Jakarta (VLF) – Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengajak seorang saksi sidang untuk bersumpah mubahalah karena tak terima atas pernyataan saksi pernah bertemu dengannya. KPK menegaskan bahwa sumpah tersebut tidak dikenal pada sistem hukum pidana.

“Tentu Terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut, akan tetapi sumpah mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (14/12/2021).

Ali mengatakan keterangan Saksi Agus Susanto pada persidangan kemarin merupakan keterangan yang diketahui. Saksi pun sudah bersumpah di depan majelis hakim.

“Apa yang Saksi sampaikan itulah yang ia ketahui, terlebih Saksi juga sudah disumpah di hadapan majelis hakim,” ujar Ali.

Selanjutnya, menurut Ali, KPK yakin atas alat bukti terkait perbuatan dugaan korupsi yang dilakukan Azis.

“Kami sangat yakin dengan alat bukti atas dugaan perbuatan Terdakwa,” katanya.

“Tim jaksa KPK akan membuktikan dakwaannya dengan kembali menghadirkan para saksi lainnya pada persidangan berikutnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Azis Syamsuddin mengajak saksi di sidang lanjutan bernama Agus Susanto bersumpah mubahalah. Sumpah itu dilontarkan Azis saat dia keberatan atas pernyataan Agus Susanto bahwa dia mengaku pernah bertemu dengan Azis Syamsuddin.

Dalam persidangan ini, Agus mengaku pernah bertemu dengan Azis Syamsuddin di rumah dinas Azis. Saat itu Agus bertemu dengan Azis untuk mengambil sertifikat.

“Saya diperintah Robin ambil sertifikat, tapi tunggu ajudan dulu. Terus Robin bilang saya harus masuk ke dalam, temui Azis. Saat sudah sampai rumah Azis, Azis bilang ‘Suruhan Robin ya? Saya jawab ‘siap’, terus setelah dapat sertipikat dari Azis, saya sampaikan sertipikat ke Om Ale (Maskur Husain),” kata Agus Susanto saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (13/12).

Azis, yang duduk di kursi terdakwa, pun mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Agus Susantoso, yang menjelaskan tentang pertemuan Agus dengan Azis. Azis pun menyatakan keberatan atas pernyataan Agus itu.

“BAP poin 6 d Saudara menyatakan bahwa sekitar tanggal 6 April 2021 Saudara datang ke tempat saya, menemui saya, kemudian mengambil sertipikat, dan di dalam pernyataan Saudara ini di baris keenam dari bawah Anda menyampaikan bahwa saya sudah menunggu Anda. Apa benar?” tanya Azis ke Agus Susanto dan diamini Agus.

Azis menyatakan keberatan atas pernyataan Agus di sidang dan di BAP. Dia pun mengajak Agus bersumpah mubahalah.

“Benar? Yakin Anda? Anda bersedia bersumpah bersama-sama mubahalah?” kata Azis.

“Saya berani bersumpah karena dasar perintah Pak Robin bahwa Pak Azis menunggu,” timpal Agus.

“Saya nggak bertanya perintah Pak Robin, Anda di dalam berita acara ini menyampaikan bahwa saya sudah menunggu Anda di teras. Saya mengajak Saudara sumpah mubahalah antara saya dan Anda,” tegas Azis dengan suara agak meninggi.

“Faktanya memang di teras,” jawab Agus.

( Sumber : KPK Tegaskan Sumpah Mubahalah Azis Syamsuddin di Luar Sistem Hukum )

Jakarta (VLF) – Terdakwa kasus takjil sianida yang menewaskan seorang bocah di Bantul Nani Aprilliani Nurjaman (25) akhirnya divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bantul.

Sejumlah fakta pun muncul:

Nani dihukum 16 tahun bui
Majelis hakim di PN Bantul yang diketuai Aminuddin menilai Nani Aprilliani Nurjaman alias Tika binti Maman Sarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun,” demikian putusan majelis hakim.

2 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU
Vonis tersebut dua tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Sulisyadi, Meladissa Arwasari, Nur Hadi Yutama dan Ahmad Ali Fikri Pandela. JPU sebelumnya menuntut Nani dengan 18 tahun penjara.

