Jakarta (VLF) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh melepaskan pasangan suami-istri (pasutri) Syafrizal dan Siti Hilmi Amirulloh dari segala tuntutan. Keduanya merupakan pemilik Yalsa Boutique.

Sidang putusan keduanya digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu (22/12/2021). Keduanya diadili dalam berkas perkara terpisah.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Kedua terdakwa juga diperintahkan dikeluarkan dari penjara.

“Intinya perbuatan Terdakwa terbukti tapi bukan masalah pidana (onslag van rechtsvervolging),” kata Humas PN Banda Aceh Sadri saat dimintai konfirmasi detikcom.

Dia mengatakan meski kedua terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana. Namun korban investasi Yalsa Boutique dapat mengajukan gugatan perdata.

“Secara perdata orang yang dirugikan dapat mengajukan gugatan,” ucap Sadri.

Diketahui sebelumnya, terdakwa Syafrizal dan Siti Hilmi dituntut masing-masing 15 tahun penjara terkait kasus dugaan investasi bodong Rp 164 miliar. Sidang tuntutan terhadap keduanya digelar di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Rabu (8/12).

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Muhammad Jamil dan Elviyanti Putri serta Junaidi, masing-masing sebagai hakim anggota.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menilai keduanya melanggar Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Keduanya masing-masing dituntut pidana penjara selama 15 tahun dikurangi masa penahanan dan denda sebesar Rp 8 miliar subsider enam bulan kurungan,” kata Kasi Penkum Kejati Aceh Munawal Hadi.

Sebelumnya, Polda Aceh menetapkan owner Yalsa Boutique berinisial S (30) dan SHA (31) sebagai tersangka dugaan investasi bodong. Pasutri itu diduga mengumpulkan dana investasi mencapai Rp 164 miliar dari 17.800 member.

“Keduanya telah kita tahan karena sudah ada lebih dua alat bukti dan saksi terhadap dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh kedua tersangka,” kata Kasubdit 2 Perbankan Ditreskrimsus Polda Aceh AKBP Erwan kepada wartawan, Senin (22/3).

Erwan menjelaskan Yalsa Boutique mulai menghimpun dana masyarakat sejak Desember 2019 hingga Februari 2021. Mereka tidak mengantongi izin dari OJK.

“Yalsa Boutique merupakan investasi yang diduga bodong dan sudah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi hingga mencapai Rp 164 miliar dari 202 reseller dan sekitar 17.800 member,” ujarnya.

Investasi di Yalsa Boutique bergerak di bidang bisnis pakaian muslim. Dalam bisnis tersebut, reseller direkrut oleh owner dan ditugaskan untuk merekrut anggota baru. Yalsa Boutique disebut memiliki reseller serta member yang tersebar di Aceh, Medan, serta Riau.

( Sumber : Dituntut 15 Tahun, Pasutri Pemilik Investasi Bodong Yalsa Boutique Divonis Lepas )

Jakarta (VLF) – Ada momen tak biasa dalam persidangan perkara terorisme ketika Munarman duduk di kursi pesakitan. Jaksa penuntut umum sempat menyampaikan permintaan maaf dalam persidangan, tapi ucapan itu tidak ditujukan pada Munarman.

Persidangan itu berlangsung pada Rabu, 22 Desember 2021, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Sesuai aturan perkara terorisme, susunan majelis hakim serta jaksa tidak dipublikasikan.

Agenda sidang saat itu merupakan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau eksepsi dari Munarman. Jaksa memaparkan argumentasi untuk mematahkan keberatan dari Munarman agar persidangan berlanjut pada agenda pembuktian perkara.

Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan teror. Munarman juga disebut jaksa telah berbaiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.

Jaksa mengatakan perbuatan Munarman itu dilakukan di sejumlah tempat. Adapun tempatnya adalah Sekretariat FPI (Front Pembela Islam) Kota Makassar-Markas Daerah LPI (Laskar Pembela Islam), Pondok Pesantren Tahfizhul Qur’an Sudiang, Makassar, dan di aula Pusbinsa kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Perbuatan Munarman itu dilakukan dalam kurun 2015.

