Jakarta (VLF) – Kasus dugaan penipuan Wedding Organizer (WO) milik inisial DP di Karawang sudah memasuki tahap penyidikan, saat ini polisi masih memproses kasus tersebut.

“Saat ini sudah naik sidik, sedang pemeriksaan lanjutan para saksi,” kata Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Oliestha Ageng Wicaksana saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Senin (10/1/2022).

Dikatakannya, dari keterangan sementara beberapa saksi baru ada 2 korban dalam kasus dugaan penipuan WO.

“Karena dari keterangan beberapa saksi korban yang dirugikan itu baru terjadi ke 2 orang, vendor dan klien yang sudah sebar undangan tapi acaranya tidak ada,” katanya.

Olieshta juga menjelaskan, saat ini pemilik WO inisial DP belum ditetapkan sebagai tersangka.Pasalnya, berdasarkan KUHP perkara pasal 378 dan 372, tindakan WO tersebut tidak bisa dikategorikan pidana yang bisa dilakukan tertangkap tangan.

“Tetapi harus melalui proses lidik dan sidik. Para pihak harus kami lakukan undangan atau pemanggilan pemeriksaan secara layak dan patut. Baik dalam proses lidik, terlebih dalam tahap sidik,” katanya.

Ia mengatakan, apabila pelaku tidak hadir dalam panggilan pertama, pihaknya harus melayangkan panggilan ke 2.Tetapi, bila pelaku masih mangkir maka akan dibuatkan surat pemanggilan yang bersifat paksaan dalam rangka penyidikan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka sidik dan telah ditemukan 2 alat bukti yang bisa menjerat perbuatan pelaku baru dilakukan gelar perkara penetapan tersangka. Setelah ditetapkan tersangka baru pelaku kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka,” katanya.

Kemudian, kata Oliestha, setelah statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka, baru dapat dilakukan penahanan.

“Jadi bila sudah ditetapkan tersangka, ancaman hukuman pidananya 5 tahun atau lebih. Namun ada beberapa pasal pengecualian dalam KUHAP untuk dapat dilakukan penahanan walaupun ancaman hukumannya di bawah 5 tahun seperti pasal 372, 378, dan 335,” terangnya.

Sementara itu, apabila penyidik menyalahi Standar Operasional (SOP) dalam rangkaian lidik dan sidik, maka penyidik bisa digugat pra peradilan dan pelaku bisa dinyatakan bebas demi hukum oleh pengadilan.

“Jadi kami perlu melakukan serangkaian proses tersebut, karena kami pun tidak ingin salah melakukan langkah,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan calon pengantin diduga menjadi korban penipuan Wedding Organizer (WO) di Karawang. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta. Berdasarkan informasi yang beredar, ada 57 calon pengantin dan vendor diduga ditipu oleh WO hingga Rp 900 juta.

“Para calon pengantin dan vendor tertipu oleh WO di Karawang, Jawa Barat. Dengan iming harga paket murah meriah serta banyak bonusnya. Korban sudah mencapai 57 Orang kerugian mencapai 900 juta dan pelaku anak dari Ketua RT 003 / RW 007 Kampung Sauyunan, Karawang. Sampai saat ini rumah orang tua pelaku, didatangkan oleh para keluarga korban dikarenakan pelaku tidak ada itikad baik untuk memberi kabar kepada calon pengantin dan vendor secara bermusyawarah,” tulis @karawang_kekinian dalam postingannya, Rabu (29/12/2021) lalu.

( Sumber : Kasus Dugaan Penipuan WO Karawang Masuk Penyidikan, Ini Kata Polisi )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (Jampidsus) baru Febrie Ardiansyah. Burhanuddin meminta agar mafia pelabuhan, mafia tanah hingga mafia pupuk subsidi disikat habis.

“Kepada para Jaksa Agung Muda, isu aktual terkini yang patut dicermati adalah maraknya mafia tanah, mafia pelabuhan dan bandar udara, serta kelangkaan pupuk bagi petani,” kata Burhanuddin, dalam keterangan tertulisnya melalui Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Senin (10/1/2022).

Diketahui Burhanuddin telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemberantsan Mafia Tanah dan Surat Edara Jaksa Agung Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara. Burhanuddin mengatakan saat ini isu yang sedang marak adalah mafia tanah, mafia pelabuhan, mafia bandara, hingga mafia pupuk subsidi, ia meminta agar agar semua mafia disikat habis.

“Segera laksanakan perintah saya tersebut dan saya tunggu laporan baik atas kinerja dari saudara. Kehadiran para mafia tersebut telah meresahkan masyarakat dan mengganggu roda perekonomian negara, bahkan berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat kerugian perekonomian,” ujar Burhanuddin.