Vonis 16 tahun setelah 16 kali persidangan
Merujuk https://sipp.pn-bantul.go.id/index.php/detil_perkara Nani menjalani sidang perdana di tanggal 16 September 2021. Selain itu, hingga saat ini Nani telah menjalani 16 persidangan hingga akhirnya divonis 16 tahun penjara oleh majelis hakim PN Bantul.

Nani minta HP dikembalikan: ada catatan piutang
Saat diberi kesempatan untuk menanggapi putusan, Nani justru memohon kepada hakim untuk mengembalikan barang bukti berupa satu unit smartphone miliknya. Mengingat smartphone yang berisi data utang piutang itu harus dimusnahkan.

Terkait hal tersebut, majelis hakim menolaknya. Mengingat dalam kasus tersebut, smartphone merupakan alat dan sarana kejahatan yang dilakukan Nani.

Kuasa hukum Nani: banding!
Tim penasihat hukum terdakwa kasus takjil sianida yang menewaskan seorang bocah di Bantul Nani Aprilliani Nurjaman (25) mengajukan banding terkait putusan 16 tahun penjara tehadap kliennya. Hal itu karena tuntutan pasal 340 KUHP memberatkan hukuman Nani.

“Setelah dari pembicaraan tim kuasa hukum Nani Aprilliani Nurjaman kami ajukan banding,” kata salah satu dari tim kuasa hukum Nani yaitu R. Anwar Ary Widodo saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (13/12).

JPU tidak akan banding
“Jaksa itu tidak ada kewajiban kami untuk banding. Jadi kami bisa menerima,” ujar Ketua tim JPU kasus Nani sianida Sulisyadi, Senin (13/12).

Kendati demikian, pihaknya akan mengajukan banding jika pihak Nani melakukan banding. Untuk itu, kepala seksi (Kasie) pidana umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Bantul ini mengaku langkah selanjutnya melihat apa yang dilakukan pihak Nani.

Orang tua korban menilai hukuman untuk Nani terlalu ringan
Bandiman, orang tua Naba Faiz Prasetya (10) yang tewas akibat konsumsi takjil salah kirim Nani Aprilliani Nurjaman (25) mengaku kurang puas dengan putusan majelis hukum. Namun Bandiman, orangtua Naba, mengaku harus ikhlas dengan putusan tersebut.

“Saya sebagai wali korban ya cuma menghormati putusan hakim, kalau ditanya masalah puas dan tidaknya tentu saja kita tidak puas,” ucap Bandiman saat ditemui di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, Senin (13/12/).

Ketidakpuasan tersebut, kata Bandiman, karena telah merampas kebahagiaannya memiliki anak laki-laki. Namun kembali lagi Bandiman menghormati keputusan Majelis Hakim.

“Karena telah merampas kebahagiaan dan harapan saya. Tapi semua itu saya serahkan kepada putusan hakim,” ucapnya.

( Sumber : Nani Sianida Dihukum 16 Tahun, Ini 7 Fakta Seputar Jatuhnya Vonis )

Jakarta (VLF) – Saksi bernama Agus Susanto mengaku pernah mengantarkan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin ke rumah dinas Azis Syamsuddin. Agus menyebut usai dari rumah Azis, Robin membawa uang dolar.

Agus merupakan teman AKP Robin. Dia mengaku kenal dengan Robin sejak 2018.

Awalnya, Agus menceritakan dia mengantarkan Robin ke rumah Azis pada 5 Agustus 2021. Kemudian, sesampainya di sana, Agus mengaku hanya menunggu di mobil dan Robin masuk ke rumah dinas setelah dari sana Robin membawa uang dolar. Saat itu, Robin, kata Agus, mengatakan kalau uang itu didapat dari rumah Azis.

“(Robin bilang) Ini yang didapat dari dalam rumah tadi ‘ini hasil kerja’,” kata Agus menirukan ucapan Robin.

Agus mengaku tidak tahu jumlah uang itu. Setelah uang di tangan Robin, kemudian Robib membagi-bagi uang itu salah satunya sebagian uang diserahkan ke Maskur Husain.