Menurut jaksa, Munarman sekitar Juni 2014 melakukan baiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakar Al Baghdadi. Baiat itu dilakukan di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat.

“Seluruh keberatan yang diajukan Terdakwa dan penasihat hukum tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak,” ucap jaksa saat sidang itu.

Jaksa berharap majelis hakim menolak keberatan dari Munarman. Setelahnya, saat hendak menutup tanggapannya, jaksa sempat menyampaikan permintaan maaf.

“Perkenankanlah kami mengungkapkan permohonan maaf, baik kepada majelis hakim di sidang terhormat maupun kepada penasihat hukum, bilamana terdapat ucapan, kata-kata pendapat, atau tanggapan jaksa penuntut umum yang kurang berkenan,” kata jaksa.

Ucapan maaf jaksa itu disebut ditujukan kepada majelis hakim dan penasihat hukum Munarman, bukan kepada pribadi Munarman. Jaksa lantas mengajak para pihak dalam sidang itu untuk bijaksana menjalani sidang demi mewujudkan keadilan bersama.

“Dengan harapan marilah dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih serta arif bijaksana memahami bahwa itu semua penuntut umum sampaikan dalam rangka meyakinkan persidangan agar kebenaran materiil atau kebenaran sejati, yaitu kebenarannya selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana, dapat terwujud agar sampai kepada keadilan yang didambakan,” imbuh jaksa.

Dalam sidang itu, jaksa tetap meyakini dakwaan yang telah dibuat benar adanya. Di sisi lain Munarman meyakini dirinya tidak terlibat dalam terorisme.

Majelis hakim pun menetapkan akan membacakan putusan sela pada 12 Januari 2022. Melalui putusan sela itu majelis hakim akan menentukan lanjut tidaknya perkara ini ke ranah pembuktian.

“Majelis telah bermusyawarah, sidang putusan sela akan dibacakan pada Rabu, 12 Januari 2022, sidang dinyatakan selesai dan ditutup,” tutup majelis hakim.

( Sumber : Permintaan Maaf Jaksa di Sidang Tak Tertuju ke Munarman )

Jakarta (VLF) – Tim delegasi Fakultas Hukum UGM meraih juara I dalam National Legal Opinion Competition 2021 FH Universitas Trisakti bertajuk ‘Potret Penanganan Tindak Pidana di Pasar Modal’. Kemudian disusul Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto. Kompetisi ini digelar sebagai rangkaian dies natalis Universitas Trisakti (USAKTI) ke-56 tahun 2021.

Ajang bergengsi perdana yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini menarik banyak antusiasme mahasiswa. Tercatat ada 78 delegasi yang terdiri atas individu maupun kelompok dari 38 fakultas hukum perguruan tinggi ikut berpartisipasi menyemarakkan kompetisi.

Dalam perlombaan legal opinion ini, masing-masing peserta berkompetisi untuk memberikan pendapat hukum terbaiknya atas kasus yang sangat mirip dengan Jiwasraya, termasuk menyorot peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tindak pidana di pasar modal.

Pendapat hukum yang diberikan setidaknya harus mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan tema tersebut serta menjawab isu hukum yang ada. Seperti sejauh mana pertanggungjawaban direksi BUMN, tanggung jawab emiten ketika terjadi kerugian investasi, peran OJK sebagai self regulatory organization (SRO), kerugian keuangan negara, dan penyitaan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Berbagai pendapat hukum disampaikan peserta terkait dengan potret penegakan hukum tindak pidana di pasar modal tersebut, antara lain:

Pertama, direksi BUMN yang melakukan tindakan investasi yang mengakibatkan kerugian dilindungi prinsip Business Judgement Rule.
Kedua, penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap aset yang terkait dengan tindak pidana saja.
Ketiga, tidak ada hubungan kausalitas antara tindakan emiten dan keputusan investor yang mengakibatkan potensi kerugian negara secara nyata.
Keempat, kerugian saham sementara atau unrealized loss/potential loss tidak dapat dikatakan sebagai kerugian negara.
Kelima, OJK mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur undang-undang dan peraturan pelaksananya, di mana salah satunya dapat berupa pencabutan izin usaha perusahaan asuransi.

