Jakarta (VLF) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, KPK mendapat tambahan personel jaksa penuntut umum (JPU) sebanyak 61 orang.

Firli mengatakan, 61 orang tersebut telah lulus seleksi dari 70 nama yang dikirim dari kejaksaan dan akan segera dilantik sebagai JPU di KPK.

“Kami mendapatkan tambahan dari Kejaksaan Republik Indonesia sebanyak 61 jaksa penuntut umum, bergabung di KPK karena telah memenuhi syarat dan telah dinyatakan lulus dan waktu dekat kita akan lakukan pelantikan terhadap jaksa penuntut umum,” kata Firli dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (26/1/2022).

Firli menjelaskan, kehadiran para jaksa itu sangat penting karena selama ini KPK kekurangan jumlah jaksa untuk menyelesaikan perkara yang ditangani. Menurut Firli, selama ini penyelesaian perkara dari tahap penyidikan ke penuntutan terhambat akibat sedikitnya jumlah jaksa.

“Kami mengalami bottleneck terkait penyelesaian perkara, setelah pasca penyidikan, berkas perkara selesai, tetapi jaksa penuntut umum berkurang, maka perlu kami tambah penuntut umum,” ujar Firli.

Di samping itu, Firlu juga menuturkan, komposisi pegawai KPK saat ini berjumlah 1.552 orang, terdiri dari 5 anggota Dewan Pengawas, 5 pimpinan KPK, 1.286 pegawai negeri sipil (PNS) KPK hasil alih status. Kemudian, 34 orang PNS KPK dari pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD) di KPK, serta 222 orang PNYD.

( Sumber : Penyelesaian Perkara Terhambat, KPK Tambah Personel Jaksa )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mulai menjadwalkan pemeriksaan saksi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam perkara dugaan korupsi penyewaan satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Pada Selasa (25/1/2022), tiga petinggi Kominfo dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, yakni Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Budi Setiawan, Direktur Penataan Sumber Daya Kominfo Titon Dutono, dan Kepala Sub Direktorat Orbit Satelit pada Ditjen SDPPI Kominfo Mulyadi.

Namun pemeriksaan itu ditunda karena ada permintaan penjadwalan ulang pemeriksaan.

“Ada minta reschedule,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Supardi, Rabu. Supardi mengatakan, penjadwalan ulang kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Namun dia belum bisa memastikan kapan. Dia juga menyampaikan, alasan pemeriksaan ke Kominfo dilakukan untuk mengetahui kenapa proyek itu bisa bergeser ke Kemenhan. “Kalo kita bicara telekomunikasi, artinya pengendalinya kan di sana. Kenapa kok bisa sampai bergeser ke Kemhan, itu kan penting diketahui,” ujar dia.

Ia mengatakan, penyidikan dalam perkara ini masih terus dilakukan dan terus diproses. Kejagung sudah memeriksa sejumlah saksi dari pihak swasta, yakni PT Dini Nusa Kusuma (DNK). PT DNK merupakan pemegang hak pengelolaan filing satelit Indonesia untuk dapat mengoperasikan satelit atau menggunakan spektrum frekuensi radio di orbit satelit tertentu.

Dugaan korupsi dalam kasus itu berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Kemenhan kemudian membuat kontrak sewa Satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015. Padahal saat melakukan kontrak dengan Avanti pada 2015, Kemenhan belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut.

Kontrak itu juga dibuat meskipun hak penggunaan slot orbit 123 derajat BT dari Kemkominfo baru diterbitkan pada 29 Januari 2016.

Untuk membangun Satkomhan, Kemhan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016, yang anggarannya pada 2015 juga belum tersedia. Namun pihak Kemenhan pada 25 Juni 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat BT kepada Kominfo.

Akibatnya, pada 9 Juli 2019, pihak Avanti mengajukan gugatan dan pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa Satelit Artemis sekitar Rp 515 miliar. Tak hanya itu, tahun 2021, pihak Navayo mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar kepada Kemenhan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021, Kemenhan harus membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

( Sumber : Kejagung Mulai Jadwalkan Pemeriksaan Pejabat Kominfo soal Dugaan Korupsi Penyewaan Satelit )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang perdata atas kasus investasi tabung tanah yang melibatkan Ustaz Yusuf Mansur.

