Jakarta (VLF) – KPK menyetor uang sebesar Rp 600 juta ke kas negara. Uang tersebut didapat dari uang denda mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan uang pengganti mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Fathor Rahman.

“Jaksa eksekusi Andry Prihandono telah melakukan penyetoran ke kas negara sejumlah Rp 600 juta,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/12/2021).

Ali menerangkan pembayaran denda Sunjaya Purwadisastra dalam kasus jual-beli jabatan sebesar Rp 200 juta. Hal itu sebagaimana amar putusan Pengadilan Tipikor pada PN Kelas I A Khusus bandung Nomor : 14 /Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg tertanggal 15 Mei 2019.

“Pembayaran denda terpidana Sunjaya Purwadisastra (mantan Bupati Cirebon tahun 2014 s/d 2019) sebesar Rp 200 juta,” kata Ali.

Sementara itu, terpidana Fathor Rachman dalam kasus pengerjaan belasan proyek infrastruktur lawas membayar uang pengganti cicilan keenam sebesar Rp 400 juta. Jika diakumulasikan, kata Ali, Fathor telah membayar uang pengganti senilai Rp 1,5 miliar dari kewajiban pidana uang pengganti Rp 3,6 miliar.

“Pembayaran uang pengganti cicilan keenam terpidana Fathor Rachman (perkara pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif terkait berbagai proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya) sebesar Rp 400 juta yang diakumulasi dengan pembayaran sebelumnya telah mencapai Rp 1,5 miliar dari keseluruhan kewajiban pidana uang pengganti sebesar Rp 3,6 miliar,” ungkap Ali.

“Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2021,” imbuhnya.

Diketahui, peninjauan kembali (MK) yang diajukan Suryadi Purwadisastra ditolak Mahkamah Agung. Sunjaya tetap dihukum 5 tahun penjara dalam kasus jual beli-beli jabatan di Kabupaten Cirebon.

Kasus bermula saat Sunjaya ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Oktober 2018. Dalam OTT itu ditangkap 6 orang dan uang tunai Rp 385 juta serta bukti transfer Rp 6,4 miliar.

Sunjaya digelandang ke KPK dan diadili di PN Bandung. Pada 22 Mei 2019, PN Bandung menjatuhkan hukuman kepada Sunjaya selama 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Karena Sunjaya dinyatakan terbukti bersalah sesuai dakwaan pertama Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dengan suara terisak, Sunjaya langsung menanggapi putusan hakim tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengacaranya. Sunjaya mengaku menerima apa yang diputuskan hakim.

“Saya menerima,” ucap Sunjaya kala itu.

Setelah permohonan PK diperiksa MA, apa kata majelis PK?

“Tolak,” demikian bunyi amar singkat putusan PK yang dikutip detikcom dari website MA, Senin (14/12/2020).

( Sumber : KPK Setor Rp 600 Juta dari Kasus Eks Bupati Cirebon-Pejabat Waskita Karya )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru memutuskan mantan Bendahara Beppeda Pemkab Siak, Donna Fitria, terbukti melakukan korupsi anggaran APBD Siak. Karena itu, Donna dihukum 4 tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan,” demikian bunyi putusan PN Pekanbaru yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Kamis (16/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Dahlan dengan anggota Iwan Irawan dan Yelmi. Majelis menyatakan Donna telah terbukti korupsi bersama atasannya, Kepala Bappeda Siak, Yan Prana Jaya. Yaitu anggaran pengadaan alat tulis kantor 2013-2015. Juga anggaran konsumsi pegawai dengan kerugian negara Rp 505 juta.

“Berdasarkan fakta hukum dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Pengadaan ATK dan dalam kegiatan pengelolaan Anggaran Penyediaan Makan dan Minum Harian Pegawai pada Bappeda Kabupaten Siak dari Tahun 2013 sampai dengan Maret 2015 telah diserahkan kepada atasan terdakwa yakni Yan Prana Jaya selaku Kepala Bappeda Siak (Pengguna Anggaran),” ucap majelis.

Hukuman itu 1 tahun di bawah tuntutan jaksa. Menurut majelis, hal yang meringankan adalah Donna tidak pernah dihukum dan berlaku sopan di persidangan.

“Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Keadaan yang meringankan,” terang majelis.

