Jakarta (VLF) – Azis Syamsuddin mengajukan pleidoi atau nota keberatan terhadap tuntutan jaksa di kasus suap eks penyidik KPK. Diagendakan, pledoi akan dibacakan hari ini.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Jakarta Pusat, sidang dilakukan Senin (31/1/2022). Sidang dijadwalkan akan mulai pada pukul 10.00 WIB.

Azis Syamsuddin sebelumnya dituntut 4 tahun dan 2 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Azis diyakini jaksa bersalah memberi suap ke mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin dan Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar jaksa KPK, Lie Putra Setiawan, saat membacakan tuntutan di Pengadilan TIpikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Senin (24/1/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 2 bulan pidana dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan,” sambung jaksa Lie.

Azis disebut terbukti memberi uang secara bertahap ke AKP Stepanus Robin Pattuju yang seluruhnya berjumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36 ribu. Jaksa menyebut uang itu diberikan agar AKP Robin mengawal kasus APBD Lampung Tengah yang menjerat Azis dan Aliza Gunado.

“Terdakwa berusaha agar dirinya dan Aliza Gunado tak jadi tersangka KPK, terdakwa meminta Agus Supriyadi mengenalkan ke penyidik KPK, dan akhirnya Agus Supriyadi mengenalkan AKP Stepanus Robin Pattuju,” kata jaksa.

“Telah tampak jelas dan nyata terdakwa telah memberikan uang secara keseluruhan sejumlah Rp 3.099.887.000 dan USD 36 ribu kepada AKP Robin dan Maskur Husain, agar AKP Robin dan Maskur Husain membantu penyelidikan kaus terdakwa terkait penyelidikan KPK dalam kasus APBD Lamteng,” tambah jaksa.

Adapun jika dirupiahkan, USD 36 ribu setara dengan Rp 519.771.531. Jika ditotal keseluruhan, suap yang diberikan Azis sekitar Rp 3.619.658.531.

Jaksa mengatakan hal memberatkan Azis adalah perbuatannya merusak citra dan kepercayaan terhadap DPR RI, tidak mengakui salah dan berbelit-belit. Sedangkan hal meringankannya Azis belum pernah dihukum.

Azis Syamsuddin diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Azis Syamsuddin akan Bacakan Pleidoi Kasus Suap Eks Pegawai KPK Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menangkap seorang buronan berinisial WA, mantan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) Jalan Gajah Mada, Medan, Sumut. WA dibekuk terkait dugaan korupsi kredit fiktif Rp 27 miliar yang diajukan Koperasi Pertamina UPMS-I Medan tahun 2011.

Kepala Kejati Sumut IBN Wiswantanu melalui Asintel Dwi Setyo Budi Utomo mengatakan bahwa tersangka WA diamankan di rumah kontrakannya di Perum Merkuri Selatan XVII, Manjahlega, Rancasari, Bandung, Jawa Barat. Saat diamankan, WA tidak melakukan perlawanan.

“Saat kita amankan, tersangka tidak melakukan perlawanan. Justru ketua RT dan ketua RW serta tokoh masyarakat sekitar membantu kita dalam mengamankan tersangka. Setelah kita amankan, tersangka langsung kita bawa ke Bandara Husain Sastranegara menuju Medan, kantor Kejati Sumut,” kata Dwi Setyo didampingi Kasipenkum Yos Tarigan kepada wartawan, Minggu (30/1/2022).

Setyo menjelaskan tersangka telah ditetapkan sebagai DPO (buronan) sejak 31 Desember 2018. Selama melarikan diri, WA kerap berpindah-pindah mulai dari Jambi, Jakarta dan berakhir di Bandung.

“Pasca ditetapkan tersangka tahun 2015, WA tiga kali mangkir dan akhirnya ditetapkan DPO. Di mana, dari total kredit yang disetujui sebesar Rp 27 Miliar, berdasarkan perhitungan akuntan publik ditemukan kerugian keuangan negara mencapai Rp 24.804.178.121,85 (miliar),” sebutnya.

Dalam perkara ini, Dwi Setyo menambahkan ada tiga orang yang ditetapkan tersangka, dua tersangka di antaranya sudah disidangkan. Satu tersangka, yakni WA segera disidangkan karena tersangka menyalahgunakan wewenang dan jabatannya selaku Kepala Cabang BSM Gajah Mada Medan.

Dwi Setyo menyebut tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Tersangka diserahkan tim penyidik Pidsus Kejati Sumut dan selanjutnya akan dititipkan di Rutan Klas I Labuhan Deli, selama 20 hari ke depan sejak ditahan,” ujarnya.

Dwi Setyo mengimbau kepada seluruh DPO kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan.

