Jakarta (VLF) – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Terbit Rencana diduga menerima suap dari proyek infrastruktur di wilayah Langkat.

Informasi mengenai penetapan tersangka Bupati Langkat ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam jumpa pers, Kamis (20/1/2022). Bupati Langkat ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam OTT.

“Setelah pengumpulan berbagai informasi disertai pengambilan keterangan terkait dugaan tindak korupsi dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan bukti yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan,” kata Ghufron.

detikcom merangkum beberapa fakta terkait kasus yang menjerat Bupati Langkat ini. Simak selengkapnya:

Total Tersangka 6 Orang

Selain Terbit Rencana, KPK menetapkan lima orang tersangka lain. Satu orang sebagai pemberi, dan lima lainnya sebagai penerima.

Pemberi:

1. MR (Muara Perangin Angin) selaku swasta

Diduga penerima:

1. TRP (Terbit Rencana Perangin Angin) selaku Bupati Langkat
2. ISK (Iskandar PA) selaku Kepala Desa Balai Kasih
3. MSA (Marcos Surya Abdi) selaku swasta/kontraktor
4. SC (Shuhanda Citra) selaku swasta/kontraktor
5. IS (Isfi Syahfitra) selaku swasta/kontraktor

Atas perbuatannya tersebut, para tersangka disangkakan melanggar sebagai berikut:

Tersangka MR selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka TRP, ISK, MSA, SC, dan IS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KPK Sita Uang Rp 786 Juta
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan awalnya mendapat informasi soal adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya. Diduga telah ada komunikasi dan kesepakatan sebelumnya yang akan diberikan oleh Muara Perangin Angin (MR) selaku swasta.

“Tim KPK segera bergerak dan mengikuti beberapa pihak, di antaranya MR, yang melakukan penarikan sejumlah uang di salah satu bank daerah, sedangkan MSA, SC, dan IS sebagai perwakilan ISK dan TRP menunggu di salah satu kedai kopi,” ujar Ghufron dalam jumpa pers, Kamis (20/1/2022).

Muara Perangin Angin kemudian menemui Marcos Surya Abdi (MSA), Shuhanda Citra (SC), dan Isfi Syahfitra (IS) selaku swasta di kedai kopi tersebut. Uang tunai tersebut langsung diserahkan.

“Tim KPK langsung melakukan penangkapan dan mengamankan MR, MSA, SC, dan IS berikut uang ke Polres Binjai,” ujar Ghufron.

Selanjutnya, tim KPK bergerak ke kediaman pribadi Bupati Langkat untuk menangkapnya dan Iskandar PA (ISK) selaku Kepala Desa Balai Asih. Namun, saat tim KPK tiba di lokasi, keduanya sudah tidak berada di lokasi.

“Selanjutnya tim KPK mendapatkan informasi bahwa TRP datang menyerahkan diri ke Polres Binjai dan sekitar pukul 15.45 WIB dilakukan permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan,” ujar Ghufron.

“Para pihak yang ditangkap beserta barang bukti uang sejumlah Rp 786 juta kemudian dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan,” sambung dia.

Terbit Rencana Atur Fee Proyek Pengerjaan Infrastruktur
KPK mengungkap Terbit Rencana mengatur fee dari paket pengerjaan proyek. Paket proyek itu dibuat sejak 2020. Terbit Rencana bekerja sama dengan saudara dan sejumlah jajaran yang disebut orang kepercayaannya dalam membuat paket proyek.

“Sekitar tahun 2020 hingga saat ini, tersangka TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 bersama dengan tersangka ISK yang adalah saudara kandung dari tersangka TRP diduga melakukan pengaturan dalam pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Langkat,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Kamis (20/1/2022).

“Dalam melakukan pengaturan ini, tersangka TRP memerintahkan SJ selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan SH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan tersangka ISK sebagai representasi tersangka TRP terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan,” lanjutnya.

Ada dua paket proyek yang dibuat, yakni paket proyek melalui lelang dengan permintaan fee sebesar 15 persen, kemudian paket proyek penunjukan langsung dengan fee 16,5 persen.

“Agar bisa menjadi pemenang paket proyek pekerjaan, diduga ada permintaan persentase fee oleh tersangka TRP melalui tersangka ISK dengan nilai persentase 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan melalui tahapan lelang dan nilai persentase 16,5 persen dari nilai proyek untuk paket penunjukan langsung,” ujarnya.