Selain itu, Donna bersama atasannya memotong dana perjalanan dinas pegawai Bappeda Siak 2013-2014. Tiap perjalanan dinas yang keluar, mereka memotong 10 persen yaitu total sebesar Rp 758 juta.

“Terdakwa membayarkan sebanyak yang tertulis dalam tanda terima tersebut namun ada yang dipotong langsung dan ada pula setelah Para Saksi terima uang lalu diserahkan kembali kepada Terdakwa sebagai komitmen hasil rapat untuk pemotongan 10% setiap melakukan perjalanan dinas,” papar majelis.

“Uang hasil pemotongan 10% biaya perjalanan dinas tersebut disimpan dalam brankas oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan sewaktu-waktu apabila atasan terdakwa selaku Kepala Bappeda Siak (Pengguna Anggaran) memerlukan uang maka diserahkan Terdakwa ke ruangan Kepala Bappeda Siak,” sambung majelis dalam sidang yang digelar pada 13 Desember 2021.

( Sumber : Terbukti Korupsi Konsumsi Pegawai, Eks Bendahara di Pemkab Siak Dibui 4 Tahun )

Jakarta (VLF) – Kasus tes antigen bekas yang menjerat mantan manajer Kimia Farma Diagnostika (KFD) Picandi Mascojaya memasuki babak baru. Picandi dituntut 20 tahun penjara.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Rabu (15/12/2021). Picandi juga dituntut denda Rp 5 miliar subsider 6 bulan kurungan.

“Pidana penjara 20 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5 miliar subsider 6 bulan penjara,” kata Kasipenkum Kejati Sumut Yos Tarigan.

Yos mengatakan Picandi diyakini melanggar Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain Picandi, jaksa juga telah membacakan tuntutan terhadap empat terdakwa lainnya dalam kasus ini. Berikut tuntutan untuk empat terdakwa lainnya:

– Marzuki dan Renaldo dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan

– Sepipa Razi dan Depijaya alias Jaya dituntut penjara 5 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan

Sebelumnya, Picandi Mascojaya didakwa melanggar UU Kesehatan dan/atau Perlindungan Konsumen serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 2,2 miliar.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan kedua Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU,” kata jaksa dalam dakwaan yang dibacakan di PN Lubuk Pakam, Rabu (15/9).

Picandi dinilai sengaja memerintahkan karyawannya untuk menggunakan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar, yakni penggunaan alat tes antigen Corona bekas. Penggunaan alat tes antigen bekas dilakukan di laboratorium yang ada di Bandara Kualanamu.

“Terdakwa memerintahkan untuk menggunakan peralatan rapid tes antigen COVID-19 berupa swab dakron dan tabung antigen bekas pakai untuk pelayanan rapid tes swab antigen COVID-19 di Bandara Kualanamu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” sebut Jaksa.

Alat tes antigen bekas itu disebut telah digunakan sejak 18 Desember 2020 hingga 17 April 2021. Atas perbuatan tersebut, Picandi disebut mendapat keuntungan sebesar Rp 2,2 miliar.

“Sejak 18 Desember 2020 sampai dengan 27 April 2021, Terdakwa telah memerintahkan para karyawan PT Kimia Farma Diagnostika sebagaimana tersebut di atas untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa Swab Dakron dan Tabung Antigen bekas, kurang lebih sebanyak 100 orang per harinya. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, ia memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp 2.236.640.000 (Rp 2,2 miliar)” ucap jaksa.

Picandi ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan daur ulang alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu. Picandi diketahui merupakan warga Lubuklinggau, Sumsel.

Dalam kasus ini, Picandi diduga berperan sebagai penanggung jawab laboratorium dan yang menyuruh melakukan penggunaan cotton buds swab antigen bekas. Belakangan diketahui, dia memiliki sebuah rumah mewah yang sedang dibangun di Lubuklinggau.

“Dari hasil pemeriksaan dari saksi-saksi bahwa kegiatan penggunaan cotton buds swab antigen bekas tersebut mulai dilakukan oleh karyawan dari Laboratorium Kimia Farma yang berlokasi di Jalan RA Kartini No 1 Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumut, dilakukan sejak 17 Desember 2020 dan diperuntukkan buat swab di Bandara Kualanamu Internasional Airport,” ucap Kapolda Sumut Irjen Panca Putra dalam konferensi pers di Medan, Kamis (29/4).

