Jakarta (VLF) – Pemerintah Indonesia buka suara usai pasukan Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mendorong semua pihak mengedepankan dialog dan mematuhi hukum internasional.
“Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri, serta mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB dan hukum humaniter internasional,” kata Kementerian Luar Negeri melalui akun X resminya, Senin (5/1/2025).

Kemlu meminta semua pihak menghormati prinsip hukum internasional, khususnya perlindungan terhadap warga sipil. Kemlu meminta warga sipil harus dijamin keselamatan dan kondisinya.

Pemerintah Indonesia juga mengaku prihatin atas terjadinya eskalasi di Venezuela buntut serangan AS dan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Kemlu menilai hal itu berisiko mengganggu stabilitas kawasan.

“Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan, yang berisiko menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional serta dapat mengganggu stabilitas dan perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi,” katanya.

Indonesia menyerukan komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan dan untuk menentukan sendiri arah dan masa depan bangsa.

Operasi Serangan AS ke Venezuela

Diketahui, serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela diikuti penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini pun menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.

Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.

Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.

Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.

(Sumber:AS Tangkap Presiden Venezuela, RI Serukan Dialog-Patuhi Hukum Internasional.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim ingin memperbaiki industri minyak Venezuela setelah Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap militer AS. Ia berencana menugaskan perusahaan raksasa minyak Negeri Paman Sam untuk membangun kembali industri minyak Venezuela yang hancur.
Para pengamat industri energi mengingatkan bahwa rencana itu kemungkinan membawa lebih banyak risiko daripada keuntungan bagi raksasa minyak AS. Meskipun tampak menggiurkan, mengekstraksi lebih banyak minyak dari Venezuela membutuhkan pembangunan infrastruktur minyak yang menelan biaya miliaran dolar AS.

“Dan harga minyak mentah saat ini tidak cukup tinggi untuk membuat investasi semacam ini menjadi mudah. Selain itu, penyulingan minyak mentah khas Venezuela sendiri merupakan usaha yang mahal,” kata Peneliti Senior di Program Keamanan Energi dan Perubahan Iklim di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Clayton Seigle dikutip dari CNN, Senin (5/1/2026).

Selain itu, menurutnya akan sulit untuk menjualnya di negara yang sedang dilanda krisis politik setelah penggulingan presidennya.

“Hal itu akan menjadi perhatian utama para perencana perusahaan dan perencana industri yang ingin mempertimbangkan peluang bagus di sana,” tuturnya.

Sebelumnya, Trump mengatakan AS akan mengambil alih negara itu sampai kepemimpinan yang aman terbentuk. Pihaknya akan memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak untuk kemudian ikut menjualnya.

“Kita akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak AS yang sangat besar, yang terbesar di dunia untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah dan mulai menghasilkan uang untuk negara ini,” ungkap Trump.

(Sumber:Trump Mau Perusahaan AS Garap Ladang Minyak Venezuela, Untung Atau Buntung?.)

Jakarta (VLF) – Kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun (apartemen) kembali diperpanjang. Kebijakan diperpanjang hingga Desember 2026.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

“Bahwa agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga, pemerintah memberikan paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan berupa insentif PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2026,” tulis pertimbangan aturan tersebut, dikutip Minggu (4/1/2026).

Harga Maksimal Rp 2 Miliar

Melalui aturan itu, pemerintah menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah tapak atau apartemen siap huni dengan harga jual sampai Rp 2 miliar dan berlaku bagi hunian dengan harga jual paling tinggi Rp 5 miliar. Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak Januari-Desember 2026.

“Pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah,” tulis Pasal 8 ayat (1).

Fasilitas ini hanya dapat dimanfaatkan satu kali untuk satu unit rumah oleh setiap orang pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi ketentuan kepemilikan properti di Indonesia.

Terdapat sejumlah kondisi yang menyebabkan insentif tidak dapat diberikan antara lain jika uang muka atau cicilan pertama dibayarkan sebelum 1 Januari 2026, penyerahan unit dilakukan sebelum 1 Januari 2026 atau setelah 31 Desember 2026, atau pengembang tidak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan.

“Atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun sebagaimana dimaksud, dikenai PPN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan,” tulis Pasal 9 ayat (2).

(Sumber:Beli Rumah Bebas PPN Tahun Ini, Cek Syaratnya!.)

Jakarta (VLF) – Dosen Hubungan Internasional President University, Teuku Rezasyah, menyebut serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela dan penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menunjukkan kerapuhan negara tersebut. Dia tak habis pikir jika presiden bisa ditangkap tanpa perlawanan.
“Karena sulit dimengerti jika seorang presiden, dengan pengamanan berlapis dan aparatus negara yang lengkap, bisa ditangkap tanpa perlawanan berarti. Artinya, mata dan telinga aparatur negara telah dibutakan dan ditumpulkan. Dalam hal ini, kalangan terdekat pemerintah telah mendiamkan proses yang terjadi dan menikmati kejatuhan tersebut,” kata Rezasyah kepada wartawan, Senin (5//1/2025).

Akibatnya, kata Reza, tidak ada perlawanan militer nasional Venezuela untuk mempertahankan Presiden Maduro. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi dunia internasional.

“Bagi kalangan internasional, hendaknya menjadi pelajaran bersama. Ancaman terbesar bagi sebuah negara bukan selalu musuh di luar, melainkan keraguan di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri, yang merasa dirinya telah stabil,” ucapnya.

Lebih lanjut, Reza membeberkan dampak dari serangan AS ke Venezuela untuk Indonesia. Kejadian itu kemungkinan berdampak mulai dari naiknya harga BBM di dalam negeri hingga penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Harga minyak dunia akan menaik. Sesuai hukum permintaan dan penawaran/demand dan supply, keadaan ini akan mempengaruhi harga minyak di Indonesia. Akan berdampak pada semakin lebarnya defisit APBN. Jika pemerintah menaikkan harga BBM, maka akan berakibat terjadinya instabilitas politik,” ujar Reza.

“Nilai tukar rupiah terhadap dolar diperkirakan akan mengalami penurunan sampai 17.000-18.000 ribu/dolar,” tambahnya.

Selain itu, Reza menyebut dampaknya juga bisa terjadi pada pertahanan dan keamanan dalam negeri. Menurutnya, AS berpotensi mengulangi kebijakan menyerang secara mendadak ke Kawasan Indo-Pasifik terhadap negara-negara yang pandangannya di bidang ekonomi dan energi berbeda dengan AS.

“AS memiliki banyak pangkalan militer di Indo-Pasifik dan juga di Asia Tenggara. RI hendaknya menyikapi keadaan ini dengan sangat baik. Mengawasi perbatasan darat, laut, dan udara. Agar tidak diganggu oleh berbagai aksi yang mengganggu pertahanan dan keamanan nasional,” imbuhnya.

Operasi Serangan AS ke Venezuela

Diketahui, serangan besar-besaran AS ke sejumlah titik di Venezuela diikuti penangkapan Nicolas Maduro merupakan puncak dari tekanan selama berbulan-bulan oleh pemerintahan Trump terhadap Venezuela. Operasi ini pun menuai kecaman dari beberapa pemimpin internasional.

Maduro ditangkap pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan diawali dengan serangan oleh pasukan AS. AS menyebut Maduro sebagai pemimpin yang tidak sah. Setelah itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dibawa ke AS.

Trump telah mendesak Maduro untuk menyerahkan kekuasaan dan menuduhnya mendukung kartel narkoba. Trump menuduh Maduro dan kartel narkoba bertanggung jawab atas ribuan kematian warga AS yang terkait dengan penggunaan narkoba ilegal.

Sejak September 2025, pasukan AS telah membunuh lebih dari 100 orang dalam setidaknya 30 serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba dari Venezuela di Karibia dan Pasifik. Para ahli hukum mengatakan aksi AS itu kemungkinan melanggar hukum AS dan internasional.

(Sumber:AS Serang Venezuela, Pakar Bicara Dampaknya untuk Indonesia.)