“Oleh karena itu, saya minta kepada pada Jaksa Agung Muda untuk merapatkan barisan dan lakukan akselerasi pemberantasan para mafia tersebut. Ambil sikap tegas, tanpa kompromi, dan sikat habis para mafia tersebut,” tuturnya.

Diketahui, hari ini Jaksa Agung melantik Wakil Jaksa Agung Sunarta, beserta, Amir Yanto sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Febrie Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dan Ali Mukartono sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas).

Burhanuddin meminta susunan pejabat yang baru dilantik tersebut dapat bekerjasama secara solid. Selain itu Burhanuddin mengingatkan pentingnya penerapan nilai integritas dan profesionalitas.

“Penerapan nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kesahajaan dalam setiap pelaksanaan tugas kita adalah benteng pertahanan diri yang akan menyelamatkan kita dari segara perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan institusi. Bekerja tanpa nilai integritas, profesionalitas, dan kesahajaan sama halnya bekerja tanpa hati nurani dan saya tidak akan memberikan toleransi bagi siapa saja yang menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi karena institusi harus terus tumbuh menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” ujar Jaksa Agung.

( Sumber : Jaksa Agung Beri Pesan ke Jampidsus Baru: Sikat Mafia Tanah-Pelabuhan! )

Jakarta (VLF) – Polda Jateng menegaskan akan memproses pidana pemasang jebakan tikus menggunakan listrik tegangan tinggi. Hari ini, Polres Sragen berkoordinasi dengan PLN terkait potensi pelanggaran sebagai dasar memulai penertiban jebakan tikus.

“Kami mendukung konsep Polda Jateng untuk menindak pidana pemasang jebakan tikus tanpa menunggu lagi adanya korban. Tapi di awal, kita akan melakukan komunikasi dg PLN apakah itu ada pelanggaran administrasi yang kita bisa lakukan upaya penegakan hukumnya,” ujar Kapolres Sragen AKBP Yuswanto Ardi, dihubungi detikcom, Senin (10/1/2022).

Koordinasi dengan PLN ini diperlukan, lanjut Ardi, karena petugas selama ini menghadapi tantangan dari petani yang mayoritas menolak untuk melepas jebakan listrik yang dipasangnya. Polisi akan meninjau aspek pelanggaran izin sebagai pijakan untuk menertibkan jebakan listrik ini.

“Kita akan penetrasi dulu di awal terkait dengan ada pelanggaran-pelanggaran administrasinya, barangkali untuk instalasi listrik seperti itu harus ada izin atau bagaimana. Itu nanti kita komunikasikan, kemungkinan ada celah di situ,” paparnya.

Ardi menyebut, hampir seluruh korban tewas akibat jebakan listrik ini adalah si pemasang. Sedangkan di beberapa kasus, ada korban tewas yang bukan pemasang namun ternyata masih memiliki hubungan kedekatan.

“Lebih banyak yang kena adalah pemasang sendiri. Tapi kalau yang kena orang lain itu ada yang tetangga, ada yang masih saudara, yang memang itu menjadi kompromi di antara mereka,” kata Ardi.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menjadi faktor kenapa penegakan pidana belum dilakukan petugas hingga saat ini. Pasalnya, polisi tetap memperhatikan dampak sosiologis dari penerapan pidana tersebut.

“Kita memperhatikan faktor sosiologis hukum. Jadi jangan sampai kemudian penerapan hukum yang kita laksanakan tidak menciptakan rasa keadilan,” jelasnya.

Pagi ini, Ardi juga akan mengumpulkan petugas Babhinkamtibmas dari seluruh desa di Sragen. Para petugas ini akan ditugaskan untuk mengingatkan kembali risiko hukum kepada para petani pemasang jebakan listrik.

“Pagi ini saya kumpulkan Babhinkamtibmas yang ada di masing-masing desa untuk kembali mengingatkan (petani) bahwa pemasangan jebakan listrik itu ada pidananya,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, jebakan tikus dengan aliran listrik di persawahan sudah merenggut banyak nyawa 23 orang di Sragen sejak 2020 lalu. Polda Jateng menegaskan akan memproses pidana jika masih ada yang masih memasang jebakan tersebut.

“Sudah banyak korban jiwa yang meninggal akibat jebakan listrik di persawahan. Di Sragen, Kudus dan beberapa daerah lain. Terakhir seminggu lalu, Hadi Sukarno, warga Patihan Sidoharjo, Sragen meninggal karena jebakan listrik. Dia menjadi korban ke 23 kasus seperti sejak 2020 di Sragen,” kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes M Iqbal Alqudusy, lewat pesan singkat, Minggu (9/1)

Ia menjelaskan pemasangan listrik untuk jebakan tikus merupakan tindakan ilegal karena mencurangi pemasangan listrik alias penyalahgunaan. Awalnya pemasangan listrik dilakukan untuk pompa air, tapi digunakan juga untuk jebakan tikus.

