Jakarta (VLF) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melayangkan gugatan praperadilan terhadap Polda Sumatera Barat (Sumbar) terkait penghentian penyelidikan kasus surat permintaan sumbangan penerbitan buku yang bertanda tangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi. MAKI meminta hakim mengabulkan agar polisi kembali melakukan penyidikan kasus itu.

Sidang praperadilan berlangsung di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (5/1/2021) siang. Sidang dipimpin hakim tunggal, Juandra. Dari pihak pemohon hadir kuasa hukum MAKI, Marselinus Edwin dan dari pihak termohon hadir Kompol Indra Sonedi dan kawan-kawan.

Dalam permohonannya, MAKI menyebutkan sejak dimulainya penyelidikan hingga saat ini, pihak termohon, yaitu Polda Sumbar, belum pernah melakukan permintaan klarifikasi atau pemeriksaan terhadap Gubernur Sumbar Mahyeldi atas perkara dugaan korupsi/pungutan liar sumbangan gubernur yang dilaporkan organisasi masyarakat Pro Jokowi (Projo) Sumbar.

“Kemudian, Polda Sumbar tanpa alasan yang berdasarkan hukum telah melakukan penghentian penyelidikan dugaan korupsi itu dengan alasan tidak cukup bukti,” kata kuasa hukum MAKI, Marselinus Edwin.

Menurut MAKI, tidak diterbitkannya Surat Penyidikan dalam penanganan kasus itu oleh Termohon menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah. Sebab, tidak melakukan langkah-langkah seperti diatur dalam KUHAP maupun dalam Peraturan Kapolri.

“Kami memohon agar hakim memerintahkan Termohon untuk melakukan penyidikan atas perkara dugaan korupsi/pungutan liar sumbangan Gubernur Sumbar dan menetapkan tersangka,” kata Marselinus Edwin.

Hakim Juandra menyebutkan sidang akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Kamis esok, agenda sidang adalah pembacaan jawaban dari Termohon.

“Sidang kita lanjutkan besok dengan agenda pembacaan jawaban dari Termohon,” kata Juandra.

Ormas Pendukung Jokowi, Projo Sumbar, membuat laporan ke Polda Sumbar, setelah pihak Satreskrim Polresta Padang menghentikan perkara surat tersebut.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menyebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan.

“Memang, ada laporan dari Projo Sumbar terkait (surat) itu. Krimsus (Ditreskrimsus, red) sedang melakukan penyelidikan,” kata Satake Bayu saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (21/10/2021) lalu.

Menurut Kabid Humas, Projo melaporkan soal dugaan adanya tindak pidana korupsi dari surat permintaan sumbangan yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi tersebut.

“Belum sampai ke tahap penyidikan. Masih proses penyelidikan,” katanya.

Namun belakangan, ternyata kasusnya juga berhenti di tingkat Polda.

Surat Minta Sumbangan Gubernur Sumbar
Beredarnya surat permintaan sumbangan penerbitan buku yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi menjadi sorotan, karena dijalankan oleh lima orang pihak swasta di luar pemerintahan. Bermodal surat gubernur tersebut, mereka mendatangi para pengusaha, BUMN/BUMD, kalangan kampus dan pihak rumah sakit untuk mendapatkan uang.

Polresta Padang sempat menangani kasus itu, tapi kemudian dihentikan setelah berbagai pihak diperiksa. Penyidik tidak menemukan adanya unsur penipuan, karena surat yang tersebut asli dari gubernur.

Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda menjelaskan yang dihentikan tersebut adalah kasus dugaan penipuan, karena dari hasil penyelidikan surat dan tanda tangan gubernur dalam surat tersebut ternyata asli, meskipun diedarkan oleh pihak swasta.

“Sejak awal kan kita menyelidiki dan menerima pengaduan dugaan tindak pidana penipuan atas beredarnya surat tersebut. Ada lima orang swasta yang mengedarkan surat-surat tersebut. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, ternyata surat tersebut asli, sehingga tidak ditemukan adanya unsur penipuan,” kata Rico saat dikonfirmasi detikcom, Senin (4/10/2021) lalu.

Adanya surat permintaan sumbangan dari gubernur itu terungkap setelah polisi menangkap lima orang warga luar Sumatera Barat di sebuah tempat pada Jumat (13/8/2021) lalu. Mereka ditangkap dengan sangkaan melakukan penipuan. Ke-5 orang yang diamankan tersebut adalah D (46), DS (51), dan DM (36), yang ketiganya berasal dari Jawa. Kemudian MR (50) dan A (36) yang berasal dari Makassar.