( Sumber : Kasus Korupsi Kredit Fiktif Rp 27 M, Eks Kacab BSM Medan Ditangkap )

Jakarta (VLF) – Bandar 115 kg ganja, Dede Kurniawan (26), lolos dari tuntutan mati jaksa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) dan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta sama-sama sepakat Dede hanya dihukum 20 tahun penjara.

Hal itu tertuang dalam putusan PT Jakarta yang dilansir website-nya, Jumat (28/1/2022). Adapun kasus bermula saat aparat menangkap Dede di Depok pada 16 Februari 2021. Dari tangan Dede, ditemukan 115 kg ganja yang disembunyikan dalam drum.

Dari temuan itu, aparat kemudian menyasar pemilik kebun ganja di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Luas lahan itu belasan hektare. Akhirnya ladang itu dibakar aparat.

Adapun Dede diproses secara hukum dan diadili di PN Jakbar. Di persidangan, jaksa menuntut mati Dede. Tapi PN Jakbar menolaknya. PN Jakbar memilih menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada Dede pada 15 November 2021.

Atas hal itu, jaksa naik banding. Apa kata majelis tinggi?

Adapun Dede diproses secara hukum dan diadili di PN Jakbar. Di persidangan, jaksa menuntut mati Dede. Tapi PN Jakbar menolaknya. PN Jakbar memilih menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada Dede pada 15 November 2021.

Atas hal itu, jaksa naik banding. Apa kata majelis tinggi?

“Menguatkan putusan PN Jakbar,” kata majelis tinggi yang diketuai Yahya Syam dengan anggota Tony Pribadi dan Sugeng Hiyanto.

Majelis memilih hukuman 20 tahun penjara daripada hukuman mati karena Dede masih muda, yaitu usianya 27 tahun. Selain itu, Dede masih dapat memperbaiki dan menyesali kesalahannya.

“Masih dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik bagi dirinya, keluarga dan masyarakat,” tutur majelis.

“Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan tuntutan jaksa supaya terdakwa dijatuhi hukuman mati. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan pada terdakwa apabila tidak ada lagi alasan-alasan yang meringankan dan perbuatan terdakwa berakibat timbul kerugian yang luar biasa besarnya dan atau sangat meresahkan masyarakat,” sambung majelis tinggi.

( Sumber : Tuntutan Mati Jaksa ke Bandar 115 Kg Ganja di Jakbar Kandas )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut penindakan kasus korupsi di bawah Rp 50 juta bisa dituntaskan dengan pengembalian kerugian negara. KPK mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum dan korupsi tak boleh dibiarkan.

“Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah, selama hal tersebut tidak diatur dalam UU kita sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp 50 juta,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Jumat (28/1/2022).

Ghufron mengatakan penegakan hukum bukan sekadar mengembalikan kerugian negara. Dia menilai penegakan hukum juga dilakukan untuk memberi efek jera bagi pelaku.

“Karena aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara, namun juga aspek penjeraan dan sebagai pernyataan, penghinaan terhadap perilaku yang tercela yang tidak melihat dari berapa pun kerugiannya,” ujarnya.

Meski demikian, Ghufron mengaku paham dengan gagasan Jaksa Agung ST Burhanuddin tentang penuntasan kasus korupsi di bawah Rp 50 juta cukup dengan mengembalikan kerugian negara. Ghufron mengatakan ada proses hukum panjang, dari penyidikan sampai persidangan yang menelan biaya lebih dari Rp 50 juta.

“Sebagai suatu gagasan saya memahami, karena proses hukum harus juga mempertimbangkan cost and benefit, sementara proses hukum kalau kita perhitungkan biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan, banding dan kasasi biayanya tentu lebih besar dari Rp 50 juta, sehingga saya memahami gagasan tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, ST Burhanuddin menyampaikan mekanisme penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta. Dia menyebut kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta dapat diselesaikan dengan pengembalian kerugian negara.

“Sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan imbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah Rp 50 juta untuk bisa diselesaikan cara pengembalian kerugian keuangan,” kata Burhanuddin dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (27/1).

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat menjawab pertanyaan anggota DPR dalam rapat bersama Komisi III DPR. Burhanuddin mengatakan penyelesaian proses hukum kasus korupsi dengan kerugian di bawah Rp 50 juta dengan mekanisme tersebut dinilai cepat dan sederhana.

“Sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan,” lanjutnya.

( Sumber : KPK Tak Mau Koruptor di Bawah Rp 50 Juta Cuma Balikin Kerugian Negara )

Jakarta (VLF) – Edy Mulyadi tidak memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri hari ini untuk diperiksa penyidik terkait pernyataan ‘tempat jin buang anak’ yang menuai kecaman. Bareskrim akan melayangkan panggilan kedua.

