Jakarta (VLF) – KPK tidak mengajukan banding terhadap eks Mensos Juliari P Batubara yang divonis 12 tahun penjara di kasus suap bansos COVID. Juliari akan segera dieksekusi.

“Informasi dari kepaniteraan PN Jakarta Pusat, Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding. Oleh karena analisis yuridis jaksa KPK telah diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim dan seluruh amar tuntutan telah pula dikabulkan, maka KPK juga tidak lakukan upaya hukum banding,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (31/8/2021).

Ali mengatakan perkara Juliari sudah dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan itu, tim JPU akan segera mengeksekusi perkara Juliari.

“Dengan demikian, saat ini perkara dengan terdakwa Juliari P Batubara telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

“Berikutnya, setelah tim JPU memperoleh salinan petikan putusan, maka segera menyerahkan administrasi perkara kepada jaksa eksekutor KPK untuk pelaksanaan eksekusinya,” tambahnya.

Juliari P Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Juliari dinyatakan bersalah menerima uang suap Rp 32,482 miliar berkaitan dengan bansos Corona di Kemensos.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Juliari P Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar hakim ketua Muhammad Damis saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (23/8).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan,” sambung hakim Damis.

Hakim mengatakan Juliari terbukti menerima uang Rp 32,4 miliar. Juliari juga terbukti memerintahkan KPA bansos Corona Adi Wahyono dan PPK bansos Matheus Joko Santoso memungut fee Rp 10 ribu ke penyedia bansos.

“Terdakwa memerintahkan Saksi Adi Wahyono meminta commitment fee Rp 10 ribu kepada penyedia bansos, Saksi Adi menyampaikan itu ke Sekjen Hartono, kemudian menindaklanjuti arahan Adi dan Juliari, Matheus Joko meminta fee kepada penyedia bansos,” ungkap hakim anggota Joko Soebagyo.

( Sumber : KPK Tak Banding Vonis 12 Tahun Bui, Juliari Segera Dieksekusi )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menangkap warga Bumiayu, Tegal bernama M Nasir (46) terkait kasus dugaan korupsi senilai Rp 2,2 miliar. Nasir ditangkap di tempat tinggalnya di Tegal kemarin.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng Sumurung P Simaremare mengatakan Nasir ditangkap Senin (30/8) petang. Nasir ditangkap setelah tiga kali mangkir saat dipanggil jaksa untuk dimintai keterangan.

“Setelah pemanggilan selama tiga kali yang bersangkutan sama sekali tidak hadir, kami berkordinasi dengan bidang Intelijen, dan mengamankan yang bersangkutan. Langsung kami bawa ke Kejati Jateng,” kata Sumurung dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/8/2021).

Nasir saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Dana PT BKK Jateng Cabang Brebes Kantor Paguyangan. Sumurung menjelaskan ada dugaan korupsi senilai Rp 2,2 miliar di PT BKK Jateng Cabang Brebes Kantor Paguyangan.

“Sementara kerugian negara yang dihitung secara acak mencapai Rp 2,2 miliar. Kami masih mengajukan permintaan penghitungan kerugian Negara ke BPKP,” ujarnya.

Sumurung menyebut Nasir diketahui tidak menyetorkan setoran deposito dan kredit milik nasabahnya ke kas kantor. Uang itu justru dia simpan untuk kepentingan pribadi.

“Adapun peran yang bersangkutan yakni, setoran deposito dan kredit yang diterima tidak disetorkan ke kas,” ungkapnya.

Atas perbuatannya Nasir dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999, subsidiair dengan Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

( Sumber : Kejati Jateng Tangkap Tersangka Korupsi Rp 2,2 M di Tegal )

Jakarta (VLF) – Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, M Syahrial, dituntut 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia diyakini bersalah menyuap AKP Stepanus Robin Pattuju, yang saat itu menjadi penyidik KPK, senilai Rp 1,6 miliar.