Dari hasil pemeriksaan terungkap, mereka mendatangi para pengusaha, kampus dan pihak-pihak lainnya bermodalkan surat berlogo Gubernur Sumatera Barat, ditandatangani Mahyeldi.

Dilihat detikcom, surat itu itu bernomor 005/3904/V/Bappeda-2021 tertanggal 12 Mei 2021, tentang penerbitan profil dan potensi provinsi Sumatera Barat.

“Sehubungan dengan tingginya kebutuhan informasi terkait dengan pengembangan, potensi dan peluang investasi di Provinsi Sumatera Barat oleh para pemangku kepentingan, maka akan dilakukan penyebarluasan dan pemenuhan kebutuhan informasi tersebut dengan menerbitkan buku Profil ‘Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan’ dalam versi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris serta Bahasa Arab serta dalam bentuk soft copy,” tulis Mahyeldi dalam surat tersebut.

“Diharapkan kesediaan saudara untuk dapat berpartisipasi dan kontribusi dalam mensponsori penyusunan dan penerbitan buku tersebut,” lanjut surat yang juga dibubuhi stempel resmi gubernur.

Selain surat tersebut, para pelaku juga membawa surat yang memiliki kop dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar.

Dalam perkara ini, polisi telah memeriksa sejumlah pejabat di kantor gubernur, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Hansastri yang juga mantan Ketua Bappeda Sumbar. Selain itu, ikut diperiksa Eri Santoso, orang dekat Gubernur Mahyeldi, yang menghubungkan para penyebar surat dan pihak perusahaan dengan gubernur, serta pihak-pihak yang telah menyerahkan uang.

Dalam dokumen yang diperoleh detikcom, ada 21 pihak yang menjadi korban surat dan surat menyerahkan uangnya, dengan total lebih dari Rp 170 Juta. Ke-21 pihak tersebut mulai dari Perguruan Tinggi terkenal hingga kecil, kalangan pengusaha dan BUMN serta rumah sakit. Belakangan, semua uang yang diterima dari para pihak tersebut sudah dikembalikan lagi.

( Sumber : MAKI Gugat Praperadilan Polda Sumbar soal Surat Minta Sumbangan Gubernur )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) memutuskan sidang kekerasan seksual dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) digelar tertutup. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021.

“Terhadap tindak pidana KDRT sebagaimana dimaksud Pasal 46 UU Nomor 23/2004 yang mengandung muatan kekerasan seksual dan penuntut umum tidak mendakwakan tentang delik kesopanan (Pasal 281 KUHP-Pasal 297 KUHP), dengan pertimbangan untuk memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dalam perkara KDRT yang mengandung muatan kekerasan seksual, majelis hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum,” demikian bunyi SEMA 5/2021 yang dikutip detikcom, Rabu (5/1/20220).

Pasal 46 UU PKDRT berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun Pasal 8 huruf a menyatakan kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Selain itu, dalam perkara dengan terdakwa orang dewasa, ketika anak bersaksi atau jadi saksi korban, sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

“Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga atau atribut kedinasan,” bebernya.

Selain itu, SEMA 5/2021 ini memutuskan praperadilan gugur sejak berkas pokok perkara dilimpahkan dan diterima pengadilan. Sebab, dengan masuknya berkas perkara ke pengadilan, status tahanan menjadi status tahanan hakim dan berubah dari tersangka menjadi terdakwa.

“Dalam hal hakim praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan (praperadilan, red) tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok,” ujar SEMA yang ditandatangani Ketua MA Syarifuddin yang ditandatangani pada 28 Desember 2021.

( Sumber : MA: Sidang Kekerasan Seksual Perkara KDRT Digelar Tertutup untuk Umum! )

Jakarta (VLF) – Pemprov Sulawesi Selatan melaporkan penggugat lahan aset negara yang diduga terkait dengan mafia tanah. Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga telah memberikan kesaksian dan saat ini status laporan Pemprov Sulsel naik ke tingkat penyelidikan.

“Jadi ini laporan pidana, kemarin saya sudah memberikan kesaksian terkait masalah laporan kami atas pemerintah,” kata Andi Sudirman Sulaiman di Makassar, Rabu (5/1/2022).

Andi mengatakan pada tahap kasasi, sengketa lahan di masjid Al Markaz telah dimenangkan pihaknya. Gugatan ini diberikan ke pihak yang sama dengan pihak yang berperkara dengan lahan PLN, lahan Tol Makassar, dan Pasar Pannampu Makassar.