Kakak Kandung Terbit Rencana Terlibat Kasus Suap
Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar PA, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Iskandar, yang merupakan kakak kandung Terbit Rencana, diduga mengatur paket proyek infrastruktur dalam kasus dugaan suap ini.

“Dalam melakukan pengaturan ini, Tersangka TRP memerintahkan Sujarno selaku Plt Kadis PUPR Kabupaten Langkat dan Suhardi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk berkoordinasi aktif dengan Iskandar sebagai representasi Terbit Rencana terkait dengan pemilihan pihak rekanan mana saja yang akan ditunjuk sebagai pemenang paket pekerjaan proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan,” ujar Gufron, Kamis (20/1/2022).

Terbit Rencana Diduga Terima Suap dari Berbagai Proyek
KPK menduga Terbit Rencana menerima suap dari berbagai proyek lain.

“Diduga pula, ada banyak penerimaan lain oleh tersangka TRP melalui tersangka ISK (Iskandar PA) dari berbagai rekanan dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik,” kata Ghufron dalam konferensi persnya, Kamis (20/1/2022).

Ghufron mengatakan Terbit Rencana juga menerima suap dari pemenang tender proyek lainnya dengan pola yang sama, yakni meminta sesuai aturan yang paket proyek.

“Asumsinya, dari pemenang tender yang lain memiliki pola yang sama. Untuk itu, ini akan terus dikembangkan baik horizontal maupun vertikal kepada atas-atasnya,” ujarnya.

( Sumber : 5 Fakta Bupati Langkat dan Kakak Kandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi )

Jakarta (VLF) – Teroris Bom Bali I, Zulkarnaen alias Arif Sunarso alias Daud, divonis 15 tahun penjara. Zulkarnaen dinyatakan bersalah melakukan tindakan teror.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Arif Sunarso alias Zulkarnaen alias Daud alias Pak UD alias Abdullah Abdurrohman alias Abdurrohman alias Durrohman alias Mbah Rohman alias Pak Rohman alias Zaenal Arifin Bin Hadi Sholeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan ketiga,” ujar Pejabat humas PN Jaktim, Alex Adam Faisal, saat dimintai konfirmasi, Rabu (19/1/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun,” lanjut hakim.

Hakim juga memerintahkan jaksa merampas beberapa barang bukti. Barang yang dirampas untuk negara adalah satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter X-CW warna merah marun nomor polisi BE-6774-RE beserta surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).

Diketahui, Zulkarnaen merupakan pimpinan Askari Markaziah Jamaah Islamiah. Zukarnaen ini merupakan DPO Polri dalam kasus teror Bom Bali 1 yang terjadi pada 2002.

Dia juga disebut sebagai pelatih Akademi Militer di Afganistan selama 7 tahun. Selain Bom Bali I, Zulkarnaen disebut sebagai arsitek kerusuhan di Ambon, Ternate, dan Poso pada 1998-2000.

Zulkarnaen juga merupakan otak aksi peledakan kediaman Dubes Filipina di Menteng pada 1999. Ia juga terlibat dalam peledakan gereja serentak pada malam Natal dan tahun baru 2000 dan 2001, Bom Marriot pertama pada 2003, Bom Kedubes Australia 2004, Bom Bali 2 pada 2005.

Zulkarnaen ditangkap pada Kamis, 10 Desember 2020, pukul 19.30 WIB di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Ia ditangkap setelah buron selama 18 tahun.

( Sumber : Teroris Bom Bali I Zulkarnaen Divonis 15 Tahun Penjara! )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara untuk Gaga Muhammad. Gaga Muhammad juga dikenakan denda Rp 10 juta.

Hakim ketua Hakim Ketua Lingga Setiawan, membacakan hal yang memberatkan hukuman Gaga Muhammad. Majelis hakim menilai tidak konsistensi rasa bersalah seperti apa yang diucapkan oleh Gaga Muhammad.

“Hal yang memberatkan, Terdakwa menyampaikan rasa bersalahnya, tapi Majelis Hakim tidak melihat konsistensi dari terdakwa akan hal tersebut. Secara terdakwa tidak menunjukkan rasa bersalah,” kata Hakim Ketua Lingga Setiawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (19/1/2022).

Majelis hakim juga menyorot soal pembelaan Gaga Muhammad yang juga menyalahkan pihak lain atas kecelakaan tersebut. Dalam pembelaannya Gaga Muhammad dinilai berusaha mengalihkan unsur kesalahannya.

