Jakarta (VLF) – Mantan Kapolsek Kebayoran Baru Benny Alamsyah tak terima dipecat gara-gara terlibat kasus narkoba dan kini menggugat Kapolri serta Kapolda Metro Jaya. Benny telah divonis 1,5 tahun penjara di kasus narkoba.

Dilihat dari situs SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/12/2021), Benny telah divonis bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri serta tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Benny Alamsyah, SH, MH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” demikian putusan yang dibacakan majelis hakim pada Kamis (30/4/2020).

Selain dihukum penjara, Benny dipecat dari Polri. Benny dipecat lewat sidang etik pada 2020. Dia kemudian mengajukan banding.

Kabid Humas Polda Metro Jaya saat itu Kombes Pol Yusri Yunus menyebut pihak Provos Polda Metro Jaya sudah melakukan pemberhentian dengan tidak hormat ke Benny karena kasus narkoba. Namun, Benny mengajukan banding atas pemecatannya.

“Jadi Benny Iskandar rekomendasinya PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) tapi dia banding, ya banding kan mestinya Mabes,” kata Kombes Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Gugat Kapolri

Terbaru, Benny mengajukan gugatan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait pemecatannya. Gugatan Benny terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor perkara 286/G/2021/PTUN.JKT. Pihak penggugat adalah Benny Alamsyah.

Ada dua tergugat dalam perkara ini. Tergugat 1 adalah Kapolri dan tergugat 2 ialah Kapolda Metro Jaya.

Berikut isi gugatan Benny:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1029/VII/2021, tertanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Diri Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Benny Alamsyah, SH, MH.

3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 1029/VII/2021, tertanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Diri Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Benny Alamsyah, SH, MH.

4. Memerintahkan Tergugat I untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru tentang Pengaktifan Kembali atas nama Penggugat.

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;

6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (Uit Voer Baar Bij Vooraad).

7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

( Sumber : Gugat Kapolri, Eks Kapolsek Kebayoran Baru Divonis 1,5 Tahun Bui Gegara Nyabu )

Jakarta (VLF) – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai rencana Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) justru akan menimbulkan eskalasi aksi buruh.

“(Rencana gugatan) akan berpotensi menimbulkan eskalasi aksi-aksi buruh yang meluas, tidak hanya di DKI, tapi di seluruh Indonesia,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Senin (20/12/2021).

Said menyatakan bahwa rencana gugatan tersebut juga akan berdampak terhadap semakin mengerasnya perlawanan buruh. Said juga menegaskan, KSPI dan semua buruh di Indonesia mengecam rencana Apindo untuk melakukan gugatan tersebut.

Karena itu, ia memastikan bahwa buruh akan melakukan aksi besar-besaran terhadap kantor Apindo apabila gugatan kenaikan UMP dimenangi pihak pengusaha. Sejalan dengan itu, Said menilai bahwa langkah gugatan tersebut justru merusak negeri ini.

“Ini yang bikin rusak negeri ini selalu tidak mau ada kesejahteraan kaum buruh,” tegas dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyatakan keberatan dengan keputusan UMP tersebut dan berencana menggugat ke PTUN.

“Kami sangat menyayangkan sekali atas kebijakan tersebut,” ujar Nurjaman. Pihaknya menolak keras keputusan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen karena selain memberatkan pelaku usaha, tetapi juga menyalahi aturan.

Menurut dia, keputusan Anies tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021, yang menyebut bahwa semua pemerintah provinsi di Indonesia harus menetapkan UMP sebelum 21 November 2021.

( Sumber : Apindo Akan Gugat Kenaikan UMP DKI, KSPI: Timbulkan Eskalasi Aksi Buruh )

Jakarta (VLF) – Kasus pembobolan Bank DKI Rp 50 miliar kembali mencuat setelah adanya laporan ke KPK. Ternyata kasus tersebut sebenarnya telah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).

Pejabat humas PN Jaktim, Alex, mengatakan terkait kasus tersebut ada 2 terdakwa yang saat ini disidangkan, yaitu Agam Indriadi dan Insan Oeyoen. Alex mengatakan kasus tersebut beragendakan sidang tuntutan.