“Kita terima kasih ke Kapolda untuk memproses dan ada tanda kita di track yang benar dan untuk kemudian mengembalikan hak dan memenangkan gugatan ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana menegaskan akan memberantas praktik mafia tanah di Sulsel. Kasus-kasus mafia tanah akan langsung ditangani unit khusus di bawah tim satgas mafia tanah.

“Kami dari Polda Sulsel ada tim satgas mafia tanah ini ada dari kejaksaan, BPN karena ini kami terus atensi dan berkomitmen bahwa mafia tanah ini kita harus berantas artinya ke depan kita harap tidak ada lagi praktek ini kita akan memberantas,” terangnya.

“Tadi dari Pak Gubernur, sejauh ini ada langkah dan kita tingkatkan penyidikan,” tambah dia.

Sebelumnya, laporan Pemprov Sulsel ke polisi juga merupakan bagian dari koordinasi dengan tim Korsupgah KPK wilayah VIII, yang memang ikut menaruh atensi terhadap persoalan ini. KPK memang mendorong Pemprov agar berani mengambil langkah hukum yang tegas.

“Mereka meminta untuk mendorong kita untuk pertama LP kepolisian surat-surat yang dari beberapa negatif bahwa rekayasa ataupun tetap mungkin keaslian oke tapi dia adalah tidak ada hak kepemilikan mereka sebenarnya yang kemudian secara perdataan kita mau kepidanaan mereka,” kata Andi beberapa waktu lalu.

( Sumber : Kasus Mafia Tanah Klaim Aset Negara di Sulsel Naik Penyelidikan )

Jakarta (VLF) – Tim Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI jakarta) mengusut dugaan korupsi pemenangan tender yang dilakukan PT HAS Sambilawang terkait pelaksanaan proyek anak usaha Pertamina pada tahun 2018-2020. Penyidik telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

“Berdasarkan gelar perkara dan Berita Acara Hasil Ekspose telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI Jakarta, Abdul Qohar dalam keterangannya, Rabu (5/1/2022).

Kasus itu terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dan atau penerimaan uang terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sarana Pendukung Gas Compressor C/W Engine Cemara Barat Field Jatibarang Asset – 3 Cirebon PT Pertamina EP yang dilakukan oleh PT HAS Sambilawang Tahun 2018 s/d 2020. Diduga terdapat komitmen fee sebesar Rp 5,8 miliar dalam penetapan pemenang lelang di kasus itu.

“Ada komitmen fee sebesar Rp 5,8 miliar dalam penetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunan sarana pendukung gas Compressor yang diduga dilakukan PT HAS Sambilawang kepada PT Pertamina,” kata Abdul.

Adapun kasus dugaan korupsi tersebut berawal ketika PT Pertamina pada tahun 2018 melakukan pelelangan atau tender pekerjaan pembangunan fasilitas pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFG CMB Field Jatibarang Aseet-3.

“Dan salah satu peserta tender adalah PT HAS Sambilawang yang kemudian menjadi pemenang dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut,” ujar Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam.

Kemudian dalam tender proyek pekerjaan tersebut, nilai kontrak antara PT Pertamina dengan PT HAS Sambilawang sebesar Rp 38,950 miliar, dan jangka waktu perjanjian pekerjaan dimulai 4 Januari 2019 hingga 26 April 2020 atau 479 hari. Kemudian jangka waktu pelaksanaan dimulai 4 Januari hingga 8 Desember 2019 atau 339 hari.

Selain itu, Ashari mengatakan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa atau pengerjaan proyek tersebut telah melawan hukum. Sebab PT HAS Sambilawang secara administratif dan kelayakan perusahaan, tidak memenuhi syarat menjadi pemenang lelang.

“Dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung Compressor C/W Gas Engine di NFB CMB Field lapangan Jatibarang Cirebon,” ujar Ashari.

Meski tak memenuhi syarat sebagai pemenang lelang, Ashari mengungkap, Sekretaris Panitia Lelang yang juga merangkap sebagai anggota berinisial APB, tetap memenangkan PT HAS Sambilawang. Hal itu karena sebelumnya sudah mendapat komitmen “fee” dari PT HAS Sambilawang sebesar 2,5 persen dari nilai paket pekerjaan.

Sementara itu, peran dua orang lainnya, JA dan N (mantan karyawan PT Pertamina) meminjam dan menggunakan nama perusahaan PT HAS Sambilawang untuk memenangkan pekerjaan tersebut bersama-sama dengan HS (Direktur PT HAS Sambilawang), BI dan juga DT selaku project manager PT PGASOL secara turut serta bekerjasama dengan APB.