Sementara itu, juara II diraih Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan juara III delegasi dari Universitas Indonesia (UI). Adapun para pemenang diumumkan saat closing ceremony National Legal Competition 2021 sekaligus webinar ‘Potret Penanganan Tindak Pidana di Pasar Modal’ yang digelar di auditorium Fakultas Hukum Universitas Trisakti secara hybrid pada Selasa (21/12).

Webinar ini juga mengundang beberapa pemateri, yakni pakar hukum bisnis Universitas Airlangga, Surabaya, L Budi Kagramanto, dan pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Kemudian, ada juga pengamat pasar modal, Reza Priyambada, serta aktivis HAM dan praktisi hukum, Haris Azhar. Turut pula hadir Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Eddy OS Hiariej, yang memberikan pidato kehormatan pada webinar tersebut.

Aktivis HAM sekaligus praktisi hukum Haris Azhar dalam paparannya pada kegiatan ini menyampaikan beberapa poin penting yang patut disorot pada kasus-kasus tindak pidana di pasar modal. Ia menyebut contoh seperti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, banyak pihak ketiga menjadi korban, dan mereka terus berupaya membuktikan bahwa asetnya bukan bagian dari kejahatan, tetapi mirisnya tetap dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Agung.

“Bagaimana mungkin orang hanya pemegang polis Jiwasraya beli produk asuransi tiba-tiba asetnya disita karena dianggap terkait dengan satu pialang saham besar, di mana keterkaitannya? Padahal itu kan mereka sebenarnya jelas masuk kategori sebagai pihak ketiga beriktikad baik,” kata Haris, Rabu (23/12/2021).

Haris berpendapat seharusnya penegak hukum menunjukkan welas asih dan mementingkan aset pihak ketiga yang tak ada kaitannya dengan kasus seperti Jiwasraya. Ia juga mempertanyakan peran serta otoritas yang terkait dengan pasar modal serta yang bertugas mengawasinya.

“Lalu juga tidak ada kontribusi mekanisme dari institusi terkait, seperti otoritas pasar modal, pengawas OJK Otoritas Jasa Keuangan. Serta tidak ada peran pemerintah dalam melihat dampak buruk terutama bagi warga dan investor,” ujar Haris.

Sementara itu, analis senior CSA Research Institute, Reza Priyambada, menilai, dalam kasus-kasus pidana di pasar modal seperti PT Jiwasraya, penegak hukum melakukan penindakan tanpa memikirkan nasib para korban, dalam hal ini pihak ketiga. Harusnya, menurut Reza, bila kasus ini hanya menjerat para petinggi perusahaan tersebut, mereka sajalah yang ditindak secara hukum. Namun tidak perlu melakukan penyitaan aset-aset yang di dalamnya terkandung milik pihak ketiga.

“Di mana asetnya dilakukan penyitaan, akhirnya asetnya tidak bisa, kalau kita di market istilahnya diputar, diinvestasikan kembali, sehingga aset tersebut mati. Ketika mati, tidak bergerak, lalu para nasabah ini tidak bisa melakukan pencairan atas sahamnya, ini yang akhirnya merugikan pihak ketiga,” ucap Reza.

Bila penegak hukum terus melakukan penyitaan, bahkan pembekuan aset milik pihak ketiga dalam setiap kasus-kasus pidana di pasar modal, hal itu akan berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia.

“Yang ada adalah timbul perspektif bahwa pasar modal itu adalah barang jeleklah itu, barang haramlah itu. Artinya, tidak pantaslah kita melakukan investasi di pasar modal dan sebagainya. Wah, jangan-jangan nanti ketika kita berinvestasi di pasar modal bakal kena kasus,” ujar Reza.

( Sumber : Legal Opinion Competition FH Usakti: UGM Juara Pertama, Disusul Unsoed )

Jakarta (VLF) – Terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan aset desa Rp 50 miliar sekaligus eks Kades Cikole Lembang Jajang Ruhiyat mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa. Dalam eksepsinya, ada beberapa hal yang dinilai tak sesuai dengan kenyataan.

