Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) menganulir lagi hukuman mati satu dari 13 gembong narkoba jaringan internasional yang menyelundupkan 402 kg sabu lewat jalur laut. Total ada 10 orang yang hukuman matinya dianulir di tingkat MA.

Penyelundupan 402 kg itu terjadi pada Maret 2020. Penyelundupan ini menggunakan kapal laut dan dilakukan di perairan internasional. Mereka kemudian membawanya lewat jalur tikus ke kawasan Pelabuhanratu, Sukabumi.

Rencana yang tersusun rapih tersebut akhirnya gagal setelah tim dari kepolisian berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap beberapa tersangka yang saat ini sudah berstatus sebagai terdakwa dan terpidana. Sebanyak 14 orang jadi tersangka dan 13 orang di antaranya dituntut hukuman mati.

Akhirnya, 13 orang gembong narkoba itu semuanya dihukum mati oleh PN Cibadak. Mereka adalah:

1. Hossein Salary Rashid,
2. Samiullah bin Nadir Khan,
3. Mahmoud Salary Rashid,
4. Atefeh Nohtani.
5. Amu Sukawi,
6. Yondi Caesarianto Citavaga,
7. Moh Iqbal Solehudin
8. Basuki Kosasih,
9. Ilan bin Arifin,
10. Sukendar,
11. Nandar,
12. Risris Rismanto,
13. Yunan Febdiantono.

Dan satu orang dihukum 5 tahun penjara, yaitu Risma Ismayanti. Di tingkat banding, hukuman berubah. Yaitu:

1. Hossein Salary Rashid, tetap dihukum mati
2. Samiullah bin Nadir Khan, tetap dihukum mati
3. Mahmoud Salary Rashid, tetap dihukum mati
4. Atefeh Nohtani, diubah menjadi 20 tahun penjara
5. Amu Sukawi, diubah menjadi penjara seumur hidup
6. Yondi Caesarianto Citavaga, diubah menjadi 20 tahu penjara
7. Moh Iqbal Solehudin, diubah menjadi 15 tahun penjara
8. Basuki Kosasih, diubah menjadi 18 tahun penjara
9. Ilan bin Arifin, diubah menjadi 18 tahun penjara
10. Sukendar, diubah menjadi 18 tahun penjara
11. Nandar, diubah menjadi 18 tahun penjara
12. Risris Rismanto, diubah menjadi 18 tahun penjara
13. Yunan Febdiantono, diubah menjadi 18 tahun penjara.

Nah di tingkat kasasi, hukuman ke-13 orang itu diubah. Majelis gembong narkoba itu diketuai Eddy Army dengan anggota Jupriyadi dan Dwiarso Budi Santiarso. Berikut amar putusan yang dirangkum detikcom dari website MA, Senin (17/1/2022):

1. Hossein Salary Rashid, tetap dihukum mati
2. Samiullah bin Nadir Khan, tetap dihukum mati
3. Mahmoud Salary Rashid, tetap dihukum mati
4. Atefeh Nohtani, diubah menjadi 20 tahun penjara
5. Amu Sukawi, diubah menjadi penjara seumur hidup
6. Yondi Caesarianto Citavaga, diubah menjadi 20 tahu penjara
7. Moh Iqbal Solehudin, diubah menjadi 15 tahun penjara
8. Basuki Kosasih, diubah menjadi 18 tahun penjara
9. Ilan bin Arifin, diubah menjadi 18 tahun penjara
10. Sukendar, diubah menjadi 18 tahun penjara
11. Nandar, diubah menjadi 18 tahun penjara
12. Risris Rismanto, kasasinya ditolak dengan perbaikan. MA mengubah hukuman mati Risris menjadi 20 tahun penjara.
13. Yunan Febdiantono, kasasinya ditolak dengan perbaikan. MA mengubah hukuman mati Yunan menjadi 20 tahun penjara.

“Putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa (Risris dan Yunan, red), dengan pidana penjara masing-masing selama 18 tahun, denda Rp 2 miliar subsidair 2 (dua) bulan penjara, perlu diperbaiki mengingat barang bukti yang ditemukan dalam perkara a quo sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) bungkus sabu- sabu yang beratnya 357.505 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima) gram dan tindak pidananya dilakukan secara terorganisir,” kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Senin (17/1/2022).