“Uang yang diterima para pihak tersebut merupakan uang yang diambil dari keuangan negara dengan alasan sebagai operasional proyek yang seluruhnya berjumlah Rp5,8 miliar.

Uang tersebut diberikan sebagai bagian dari ‘fee project’ setelah memenangkan PT HAS Sambilawang yang dilakukan secara melawan hukum.

“Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, PT HAS Sambilawang hanya sanggup melaksanakan pekerjaan dengan progres mencapai 2,8 persen. Sehingga PT Pertamina melakukan pemutusan kontrak karena PT HAS Sambilawang tidak memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian kontrak kerja,” kata Ashari.

( Sumber : Kejati DKI Usut Kasus Dugaan Korupsi Pemenangan Tender PT HAS Sambilawang )

Jakarta (VLF) – PT Air Manado tersandung kasus korupsi. Dokumen-dokumen perusahaannya disita pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut).

Pantauan detikcom, Kamis (30/12/2021) siang, sejumlah personel polisi dan Satpol PP Kota Manado mengawal kegiatan kejaksaan. Sejumlah personel Kejati Sulut memasuki ruangan PT Air Manado, mulai dari ruang direksi hingga bagian keuangan.

“Kemudian kedatangan kami di sini untuk penggeledahan dan penyitaan. Ini ada surat perintah penyidikannya,” kata Kepala Seksi Penyelidikan Kejati Sulut, Parsaoran Simorangkir kepada wartawan, Kamis (30/12/2021), kepada wartawan.

Simorangkir mengatakan agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. Simorangkir menjelaskan pihaknya tengah melakukan seluruh rangkaian tahapan penyidikan.

“Kami berharap PT Air kooperatif terhadap penyelidikan, ini masih dugaan. Semua ada dasar hukumnya, bapak-bapak tidak usah khawatir. Kami berharap untuk profesional, dan pihak PT Air kooperatif di sini,” jelas dia.

Tanggapan PT AIR Manado
Sementara itu, Presiden Komisaris PT Air Manado, Albert Wuisang menjelaskan selama ini tidak ada uang negara yang digunakan oleh PT Air Manado. Menurut dia, karena statusnya PT Air merupakan perusahaan patungan bersama dengan pemegang saham PDAM Kota Manado 49 persen dan Belanda 51 persen.

“Nanti Bapak periksa, nanti kita buktikan bersama. Kalau ada uang negara bisa diduga, kalau swasta murni, mana mungkin kejaksaan masuk. Pasti tidak bisa kan,” kata Albert.

Albert menjelaskan, selama ini tidak ada kontribusi dari pihak Pemkot dari APBD yang masuk. Menurut dia, tak ada satu pun APBN yang masuk.

“Semua uang itu dari Belanda saja yang digunakan. Kerjasama patungan itu hanya gedung ini saja,” jelasnya.

Meski begitu Albert membeberkan jika pihaknya akan tetap melakukan pelayanan terhadap masyarakat meski sementara dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

“Saat ini karyawan melayani di mana-mana. Tapi sekarang terjadi kegaduhan di mana-mana. Tapi saya minta direktur untuk periksa karyawan. Supaya pelayanan meskipun ada pemeriksaan tetap jalan,” jelasnya.
Perwakilan pemilik saham PT Air Manado, yakni NV. Waterleiding Maatschappij Drenthe di Indonesia, Joko Suroso, mengaku bingung dengan penggeledahan ini. Joko menjelaskan utang pinjaman itu sudah diaudit oleh BPKP sesuai permintaan Pemkot untuk mengaudit pinjaman PDAM ke pihak Belanda dan pinjaman pihak PT Air Manado ke Belanda.

“Karena di PT Air Manado tidak ada satu sen pun dari sumber APBN dan APBD. Aset-asetnya juga semuanya masih milik PDAM bahkan nilai asetnya bertambah,” kata Joko.

“Yang kesimpulannya yang diakui utang PDAM Kota Manado ke Belanda Rp 26 miliar dan utang PT Air Manado ke Belanda sekitar Rp 81 miliar,” lanjut dia.

Joko menjelaskan, apabila mempersoalkan tidak ada sewa atas aset PDAM yang digunakan oleh PT Air Manado. Menurut dia, kerja sama tersebut dasarnya perjanjian.