“Polda Jateng dan jajaran tidak akan segan untuk memproses pidana bila menemukan kasus kematian warga karena jebakan tikus menggunakan aliran listrik,” kata dia.

Pemasang jebakan listrik juga berpotensi dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara.

( Sumber : Polres Sragen Ungkap Dampak Sosial Pidanakan Pemasang Jebakan Listrik )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan nasihat kepada pasangan suami istri dari Jakarta Utara (Jakut), Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim, saat mencari keadilan ke MK. Keduanya dipolisikan oleh leasing karena keberatan terhadap tagihan leasing atas kredit mobil Toyota Voxy hingga ditahan. Padahal, menurut keduanya, sesuai Putusan MK, kasus ini seharusnya diselesaikan lewat jalur perdata.

Nasihat itu disampaikan Wakil Ketua MK Aswanto yang meminta agar Johanes dapat menjelaskan maksud dari kekeliruan pelaksanaan norma a quo oleh pihak kepolisian. Sebab, hal demikian bukanlah persoalan konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Johanes harus melakukan elaborasi terhadap persoalan konstitusional dari norma yang diuji.

“Secara normatif memang ada pelanggaran, tetapi yang diajukan ke MK haruslah persoalan konstitusional. Maka, para Pemohon harus meyakinkan adanya persoalan konstitusional dalam norma yang diujikan,” kata Aswanto sebagaimana dilansir website MK, Jumat (7/1/2022).

Hal itu disampaikan dalam sidang online yang dihadiri kuasa hukum Johannes, Eliadi Hulu. Di mana Johannes menguji Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900.

Kemudian Pasal 30 UU Jaminan Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

“Perlu bagi para Pemohon untuk memperhatikan kerugian konstitusional dari Pemohon II (Syilfani) yang dialami dengan dialaminya kerugian yang terjadi pada Pemohon I (Johannes). Kendati para Pemohon berstatus suami dan istri, perlu bagi para Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya dalam perkara ini,” ucap hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.

Enny juga memberikan catatan terhadap keterkaitan kasus konkret yang dialami para Johanes-Syilfani dengan hak konstitusional yang terlanggar dari Pasal 30 KUHP yang berkaitan dengan hak debitur dan kreditur yang dijamin pada UU Jaminan Fidusia.

“Oleh karena itu, menurut saya, yang Anda kecualikan-kecualikan itu kan semuanya sama ini sebenarnya esensinya, ya. Ini Anda harus pahami kembali. Saran saya, pahami kembali pasal yang Anda mohonkan itu kaitannya sekali lagi dengan putusan MK, baik Putusan Nomor 18 dan Putusan Nomor 2 yang kembali menguatkan Putusan Nomor 18 itu ya,” kata Enny.

Dalam permohonannya, pasutri itu mengisahkan kredit Voxy disetujui leasing pada 2019. Memasuki 2020, perekonomian pasutri itu terdampak pandemi COVID-19 sehingga kesulitan membayar cicilan.

Pasutri itu kemudian mengajukan relaksasi dan disetujui leasing pada 18 September 2020. Permohonan ini dikabulkan dengan kredit dibantarkan dan akan kembali dicicil pada Mei 2021. Namun karena kondisi ekonomi masih terdampak pandemi COVID, Johannes-Syilfani kembali mengajukan penangguhan kredit. Sebab, berdasarkan PJOK Khusus yang mengatur relaksasi restrukturisasi, kredit diperpanjang hingga Maret 2023.

Namun permohonan itu ditolak leasing. Malah, Johannes-Syilfani dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 36 UU Fidusia pada Juni 2021. Pasal itu berbunyi:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

“Pada 1 November 2021, Johannes Halim ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya karena dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU Fidusia,” demikian cerita keduanya di berkas permohonan.

Atas apa yang dialaminya, Johannes dan Syilfani meminta keadilan ke MK. Mereka mengajukan judicial review Pasal 30 UU Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.
Johannes dan Syilfani meminta pasal 30 di atas diubah menjadi:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia.

Johannes dan Syilfani juga meminta penjelasan pasal 30 di atas diubah, dari:

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Menjadi:

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia.

Demikian juga Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.

Diubah menjadi:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia.

“Dengan eksisnya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut, mengakibatkan terlanggar hak-hak konstitusional para pemohon, yaitu dalam mempertahankan objek jaminan fidusia secara contituendem menjadi hak milik pemberi fidusia atau debitur sebagaimana Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 dan sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019,” papar Eliadi Hulu.

“Dalam Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan seseorang tidak boleh dipidana atas dasar utang piutang,” pungkas Eliadi.

( Sumber : MK Nasihati Pasutri Pencari Keadilan yang Dipolisikan Leasing dan Ditahan )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan warga terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021. Alhasil, sanksi pidana bagi yang tidak mau divaksin dikuatkan MA.