Eksepsinya dibacakan langsung oleh kuasa hukum Jajang, Rizky Rizgantara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung pada Rabu (22/12/2021). Rizky menuturkan kasus yang menimpa kliennya murni perkara peradilan tata usaha negara (PTUN).

“Bahwa selanjutnya kami penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang dimana dalam uraian dakwaannya terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa selaku kepala Desa Cikole yang pada pokoknya karena telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikole No. 145/SK.35/Pem.2020 tentang penghapusan Tanah Kas desa yang terletak di Blok Lapang Persil 57 dengan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Bandung Barat,” ucap Rizky saat membacakan eksepsi.

Dalam dakwaan jaksa, disebutkan bila surat yang telah dikeluarkan oleh Jajang bertentangan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2007 sebagaimana diubah dalam Permendagri nomor 1 tahun 2016. Jaksa juga menyebutkan bila perbuatan itu menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 50.696.000.000.

“Bahwa menurut kami terkait dengan hal itu murni merupakan wilayah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalil kami, sehingga merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum telah tidak cermat memperhatikan tentang kewenangan mengadili dari pengadilan,” tutur dia.

Rizky juga menilai bila kewenangan penghitungan kerugian negara tak bisa dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Bandung Barat. Seperti diketahui, penghitungan kerugian negara dalam perkara ini dilakukan oleh inspektorat.

Pihaknya mengacu pada SEMA nomor 4 tahun 2016. Pada poin enam disebutkan bila instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan instansi lainnya seperti inspektorat tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian negara.

“Bahwa telah jelas dan terang benderang berdasarkan peraturan perundang-undangan inspektorat Kabupaten Bandung Barat tidak berwenang melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara a quo karena inspektorat hanya melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam rangka audit kinerja aaprat daerah yang mana hasil kerjanya dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota bukan kepada aparat penegak hukum,” tuturnya.

Atas keberatan-keberatan tersebut, pihaknya meminta agar majelis hakim pengadilan Tipikor Bandung mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Jajang.

“Menyatakan terdakwa Jajang Ruhiat tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan surat dskwaan yang batal demi hukum tersebut dan melepaskan atau mengeluarkan terdakwa Jajang Ruhiat yang sekarang ditahan di tahanan Polda Jabar,” katanya.

Seperti diketahui, Dalam perkara ini, Jajang dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama.

Dia juga dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua.

( Sumber : Ajukan Eksepsi, Eks Kades Lembang Korupsi Rp 50 M Minta Dibebaskan )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Papua Mikael Kambuaya. Kambuaya terbukti korupsi jalan Kemiri-Depapre dalam proyek senilai Rp 90 miliar.

Kasus bermula saat APBD Papua tahun 2015 mengalokasikan anggaran Rp 90 miliar untuk peningkatan jalan dan jembatan. Ternyata proyek itu bermasalah dan para pihak yang terkait kasus itu kemudian dijerat sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam persidangan, peranan Mikael Kambuaya dalam proyek ini terungkap. Mikael menandatangani kontrak kerja dengan PT BEP, padahal PT BEP tidak memenuhi persyaratan teknis.

Mikael Kambuaya kemudian dimintai pertanggungjawaban di muka hakim. Pada 20 Maret 2020, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 5,5 tahun penjara kepada Mikael Kambuaya.

Selain itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Atas putusan itu, jaksa dan Mikael Kambuaya sama-sama mengajukan banding.

Di tingkat banding, hukuman Mikael Kambuaya diperberat. Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menjatuhkan pidana terhadap Mikael Kambuaya selama 6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mikael Kambuaya menerima putusan itu. Tapi belakangan, Mikael Kambuaya mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui kuasa hukumnya. Apa kata MA?

“Pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro kepada wartawan, Rabu (22/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Jupriyadi dan Ansori. Majelis PK menyatakan Kambuaya terbukti Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

“Ternyata putusan judex facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 11/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 19 April 2012 mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata,” kata Andi Samsan Nganro membeberkan alasan majelis.