Dia menuturkan pihaknya, Pemkot, PDAM serta Belanda tidak ada kesepakatan soal sewa. “Kerja sama ini dasarnya perjanjian, jadi hukum perdata masuknya. Kok sekarang jadi korupsi, ke pidana. Jadi saya benar-benar tidak mengerti soal adanya korupsi ini,” ucap Joko.

“Memperkaya WMD, tidak sama sekali karena tidak ada dana satu sen pun ditransfer ke Belanda. Sementara Pemkot selama kerja sama memperoleh kontribusi Rp 11 miliar lebih,” pungkasnya.

( Sumber : Usut Dugaan Korupsi, Kejati Geledah Kantor PT Air Manado )

Jakarta (VLF) – Ketua Mahkamah Agung (MA), Syarifuddin menyebut Pinangki Sirna Malasari tidak argumentatif dan tidak bertanggungjawab. Di mana majelis Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara karena alasan ibu rumah tangga.

“Memang mengenai kualitas putusan ini, kita tidak menginginkan putusan-putusan yang tidak bertanggungjawab itu,” kata Syarifuddin dalam acara refleksi akhir tahun MA 2021 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (29/12/2021).

Syarifuddin mengatakan, putusan harus disertai dengan argumentasi hukum dan diterima dengan logika.

“Putusan itu harus dibuat argumentasi hukumnya sedemikian rupa. Argumentasi itu betul-betul argumentasi yang benar menurut hukum dan logika. Sehingga tidak terjadi yang sudah disebutkan tadi. Sehingga putusan itu berkualitas, mempunyai kualitas yang baik, tidak terjadi disparitas-disparitas yang tidak bertanggung jawab,” beber Syarifuddin.

Putusan PT Jakarta yang menyunat hukuman Pinangki diketok oleh hakim tinggi Muhammad Yusuf, hakim tinggi Haryono, hakim tinggi Singgih Budi Prakoso, hakim tinggi ad hoc Lafat Akbar, dan hakim tinggi ad hoc Renny Halida Ilham Malik.

Jaksa Pinangki dihukum 4 tahun penjara karena melakukan dua kejahatan super serius yaitu menerima siap dari buronan koruptor Djoko Tjandra. Selain itu, Pinangki juga dikenai hukuman pidana pencucian uang.

Meski Pinangki melakukan kejahatan super serius, tapi di mata PT Jakarta, Pinangki layak disunat hukumannya dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Berikut alasannya:

1. Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa. Oleh karena itu, ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik.

2. Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.

3. Perbuatan Pinangki tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab sehingga tidak layak dihukum 10 tahun penjara. Vonis 4 tahun penjara dinilai sepadan dengan tuntutan jaksa yang menuntut 4 tahun penjara juga.

4. Bahwa tuntutan pidana jaksa/penuntut umum selaku pemegang asas dominus litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Selain Ketua MA, putusan kasus Pinangki juga dikomentari oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan menyebut peran gender memang bisa menjadi pertimbangan hakim.

“Peran gender baik laki-laki dan perempuan dalam praktik pengadilan, seperti kepala keluarga (laki-laki) dan ibu (perempuan) memang menjadi pertimbangan sebagai alasan yang meringankan. Jadi tidak hanya untuk kasus PSM dan korupsi. Tapi, untuk semua kasus, sepanjang yang saya ketahui,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti, saat dihubungi, Selasa (15/6).

Siti mengatakan hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi. Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban berdasarkan Perma 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman hakim menangani perempuan berhadapan dengan hukum.

“Terlepas dari jumlah hukumannya, yang patut diketahui bahwa hakim dalam pemeriksaan perkara, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi, hakim agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi,” ucap Siti.

“Sebagaimana diatur dalam Perma 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan Hukum (PBH) dengan mengidentifikasi fakta persidangan, di antaranya ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan dan relasi kuasa,” imbuh Siti.

Meski dikecam banyak pihak, jaksa bergeming dan tidak mengajukan kasasi. Sehingga MA tidak bisa mengoreksi putusan yang penuh kejanggalan dan tidak logis itu. Pinangki kini menghuni LP Wanita Tangerang.

( Sumber : Ketua MA Sebut Tak Argumentatif, Ini Vonis Pinangki yang Didiskon 60 Persen )

Jakarta (VLF) – Harun Al Rasyid lolos seleksi calon hakim agung. Harun Al Rasyid dikenal sebagai ‘Raja OTT’ saat bertugas sebagai penyelidik KPK.

