Jakarta (VLF) – Kejati Banten telah mengantongi nama oknum pejabat Bea Cukai Soekarno-Hatta yang diduga melakukan pungli pada perusahaan jasa titipan. Penyelidikan telah dilakukan berdasarkan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Asisten Intelijen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan keterangan dan data terhadap 11 ASN Bea Cukai dan swasta. Sudah ada beberapa nama yang diduga melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan barang bukti termasuk dokumen.

“Diduga inisial QAB pada Bea Cukai Soetta menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya,” kata Adhykasa di Kejati Banten, Serang, Senin (24/1/2022).

Pegawai itu memiliki kewenangan memberikan surat peringatan dan pembekukan izin perusahaan jasa titipan di bandara. Ia diduga memaksa PT SKK untuk memberikan uang untuk mengurangi sanksi denda senilai Rp 1,6 miliar hanya menjadi Rp 250 juta.

“Serta untuk peringatan dan pembekukan PT SKK yang seluruhnya berjumlah Rp 3,1 miliar dan juga Dirut PT. ESL memberikan uang Rp 80 juta,” katanya.

Kejati menyita uang tunai yang diamankan dari ASN Bea Cukai dari inisial VIM Rp 1,1 miliar. Orang ini adalah penghubung antara QAB dan PT SKK.

“QAB memerintahkan VIM meminta uang tarif Rp 1.000 atau Rp 2.000 dari setiap tonase importasi dengan menekan melalui surat peringatan dan mengancam mencabut izin operasional,” ujarnya.

Penyelidikan ini sudah lengkap dan bidang intelijen telah menyerahkan berkas ke Bidang Pidsus. Diduga apa yang dilakukan QAB dan VIM di Bea Cukai telah terjadi tindak pidana korupsi.

“Untuk dilakukan penanganan selanjutnya sesuai hukum pidana berlaku,”jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan dugaan pungutan liar (pungli) di Bandara Soekarno-Hatta. MAKI menduga ada oknum pegawai Bea Cukai yang melakukan pungli terhadap usaha jasa kurir.

“Adanya dugaan pemerasan/pungli yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bea dan Cukai berdinas di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang,” kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Sabtu (22/1/2022).

( Sumber : Kejati Banten Kantongi Oknum Bea Cukai Diduga Pungli Rp 1,7 di Soetta )

Jakarta (VLF) – Jaksa KPK mengungkapkan sejumlah pertimbangan memberatkan dan meringankan sebelum menuntut Azis Syamsuddin dengan pidana penjara 4 tahun dah 2 bulan. Apa saja pertimbangannya?

“Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat RI, terdakwa tidak mengakui kesalahannya, terdakwa berbelit-belit selama persidangan,” ujar jaksa KPK Lie Putra Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (24/1/2022).

Adapun hal meringankannya karena Azis Syamsuddin belum pernah dihukum. Jaksa tidak menyinggung tentang kesopanan dalam diri Azis Syamsuddin.

“Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya, Azis Syamsuddin diyakini jaksa bersalah memberi suap ke mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin dan Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar. Jaksa juga menuntut agar Azis dicabut hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun.

Azis disebut jaksa terbukti memberi uang secara bertahap ke AKP Stepanus Robin Pattuju yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36.000. Jaksa menyebut uang itu diberikan agar AKP Robin mengawal kasus APBD Lampung Tengah yang menjerat Azi dan Aliza Gunado.

Azis Syamsuddin diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Azis Syamsuddin Dituntut 50 Bulan Bui Sebab Dianggap Rusak Citra DPR )

Jakarta (VLF) – KPK melalui Jaksa Eksekusi Andry Prihandono kembali melakukan penyetoran uang senilai Rp 848.324.100 (848,3 juta) yang bersumber dari hasil lelang barang rampasan, penyitaan uang, serta pembayaran uang denda pengganti dari beberapa terpidana korupsi.

Berdasarkan informasi dari Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat (21/1/2022) uang yang disetorkan kepada kas negara tersebut bersumber dari tiga perkara. Berikut rinciannya:

1. Perkara dengan Terpidana Matheus Joko Santoso berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus TPK/2021/PN. Jkt.Pst tanggal 1 September 2021 berupa uang rampasan sejumlah Rp 486.050.000. Matheus Joko Santoso merupakan Mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kasus korupsi bansos COVID-19.