“Terdakwa berusaha mengalihkan unsur kealpaan dan kelalaian kecelakaan ini adalah bagian dari kesalahan korban sendiri. Yaitu korban tidak menggunakan sabuk pengaman dengan benar,” ucap Lingga Setiawan.

“Terdakwa tidak memberikan bantuan materi apa pun yang bisa membantu korban dan keluarga. Keluarga hanya menuntut kompensasi Rp 12,6 M. Tindak pidana dilakukan dengan diawali perbuatan mabuk, meminum-minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ajaran agama,” lanjutnya.

Oleh karena itu, majelis hakim memvonis Gaga Muhammad sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut Gaga Muhammad dijatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 10 juta.

( Sumber : Bumerang Gaga Muhammad: Sebut Laura Anna Lalai Jadi Divonis 4,5 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik vonis nihil terhadap Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat (HH) dalam kasus korupsi PT ASABRI (Persero). MAKI menilai putusan itu tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat.

“MAKI menghormati putusan tersebut namun tetap menyatakan kecewa atas putusan tersebut karena tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Boyamin menilai semestinya hakim menjatuhkan hukuman yang sama atau lebih berat dari vonis kasus Jiwasraya yang sebelumnya sudah diterima Heru Hidayat. Sebagai informasi, Heru Hidayat telah divonis penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya.

“Berdasar Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika hakim menyatakan Terdakwa bersalah maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Tidak boleh nihil karena hukuman sebelumnya dalam kasus Jiwasraya adalah seumur hidup dan bukan penjara dalam hitungan maksimal 20 tahun. Hukuman nihil hanya berlaku di perkara penjara terhitung yaitu 1 hari hingga maksimal 20 tahun. Jika hukuman seumur hidup maka bisa dijatuhkan hukuman yang sama atau hukuman di atasnya, yaitu mati,” ujarnya.

“Putusan kemarin menyatakan perbuatan terdakwa Heru Hidayat terbukti, maka mestinya dipidana dan bukan nihil. Bisa seumur hidup atau mati,” imbuhnya.

Boyamin juga mendorong agar Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebab, Boyamin menilai sesuai Pasal 240 KUHAP putusan itu keliru.

“Putusan mati sebenarnya itu paling proporsional dan sesuai tuntutan keadilan masyarakat mengingat perbuatan Heru Hidayat sangat merugikan negara, masyarakat dan nasabah secara berulang (Jiwasraya dan ASABRI),” tutur Boyamin.

“Seandainya hakim tidak sependapat dengan tuntutan mati oleh jaksa penuntut umum, mestinya hukuman penjara seumur hidup secara bersyarat lebih memenuhi ketentuan hukum acara KUHAP karena tetap jatuhi hukuman pidana dan bukan nihil,” ungkapnya.

Selanjutnya Boyamin menuturkan MAKI juga akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memperluas makna ‘pengulangan dalam melakukan pidana’ yang selama ini dimaknai terbatas setelah orang dipenjara kemudian melakukan perbuatan pidana.

“Tidak disebut berulang jika belum pernah dipenjara meskipun berulang-ulang melakukan perbuatan pidana. Jika ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi maka dalam kasus seperti Heru Hidayat nantinya dapat diterapkan hukuman mati,” kata Bonyamin.

Sebelumnya, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat divonis nihil. Heru dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama mantan Dirut ASABRI Adam Damiri dan Sonny Widjaja dkk hingga merugikan negara sebesar Rp 22,8 triliun.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primer dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang,” ujar hakim ketua IG Eko Purwanto saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Selasa (18/1/2022).

“Menjatuhkan pidana dengan pidana nihil kepada terdakwa,” tambah hakim.

( Sumber : MAKI Kritik Vonis Nihil Heru Hidayat: Mestinya Seumur Hidup atau Mati )

Jakarta (VLF) – KPK telah melimpahkan berkas perkara dua pegawai Ditjen Pajak, Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Mereka berdua akan segera disidang di kasus dugaan suap pemeriksaan pajak tahun 2016-2017.

“Selasa (18/1) tim jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara terdakwa Wawan Ridwan dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

Ali mengatakan penahanan Wawan dan Alfred telah menjadi wewenang pengadilan. Sementara Wawan masih ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur, Alfred ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur.