Lalu siapakah majelis kasasi Eddy Army dengan anggota Jupriyadi dan Dwiarso Budi Santiarso?

Berikut profil hakim yang menganulir hukuman mati 10 gembong penyelundup narkoba:

Eddy Army

Eddy adalah hakim karier. Ia mulai menjadi hakim agung setelah dipilih DPR pada 2013 dengan mendapatkan 35 suara anggota Komisi III DPR. Selama 9 tahun menjadi hakim agung, palu Eddy bertalu-talu diketuk di berbagai perkara. Dari kasus narkoba hingga korupsi. Berikut beberapa putusan hakim agung Eddy Army yang menarik publik:

1. Eddy Army menilai koruptor Rp 500 miliar lebih Djoko Tjandra layak dilepaskan karena yang diperbuatnya adalah perkara perdata.
2. Eddy Army menyunat hukuman mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip dari 4,5 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Alasannya, barang bukti suap dari penyuap belum sampai ke tangan Sri karena sudah diamankan KPK dalam OTT.
3. Eddy Army juga ikut menyunat hukuman Agung Ilmu Mangkunegara dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Mantan Bupati Lampung Utara itu terbukti korupsi proyek Rp 63 miliar.
4. Eddy juga menyunat hukuman kontraktor proyek di Kecamatan Sukahati, Kabupaten Bogor, Aszwar, dari 6 menjadi 3,5 tahun penjara. Nilai proyek peningkatan jalan itu mencapai Rp 10,3 miliar.
5. Eddy Army melepaskan mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap di kasus korupsi alih fungsi lahan PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 185 miliar. Dalam putusan peninjauan kembali (PK) kasus ini, MA menilai perbuatan Rahudman termasuk ranah perdata, bukan pidana.
6. Eddy pun menyunat hukuman penyuap mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, Basuki Hariman, dan Ng Fenny. Hukuman Basuki dan Ng Fenny disunat dari 7 tahun penjara menjadi 5,5 tahun penjara.
7. Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman juga mendapat buah manis palu Eddy Army. Hukuman Irman disunat Eddy Army dari 4,5 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara dalam perkara impor gula.
8. Dalam perkara gender, Eddy Army menghukum 6 bulan penjara Baiq Nuril. Presiden Jokowi akhirnya geregetan dan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril.
9. Dalam perkara korupsi pelabuhan, Eddy membebaskan terpidana 12 tahun penjara kasus pungli pelabuhan, Jafar Abdul Gaffar. Alasannya, pungutan yang diambil Jafar di Pelabuhan Samarinda belum bisa disebut pungutan liar karena pungutan tersebut dibuat secara resmi.
10. Perkara korupsi Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) juga tidak luput dari sunat Eddy Army. Yaitu hukuman mantan pejabat di Direktorat Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Hidayat Abdul Rahman disunatnya dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara.
11. Di perkara narkoba, Eddy menyunat hukuman bandar narkoba jebolan LP Nusakambangan, Cilacap, Sonny Kurniawan alias Peng An, dari sebelumnya dihukum 9 tahun, diubah menjadi 7 tahun penjara. Sonny merupakan residivis dan pernah menghuni LP Nusakambangan selama 8 tahun.
12. Eddy juga menganulir hukuman bandar narkoba Abdul Rahman dari penjara seumur hidup menjadi 15 tahun penjara. Abdul Rahman terlibat dalam perdagangan ilegal 73 kg sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi

Dwiarso

Dwiarso menjadi hakim agung sejak dipilih DPR pada September 2021.

Jupriyadi

Jupriyadi dikenal publik saat menjadi hakim anggota dengan terdakwa Ahok. Jupriyadi menjadi hakim agung sejak dipilih DPR pada September 2021. Meski baru menjadi hakim agung, Jupriyadi sudah mengadili perkara besar. Di antaranya

Di antaranya mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Papua Mikael Kambuaya dalam korupsi jalan Kemiri-Depapre dalam proyek senilai Rp 90 miliar. Jupriyadi menyunat hukuman Mikael dari 6 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara dengan alasan tidak ada niat jahat Mikael korupsi.

“Bahwa Mikael Kambuaya tidak memiliki niat jahat (mens rea/guilty mind) untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri karena Mikael Kambuaya tidak menikmati atau memperoleh keuntungan sedikit pun dari kerugian negara yang terjadi dari Paket Pekerjaan Jalan Kemiri-Depapre dan Pengadaan Tiang Pancang dan Rangka Jembatan yang dikerjakan oleh PT Bintuni Energi Persada (BEP),” demikian pertimbangan Jupriyadi bersama dua hakim agung lainnya, Sofyan Sitompul dan Ansori.