2. Perkara dengan Terpidana Fathor Rachman (mantan Kepala Divisi PT Waskita Karya) berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 59/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt. Pst tanggal 26 April 2021 berupa pembayaran cicilan uang pengganti ke 9 sejumlah Rp 300.000.000 dari total kewajiban sejumlah Rp 3.670.000.000. Sehingga uang pengganti yang telah dibayarkan oleh Terpidana dimaksud sejumlah Rp 2.650.000.000. Fathor Rachman merupakan terpidana kasus pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif terkait berbagai proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

3. Hasil lelang barang rampasan dari terpidana Syahrul Rajasampurnajaya dkk pada tanggal 13 Januari 2022 yang lalu sejumlah Rp 80.274.100. Syahrul Rajasampurnajaya merupakan mantan Kepala Bappebti.

Lebih lanjut, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan pihaknya masih terus mengumpulkan pemulangan aset atau (aset recovery) dari hasil korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

“Aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi ini masih tetap akan dikumpulkan dan ditagih oleh KPK sebagai bentuk komitmen untuk semaksimal memberikan pemasukan bagi kas negara,” terang Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (21/1).

( Sumber : KPK Setor Rp 486 Juta ke Kas Negara dari Eks PPK Kasus Bansos Corona )

Jakarta (VLF) – KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Mirisnya, hakim bernama Itong Isnaeni Hidayat ini dua pekan lalu sempat mengikuti deklarasi dan menandatangani pakta integritas anti korupsi.

Diketahui, Itong tertangkap bersama panitera bernama Hamdan dan seorang pengacara. Humas PN Surabaya, Martin Ginting mengatakan pihaknya senantiasa memberikan bimbingan pada hakim agar tetap menjaga integritasnya saat bekerja.

“Arahan pimpinan MA berdasarkan Perma No 7 dan 8 dan juga Maklumat MA yang dikeluarkan pada 2017 setiap saat dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh pimpinan, Ketua MA, Ketua PT, dan Ketua PN atau jajaran di bawah MA, terus menerus Ketua PN juga memberikan bimbingan,” kata Martin di Surabaya, Kamis (20/1/2022).

Martin mengungkapkan pihaknya juga sempat menggelar kegiatan penandatanganan pakta integritas anti korupsi. Acara ini diikuti seluruh hakim di PN Surabaya.

“Bahkan di awal tahun ini pimpinan kita memerintahkan untuk menandatangani pakta integritas, untuk mengingatkan semua aparatur pengadilan supaya jangan berbuat yang mencederai pekerjaan kita sendiri selaku penegak hukum,” ungkapnya.

Acara penandatanganan pakta integritas ini berlangsung Senin (4/1/2022) di Lantai 6 Aula Pengadilan Negeri Surabaya. Penandatanganan pakta integritas ini dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Dr. Joni, para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional serta karyawan-karyawati PN Surabaya. Kegiatan ini digelar setiap awal tahun sebagai komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sebelumnya, penangkapan hakim ini terjadi Rabu (19/1) malam. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan sang hakim diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait sebuah perkara yang ditanganinya.

“Benar, 19 Januari 2022, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait sebuah perkara di PN Surabaya,” ucap Ali Fikri ketika dimintai konfirmasi, Kamis (20/1/2022).

Hal ini juga dibenarkan Humas PN Surabaya Martin Ginting. Martin menyebut sejak semalam telah mendengar informasi soal OTT KPK ini.

“Kejadian tadi malam kira-kira kita dengar demikian,” kata Martin.

Kendati demikian, Martin menyebut pihak KPK belum melakukan penggeledahan di kantor hakim tersebut. Namun, kantornya yang berada di lantai 4 PN Surabaya telah disegel.

“Masih penyegelan dan belum ada penggeledahan. Belum ada (barang bukti dibawa) karena masih dalam disegel,” ungkapnya.

Penyegelan kantor hakim tersebut dilakukan tadi pagi. Juru bicara Mahkamah Agung (MA) Hakim Agung Andi Samsan Nganro menyebut KPK datang ke kantor PN Surabaya sekitar pukul 05.00 WIB.