( Sumber : MA Sunat Vonis Eks Kadis PU Papua di Kasus Korupsi Jalan Jadi 3 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri (PN) Serang menjatuhkan pidana denda kepada mahasiswa yang berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. Atas putusan itu, mereka kini mengajukan kasasi.

Hal itu tertuang dalam putusan PN Serang yang dilansir website, Rabu (22/12/2021). Tujuh mahasiswa yang duduk sebagai terdakwa itu adalah:

1.Ferry Setia
2.Dafa Rifaldo
3.Zaelani Sidiq
4.Agisny Kasa
5.Nurdin Gumelar
6.Rully Nurwahyudin
7.M Fadjar Firdaus
8.Nur Arief (wiraswasta)

Kasus bermula saat terdapat demo menolak UU Cipta Kerja di depan UIN Sultan Maulana Hasanudin, Serang, pada 6 Oktober 2020. Demo ini buntut DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 tengah malam.

Demo berjalan sejak siang hari. Demo berisi orasi dari masing-masing elemen mahasiswa menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan juga aksi bakar ban.

Menjelang petang, aspirasi masyarakat masih terus disampaikan. Polisi yang ada di lokasi membubarkan. Beberapa mahasiswa ditangkapi polisi untuk dimintai keterangan atas aksi itu. Di antaranya Ferry dkk dibawa aparat dan diproses secara hukum hingga masuk pengadilan.

Jaksa mendakwa Ferry dkk dengan Pasal 218 KUHP. Pasal ini berbunyi:

Barangsiapa pada waktu orang-orang berkerumunan dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama kekuasaan yang berhak, dihukum karena turut campur berkelompok-kelompok, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9000

Setelah pembuktian, jaksa mengajukan tuntutan 1 bulan atau denda Rp 100 ribu subsidair 2 bulan. Akhirnya PN Serang memutuskan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,” ujar majelis hakim.

Adapun dua terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti yaitu Nur Arief dan Fadjar Fordaus. Atas putusan itu, para terdakwa yang dinyatakan bersalah kini tengah mengajukan kasasi.

Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Berikut amar MK:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;
3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan’;
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

( Sumber : Dipidana, Mahasiswa Pengunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker Ajukan Kasasi )

Jakarta (VLF) – Sidang lanjutan dugaan pembunuhan tanpa proses hukum atau unlawful killing empat laskar Front Pembela Islam (FPI) masih berlanjut. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2022) dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Tiga saksi ahli dalam persidangan dihadirkan yaitu ahli verbalisan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Nara Cipta Resmi, ahli residu Azizah Nur Istiadzah dan ahli balistik Arif Sumirat.

Ketiganya merupakan ahli dari Mabes Polri juga melakukan pengungkapan perkara tersebut.

Beberapa fakta disampaikan terkait insiden di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek dengan dua terdakwa anggota polisi Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan.

Ahli balistik Arif Sumira, mengungkapkan, para terdakwa menggunakan pistol berjenis CZ dan Sig Sauer. Arif menjelaskan, dua jenis senjata itu ditemukan setelah pihaknya mencocokan selongsong peluru yang ada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver.

Mobil itu merupakan tempat terjadinya penembakan yang menewaskan empat laskar FPI. “Dari sembilan selongsong kita membandingkan ke tiap senjata. Empat selongsong dari senjata CZ, dan lima selongsong berasal dari pistol Sig Sauer,” tutur Arif.

Metode lain yang menguatkan pencarian jenis senjata adalah membandingkan selongsong peluru dari barang bukti, dengan selongsong peluru pembanding. “Sehingga disitu bisa didapatkan kesamaan selongsong, ada garis halus dan sama itu bisa kita katakan identik,” katanya.

Arah tembakan

Arif juga memaparkan arah tembakan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver kala insiden terjadi. Dari temuannya, arah tembakan berasal dari dua titik, kursi tengah dan kursi penumpang di sebelah sopir.

Arif mengatakan, metode pencarian arah tembakan dilakukan dengan mencocokan arah tembakan dengan bekas tembakan. “Dari titik 1,2,6,7,10,11 berasal dari sudut yang sama yaitu dari posisi kiri depan. Kemudian untuk lobang tembak masuk 3,4,5,8 dan 9 berasal dari posisi tengah sebelah kiri,” jelas dia.