“Agenda di SIPP, besok tuntutan (terdakwa Agam Indriadi),” kata Alex saat dihubungi, Senin (20/12/2021).

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam mengatakan, dalam kasus ini, terdapat 3 terdakwa yang tengah disidangkan, yaitu 2 terdakwa sidang di PN Jaktim bernama Insan Insan Oeyoen dan Agam Indriadi. Insan Oeyoen masih dalam tahap pemeriksaan saksi sedangkan Agam Indriadi masih dalam tahap penuntutan.

Sedangkan 1 terdakwa lainnya disidangkan di PN Jakbar batas nama Margo Romli Yadi dengan agenda dakwaan.

Adapun para terdakwa diancam pidana Pasal 362 KUHP atau kedua Pasal 3 jo Pasal 2 ayat 1 huruf p UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bunyi Pasal 362 KUHP:

Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Bunyi Pasal 3 UU TPPU:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sebelumnya, KPK menerima laporan terkait kasus pembobolan Bank DKI senilai Rp 50 miliar pada 2019. Sementara itu, pihak Bank DKI mengatakan kasus tersebut saat ini masih dalam proses persidangan.

“Selanjutnya atas kasus tersebut Bank DKI telah melaporkan para pelaku ke Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Para pelaku telah ditahan di Polda Metro Jaya dan berkas kasus ini oleh Polda Metro Jaya sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan saat ini sedang berlangsung persidangan terhadap para pelaku,” kata Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini, Minggu (19/12/2021).

Meskipun kasus tersebut sedang dalam proses persidangan, KPK mengatakan akan tetap memproses setiap aduan yang masuk ke KPK. KPK akan memverifikasi apakah laporan tersebut masuk tindak pidana korupsi atau tidak.

“Prinsipnya setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan memverifikasinya untuk memastikan apakah ada tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK atau bukan,” ujar Ali.

Seperti diketahui, pada 2019, Ibu Kota digegerkan kasus anggota Satpol PP Jakarta Barat berinisial MR yang diduga menarik uang di ATM tanpa mengurangi saldo alias membobol ATM. Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin sudah angkat bicara tentang hal tersebut.

“Informasi yang saya dapatkan mereka mengambil uang di ATM Bersama, bukan ATM Bank DKI. ATM Bersama yang mana dia mengambilnya pertama dia salah PIN, yang kedua baru PIN-nya benar dan uangnya keluar, namun saldonya tidak berkurang. Lalu dia ambil lagi,” ucap Arifin, Senin (18/11/2019)

Polda Metro Jaya pun melakukan penyidikan terkait kasus pembobolan ATM yang melibatkan oknum Satpol PP DKI Jakarta itu. Hasilnya diketahui salah satu oknum Satpol PP DKI membobol ATM hingga miliaran rupiah.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kala itu mengatakan kerugian pihak bank atas pembobolan itu mencapai sekitar Rp 50 miliar.

“Sampai dengan saat ini kerugian itu hampir diperkirakan Rp 50 miliar,” kata Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Salah satu tersangka oknum Satpol PP DKI berinisial IO bahkan telah membobol belasan miliar rupiah. Yusri menyebut modus para pelaku ini mengambil sejumlah uang di ATM tapi rekeningnya hanya terpotong Rp 4.000.

“Kemudian ada satu yang pertama inisial IO, anggota Satpol PP, ini (membobol) sampai Rp 18 miliar,” ujarnya.

“Jadi mereka mengambil dari ATM yang berkurang itu 4.000 perak. Dia mengambil terus sampai memberi tahu ke teman-temannya,” imbuhnya.

Awalnya terdapat 41 orang total nasabah yang dicurigai. Namun, dari hasil penyelidikan, hanya 13 orang yang statusnya ditingkatkan sebagai tersangka.

“Betul 13 yang jadi tersangka, bukan 41 (orang),” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

“Jadi saya sedikit memberikan informasi terkait perkembangan kasus Bank DKI. Jadi dari total 41 nasabah yang diduga kuat terlibat di dalam kasus ini kami akan proses secara hukum. Dari 41 ini ada 13 sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” papar Iwan

Namun ia tidak menutup kemungkinan apabila jumlah tersangka bisa bertambah.