“Bahwa pagi tadi sekitar pukul 05.00-05.30 WIB, KPK datang ke kantor PN Surabaya dan di dalam mobilnya dilihat ada Saudara Itong Isnaeni Hidayat, SH MH, hakim PN Surabaya. Begitu pula informasi yang diterima nama panitera pengganti bernama Hamdan, SH, juga diamankan,” kata Andi Samsan.

( Sumber : Ironi Hakim PN Surabaya Terjaring OTT KPK Usai 2 Pekan Deklarasi Anti Korupsi )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menangkap wanita berinisial M (52) terpidana dalam kasus pemalsuan. M ditangkap usai masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Tim tangkap buron (Tabur) mengamankan terpidana DPO berinisial M (52) selaku Manager Pom Bensin PT TPS di Jalan DI Panjaitan Pematangsiantar yang diputus bersalah melakukan pemalsuan surat kuasa dan bon pembelian minyak oleh Pengadilan Tinggi Medan di tahun 2020,” kata Kasi Penkum Kejatisu Yos A Tarigan, Jumat (21/1/2022).

“Perbuatan terdakwa PT TPS mengalami kerugian sebesar Rp 7.326.660.000 dimana terpidana memalsukan surat kuasa dari pemilik SPBU dan bon pembelian minyak serta pemesanan minyak,” tambahnya.

M ditangkap di rumahnya Jalan Panglima Denai, Medan, pada Kamis (20/1) malam. Penangkapan M setelah tim Tabur melakukan pemantauan selama satu pekan.

Yos mengatakan kasus yang menjerat M ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan menghukum selama 3 tahun penjara. Hukuman ini kemudian ditambah oleh Pengadilan Tinggi Medan menjadi 5 tahun penjara.

“Karena terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHPidana,” ujarnya.

Dalam proses persidangan itu, M disebut melarikan diri. M sempat berpindah-pindah tempat sebelum ditangkap.

“Selama dalam pelarian, terpidana bolak balik Riau-Medan karena ada anak pertama yang tinggal di Riau dan anak kedua kuliah di Medan. Terpidana selanjutnya diserahkan ke Kejari Pematang Siantar untuk menjalani putusan Pengadilan Tinggi Medan,” jelasnya.

( Sumber : Kejati Sumut Tangkap Buron Kasus Pembelian Minyak Rp 7,3 M )

Jakarta (VLF) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Balikpapan Syamsudin diperiksa KPK sebagai saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud. Syamsudin diperiksa bersama lima orang lainnya sebagai saksi.

“Hari ini (Jumat, 21/1) pemeriksaan saksi dan perkara TPK (tindak pidana korupsi) pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tahun 2021-2022,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (21/1/2022).

Ali mengatakan Syamsudin diperiksa KPK di kantor Mako Brimob Polda Kaltim hari ini. Syamsudin juga diperiksa bersama ajudan Bupati PPU hingga pihak ASN.

Berikut daftar lengkap saksi yang diperiksa hari ini:

1. Justan (ASN)
2. Syamsudin Alias Aco (Sekjen DPC Demokrat)
3. Agus Suyadi (Bendahara Korpri)
4. Surya Yudrian (Ajudan Bupati)
5. Herianto (Direktur Perumda Benuo Taka)
6. Hajrin Zainudin (pegawai PT Borneo Putra Mandiri)

Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan bersama Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. KPK menyusuri ada-tidaknya aliran dana suap ke partai.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sejatinya kepala daerah bukan tidak mungkin akan berafiliasi dengan partai politik. Abdul Gafur pun diketahui merupakan kader Partai Demokrat.

“Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai. Kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat,” kata Alex dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/1).

( Sumber : Sekjen DPC Demokrat Balikpapan Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati PPU )

Jakarta (VLF) – Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila.

Mengutip dari Modul PPKn Kelas XI oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indonesia sebagai negara hukum harus menghadirkan hukum dalam kehidupan bangsa. Pemerintah harus menjalankan tugasnya sesuai hukum. Masyarakat juga harus hidup sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai konsekuensi negara hukum.