“Jadi ada pemisahan uang dalam perjalanan itu, ada tiga bagian yang dipisah. Terus kita langsung ke kantor pengadilan ini (PN Jakpus) memberikan ke salah satu orang ini yang kita katakan Om Ale (Maskur Husain) di parkiran basement bawah,” jelas Agus.

Agus menyebut Robin saat itu memberikan uang itu ke Maskur Husain di PN Jakpus. Setelah dari pengadilan, uang dolar itu ditukarkan ke money changer.

Amankan Nama Azis di Sidang
Lebih lanjut, Agus mengaku setelah dari pengadilan mendengar Robin berbicara dengan seseorang yang tidak dikenal melalui telepon. Dalam percakapan itu, Robin menyatakan siap mengamankan sidang KPK.

“Ada komunikasi pak Robin dengan yang saya tidak kenal, untuk pada saat itu mengatakan aman pada saat persidangan untuk tidak disebut namanya pada persidangan,” kata Agus.

“(Robin bilang) ‘pokoknya aman bang, nama Abang tidak akan disebut dalam persidangan’,” lanjut Agus.

Dalam kesaksiannya, Agus tidak menyebut siapa sosok yang hendak diamankan namanya di sidang oleh Robin. Namun, dalam BAP Agus yang dibacakan jaksa, orang itu adalah Azis Syamsuddin.

“Dalam BAP: Robin sampaikan ke saya terdakwa (Azis Syamsuddin) meminta Robin, saat itu saya tidak mengerti kemudian saya sering dapat penjelasan dari rRbin bahwa dia diminta membantu Azis Syamsuddin di KPK karena dalam berita nasional nama Azis Syamsuddin sering disebut-sebut di sidang KPK. Benar pernyataan saudara?” tanya jaksa KPK menegaskan.

BAP itu diamini Agus Susanto. Namun, dia tidak mengetahui sidang itu terkait perkara apa.

Dalam sidang ini, Azis duduk sebagai terdakwa. Dia didakwa memberi suap ke mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin sekitar Rp 3,6 miliar.

Jaksa mengatakan Azis memberi suap itu dengan maksud agar AKP Robin selaku penyidik KPK saat itu mengurus kasus yang melibatkan namanya dan Aliza Gunado. Azis disebut jaksa memberi suap agar dia dan Aliza Gunado tidak menjadi tersangka KPK.

Azis didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Saksi Tirukan Ucapan Eks Penyidik KPK Usai dari Rumah Azis: Nama Abang Aman )

Jakarta (VLF) – Kasus pemerkosaan 12 santriwati oleh Herry Wirawan (36) di Kota Bandung baru terungkap setelah masuk proses persidangan. Warganet pun menyoroti hal tersebut dengan menanyakan ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK).

Berkaitan hal tersebut, Emil –sapaan RK– menyampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Emil menegaskan soal rilis kasus pemerkosaan santriwati itu merupakan kewenangan polisi.

“Kalau nanya saya, salah alamat. Kewenangan rilis atau tidak ada di pihak kepolisian. Sudah saya jawab, bahwa dalam hukum pidana anak. Kewenangan merilis berita ada di kepolisian,” kata Emil di Balai Kota Bandung, Senin (13/12/2021).

Emil pun menyamakan kasus ini seperti kasus pemerkosaan yang dilakukan Reynhard Sinaga di Inggris yang baru rilis setelah masuk ke meja hijau. “Ingat nggak kasus Reynhard Sinaga yang di Inggris? Kan diumumkannya setelah diketok palu, apakah media tahu? Karena biasanya soal pelecehan seksual korbannya harus dipanggil ke pengadilan, jadi saksi, difoto, sekarang ada beberapa anak jadi resah lagi,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Reynhard Sinaga dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah dalam 159 kasus perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 korban pria. Pemerkosaan itu dilakukan dalam rentang waktu 2,5 tahun, sejak 1 Januari 2015 sampai 2 Juni 2017. Vonis itu dijatuhkan kepada Reynhard pada Januari 2020.