“Penahanan para terdakwa beralih menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor dengan tetap dilakukan penahanan rutan,” kata Ali.

Selanjutnya, Ali menyebut KPK masih menunggu penetapan majelis hakim sekaligus jadwal sidang pembacaan dakwaannya.

“Tim jaksa akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” katanya.

Wawan dan Alfred akan didakwa dengan dakwaan, Kesatu : Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP atau Kedua : Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua pegawai Ditjen Pajak, Wawan Ridwan (WR) dan Alfred Simanjuntak (AS), sebagai tersangka dalam kasus suap yang lebih dulu menjerat eks pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji. Wawan langsung ditahan, tapi Alfred baru ditahan akhir-akhir ini.

Terbaru, KPK juga menetapkan Wawan Ridwan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Dari total penerimaan tersebut, tersangka WR diduga menerima jatah pembagian sejumlah sekitar sebesar SGD 625 ribu,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/11/2021).

Ghufron menyebut Wawan dan Alfred diduga menerima perintah dan arahan khusus dari Angin Prayitno, selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019. Wawan dan Alfred menerima arahan dari Angin Prayitno untuk mengurus tiga perusahaan terkait kewajiban pajaknya.

Perusahaan itu adalah PT Gunung Madu Plantations, PT Bank PAN Indonesia, dan PT Jhonlin Baratama pada kurun 2016-2017. Pada saat pemeriksaan, diduga ada kesepakatan pemberian uang agar pajak tidak sebagaimana mestinya.

“Atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, tersangka WR dan AS diduga telah menerima uang yang selanjutnya di teruskan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan enam orang tersangka sebagai berikut:

1. Eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Angin Prayitno Aji (APA)
2. Eks Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak, Dadan Ramdani (DR)
3. Konsultan pajak, Ryan Ahmad Ronas (RAR)
4. Konsultan pajak, Aulia Imran Maghribi (AIM)
5. Kuasa wajib pajak, Veronika Lindawati (VL)
6. Konsultan pajak, Agus Susetyo (AS)

( Sumber : KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Pegawai Ditjen Pajak ke Pengadilan )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menyunat vonis dua eks pejabat lembaga negara dalam perkara korupsi pengadaan citra satelit dengan kerugian Rp 137 miliar. Hukuman keduanya menjadi ringan dari vonis tingkat pertama.

Dua eks pejabat lembaga negara itu yakni Priyadi Kardono selaku eks Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Muchammad Muchlis selaku mantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Keduanya melakukan korupsi bersama Lissa Rukmi Utari selaku Dirut PT Waindo Specterra sekaligus Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa.

Dalam petikan putusan di tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang dibacakan pada 22 Oktober 2021, kedua eks pejabat itu divonis hukuman masing-masing enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Keduanya dianggap majelis hakim yang diketuai oleh hakim Denni Arsan terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI 20/2001 perubahan atas UU RI 31/1999 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Atas putusan hakim PN Bandung tersebut, keduanya mengajukan banding ke PT Bandung. Di tingkat PT Bandung, majelis hakim yang diketuai oleh Elly Endang Dahliani mengabulkan banding kedua terdakwa. Atas dikabulkannya banding tersebut, hukuman keduanya jadi ringan atau dua tahun bui. Putusan PT itu dibacakan pada 6 Desember 2021.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Priyadi Kardono dan Muchamad Muchlis dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda masing-masing Rp 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan,” tulis petikan putusan sebagaimana dilihat detikcom pada situs resmi Mahkamah Agung (MA), Selasa (18/1/2022).

Kuasa hukum kedua terdakwa, Fredy P Sibarani, menilai putusan yang dibacakan oleh PT Bandung tersebut bukan semata-mata hakim menyunat hukuman. Menurut dia, putusan itu sudah sesuai dengan fakta persidangan dan kondisi di lapangan.

“Vonis dua tahun di Pengadilan Tinggi tersebut lah yang sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan selayaknya kedua klien kami dibebaskan karena tidak ada suap dan gratifikasi dan tidak ada niat memperkaya diri sendiri atau orang lain,” ucap Fredy kepada detikcom.