Selain itu, kehadiran hukum dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dapat membantu menciptakan keteraturan sosial. Berbagai komponen diperlukan supaya hukum bisa berjalan lancar. Komponen-komponen tersebut biasa disebut juga dengan sistem hukum.

Ahli sejarawan hukum Amerika, Lawrence M Friedman mengartikan hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya mempunyai tiga elemen yang saling berkaitan yaitu substansi, struktur dan kultur. Berikut penjelasan elemen-elemen tersebut yang dilansir dari buku PPKn karya Setiati Widihastuti, M.Hum., yaitu:

A. Substansi hukum
Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.

B. Struktur hukum
Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Fokus perhatiannya adalah pada bagaimana penegak hukum pengadilan, pembuat hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan, apakah sesuai atau justru menyimpang dari mekanisme dan prosedur yang sudah diatur oleh ketentuan formalnya.

C. Kultur hukum
Kultur hukum adalah tuntutan atau permintaan dari rakyat atau pemakai jasa hukum. Tuntutan atau permintaan tersebut lazimnya didorong oleh kepentingan, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat atau penilaian mengenai hukum dan institusi penegaknya.

Demikian sistem hukum Indonesia, sebagai perlengkapan masyarakat dan berfungsi untuk menyatukan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia dengan masyarakat, maka ukuran hubungan tersebut adalah keadilan.

Sumber : Mengenal Sistem Hukum di Indonesia )

Jakarta (VLF) – Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) memberikan ancaman pidana penjara, terutama dalam hal Komponen Cadangan (Komcad). Ahli pemerintah Prof Gede Pantja Astawa menyatakan meski ancaman penjara, namun masuknya delik administrasi.

Salah satunya tertuang dalam Pasal 77 ayat 1 UU PSDN:

Setiap Komponen Cadangan yang dengan sengaja membuat dirinya tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan dirinya terhindar dari Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

“Undang‐Undang PSDN dapat dikatakan atau masuk dalam kategori hukum pidana administrasi dengan alasan,” kata Prof Gede Pantja Astawa yang tertuang dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dilansir website MK, Rabu (19/1/2022).

Mengapa masuk delik administrasi? Gede beralasan penamaan UU itu sendiri merupakan nomenklatur hukum administrasi negara. UU itu mengandung makna proses, cara, atau perbuatan mengelola, ataupun menyelenggarakan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang merupakan urusan pemerintahan yang bersifat administratif.

“Substansi norma yang terkandung di dalam normanya adalah norma hukum administrasi. Namun, mengandung sanksi pidana yang diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana. Pengaturan ketentuan pidana tersebut memenuhi prinsip lex certa, artinya rumusan normanya jelas, lex scripta normanya dirumuskan secara tertulis, dan lex stricta rumusan normanya tegas sebagaimana dijumpai dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang‐Undang PSDN,” beber Prof Gede Pantja Astawa, yang juga guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad).

“Pencantuman Bab IX tentang Ketentuan Umum Pidana merupakan karakteristik dari hukum pidana administrasi,” sambung Prof Gede Pantja Astawa.

Selain itu, hukum pidana administrasi (administrative penal law) adalah semua produk legislatif berupa peraturan perundang‐undangan dalam rangka administrasi negara yang dalam lingkup administrasi negara yang memiliki sanksi pidana. Contohnya Undang‐Undang Ketenagalistrikan, Undang‐Undang Kehutanan, kepabeanan, Undang‐Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perpajakan, dan seterusnya.

“Semuanya ini adalah masuk dalam lingkup hukum pidana administrasi. Karena itu, penyimpangan terhadap undang‐undang yang saya sebutkan tadi, dia menjadi atau merupakan tindak pidana, misalnya di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana di bidang keuangan, tindak pidana di bidang pasar modal, dan seterusnya,” ucap Prof Gede Pantja Astawa.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun hukum pidana masih digunakan, diandalkan sebagai salah satu sarana politik ataupun kebijakan kriminal. Bahkan akhir‐akhir ini pada bagian akhir kebanyakan produk perundang‐undangan hampir selalu mencantumkan sub bab tentang ketentuan pidana sebagai karakter dari administrative penal law.

