Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka penyidikan baru kasus dugaan korupsi pada pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwa Taspen tahun 2017-2020. Kejagung pun telah memeriksa Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017-2020 berinisial RS.

Hal itu tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2022 tertanggal 4 Januari 2022. Surat itu diteken Direktur Penyidikan Jampidsus, Supardi.

“Saksi yang diperiksa yaitu RS selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017-2020, diperiksa terkait investasi MTN Prioritas Finance tahun 2017 oleh PT Taspen Life,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan pers tertulisnya, Rabu (12/1/2022).

Leonard menerangkan RS diperiksa sebagai saksi untuk ditanya soal dugaan korupsi pada pengelolaan dana investasi. Selain itu, pemeriksaan ini pun, kata Leonard, untuk menemukan fakta hukum tindakan korupsi di PT Taspen.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwa Taspen,” kata Leonard.

Leonard menjabarkan kasus ini bermula pada 17 Oktober 2017 silam, di mana PT Taspen melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp 150 miliar dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) di PT Emco Asset Management selaku manager investasi dengan underlying berupa Medium Term Note (MTN) PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM).

“Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, PT Asuransi Jiwa Taspen (PT AJT) melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) di PT Emco Asset Management selaku Manager Investasi dengan underlying berupa Medium Term Note (MTN) PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM), meskipun sejak awal diketahui Medium Term Note (MTN) PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM) tidak mendapat peringkat/investment grade,” kata Leonard.

Leonard menyebut dana pencairan MTN oleh PT PRM tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan MTN dalam prospektus. Melainkan, kata Leonard, dana itu langsung mengalir dan didistribusikan ke grup perusahaan PT Sekar Wijaya dan beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN PT PRM. Hal itu kemudian menyebabkan gagal bayar.

“Dana pencairan Medium Term Note tersebut oleh PT PRM tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan MTN dalam prospektus, melainkan langsung mengalir dan didistribusikan ke Group Perusahaan PT Sekar Wijaya dan beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN PT PRM sehingga gagal bayar,” tuturnya.

Potensi Kerugian Negara Rp 161 M
Kemudian, kata Leonard tanah dan jaminan tambahan MTN PT PRM akhirnya seolah-olah dijual ke PT Nusantara Alamanda Wirabhakti dan PT Bumi Mahkota Jaya melalui skema investasi. Cara yang dilakukan, kata Leonard, yakni dengan PT Taspen Life berinvestasi pada beberapa reksadana.

“Dan kemudian dikendalikan untuk membeli saham-saham tertentu yang dananya mengalir ke kedua perusahaan tersebut untuk pembelian tanah jaminan dan jaminan tambahan,” lanjutnya.

Kejagung menerangkan dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 161 miliar.

“Akibat perbuatan tersebut, diduga telah merugikan keuangan negara setidak-tidaknya sebesar Rp 161.629.999.568,” ungkap Leonard.

( Sumber : Kejagung Usut Dugaan Korupsi di Taspen, Potensi Kerugian Negara Rp 161 M )

Jakarta (VLF) – Mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin, divonis bersalah karena menerima suap dari sejumlah orang berkaitan dengan perkara hukum di KPK. Apa pertimbangan hakim?

Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan sejumlah hal salah satunya hal memberatkannya karena Robin aparat kepolisian. Selain itu, hal yang meringankannya adalah Robin sopan.

“Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai aparatur hukum merusak tatanan penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi,” ucap hakim Djuyamto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (11/1/2022).

“Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, sopan, dan punya tanggungan keluarga,” lanjutnya.

Diketahui, AKP Robin divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dia divonis bersama Maskur Husain karena dinyatakan bersalah menerima suap dari sejumlah orang.

Maskur Husain divonis 9 tahun dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Keduanya menyatakan pikir-pikir terkait putusan ini.

Robin dan Maskur Husain bersalah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Diketahui, vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Robin 12 tahun penjara, sedangkan Maskur Husain 10 tahun penjara.

( Sumber : Eks Penyidik KPK Divonis 11 Tahun Bui karena Aparat tapi Dianggap Sopan )

Jakarta (VLF) – Dua polisi terdakwa penganiaya jurnalis Tempo Nurhadi, Bripka Purwanto dan Brigpol M Firman Subakhi, divonis 10 bulan penjara. Hakim menilai kedua terdakwa melanggar hukum Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Menjatuhkan pidana masing-masing terdakwa penjara 10 bulan,” kata hakim M Basir saat membacakan putusan di ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (12/1/2022).

Selain menjatuhkan masing-masing pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan restitusi atau ganti rugi kepada korban Nurhadi dan saksi F.

“Menghukum terdakwa membayar restitusi kepada saksi Nurhadi Rp 13.813.000 dan saksi F sebesar Rp 21.850.000,” ujar hakim.

