Jakarta (VLF) – Dokter penjual vaksin COVID-19 ilegal di Medan, Indra Wirawan, divonis 2 tahun dan 8 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Indra dinyatakan bersalah telah menjual vaksin COVID secara ilegal.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ujar hakim ketua dalam sidang yang digelar secara virtual di PN Medan, Rabu (29/12/2021).

Seorang ASN Dinkes Sumut yang juga terdakwa dalam kasus ini, Kristinus Saragih, juga dinyatakan bersalah. Kristinus divonis 2 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan selama 2 bulan,” ucap hakim.

Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 5 ayat 2 huruf a dan b UU Tipikor. Vonis ini diketahui lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Kedua terdakwa dan juga penuntut umum menyatakan pikir-pikir atas putusan yang dibacakan oleh majelis hakim.

Didakwa Suap
Sebelumnya, tiga orang menjadi terdakwa kasus penjualan vaksin Corona atau COVID-19 secara ilegal di Medan. Dua orang didakwa menerima suap dan seorang didakwa sebagai pemberi.

Tiga terdakwa itu adalah Indra, Kristinus, dan Selviawaty. Selvi didakwa memberi suap kepada Indra, yang merupakan dokter PNS Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut.

Jaksa menyebut Selvi memberi suap kepada Indra untuk menyuntikkan vaksin kepada masyarakat yang dia koordinasikan. Harga vaksin yang disepakati Rp 250 ribu untuk setiap orang.

Kemudian Kristinus berperan sebagai vaksinator. Kristinus juga mengumpulkan vaksin-vaksin yang tidak dipakai di setiap kegiatan vaksinasi Corona yang dilakukan Dinas Kesehatan.

Selvi sendiri sudah divonis. Dia divonis 20 bulan penjara dalam kasus jual-beli vaksin tersebut.

( Sumber : Dokter Penjual Vaksin COVID Ilegal di Sumut Divonis 2 Tahun 8 Bulan Bui )

Jakarta (VLF) – KPK mengatakan istri Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono (BS), Marwiyah, telah memenuhi panggilan sebagai saksi di kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Banjarnegara pada 2017-2018 serta gratifikasi. Namun Marwiyah menolak menjadi saksi karena memiliki hubungan keluarga inti dengan Budhi Sarwono.

“Marwiyah (IRT) memenuhi panggilan tim penyidik dan yang bersangkutan menyampaikan penolakan untuk menjadi saksi karena memiliki hubungan kekeluargaan inti dengan tersangka BS,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (29/12/2021).

Marwiyah diperiksa pada Selasa (28/12) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia dipanggil KPK bersama tiga saksi lainnya.

Saksi itu berasal dari pihak swasta, di antaranya Subur Wiyono, Eman Setyawan, dan Indra Novento. KPK mendalami para saksi terkait aliran dana yang diterima Budhi Sarwono dari pihak kontraktor.

“Ketiga saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka BS dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemkab Banjarnegara,” katanya.

KPK sebelumnya menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi. Budhi telah ditahan bersama tersangka lainnya, Kedy Afandi.

“Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan, malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka antara lain BS yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022, tersangka kedua KA, pihak swasta,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).

Firli menjelaskan perkara ini dimulai saat Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Banjarnegara. Kedy Afandi merupakan orang kepercayaan Budhi.

Kedy disebut menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) 20 persen dari nilai proyek. Perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek diwajibkan memberikan commitment fee 10 persen dari nilai proyek.

“BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang,” ujarnya.

Firli mengatakan Kedy selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi yang merupakan Bupati Banjarnegara saat mengatur pembagian proyek. KPK menduga proyek itu juga dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

“Penerimaan commitment fee senilai 10 persen oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan KA,” katanya.

“Diduga BS telah menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar,” sambung Firli.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf i dan pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Firli mengatakan kedua tersangka dilakukan ditahan selama 20 hari ke depan. Budhi ditahan di Rutan Kaveling C1 dan KA di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

( Sumber :Diperiksa KPK, Istri Bupati Banjarnegara Nonaktif Tolak Jadi Saksi )

Jakarta (VLF) – KPK menyatakan berkas perkara Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari (PTS) telah lengkap. Puput Tantriana akan disidang terkait kasus dugaan suap jual-beli jabatan.

“Hari ini (Selasa, 28/12) dilaksanakan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dkk dari tim penyidik kepada tim JPU karena berkas perkaranya telah lengkap,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (28/12/2021).