Emil menilai beberapa pihak yang menyentil dirinya soal kasus Herry Wirawan di medsos bermuatan politik. “Terjadi salah-salah tafsir seperti yang saya posting, menurut saya ada unsur politik ya. Enggak masalah orang seperti saya meluruskan, biar masyarakat menilai sendiri,” tuturnya.

Selain itu, Emil menegaskan, soal izin pesantren ada di ranah Kementerian Agama. “Kemudian ingat juga oleh media ya, yang namanya izin pesantren, pengawasan pesantren, penutupan pesantren itu kewenangan Kementerian Agama,” kata Emil

Polda Jabar Sengaja Tak Ekspose Kasus Santri Diperkosa
Sebelumnya, Polda Jabar sudah buka suara berkaitan kasus Herry Wirawan memerkosa 12 santriwati di Kota Bandung yang tidak diekspose pihaknya.

“Kemarin itu kita tidak merilis ke media dan mengekspose ke media karena menyangkut dampak psikologis dan sosial yang menjadi korban. Kasihan kan mereka itu,” ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago saat dihubungi, Kamis (9/12).

Kendati demikian, kata Erdi, kasus tersebut tetap ditangani oleh penyidik. Kasus itu sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan saat ini sudah masuk agenda persidangan.

“Tapi kita tetap menuntaskan kasus yang dilaporkan kepada kita dan faktanya memang sudah berkas dan tersangka sudah diterima ke kejaksaan dan sekarang sudah disidangkan,” ucapnya.

Erdi menuturkan Polda Jabar memang menerima laporan kasus tersebut. Kasus Herry Wirawan itu dilaporkan pada Mei 2021.

( Sumber : Kasus Herry Wirawan Terungkap di Sidang, RK Samakan dengan Reynhard Sinaga )

Jakarta (VLF) – Polisi mengungkap Bobby Joseph juga menjadi perantara dalam peredaran narkotika sintetis jenis gorilla. Atas hal ini Bobby Joseph terancam hukuman 20 tahun penjara.

“Terhadap tindak pidana yang dilakukan penyidik dari Satnarkoba Polres Tangsel sudah menerapkan pasal yang disangkakan berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal 114 dan/atau Pasal 112 dan subsider Pasal 127 ayat (1) dengan ancaman hukuman antara 4 tahun sampai 20 tahun penjara,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan di Polres Tangsel, Senin (13/12/2021).

Zulpan menyebutkan Bobby Joseph diduga menjadi perantara kasus narkoba. Hal ini terbukti dari rekam digitalnya.

“Berdasarkan pemeriksaan juga yang bersangkutan menjadi perantara dalam pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorilla,” ujar Zulpan.

Punya Akun Khusus Tampung Pemesan
Zulpan mengatakan pihaknya memiliki bukti jejak digital Bobby Joseph menjadi perantara untuk pemesan gorilla.

“Yang bersangkutan sudah diketahui berdasarkan rekam jejak digitalnya punya akun tersendiri dalam rangka menampung pesanan narkoba jenis sintetis atau gorilla kepada orang yang membutuhkan,” jelasnya.

Adapun pemesan itu adalah golongan tertentu.

“Kalangan tertentu, masih didalami, kita ada rekam jejak digital, namun kita belum akan sampaikan untuk saat ini,” kata Zulpan.

Alasan Pakai Narkoba
Polisi juga mengungkap alasan Bobby Joseph mengkonsumsi narkoba.

“Alasannya untuk menambah stamina, untuk fokus kerja seperti itu,” imbuhnya.

( Sumber : Diduga Jadi Pengedar, Bobby Joseph Terancam Hukuman 20 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Bupati Kuansing Nonaktif Andi Putra (AP) mengajukan permohonan praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Andi meminta PN Jaksel memerintahkan KPK menyatakan status tersangkanya tidak sah.

Sidang praperadilan itu akan digelar pada 20 Desember, pukul 10.00 WIB, dengan agenda pemanggilan terhadap termohon KPK. Sidang sebelumnya telah dibuka pada 29 November, tetapi ditunda.