Jakarta (VLF) – Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menggagalkan siasat perdagangan ilegal bawang bombay impor. Perdagangan bawang bombay ilegal lintas pulau ini berhasil diungkap dari dokumen palsu yang mengklaim bawang bombay itu sebagai “cangkang sawit.”
Pergudangan Tambak Langon Mutiara Indah dan Depo Meratus, Jalan Tanjung Tembaga, Surabaya menjadi saksi bagaimana modus operandi tersangka berinisial SS (51), Direktur PT KSS yang tergolong rapi berhasil dibongkar polisi.

Untuk mengelabuhi petugas dan menghindari prosedur wajib karantina, ribuan sak bawang bombay asal Belanda itu dikirim dari Pelabuhan Kumai, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam manifest pengiriman, muatan empat kontainer tersebut tidak dicatatkan sebagai produk pertanian segar, melainkan sebagai cangkang kelapa sawit. Penyamaran ini bertujuan agar barang bisa melenggang bebas tanpa Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate).

Ketelitian para penyidik berhasil mengendus ketidaksesuaian antara dokumen dengan isi fisik di lapangan. Sebanyak 72 ton bawang bombay ilegal ditemukan tersimpan rapat di dalam kontainer yang seharusnya berisi limbah industri sawit tersebut.

Keberhasilan polisi mengamankan empat kontainer tersebut hanyalah puncak dari gunung es. Berdasarkan hasil penyelidikan mendalam, tersangka SS diduga telah menjalankan pola ini berkali-kali.

Sepanjang periode Oktober hingga November 2025, tercatat ada 14 kontainer lain yang diduga telah lebih dulu masuk dan didistribusikan ke wilayah Jawa Timur dengan cara yang sama. Sehingga secara keseluruhan, ada 18 kontainer bawang bombay ilegal yang diduga terlibat dalam jaringan ini.

Dengan estimasi harga Rp300 ribu per sak dan rata-rata 700 sak per kontainer, potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka fantastis, yakni Rp 4,5 miliar.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto, menegaskan bahwa tindakan tegas ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan perlindungan terhadap stabilitas pasar dan keamanan hayati.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha agar mematuhi prosedur karantina dan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan distribusi komoditas pangan,” pungkas Nanang Avianto kepada detikJatim, Selasa (23/12/2025).

Ancaman Penyakit dan Pemusnahan Barang Bukti

Pada Selasa (23/12/2025), bawang-bawang ilegal tersebut akhirnya dimusnahkan di Depo Meratus. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Bawang bombay yang masuk dari Belanda melalui Malaysia tersebut terdeteksi membawa penyakit tanaman yang dapat melumpuhkan sektor pertanian nasional jika sampai tersebar ke lahan petani lokal.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang hadir langsung dalam konferensi pers tersebut, memberikan apresiasi sekaligus peringatan keras terhadap praktik ilegal yang mengancam ketahanan pangan ini.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda Dirkrimsus dengan cepat menangkap pada ini impor bawang, bawang-bawang illegal dan di dalamnya setelah diperiksa ada penyakit dan itu bisa merusak tanaman kita yang ada di Indonesia. Ini impor eksportirnya dari Belanda kemudian lewat Malaysia-Malaysia masuk ke Indonesia. Ini harus ditelusuri siapa yang terlibat di tindak tegas,” jelasnya.

Amran juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi importir yang mencoba “kucing-kucingan” dengan aturan karantina.

“Ini nggak boleh dikasih kompromi karena ini membahayakan tanaman kita di Indonesia. Bayangkan kalau ini penyakit ini pindah ke tanaman yang lain, itu bisa membahayakan pangan kita,” ujar Amran.

Kini, SS harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp 2 miliar.

Sementara, pihak kepolisian masih terus menelusuri alur distribusi dari pengiriman-pengiriman sebelumnya untuk memutus rantai penyelundupan ini hingga ke akarnya.

(Sumber:Terbongkarnya Penyelundupan Bawang Bombay Berkedok Cangkang Sawit.)