( Sumber : Lagi, MA Anulir Vonis Mati Gembong Penyelundup 402 Kg Sabu Internasional )

Jakarta (VLF) – Berkas kasus dugaan cabul Dekan FISIP Universitas Riau, Syafri Harto, telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Syafri Harto langsung ditahan.

Pantauan detikcom, pelimpahan berkas dan tersangka dilakukan penyidik Polda Riau pukul 10.00 WIB. Sebelum tahap II, Syafri Harto yang didampingi pengacara menjalani swab PCR di RS Bhayangkara.

Selanjutnya tim Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru memeriksa seluruh berkas dan identitas Syafri Harto. Setelah pemeriksaan, Syafri Harto keluar dari ruang tahap II Tindak Pidana Umum Kejari dengan baju tahanan warna merah.

Tidak seperti biasanya, kali ini Syafri Harto hanya terdiam saat menuju mobil tahanan Kejari. Dia didampingi anak dan kerabatnya sebelum akhirnya masuk mobil tahanan.

Anak dan kerabat Syafri Harto bahkan sempat ikut masuk ke mobil tahanan. Mereka kemudian diminta turun karena kerabat tidak diperbolehkan masuk ke mobil tahanan.

Keributan juga terjadi saat salah seorang kerabat Syafri Harto coba menghalangi wartawan mengambil gambar. Kerabat Syafri Harto itu mengaku oknum polisi di Polda Riau dan terlibat adu mulut hingga saling dorong.

“Iya benar, hari ini kita pelimpahan tahap II SH di Kejaksaan. Pelimpahan setelah dari Kejaksaan dinyatakan lengkap berkasnya,” terang Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto, Senin (17/1/2022).

Diketahui, kasus dugaan pencabulan ini mencuat setelah video pengakuan seorang mahasiswi, LM soal pelecehan seksual di kampus Unri viral. Mahasiswi itu mengaku menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan Dekan FISIP Unri Syafri Harto.

Wanita dengan wajah yang disamarkan itu mengaku sebagai mahasiswi Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018 yang sedang menjalani bimbingan skripsi. Dia mengaku mengalami pelecehan pada akhir Oktober lalu di lingkungan kampus.

Mahasiswi itu mengaku dicium dan dipeluk Syafri saat bimbingan. Kasus ini kemudian dilaporkan ke polisi korban LM didampingi lembaga bantuan hukum (LBH) Pekanbaru.

Polisi lalu menetapkan sang dekan sebagai tersangka. Syafri dijerat dengan Pasal 289 dan 294 ayat (2) KUHP tentang cabul.

Syafri bersikukuh membantah tudingan itu. Dia kemudian melaporkan balik mahasiswi tersebut ke Polda Riau terkait pencemaran nama baik dan UU ITE. Selain itu, Syafri Harto mengancam akan menuntut korban Rp 10 miliar.

Dalam perjalanan kasus, Rektor Unri Prof Aras Mulyadi menonaktifkan Syafri Harto dari jabatan dekan dan tenaga pendidik. Penonaktifan ditandatangani Rektor Aras Mulyadi, Selasa (21/12/2021).

( Sumber : Kasus Cabul Dilimpahkan ke Jaksa, Dekan FISIP Unri Ditahan! )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri (PN) Bekasi menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Abdulrahman Yusuf dalam kasus investasi kripto EDCCash yang merugikan banyak nasabah. Ikut pula jejaring Abdulrahman Yusuf dengan hukuman beragam.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bekasi yang dikutip detikcom, Minggu (16/1/2022):

1. Abdulrahman Yusuf, PN Bekasi menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 1 bulan penjara. Abdulrahman dituntut 10 tahun penjara.
2. Asep Wasan Hermawan, dihukum 3 tahun penjara.
3. Muhammad Roip Sukardi, dihukum 3 tahun penjara.
4. Suryani, dihukum 5 tahun penjara.
5. Eko Darmanto, dihukum 2 tahun penjara.
6. Jati Bayu Jati, dihukum 4 tahun penjara.