“Agenda berikutnya panggilan kepada Termohon/KPK Senin tanggal 20 Desember 2021,” kata pejabat humas PN Jaksel, Haruno, saat dihubungi, Senin (13/12/2021).

Dalam petitumnya, Andi meminta agar hakim tunggal praperadilan PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilannya serta meminta hakim PN Jaksel menyatakan laporan kasus korupsi Nomor LKTPK 32/Lid.02.00/22/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 tidak berdasarkan hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, pemohon Andi meminta hakim menyatakan Sprindik dalam kasus dugaan korupsi tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, pemohon meminta agar penetapan tersangka, penahanan, penyitaan dinyatakan tidak sah dan meminta hakim meminta KPK membebaskan pemohon setelah putusan tersebut dibacakan.

“Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon,” demikian dikutip dari petitum pemohon yang dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel.

Diketahui, Andi Putra diduga menerima suap terkait perizinan perkebunan dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso sebesar Rp 700 juta. Suap itu diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) perusahaan milik Sudarso.

“Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) uang sebesar Rp 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (19/10).

Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan dicocokkan keterkaitannya dengan perkara ini dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka AP dkk,” katanya.

( Sumber : Bupati Kuansing Nonaktif Ajukan Praperadilan Lawan KPK )

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa satu kapal pinisi yang dirampas dari terpidana kasus Jiwasraya Heru Hidayat belum laku terjual.

Kapal dengan kode KLM Zaneta 231 GT 1005/LL9 Nomor 472/L milik Presiden PT Trada Alam Minera itu dilelang senilai Rp 7,4 miliar pada 25 November lalu. Hingga awal Desember ini kapal yang berada di Pelabuhan Bira, Tanah Beru, Bulukumba, Sulawesi Selatan masih belum ada peminatnya.

“Kalau kita lihat belakangan ini sitaan-sitaan dari Jiwasraya yang sebagaimana sudah dijual yaitu mobil-mobil oleh Kejaksaan Agung, ada juga yang belum dijual juga kapal tapi belum laku,” kata Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Purnama T. Sianturi dalam Bincang Bareng DJKN secara virtual, Jumat (10/12/2021).

Dia menjelaskan, jika barang rampasan tidak laku terjual maka ada beberapa opsi yang biasa dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan. Awalnya, lelang akan kembali dilakukan hingga beberapa kali.

“Rampasan Jiwasraya sudah dimohonkan lelang terhadap kapal tersebut. Tidak laku. Biasanya akan dilakukan lelang ulang, lelang ulang sampai beberapa kali menurut pertimbangan dari Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Kemudian jika masih tidak laku maka barang rampasan itu dapat dipertimbangkan untuk dihibahkan kepada pemerintah daerah. Syaratnya jika memang Pemda tersebut membutuhkan kapal.

“Kalau sekiranya tidak laku juga ada pintu lain, bisa saja misalnya kapal itu dipertimbangkan oleh Pemda cocok untuk Pemda gunakan, misalnya, maka terbuka pintu dilakukan hibah kepada Pemda yang membutuhkan,” tutur Purnama.

Selain kepada Pemda, kapal juga bisa dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga. Purnama menyebut, khusus untuk kapal ini bisa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau lembaga terkait.

“Kalau bukan hibah misalnya ada K/L yang membutuhkan, sering juga itu. Bisa saja KKP, atau lembaga pendidikan yang dinaungi oleh pemerintah membutuhkan kapal itu maka dapat saja dilakukan penetapan status penggunaan atas kapal tersebut,” kata dia.

“Tentu dengan cara bermohon kepada Kejaksaan Agung lalu Kejaksaan Agung akan memohonkan persetujuannya kepada pengelola barang dalam hal ini Kementerian Keuangan,” pungkas Purnama.

Sekedar informasi, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejagung Elan Suherlan menerangkan pelelangan kapal pinisi ini berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Asuransi Jiwasraya. Putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Elan mengatakan kapal pinisi yang dilelang ini merupakan buatan tahun 2019. Uang jaminan yang harus dibayar untuk mengikuti lelang sebesar Rp 2,5 miliar.