Putusan majelis hakim terhadap kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap masing-masing terdakwa.

Mendengar putusan tersebut, majelis hakim kemudian menanyakan kedua terdakwa apakah menerima atau banding. Kedua terdakwa kemudian menyatakan masih pikir-pikir setelah berdiskusi dengan tim penasihat hukumnya.

Joko Cahyono, penasihat hukum terdakwa mengatakan meski memutuskan pikir-pikir. Namun pihaknya berencana akan banding terhadap putusan hakim. Sebab vonis 10 bulan penjara dinilai tidak ringan.

“Kami pikir-pikir. Tapi besar kemungkinan kami akan banding. 10 bulan gak ringan untuk orang yang berprofesi,” kata Joko usai sidang.

Sebelumnya, jurnalis Tempo Nurhadi mengaku mendapat tindak kekerasan dari oknum aparat saat dirinya hendak melakukan kegiatan jurnalisme. Dia diduga dianiaya oleh oknum Polri dan TNI usai dituduh masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin Prayitno Aji di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/3/2021) malam.

( Sumber : Dua Polisi Terdakwa Penganiaya Jurnalis Tempo Divonis 10 Bulan Penjara )

Jakarta (VLF) – Mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin hari ini menjalani sidang vonis kasus suap. Robin berharap keadilan.

“Saya siap saja dan terima saja apa yang menjadi keputusan. Semoga yang terbaik. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Tetapi saya harapkan kebenaran harus terungkap, keadilan harus ditegakkan,” kata Robin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Rabu (12/1/2022).

Robin mengaku mendapat informasi justice collaborator (JC)-nya ditolak jaksa KPK. Meski begitu, Robin mengaku akan tetap membongkar beberapa kasus meski JC-nya ditolak jaksa KPK.

“Kemarin saya sudah dapat informasi ditolak (JC). Habis sidang nanti baru kita buka lagi ya, iya kan saya sudah janji. Saya berharap keadilan ditegakkan dan kebenaran harus diungkap. Saya bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan. Saya tidak lari, saya harap semua yang berbuat harus bertanggung jawab masing-masing (termasuk) Bu Lili (Lili Pintauli Siregar) dan kawan-kawan,” ucap Robin.

Sebelum sidang dimulai, Robin sempat bertemu dengan neneknya yang hadir dalam ruang sidang. Neneknya terlihat memeluk Robin dan memeluk sambil menangis.

Saat ini sidang sudah pembacaan vonis dimulai. Majelis sedang membacakan identitas AKP Robin dan Maskur Husain.

Sebelumnya, AKP Robin dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Maskur Husain dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Eks Penyidik KPK AKP Robin Jelang Vonis: Saya Tak Akan Lari! )

Jakarta (VLF) – Terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung Herry Wirawan dituntut hukuman mati. Selain hukuman badan, Herry juga dijatuhi tuntutan denda yang nominalnya hampir Rp 1 miliar.

Hukuman denda itu terdiri dari pidana denda Rp 500 juta dan restitusi sebesar Rp 331.527.186. Pidana denda tersebut tercantum dalam amar tuntutan yang dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jabar Asep N Mulyana yang bertindak sebagai jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Selasa (11/1/2022).

“Kami juga meminta kepada hakim untuk pidana denda sebesar Rp 500 juta subsidair selama satu tahun kurungan,” kata Asep usai persidangan.

Denda tersebut harus dibayar Herry Wirawan. Apabila tidak dibayarkan, Herry akan dipidana penjara selama satu tahun.

Selain itu, Herry juga diwajibkan untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban. Total dari 13 korban, besaran restitusi sebesar Rp 331 juta lebih. Restitusi ini juga sebelumnya telah diungkapkan oleh LPSK saat dimintai keterangan pekan lalu.

“Mewajibkan kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban yang total keseluruhan sebesar Rp 331.527.186,” kata dia.

Seperti diketahui, Herry Wirawan menjadi terdakwa usai memperkosa 13 santriwati. Bahkan beberapa santriwati hamil dan melahirkan. Kasus ini pun sudah masuk ke persidangan.

Atas perbuatannya itu, jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Herry Wirawan. Herry disebut terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 yentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

( Sumber : Dituntut Mati, Herry Wirawan Juga Wajib Bayar Denda-Ganti Rugi Nyaris Rp 1 M )

Jakarta (VLF) – KPK telah melimpahkan berkas perkara mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha ke pengadilan. Mustofa akan disidang terkait kasus dugaan gratifikasi dan TPPU.

“Hari ini (Selasa, 11/1) jaksa KPK Arif Suhermanto telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa Mustofa Kamal Pasha ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (11/1/2022).

Ali mengatakan Mustofa Kamal tidak dilakukan penahanan karena telah mendekam di Lapas Kelas I Surabaya. Mustofa Kamal sebelumnya terjerat dalam kasus suap.

“Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena saat ini masih menjalani pidana untuk perkara sebelumnya di dalam Lapas Kelas I Surabaya,” kata Ali.

Selanjutnya, Ali mengatakan KPK masih menunggu penetapan majelis hakim sekaligus penetapan jadwal sidang pertama, yakni pembacaan dakwaan.

“Selanjutnya menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dari Pengadilan Tipikor dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan,” katanya.

Mustofa Kamal didakwa dengan dakwaan kesatu: Pasal 12 B UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Kedua: Pertama: Pasal 3 UU TPPU juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 4 UU TPPU juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Sebelumnya, tim jaksa menerima pelimpahan berkas perkara dan terdakwa dari tim penyidik pada Kamis (23/12/2021) bertempat di Lapas Kelas I Surabaya,” ujarnya.

Diketahui, Mustofa Kamal ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi bersama Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto periode 2010-2015, Zaenal Abidin. Gratifikasi itu diterima, salah satunya, dari proyek pembangunan jalan pada 2015.

Saat ditetapkan sebagai tersangka, KPK menduga gratifikasi yang diterima keduanya Rp 3,7 miliar. Dalam proses penyidikan, jumlah gratifikasi yang ditemukan bertambah hingga mencapai Rp 34 miliar.

Selain itu, Mustofa dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dan TPPU. Mustafa diduga menerima suap terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto pada 2015. KPK menduga Mustofa menerima Rp 2,7 miliar dari Ockyanto dan Onggo Wijaya, keduanya selaku pengusaha menara telekomunikasi.

Kemudian, KPK juga menetapkan Mustofa sebagai tersangka kasus dugaan TPPU. Dia diduga menyimpan secara tunai atau sebagian ke rekening bank miliknya atau perusahaan milik keluarga pada Musika Group, yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa. Modus yang digunakan adalah utang bahan atau beton.

( Sumber : Eks Bupati Mojokerto Segera Disidang di Kasus Gratifikasi dan TPPU )

Jakarta (VLF) – Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie divonis menjalani pidana penjara selama 1 tahun. Padahal, dalam tuntutannya, Nia dan Ardi dituntut rehabilitasi 1 tahun.

Sebagaimana diketahui, sidang penuntutan Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie berlangsung pada Kamis (23/12/2021). Jaksa meyakini Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie terbukti bersalah terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan, memutuskan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan,” ucap jaksa saat membacakan surat tuntutan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (23/12/2021).

Selain Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, sopirnya, Zen Vivanto, dituntut dalam sidang ini. Zen dituntut dengan hukuman yang sama dengan Nia dan Ardi.

Nia Ramadhani dkk diyakini jaksa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Menempatkan Terdakwa pada lembaga rehabilitasi medis dan sosial di RSKO Cibubur masing-masing selama 12 bulan,” lanjut jaksa.

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Dituntut Rehabilitasi 12 Bulan!
Dalam pertimbangannya, jaksa mengatakan Nia Ramadhani, Ardi Bakrie, dan Zen Vivanto memakai sabu sejak April 2021. Jaksa menyebut ketiganya menggunakan sabu bersama-sama di rumah Ardi Bakrie dan Nia Ramadhani.

“Bahwa Terdakwa Ramadhania mengkonsumsi jenis sabu karena ingin menghilangkan rasa sedihnya karena meninggalnya papa Terdakwa bahwa Ardi ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan yang tak pernah ditunjukkan,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan Nia dan Ardi menggunakan sabu dari Zen Vivanto. Zen disebut jaksa membeli sabu dari seseorang rekannya pada 6 Juli 2021 dengan harga Rp 1,7 juta.

“Bahwa setelah itu Terdakwa Nia Ramadhani, Ardi Bakrie, dan Zen Vivanto bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut,” jelas jaksa.

Divonis 1 Tahun Penjara
Namun hari ini hakim menyatakan Nia dan Ardi terbukti bersalah terkait kasus penyalahgunaan narkotika.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama,” ucap hakim ketua Muhammad Damis saat membacakan surat putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Selasa (11/1/2022).

Hakim menjatuhkan vonis kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie dengan hukuman 1 tahun penjara. Selain mereka berdua, sopir Nia, Zen Vivanto, dijatuhi hukuman yang sama, yakni penjara.

“Pidana penjara masing-masing 1 tahun,” ujarnya.

Nia Ramadhani dkk dinyatakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

( Sumber : Putusan Mengejutkan Nia Ramadhani: Dituntut Rehabilitasi, Divonis 1 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Sidang kasus Yahya Waloni memasuki babak akhir. Yahya Waloni akan menjalani sidang pembacaan putusan dalam kasus ujaran kebencian terkait SARA atas ceramahnya di masjid di wilayah Jakarta Selatan.