Kabar ini tercantum dalam pengumuman Nomor 10/PENG/PIM/RH.01.02/12/2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia tahun 2021/2022. Harun Al Rasyid menjadi salah satu dari 128 nama yang lolos calon hakim agung. Dalam situs Komisi Yudisial, nama Harun Al Rasyid ada di nomor urut ke-26.

detikcom sudah merangkum sederet informasi Harun Al Rasyid yang kini lolos menjadi calon hakim agung. Mari simak informasi lengkap di bawah ini.

Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Administrasi
Harun Al Rasyid dinyatakan lolos seleksi administrasi calon hakim agung untuk kamar pidana. Dalam kategori ini, tercatat ada 53 nama yang lolos.

Kabar Harun Al Rasyid yang lolos seleksi calon hakim agung diunggah oleh mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harap. Kabar itu dia siarkan melalui akun twitternya yang menyebutkan Harun sebagai ‘Raja OTT’.

Nama Harun Al Rasyid sebelumnya adalah salah satu pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk ahli status ASN KPK. Selanjutnya, dia dilantik menjadi ASN Polri bersama Novel Baswedan dkk.

Sepak Terjang Harun Al Rasyid
Nama Harun Al Rasyid mulai dikenal usai diberhentikan karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Padahal, di KPK dia memiliki peran penting hingga mendapat julukan ‘Raja OTT’.

Julukan itu didapat Harun Al Rasyid KPK karena kemampuannya yang sering melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dia sekaligus merupakan mantan Penyelidik Utama KPK (Kasatgas) juga merupakan seorang pegawai KPK angkatan pertama.

Salah seorang mantan penyelidik KPK yang juga dipecat, yakni Aulia Posietra mengatakan, Harun Al Rasyid KPK merupakan sosok produktif dalam memberantas korupsi. Saat masih menjabat sebagai penyeldiik KPK, kata Aulia, Harun kerap membagi waktunya untuk menyelidiki perkara, sebagai Pengurus Wadah Pegawai KPK, hingga mengajar mengaji di pesantrennya.

“Harun merupakan salah seorang penyelidik berprestasi dan menjadi panutan banyak juniornya di KPK. Banyak dari kasus OTT yang ditanganinya bersama anggota satgasnya dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dia tak salah juga mendapat julukan sebagai Raja OTT,” tutur Aulia.

Sebelumnya, Harun Al Rasyid sempat tak bisa menangani OTT. Hal itu dikarenakan dia sudah dinonaktifkan oleh pimpinan KPK. Saat itu, kata dia, ada lebih dari 5 OTT yang siap dieksekusinya.

“Demikian juga beberapa kasus yang sudah matang untuk dilakukan OTT, itu nggak bisa kami lakukan untuk sementara ini. Ada banyak kasus, lebih (dari lima). Dan itu yang menurut saya pengaruhnya besar terhadap pemberantasan korupsi ini,” Harun Al Rasyid di Komnas HAM, Rabu (2/6/).

Tanggapan Harun Al Rasyid Usai Lolos Seleksi Calon Hakim Agung
Harun Al Rasyid tak henti mengucap syukur. Dia pun menyebutkan proses seleksi calon hakim agung masih sangat panjang.

“Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk menapaki proses seleksi calon hakim agung. Ya alhamdulillah, tapi kan prosesnya masih lama itu kan masih proses awal ya,” kata Harun kepada wartawan, Kamis (30/12/2021).

Harun Al Rasyid berharap proses seleksi calon hakim agung berjalan objektif. Dia pun berharap, proses ini dapat dilanjutkan hingga tahap fit and proper test di gedung DPR.

“Ya kita ikutin aja prosesnya, mudah-mudahan proses seleksinya objektif ya, sampai mungkin terakhir ke fit and proper test di DPR. Kalau emang bisa lolos ya mudah-mudahan betul-betul secara objektif, sehingga bisa dihasilkan calon hakim agung yang benar-benar berintegritas lah,” ucap Harun.

Harun Al Rasyid mengaku sudah mengantongi restu Kapolri saat mengikuti tes hakim agung. Simak penjelasannya di halaman selanjutnya.

Harun Al Rasyid Ngaku Pertama Kali Daftar Hakim Agung
Kepada wartawan, Harun Al Rasyid mengaku pertama kali ikut seleksi calon hakim agung. Dia mendaftar hakim agung saat masa perpanjangan pendaftaran.

“Waktu itu kan diperpanjang ya, saya sebelum diperpanjang sudah memasukkan ini, waktu dibuka formasi dibuka lowongan itu Desember kemarin ya. Saya juga baru pengalaman pertama ikut calon hakim agung,” ujar Harun.