Jakarta (VLF) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026 hari ini. UMP Jakarta 2026 diumumkan sore ini.
Berdasarkan informasi yang diterima detikcom, Rabu (24/12/2025), dijadwalkan sekitar pukul 15.15 WIB Pramono akan memberikan keterangan kepada media terkait kenaikan UMP Jakarta. Adapun konferensi pers tersebut akan digelar di Balai Kota DKI Jakarta.

Diketahui, pada Selasa (23/12), Pramono menyampaikan pihaknya akan mengumumkan terkait UMP Jakarta pada Rabu (24/12). Menurut Pramono, keputusan terkait UMP Jakarta telah ditandatangani dan tinggal menunggu waktu pengumuman resmi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pramono menyebutkan Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah melakukan pembahasan berkali-kali hingga rekomendasi mengerucut dan diserahkan kepada Gubernur untuk diputuskan.

“Dewan Pengupahan sudah melakukan rapat dan pembahasan berkali-kali. Dan rekomendasi sudah mengerucut dan meminta Gubernur DKI Jakarta untuk mengambil keputusan. Kami sedang mempersiapkan Keputusan Gubernur,” kata Pramono.

Pramono menegaskan keputusan UMP 2026 Jakarta sudah final. Ia hanya meminta semua pihak menunggu pengumuman resmi terkait besaran penetapan UMP baru.

“Mudah-mudahan sebenarnya sudah ada keputusan, tetapi kami akan mengumumkan besok (hari ini) sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Tapi yang jelas sudah putus,” ujarnya.

Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

“Yang jelas bahwa sebagai Gubernur DKI Jakarta, saya pasti taat dengan PP yang mengatur tentang itu, yaitu PP Nomor 51. Sehingga dengan demikian itulah yang kita gunakan sebagai acuan dan besok kami umumkan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait aspirasi buruh yang meminta revisi dan mempertanyakan besaran UMP, Pramono menyebutkan Pemprov DKI Jakarta juga memasukkan sejumlah insentif dalam Kepgub tersebut. Insentif itu mencakup sektor transportasi, pangan, dan kesehatan.

“Di dalam keputusan gubernur, kami juga menyampaikan bahwa pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif yang berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan pangan, dan berkaitan dengan kesehatan. Kami cantumkan dalam keputusan gubernur,” pungkasnya.

(Sumber:Pramono Umumkan Besaran UMP Jakarta 2026 Hari Ini.)

Jakarta (VLF) – Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung penuh penyelesaian revisi UU Migas. Gerindra mencurigai ada pihak-pihak yang selalu menjegal RUU Migas.
“Kami mencurigai adanya pihak-pihak tertentu atau mafia migas yang berupaya menjegal revisi UU Migas,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).

Bambang mengungkit pasal-pasal di UU Migas, terutama terkait eksistensi BP Migas, yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini, menurut dia, juga menegaskan posisi negara dalam pengelolaan Hulu Migas. Dia menyebutkan sudah saatnya RUU Migas kembali dibahas.

Pada periode 2014-2019, RUU Migas selesai dibahas di DPR dan diserahkan ke pemerintah. Pada Januari 2019, surpres terkait RUU Migas terbit ke kementerian terkait tapi pemerintah disebut tidak menyertakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai lampiran surpres tersebut.

RUU Migas juga pernah dibahas di DPR periode 2019-2024. Rancangan beleid ini sudah disinkronisasi dan diharmonisasi di tingkat Baleg DPR RI dan diserahkan ke Komisi VII DPR. Pada akhirnya, RUU Migas masih tetap berupa rancangan karena Komisi VII DPR tidak melanjutkan pembahasan ke tingkat Badan Musyawarah (Bamus) untuk diparipurnakan.

“Kami ingin revisi UU Migas ini segera dirampungkan, untuk memasukkan putusan MK yang mengamanatkan penguasaan dan pengusahaan hulu Migas dari sumber daya alam kita dikuasai dan dikendalikan negara,” kata Bambang.