“Menuntut supaya majelis hakim menjatuhkan pidana dengan pidana selama 3 tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda Rp 150 juta subsider 6 bulan penjara,” kata jaksa penuntut umum pada KPK dalam sidang yang digelar di PN Tipikor Medan, Senin (30/8/2021).

Jaksa menilai Syahrial terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Salah satu hal yang meringankan tuntutan jaksa adalah terdakwa adalah berterus terang dan menyesali perbuatannya.

“Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahrial telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dalam dakwaan alternatif kedua, yakni melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” tutur jaksa.

Syahrial sebelumnya didakwa menyuap AKP Stepanus Robin Pattuju, yang saat itu menjadi penyidik KPK, senilai Rp 1,6 miliar. Suap ditujukan agar Robin membantu menyetop penyelidikan kasus dugaan korupsi yang diduga melibat Syahrial.

“Total pemberian yang dilakukan terdakwa kepada Stepanus Robinson Pattuju, baik melalui metode transfer bank dan tunai adalah sejumlah Rp 1.695.000.000,” ujar jaksa dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Medan, Senin (12/7).

Duit tersebut diberikan secara bertahap pada 2020. Duit dari Syahrial itu diberikan kepada Robin lewat rekening atas saudara teman perempuan Robin.

Duit itu disebut diberikan Syahrial kepada Robin lewat transfer ke rekening bank berjumlah Rp 1,4 miliar. Selain itu, Syahrial menyerahkan uang tunai kepada Robin sejumlah Rp 210 juta di salah satu rumah makan di Pematangsiantar pada 2021.

“Pada awal Maret 2021, menyerahkan sejumlah Rp 10 juta di Bandara Kualanamu Medan,” tutur jaksa.

Jaksa menyebut uang itu diberikan agar Robin, yang saat itu merupakan penyidik KPK, ‘membantu’ Syahrial terkait penyelidikan KPK. Menurut jaksa, penyelidik KPK sedang mengusut dugaan jual-beli jabatan yang diduga melibatkan Syahrial.

“Dilakukan dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada Stepanus Robinson Pattuju selaku Penyidik pada KPK yang dapat membantu agar proses penyelidikan perkara jual-beli jabatan yang melibatkan Terdakwa tidak naik ke proses penyidikan,” ucap jaksa.

( Sumber : Suap AKP Robin Rp 1,6 M, Walkot Tanjungbalai Nonaktif Dituntut 3 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi yang diajukan RJ Lino, tersangka kasus pengadaan 3 unit quayside container crane (QCC) di PT Pelindo II. Hakim menolak seluruh eksepsi terdakwa karena dinilai telah memasuki pokok perkara.

“Mengadili, satu menyatakan keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa RJ Lino tidak diterima,” kata ketua majelis hakim Rosmina saat membacakan putusan sela di PN Jakpus, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (30/8/2021).

Hakim lalu memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (8/9) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Diketahui, RJ Lino didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dan pemeliharaan 3 unit QCC di PT Pelindo II. RJ Lino didakwa memperkaya diri sebesar USD 1.997.740,23.

Jaksa mengatakan hasil kerugian negara terkait pengadaan 3 unit QCC pada PT Pelindo II Tahun 2010 didapat dari perhitungan Unit Forensik Akunting Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK dan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas Pengadaan QCC Tahun 2010 pada PT Pelindo II dan Instansi terkait lainnya di Jakarta, Lampung, Palembang, dan Pontianak.

Jaksa juga menyebut RJ Lino memberi disposisi ke anak buahnya agar segera memproses penunjukan HDHM terkait proyek pengadaan QCC itu. Menindaklanjuti itu, anak buah RJ Lino mengundang HDHM bermaksud menunjuk HDHM terkait pengadaan twin lift QCC untuk Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak, serta dokumen administrasi dan teknis sebagai bahan referensi untuk harga penawaran.