Perpres yang diuji itu lengkapnya bernama Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Di Pasal 13A ayat 2, Pasal 13A ayat 4, dan Pasal 13B yang mengatur tentang kewajiban vaksinasi bagi masyarakat serta sanksinya apabila dilanggar baik berupa sanksi administratif dan juga sanksi pidana. Aturan sanksi pidana ini di judicial review ke MA oleh Saka Murti Dwi Sutrisna dkk tapi kandas.

“Tolak,” demikian bunyi putusan judicial review yang dikutip detikcom dari websiite MA, Jumat (7/1/2022).

Duduk sebagai ketua majelis Prof Supandi dengan anggota Is Sudaryono dan Yodi Martono Jauzie.

Sebagaimana diketahui, Saka memberikan kuasa ke Abdul Hamim Jauzie. Ia menilai ketentuan di Perpres tersebut dianggap oleh pemohon cacat secara formal dan materiil karena bertentangan dengan prosedur pembentukan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Serta tidak sejalan dengan semangat jaminan hak asasi manusia (HAM) di bidang pemenuhan kesehatan dalam UU No 36/2009 tentang Kesehatan, UU No 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Dan UU No 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” ujar Saka.

Secara substansial, kata Saka, Pasal 13 dan Pasal 15 UU Nomor 12/2011 mengatur materi muatan perpres seharusnya dapat mengakomodasi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Serta yang tidak kalah pentingnya tidak boleh mengatur ketentuan pidana.

“Dengan diaturnya ketentuan pidana dalam Pasal 13B Perpres 14/2021 tersebut, maka sudah sepatutnya tidak dibenarkan,” kata tim pengacara yang terdiri dari Audaraziq Ismail, Bitra Mouren Ashilah, Mohammad Faisol Soleh, Rhendra Kusuma, dan Sandi Yudha Prayoga itu.

Meskipun disandingkan ketentuan pidana dalam UU No 4/1984, menurut Saka dkk, sama sekali tidak beralasan. Sebab, ketentuan pidana dalam UU tersebut hanya mengatur dua bentuk tindak pidana dan sama sekali tidak mengakomodir ketentuan mengenai pelanggaran kewajiban vaksinasi.

Persoalan lain yang juga ditentang adalah masalah bentuk pemberian label ‘wajib’ bagi masyarakat untuk vaksinasi. Padahal jelas vaksinasi merupakan bagian dari ‘hak’ atas kesehatan yang dijamin oleh konstitusi serta aturan penerjemahnya, yaitu UU No 36/2009, UU No 4/1984, dan UU No 11/2005.

“Justru sebaliknya, label ‘wajib’ merupakan domain yang seharusnya disematkan pada Negara melalui Pemerintah dan bukan berada pada masyarakat,” pungkas Saka.

Tapi apa daya, argumen Saka dkk kandas. MA menguatkan Perpres itu.

( Sumber : MA Kuatkan Perpres Jokowi Soal Sanksi Pidana Bagi yang Tak Mau Divaksin )

Jakarta (VLF) – Tersangka kasus perintangan penyidikan terkait kasus korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019, Didit Wijayanto Wijaya atau DWW mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Praperadilan itu diajukan melawan Jampidsus Kejaksaan Agung RI.

Hal tersebut berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Selasa (28/12/2021). Tersangka Didit Wijayanto mengajukan permohonan praperadilan meminta agar penyidikan, SPDP, penetapan tersangka dan penahanannya dinyatakan tidak sah oleh hakim praperadilan PN Jaksel.

“Menyatakan penahanan terhadap diri pemohon tidak sah dan batal demi hukum,” demikian dikutip dari petitum permohonan pemohon, dari SIPP PN Jaksel.

Selain itu pemohon juga meminta agar hakim memerintahkan penyidik membebaskan pemohon dari Rutan Salemba cabang Kejagung. Praperadilan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 125/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL yang didaftarkan pada 15 Desember 2021.

Sidang perdana praperadilan tersebut diagendakan pada Senin (3/1/2022) pukul 10.00 WIB.

Sementara itu secara terpisah, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jampidsus Kejagung, Supardi menyatakan pengajuan praperadilan tersebut merupakan hak setiap tersangka. Pihaknya siap menghadapi praperadilan tersebut.

“Nggak papa lah. Itu hak setiap orang yang dijadikan tersangka. No problem…itu proses biasa,” ujar Supardi, saat dihubungi.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan seorang pengacara dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Tahun 2013-2019, berinisial DWW sebagai tersangka. DWW langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba cabang Kejagung.

“Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan DWW selaku advokat/penasehat hukum/ konsultan hukum sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

DWW merupakan seorang pengacara 7 saksi dugaan tindak pidana korupsi di LPEI. Ketujuh saksi tersebut kini seluruhnya juga menjadi tersangka.