Di COP 30 Brazil, Waka MPR Bicara Pengembangan SAF dari Minyak Jelantah
Bambang menyatakan pengganti BP Migas saat ini adalah SKK Migas yang mengacu pada Perpres 9/2013. Padahal, katanya, perpres hanya bersifat mengisi kekosongan hukum. Dia menduga ada pihak-pihak yang nyaman dengan kekosongan hukum tersebut.

“Perpres No 9 Tahun 2013 tentang SKK Migas itu sifatnya sementara guna mengisi kekosongan hukum pasca-putusan MK. Karena keberadaan BP Migas ditafsir MK bertentangan dengan amanat UUD 1945 sehingga dibubarkan,” kata dia.

“Ini sudah 13 tahun lebih sejak putusan MK membatalkan BP Migas karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Dan DPR sudah berupaya melakukan revisi UU Migas sejak 2014, namun hingga 2 periode masa jabatan berakhir tidak kunjung selesai. Mungkin ada yang nyaman dengan kekosongan hukum setelah putusan tersebut,” ujar Bambang.

(Sumber:Gerindra Curiga Ada Mafia yang Berupaya Jegal Revisi UU Migas.)

Jakarta (VLF) – Subsidi BBM yang diberikan pemerintah Malaysia, justru membuat pemerintah negeri jiran bisa hemat triliunan.
Pemerintah Malaysia mencatat penghematan hingga 800 juta ringgi sejak program BBM subsidi yang diberi nama Budi Madani RON 95 (Budi95) berjalan pada 30 September lalu. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memastikan program subsidi BBM itu dinikmati oleh warga Malaysia. Program ini juga efektif menekan kebocoran yang sebelumnya justru dinikmati 3,5 juta warga asing sekaligus penyelundupan bahan bakar.

Anwar menyebut bahwa setiap ringgit yang dihemat dari subsidi BBM itu dialokasikan kembali kepada masyarakat melalui kontribusi tunai rahmah, kontribusi dasar rahmah, serta peningkatan klinik dan rumah sakit, perbaikan jalan, dan penguatan infrastruktur, demikian dilaporkan Bernama.

Program subsidi di Malaysia membuat harga bensin RON 95 jauh lebih murah dibanding bensin di Indonesia. Bahkan, bensin dengan RON 95 di Malaysia yang dijual Rp 8.000-an per liter jauh lebih murah dibanding Pertalite dengan RON 90 di Indonesia yang harganya Rp 10.000 per liter.

Sejak September hingga 30 November 2025, 13,9 juta dari 16,55 juta penduduk Malaysia yang memenuhi syarat (84%) telah membeli 2,59 miliar liter bensin RON 95 dengan harga subsidi RM 1,99 per liter.

Berkat program itu, berdasarkan survei konsumsi domestik, pemerintah Malaysia diprediksi bisa menghemat hingga 4 miliar ringgit per tahun atau setara dengan Rp 16 triliun tergantung harga minyak global. Penghematan tahunan itu diperkirakan akan melebihi proyeksi, bila berkaca pada jumlah yang dilaporkan dalam dua bulan terakhir.

Dikutip dari situs resminya, pemerintah Malaysia menerapkan Program Budi Madani RON95 (BUDI95). Program itu membuat setiap warga negara Malaysia menerima batas kelayakan bulanan sebanyak 300 liter bensin RON 95 bersubsidi. Program itu berlangsung mulai 30 September 2025.

Bersamaan dengan penerapan ini, Anwar mengatakan bahwa harga bensin RON 95 juga akan diturunkan dari 2,05 ringgit (Rp 8.433) per liter menjadi 1,99 ringgit (Rp 8.186) per liter. Warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya 2,60 ringgit (Rp 10.696) per liter.

Syarat untuk mendapatkan BBM RON 95 dengan harga Rp 8.186 per liter itu sangat mudah. Penggunaan MyKad atau KTP pintar yang sudah dimiliki warga Malaysia dan catatan Dinas Perhubungan Jalan (JPJ) akan menjadi dasar verifikasi.

(Sumber:Pemerintah Malaysia Hemat Triliunan usai Beri Subsidi BBM.)