“Laporan penyidik, infonya bersedia hadir. Kalau sekarang beralasan untuk menunda kehadiran, ya kita kirim panggilan kedua,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto saat dimintai konfirmasi, Jumat (28/1/2022).

“Nggak datang lagi, ya kita panggil ketiga dengan perintah membawa,” sambungnya menegaskan.

Agus belum merinci kapan pemanggilan kedua terhadap Edy Mulyadi akan dilayangkan. Menurutnya, penyidik sudah menyusun agenda penyidikan kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi.

“Penyidik tahu apa yang harus mereka kerjakan, agenda penyidikan kan sudah mereka susun,” ucapnya.

Diketahui, Edy Mulyadi hari ini sedianya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait pernyataannya ‘tempat jin buang anak’ yang menuai kecaman. Namun pengacaranya menyatakan kliennya berhalangan hadir.

“Kami dari kuasa hukum tim kuasa hukum Edi Mulyadi, hari ini beliau dipanggil ya tepatnya jam 10.00 WIB. Nah, kami kebetulan Pak Edy Mulyadi tidak bisa hadir hari ini karena ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri,” kata ketua tim kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir, kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (28/1).

Herman lalu menjelaskan alasan Edy Mulyadi tidak memenuhi panggilan polisi. Menurut Herman, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan aturan.

“Alasannya, pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan KUHAP, itu yang pertama. Nah, ini kami mau masukin surat ini dulu. Jadi kan itu harus minimal tiga hari, ini baru dua hari sudah ada pemanggilan. Artinya itu sudah tidak sesuai dengan KUHAP. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan itu. Ya nanti dipanggil ulang lagi, kita harus sesuai prosedur artinya,” ujar Herman.

Edy Mulyadi dilaporkan ke sejumlah polda dan polres mengenai pernyataan ‘tempat jin buang anak’. Mabes Polri telah menarik seluruh laporan yang masuk di Polda jajaran terkait Edy Mulyadi.

( Sumber : Edy Mulyadi Tak Hadiri Pemeriksaan, Bareskrim Layangkan Panggilan Kedua )

Jakarta (VLF) – KPK terus melakukan pengembangan dalam kasus dugaan pemotongan tunjangan ASN yang diduga diterima Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen. Sejauh ini ada sembilan lurah yang sudah dicecar KPK mengenai dugaan aliran uang ini.

Pada 20 Januari dan 21 Januari kemarin, penyidik KPK memeriksa tujuh lurah. Mereka adalah Lurah Kranji, Akbar Juliando; Lurah Durenjaya, Predi Tridiansah; Lurah Bekasijaya, Ngadino; Lurah Arenjaya, Pra Fitria Angelia; Lurah Perwira, Isma Yusliyanti; Lurah Kaliabang Tengah, Ahmad Hidayat; dan Lurah Telukpucung, Djunaidi Abdillah.

Tak cukup sampai di situ, pada 26 Januari, KPK juga memeriksa tiga saksi, yakni Lurah Telukpucung, Djunaidi Abdillah; Lurah Harapanbaru, Dian Anggraini; dan Lurah Margamulya, Makpudin. Lurah Telukpucung telah diperiksa dua kali.

“Para saksi hadir dan didalami keterangannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran sejumlah dana untuk tersangka RE yang berasal dari potongan dana para ASN Pemkot Bekasi, baik atas permintaan langsung tersangka RE maupun pihak-pihak terkait lainnya sebagai perwakilan tersangka RE di Pemkot Bekasi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan seperti dikutip, Jumat (28/1/2022).

Ali mengatakan pemeriksaan para saksi itu dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Pemeriksaan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

Diketahui, Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Dari operasi tangkap tangan kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

“Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2 miliar dalam buku tabungan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Usut Aliran Sunat Tunjangan untuk Rahmat Effendi, KPK Cecar 9 Lurah )

Jakarta (VLF) – Struktur Partai Gerindra di tingkat kota, kabupaten dan provinsi di Jawa Tengah kompak mengadukan Edy Mulyadi ke kepolisian. Mereka marah terkait pernyataan Edy soal ‘Macan jadi Mengeong’ yang dinilai menghina Prabowo Subianto.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Dr. Hibnu Nugroho, SH, MH mengatakan bahwa kader Gerindra tidak bisa serta merta mengadukan masalah itu ke polisi. Hibnu menyebut, mereka harus memilah pernyataan dari Edy Mulyadi terkait ucapan yang dianggap menghina dan bermasalah itu.