Polisi memperkirakan dalam sehari ada 250 orang melakukan tes antigen di laboratorium yang dikelola oleh Kimia Farma di Kualanamu. Setengahnya diduga menjadi korban penggunaan alat tes antigen bekas.

“Kita masih terus dalami. Yang jelas satu hari ada kurang-lebih 100-150 dan 200 penumpang yang melakukan tes swab ini. Paling kalau kita hitung 100 saja setiap hari, kalau 3 bulan saja sudah 90 kali 100, udah 9.000 orang,” ujar Panca.

( Sumber : Tuntutan 20 Tahun Bui Eks Manajer Kimia Farma Terdakwa Tes Antigen Bekas )

Jakarta (VLF) – Direktur Pengembangan Sarana Jaya, Indra Sukmono Arharrys, hari ini bersaksi di sidang kasus korupsi terkait lahan rumah DP Rp 0 di Munjul, Jakarta Timur. Selain Indra, ada dua orang yang juga akan bersaksi hari ini.

Dua orang itu adalah Yurisca, notaris dari PT Adonara Propertindo, dan Harbandiono, yang juga pegawai PD Sarana Jaya.

“Saksi-saksi kasus Munjul untuk terdakwa Yoory Corneles dan Anja Runtuwene dkk adalah Yurisca (notaris), Harbandiono (Sarana Jaya), Indra Sukmono Arharrys (Direktur Sarana Jaya),” kata jaksa KPK Takdir Suhan kepada wartawan, Kamis (16/12/2021).

Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus. Rencananya sidang dimulai pukul 10.00 WIB.

Dalam sidang ini, Yoory Corneles didakwa memperkaya diri sendiri dan merugikan negara Rp 152 miliar. Jaksa menyebut Yoory melakukan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

“Terdakwa Yoory Corneles bersama-sama Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Rudy Hartono Iskandar, dan korporasi PT Adonara Propertindo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik (beneficial owner) korporasi PT Adonara Propertindo sebesar Rp 152.565.440.000 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 152.565.440.000,” kata jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (14/10).

Atas dasar itu, Yoory Corneles didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Direktur Sarana Jaya Jadi Saksi Sidang Kasus Lahan Rumah DP Rp 0 Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pasal 293 KUHP tentang Pencabulan Anak dapat diadukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Sebelumnya, pengaduan hanya bisa dilakukan oleh korban.

Pasal 293 ayat 1 dan 2 berbunyi:

1. Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang dikenai kejahatan itu.

“Menyatakan ketentuan norma Pasal 293 ayat 2 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali atau kuasanya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan channel YouTube, Rabu (15/12/2021).

MK beralasan, syarat pengaduan oleh korban menjadi dilema, yaitu setiap korban termasuk keluarga korban, menghendaki adanya laporan. Di sisi lain, pidana yang dimaksud Pasal 293 ayat 2 adalah tindak pidana yang serius dan tidak dapat dibenarkan. Baik dari sisi agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

“Maka ketiadaan pelaporan dari korban anak di bawah umur tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengungkap peristiwa pidana tersebut,” papar hakim MK Saldi Isra.

Sebagaimana diketahui, permohonan judicial review itu diajukan Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga. Menurutnya, dalam pasal a quo, pelaporan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menjadi korban perbuatan cabul itu artinya merupakan delik aduan absolut.

“Delik aduan absolut dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP tersebutlah yang menjadi penghambat korban dapat menuntut hak-haknya secara hukum untuk menjerat pelaku. Karena orang lain yang bukan menjadi korban perbuatan cabul tidak dapat melaporkan ke pihak berwajib,” ujar pemohon.

Menurut pemohon, permasalahan yang timbul dalam Pasal 293 KUHP bukan hanya terkait dengan penuntutan hanya dapat dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan tersebut. Selain itu, Pasal 293 KUHP tidak jelas memberikan pernyataan umur berapa yang dimaksud dalam kategori belum dewasa.