Fredy menjelaskan terungkapnya dugaan tersebut bermula dari pengaduan masyarakat ke KPK pada 2018. Padahal, kata Fredy, pengadaan yang dilakukan oleh kliennya itu sudah sesuai dengan aturan UU Pengadaan dan UU Badan Layanan Umum (BLU).
Dia menjelaskan pengadaan peta citra satelit resolusi tinggi (CSRT) pada 2015 yang dikerjasamakan antara BIG dan LAPAN terdiri dari dua tahap. Untuk tahap pertama nilai kontraknya Rp 67 miliar untuk luas area of interest (AOI) peta seluas 335.805,3 kilometer sesuai dan mendukung program kementerian desa tertinggal. Kemudian tahap dua dilakukan dengan nilai kontrak Rp 114 miliar untuk luas AOI peta 606.284 kilometer persegi untuk mendukung program PUPR dalam bidang RDTR.

“Pada saat itu, akhir tahun 2015 pada saat pekerjaan selesai, berita acara telah ditandatangani oleh kedua belah pihak BIG dan LAPAN dengan volume 100 persen sesuai dengan nilai kontrak. Tidak ada markup, bukan fiktif, data berfungsi atau dapat digunakan sesuai spesifikasi di dalam kontrak, tidak ada cacat produk dan produk saat ini telah dimanfaatkan oleh berbagai instansi,” tuturnya.

“Produk sudah dan dapat digunakan dan masih dalam proses tahap level selanjutnya. Jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara,” kata Fredy menambahkan.

Sekadar diketahui, dua mantan pejabat lembaga negara didakwa melakukan korupsi. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik korupsi itu senilai Rp 137 miliar.

Dua pejabat negara tersebut yakni Pribadi Kardono selaku eks Kepala BIG, dan Muchammad Muchlis selaku mantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Pusfatekgan) LAPAN. Keduanya melakukan korupsi bersama Lissa Rukmi Utari selaku Dirut PT Waindo Specterra sekaligus Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa.

“Melakukan beberapa tindakan pidana dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Maret 2016 melakukan secara melawan hukum yaitu dalam pengadaan citra satelit resolusi sangat tinggi (CART) 1 pada BIG yang bekerja sama dengan LAPAN,” ucap jaksa KPK Haerudin saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (16/6/2021).

( Sumber : Hakim Sunat Vonis Eks Pejabat BIG-LAPAN di Kasus Korupsi Citra Satelit )

Jakarta (VLF) – Mantan Direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Solihah, divonis 4 tahun penjara. Solihah diyakini telah merugikan negara senilai Rp 7,5 miliar.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Solihah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” ujar hakim ketua Fahzal Hendri saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Selasa (18/1/2022).

“Menjatuhkan pidana dengan pidana 4 tahun penjara kepada terdakwa,” tambah hakim.

Ia juga didenda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Solihah terbukti memperkaya diri sebesar USD 50 ribu.

Selain itu, hakim memutuskan Solihah diharuskan membayar uang pengganti Rp 483.700.000. Jika tidak membayar, akan dipenjara 3 bulan.

Dalam hal-hal yang memberatkan hakim menilai Solihah tidak membantu program pemerintah. Solihah juga tidak mengakui perbuatannya.

“Tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mengakui perbuatannya, mendapatkan uang dari komisi agen dan, belum mengembalikan uang yang diperolehnya,” kata hakim.

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah Solihah merupakan tulang punggung keluarga serta bersikap sopan dan kooperatif.

“Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa kooperatif, terdakwa sebagai sebagai tulang punggung keluarga atau sebagai orang tua tunggal dari kedua putrinya,” imbuhnya.

Diketahui, vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya, Solihah dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sedangkan dalam tuntutan, jaksa menuntut Solihah dengan uang pengganti lebih tinggi, yaitu Rp 1.918.749.382,90 (miliar). Jika tidak membayar, akan dipenjara 6 bulan.

Pengusaha Kiagus Divonis 4 Tahun
Selain Solihah, hakim memvonis pengusaha Kiagus Emil Fahmy Cornain (KEFC) 4 tahun penjara. Sama dengan Solihah, Kiagus diyakini telah merugikan negara senilai Rp 8,4 miliar.

“Menjatuhkan pidana dengan pidana 4 tahun penjara kepada terdakwa,” ujar hakim.

Ia juga didenda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Selain itu hakim memutuskan Kiagus diharuskan membayar uang pengganti Rp 1.330.668.513,27 dikurangkan dan diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan ke KPK sebesar Rp1.330.678.000 dan kelebihan dikembalikan kepada terdakwa.