“Harga limit Rp 7.456.000.000. Uang jaminan Rp 2.500.000.000,” kata Elan.

( Sumber : Kapal Pinisi Terpidana Jiwasraya Rp 7,4 M Tak Kunjung Laku Dilelang )

Jakarta (VLF) – Hukuman Mark Sungkar (73) diperberat dari 1,5 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara. Tak hanya itu, Mark Sungkar bahkan diharuskan segera ditahan di rumah tahanan (rutan).

Perkara Mark Sungkar masuk ke pengadilan pada Maret 2021. Saat itu, dia didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri melalui dana pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional tahun anggaran 2018. Mark Sungkar juga didakwa membuat laporan keuangan fiktif.

Kasus Mark Sungkar ini berawal pada 29 November 2017, ketika Mark Sungkar selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia masa bakti 2015-2019, mengajukan proposal pengajuan dana. Pengajuan dana yang diminta Mark saat itu senilai Rp 5 miliar.

“Terdakwa Mark Sungkar bersama dengan saksi Sita Desavona, saksi Ricky Liyanto, saksi Wahyu Hidayat, saksi Luciana Wibowo, saksi Adhe Purnomo dan saksi Santi Asokamala, telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdapat bukti/dokumen fiktif berupa belanja akomodasi kegiatan di The Cipaku Garden Hotel Bandung Jawa barat sehingga bertentangan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047 Tahun 2017,” ujar jaksa Kejagung Nopriyadi saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (2/3/2021).

Didakwa Memperkaya Diri
Mark Sungkar disebut jaksa melakukan perbuatan itu saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia masa bakti 2015-2019. Jaksa mengatakan perbuatan Mark melanggar aturan Kemenpora terkait petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah guna program peningkatan prestasi olahraga nasional.

Jaksa juga mengatakan Mark Sungkar memakai dana sisa anggaran akomodasi kegiatan atlet triathlon di The Cipaku Garden Hotel Bandung. Mark juga disebut tidak menyerahkan laporan keuangan sesuai waktu yang ditentukan.

Jaksa juga mengatakan Mark Sungkar melakukan perbuatan memperkaya diri dan orang lain serta korporasi. Akibatnya, negara merugi senilai Rp 694,9 juta.

“Perbuatan mana telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa (Ketua Umum Cabang Olah Raga PPFTI) yaitu sebesar Rp 399.700.000, atau orang lain yaitu Andi Ameera Sayaka yaitu sebesar Rp 20.650.000, Wahyu Hidayat yaitu sebesar Rp 41.300.000, Eva Desiana yaitu sebesar Rp 41.300.000, Jauhari Johan yaitu sebesar Rp 41.300.000, atau suatu korporasi yaitu The Cipaku Garden Hotel (Luciana Wibowo) yaitu sebesar Rp 150.650.000,” tutur jaksa.

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp 694.900.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP atas dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan dari Kemenpora RI Kepada Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia (PPFTI) untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional tahun anggaran 2018,” lanjutnya.

Sempat Positif COVID-19 di Penjara
Mark Sungkar pernah terpapar COVID-19 saat menjadi tahanan di Polda Metro Jaya. Kala itu, dia pun dibantarkan ke RSPP Jakarta.

“Kemarin (Mark Sungkar) sudah dirujuk RS Kramat Jati, setelah itu datang dari JPU. Yang bersangkutan dibantarkan oleh JPU di RSPP,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021).

Mark Sungkar diperiksa swab PCR setelah merasa kurang sehat. Setelah di-swab PCR, Mark Sungkar dinyatakan positif dan pihak Polda Metro Jaya langsung berkoordinasi dengan JPU (jaksa penuntut umum).

Jadi Tahanan Kota
Mark Sungkar kemudian mengajukan untuk menjadi tahanan kota. Hakim pun lantas mengabulkan permohonan itu dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya alasan kemanusiaan.