“Sangat aneh bila dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP ketentuan untuk melaporkan terjadinya perbuatan cabul, yang melaporkan harus korban sebagai bentuk delik aduan absolut. Ini sangat berbeda dengan pasal yang mengatur serupa tentang percabulan seperti Pasal 291, Pasal 292, Pasal 294 KUHP, di mana dalam pasal-pasal tersebut merupakan delik biasa bukan delik aduan. Sudah sangat tepat dikatakan delik aduan yang tercantum dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP bertentangan dengan kepentingan korban sendiri dan seharusnya sebagai bentuk delik biasa,” beber pemohon.

( Sumber : MK: Pasal Pencabulan Anak di KUHP Bisa Diadukan oleh Ortu/Kuasa )

Jakarta (VLF) – Stella Monica Hendrawan kini bisa bernafas lega. Tangis bahagia Stella pecah usai divonis bebas oleh hakim pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Hakim menilai Stella tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik klinik kecantikan di Surabaya.

“Membebaskan Stella Monica Hendrawan dari dakwaan umum. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kedudukan harkat martabatnya,” kata Ketua Hakim Supriyadi saat membacakan amar putusan di ruang Candra PN Surabaya, Selasa (14/12/2021).

1. Dituntut Gegara Curhat di Medsos
Kasus Stella ini bermula gegara curhatannya pada Desember 2019. Saat itu, dia mengeluhkan layanan Klinik L’VIORS yang tak sesuai harapannya melalui postingan di media sosial, Instagram.

Tak terima dengan postingan Stella, pihak L’VIORS kemudian mengirim somasi pada 21 Januari 2020. Dalam somasinya, Stella harus melakukan permintaan maaf di media massa setengah halaman dalam tiga kali penerbitan.

Namun permintaan itu, dianggap terlalu berat oleh Stella karena butuh dana yang besar. Stella sendiri telah berinisiatif mengunggah video permintaan maaf di media sosial. Namun pihak L’VIORS meminta menghapusnya.

Dianggap tidak merespon somasi, pada tanggal 7 Oktober 2020, tim Siber Ditreskrimsus Polda Jatim kemudian menetapkan Stella sebagai tersangka. Berkas Stella kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan mulai menjalani sidang pada 22 April 2021.

Dalam sidang perdananya itu, Stella didakwa melanggar Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 Ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan kemudian pada sidang tuntutan 21 Oktober, jaksa menuntut 1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta.

2. Stella Didukung Ribuan Petisi

Ribuan orang menandatangani petisi ‘Stella Monica Tak Bersalah, Stop Pidanakan Konsumen’. Petisi itu muncul usai Stella dituntut 1 tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider 2 bulan oleh jaksa. Stella dinilai telah mencemarkan nama baik Klinik L’VIORS Surabaya.

Petisi itu ditulis oleh Eni, ibu Stella dan diinisiasi oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net).

“Nama saya Ibu Eni, ibu dari Stella Monica. Belum lama ini, anak perempuan saya dituntut ibu Jaksa Rista Erna Soelistiowati SH dan ibu Farida Hariani SH MH dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 10 juta, subsider 2 bulan penjara karena diduga mencemarkan nama baik klinik kecantikan ternama di Surabaya,” tulis Eni dalam petisi dikutip detikcom, Senin (1/11/2021).

“Terus terang saya sedih. Ibu mana yang tega melihat wajah anaknya hancur dan menjadi omongan orang-orang, lalu kini duduk jadi terdakwa di kursi pesakitan?,” Imbuh Eni.

3. Stella Sempat Alami Gangguan Psikis

Dalam sidang pembelaannya pada tanggal 28 Oktober, Stella mengaku telah mengalami gangguan psikis dan berobat ke psikiater akibat kasus yang menjeratnya. Ia juga harus kehilangan pekerjaannya karena harus bolak-balik mengikuti sidang secara langsung.

Tak hanya itu, Stella juga mengaku jika wajahnya ‘hancur’. Hal ini ia ketahui setelah pindah ke klinik dan dokter yang baru. Pengakuan Stella itu dibeberkan dalam pembelaannya di Pengadilan Negeri Surabaya pada 28 Oktober 2021 lalu.

“Sebelum pindah, saya sempat rehat sekitar 2 bulanan karena stress akan kondisi wajah saya yang sudah menyerupai monster buruk rupa sampai saya merasa siap untuk berobat kembali,” papar Stella, Senin (1/11/2021).