Diketahui, vonis ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sebelumnya Kiagus dituntut jaksa 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Kiagus diyakini jaksa terbukti memperkaya diri Rp 1,3 miliar dan memperkaya Budi Tjahjono Rp 6 miliar terkait kegiatan agen asuransi fiktif pada PT Asuransi Jasindo.

Kiagus juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1,3 miliar yang telah dinikmatinya. Namun, sebelum tuntutan dibacakan Kiagus telah mengganti lunas uang itu.

Solihah dan Kiagus diyakini melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

( Sumber : Eks Direktur Keuangan Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – KPK telah melimpahkan berkas perkara Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dkk ke pengadilan. Budhi akan segera disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang.

“Hari ini (Selasa, 18/1) tim jaksa telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa Budhi Sarwono dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Semarang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).

Ali mengatakan pelimpahan ini termasuk tersangka Kedy Afandi. Penahanan mereka kini menjadi wewenang pengadilan.

“Penahanan selanjutnya merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor dan para Terdakwa untuk sementara waktu masih tetap ditahan di Rutan KPK,” kata Ali.

Sementara itu, Budhi Sarwono masih ditahan di Rutan KPK Kaveling C1, dan Kedy Afandi ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur. Ali menyebut KPK kini masih menunggu penetapan majelis hakim serta jadwal sidang pembacaan surat dakwaannya.

“Tim jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan,” katanya.

Keduanya akan didakwa dengan dakwaan, kesatu: Pasal 12 huruf (i) UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan kedua: Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Lebih lanjut Ali mengatakan, sebelumnya, pada Kamis (30/12), KPK menyatakan berkas perkara Budhi Sarwono dkk rampung.

KPK sebelumnya menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018 dan gratifikasi. Budhi telah ditahan bersama tersangka lainnya, Kedy Afandi.

“Setelah KPK melakukan penyelidikan, kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan ke penyidikan, malam hari ini sampaikan rekan-rekan atas kerja keras tersebut, menetapkan dua tersangka, yakni BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara periode 2017-2022, tersangka kedua KA, pihak swasta,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).

Firli menjelaskan perkara ini dimulai saat Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Banjarnegara. Kedy Afandi merupakan orang kepercayaan Budhi.

Kedy disebut menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) 20 persen dari nilai proyek. Perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek diwajibkan memberikan commitment fee 10 persen dari nilai proyek.

“BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang,” ujarnya.

Firli mengatakan Kedy selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi, yang merupakan Bupati Banjarnegara, saat mengatur pembagian proyek. KPK menduga proyek itu juga dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.

“Penerimaan commitment fee senilai 10 persen oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan KA,” katanya.

“Diduga BS telah menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar,” sambung Firli.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Firli mengatakan kedua tersangka dilakukan ditahan selama 20 hari ke depan. Budhi ditahan di Rutan Kaveling C1 dan KA di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

( Sumber : KPK Limpahkan Berkas Perkara Bupati Nonaktif Banjarnegara dkk ke Pengadilan )

Jakarta (VLF) – Hari ini menjadi sejarah hukum bagi Indonesia karena majelis hakim akan membacakan vonis untuk Heru Hidayat, yang dituntut mati dalam skandal ASABRI. Bukan tanpa alasan, karena Heru Hidayat diketahui sudah divonis pidana seumur hidup dalam perkara Jiwasraya.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang akan dilakukan Selasa (18/1/2022). Heru Hidayat merupakan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera yang diyakini jaksa melakukan korupsi bersama-sama dengan mantan Direktur Utama ASABRI Adam Damiri dan Sonny Widjaja dkk hingga merugikan negara sebesar Rp 22,7 triliun.

“Terdakwa Heru Hidayat menerima sekitar Rp 12.643.400.946.200 (triliun), Sonny Widjaja menerima Rp 64,5 miliar, Ilham Wardhana Bilang Siregar telah menerima akibat pengelolaan investasi ASABRI Rp 241.688.185.267, Adam Rahmat Damiri Rp 17,972 miliar, berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur memperkaya diri telah terpenuhi secara sah menurut hukum,” kata jaksa.

“Berdasarkan uraian di atas, unsur merugikan negara atau perekonomian telah terbukti menurut hukum,” imbuh jaksa.

Jaksa juga meyakini Heru Hidayat terbukti melakukan pencucian uang (TPPU). Jaksa mengatakan Heru mendapat keuntungan tidak sah dari pengelolaan saham PT ASABRI sekitar Rp 12 triliun, keuntungan itu kemudian disamarkan oleh Heru dengan membeli aset.