Residu Mesiu

Saksi ahli residu, Azizah Nur Istiadzah memastikan telah menemukan residu mesiu di tubuh korban dan beberapa titik penembakan. “Saya ambil sample dari mobil Xenia, kemudian 6 jenazah yang berada di RS Polri Kramat Jati, dan baju yang dikirimkan penyidik kepada kami,” ungkap dia.

Dari proses analisanya, lanjut Azizah, diketahui residu mesiu juga menunjukan titik tembakan yang sama, dari kursi penumpang di sebelah sopir dan kursi penumpang yang ada di tengah.

Hasil residu mesiu turut menguatkan temuan bahwa senjata yang digunakan terdakwa adalah CZ dan Sig Sauer “Ada 2 senjata yang mengandung residu, pertama CZ dan Sig Sauer itu juga mengandung residu artinya pernah ditembakkan,” papar Azizah.

Diketahui Yusmin Ohorella dan Fikri Ramadhan didakwa dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Keduanya dikenakan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

( Sumber : Fakta Persidangan Unlawful Killing: Senjata yang Digunakan, Posisi Tembak, dan Temuan Residu Mesiu di Tubuh Korban )

 

 

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan atas permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Selasa (21/12/2021).

Andi merupakan tersangka dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuansing. Adapun gugatan yang diajukan Bupati nonaktif Kuansing itu adalah mengenai penyidikan yang dinilai tidak sah.

Menurut Andi, dirinya tidak tidak tertangkap tangan oleh KPK, tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti.

“Atas dalil tersebut, KPK menegaskan bahwa penangkapan tersangka AP (Andi Putra) oleh tim KPK sebagai tangkap tangan dan salah satu upaya paksa,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).

“Diduga tersangka AP berusaha melarikan diri, di mana dengan sengaja mengganti nomor pelat kendaraannya dengan nomor pelat palsu ketika tersangka SDR (Sudarso) sudah terlebih dulu diamankan oleh tim KPK,” imbuhnya.

Menurut Ali, Andi Putra juga telah mengetahui bahwa dirinya diikuti oleh tim KPK, sehingga sengaja menonaktifkan ponselnya dan untuk berkomunikasi hanya melalui ajudannya.

KPK juga menduga Bupati nonaktif Kuansing itu melakukan pembelian ponsel baru bermerek Iphone XR 64 untuk menghilangkan jejak.

“KPK optimis permohonan praperadilan dimaksud akan ditolak hakim dan proses penyidikan maupun penahanan tersangka AP telah sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku,” ucap Ali.

Berdasarkan informasi dari laman sipp.pn-jakartaselatan.go.id yang dikutip Kompas.com, gugatan yang diajukan Andi Putra terdaftar dengan nomor 114/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL.

Dalam petitum pemohon, Andi menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon dalam hal ini KPK terkait peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai tersangka Andi yang diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berdasar atas hukum.

“Oleh karenanya Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian petitum pemohon.

Andi meminta majelis hakim memerintahkan KPK untuk menghentikan penyidikan yang didasarkan pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 382/Lid.02.00/22/10/2021 Tertanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor Sprin.Dik 77/DIK.00/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

“Menyatakan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 Tertanggal 19 Oktober 2021 tidak berdasarkan hukum, sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tulis petitum tersebut.

Kemudian, Andi menyatakan penyitaan yang dilakukan KPK terhadap barang miliknya yang dilakukan atas dasar Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprin.Sita/342/DIK.01.05/01/10/2021 Tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Penyitaan adalah tidak sah dan harus segera dikembalikan.

Ia juga menyatakan penahanan yang dilakukan KPK sebagaiamana Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/ 90/DIK.01.03/01/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Andi pun meminta majelis hakim menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK yang berkaitan dengan penetapan tersangka.

Ia juga meminta majelis hakim memerintahkan KPK untuk merehabilitasi harkat dan martabatnya.

“Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo atau jika Yang Mulai Majelis Hakim Praperadilan berpendapat lain, Pemohon sampaikan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono),” demikian bunyi petitum itu.

( Sumber : KPK Optimistis Hakim Tolak Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra )

Jakarta (VLF) – Dua terdakwa korupsi bantuan operasional pendidikan (BOP) Kemenag tahun 2020 untuk madrasah diniyah (madin) divonis 3 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Dua terdakwa Rinawan Herasmawanto dan Nurdin mengikuti sidang pembacaan putusan tersebut di Lapas IIB Pasuruan pada Senin (20/12/2021). Sedangkan majelis hakim yang diketuai Cokorda Gede Arthana membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Surabaya.

Kedua terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 3 UU Tipikor.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa masing-masing selama tiga tahun,” ujar Cokorda.

Kedua terdakwa juga didenda sebesar Rp 50 juta. Apabila denda tersebut tak dibayar, maka akan diganti kurungan badan selama 2 bulan.

Dalam putusan itu, Rinawan diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp132.000.000. Sementara Nurdin diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp158.000.000.

Apabila uang pengganti tak dibayar dalam waktu 1 bulan, harta benda mereka akan disita untuk menutupi kerugian negara. Dan apabila tak memiliki harta benda yang cukup, maka diganti pidana penjara selama 6 bulan.

Sebelumnya JPU menuntut kedua terdakwa 5 tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp 200 juta. JPU juga menuntut hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti. Rinawan dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 132 juta dan Nurdin sebesar Rp 158 juta.

( Sumber : Terdakwa Korupsi BOP Madin Kota Pasuruan Divonis 3 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Mursini dituntut 8,5 tahun penjara. JPU meyakini Mursini terbukti bersalah melakukan korupsi Rp 7,4 miliar.

“Tuntutan terhadap Mursini dibacakan JPU Imam Hidayat kemarin sore. Tuntutannya 8 tahun 6 bulan penjara,” kata Hadiman kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Hadiman mengatakan tuntutan dibacakan dalam sidang yang dipimpin hakim Dahlan. Mursini sebagai terdakwa hadir secara virtual dari Lapas Pekanbaru.

“Sidang virtual kemarin, terdakwa hadir di sidang secara virtual. Tuntutan itu sesuai dengan perbuatan terdakwa yang selama ini kita tangani,” kata Hadiman.

Mursini diyakini melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor. Mursini juga dituntut membayar denda Rp 350 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Selain tuntutan pidana pokok dan pidana denda, JPU menuntut pidana tambahan. Pidana tambahan yakni Rp 1,5 miliar lebih,” kata Hadiman.

Sebelumnya, Kejari Kuantan Singing menetapkan Mursini sebagai tersangka pada Juli 2021. Mursini diduga telah melakukan korupsi pada enam kegiatan Setda Kuantan Singingi yang bersumber dari APBD 2017.

Pada 1 September lalu, sidang dakwaan terhadap Mursini digelar di PN Tipikor Pekanbaru. JPU mendakwa politisi PPP itu mengatur fee pendanaan dari 6 kegiatan untuk keperluan pribadi dan kelompok.

Diduga Ada Aliran Dana untuk Pihak Ngaku Pegawai KPK
Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, Mursini disebut menyetor uang kepada orang yang mengaku sebagai pegawai KPK. Dana Rp 650 juta itu disetorkan dua kali, masing-masing Rp 500 juta dan Rp 150 juta pada 2017.

“Terdakwa memerintahkan saksi M Saleh untuk menyediakan uang Rp 500 juta untuk diserahkan kepada seseorang yang mengaku pegawai KPK,” demikian ujar jaksa dalam dakwaan yang dibacakan.

Ketua KPK Firli Bahuri minta dakwaan itu dibuktikan jaksa. Hal itu untuk memberi kejelasan pada kasus yang ditangani oleh Korps Adhiyaksa di Kuantan Singingi.

“Ungkap saja dan seharusnya ini harus diungkap. Bukan cuma pengakuan, tapi dibuktikan,” kata Firli.

( Sumber : Eks Bupati Kuansing Dituntut 8,5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Rp 7,4 M )