Mereka terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa. Yaitu:

Bahwa Terdakwa ABDULRAHMAN YUSUF, bersama-sama dengan saksi SURYANI, saksi JATI BAYU AJI, saksi ASEP WAWAN HERMAWAN, saksi M. ROIP SUKARDI dan saksi EKO DARMANTO (semuanya dalam penuntutan terpisah), pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Komplek Laguna Kota Bekasi, PT Cripto Prima Sejahtera atau dikenal dengan Kampus E Dinar yang beralamat di Jl. Jambore Raya No. 9-10Cibubur Kec. Cipayung Jakarta Timurdan Jl. Lame Kp. Kalimanggis Rt. 003 Rw. 005 Kel.Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang berdasar ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya dimana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan,telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Putusan itu diketok pada Jumat (14/1) kemarin. Dari bisnis kripto tersebut, EDCcash meraup uang ratusan miliar rupiah dari ribuan peserta.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan masyarakat atas bisnis tersebut. Kemudian Polri menyita 21 mobil dari para tersangka investasi ilegal EDCCash. Dua di antaranya merupakan mobil sport mewah, yakni Ferrari dan McLaren.

“Jadi ini (21 mobil) adalah barang bukti yang kita temukan pada saat dilakukan penggeledahan. Kemudian dari penggeledahan itu, maka kewajiban kita adalah mendalami asal-usul, hubungan, dan sebagainya. Ada beberapa kendaraan. Ada 21 kendaraan yang kami amankan dari para pelaku,” ujar Dirtipideksus Brigjen Helmy saat ditemui di Bareskrim Polri pada Kamis (22/4/2021).

Meski demikian, Helmy tak memerinci mobil Ferrari dan McLaren itu milik tersangka yang mana. Selain itu, polisi menyita Lexus RX 300, BMW 740Li, Toyota Fortuner, dan sejumlah jenis mobil lain.

Helmy mengatakan Polri tengah menyelidiki sumber dana pembelian 21 mobil tersebut. Menurutnya, para tersangka ada yang membelinya secara tunai dan kredit.

“Kita sedang dalami, sumbernya dari mana, asal-usulnya dari mana. Ada yang lunas, ada yang kredit, gitu,” tuturnya.

Sementara itu, pengacara dari top leader EDCCash, AY dan S, Abdullah Al Katiri, membantah pernyataan Bareskrim bahwa kliennya merugikan 52 ribu mitra EDCCash. Abdullah mengatakan sebagian besar mitra tak merasa dirugikan.

“Pihak kepolisian menyatakan bahwa ada sekitar 52 ribu mitra EDCCash telah dirugikan oleh EDCCash atau Saudara AY dan istrinya S karena EDCCash ini merupakan investasi bodong, dan merugikan para anggota atau mitra kami,” ujar Abdullah kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).

“Selaku kuasa hukum EDCCash termasuk AY dan S yang dianggap sebagai top leader EDCCash, menyatakan bahwa pernyataan dari kepolisian tersebut tidak benar karena sebagian besar mitra yang bergabung dengan EDCCash tidak merasa dirugikan,” sambung Abdullah.

( Sumber : Kasus Investasi Kripto Ratusan Miliar, Bos EDCCash Dihukum 6 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan menghentikan penuntutan terhadap Nova Sariayu Siregar (36) yang diduga membeli ponsel curian sehingga dianggap sebagai penadah. Kasus disetop setelah pelapor memaafkan Nova.

“Sebenarnya si ibu ini sudah lama menyimpan uang berencana belikan handphone untuk anaknya yang kesulitan belajar online. Karena uang terkumpul ini belum cukup, maka ditundanya sampai akhirnya datanglah dua orang, si pelaku pencurian ini dan si perantara menawarkan handphone dengan harga Rp 800 ribu, karena murah, dia beli,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Muhammad Amin kepada wartawan, Jumat (14/1/2022).

Dia menyebut peristiwa itu terjadi pada 5 November 2021. Saat itu, Nova disebut bertemu Reza dan Jeni yang menawarkan ponsel seharga Rp 800 ribu tanpa kotak dan surat pembelian.

Ponsel yang ditawarkan itu ternyata milik Suhaimi. Korban kemudian melaporkan kehilangan handphone ke polisi.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan dan menangkap tiga orang, termasuk Nova Sariayu Siregar yang dianggap sebagai penadah barang curian.