“Tanggal 11 Januari 2022 insyaallah dengan acara putusan,” kata pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno, saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).

Sidang vonis Yahya Waloni akan dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Sidang tersebut akan dibacakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Yahya Waloni dituntut 7 bulan penjara dalam kasus dugaan ujaran kebencian terkait SARA. Jaksa meyakini Yahya Waloni terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terkait SARA.

“Menyatakan Terdakwa Muhammad Yahya Waloni terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (28/12/2021).

Jaksa meyakini perbuatan Yahya Waloni melanggar Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yahya Waloni dituntut hukuman 7 bulan penjara, dan denda Rp 50 juta, dan subsider 1 bulan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yahya Waloni dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan,” katanya.

Kasus ini bermula ketika pada Rabu, 21 Agustus 2019, terdakwa Yahya Waloni sebagai penceramah diundang oleh DKM Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta untuk mengisi kegiatan ceramah dengan tema ceramah ‘Nikmatnya Islam’.

Pada hari itu, jumlah anggota jemaah sekitar 700 orang, tetapi terdakwa dalam mengisi kegiatan ceramah tersebut ternyata memuat materi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, karena menyangkut kata-kata yang bermuatan kebencian terhadap umat Kristen sehingga materi ceramah diduga dapat menyakiti umat kristiani.

Padahal, selain didengar oleh jemaat masjid tersebut, ceramah itu ditayangkan secara langsung (live streaming) di akun media sosial yang dimiliki oleh masjid WTC, yaitu YouTube dan Facebook, sehingga ditonton oleh khalayak ramai.

Saat itu terdakwa Yahya Waloni memberikan ceramah dengan mengatakan:

“Ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati Yahya, memang nama saya Yahya, komandan, dari sana nama saksi di ijazah dulu waktu di Papua di GKI rektor di sana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan Support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kami bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible Kristen fiksi, bible Kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang Pak Dede percaya selama ini omong kosong, Pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit ustad di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang ashidal alal khufar ikhwan lilmuslimin dengan musim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang Pak Dede masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong dengarlah firman Tuhan, jemaat di bawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke Jombang…begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah ustad sekarang, ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul ustad ini palsu? Jangan tanya kepada saya, Jenderal, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya Allah, tapi keberkahannya takbir Allahu Akbar daripada ente di dalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ‘grgrgr’ kenapa? kepenuhan roh kudis, eh, sori, roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor Yahya Waloni bilang roh kudis, lapor…ndak ada kelas sudah nggak ada kelas makanya kami sampe ke Islam karena cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalau sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1.000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita nggak usah bantah Al-Qur’an, Al-Qur’an bukan kitab pembanding, yuk pelajari bible-mu kitabmu, pelajari saja kitab mu insyaallah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu nggak usah belajar Al-Qur’an, Al-Qur’an ini bukan kitab pembanding….”

Dalam ceramahnya, jaksa mengatakan terdakwa Yahya Waloni mengeluarkan kata-kata yang bermuatan SARA terhadap umat Kristen, yaitu ‘bible Kristen itu palsu’, ‘kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya, tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang, begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat ini, bukan saya yang ngomong ya’.

Serta kalimat ‘daripada ente di dalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan ‘grgrgr’ kenapa? Kepenuhan roh kudis, eh, sori, roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor Yahya Waloni bilang roh kudis’. Dan kalimat yang diduga menimbulkan perbencian SARA lainnya.

( Sumber : Yahya Waloni Jalani Sidang Vonis Kasus Ujaran Kebencian Terkait SARA Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Sidang kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa Gaga Muhammad kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu beragendakan pledoi.

Di dalam pledoinya, Gaga Muhammad menyampaikan rasa sayangnya kepada mendiang Laura Anna.

“Terakhir buat Bubuku terkasih kini rasa sakitmu telah sirna. Tuhan lebih menyayangimu daripada kita semua di sini,” kata Gaga dalam pledoinya di persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 10 Januari 2021.

“Selamat jalan bubukku semoga damai dalam dekapan-Nya. Waalaikumsalam warahmatulahiwabarokatuh,” kata Gaga Muhammad.

Sebelum sidang, Gaga Muhammad mengaku siap menjalani sidang pledoi, dia menjawab pertanyaan awak media dengan tertunduk. Dia terpantau memakai kemeja putih dan masker.

“Iya (siap),” ujar Gaga Muhammad di ruangan sidang.

Diketahui dalam persidangan sebelumnya Gaga Muhammad dituntut 4,5 tahun penjara dengan denda Rp 10 juta.

“Menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 10 juta yang apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana 2 bulan penjara,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang sebelumnya.

( Sumber : Gaga Muhammad Sampaikan Salam Perpisahan untuk Laura Anna di Tengah Sidang )