“Bahwa Terdakwa Heru Hidayat adalah pihak yang mengatur investasi saham reksa dana, terdakwa dan afiliasinya Joko Hartoni dan Piter Rasiman dan Maudy Mangke, bahwa Terdakwa Heru Hidayat bertujuan menyamarkan asal usul kekayaan pada investasi PT ASABRI dengan cara menempatkan rekening sendiri atau pihak lain melalui nomine-nomine, dan sejumlah rekening bank perusahaan beserta anak perusahaan dan lainnya,” kata jaksa.

“Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Adam Damiri dan Sonny Widjaja telah menimbulkan kerugian negara Rp 22,7 triliun. Terdakwa memperoleh keuntungan tidak sah sejumlah Rp 12.643.400.946.200 (triliun), bahwa untuk menyamarkan asal-usul kekayaan terdakwa membelanjakan sejumlah aset,” lanjut jaksa.

Atas perbuatan Heru Hidayat itu, jaksa menuntutnya dengan pidana mati. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 6 Desember 2021.

“Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang,” ujar jaksa.

“Menghukum Heru Hidayat dengan pidana mati,” tambah jaksa.

Aturan Hukuman Mati untuk Koruptor

Persoalannya adalah Heru Hidayat sebelumnya dijerat jaksa dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Pasal itu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat 1

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Seperti bisa dilihat, ancaman hukuman maksimal pada pasal itu adalah seumur hidup. Namun jaksa menilai perbuatan Heru Hidayat adalah pengulangan sehingga jaksa mendasarkan argumentasinya pada Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor.

Berikut isinya:

Pasal 2 ayat 2

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 ayat 2

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Penjelasan Jaksa

Saat membacakan tuntutannya, jaksa melengkapi argumentasinya tentang pengulangan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat. Berikut penjelasan jaksa:

Bahwa dalam penjatuhan pidana negara melalui peraturan UU mengatur penjatuhan pidana mati bagi perbuatan-perbuatan tertentu yang bersifat sangat luar biasa yang tidak terlepas dari kejahatan serius dan merusak nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 memberikan penerapan pidana mati sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 yang menentukan bahwa dalam hal tipikor sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud keadaan tertentu yang dapat dijadikan alasan pemberat pidana bagi pelaku tipikor yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulangan tipikor. Tidak ada penjelasan mengenai pengertian secara resmi dalam keadaan di atas sehingga sangat penting memberi pemahaman dan penjelasan serta batasan yang jelas dalam keadaan dimaksud khususnya pengulangan tindak pidana.

Maka terdapat 2 konstruksi perbuatan terdakwa yang relevan sebagai pengulangan yaitu terdakwa Heru Hidayat melakukan 2 tipikor yaitu perkara Jiwasraya dan perkara korupsi PT ASABRI di mana keduanya dapat dipandang sebagai niat dan objek yang berbeda meskipun periode peristiwanya bersamaan. Dalam perkara korupsi ASABRI dilakukan Heru Hidayat sejak 2012-2019 yang berdasarkan karakteristik perbuatannya dilakukan secara berulang dan terus menerus yaitu penjualan dan pembelian saham yang mengakibatkan kerugian bagi ASABRI.

Berkaitan surat dakwaan yang tidak menyebutkan ketentuan pasal 2 ayat 2, menurut JPU, frasa keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 adalah pemberatan pidana dan bukan unsur perbuatan sebagaimana diuraikan secara tegas dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dimaksud dalam keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan alasan pemberatan pidana dalam tipikor.

Dalam penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2001 juga dinyatakan dalam rangka untuk mencapai tujuan efektif untuk mencegah dan memberantas tipikor UU ini memuat ketentuan pidana dengan sebelumnya yaitu ancaman pidana minimum khusus, pidana denda tinggi dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana. Dengan demikian, tidak dicantumkannya Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor seharusnya tidak dijadikan penghalang untuk dapat menerapkan pidana mati sebagai pemberatan pidana karena perbuatan terdakwa telah cukup sebagai keadaan-keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 tersebut

Heru Hidayat Sebut Tuntutan Mati Zalim

Sementara itu, Heru Hidayat menilai tuntutan mati kepadanya adalah tindakan zalim dan abuse of power. Heru menilai tuntutan jaksa ini di luar koridor hukum.