“Namun, selama kasus ini ditangani, baik pihak kepolisian maupun kejaksaan, tersangka tidak ditahan,” jelas Amin.

Setelah berkas perkara dilimpahkan, jaksa menilai kasus tersebut dapat dituntaskan dengan restorative justice. Jaksa kemudian memanggil korban dan tersangka untuk memberi penjelasan soal duduk perkara.

“Makanya ketika berkas tersebut masuk di Kejaksaan kita panggil korban dan tersangka. Kita kasi pengertian dalam sudut pandang melihat kasus ini. Akhirnya si korban mengerti mau berdamai. Namun terhadap pelaku (pencuri) kasusnya masih berlanjut,” ujarnya.

Kerugian yang dialami oleh korban telah dikembalikan. Korban juga memaafkan tersangka atas perbuatannya.

Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Kajari Tanjungbalai Asahan di aula kantor Kejaksaan, Kamis (13/1) kemarin. Penuntutan dihentikan setelah Jaksa Agung Muda Pidana Umum memberi persetujuan.

“Adapun pertimbangan yang mendasari ini dibebaskannya tersangka dari segala tuntutan karena ketidaktahuannya dan dibeli atas dasar keterbatasan ekonomi untuk fasilitas belajar anaknya. Korban juga telah memberi maaf,” ujarnya.

“Bahwa restorative justice ini mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan yang tidak berorientasi pembalasan merupakan satu kebutuhan hukum. Wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan hidup dalam bermasyarakat,” sambung Amin.

( Sumber : Jaksa Setop Penuntutan Ibu Beli HP Curian demi Anak Belajar Daring di Sumut )

Jakarta (VLF) – KPK telah memeriksa mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin terkait kasus dugaan suap yang menjerat anaknya sendiri, Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA). KPK mengkonfirmasi Alex soal Rp 1,5 miliar yang disita saat operasi tangkap tangan (OTT) Dodi Alex.

“Alex Noerdin (mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait uang sitaan sejumlah Rp 1,5 miliar yang dibawa oleh tersangka DRA saat dilakukan penangkapan oleh tim KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (14/1/2022).

Selain itu, KPK memeriksa Soesilo Aribowo selaku pengacara Alex Noerdin. Soesilo dilakukan pendalaman tim penyidik yakni juga soal Rp 1,5 miliar itu.

“Soesilo Aribowo (advokat) diperiksa di gedung Merah Putih KPK, yang bersangkutan hadir dan Tim Penyidik juga melakukan pendalaman materi terkait uang sitaan Rp 1,5 miliar milik tersangka DRA,” katanya.

Di lokasi yang berbeda, KPK juga memeriksa tiga saksi yakni mahasiswa Erlin Rose Diah Arista; wiraswasta, Fajar Indau Satyanugraha dan Komisaris PT Perdana Abadi Perkasa, Sandy Swardi. Mereka dikonfirmasi soal aliran uang yang diterima Dodi Alex.

“Diperiksa di Satbrimobda Sumatera Selatan, ketiganya hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka DRA,” katanya.

Lalu, KPK juga memeriksa ibu rumah tangga, Erini Mutia Yufada di Gedung Merah Putih KPK. Erini dikonfirmasi juga soal aliran dana yang diterima Dodi Alex.

“Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang yang diterima tersangka DRA,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi tersangka suap berkaitan dengan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur. Dodi langsung ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

“Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10).

Berikut ini daftar tersangka dari OTT KPK di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan:

Sebagai penerima suap:

1. Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022
2. Herman Mayori (HM) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin
3. Eddi Umari (EU) Kepala Bidang SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin

Pemberi suap:

4. Suhandy (SUH), swasta, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara

Tersangka pemberi suap Suhandy akan disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan para penerima suap Dodi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : KPK Cecar Alex Noerdin Soal Uang Rp 1,5 M di OTT Bupati Musi Banyuasin )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri (PN) Mukomuko, Bengkulu menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Mailan Novindi dan istri sirinya, Sri Mira Deswati selama 8 tahun penjara. Mailan yang juga anggota Polres Mukomuko terbukti jualan narkotika jenis sabu.

“Menyatakan TerdakwaMailan Noviyandi alias Mailan bin Mursal Amintersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana’permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mailan Noviyandi als Mailan Bin Mursal Amin oleh karena itu dengan pidana penjara selama10(sepuluh) tahundan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama3(tiga) bulan,” demikian bunyi putusan PN Mukomuko yang dilansir di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Mukomuko, Jumat (14/1/2022).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Morris Sihombing. Pasutri itu digerebek tim Polres Mukomuko di rumahnya di Perumahan Bumi Asri Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko pada 15 Juli 2021.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ujar majelis.