Leonard mengatakan penetapan tersangka itu berdasarkan surat nomor: TAP-46/F.2/Fd.2/11/2021 tanggal 30 November 2021. DWW dianggap mempengaruhi 7 saksi agar tidak memberikan keterangan mengenai dugaan korupsi LPEI.

“Mengajari 7 orang saksi tersebut untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menyulitkan penanganan dan penyelesaian Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh LPEI,” terang Leonard.

“Tim penyidik telah menemukan cukup bukti adanya peran dari kuasa hukum para saksi tersebut diatas yaitu DWW yang dengan sengaja mempengaruhi dan mengajak para saksi tersebut untuk menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi,” lanjut Leonard.

DWW sendiri sudah dipanggil Kejagung untuk dimintai keterangan sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 26 November 2021 dan 30 November 2021. Namun, DWW mangkir dari panggilan tersebut dengan berbagai alasan.

“Tim Penyidik menemukan saksi di salah satu mal yang berada di Jakarta Selatan pada pukul 20.00 WIB yang telah dipantau sejak siang hari dan dikendalikan langsung oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dan selanjutnya membawa saksi tersebut ke Kantor Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, kemudian ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka,” imbuh Leonard.

Perbuatan tersangka terancam dijerat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; atau Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

7 Saksi Juga Jadi Tersangka

Pada Selasa, 02 November 2021, Kejagung menetapkan ketujuh saksi sebagai tersangka. 7 saksi tersebut dianggap sengaja menghalangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan tindak pidana korupsi LPEI dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
“Ketujuh tersangka telah beberapa kali menolak memberikan keterangan sebagai saksi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga menyulitkan penanganan dan penyelesaian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI,” kata Leonard

Ketujuh tersangka itu adalah:

1. IS selaku mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI Tahun 2016-2018

2. NH selaku mantan Kepala Departemen Analisa Risiko Bisnis (ARD) II LPEI Tahun 2017-2018

3. EM selaku Mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makassar (LPEI) Tahun 2019-2020, diperiksa sebagai saksi dalam Perkara Dugaan

4. CRGS selaku mantan Relationship Manager Divisi Unit Bisnis Tahun 2015-2020 pada LPEI Kanwil Surakarta

5. AA selaku Deputi Bisnis pada LPEI Kanwil Surakarta tahun 2016-2018

6. ML selaku mantan Kepala Departemen Bisnis UKMK LPEI Tahun 2013-2019

7. RAR selaku Pegawai Manager Resiko PT. BUS Indonesia Tahun 2013-2019

( Sumber : Tersangka Kasus Perintangan Penyidikan Kasus Korupsi LPEI Ajukan Praperadilan )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 5 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019. Kelima tersangka langsung ditahan di Rutan.

“Tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung muda tindak pidana khusus hari ini khusus untuk LPEI telah memanggil 10 orang saksi. Dari 10 orang saksi 8 orang hadir untuk dilakukan pemeriksaan dan 2 orang tidak hadir karena sakit. Kemudian dari 8 orang saksi tersebut penyidik lalu meningkatkan status 5 orang sebagai tersangka,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam konferensi pers, yang disiarkan virtual, Kamis (6/1/2022).

Kelima tersangka tersebut adalah:
1. AS selaku Direktur Pelaksana IV/Komite Pembiayaan dan selaku Pemutus awal s/d akhir Group Walet serta selaku Direktur Pelaksana Tiga LPEI periode 2016 dan selaku Komite Pembiayaan (Pemutus) Group Johan Darsono
2. FS selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015-2018,
3. JAS selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) LPEI Surakarta periode 2016,
4. JD selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia,
5. S selaku Direktur PT. Jasa Mulia Indonesia, PT. Mulia Walet Indonesia dan PT. Borneo Walet Indonesia.

Para tersangka kemudian ditahan di Rutan berbeda, diantaranya sebanyak 3 orang tersangka yaitu tersangka AS, FS, JD ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung. Sedangkan 2 orang tersangka lainnya inisial JAS dan S ditahan di Rutan Salemba cabang Kejari Jaksel.

Dalam kasus ini, LPEI selaku penyelenggara pembiayaan ekspor nasional telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI. Akibatnya perusahaan LPEI mengalami peningkatan kredit macet atau non-performing loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39 persen.

“Berdasarkan laporan keuangan LPEI per 31 Desember 2019, LPEI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp 4,7 triliun,” kata Leonard.