“Dengan alasan kemanusiaan serta kemanfaatan hukum, akhirnya majelis hakim Yang Mulia dapat mengambil kebijakan hukum untuk dilakukan pengalihan status hukum terhadap tahanan terdakwa (Mark Sungkar) dari sebelumnya menjadi tahanan rutan kepada tahanan kota,” ujar pengacara Mark Sungkar, Fahri Bachmid kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Fahri mengatakan Mark Sungkar menjadi tahanan kota terhitung 5 Mei 2021. Selanjutnya, Mark akan menjalani hukuman sebagai tahanan kota dan tetap mengikuti persidangan seperti biasanya.

Adapun alasan hakim mengabulkan status tahanan kota antara lain Mark Sungkar sudah berusia 73 tahun dan kondisi kesehatan menurun serta sempat terkena COVID-19. Sikap Mark yang kooperatif juga salah satu alasan majelis hakim.

“Terdakwa Mark sungkar sangat kooperatif selama menjalani proses hukum selama ini, dan ada jaminan dari keluarga selama Mark Sungkar berada dalam status menjadi Tahanan Kota ke depan,” katanya.

Dituntut 2,5 Tahun Bui
Mark Sungkar dituntut 2,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan. Jaksa meyakini Mark Sungkar melakukan korupsi dan memperkaya diri melalui dana pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional tahun anggaran 2018.

“Terdakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf B UU Tipikor. Terdakwa dituntut 2 tahun dan 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara,” ujar humas Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono, saat dikonfirmasi, Kamis (1/7/2021).

Jaksa juga menuntut Mark Sungkar membayar uang pengganti Rp 694,9 juta. Mark diyakini jaksa bersalah melakukan perbuatan korupsi dengan membuat laporan keuangan fiktif.

“Dan ditambah pidana uang pengganti sebanyak Rp 694.900.000,” kata Bambang.

Divonis 1,5 Tahun Bui
Hakim kemudian memvonis Mark Sungkat 1,5 tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti bersalah merugikan negara.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Mark Sungkar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti dalam dakwaan subsider ,” ujar Ketua Majelis Hakim dalam sidang vonis Mark Sungkar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (9/7/2021) malam.

Tak hanya itu, Mark Sungkar juga didenda Rp 50 juta. Ia terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi melalui dana Pelatnas Triathlon tahun anggaran 2018.

“Menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, dipotong masa tahanan selama menjadi tahanan kota dan membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan menjalani penjara satu bulan, jika denda tidak dibayarkan,” lanjut hakim.

Selain itu, Mark Sungkar juga diminta untuk membayar kerugian negara. Tak tanggung-tanggung, nominalnya cukup besar yaitu Rp 694,9 juta.

Hakim meminta Mark Sungkar agar bisa menjalani hukumannya. Yaitu seperti ketika ia menjalani tahanan kota.

“Memerintahkan terdakwa menjalani sisa hukuman tetap menjadi tahanan kota,” imbuh hakim.

Jaksa Banding
Tak terima vonis Mark Sungkar lebih rendah, jaksa penuntut umum (JPU) pun mengajukan banding.

Vonis Diperberat
Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta kemudian memperberat hukuman Mark Sungkar (73) dari 1,5 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara. Selain itu, PT Jakarta memerintahkan Mark Sungkar segera kembali ditahan di Rutan, saat ini tahanan kota.

“Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Juli 2021 Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan mengenai pidana tambahan. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,” demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dilansir website-nya, Kamis (9/12/2021).

Duduk sebagai ketua majelis M Yusuf dengan anggota Haryono, Sugeng Hiyanto, Anthon Saragih, dan Margareta YUlie Bartin Setyaningsih. Majelis tinggi juga mewajibkan Mark Sungkar mengembalikan uang yang dikorupsi sebesar Rp 694 juta. Majelis juga mengubah status Mark dari tahanan kota menjadi tahanan rumah tahanan negara.

“Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara,” ujar majelis.

( Sumber : Jejak Kasus Mark Sungkar hingga Vonis Diperberat dan Ditahan di Rutan )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung, ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya untuk konsisten mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) setiap kali menangani kasus korupsi. Burhanuddin meminta pengusutan pencucian uang dilakukan dengan tuntas sehingga asset negara dapat diselamatkan.