( Sumber : Eksepsi RJ Lino Ditolak, Sidang Kasus Pelindo II Lanjut Pemeriksaan Saksi )

Jakarta (VLF) – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi langkah Polri menangkap dua pelaku penistaan agama dalam waktu berdekatan yakni Muhammad Kece dan Yahya Waloni. Yaqut memperingatkan kepada masyarakat bahwa penghinaan agama itu merupakan tindak pidana.

“Ini menjadi peringatan bagi semua. Penghinaan terhadap simbol-simbol dan keyakinan-keyakinan agama, adalah tindakan pidana,” kata Yaqut saat dihubungi detikcom, Kamis (26/8/2021).

Yaqut mendorong pihak kepolisian agar tegas terhadap kasus-kasus penghinaan agama. Tak hanya itu, dia juga berpesan agar tokoh-tokoh agama bisa mendakwahkan nilai-nilai kabaikan, kasih sayang, dan kedamaian yang diajarkan agama masing-masing.

“Saya mendorong kepolisian tegas terhadap kasus-kasus seperti ini. Dan berharap tokoh-tokoh agama, mendakwahkan agama dengan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, kasih sayang, harga menghargai, dan nilai-nilai kebaikan lain yang diajarkan agama. Bukan malah mencaci yang berbeda pemahaman yang justru dilarang oleh agama apapun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yaqut juga meminta agar masyarakat tidak perlu mengomentari bahkan menuding agama lain salah. Dia menyebut perbedaan itu sebagai sesuatu yang dikehendaki Tuhan.

“Yakini kebenaran agama yang dipeluknya saja. Tidak perlu menuding yang berbeda itu salah, sesat atau malah merendahkan. Perbedaan itu sunatullah. Keadaan yang Tuhan sendiri kehendaki. Kenapa harus dipertentangkan?” ucapnya.

Muhammad Kece dan Yahya Waloni Ditangkap

Untuk diketahui YouTuber Muhammad Kece ditangkap Dittipidsiber Bareskrim Polri dan dibawa ke Jakarta kemarin atas dugaan penistaan agama. Bareskrim resmi menahan Muhammad Kece tadi malam.

“Muhammad Kece sudah ditahan tadi malam masuk tahanan pukul 21.50 WIB. Atas nama H Muhamad Kasman,” ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono turut membenarkan penahanan Muhammad Kece. Menurutnya, Kece ditahan selama 20 hari ke depan.

“Dua puluh hari penahanannya,” kata Argo saat dihubungi terpisah.

Tak berselang lama, Yahya Waloni yang sempat dilaporkan atas dugaan penistaan agama juga ditangkap Dittipidsiber Bareskrim Polri tadi sore. Yahya Waloni ditangkap di rumahnya di Cibubur.

Yahya Waloni tiba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/8) sore. Yahya ditangkap atas dugaan penodaan Agama.

“(Ditangkap terkait) penodaan agama” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono.

Polri menyebut, Yahya tidak melawan saat ditangkap. “Kooperatif” kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

( Sumber : Muhammad Kece-Yahya Waloni Ditangkap, Menag: Hina Simbol Agama itu Pidana )

Jakarta (VLF) – KPK mengeksekusi Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar ke Lapas Tangerang. Ismunandar akan menjalani hukuman penjara 7 tahun.

“Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).

Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 500 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selanjutnya, Ismunandar dibebani uang pengganti sebesar Rp 27.438.812.973 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Namun, jika tidak bisa membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ujar Ali.

Ismunandar juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Pencabutan itu terhitung sejak Ismunandar selesai menjalani pidana penjaranya.

Selain itu, KPK sekaligus mengeksekusi Encek Unguria Riarinda Firgasih selaku Ketua DPRD Kutai Timur, yang terlibat dalam perkara suap ini, ke Lapas Tangerang. Encek Unguria akan menjalani hukuman penjara 6 tahun.

Ali mengatakan kedua terpidana itu dieksekusi sesuai putusan Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smr tanggal 15 Maret 2021 juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada PT Samarinda Nomor : 3/PID-TPK/2021/PT SMR tanggal 3 Juni 2021.