Ada empat tersangka diduga penerima suap yang penyidikannya telah dituntaskan. Selain puput, tiga tersangka lain ialah Hasan Aminuddin (anggota DPR sekaligus suami Puput), Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), dan Muhammad Ridwan (Camat Paiton).

Ali menyebut jaksa KPK akan menyusun surat dakwaan selama 14 hari dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Mereka akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.

“Tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja akan segera melimpahkan berkas perkara berikut surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor,” katanya.

“Persidangan diagendakan dilakukan di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka suap berkaitan dengan jual-beli jabatan kepala desa atau kades di Kabupaten Probolinggo. Para tersangka itu termasuk Puput Tantriana Sari beserta suaminya, Hasan Aminuddin.

“KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Selasa (31/8).

KPK menyebut Puput mematok tarif jabatan kepala desa di Probolinggo sebesar Rp 20 juta ditambah upeti tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare. Alexander menerangkan awalnya pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo itu sejatinya akan diagendakan pada 27 Desember mendatang. Akan tetapi, kata Alexander, pemilihan itu diundur dan pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa yang akan akan selesai menjabat.

Dia mengatakan jabatan kades yang ditinggalkan ini akan diisi oleh para pejabat yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN). Pengusulannya, menurutnya, melalui camat setempat.

Usulan nama harus mendapat persetujuan dari orang kepercayaan Puput, yang notabene adalah suaminya, yakni Hasan Aminuddin. Persetujuan ini berbentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama.

“Adapun tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare,” ujarnya.

Ada 18 orang ASN yang ditetapkan sebagai tersangka diduga pemberi suap dalam kasus ini. Selain kasus dugaan suap, Puput dan Hasan dijerat dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

( Sumber : Bupati Probolinggo Nonaktif-Suami Segera Disidang di Kasus Suap )

Jakarta (VLF) – KPK kembali menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Abdul Wahid sebelumnya juga telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di HSU, Kalimantan Selatan (Kalsel), tahun 2021-2022.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik menemukan penerimaan yang disamarkan oleh Abdul Wahid. Penerimaan itu juga diduga dialihkan ke pihak lain.

“Diduga ada beberapa penerimaan tersangka AW yang dengan sengaja disamarkan dan diubah bentuknya serta dialihkan kepada pihak lain. Dari temuan bukti ini, KPK kembali menetapkan tersangka AW sebagai tersangka dalam dugaan perkara TPPU,” kata Ali kepada wartawan, Selasa (28/12/2021).

Ali menyebut penerapan TPPU ini telah dilengkapi bukti yang cukup. Dia juga menyebut adanya aset-aset milik Abdul Wahid yang mengalami perubahan.

“TPPU diterapkan karena diduga ada bukti permulaan yang cukup terjadi perubahan bentuk dari hasil tindak pidana korupsi kepada aset-aset bernilai ekonomis, seperti properti, kendaraan, dan menempatkan uang dalam rekening bank,” ujarnya.

Selanjutnya, Ali mengungkapkan, ada pihak yang mencoba mengambil alih aset milik Abdul Wahid. Dia juga mengingatkan bahwa tidak akan ada pihak yang menghalangi proses penyidikan ini.

“Informasi yang kami terima, diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba mengambil alih secara sepihak aset-aset yang diduga milik tersangka AW,” tuturnya.

“KPK mengingatkan agar dalam proses penyidikan perkara ini, tidak ada pihak-pihak yang dengan secara sadar dan sengaja mencoba mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan perkara ini karena kami tak segan terapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor,” tambah Ali.

Berikut isi dari Pasal 21 UU Tipikor:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta”.

Sebelumnya, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam perkara ini dan langsung melakukan penahanan. Abdul Wahid diduga menerima suap dengan total Rp 18,9 miliar.

KPK juga telah menetapkan Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Hulu Sungai Utara Maliki sebagai tersangka. Selain Maliki, KPK menetapkan Marhaini dan Fachriadi sebagai tersangka dari pihak swasta.

Marhaini dan Fachriadi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP. Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.

( Sumber : KPK Tetapkan Bupati Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka TPPU )

Jakarta (VLF) – Jaksa penuntut umum pada KPK menuntut mantan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Yusmada, 2 tahun penjara. Yusmada dinilai bersalah memberi suap Rp 100 juta ke Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

“Meminta agar majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun,” kata Penuntut Umum KPK Siswhandono saat sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan seperti dilansir dari Antara, Selasa (28/12/2021).

Yusmada dinilai bersalah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yusmada juga dituntut membayar denda Rp 200 juga subsider 4 bulan kurungan.

“Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan serta menyesal dan mengakui perbuatannya,” sebutnya.

Persidangan bakal dilanjutkan untuk pembelaan terdakwa. Dalam dakwaan yang dibacakan tim KPK, Yusmada disebut memberi suap Rp 100 juta berdasarkan permintaan Syahrial.

Jaksa Siswandono mengatakan Yusmada awalnya ditemui orang kepercayaan Syahrial, Sajali Lubis alias Jali, yang menyampaikan informasi terpilih menjadi Sekda Kota Tanjungbalai. Yusmada juga diminta menyiapkan uang Rp 500 juta untuk Syahrial.

Terdakwa hanya sanggup menyerahkan Rp 200 juta. Diserahkan terlebih dahulu Rp 100 juta. Yusmada kemudian lolos hingga tiga besar seleksi Sekda Tanjungbalai dan mendapat penilaian sebesar 290.53 atau sangat disarankan.

Pada 5 September 2019, Syahrial memutuskan memilih Yusmada sebagai Sekda Kota Tanjungbalai dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungbalai Nomor: 820/445/k/2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

( Sumber : Eks Sekda Tanjungbalai Dituntut 2 Tahun Penjara di Kasus Suap Walkot )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkapkan kendala dari pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Salah satunya adalah para dokter yang menolak melakukan eksekusi kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran.

“Proses eksekusi kebiri kimia, ikatan profesi dokter menolak mengeksekusi hukuman kebiri karena itu bertentangan dengan kode etik dan disiplin profesi kedokteran yang berlaku universal,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadli Zumhana dalam diskusi virtual, Selasa (28/12/2021).

“Dokter-dokter yang tak tergabung dengan IDI juga terikat dengan etika ini. Begitu pula dokter kepolisian dan militer,” sambungnya.

Fadli menjelaskan cara pelaksanaan kebiri kimia sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dalam PP tersebut, disebutkan eksekusi kebiri kimia turut melibatkan petugas yang berkompetensi di bidang medis dan psikiatri.

Fadli mengatakan jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia. Namun, hal tersebut justru menimbulkan permasalahan tersendiri.

“Pasal 9 huruf D, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan. Tentunya hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri ketika jaksa selaku eksekutor putusan hakim meminta dokter melaksanakan tindakan kebiri kimia, sementara tugas tersebut bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran. Di saat yang bersamaan, pelaksanaan putusan hakim juga merupakan satu kewajiban UU,” terang Fadli.

Lebih lanjut, Fadli menyebut ada juga pihak-pihak yang menilai penerbitan regulasi mengenai hukuman kebiri masih belum jelas. Misalnya seperti mulai dari proses pelaksanaan, pengawasan, hingga pendanaannya.

“Terlebih terdapat kemungkinan terpidana dengan putusan peninjauan kembali, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Apakah terdapat mekanisme rehabilitasi dan atau ganti kerugian terhadap terpidana yang sudah terlanjur dieksekusi,” imbuhnya.

( Sumber : Kejagung Ungkap Kendala Hukuman Kebiri Predator Seks Anak )

Jakarta (VLF) – Terdakwa Ivan Victor Detham dituntut 14 tahun penjara terkait kasus pembunuhan anggota TNI Satuan Menzikon Puziad TNI AD, Sertu Yorhan Lopo. Menanggapi hal tersebut Ivan Victor Detham mengaku akan mengajukan pembelaan atau pleidoi.

“Kita mengajukan pembelaan secara tertulis ya,” kata pengacara Ivan, Taty Wahyuni Oesman di PN Depok, Depok, Jawa Barat, Senin, (27/12/2021).

“Iya bu (mengajukan pembelaan),” balas Ivan melalui sambungan video teleconference, Senin, (27/12/2021).

Pihak Ivan Victor Detham akan mengajukan pembelaan secara tertulis. Sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa (28/12) besok dengan agenda pembacaan pleidoi terdakwa.

Seusai sidang, Taty mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa 14 tahun penjara terhadap kliennya. Taty menyampaikan masih ada yang perlu disampaikan saat pembelaan nanti.

Seusai sidang, Taty mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa 14 tahun penjara terhadap kliennya. Taty menyampaikan masih ada yang perlu disampaikan saat pembelaan nanti.

Taty mengatakan hal yang ingin disampaikan saat pembelaan terkait dengan pengakuan terdakwa. Menurut Taty, jika terdakwa tidak mengakui dari awal, tidak ada saksi yang melihat kejadian penusukan yang mengakibatkan kematian terhadap anggota TNI Satuan Menzikon Puziad TNI AD, Sertu Yorhan Lopo.