Namun, sidang yang beragendakan mediasi tersebut harus ditunda karena hakim mediator berhalangan hadir.

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, Asfa Davy Bya.

“Hari ini seharusnya ada agenda mediasi, namun ditunda karena hakim mediator berhalangan hadir,” ujar Asfa Davy Bya ketika ditemui di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa (25/1/2022).

Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum penggugat, agenda sidang mediasi akan kembali digelar 2 minggu kemudian.

“Saya kira 2 Minggu lagi” pungkasnya.

Sekadar informasi, dilansir dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Tangerang, gugatan perkara itu tercatat dengan nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng terkait perbuatan melawan hukum.

Ada 3 nama penggugat, yaitu Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsyah.

Disebutkan dalam petitum bahwa gugatan itu terkait dengan Program Tabung Tanah. Ketiganya beranggapan bahwa program tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam kasus ini, Ustaz Yusuf Mansur digugat membayar total Rp 560.156.390 untuk ketiga penggugat.

( Sumber : Sidang Mediasi Tabung Tanah Yusuf Mansur Ditunda )

Jakarta (VLF) – Sebanyak 17 orang yang terdiri atas hakim dan pegawai Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, positif COVID-19. Akibatnya, Pengadilan Negeri Depok ditutup sementara selama lima hari kerja.

Humas Pengadilan Negeri Depok, Ahmad Fadil, mengatakan ke-17 orang yang terdiri dari hakim dan pegawai itu diketahui positif Covid-19 setelah melakukan swab antigen di Pengadilan Negeri Depok, Senin (24/1/2022), pukul 11.00 WIB. Ke-17 orang itu saat ini sedang menjalani isolasi mandiri.

“Senin tanggal 24 Januari 2022 pukul 11.00 WIB telah dilakukan swab antigen untuk seluruh hakim, ASN, dan honor di PN Depok. Hasilnya diperoleh 17 orang yang positif. Saat ini 17 orang yang terpapar tersebut telah melakukan isolasi mandiri,” kata Fadil dalam keterangannya, Senin, (24/1).

Fadil mengatakan Pengadilan Negeri Depok melakukan penundaan pelayanan dan aktivitas untuk memutus mata rantai COVID-19. Namun ada beberapa pelayanan yang masih buka.

Pelayanan dan aktivitas yang masih buka di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), upaya hukum perdata dan pidana, perpanjangan penahanan, penyitaan dan penggeledahan, penerimaan surat masuk, serta persidangan pidana atau anak yang akan habis masa penahanannya.

“Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai COVID-19 di PN Depok, setelah melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung, maka akhirnya pimpinan PN Depok melakukan penundaan semua pelayanan dan aktivitas di Pengadilan Negeri Depok (lockdown),” ujar Fadil.

“Jenis pelayanan yang masih buka antara lain PTSP (jam layanan pukul 08.00 s/d 12.00 WIB), upaya hukum perdata dan pidana, perpanjangan penahanan, penyitaan dan penggeledahan, penerimaan surat masuk dan persidangan pidana atau anak yang akan habis masa penahanannya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Fadil menjelaskan, lockdown dilakukan selama lima hari kerja. Lockdown dimulai sejak Selasa (25/1) besok hingga Senin (31/1). Pengadilan Negeri Depok akan buka kembali pada Selasa (2/2).

“Pelaksanaan lockdown dimulai terhitung 5 hari kerja sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022. Dengan harapan lingkungan PN Depok menjadi steril dari COVID-19. Pada tanggal 2 Februari 2022, pelayanan akan kembali normal,” tutur Fadil.

( Sumber : 17 Hakim-ASN Positif COVID, PN Depok Lockdown 5 Hari )

Jakarta (VLF) – Sejumlah berita dari Jawa Tengah menjadi jadi perhatian hari ini. Di antaranya soal sidang dakwaan Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono dan dugaan pelecehan seksual oleh seorang pimpinan perguruan tinggi (PT) di Jateng.

Sidang Dakwaan Suap Bupati Banjarnegara
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono didakwa menerima suap senilai Rp 18,7 miliar dan gratifikasi Rp 7,4 miliar atau total Rp 26,1 miliar. Hal itu disebutkan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK dalam sidang perdana kasus korupsi yang menjerat Budhi.