“Optimalkan penyelamatan aset negara dengan cara konsisten dengan penerapan TPPU di setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi,” kata Burhanuddin dalam Penutupan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2021 secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung di Jakarta, dilansir Antara pada Kamis (9/12/2021).

Instruksi ini disebut sebagai langkah tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Hari Antikorupsi Sedunia, di mana Kejaksaan Agung didorong makin maksimal menerapkan dakwan TPPU di kasus korupsi dan memulihkan kerugian negara.

Tercatat, pasal pencucian uang telah diterapkan Kejaksaan Agung bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di kasus korupsi PT Asabri juga kasus pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energri (PDPDE) Gas Sumatera Selatan periode 2010-2019.

Di kasus Asabri, TPPU dikenakan kepada tiga terdakwa yaitu Benny Tjockrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo. Di kasus pembelian gas bumi, TPPU diterapkan kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin dan tiga terdakwa lainnya.

Di samping TPPU, Burhanuddin juga memerintahkan jajarannya mengoptimalkan sistem pencegahan korupsi. Hal ini bertujuan agar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) meningkat.

Dia menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPK antara lain dengan pendidikan antikorupsi, serta identifikasi penyebab atau kelemahan-kelemahan sistem jaring pencegahan tindak pidana korupsi di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD. Dia meminta jajarannya inovatif terkait upaya pencegahan korupsi.

“Ciptakan inovasi dan bangun kolaborasi dengan institusi lain dalam rangka pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi,” tutur Burhanuddin.

Kemudian dia juga meminta jajarannya untuk meningkatkan marwah kejaksaan dengan menegakkan hukum yang adil dan mengedepankan hati nurani. Dia lalu menerangkan soal tiga pedoman penunjang tugas dan fungsi intelijen kejaksaan.

Berikut tiga pedoman yang disebutkan Jaksa Agung:

-Pedoman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

-Pedoman Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kode Etik Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia

– Pedoman Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.

Burhanuddin menuturkan ketiga pedoman tersebut diharapkan memperkuat dan mendukung fungsi intelijen dalam menjalankan tugas sebagai indera negara.

“Ingat intelijen bukan hanya menjadi indera Adhyaksa semata, namun sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu komponen intelijen negara, khususnya dalam proses penegakan hukum,” pungkas Burhanuddin.

( Sumber : Jaksa Agung Perintahkan Jajaran Konsisten Terapkan TPPU di Kasus Korupsi )

 

Jakarta (VLF) – Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK bersama Tim Gabungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menangkap DPO atas nama Deni Gumelar. Deni diketahui melakukan korupsi proyek pembangunan Pabrik Bentonite Full Aktifasi pada Perusahaan Daerah Agrobisnis dan Pertambangan Jawa Barat tahun 2000-2001.

Deni Gumelar dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1132 K/PID/2005 tanggal 14 Oktober 2005 yang berkekuatan hukum tetap. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Deni ditangkap saat dalam perjalanan ke Bandung.

“Pada Kamis (9/12/2021) sekitar pukul 09.00 WIB, Tim mendapatkan informasi dan kemudian bergerak mengintai keberadaan DPO dimaksud yang datang dari Malang menggunakan kereta api dan akhirnya ditangkap dalam perjalanannya menuju Soreang Kabupaten Bandung,” kata Ali kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).

Selanjutnya, Deni Gumelar diamankan ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selanjutnya dilakukan eksekusi ke Rutan Kebon Waru Kota Bandung.

Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, Deni Gumelar diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 18.572.700.646. Deni dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50 juta serta uang pengganti sebesar Rp 8.445.931.364.

“Sebelumnya, KPK memfasilitasi pencarian DPO ini melalui rapat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 15 April 2021,” ujar Ali.

Lebih lanjut, Ali mengatakan penangkapan DPO ini adalah bentuk sinergi tanpa henti antara KPK dan aparat penegak hukum lain dalam upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi.

( Sumber : KPK Bantu Kejati Jabar Tangkap Buron Kasus Korupsi Rp 18,5 Miliar )