Adapun istri Mailan, Sri dihukum lebih ringan yaitu 8 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Mira Deswita alias Sri binti Syahril (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama8(delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,” beber majelis.

Hukuman Mailan satu tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntut 9 tahun penjara. Demikian juga dengan Sri yang dituntut 7 tahun penjara.

“Menetapkan barang bukti berupa 2 paket jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan,” ujar majelis dengan suara bulat.

( Sumber : Anggota Polres di Bengkulu Dibui 10 Tahun karena Jual Sabu, Istri 8 Tahun )

 

Jakarta (VLF) – KPK telah menetapkan 6 tersangka usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) dan 10 orang lainnya. Total 11 orang yang diamankan KPK dalam OTT kali ini.

Dari 11 orang yang diamankan, KPK menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Peran keenam orang ini terdiri dari pemberi dan penerima suap terkait pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.

“Dengan telah dilakukannya pengumpulan berbagai informasi berikut bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan,” jelas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/1/2022).

Berikut daftar 6 tersangka dalam kasus ini:
Pemberi
1. Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ), swasta

Penerima
1. Abdul Gafur Mas’ud (AGM), Bupati Penajam Paser Utara periode 2018-2023
2. Mulyadi (MI), Plt Sekda Penajam Paser Utara
3. Edi Hasmoro (EH), Kadis PU dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Jusman (JM), Kabid Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Nur Afifah Balqis (NAB), swasta/Bendahara Umum DPC Parta Demokrat Balikpapan.

KPK menjerat AZ dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu AGM, MI, EH, JM dan NAB dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU RI Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

( Sumber : Ini Daftar 6 Tersangka Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara )

Jakarta (VLF) – Eks Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangerang Selatan (Tangsel) Rita Juwita dan bendaharanya Suharyo dituntut penjara 1 tahun enam bulan di perkara korupsi anggaran hibah organisasi olahraga tahun 2019 senilai Rp 7,8 miliar. Uang KONI digunakan pengurus untuk pelesiran ke Singapura dan kegiatan fiktif.

Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan. Oleh JPU, kedua terdakwa dinilai bersalah dalam pengelolaan anggaran KONI dan terbukti bersalah sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Tipikor.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 tahun dan enam bulan dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata JPU Puguh Raditya di Pengadilan Tipikor Serang, Jalan Serang-Pandeglang, Kamis (13/1/2021).

Jaksa juga meminta hakim memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada kedua terdakwa senilai Rp 1,1 miliar secara tanggung renteng. Untuk Rita senilai Rp 736 juta dan Suharyo 386 juta.

Uang pengganti ini kata Puguh telah dibayarkan sebagiannya dimana Rita menyetorkan Rp 600 juta dan Suharyo Rp 250 juta. Tapi, jika tidak dibayar setelah putusan pengadilan satu bulan dan berkekuatan hukum, maka harta keduanya disita atau dipenjara selama 9 bulan.

Perkara ini sendiri merugikan keuangan negara untuk pengelolaan olahraga senilai Rp 1,1 miliar berdasarkan audit Inspektorat Tangsel. Ada 19 kegiatan yang laporan pertanggungjawabannya menyimpang.

Bentuk kegiatan juga ada yang fiktif, yaitu kunjungan kerja ke 11 daerah di Jawa Barat seperti Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat, Cirebon, Bandung, Tasikmalaya. Termasuk penggunaan uang untuk plesiran pengurus ke Singapura.

Dalam tuntutannya, hal yang memberatkan para terdakwa bahwa perbuatan mereka telah menimbulkan kerugian negara. Sedangkan yang meringankan mereka belum pernah dihukum dan telah menitipkan kerugian negara masing-masing Rp 600 juta dan Rp 250 juta.

( Sumber : Korupsi Dana Hibah, Eks Ketua KONI Tangsel Dituntut 1,5 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Meski sudah dijatuhi hukuman mati, gembong narkoba Muhammad Nasir (33) tidak kunjung dieksekusi mati oleh jaksa. Kini, Muhammad Nasir kembali mengontrol penyelundupan narkoba dan dihukum mati lagi.

Hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, Lampung, yang dilansir di situsnya, Kamis (13/1/2022). Hukuman pertama diterima Muhammad Nasir, yaitu 8 tahun penjara, yang dijatuhkan PN Jakpus pada 2016.

Saat menjalani hukuman itu di Rutan Salemba, dia masih mengontrol penyelundupan 16 kg sabu. Akhirnya, Muhammad Nasir dihukum mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Kalianda pada 2019 dan berkekuatan hukum tetap.

Ternyata, saat menghuni Kamar 4 Blok A LP Rajabasa, Lampung, Muhammad Nasir kembali mengontrol penyelundupan 7 ribu butir pil ekstasi. Ribuan butir pil ekstasi itu disarukan ke dalam ban mobil oleh anak buahnya yang ada di luar penjara.

Akhirnya, Muhammad Nasir kembali diadili untuk ketiga kalinya. Jaksa mengajukan tuntutan 19 tahun penjara kepada Muhammad Nasir.

Pada 16 Agustus 2021, Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang menjatuhkan vonis nihil kepada Muhammad Nasir. Oleh PT Tanjungkarang, vonis nihil itu diubah menjadi hukuman mati.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara mati,” demikian bunyi putusan banding yang diketuai Nur Aslam Bustaman dengan anggota Aksir dan Abdul Sibero.

Majelis banding menilai pemidanaan yang telah dijatuhkan ke Muhammad Nasir selama ini tidak menimbulkan efek jera sebagaimana dimaksudkan oleh tujuan pemidanaan di Indonesia. Yaitu untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana.

“Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut yang sangat dilarang oleh Negara dan menjadi salah satu perbuatan pidana/ kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang sudah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda sehingga membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar majelis.

Menurut PT Tanjungkarang, pemidanaan vonis nihil semacam itu tidak dikenal dan tidak mendapatkan pengaturan dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Di mana pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan:

1. Pencabutan hak hak tertentu;
2. Perampasan barang barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

“Memperhatikan pertimbangan majelis hakim tingkat banding sebagaimana tersebut di atas serta adanya fakta hukum Terdakwa adalah residivis dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka adalah sah dan beralasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk menjatuhkan pidana yang paling tepat dan setimpal bagi terdakwa dan majelis hakim tingkat banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini (hukuman mati, red),” ucap majelis.

Kini status Muhammad Nasir adalah narapidana menunggu eksekusi mati di Lapas Narkotika Nusakambangan, Cilacap.

( Sumber : Tak Kunjung Dieksekusi, Gembong Narkoba di Lampung Kembali Divonis Mati )

 

Jakarta (VLF) – Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Abdul Gafur tercatat punya harta Rp 36,7 miliar.

Dilihat dari laman e-LHKPN KPK, Kamis (13/1/2022), Abdul Gafur tercatat melaporkan hartanya pada 26 Februari 2021. Laporan itu berisi daftar harta Abdul Gafur pada 2020.

Dalam LHKPN tersebut, Abdul Gafur tercatat punya 10 bidang tanah dan bangunan di Balikpapan hingga Jakarta. Total nilai tanah dan bangunan Abdul Gafur berjumlah Rp 34.295.376.075 (Rp 34 miliar).

Dia juga tercatat memiliki empat unit alat transportasi seharga total Rp 509.000.000. Selain itu, Abdul Gafur melaporkan dia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 1.375.000.000 (Rp 1,3 miliar) serta kas dan setara kas Rp 546.000.000. Dia tercatat tidak memiliki utang.

Sebelumnya, KPK membenarkan Abdul Gafur diamankan dalam OTT di Penajam Paser Utara. OTT dilakukan pada Rabu (12/1).

“Benar, informasi yang kami peroleh, Rabu (12/1) sore hari,tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh salah satu kepala daerah di provinsi Kaltim,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi soal apakah benar KPK melakukan OTT terhadap Bupati Penajam Paser Utara, Kamis (13/1).

Abdul Gafur ditangkap karena diduga terkait dengan suap dan gratifikasi. Namun, KPK belum menjelaskan dugaan suap tersebut terkait apa.

“Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” ucapnya.

Para pihak yang diamankan dalam OTT ini masih berstatus sebagai terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.

( Sumber : Kena OTT KPK, Bupati Penajam Paser Utara Punya Harta Rp 36,7 M )