( Sumber : Bank DKI Bilang Kasus Pembobolan Masih Diadili, Sampai di Mana Sidangnya? )

Jakarta (VLF) – Mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin keberatan dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa KPK. Robin merasa tidak adil karena tuntutannya disamakan dengan mantan Mensos Juliari Peter Batubara.

“Majelis hakim Yang Mulia, saya merasakan ketidakadilan atas tuntutan 12 tahun yang diajukan oleh JPU. Dikarenakan saya menerima uang sebesar Rp 1,8 miliar, saya merasakan ketidakadilan jika dibandingkan dengan mantan Menteri Sosial (Juliari Peter Batubara) yang menerima suap sebesar Rp 32 miliar yang juga dituntut 12 tahun penjara,” kata Robin saat menyampaikan pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (20/12/2021).

Robib merasa uang suap yang diterimanya tidak sebanding dengan suap yang diterima Juliari. Dia merasa perbuatannya itu lebih rendah dibanding Juliari.

“Saya merasakan ketidakadilan, di mana menteri tersebut adalah menteri yang jelas-jelas memiliki jabatan dan kewenangan terkait dengan pekerjaannya, dan jabatan dan kewenangannya menerima uang suap sebesar puluhan miliar tersebut yang besarnya 16 kali lipat dari yang saya terima. Sementara saya hanya melakukan penipuan dengan memanfaatkan jabatan saya sebagai penyidik KPK, dan saya sama sekali tidak memiliki kewenangan terkait kasus-kasus dalam perkara ini yaitu yang melibatkan M Syahrial, M Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado, Ajay M Priatna, Usman Effendy, dan Rita Widyasari,” ujar dia.

“Saya semata-mata hanya memanfaatkan jabatan saya sebagai penyidik KPK. Namun sa menerima tuntutan yang sama dengan mantan menteri sosial tersebut,” lanjut Robin.

Robin pun meminta majelis hakim mempertimbangkan hal itu. Dia meminta hakim menjatuhkan vonis tidak sesuai dengan tuntutan jaksa KPK.

Minta Lili Pintauli Diproses Hukum

Lebih lanjut, Robin juga meminta Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diproses secara hukum. Dia meminta hakim mempertimbangkan justice collaborator-nya karena dia telah mengungkap peran Lili dan pengacara bernama Arief Aceh.

“Selanjutnya perlu saya sampaikan kembali permohonan justice collaborator saya, di mana saya akan membongkar peran komisioner KPK Ibu Lili Pintauli Siregar dan pengacara Arief Aceh. Saya juga berharap dan meminta keadilan agar ibu Lili Pintauli Siregar diproses sesuai dengan isi surat justice collaborator saya,” ucap Robin.

Dia pun menyatakan mendukung laporan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait Lili Pintauli. Diketahui, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melaporkan dugaan komunikasi antara Wakil Komunikasi Lili Pintauli Siregar dengan Walkot Tanjungbalai nonaktif M Syahrial ke penyidik Kejagung.

“Saya mendukung laporan MAKI ke Kejaksaan Agung bahwa itu adalah tindak pidana pidana Pasal 35 dan 36 UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata dia.

Sebelumnya, AKP Robin dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Maskur Husain dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Eks Penyidik KPK Tak Terima Dituntut 12 Tahun Bui, Singgung Tuntutan Juliari )

Jakarta (VLF) – Seorang ayah di Koja, Jakarta Utara (Jakut), JM (52) tega memperkosa anak kandungnya yang masih berusia 16 tahun berulang kali. Atas perbuatannya, JM dihukum 12 tahun penjara.

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang dilansir websitenya, Senin (20/12/2021). Diceritakan awalnya JM masuk ke kamar anaknya pada 6 Maret 2021 petang. Saat itu anaknya sedang nonton televisi.

“Ayo begituan kayak biasanya,” kata JM kepada anak kandungnya.

“Nggak mau ah pak,” jawab si anak.