“Jelas tuntutan mati yang dibacakan jaksa minggu lalu adalah suatu bentuk abuse of power yang sangat zalim. Kewenangan menuntut yang dimiliki oleh jaksa malah digunakan dengan menyimpang dari koridor hukum,” kata Heru Hidayat dalam surat pembelaan pribadinya yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (13/12).

Pakar Hukum Minta Cermat

Sementara itu, pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Djoko Sukisno menyatakan hukuman mati dibolehkan menurut Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Namun para hakim/aparat penegak hukum harus mencermati pula penjelasannya.

“Sebagaimana telah diketahui bahwa hukuman mati koruptor telah diatur pada Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hukuman tersebut menjadi bagian dari Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Namun perlu kehati-hatian dalam memaknai Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut yang berbunyi ‘Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan’. Karena harus pula dicermati bagian penjelasan atas ayat tersebut,” kata Djoko kepada wartawan, Selasa (7/12/2021).

Lebih jauh Djoko menjelaskan bahwa sebagaimana penjelasannya, yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Menurutnya, pada kalimat yang menyebutkan kata ‘pengulangan’ diawali dengan tanda baca koma. Maka anak kalimat tersebut dapat dimaknai berdiri sendiri dan tidak terkait dengan anak kalimat sebelum dan sesudahnya.

“Oleh karena itu, kalimat tersebut dapat berarti seseorang yang sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi kemudian setelah keluar dia melakukan tindak pidana korupsi lagi. Sehingga orang tersebut layak dituntut hukuman mati karena dianggap tidak jera atas hukuman yang pernah dijatuhkan padanya,” ucap Djoko.

Terkait dengan wacana hukuman mati bagi para terdakwa Jiwasraya dan ASABRI, maka perlu juga dicermati sekali lagi apakah di antara mereka ada yang residivis atau orang yang pernah dihukum dan melakukan tindak pidana yang sama.

“Lalu bagaimana dengan tempus delicti-nya, apakah negara dalam kondisi bencana alam atau dalam keadaan krisis moneter. Ingat, tempus delicti adalah waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana bukan waktu persidangannya,” ungkap Djoko.

Di sisi lain pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mendukung tuntutan mati ke Heru Hidayat. Namun dia menyerahkan urusan pidana itu nantinya ke pengadilan.

“Suatu upaya yang perlu diacungi jempol. Sebab, secara teori, kejahatan yang dilakukan memang pantas dituntut pidana mati, sehingga kita tak ragu. Kejahatan ekstra harus dilakukan dengan penindakan ekstra. Sekarang tinggal pengadilan, hakim selaras tidak dengan langkah Kejagung?” kata Hibnu.

Bagaimana nantinya majelis hakim menyampaikan putusan serta pertimbangannya? Kita nantikan saja jalannya persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

( Sumber : Menanti Vonis Hakim untuk Heru Hidayat yang Dituntut Mati )

Jakarta (VLF) – Azis Syamsuddin telah diperiksa sebagai terdakwa kasus suap mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Pekan depan, Azis Syamsuddin akan mendengarkan tuntutan dari jaksa.

“Setelah kami bermusyawarah, bisa disetujui tanggal 24 tuntutan pidana. Sidang akan dilanjutkan 24 Januari pukul 10.00 WIB dengan agenda tuntutan pidana, sidang dinyatakan cukup, dan terdakwa dikembalikan ke rutan,” ujar hakim ketua Muhammad Damis menutup sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (17/1/2022).

Dalam sidang ini, Azis Syamsuddin didakwa memberi suap ke mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin dan Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

Jaksa mengatakan Azis memberi suap itu dengan maksud agar AKP Robin selaku penyidik KPK saat itu mengurus kasus yang melibatkan namanya dan Aliza Gunado. Azis disebut jaksa memberi suap agar dia dan Aliza Gunado tidak menjadi tersangka KPK berkaitan dengan kasus DAK Lampung Tengah 2017.

“Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan oleh Terdakwa dengan maksud supaya Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain membantu mengurus kasus yang melibatkan Terdakwa dan Aliza Gunado terkait penyelidikan KPK di Lampung Tengah, yang bertentangan dengan kewajiban Stepanus Robib Pattuju selaku penyidik KPK,” bunyi surat dakwaan jaksa.

Akibat perbuatan itu, Azis Syamsuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Azis Syamsuddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Eks Penyidik KPK 24 Januari )