“Hukum pidana hampir selalu menjadi guard pada disiplin ilmu lainnya di berbagai bidang termasuk disiplin hukum administrasi negara. Sehingga terkesan bahwa produk legislatif tanpa adanya ketentuan sanksi pidana, maka regulasi tersebut dianggap sebagai produk yang tidak ada nilainya,” cetus Prof Gede Pantja Astawa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi merupakan fungsionalisasi, operasionalisasi, instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi negara.

“Pendefinisian tindak pidana administrasi sebagai pendayagunaan hukum pidana untuk menegakkan hukum administrasi membawa konsekuensi bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu, tergantung apakah peristiwa tersebut tergolong perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi ataukah tidak? Pendefinisian di atas juga membawa konsekuensi bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum setelah diberikan peluang penyelesaian hukum melalui cabang hukum lain, misalnya hukum administrasi, hukum perdata, dan lain sebagainya,” pungkas Prof Gede Pantja Astawa.

Sebagaimana diketahui, sejumlah LSM menggugat UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta komponen cadangan (komcad) dalam UU itu dihapuskan karena dinilai membahayakan dan inkonstitusional.

Mereka yang menggugat adalah Imparsial, Kontras, Yayasan Kebajikan Publik, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Ikhsan Yosarie, Gustika Fardani Jusuf, dan Leon Alvinda Putra.

“Menyatakan Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian bunyi petitum permohonan Imparsial dkk.

( Sumber : Ahli di MK: Ancaman Penjara Terkait Komcad Masuk Pidana Administrasi )

Jakarta (VLF) – Lukas Lucky Ngalngola alias Bruder Angelo divonis 14 tahun penjara lantaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di panti asuhan yang dikelolanya. Kejaksaan Negeri Depok mengapresiasi putusan tersebut.

“Kami mengapresiasi apa yang kami ungkap di persidangan, fakta yang ada bahwa hakim juga memiliki pemahaman persepsi yang sama dengan kami sebagai penuntut umum,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Depok, Arief Syafrianto, Kamis (20/1/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Arief menyinggung soal rencana banding yang dilakukan pengacara terdakwa. Ia tak mempermasalahkan sebab sudah menjadi hak terdakwa dalam sistem pengadilan.

Pun pihaknya juga terbuka untuk banding sebagai antisipasi jika kasus bergulir di Mahkamah Agung.

“Sembari 7 hari ini kami menentukan sikap. Biasanya, karena terdakwa atau pengacara penasehat terdakwa itu mengajukan banding, kami akan juga banding. Antisipasi kita siapa tahu sampai ke Mahkamah Agung untuk kasasi,” terangnya.

Seperti diketahui, Majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa Bruder Angelo terbukti secara sah melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bruder Angelo divonis sesuai dengan putusan tuntutan jaksa, yaitu 14 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan penjara.

“Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa Lukas Lukcy Ngalngola alias Bruder Angelo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pengasuh anak secara berlanjut,” kata Ketua Majelis Hakim Ahmad Fadil di PN Depok, Jl GDC Boulevard, Depok, Jawa Barat, Kamis (20/1/2022).

( Sumber : Jaksa Soal Vonis 14 Tahun Bui Bruder Angelo: Persepsi Hakim Sama dengan Kami )

Jakarta (VLF) – Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Eva Achjani Zulfa, menilai vonis nihil yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat telah sesuai ketentuan. Heru saat ini berstatus terpidana penjara seumur hidup di kasus Jiwasraya.

“Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 65-68 serta Pasal 71 KUHP tentang meerdaadsche samenloop atau gabungan tindak pidana, maka penjatuhan pidana seumur hidup telah menyerap pidana pokok lainnya (penjara atau denda) dalam hal adanya perkara dimana seseorang melakukan beberapa tindak pidana,” kata Eva kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).

Pasal KUHP yang dimaksud berbunyi:

Pasal 65
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66
(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis , maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
(2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Pasal 67
Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Pasal 68

(1) Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:

1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;
2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;
3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

(2) pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 71
Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

Menurut Eva Achjani Zulfa, putusan hakim dalam perkara Heru Hidayat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

“Maka merujuk pada asas nulla poena sine lege poenali dan asas legalitas putusan hakim merupakan putusan yang merujuk pada ketentuan dan asas-asas hukum pidana itu,” ujar Eva Achjani Zulfa.