JM kemudian membujuk akan memberikan uang Rp 10 ribu ke anaknya bila mau melayani nafsu bejatnya. Si anak yang di bawah tekanan akhirnya tidak berdaya diperkosa ayah kandungnya yang harusnya melindungi dan menyayanginya.

Belakangan pemerkosaan yang berkali-kali itu diceritakan ke ibunya. JM akhirnya diproses secara hukum dan didili. JM akhirnya ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Pada 6 Oktober 2021, jaksa menuntut JM selama 13 tahun penjara. JM dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dilakukan oleh orang tua yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Pada 19 Oktober 2021, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menjatuhkan hukuman 12 tahun kepada JM. Ayah bejat itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua kandungnya secara berlanjut.

JM tidak terima dan mengajukan banding atas hukuman 12 tahun penjara itu. Tapi apa kata majelis tinggi?

“Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dimintakan banding tersebut,” kata ketua majelis Haryono dengan anggota Sirande Palayukan dan Saurasi Silalahi.

Majelis banding kembali menyatakan JM terbukti melakukan tindak pidana yang diatur UU Perlindungan Anak yaitu orang tua kandung memperkosa anaknya sendiri.

“Pendapat majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh majelis hakim tingkat banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,” ucap majelis.

( Sumber : Perkosa Anak Kandung Berkali-kali, Ayah di Jakut Dihukum 12 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – KPK mengeksekusi Ainul Faqih ke Lapas Sukamiskin Bandung karena terlibat kasus korupsi ekspor benur. Ainul merupakan staf dari istri mantan Menteri KKP Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi, dan akan menjalani hukuman penjara selama 4 tahun.

“Jaksa Eksekusi Hendra Apriansyah, Kamis (16/12) telah selesai melaksanakan eksekusi pidana badan dari terpidana Ainul Faqih yang berkekuatan hukum tetap,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/12/2021).

Eksekusi itu berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2021/PT – DKI tanggal 1 November 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt. Pst tanggal 15 Juli 2021.

“Terpidana menjalani pidana badan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung selama 4 tahun dikurangi selama dilakukan penahanan,” ujar Ali.

“Diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” sambung Ali.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman Edhy Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Alasannya, perbuatan Edhy, yaitu korupsi, telah meruntuhkan sendi kedaulatan negara.

Selain itu, Edhy diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya, yaitu Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu. Bila tidak membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan.

Selain Edhy, hakim sudah menjatuhkan vonis kepada Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster Andreau Misanta Pribadi dan Safri selaku stasfus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis Rosita Dewi, serta Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Andreau Misanta Pribadi dan Safri divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Amiril Mukminin divonis 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan, Ainul Faqih divonis 4 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan, serta Siswadhi Pranoto Loe divonis 4 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Edhy Prabowo dkk bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

( Sumber : KPK Jebloskan Staf Istri Edhy Prabowo ke Lapas Sukamiskin )

Jakarta (VLF) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan alasan penerapan tuntutan mati bagi terdakwa kasus korupsi Asabri, Heru Hidayat. Hal itu karena jaksa menilai kejahatan dan kerugian negara akibat korupsi tersebut diluar nalar manusia.

Hal itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jaktim dalam persidangan agenda replik atas pleidoi terdakwa Heru Hidayat pada Rabu (15/12) di PN Tipikor.

Jaksa menilai atas perbuatan terdakwa Heru Hidayat dalam kasus korupsi Asabri menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 22.788.566.482.083 (Rp 22 triliun), dimana atribusi dari kerugian keuangan negara tersebut dinikmati terdakwa Heru Hidayat sebesar Rp 12.643.400.946.226 (Rp 12,6 triliun).

“Nilai kerugian keuangan negara dan atribusi yang dinikmati oleh terdakwa Heru Hidayat sangat jauh diluar nalar kemanusiaan dan sangat menciderai rasa keadilan masyarakat,” kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/12/2021).

Selain dalam perkara korupsi Asabri, Heru Hidayat juga telah dihukum bersalah terjerat dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan nilai kerugian negara Rp 16,8 triliun atau Rp 16.807.283.375.000 dengan atribusi yang dinikmati oleh Terdakwa Heru Hidayat seluruhnya sebesar Rp 10.728.783.375.000 (Rp 10,7 triliun).