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Kota Semarang dipimpin hakim ketua Rochmad. Sidang digelar daring dengan dua terdakwa yang mengikuti sidang dari Jakarta.

JPU menyebut dalam kasus yang terjadi 2017-2018 itu Budhi (terdakwa I) dan orang kepercayaannya, Kedy Afandi (terdakwa II), mengikutsertakan perusahaan terdakwa I yaitu PT Sutikno Tirta Kencana, PT Buton Tirto Baskoro, dan PT Bumi Redjo, di mana terdakwa I adalah selaku penerima manfaat dari perusahaan tersebut dengan cara mengatur atau memploting agar tiga perusahaan itu ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P TA 2017 serta DAK dan APBD TA 2018.

“Telah mengakibatkan PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro memperoleh pekerjaan yang seluruhnya berjumlah Rp 93.986.844.000 serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan tersebut dengan total seluruhnya sejumlah Rp 18.797.368.800. Padahal terdakwa I sebagai Bupati Banjarnegara selaku penanggung jawab serta mengawasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara,” kata jaksa Heradian Salipi di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (25/1/2022).

Selain itu jaksa juga menyebut ada gratifikasi yang diterima terdakwa dengan nilai total Rp 7,4 miliar yang diberikan oleh berbagai pihak.

Jaksa mengatakan Budhi menyampaikan perintah dalam pertemuan dengan pengusaha bahwa paket pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 sudah dilonggarkan, dengan menaikkan pagu anggaran sebesar kurang lebih 20 persen dan untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket pekerjaan wajib memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai paket pekerjaan kepada terdakwa I melalui terdakwa II.

“Terdakwa I dan terdakwa II telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 7.437.934.700. Bahwa terdakwa I sejak menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya berjumlah Rp 7.437.934.700 tidak pernah melaporkan menerima gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan batas waktu 30 hari,” jelasnya.

Budhi didakwa dengan Pasal 12 huruf i Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Serta Pasal 12B dalam undang-undang yang sama.

Menanggapi dakwaan jaksa, terdakwa menyatakan keberatan. Saat menjelang akhir sidang, hakim mempersilakan jika ada yang ingin berbicara, Budhi pun mengangkat tangannya.

“Saya tidak pernah melakukan seperti apa yang didakwakan oleh JPU (jaksa penuntut umum),” kata Budhi.

Sementara itu, usai sidang, salah seorang pengacara Budhi, Suryono Pane, menyatakan dakwaan tidak sesuai seperti yang diungkap oleh kliennya.

“Jadi memang sudah disampaikan terdakwa atas dakwaan JPU, terdakwa sudah menyatakan menolak semua dakwaan yang disampaikan JPU,” kata Suryono.

Selain itu Suryono menjelaskan pihaknya meminta agar terdakwa bisa dihadirkan secara langsung dalam sidang. Selain untuk mempermudah dalam persidangan juga Kota Semarang saat ini PPKM sudah di level 1.

“Karena memang untuk efektivitas kami lakukan pembelaan, posisi Semarang tidak level 3 (PPKM), sudah di bawah. Artinya tidak ada alasan bagi JPU untuk tidak menghadirkan terdakwa di persidangan,” kata dia.

Permintaan itu juga disampaikan dalam persidangan dan JPU menanggapi hal tersebut. Menurut JPU saat ini terdakwa masih proses penyidikan kasus lain.

“Belum bisa karena posisi terdakwa masih penyidikan di perkara lain,” kata JPU, Heradian Salipi.

Sidang kemudian akan dilanjutkan pada Jumat (4/2/2022) mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dugaan Pelecehan Seks Pimpinan Kampus

Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Ristek Kemendikbud Ristek, Lukman, mengungkap ada dugaan pelecehan seksual oleh pimpinan perguruan tinggi (PT) di Jateng. Kampus apa dan di mana?

“Saya tidak mau menyebut nama, hanya terindikasi di Jateng. PT di Jateng yang terindikasi pimpinannya melakukan pelanggaran PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual),” ucap Lukman kepada wartawan.

“Korbannya itu mahasiswa program Bidikmisi KIP (Kartu Indonesia Pintar) ditekan diintimidasi,” kata dia.