“Di klinik yang baru dengan dokter yang baru, wajah saya dicek dan dokter tersebut mendiagnosa bahwa wajah saya ini pembuluh darahnya sudah melebar kemana-mana sangat berantakan pula, kulit saya sangat tipis bahkan pori-pori saya sangat besar yang penyebab utamanya adalah ketergantungan cream racikan dokter dan mungkin adanya indikasi kesalahan dalam penindakan wajah. Karena sangat tidak masuk akal bila sudah dilakukan tindakan laser untuk bekas jerawat tetapi malah muncul jerawat-jerawat baru yang lebih parah dan ganas,” imbuhnya.

4. Klinik Kecantikan Buka Suara

Klinik L’viors Surabaya buka suara terkait kasus pencemaran nama baik yang menjerat Stella Monica Hendrawan. L’viors menegaskan, apa yang disampaikan Stella di persidangan dan ke media tidak benar.

Medical Director L’viors, dr Irene Christilia Lee mengaku sepakat dengan hak konsumen membela diri. Namun pihaknya juga berhak membela diri jika mendapatkan fitnah atau tuduhan, yang tidak berdasar dari Stella.

“Konsumen itu berhak membela diri. Itu saya setuju. Tapi kami sebagai bagian dari L’viors, kami ditindas seperti ini, kami ini kan makan dari L’viors juga kan. Kelangsungan hidup kami juga dari L’viors,” ujar Irene kepada detikcom, Rabu (3/11/2021).

“Ya kita juga berhak membela diri kita. Masak sih kita difitnah kita diam saja. Untuk masyarakat sebenarnya kita gak mau buka. Sudah lah angin lalu lewat saja. Tapi semakin ke sini pemberitaannya semakin gak karu-karuan. Akhirnya kita ya memakai hak bicara kita untuk membela kita sendiri,” imbuhnya.

5. Stella Dinyatakan Bebas

Setelah dinyatakan bebas, Stella langsung dipeluk ibunya yang juga hadir. Suasana haru bercampur bahagia pun terjadi di sini.

“Puji Tuhan saya dinyatakan bebas. Dan terima kasih hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah menyatakan saya sudah tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik ataupun penghinaan kepada Klinik L’Viors,” ucap Stella.

Hampir 2 tahun Stella harus menghadapi kasus yang menjeratnya itu. Usai dinyatakan bebas, Stella terus menangis kemudian keluar ruang sidang dan menemui massa pendukungnya di luar PN Surabaya. Mereka sengaja hadir untuk mendampingi Stella saat sidang dengan agenda pembacaan vonis sejak siang.

Di atas mobil komando, Stella mengaku bersyukur bisa lolos dari kasus kriminalisasi yang dihadapi. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya dan majelis hakim PN Surabaya yang telah berlaku adil kepada dirinya.

“Terima kasih teman-teman semua, saya percaya bahwa hakim mempunyai hati nurani dan keadilan untuk saya dan dikriminalisasi sudah hampir dua tahun oleh Klinik L’Viors,” ujar Stella saat memberikan sambutan kepada pendukungnya.

( Sumber : 5 Fakta Kasus Stella di Kasus Pencemaran Nama Baik Klinik Kecantikan Kini Bebas )

Jakarta (VLF) – Dugaan adanya penyelewengan dana bantuan oleh Herry Wirawan tercium. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Asep Mulyana bakal mengusut hal tersebut.

“Sesuai prinsip hukum pidana, kami akan menginformasikan dalam satu penanganan terpadu,” ujar Asep di kantornya, Jalan Naripan, Kota Bandung, Rabu (15/12/2021).

Soal penanganan di luar tindak pidana yang dilakukan Herry ini, sambung Asep, akan ada pada saat acara tuntutan pidana (requisitor). Hal itu akan dibacakan pada saat pembacaan tuntutan.

“Tentu nanti pada saat requisitor. Tentu kami akan akomodir semua tidak hanya kekerasan seksual, tapi fisik dan ekonomi,” tutur dia.

“Intinya percayakan kepada kami,” kata Asep menegaskan.