Dalam perkara ini, Leonard mengatakan LPEI memberikan fasilitas pembiayaan kepada 8 grup yang terdiri dari 27 perusahaan tanpa melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI dan sesuai Laporan Sistem Informasi Manajemen Resiko Pembiayaan dalam posisi Kolektibilitas 5 (macet) per tanggal 31 Desember 2019 yaitu:

1. Group Walet terdiri dari 3 perusahaan
a. CV Mulia Walet Indonesia, awal memperoleh pembiayaan sebesar Rp 90 miliar, dan kemudian di-take over ke PT Mulya Walet Indonesia, sehingga jumlah pembiayaan sebesar Rp 175 miliar.
b. PT Jasa Mulya Indonesia, memperoleh pembiayaan Rp 276 miliar
c. PT Borneo Walet Indonesia, memperoleh pembiayaan Rp 125 miliar

“Untuk Group Walet, total Fasilitas Pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar Rp 576 miliar,” ujarnya.

2. Group Johan Darsono, terdiri dari 12 perusahaan
a. PT Kemilau Kemas Timur (menerima pembiayaan sebesar Rp 200 miliar
b. CV Abhayagiri Timur (menerima pembiayaan sebesar Rp 15 miliar)
c. CV Multi Mandala (menerima pembiayaan sebesar Rp 15 miliar)
d. CV Prima Garuda (menerima pembiayaan sebesar Rp 15 miliar)
e. CV Inti Makmur (menerima pembiayaan sebesar Rp 15 miliar)
f. PT Permata Sinita Kemasindo, (menerima pembiayaan sebesar Rp 200 miliar);
g. PT Summit Paper Indonesia, (menerima pembiayaan sebesar Rp 199,6 miliar;
h. PT Ellite Paper Indonesia, (menerima pembiayaan sebesar Rp 200 miliar);
i. PT Everbliss Packaging Indonesia, (menerima pembiayaan sebesar Rp 200 miliar);
j. PT Mount Dreams Indonesia, (menerima pembiayaan sebesar Rp 645 miliar);
k. PT Gunung Geliat, (menerima pembiayaan sebesar US$ 30 Juta atau Eqv. IDR (*kurs:11.500) senilai Rp 345 miliar);
l. PT Kertas Basuki Rahmat, (menerima pembiayaan sebesar US$ 45 Juta atau Eqv. IDR (*kurs:11.500) senilai Rp 460 miliar.

“Untuk Group Johan Darsono, total Fasilitas Pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar lebih kurang Rp 2,1 triliun,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan BPK RI, kerugian keuangan negara akibat perbuatan para tersangka sementara diperkirakan Rp 2,6 triliun.

Para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Kasus Korupsi Pembiayaan Ekspor Nasional LPEI )

Jakarta (VLF) – KPK menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen sebagai tersangka. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan.

“Penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Kota Bekasi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK, Kamis (6/1/2022).

Firli mengatakan ada 14 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut. Ke-14 orang itu terdiri dari Pepen, kepala dinas hingga makelar tanah.

Dari 14 orang itu, KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, yakni:

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Pepen ditangkap pada Rabu (5/1). KPK menduga Pepen terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

“Informasi yang kami peroleh, tangkap tangan ini terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (6/1).

Hari ini, KPK kembali mengamankan dua orang. Total ada 14 orang yang diamankan KPK.

“Saat ini jumlah pihak yang diamankan tim KPK ada 14 orang terdiri dari Wali Kota Bekasi, beberapa orang ASN dan pihak swasta,” ujarnya.

Ali belum menjelaskan identitas kedua orang yang baru ikut diamankan itu. Dia mengatakan ada uang ratusan juta yang ikut diamankan.

“Beserta bukti uang ratusan juta rupiah,” ucapnya.

( Sumber : KPK Tetapkan Wali Kota Bekasi Tersangka Kasus Pengadaan dan Jual Beli Jabatan )

Jakarta (VLF) – Hakim agung Eddy Army menilai Djoko Tjandra layak dilepaskan karena yang diperbuatnya adalah perkara perdata. Namun empat hakim agung lainnya berpendapat sebaliknya sehingga Djoko Tjandra tetap dihukum 2 tahun penjara di kasus korupsi Rp 546 miliar.

“Terhadap putusan tersebut, salah seorang hakim anggota mengajukan dissenting opinion (DO), yakni Eddy Army, yang berpendapat bahwa alasan PK terpidana cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi.

Putusan tingkat pertama yang dimaksud adalah putusan PN Jaksel, yang membebaskan Djoko Tjandra pada 28 Agustus 2000. Namun suara hakim agung Eddy Army kalah dengan empat hakim agung lainnya, yaitu Andi Samsan Nganro, Suhadi, Prof Surya Jaya, dan Sri Murwahyuni, sehingga PK Djoko Tjandra tidak diterima.

Siapakah Eddy Army?
Eddy adalah hakim karier. Ia mulai menjadi hakim agung setelah dipilih DPR pada 2013 dengan mendapatkan 35 suara anggota Komisi III DPR. Selama 9 tahun menjadi hakim agung, palu Eddy bertalu-talu diketuk di berbagai perkara. Dari kasus narkoba hingga korupsi.