Hal ini disampaikan Lukman usai menjadi pembicara dalam Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah VI di Hotel Best Western Solo Baru, Sukoharjo, Selasa (25/1/2022).

“Tadi juga dibahas mengenai Permendikbud Ristek Nomor 30/2021. Di Jateng ada kasusnya, harus berhati-hati, ini sudah dicermati oleh Kementerian,” kata Lukman.

Hanya saja, Lukman enggan menjelaskan secara rinci mengenai kasus tersebut. Sebagai pertimbangannya yakni dampaknya akan cukup besar terutama bagi korban.

“Kami sangat menghindari menyebut nama (perguruan tinggi), ini ada satu kasus yang ditangani tapi besar, korbannya banyak,” ungkapnya.

“Kalau di-blow up kasihan kampusnya, alumninya, sudah banyak tapi bukan berarti diam. Itu sudah di-follow up tapi kita tidak menyebut nama PT, korban,” pungkas Lukman.

Terkait hal itu, Polda Jateng mengimbau agar korban melapor.

“Sampai saat ini Polda Jateng belum menerima laporan terkait dugaan pelecehan tersebut,” kata Kabid Humas Polda Jateng, Kombes M Iqbal Alqudusy, kepada wartawan melalui pesan singkat, sore tadi.

Meski demikian Iqbal berharap korban melapor agar bisa ditindaklanjuti. Ia menegaskan pada prinsipnya seluruh laporan warga akan diterima.

“Kami persilakan untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut di kantor polisi terdekat. Polri akan respons dan menindaklanjuti semua pelaporan masyarakat,” katanya.

( Sumber : Dakwaan Bupati Banjarnegara dan Dugaan Pelecehan Seks Pimpinan Kampus )

Jakarta (VLF) – Ahmad Fauzi, juru parkir ilegal yang nuthuk parkir bus Rp 350 ribu dan viral di media sosial (medsos) sudah menjalani sidang tindak pidana ringan (Tipiring). Hakim mengganjar hukuman denda Rp 2 juta karena dianggap terbukti melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2019 tentang Perparkiran.

“Terdakwa (Ahmad Fauzi) sudah divonis hakim denda tipiring Rp 2 juta terbukti melanggar Pasal 58 ayat ke 5 dan 6 Perda No. 2 tahun 2019 tentang Perparkiran,” kata Kasubag Humas Polresta Jogja AKP Timbul Sasana Raharja, Selasa (25/1/2022).

Atas putusan tersebut, kata Timbul, terdakwa menerima dan langsung membayar tunai denda tersebut. “Denda sebesar Rp 2 juta langsung dibayarkan tunai terdakwa dan terdakwa tidak menjalani hukuman kurungan karena tidak sampai 14 hari sesuai vonis hakim sudah membayarkan denda,” jelasnya.

Sidang tipiring, lanjut Timbul, berlangsung Senin (24/1) dan langsung dengan vonis dalam persidangan yang dipimpin hakim tunggal Vonny Trisaningsih. Timbul menjelaskan, Fauzi berasal dari Tangerang yang dibuktikan dengan alamat yang tertera di KTP.

“Asal dari Tangerang dan sekarang tinggal di Jogja,” jelasnya.

“Ada barang bukti Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara,” imbuhnya.

( Sumber : Jukir Ilegal Nuthuk Rp 350 Ribu Disidang, Ini Hukumannya )

Jakarta (VLF) – Polisi memeriksa sejumlah saksi terkait adanya dugaan korupsi pertambangan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu. Kini polisi memeriksa Bupati Bengkulu Tengah, Ferry Ramli.

Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Sudarno mengatakan Bupati Bengkulu Tengah itu telah memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi hari ini.

“Ya hari ini bupati diperiksa sebagai saksi,” kata Sudarno saat dikonfirmasi, Senin (24/01/2022).

Sudarno mengatakan, pasca dilayangkan surat pemanggilan oleh subdit tindak pidana korupsi (tipikor) Polda Bengkulu terkait kasus dugaan korupsi di bidang pertambangan, Ferry bersedia datang ke Mapolda untuk dimintai keterangan. Ferry, sebut Sudarno, sempat mangkir sekali.