“Kami akan mengajukan permohonan keringanan hukuman, karena banyak hal yg sebenarnya ingin kami sampaikan dalam pembelaan nanti. Salah satunya pengakuan terdakwa,” kata Taty.

“Sebenarnya kalau terdakwa tidak mengakui dari awal, tidak ada saksi yang melihat kejadian penusukan yang mengakibatkan kematian,” sambungnya.

Menanggapi tuntutan 14 tahun terhadap kliennya, menurut Taty tuntutan itu cukup tinggi. Hal itu karena kliennya dalam persidangan sudah mengakui dan memohon maaf atas perbuatannya.

“Itu cukup tinggi sebenarnya karena dalam persidangan pun terdakwa sudah mengakui, mengajukan permohonan maaf pun sudah ada, tetapi memang hingga menghilangkan nyawa. Untuk penganiayaan sudah ada pemaafan,” ujar Taty dari YBH Amalbi.

Sebelumnya, terdakwa Ivan Victor Detham dituntut 14 tahun penjara terkait kasus pembunuhan anggota TNI Satuan Menzikon Puziad TNI AD, Sertu Yorhan Lopo di Depok, Jawa Barat. Ivan dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

“Menyatakan Terdakwa Ivan Victor Detham alias Ivan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 338 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP,” kata jaksa penuntut umum Alfa Dera di PN Depok, Depok, Jawa Barat, Senin, (27/12/2021).

Jaksa meyakini perbuatan terdakwa Ivan Victor Detham melanggar Pasal 338 KUHP serta Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP. Terdakwa dituntut 14 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan Victor Detham alias Ivan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan,” ujar Dera.

( Sumber : Dituntut 14 Tahun Bui, Ivan Bakal Ajukan Pembelaan di Kasus Pembunuhan TNI )

Jakarta (VLF) – KPK menahan Alfred Simanjuntak, tersangka kasus dugaan suap pemeriksaan pajak tahun 2016-2017. Alfred merupakan Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saat kasus ini terjadi.

“Hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait penahanan tersangka AS, Ketua Tim Pemeriksa pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak/saat ini menjabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat II dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 pada Dirjen Pajak,” kata Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/12/2022).

Setyo mengatakan KPK telah memeriksa 83 saksi selama proses penyidikan perkara ini. KPK juga akan melacak aset guna memaksimalkan upaya pengembalian aset negara.

“Dalam proses penyidikan perkara ini, Tim Penyidik telah memeriksa sekitar 83 saksi dan terus berupaya melakukan asset tracing dan recovery atas penggunaan uang yang dinikmati oleh AS,” ujar Setyo.

Akibat perbuatannya, Alfred disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Alfred kini dilakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari ke depan hingga 15 Januari 2022. Alfred sementara ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

“Agar proses penyidikan bisa segera diselesaikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka AS untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021 s/d 15 Januari 2022 di Rutan Tahanan Polres Metro Jakarta Timur,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua pegawai Ditjen Pajak, Wawan Ridwan (WR) dan Alfred Simanjuntak (AS), sebagai tersangka dalam kasus suap yang lebih dulu menjerat eks pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji. Wawan langsung ditahan, namun Alfred belum ditahan KPK saat itu.

“Dari total penerimaan tersebut, tersangka WR diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar sebesar SGD 625 ribu,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/11).

Ghufron menyebut Wawan dan Alfred diduga menerima perintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019. Wawan dan Alfred menerima arahan untuk melakukan 3 perusahaan yang akan melakukan wajib pajak.

Perusahaan itu adalah PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia, dan PT Jhonlin Baratama pada kurun 2016-2017. Pada saat pemeriksaan, diduga ada kesepakatan pemberian uang agar pajak tidak sebagaimana mestinya.

“Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka WR dan AS diduga telah menerima uang yang selanjutnya di teruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan enam orang tersangka sebagai berikut:

1. Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji (APA)
2. Eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR)
3. Konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR)
4. Konsultan pajak, Aulia Imran Maghribi (AIM)
5. Kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL)
6. Konsultan pajak, Agus Susetyo (AS)

( Sumber : KPK Tahan Tersangka Kasus Suap Pegawai Ditjen Pajak Alfred Simanjuntak )

Jakarta (VLF) – Terdakwa Ivan Victor Detham dituntut 14 tahun penjara terkait kasus pembunuhan anggota TNI Satuan Menzikon Puziad TNI AD, Sertu Yorhan Lopo, di Depok, Jawa Barat. Ivan dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan.