Penjara nihil lebih ringan dari tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa. Selain itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik menyarankan jaksa tidak perlu lagi menerapkan tuntutan hukuman mati. Ia melihat penegakan hukum yang demikian hanya sebatas pencitraan publik. Sesuatu yang kemudian bisa dibanggakan bahwa telah menuntut mati seseorang.

“Sebetulnya secara tidak eksplisit pemerintahan Jokowi, karena beberapa tahun terakhir kan sudah melakukannya, moratorium (penundaan) terhadap hukuman mati. Anehnya kenapa diajukan lagi hukuman mati? Saya kira lebih kepada pencitraan publik saja,” kata Taufan beberapa waktu lalu.

Menurut Taufan, hukuman mati dapat mencederai prinsip hak asasi manusia, sehingga sudah selayaknya tidak lagi diberlakukan sebagai solusi terakhir dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

“Contohnya ya, hukuman mati yang diberlakukan pada tidak pidana korupsi, nggak terbukti di negara-negara mana pun di dunia ini bahwa itu efektif untuk mengurangi praktik korupsi,” ujarnya menambahkan.

Seperti diketahui bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memvonis nihil mantan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dalam kasus korupsi PT ASABRI. Selain itu, hakim memutuskan sebagian aset yang telah disita oleh jaksa dari Heru Hidayat dikembalikan karena beberapa alasan.

Seperti kapal LNG Aquarius yang telah dibeli 3 konsorsium sejak 14 Desember 2011 dengan harga 33 juta dolar AS dari BGT Ltd dan, dalam perjalanannya, PT TRAM Mineral TBK menjadi pemegang saham di PT Hanochem Shipping.

Selain itu, terdapat 4 kapal milik PT Trada Alam Mineral Tbk yang juga diperintahkan untuk dikembalikan, seperti Kapal Pasmar 01, Kapal Taurians One, Kapal Taurians Two, dan Kapal Taurians Three.

“Serta seluruh dokumen terkait kapal-kapal di atas terbukti dimiliki PT Trada Alam Minera Tbk jauh dimiliki sebelum tindak pidana korupsi sehingga bukan hasil tindak pidana oleh karenanya harus dikembalikan kepada barang siapa barang tersebut disita,” tegas Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto dalam sidang vonis Heru Hidayat.

Selanjutnya 13 kapal milik PT Jelajah Bahari Utama yang juga harus dikembalikan ada Kapal ARK 03, Kapal ARK 01, Kapal ARK 02, Kapal ARK 05, Kapal ARK 06, Kapal Noah 1, Kapal Noah 2, Kapal Noah 3, Kapal Noah 5, Kapal Noah 6, Kapal TBG 306, Kapal TBG 301 dan Kapal TBG 2007.

“Beserta dokumen kapal di atas terbukti dimiliki PT Jelajah Bahari Utama jauh sebelum tindak pidana korupsi dilakukan dalam perkara ini sehingga dapat dipastikan bukan hasil tindak pidana oleh karenanya harus dikembalikan kepada barang siapa barang bukti disita,” kata dia.

Selain itu, harta yang harus dikembalikan seperti barang bukti berupa perseroan terbatas, yaitu PT Ricobana Abadi, PT Tiga Samudera Perkasa, PT Mahkota Nikel Indonesia, dan PT Tiga Samudera Nikel. Eko mengatakan karena merupakan badan hukum yang merupakan personifikasi orang, tidak dapat dilakukan penyitaan atau perampasan. “Seandainya badan hukum tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi dapat didakwa tersendiri oleh karena itu penyitaan terhadap badan hukum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum,” tambahnya.

Terdapat juga tanah dan bangunan seluas 660 meter persegi yang berada di Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan pemegang hak atas nama PT Inti Kapuas Arwana Tbk yang jauh dimiliki sebelum perkara tersebut.

Kemudian satu bidang tanah dan bangunan seluas 382 meter persegi yang berada di Kelurahan Bangka Belitung, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, pemegang hak adalah Susanti Hidayat adik Heru Hidayat yang telah dimiliki sebelum perkara.

( Sumber : Penjelasan Ahli soal Vonis Nihil Heru Hidayat di Kasus ASABRI )