“Skema kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Heru Hidayat baik dalam perkara a quo maupun dalam perkara korupsi sebelumnya pada PT. Asuransi Jiwasraya, sangat sempurna sebagai kejahatan yang complicated dan sophisticated,” ujar Leonard.

Hal itu karena kejahatan tersebut dilakukan dalam periode waktu sangat panjang dan ‘berulang-ulang’. Serta melibatkan banyak skema termasuk kejahatan sindikasi yang menggunakan instrument pasar modal dan asuransi, menggunakan banyak pihak sebagai nominee dan mengendalikan sejumlah instrumen di dalam system pasar modal, menimbulkan korban baik secara langsung dan tidak langsung yang sangat banyak dan bersifat meluas.

“Perbuatan Terdakwa telah mencabik-cabik rasa keadilan masyarakat dan telah menghancurkan wibawa negara karena telah menerobos sistem regulasi dan sistem pengawasan di Pasar Modal dan Asuransi dengan sindikat kejahatan yang sangat luar biasa berani, tak pandang bulu, serta tanpa rasa takut yang hadir dalam dirinya dalam memperkaya diri secara melawan hukum,” ujar Leonard.

Selain itu jaksa menilai terdakwa Heru Hidayat tidak memiliki sedikitpun empati dengan beritikad baik mengembalikan hasil kejahatan yang diperolehnya secara sukarela. Serta tidak pernah menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah.

“Terdakwa Heru Hidayat dalam persidangan tidak menunjukkan rasa bersalah apalagi suatu penyesalan sedikitpun atas perbuatan yang telah dilakukannya, “telah jelas” mengusik nilai-nilai kemanusiaan kita dan rasa keadilan sebagai bangsa yang sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat menilai tuntutan mati yang disematkan jaksa di kasus ASABRI kepadanya adalah tindakan zalim dan abuse of power. Sementara itu, Direktur Utama PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi menyesalkan dituntut hukuman 13 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Demi hukum yang berkeadilan saya menyatakan menolak dituntut sebagai koruptor dalam perkara ini,” kata Lukman saat membacakan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12/2021).

( Sumber : Kejaksaan Tuntut Mati Heru Hidayat Sebab Kejahatannya di Luar Nalar )

Jakarta (VLF) – KPK mengapresiasi putusan majelis hakim yang telah memasukkan perhitungan kerugian keuangan negara oleh KPK dalam pertimbangan vonis 4 tahun penjara terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. KPK menegaskan ada atau tidaknya kerugian negara dalam perkara korupsi memang penting diketahui.

“Ada tidaknya kerugian keuangan negara pada perkara Tipikor (tindak pidana korupsi) penting diketahui, sehingga dapat disimpulkan memenuhi atau tidak unsur pidananya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (17/12/2021).

“Sebagaimana kita pahami, kerugian keuangan negara merupakan salah satu jenis korupsi berdasar UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tambah Ali.

Selain itu, Ali menyebut nilai penghitungan keuangan negara juga penting dalam proses asset recovery pada eksekusi putusan inkracht nantinya. Namun, kata Ali, karena perkara dengan Terdakwa RJ Lino masih berproses, maka KPK tentu akan menunggu sampai perkara tersebut inkracht.

“Maka, jika perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, seluruh pertimbangan hakim termasuk terkait penghitungan KN (kerugian negara) dimaksud tentu akan menjadi terobosan baru bagi KPK dan pemberantasan korupsi ke depan dalam menangani perkara korupsi,” ucapnya.

Seperti diketahui, RJ Lino divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia bersalah melanggar Pasal Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam persidangan, hakim ketua pengadil RJ Lino, Rosmina, dalam dissenting opinion pada putusan mantan RJ Lino menyebut KPK tidak cermat dalam menghitung kerugian negara di kasus pengadaan tiga unit quayside container crane (QCC) twin lift. Ini alasannya.

Awalnya, hakim Rosmina memaparkan kesimpulan Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK dengan tentang dugaan perbuatan menyimpang. Hakim Rosmina menjabarkan nilai-nilai dalam laporan itu.

