir Rachman ditambah 9 tahun penjara sehingga total 16 tahun penjara.

Bagaimana dengan Surya Darmadi?

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menghukum Surya Darmadi selama 15 tahun dan wajib mengembalikan uang ke negara Rp 42 triliun.

“Bahwa perbuatan Terdakwa Surya Darmadi bersama-sama dengan Drs Raja Thamsir Rachman telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.641.795.276.640 dan USD 4.987.677,36 dari aktifitas perkebunan kelapa sawit di wilayah Indragiri Hulu oleh PT Duta Palma Grup dari penerbitan ILOK, IUP oleh H. Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indra Giri Hulu, kepada Terdakwa SURYA DARMADI selaku Pemilik PT Duta Palma Grup dari tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 dan ILOK, IUP tersebut masih digunakan sampai dengan tahun 2022, sebagaimana yang diterangkan oleh Ahli BPKP dan dari Ahli ekonomi dari lembaga Penelitian Universitas Gajah Mada (UGM) dan Laporan Hasil Audit Penghitungan dari Kerugian Keuangan Negara BPKP Nomor PE.03/SR/657 D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022,” ucap majelis tinggi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6905222/2-kali-korupsi-total-hukuman-eks-bupati-indragiri-hulu-jadi-16-tahun-bui.)

Jakarta (VLF) Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri terus memberantas praktik judi online yang masih menjamur. Total sudah ada 866 tersangka yang ditangkap sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar. Vivid mengatakan sepanjang 2022 terdapat 760 tersangka ditangkap. Sedangkan sepanjang 2023 sejak awal tahun hingga 30 Agustus kemarin sudah ditangkap 106 tersangka.

“Pengungkapan jumlah tersangkanya, untuk tahun 2022, kita amankan tersangka judi online 760. Sedangkan untuk tahun 2023, 106,” ujar Vivid kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Namun, Vivid mengaku belum bisa merinci terkait jumlah bandar dari ratusan tersangka yang sudah ditangkap.

“Untuk datanya mana yang bandar atau ini kami tidak punya data lengkap, tapi nanti itu bisa kami susunkan kategorinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Vivid menerangkan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs judi online.

“Kami juga selama ini melakukan pemblokiran ya situs yang mengandung unsur judi online selama tahun 2022 kita sudah mengajukan (untuk pemblokiran) sebanyak 401 pemblokiran, kemudian di tahun 2023 ini meningkat menjadi 513,” terangnya.

Selain itu, lanjut Vivid, Polri juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum negara lain dalam memberantas sindikat judi online. Dia mengatakan sudah banyak kasus yang diungkap atas kerjasama dengan polisi negara di ASEAN.

“Selama ini juga Insya Allah dengan teman-tema kepolisian Asia Tenggara tidak ada kendala yang cukup berarti. Apalagi masalah perjudian online, mereka sangat kooperatif untuk membantu,” pungkasnya.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6905186/polri-ringkus-866-tersangka-dan-blokir-513-situs-judi-online-hingga-agustus.)