Fakta praktik eksploitasi ekonomi ini muncul dari penelusuran LPSK. Pemimpin pesantren Tahfidz Madani ini mengeksploitasi anak yang lahir dari santriwati atau korban untuk modus meminta sumbangan.

“Fakta persidangan mengungkap bahwa anak-anak yang dilahirkan para korban diakui sebagai anak yatim piatu dan dijadikan alat oleh pelaku untuk meminta dana kepada sejumlah pihak,” ujar Wakil Ketua LPSK RI Livia Istania DF Iskandar dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (9/12).

Livia mengungkapkan, dana Program Indonesia Pintar (PIP) milik korban juga diambil pelaku. Salah satu saksi memberikan keterangan bahwa ponpes mendapatkan dana BOS yang penggunaannya tidak jelas.

“Serta para korban dipaksa dan dipekerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren di daerah Cibiru,” katanya.

( Sumber : Kajati Jabar Usut Praktik Eksploitasi Ekonomi Kasus Herry Wirawan )

Jakarta (VLF) –  Dua mantas kades di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jajang Ruhiyat (eks Kades Cikole) dan Maman Suryaman (eks Kades Cibogo), didakwa melakukan dugaan korupsi pemindahtanganan aset lahan milik desa. Perbuatan dua eks kades itu mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 50 miliar.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, pada Rabu (15/12/2031). Jajang bersama Maman melakukan pemindahan terhadap lahan yang berada di blok lapang persik 57 Desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara,” ucap jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dalam petikan surat dakwaan yang diterima.

Pemindahan itu dilakukan dengan cara terdakwa membuat salinan C yang ditandatangani oleh terdakwa atas nama wajib pajak Martadidjaja.

“Sehingga menimbulkan hak atas kepemilikan tanah yang semula tanah kas desa Cikole menjadi Martadidjaja,” tuturnya.

JPU menuturkan beberapa bagian tanah tersebut pun dijual ke berbagai pihak. Bahkan Jajang bertindak sebagai saksi.

Jaksa menuturkan, terhadap surat keputusan Kepala Desa Cikole nomor 145/sk.53/Pem/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang penghapusan aset inventaris milik desa tersebut selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada warga masyarakat desa yang mendiami tanah kas desa tersebut menyatakan bahwa tanah di blok lapang persil 57 adalah milik Martadidjaja. .

“Terdakwa Jajang Ruhiyat juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat yang menerangkan bahwa blok lapang persil 57 milik Martadidjaja,” kata jaksa.

Perbuatan terdakwa Jajang ini, menurut jaksa, dianggap telah memperkaya diri sendiri dengan jumlah Rp 1 miliar. Sementara berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara atas perbuatan ini berdasarkan penghitungan inspektorat Kabupaten Bandung Barat senilai Rp 50.696.000.000.

Dalam perkara ini, Jajang dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama.

Dia juga dijerat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kedua.

( Sumber : Dua Eks Kades di Lembang Didakwa Korupsi Rp 50 M )

Jakarta (VLF) – Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dituntut mati dalam kasus korupsi ASABRI. Relawan Jokowi Mania (JoMan) menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan apresiasi.

“Harus dilakukan untuk meminimalisasi ancaman korupsi sistemik di masa depan. Ancaman hukuman mati akan menggentarkan pelaku korupsi bencana, alkes, atau PCR,” kata Ketum JoMan Imanuel Ebenezer yang bertemu Jaksa Agung, Selasa (14/12/2021).

Soal kasus korupsi ASABRI, Noel mengatakan kerugian negara mencapai triliunan rupiah itu memang sangat merugikan. Dia mendukung jaksa yang menuntut Heru Hidayat hukuman mati.

“Eksekusi mati paling tepat. Pelaku korupsi di atas Rp 50 miliar harus vonis mati, apalagi ini triliunan,” katanya.

Noel kemudian berbicara soal pangan dan alat kesehatan. Menurutnya, hukuman mati juga perlu diterapkan bagi pelaku korupsi di bidang ini.

“Eksekusi mati paling tepat. Pelaku korupsi di atas Rp 50 miliar harus vonis mati, apalagi ini triliunan,” katanya.

Noel kemudian berbicara soal pangan dan alat kesehatan. Menurutnya, hukuman mati juga perlu diterapkan bagi pelaku korupsi di bidang ini.