Kemudian dia membandingkan laporan hitungan KPK dengan BPK dan ternyata ada perbedaan. Dari situ hakim Rosmina menilai KPK tidak cermat dalam menghitung kerugian negara.
“Nilai kerugian negara pada PT Pelindo II pada poin A dikurangi B sehingga menjadi USD 1.974.908.19. Menimbang, berdasarkan hasil perhitungan pembayaran riil yang dilakukan PT Pelindo II kepada HDHM adalah sejumlah USD 15.165.150 halaman 80 LHP Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, dan halaman 55 LHP BPK,” ujar hakim, Selasa (14/12).

“Hal tersebut terjadi karena kepada PT HDHM dikenakan denda keterlambatan pengiriman barang. Namun, Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis korupsi KPK dalam LHP penghitungan kerugian negara menyebutkan jumlah bersih yang diterima HDHM dari Pelindo II atas pelaksanaan pengadaan 3 unit pengadaan QCC adalah USD 15.554.000. Dengan demikian, Unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK tidak cermat dalam menghitung jumlah kerugian negara,” lanjut hakim.

Hakim Rosmina juga mengatakan ada perbedaan metode perhitungan kerugian antara KPK dan BPK. Menurut Rosmina, BPK dalam perhitungannya tidak memperhitungkan keuntungan dari penyedia barang di PT Pelindo II, sedangkan KPK memperhitungkan keuntungan meskipun disebutkan kerugian negara timbul akibat dari adanya penyimpangan-penyimpangan.

( Sumber : KPK soal RJ Lino: Ada Kerugian Negara Dapat Simpulkan Unsur Pidana )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) melipatgandakan hukuman pengusaha Irianto dari 3 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Irianto selaku Direktur Peter Garmindo Prima menyuap petugas bea cukai sehingga impor tekstil membanjiri Indonesia dengan kerugian mencapai Ro 1,6 triliun.

Kasus itu terjadi pada 2018-2020. Irianto menyuap Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (PFPC) Batam, Mokhammad Mukhlas dkk. Sehingga petugas membiarkan tekstil melebihi jumlah yang ditentukan dalam Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI-TPT). Sebelum tekstil impor memasuki Kawasan Bebas Batam (Free Trade Zone), komplotan ini mengubah dan memperkecil data angka (kuantitas) yang tertera dalam dokumen packing list dengan besaran 25-30 persen.

Belakangan, kasus ini terendus Kejaksaan Agung (Kejagung). Irianto dkk akhirnya diproses dan diadili secara terpisah

PN Jakpus akhirnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Irianto. Hukuman itu dikuatkan di tingkat banding. Jaksa yang menuntut 8 tahun penjara tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Jumat (17/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani. Majelis dengan bulat menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘korupsi secara bersama-sama; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan dakwaan Kedua Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Pertimbangannya, Terdakwa telah pula memberikan sejumlah uang kepada MOkhamad Mukhlas, Hariyonadi Wibowo, Dedi Aldrian dan Kamar Siregar, yang bertugas sebagai Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam yang memiliki kewenangan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mengawasi lalu lintas barang impor (dalam hal ini tekstil), dengan memberi uang sebesar Rp 5.000.000 per/kontainer tekstil impor kepada Pejabat Bea Cukai Batam tersebut, dengan total sejumlah Rp 1.950.000.000 dari 390 kontainer tekstil impor dengan maksud Terdakwa Drs. Irianto selaku importir mendapat keuntungan berupa mengimpor tekstil dari negara China melalui kawasan Bebas Batam ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta,” kata Andi membacakan pertimbangan majelis.
Akibat perbuatan di atas, maka tekstil China membanjiri Indonesia.

“Dengan melihat adanya kerugian keuangan negara dalam perkara in casu kerugian perekonomian negara yang dinilai secara keekonomian adalah sebesar Rp 1.646.216.880.000 dikaitkan pula dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap perkara Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK,” beber Andi.

Angka Rp 1,6 triliun di atas berdasarkan Naskah Analisis Perhitungan Kerugian Perekonomian Negara Tindak Pidana Korupsi dalam Importasi Tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada tertanggal 1 Agustus 2020, kerugian perekonomian negara di kasus itu dapat dinilai secara keekonomian minimum sebesar Rp 1.646.216.880.000.