“Untuk kerugian negara kita belum bisa sebutkan karena masih dalam penyidikan,” jelas Sudarno.

Namun berdasarkan data di lapangan, hasil produksi dari pertambangan tersebut pada tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 953.657,5 MT dengan hasil penjualan sebesar Rp. 544.653.726.851.

( Sumber : Polisi Periksa Bupati Bengkulu Tengah Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan )

Jakarta (VLF) – Terpidana kasus pencabulan di gereja, Syahril Parlindungan Martinus Marbun alias Kaka Ai, kembali didakwa di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. Dakwaan kali ini hampir sama dengan dakwaan di kasus sebelumnya, yakni terkait pencabulan juga.

“Pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2019, sekira jam 11 bertempat di Gereja Santo Herkulanus, Depok atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan membiarkan melakukan perbuatan cabul dalam arti tindak pidana tersebut dilakukan orang tua, wali, pengasuh, pendidik atau tenaga pendidikan,” kata Kasi Intel Kejari Depok Andi Rio Rahmatu kepada wartawan, Senin, (24/1/2022).

Syahril didakwa dengan dakwaan subsidaritas. Pada dakwaan primair, Syahril dikenakan Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, subsider Pasal 82 ayat 1 juncto 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

“Untuk persidangannya, karena sudah membacakan dakwaan, penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan. Dari situ tadi penasihat hukum meminta waktu dua minggu. Jadi dia tanggal 7 Februari mendatang dengan agenda eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum,” jelas jaksa Andi.

Sementara itu, penasihat hukum korban, Azas Tigor Nainggolan, menjelaskan pencabulan terhadap kliennya bermula pada Desember 2019. Saat itu, Kaka Ai minta korban mengirimkan foto bugil.

“Dipaksa sama pelaku, akhirnya karena korban ketakutan dikirim. Eh ternyata dikirim, dibalikin sama pelaku, ‘Nanti saya sebar ya, kamu harus nurut sama saya’. Diancam,” ucap Azas

Azas mengatakan korban dipanggil terdakwa untuk datang ke perpustakaan di gereja. Alasan korban dipanggil adalah untuk bantu-bantu membersihkan perpustakaan.

“Nah sudah, jadinya Desember dia dipanggil disuruh ke perpustakaan di gereja, katanya mau beres-beres. Nggak mau sebenarnya dia, dia sudah tahu akan ‘di-ini-in’ lagi. Karena sebelumnya pernah perbuatan itu oleh si pelaku, dia nggak mau, tapi dipaksa dengan foto itu, ‘Kalau nggak kamu saya sebar’. Sudah, akhirnya datang dia,” tutur Azas.

Sebelumnya, Kaka Ai divonis selama 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Syahril juga dihukum untuk membayar uang restitusi kepada korban dengan total Rp 18.044.639 dalam kasus pelecehan seksual anak kepada 2 korban pada 2021.

Syahril kembali harus menjalani sidang di Pengadilan Negeri Depok karena adanya korban yang kembali melaporkan perbuatan cabulnya. Oleh karena itu, Syahril kembali harus menjalani persidangan, meskipun sedang menjalani masa tahanan terkait kasus sebelumnya.

( Sumber : Sudah Divonis, Terpidana Pencabulan di Gereja Depok Kembali Didakwa )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda, Kalimantan TImur (Kaltim), memperberat hukuman M Noor dalam kasus faktor pajak fiktif. Hukuman Dirut sebuah perusahaan minyak itu diubah dari 2 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara.

Hal itu sebagaimana dilansir website PT Samarinda, Senin (24/1/2022). Di mana kasus bermula saat perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak (BBM) melakukan rekayasa faktur pajak fiktif kurun 2013-2015. Akibat hal tersebut, negara dirugikan sebesar Rp 6,5 miliar. Akhirnya M Noor diproses secara hukum hingga pengadilan.

Pada 17 November 2021, Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara kepada M Noor. Selain itu, PN Samarinda juga menjatuhkan denda Rp 8,7 miliar. Bila tidak maka hartanya disita dan dilelang. Bila hasil lelangnya tidak menutupi kerugian negara, maka dijatuhi hukuman 2 bulan kurungan.