Seperti saat bersama hakim agung Suhadi, Eddy Army menyunat hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip dari 4,5 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Alasannya, barang bukti suap dari penyuap belum sampai ke tangan Sri karena sudah diamankan KPK dalam OTT.

“Ternyata dan terbukti Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali belum menerima barang-barang tersebut. Jangankan menerimanya, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali belum pernah melihat barang-barang tersebut, karena Bernard Hanafi Kalalo dan Benhur Laenoh sebelum menyerahkan barang dimaksud terlebih dahulu telah ditangkap petugas KPK di Hotel Mercure Jakarta,” ujar majelis PK yang diketuai Suhadi dengan anggota Eddy Army dan M Askin.

Eddy Army juga ikut menyunat hukuman Agung Ilmu Mangkunegara dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Mantan Bupati Lampung Utara itu terbukti korupsi proyek Rp 63 miliar.

“Menjatuhkan pidana terhadap terpidana Agung Ilmu Mangkunegara berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan,” kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro.

Sunat hukuman itu diketok Eddy bersama Burhan Dahlan dan Agus Yunianto. Burhan Dahlan adalah hakim militer dengan pangkat terakhir mayor jenderal.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Agung Ilmu Mangkunegara untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 63,4 miliar,” kata majelis hakim.

Eddy juga menyunat hukuman kontraktor proyek di Kecamatan Sukahati, Kabupaten Bogor, Aszwar, dari 6 menjadi 3,5 tahun penjara. Nilai proyek peningkatan jalan itu mencapai Rp 10,3 miliar.

Selain itu, Eddy Army melepaskan mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap di kasus korupsi alih fungsi lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 185 miliar. Dalam putusan peninjauan kembali (PK) kasus ini, MA menilai perbuatan Rahudman termasuk ranah perdata, bukan pidana.

Eddy pun menyunat hukuman penyuap mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, Basuki Hariman, dan Ng Fenny. Hukuman Basuki dan Ng Fenny disunat dari 7 tahun penjara menjadi 5,5 tahun penjara.

Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman juga mendapat buah manis palu Eddy Army. Hukuman Irman disunat Eddy Army dari 4,5 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara dalam perkara impor gula.

Dalam perkara gender, Eddy Army menghukum 6 bulan penjara Baiq Nuril. Presiden Jokowi akhirnya geregetan dan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.

Dalam perkara korupsi pelabuhan, Eddy membebaskan terpidana 12 tahun penjara kasus pungli pelabuhan, Jafar Abdul Gaffar. Alasannya, pungutan yang diambil Jafar di Pelabuhan Samarinda belum bisa disebut pungutan liar karena pungutan tersebut dibuat secara resmi.

Perkara korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) juga tidak luput dari sunat Eddy Army. Yaitu hukuman mantan pejabat di Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Hidayat Abdul Rahman disunatnya dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara.

Di perkara narkoba, Eddy menyunat hukuman bandar narkoba jebolan LP Nusakambangan, Cilacap, Sonny Kurniawan alias Peng An, dari sebelumnya dihukum 9 tahun, diubah menjadi 7 tahun penjara. Sonny merupakan residivis dan pernah menghuni LP Nusakambangan selama 8 tahun.

Eddy juga menganulir hukuman bandar narkoba Abdul Rahman dari penjara seumur hidup menjadi 15 tahun penjara. Abdul Rahman terlibat dalam perdagangan ilegal 73 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi

Lalu siapakah Djoko Tjandra? Sebagaimana diketahui, Djoko dihukum 2 tahun penjara di kasus korupsi Rp 500 miliar lebih. Namun Djoko kabur ke Malaysia pada 2008 dan baru ditangkap pada 2020 setelah terendus hendak mengajukan PK.

Dalam mengajukan proses PK itu, Djoko menyuap sejumlah nama hingga membuat KTP palsu. Berikut ini daftar hukuman yang dijatuhkan kepada komplotan tersebut:

1. Djoko Tjandra, dihukum 2,5 tahun penjara di kasus surat palsu dan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi menyuap pejabat. Selain itu, Djoko harus menjalani hukuman korupsi 2 tahun penjara di kasus korupsi cessie Bank Bali. MA juga memerintahkan agar dana yang disimpan di rekening dana penampungan atau Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dikembalikan kepada negara. Total yang harus dijalani Djoko adalah 9 tahun penjara.
2. Jaksa Pinangki hanya dituntut oleh sesama jaksa selama 4 tahun penjara saja. Awalnya Pinangki dihukum 10 tahun penjara tapi disunat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Anehnya, jaksa tidak kasasi atas putusan itu.
3. Irjen Napoleon divonis 4 tahun penjara. Kini Irjen Napoleon juga sedang disidik di kasus pencucian uang dan kasus pemukulan sesama tahanan.
4. Brigjen Prasetijo divonis 3,5 tahun penjara.
5. Tommy Sumardi divonis 2 tahun penjara.
6. Andi Irfan divonis 6 tahun penjara.
7. Pengacara Anita Kolopaking, dihukum 2,5 tahun penjara.