Bagaimana dengan Mokhammad Mukhlas? Awalnya ia dihukum 5 tahun penjara. Namun oleh MA hukumannya disunat menjadi 4 tahun penjara.

“Dikarenakan Pasal yang terbukti yakni Pasal 5 Ayat (2) UU Tipikor yang ancaman maksimalnya adalah 5 tahun, maka apabila judex facti Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana badan yang maksimal seharusnya judex facti mempertimbangkan bahwa keadaan yang meringankan tidak ada atau ditemukan. Sehingga karena putusan judex facti Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka putusan judex facti Pengadilan Tinggi menjadi kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiverd),” ujar majelis kasasi dengan ketua majelis Suhadi, dengan anggota Suharto dan Ansori.

( Sumber : Korupsi Rp 1,6 Triliun, Hukuman Pengusaha Ini Dilipatgandakan MA )

Jakarta (VLF) – AS (48), oknum guru ngaji yang melakukan pencabulan terhadap 3 santriwati di salah satu pondok pesantren di Tasikmalaya ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan

AS terbukti melakukan pencabulan terhadap tiga santrinya. Awalnya disinyalir terdapat 9 santri yang jadi korban, namun setelah didalami hanya tiga orang korban.

“Pelaku terbukti melakukan pencabulan terhadap tiga orang santriwati di bawah umur yang dilakukan saat korban sakit di kobong,” kata AKBP Rimsyahtono, Kapolres Tasikmalaya kepada wartawan di Mapolres Tasikmalaya, Kamis (16/12/2021).

Rimsyh menuturkan pelaku dalam menjalankan aksinya berpura-pura mengobati korban yang sedang sakit di asrama santri putri dengan menawarkan pijat. Saat itulah pelaku melakukan aksi bejatnya.

“Dilakukan pelaku pada saat korban sakit dan istirahat di asrama putri sendirian dan pada saat anak ditinggal oleh santriwati lainnya sholat subuh,” jelas Rimsyah.

Untuk kasus pencabulan ini, tambah dia, masih didalami dan tetap jika ada informasi akan ditampung. Yang jelas hasil pendalaman kepolisian ada tiga orang anak yang menjadi korban.

“Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku sudah terjadi sejak lima tahun yang lalu dan terakhir Agustus 2021 lalu. Alhamdulillah tokoh agama, dan masyarakat mendukung, untuk penanganan hukumnya,” paparnya.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya AKP Dian Pornomo SIK MH menambahkan barang bukti yang diamankan, adalah akte kelahiran korban, pakaian ketiga orang korban, handphone dan kartu korban.

Kemudian, lanjut dia, bukti lainnya adalah handphone dan kartu milik tersangka dan cetakan screenshot percakapan korban, saksi dan tersangka.

“Pelaku diancam pasal 82 Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 15 tahun,” paparnya.

Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto SIP mengapresiasi pengungkapan kasus pencabulan ini, sebagai upaya untuk mengembalikan marwah pondok pesantren. Kondisi para korban dalam keadaan baik dengan upaya pemulihan psikologis.

“Hasil Komunikasi dan koordinasi kita bersama intinya untuk memutus mata rantai korban dan anak lainnya. Kami mengharapkan kejadian ini berakhir. Psikologis korban kami tengah pulihkan.” paparnya.

Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya KH Atam Rustam MPd mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya yang cepat mengungkap kejadian pencabulan ini. PCNU berharap kepada masyarakat untuk tidak beranggapan negatif terhadap pondok pesantren. Tetap
mesantrenkan putra dan putrinya.

“Sehingga masyarakat tidak kebingungan dan tenang. Kemudian tidak banyak hoax yang beredar. Dan dipastikan pelaku adalah oknum salah satu pengajar atau guru. Bukan pengurus atau pemilik lembaga atau yayasan. Jadi jangan takut mesantren.” ungkap dia.

( Sumber : Guru Ngaji Cabuli 3 Santri di Tasikmalaya Jadi Tersangka dan Ditahan )