“Menyatakan Terdakwa Ivan Victor Detham alias Ivan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 338 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP,” kata jaksa penuntut umum Alfa Dera di PN Depok, Depok, Jawa Barat, Senin, (27/12/2021).

Jaksa meyakini perbuatan Terdakwa Ivan Victor Detham melanggar Pasal 338 KUHP serta Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP. Terdakwa dituntut 14 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivan Victor Detham alias Ivan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dengan perintah agar terdakwa segera ditahan,” ujar Dera.

Ivan pun mengaku akan mengajukan pleidoi terkait tuntutan tersebut.

Diketahui sebelumnya, sidang kasus pembunuhan anggota TNI Satuan Menzikon Puziad TNI AD, Sertu Yorhan Lopo, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Ivan Victor Detham didakwa membunuh Sertu Yorhan Lopo secara sengaja.

“Bahwa terdakwa Ivan Victor Dethan alias Ivan dengan sengaja merampas nyawa orang lain korban meninggal dunia atas nama Yorhan Lopo,” kata jaksa penuntut umum (JPU) membacakan surat dakwaan di PN Depok Jalan Boulevard Grand Depok City, Depok, Selasa (7/12/2021).

Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Rabu, 22 September 2021, sekitar pukul 19.30 WIB. Lokasi kejadian berada di teras sebuah rumah Jalan Patumbak RT 004 RW 005, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Ivan awalanya mendapat ajakan untuk mendampingi saksi bernama Roy Marthen Leonard Mbau Doek dan istrinya, Rendy Pondesta Yasin alias Kakak Nona, untuk mengklarifikasi serta mendamaikan perselisihan di antara sesama perantau dari Nusa Tenggara Timur (NTT) secara kekeluargaan. Setibanya di lokasi, ada percekcokan yang terjadi antara Marnus Surya Adiesta alias Majer dan Adam Y Sefao.

“Sampai di lokasi, saat proses mendamaikan perselisihan, terdakwa melihat terjadi percekcokan Marnus Surya Adiesta alias Majer dengan Adam Y Sefao,” tuturnya.

Ivan, yang terpancing emosi, lalu melukai Adam Y Sefao dengan pisau. Ivan kemudian menusuk Sertu Yorhan yang saat itu maju ke arahnya. Sertu Yorhan ditusuk di bagian dada kiri menggunakan pisau yang telah dipersiapkan Ivan.

“Selanjutnya, terdakwa karena kondisi terpancing emosi langsung melukai Saksi Adam Y Sefao menggunakan pisau. Setelah itu, karena melihat korban Yorhan Lopo bergerak maju mendekati ke arah terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan pisau yang terdakwa persiapkan langsung menusuk secara keras ke arah dada korban Yorhan Lopo yang mana akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Yorhan Lopo terjatuh,” ujarnya.

Ivan kemudian kabur mengamankan diri. Dari hasil visum, didapati luka terbuka pada bagian dada kiri Sertu Yorhan yang memotong jantung akibat tusukan senjata tajam.

( Sumber :Kasus Pembunuhan Prajurit TNI, Ivan Victor Dituntut 14 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif Andi Putra ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK mengatakan hal itu membuktikan proses penyidikan sesuai dengan aturan.

“KPK apresiasi putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka AP. Putusan ini menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (27/12/2021).

Ali mengatakan pertimbangan majelis hakim menyatakan KPK telah mengikuti prosedur hukum saat m Andi Putra. Dia mengatakan hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Andi sah.

“Hakim dalam pertimbangannya juga memutuskan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar atas hukum, sehingga tindakan Termohon dalam menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi/LKTPK, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan juga sah menurut hukum,” ucapnya.

Dia mengatakan KPK bakal mengebut proses penyidikan terhadap Andi. KPK menargetkan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan.

“Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi,” katanya.

Sebelumnya, Andi Putra mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK di PN Jaksel. Andi meminta PN Jaksel memerintahkan KPK menyatakan status tersangkanya tidak sah.

Dilansir dari Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, pada Senin (13/12), dalam petitumnya Andi meminta hakim tunggal praperadilan PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilannya serta meminta hakim PN Jaksel menyatakan laporan kasus korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 700 juta terkait perizinan perkebunan dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. Suap itu diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) perusahaan milik Sudarso.

“Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) uang sebesar Rp 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (19/10).

Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan dicocokkan keterkaitannya dengan perkara ini dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka AP dkk,” katanya.

( Sumber : Praperadilan Bupati Kuansing Nonaktif Ditolak, KPK Kebut Penyidikan )