( Sumber : Jejak Hakim Agung yang Minta Djoko Tjandra Terpidana Korupsi Rp 546 M Bebas )

Jakarta (VLF) – Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relations Jimmy Sutopo divonis 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Jimmy terbukti melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ASABRI.

“Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 13 tahun dan denda Rp 750 juta dengan ketentuan kurungan selama 6 bulan,” ujar hakim ketua IG Eko Purwanto saat membaca putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/1/2022).

Sementara itu, Presiden Direktur PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Sama dengan Jimmy, Lukman juga terbukti korupsi di kasus ASABRI.

Jaksa mengatakan Jimmy dan Lukman menerima aliran dana terkait korupsi ASABRI. Hakim menyebut Jimmy Sutopo menerima aliran dana sebanyak Rp 5,6 triliun, sedangkan Lukman menerima Rp 1,3 triliun.

“Menimbang terdapat aliran dana kepada Adam Damiri, Sonny Widjaja, Hari Setianto, Ilham Wardhana, Heru Hidayat, Jimmy Sutopo, dan Lukman Purnomosidi. Benny Tjokro dan Jimmy Sutopo menerima aliran sebesar Rp 5,968 triliun, yakni dana investasi kepada Benny Tjokrosaputro, Lukman Purnomosidi, dan Dani Bustomi menerima Rp 1,318 triliun,” ujar hakim Rosmina.

Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan kepada Lukman Purnomosidi, yakni uang pengganti Rp 715 miliar subsider 4 tahun kurungan. Sedangkan Jimmy Sutopo diwajibkan membayar uang pengganti Rp 314,8 miliar subsider 4 tahun kurungan.

Terbukti Rugikan Negara Rp 22 Triliun
Hakim juga menyatakan perbuatan keduanya bersama mantan Dirut ASABRI Adam Damiri, Sonny Widjaja dkk, telah merugikan keuangan negara. Hakim menyatakan kerugian negara akibat perbuatan mereka senilai Rp 22 triliun.

“Menimbang bahwa dengan demikian kerugian negara pada PT ASABRI 2012-2019 menurut pendapat hakim sudah terang dan pasti yakni Rp 22,788 triliun. Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka substansi penasihat hukum tentang kerugian negara tak beralasan demi hukum harus dikesampingkan. Menimbang majelis berpendapat unsur kerugian negara atau perekonomian negara telah terpenuhi,” papar hakim anggota Rosmina.

Jimmy Sutopo Terbukti TPPU
Terdamwa Jimmy Sutopo juga dinyatakan hakim terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hakim menyebut Jimmy telah menyamarkan asal-usul korupsinya dengan membeli aset.

“Dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di sidang maka diperoleh Jimmy Sutopo telah menggunakan rekening efek keluarga dan teman-temannya untuk menggunakan saham semu, sehingga perbuatan Jimmy telah dapat keuntungan yang dinikmati Jimmy dan Benny Tjokro. Bahwa Jimmy dan Benny Tjokro patut menduga jika hal tersebut dapat merugikan PT ASABRI,” kata hakim.

“Terdakwa Jimmy membelanjakan uang korupsi membeli tanah dan benda bergerak, terdakwa membelanjakan dengan cara membeli kendaraan. Terdakwa Jimmy membelanjakan hasil TPK dengan cara membeli tanah dan apartemen dengan tujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan, menukarkan uang TPK ke uang asing. Selanjutnya Jimmy membeli tanah dan apartemen sebagaimana di atas,” lanjut hakim.

Adapun hal memberatkan kedua terdakwa adalah perbuatan keduanya telah mengakibatkan kerugian negara sangat besar, serta tidak mendukung program pemerintah bersih KKN, perbuatan keduanya terencana, terstruktur dan masif, perbuatan keduanya juga menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan masyarakat pada saham dan modal, mereka juga tidak mengakui kesalahannya. Sedangkan hal meringankannya keduanya dinilai kooperatif dan sopan di persidangan, keduanya juga tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

Lukman dan Jimmy divonis melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Khusus Jimmy Sutopo, dia juga bersalah melanggar Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya Jimmy dituntut dituntut 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Jimmy juga dituntut membayar uang pengganti Rp 314,866 miliar subsider 7 tahun 6 bulan kurungan.

Sedangkan Lukman dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan. Dia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1,341 triliun subsider 6 tahun dan 6 bulan kurungan.

( Sumber : Terbukti Korupsi, 2 Terdakwa Kasus ASABRI Divonis 10 dan 13 Tahun Penjara )