Atas vonis itu, M Noor dan kuasa hukumnya mengajukan banding. Bukannya diringankan, malah hukumannya diperberat.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Noor Bin Sudirman oleh karena itu denganpidana penjara selama3 tahun,” kata ketua majelis Sinung Hermawan.

Duduk sebagai anggota Surya Yulie Hartanti dan Albertus Usada. Majelis juga menjatuhkan denda kepada M Noor dua kali lipat dari pajak terutang. Alasan memperberat hukuman karena M Noor pernah dipidana dan tidak mengakui perbuatannya.

“Pidana denda 2 x Rp4.351.137.522,00 = Rp8.702.275.044,” ujar majelis.

Perhitungan Rp 8,7 miliar diperoleh dari nilai kerugian pendapatan negara sejumlah Rp 6,5 miliar dikurangi dengan fee/upah berdasarkan kesepakatan kerugian pada pendapatan negara yang timbul akibat dari perbuatan turut serta melakukan yang telah dilakukan oleh saksi Heri Susanto Bin Kasiman pada kurun waktu 2013 sampai dengan 2015 senilai Rp 2,1 miliar. Sehingga menjadi Rp 6.526.706.305,00 – Rp 2.175.568.783,00 = Rp4.351.137.522.

“Apabila terdakwa tidak membayar sisa denda dalam waktu1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 6 bulan,” beber majelis.

Majelis tinggi menilai cara melakukan perbuatan Terdakwa yang menerbitkan, menggunakan, dan mengkreditkan faktur pajak masukan pajak 2013-2015 yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah merugikan pendapatan negara mencapai Rp 4,3 miliar.

“Dilakukan bersama dengan saksi dan dilakukan secara berlanjut (voortgezette handeling) dalam rentang waktu tiga tahun pajak (2013 – 2015) pada dua korporasi badan hukum sebagai wajib pajak badan yang mengakibatkan kerugian pada Pendapatan Negara sejumlah Rp 4.351.137.522,” pungkasnya.

( Sumber : Kasus Faktur Pajak Fiktif, Hukuman Dirut di Kaltim Ini Diperberat )

Jakarta (VLF) – Kelompok separatis yang menyerang di Pos Koramil Kisor Kodim 1809/Maybrat, Papua Barat, yang menewaskan 4 prajurit TNI pada 2021 disidang di PN Makassar. Majelis hakim menunda agenda dakwaan dalam sidang karena surat kuasa hukum para terdakwa belum lengkap.

“Jadi hari ini kita agenda sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap 6 tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI,” kata Kasi Pidum Kejari Sorong Eko Nuryanto kepada wartawan di Makassar, Senin (24/1/2022).

Eko mengatakan pemindahan sidang ke Makassar berdasarkan keputusan dari Mahkamah Agung (MA). Alasannya karena faktor keamanan.

Jaksa penuntut umum sedianya bakal mendakwa pelaku penyerangan dengan pasal pembunuhan. Namun sidang hari ini tak berlanjut ke pembacaan dakwaan setelah ketua majelis hakim Franklin B Tamara menunda sidang dengan alasan para terdakwa belum siap dengan kuasa hukumnya.

“Namun karena surat kuasa dari penasehat hukum yang ditunjuk para terdakwa belum lengkap sehingga majelis hakim memberikan kesempatan untuk melengkapi sehingga sidang ditunda ke hari Rabu dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” terangnya.

Eko mengatakan bakal menuntut terdakwa dengan Pasal 340 Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 353 ayat (3) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, empat prajurit TNI AD gugur setelah diserang kelompok separatis teroris (KST) di wilayah Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Polisi menetapkan 17 orang ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sehubungan dengan penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor. Polisi juga sudah menyebarkan tampang para buron tersebut.

Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing memerintahkan semua polres jajaran menyebarkan foto beserta identitas DPO penyerang Posramil Kisor tersebut.

“Foto DPO anggota KNPB pelaku tindak pidana penyerangan Posramil Kisor Maybrat yang menyebabkan gugurnya 4 personel TNI AD harus disebar sampai ke pelosok daerah ini,” ujar Irjen Tornagogo kala itu.

( Sumber : Hakim Tunda Sidang Dakwaan Pelaku Pembunuhan 4 Anggota TNI di Maybrat Papua )