“Polisi dan KPK harus menyidik kasus korupsi bencana dan juga mafia pangan yang per hari ini merangkak naik. Jangan ragu, Presiden dan rakyat juga konstitusi ada di belakang kalian. Ini kejahatan yang luar biasa,” kata Noel.

Noel kemudian menyebut nama KPK. KPK, lanjut Noel, harus lebih progresif menangani kasus kasus korupsi. “Harusnya sudah ada yang disidik. Sepertinya sampai hari ini masih belum yang dibawa ke pengadilan tipikor,” tegas Noel.

Tuntutan Mati Heru Hidayat
Heru Hidayat diyakini jaksa bersalah melakukan korupsi bersama mantan Dirut ASABRI Adam Damiri dan Sonny Widjaja dkk hingga merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun. Heru juga diyakini jaksa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Menghukum Terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati,” kata jaksa Pengadilan Tipikor Jakarta.

Heru Hidayat sebelumnya sudah dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus korupsi asuransi Jiwasraya. Korupsi ini merugikan negara Rp 16 triliun.

“Terdakwa Heru Hidayat juga merupakan terpidana seumur hidup dalam perkara korupsi pengelolaan investasi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara Rp 16.807.283.375.000 (triliun),” ungkap jaksa.

Tuntutan hukuman mati ASABRI diajukan karena jaksa menilai perbuatan Heru Hidayat termasuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Artinya, perilaku korupsi Heru Hidayat berbahaya bagi bangsa dan martabat bangsa.

“Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan extraordinary crime, yang artinya perilaku korupsi sangat berbahaya bagi integritas negara dan martabat bangsa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas KKN, akibat yang ditimbulkan Terdakwa adalah sebesar Rp 12.643.400.946.226 (triliun), sedangkan aset Terdakwa hanya Rp 2.434.538.383.853 (triliun),” kata jaksa.

Sementara itu, menurut pengacara Heru Hidayat, tuntutan tersebut berlebihan.

“Tuntutan mati jelas adalah tuntutan yang berlebihan dan menyalahi aturan. Sebab, hukuman mati dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 2 ayat 2, sedangkan dalam dakwaan Heru Hidayat, JPU tidak menyertakan Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dalam dakwaannya,” kata pengacara Heru, HBH Kresna Hutauruk.

( Sumber : Bertemu Jaksa Agung, Relawan JoMan Beri Jempol Tuntutan Mati Heru Hidayat )

Jakarta (VLF) – Kajati Jawa Barat Asep N Mulyana memastikan proses penanganan perkara Herry Wirawan memerkosa 12 santriwati berjalan profesional. Asep turun langsung sebagai jaksa penuntut umum (JPU) saat proses persidangan kasus tersebut.

“Insyaallah saya akan turun langsung dalam persidangan nanti untuk mengawal kasus ini,” ucap Asep usai rapat koordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga di kantor Kejati Jabar, Jalan Naripan, Kota Bandung, Selasa (14/12/2021).

Selain itu, kata Asep, persidangan juga bakal dikebut. Sidang umumnya digelar satu kali sepekan, kini akan digelar dua kali dalam sepekan.

“Saat ini proses penanganan perkara sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, tahapannya adalah saksi-saksi. Sebagai bukti dan komitmen kami untuk mempercepat kasus ini, kami melaksanakan sidang dua kali seminggu, berbeda dengan perkara lain yang hanya seminggu satu kali,” ujar dia.

Dalam perkara ini, Asep mengatakan penanganan dugaan-dugaan lain seperti adanya penyelewengan dana hingga pelanggaran lain yang dilakukan oleh Herry Wirawan. “Sesuai prinsip hukum pidana, kami akan menginformasikan dalam satu penanganan terpadu, tentu nanti pada saat rekusitor, akan kami akomodir semua itu. Tidak hanya menyangkut kekerasan seksual, tapi fisik dan ekonomi. Intinya, percayakan kepada kami,” tutut Asep.

Sekadar diketahui, Herry Wirawan disidangkan atas kasus pemerkosaan 12 santriwati di Kota Bandung. Bahkan, beberapa orang santriwati hamil dan melahirkan anak.

( Sumber : Kajati Jabar Turun Tangan Kawal Sidang Herry Wirawan )