Harun Al Rasyid Ngaku Mendapat Restu Kapolri
Harun Al Rasyid yang kini menjadi ASN Polri mengaku sudah mengantongi restu dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengikuti tes hakim agung. Meski dia masih menjabat sebagai ASN Polri, namun Harun menegaskan itu bukanlah masalah.

“Saya kira tidak ada masalah ya terkait dengan status yang ASN Polri itu dan saya sudah komunikasi dengan Pak Kapolri, beliau mendukung ya,” kata Harun.

Kendati Harun Al Rasyid KPK baru pertama kali ikut seleksi calon hakim agung, dia berharap proses ke depan dapat berjalan lancar. Bahkan, mantan raja OTT KPK ini berharap bisa lolos hingga fit and proper test di DPR.

“Ya kita lihat dulu lah prosesnya seperti apa, saya juga baru pengalaman pertama ikut calon hakim agung, karena kan memang itu ada batas umurnya kan minimal, kan minimal 45, saya 46, tahun kemarin kayanya tidak ada untuk hakim agung tapi untuk hakim ad hoc,” tuturnya.

( Sumber : Harun Al Rasyid Eks ‘Raja OTT’ KPK Lolos Calon Hakim Agung, Ini Jejaknya )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman Widi Kusuma Purwanto dari 3 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Widi, yang merupakan mantu eks Dirut BTN Maryono, terbukti menjadi perantara suap dari komisaris salah satu perusahaan, Ichsan Hassan, ke Maryono.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” demikian bunyi putusan banding yang dilansir dari website PT Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Muhamad Yusuf dengan anggota Anthon Saragih dan Margareta Setyaningsih. Majelis juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Widi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

“Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara,” ucap majelis.

Kasus bermula saat Ichsan, yang saat itu menjabat Komisaris Utama (Komut) PT Titaniuim Property, memerintahkan Direktur PT Titanium Property untuk mengajukan permohonan Kredit Yasa Griya dan Kredit Investasi kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero). Padahal Ichsan mengetahui proyek itu tidak memenuhi persyaratan karena proyek pembangunan apartemen yang akan dibiayai dana kredit tersebut belum ada IMB dan sertifikat laik fungsi.

“Selain itu, dalam permohonan pengajuan kredit tersebut diterangkan bahwa, dari 520 unit apartemen yang ada, telah laku sebanyak 383 unit, padahal yang benar-benar laku hanya 30 unit,” ujar majelis banding.

Atas permohonan kredit tersebut, telah terjadi pencairan dana yang jumlahnya mencapai Rp 164 miliar. Kasus itu terjadi pada 2014-2018.

“Bahwa untuk memperlancar pengajuan kredit hingga pencairan dana tersebut, Terdakwa Ichsan telah memberi uang pelicin sebesar Rp 870.000.000 kepada Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) bernama Dr Drs Maryono MM yang berwenang memutuskan pemberian kredit tersebut,” ujar majelis.

Uang dari Ichsan diserahkan lewat Widi Kusuma Purwanto. Selain itu, Maryono menerima uang dari PT Pelangi Putera Mandiri karena mengabulkan permohonan fasilitas kredit. Uang yang diterima Maryono total seluruhnya dari dua perusahaan ini senilai Rp 4,5 miliar.

Di kasus ini, Ichsan dihukum 5 tahun penjara. Adapun Maryono dihukum 3 tahun penjara.

( Sumber : PT Jakarta Perberat Vonis Mantu Eks Dirut Bank yang Jadi Perantara Suap )

Jakarta (VLF) – Kejati Sumut menangkap mantan Kepala Bappeda Kota Medan Harmes Jhoni di Banda Aceh, Aceh. Harmes diciduk karena berstatus buron terpidana kasus korupsi dengan vonis 4 tahun kurungan penjara.

“Tim Tangkap Buron (Tabur) pada Bidang Intelijen Kejati Sumut berhasil menangkap terpidana perkara korupsi status DPO, Harmes Jhoni, mantan Kepala Bappeda Pemko Medan, ketika belanja di Pasar Pagi Seutui di Jalan Teuku Umar, Banda Aceh, Aceh,” kata Asintel Kejati Sumut Dwi Setyo Budi Utomo didampingi Kasi Penkum Yos A Tarigan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/12/2021).

Setyo mengatakan proses penangkapan terhadap Harmes berjalan lancar dan tanpa perlawanan. Penangkapan dilakukan setelah tim terlebih dahulu melakukan pemantauan dan pengintaian.