Jakarta (VLF) – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar, serta jajaran terkait menggelar pertemuan strategis guna membahas percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Riau, khususnya pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V di Kota Pekanbaru.
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan konektivitas dan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V diproyeksikan menjadi penghubung strategis antara Jalan Tol Pekanbaru-Dumai dan Jalan Tol Pekanbaru-Indragiri Hulu (Inhu), sehingga memperkuat jaringan logistik nasional di wilayah Sumatra.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing wilayah, serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya membutuhkan dukungan lintas sektor dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan bahwa Jalan 70 Tenayan Raya memiliki peran krusial dalam mendukung pengembangan Kawasan Industri Tenayan Raya. Kawasan tersebut telah menjadi lokasi berbagai fasilitas strategis nasional, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), sehingga membutuhkan akses infrastruktur yang andal dan terintegrasi.

Selain sebagai akses kawasan industri dan energi, Jalan 70 Tenayan Raya juga melintas di depan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru. Kondisi ini menjadikan jalan tersebut sebagai koridor strategis yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi dan investasi, tetapi juga menunjang kelancaran pelayanan pemerintahan dan mobilitas masyarakat.

Sementara itu, pembangunan Jembatan Siak V diharapkan menjadi elemen penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Kota Pekanbaru, membuka akses baru pengembangan kawasan, serta mengurangi beban lalu lintas pada jalur eksisting. Keberadaan jembatan ini juga dinilai mendukung integrasi jaringan transportasi regional sebagai bagian dari sistem logistik nasional.

Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bersama jajaran teknis memaparkan progres perencanaan, kesiapan lahan, serta langkah-langkah koordinasi lintas sektor yang telah dan akan dilakukan guna memastikan proyek dapat berjalan sesuai tahapan, regulasi, dan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Pekanbaru, pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V diharapkan dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional, guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, penguatan kawasan industri dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Sumber:Pembangunan Jalan 70 Tenayan Raya dan Jembatan Siak V Dibahas Pemerintah.)

Jakarta (VLF) – KPK melakukan 20 kajian sepanjang 2025 sebagai fungsi pencegahan dan monitoring. Kajian dilakukan di sejumlah sektor untuk memetakan potensi korupsi dalam sejumlah program pemerintah.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyebut kajian itu dilakukan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), tata kelola dokter spesialis, pengelolaan belanja hibah daerah, penyelenggaraan pemilu, pinjaman luar negeri dan sejumlah kajian lain. Dalam kajian itu ditemukan kerentanan sistem yang berpotensi menjadi korupsi.

“Dari kajian-kajian tersebut, KPK menemukan berbagai kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi,” kata Tanak dalam konferensi pers Laporan Akhir Tahun 2025 KPK, Senin (22/12/2025).

Salah satunya terkait MBG disoroti mekanisme pengadaan melalui bantuan pemerintah (banper). Hal itu dinilai meningkatkan risiko korupsi dan disarankan adanya penataan mekanisme pengadaan.

“Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, salah satu hal yang menjadi sorotan KPK adalah mekanisme pengadaan melalui Bantuan Pemerintah (Banper), yang berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan dan meningkatkan risiko konflik kepentingan serta melemahkan transparansi dan akuntabilitlas,” ucapnya.

Saran KPK itu akan disampaikan kepada pihak terkait di MBG. Hal itu agar ada perbaikan dalam pelaksanaan program tersebut.

“KPK merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, penataan mekanisme pengadaan, kejelasan pembagian peran lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta penguatan pengawasan dan akuntabiltas pelaksanaan program,” sebutnya.

Adapula program-program lain yang jadi sorotan KPK dalam kajiannya yaitu terkait lemah dalam tata kelola dan regulasinya. Sebagian rekomendasi dari KPK telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

“KPK mengidentifikasi sejumlah kelemahan tata kelola dan regulasi, yang sebagian rekomendasinya sudah ditindaklanjuti dan dalam bentuk rencana aksi oleh K/L terkait,” ujarnya.

(Sumber:KPK: Mekanisme Bantuan Pemerintah di Program MBG Berisiko Konflik Kepentingan.)