Encek juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Pembebanan pembayaran uang pengganti sebesar Rp 629.700.000 paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ujarnya.

“Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” tambahnya.

Diketahui, ada tujuh orang yang terjerat dalam kasus suap proyek ini. Dua orang pemberi suap kepada Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar dkk telah dieksekusi lebih dulu oleh KPK ke Lapas Tangerang dan Bontang.

Berikut 7 orang yang terjerat dalam kasus ini:

Sebagai penerima:
-Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur
-Encek UR Firgasih selaku Ketua DPRD Kutai Timur
-Suriansyah selaku Kepala BPKAD
-Aswandi selaku Kadis PU
-Musyaffa selaku Kepala Bapenda

Sebagai pemberi:
-Aditya Maharani selaku kontraktor
-Deki Aryanto selaku rekanan.

( Sumber : KPK Eksekusi Bupati Kutai Timur Nonaktif ke Lapas Tangerang )

Jakarta (VLF) – KPK tidak mempermasalahkan adanya gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Praperadilan itu berkaitan dengan penghentian supervisi dan penyidikan untuk menemukan ‘king maker’ dalam perkara pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

“Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak setiap pihak yang mengajukan praperadilan atas suatu penanganan perkara korupsi. Hal ini kami pandang sebagai bentuk perhatiannya pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (24/8/2021).

Ali menegaskan supervisi perkara selesai dilakukan bila perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Perkara Djoko Tjandra sendiri yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) memang telah diadili.

“Kami perlu sampaikan juga sebagai pemahaman bersama bahwa pelaksanaan supervisi perkara oleh KPK, sesuai ketentuan hanya dilakukan sampai dengan tahap penyidikan sehingga kegiatan supervisi dinyatakan selesai ketika perkara dimaksud telah dilimpahkan ke pengadilan,” ucap Ali.

“Perkara yang telah masuk dalam proses persidangan menjadi kewenangan majelis hakim. Siapa pun, termasuk KPK, tidak boleh melakukan intervensi dengan alasan apa pun,” imbuhnya.

Namun, KPK tidak menutup kemungkinan membuka penyidikan lebih lanjut soal pengungkapan ‘king maker’ di kasus Djoko Tjandra itu. Hal itu bisa dilakukan jika kasus saat ini sudah berkekuatan hukum tetap serta ada data awal yang konkret soal ‘king maker’ tersebut.

“Selanjutnya jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, namun masyarakat menemukan atau mengetahui adanya dugaan korupsi sebagai tindak lanjut penanganan perkara tersebut, kami mempersilakan untuk melaporkannya kepada KPK, dengan disertai data awal yang konkret,” ujarnya.

“KPK pastikan akan tindaklanjuti,” imbuhnya.

Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait penghentian penyidikan kasus korupsi pengurusan fatwa MA yang mana sosok king maker dalam kasus tersebut belum terungkap. Gugatan praperadilan tersebut didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun gugatan praperadilan itu didaftarkan ke PN Jaksel pada Senin (23/8) dengan nomor register perkara 83/pid.pra/2021/PN.Jkt.Sel. Dalam gugatannya, Boyamin meminta hakim menyatakan KPK tidak sah menghentikan perkara penyidikan kasus suap fatwa MA tersebut karena belum mengusut sosok ‘king maker’.

“Menyatakan secara hukum termohon (KPK) telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum terhadap Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali,” kata Boyamin dalam surat permohonan praperadilannya, Selasa (24/8/2021).

Selain itu, dia meminta hakim memerintahkan KPK melakukan proses hukum penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari Dkk untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali.

Dalam permohonannya, Boyamin mengaku sebagai pelapor kasus itu ke KPK. Boyamin juga telah memberi sejumlah bukti ke KPK.

( Sumber : Dipraperadilankan soal ‘King Maker’ Djoko Tjandra, Ini Kata KPK )