Selain itu, pada tahun anggaran 2006, Bappeda Kota Medan mendapat alokasi anggaran pekerjaan penyusunan masterplan Kota Medan tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 4.750.000.000 (Rp 4,75 miliar).

“Terpidana HJ selaku Kepala Bappeda Kota Medan bertindak sebagai pengguna anggaran bersama-sama dengan saksi SA selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) penyusunan masterplan Kota Medan tahun 2016, FHB selaku Direktur PT Indah Karya, dan saksi GS selaku Kepala PT Indah Karya Cabang Medan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitsing),” sebut Setyo.

Kemudian, kasus ini bergulir ke pengadilan. Harmes melanggar Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Harmes pun kemudian diadili oleh majelis hakim. Harmes divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (14/5/2012). Ia dinyatakan bersalah telah merugikan negara sebesar Rp 1,52 miliar.

Ia juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak dibayar, hukumannya akan ditambah 1 bulan penjara. Kemudian, jaksa penuntut umum pada perkara ini mengajukan banding.

“Berdasarkan putusan MA No.33K/PID.SUS/2013 tanggal 25 Juni 2013 menolak permohonan kasasi dari Terdakwa HJ dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan),” tandasnya.

Terpidana juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 516.700.000 dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun penjara.

Selanjutnya, Asintel menyerahkan terpidana kepada Kajari Medan yang diwakili oleh Kasi Pidsus Agus Kelana Putra dan Kasi Intel Bondan Subrata untuk kemudian dititipkan ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Labuhan Deli, Medan.

( Sumber : Kejati Sumut Tangkap Eks Kepala Bappeda Medan Buron Kasus Korupsi )

Jakarta (VLF) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof Syarifuddin menyebut putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta soal jaksa Pinangki Sirna Malasari tidak argumentatif. Di mana majelis banding menyunat hukuman Pinangki karena alasan ibu rumah tangga.

“Memang mengenai kualitas putusan ini, kita tidak menginginkan putusan putusan yang tidak bertanggungjawab itu,” kata Syarifuddin dalam acara refleksi akhir tahun MA 2021 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Rabu (29/12/2021).

Syarifuddin mengatakan, putusan harus disertai dengan argumentasi hukum dan diterima dengan logika.

“Putusan itu harus dibuat argumentasi hukumnya sedemikian rupa. Argumentasi itu betul-betul argumentasi yang benar menurut hukum dan logika,” kata Syarifuddin.

Selain itu, Ketua MA Syarifuddin mengatakan argumentasi hukum harus runtut dan dipahami oleh semua pihak, terutama para pencari keadilan.

“Agar memberikan pertimbangan dan argumentasi hukum yang runtut dan bisa dipahami dengan baik oleh para pencari keadilan,” ucap Syarifuddin.

“Kalau misalkan sekian hukumannya, itu ada pertimbangannya dengan jelas, kenapa kok sekian, dasarnya apa, dasar hukumnya mana,” imbuh Syarifuddin.

Seperti yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020, Syarifuddin mengatakan MA memberikan panduan terkait penetapan putusan.

“Karena itu seperti di SEMA No 1 itu kita memberikan panduan, cara membuat pertimbangan yang baik, mulai dari kerugian, mulai dari sebab, akibat, dampak. Lalu dibuat kanal kanal termasuk yang berat, yang ringan, yang sedang. Apa yang memberatkan dan meringankan,” ujar Syarifuddin.

Menurutnya, panduan tersebut penting diperhatikan guna menghindari hal serupa seperti kasus putusan Jaksa Pinangki. Dengan demikian, akan menciptakan putusan yang berkualitas.

“Sehingga tidak terjadi yang sudah disebutkan tadi. Sehingga putusan itu berkualitas, mempunyai kualitas yang baik, tidak terjadi disparitas-disparitas yang tidak bertanggung jawab,” beber Syarifuddin.

Sebagaimana diketahui, Pinangki dihukum 4 tahun penjara karena menerima siap dari buronan koruptor Djoko Tjandra. Selain itu, Pinangki juga dikenai hukuman pidana pencucian uang. Sehingga hukuman 4 tahun itu banyak dinilai publik mengejutkan. Di sisi lain, Djoko Tjandra yang menyuap Pinangki malah dihukum lebih berat yaitu 4,5 tahun penjara.

( Sumber : Ketua MA Sebut Vonis Pinangki adalah Putusan yang Tidak Argumentatif )