“Tapi kalau itu (menghina) Pak Prabowo pribadi ya pak Prabowo (yang harus melaporkan. Ini harus dipilah dulu,” kata Prof Hibnu saat dihubungi detikJateng, Kamis (27/1/2022).

Kasus serupa menurutnya juga pernah terjadi saat terdapat penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Saat itu para pendukungnya juga marah dan melaporkan penghinanya ke polisi.

“Kayak (saat kasus penghinaan) Pak Jokowi, ya pak Jokowi (yang melaporkan), tidak bisa tim suksesnya (melaporkan), itu tidak bisa. Kita harus lihat, ini harus ditelaah, menyangkut badan hukum partai, atau menyangkut Prabowo sebagai seorang pribadi, itu harus jelas,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Hibnu, para kader harus melihat konteks pernyataan dari Edy Mulyadi. “Kalau itu menyangkut partai bisa, pencemaran nama partai. Tapi kalau menyebutnya sebagai Prabowo pribadi (atau) sebagai menteri ya tidak bisa, itu harus detail dilihat,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro dan tim pengacara mengadukan kasus itu ke Mapolda Jateng hari Rabu (26/1) kemarin. Rombongan bahkan sempat bertemu Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi untuk berkomunikasi.

“Tim dari DPD mengadukan ke SPKT. Kader di Jateng, anak buah pak Prabowo (Subianto) di Jateng merasakan tersinggung, marah, murka terhadap statement Edy Mulyadi lewat channel Youtube-nya,” jelas Sriyanto di Mapolda Jateng, Rabu (26/1).

“Ada pernyataan yang menyakitkan terhadap Pak Prabowo, ini terkait kehormatan, apalagi Pak Prabowo simbol negara sebagai Menteri Pertahanan, ketua umum kami,” imbuhnya.

Dia menjelaskan tidak ada instruksi untuk melaporkan namun dari kader di Kabupaten dan kota menyatakan marah dan akan mengadukan ke Polres masing-masing. “Hari ini Gerindra Jateng diwakili kuasa hukum dan DPC se-Jateng juga adukan ke polres se-Jateng,” tegasnya.

( Sumber : Kader Gerindra se-Jateng Laporkan Edy Mulyadi, Ini Kata Pakar Pidana )

Jakarta (VLF) – KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Ardian Noervianto sebagai tersangka perkara suap terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, Bupati Kolaka Timur (Kotim) Andi Merya Nur dijerat sebagai tersangka.

“Perkara dugaan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah untuk Kabupaten Kolaka Timur (Kotim) tahun 2021,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2022).

Ada 3 tersangka yang dijerat dalam perkara ini. Berikut nama-namanya:

1. Andi Merya Nur (AMN), Bupati Kolaka Timur 2021-2026
2. M Ardian Noervianto (MAN), Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Periode Juli 2020-November 2021
3. Laode M Syukur Akbar (LMSA), Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna

Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Andi Merya Nur selaku Bupati Kotim. Andi Merya sebelumnya dijerat dalam kasus dugaan suap terkait paket konsultasi dua proyek jembatan dan jasa konsultasi perencanaan pembangunan 100 rumah Pemkab Koltim tahun anggaran 2021.

Andi Merya saat itu ditangkap bersama Kepala BPBD Anzarullah. Dia disidang di Pengadilan Negeri (PN) Kendari pada 25 Januari 2022. Kini dia dijerat perkara baru di KPK.

( Sumber : KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri-Bupati Koltim Tersangka Suap Dana PEN )

Jakarta (VLF) – Bripda Randy Bagus, tersangka kasus aborsi terhadap kekasihnya, Novia Widyasari menjalani sidang kode etik hari ini. Begini penampakan Bripda Randy saat hendak mengikuti sidang.

Dari foto yang diterima detikJatim, Randy tampak menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) Polri. Randy juga terlihat memakai masker hitam lengkap dengan badge dan topi.

Randy mengikuti sidang ini dengan serius. Raut wajahnya tampak tegang. Dia banyak diam di tengah sidangnya.

Tak hanya itu, Randy juga beberapa kali menunduk dan memikirkan sesuatu. Entah menyesal atau entah apa yang ada di pikirannya saat itu.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan hasil sidang kode etik menyebut Bripda Randy mendapat sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Dari pemeriksaan terhadap 9 saksi yang dihadirkan oleh Bid Propam Polda Jatim dinyatakan jelas saudara Rendy bersalah,” kata Gatot di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, Kamis (27/1/2022).

Gatot menambahkan Randy jelas melanggar Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011.

“Dia jelas melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C Perkap 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri dan sudah dinyatakan hasil putusannya adalah PTDH,” tambahnya.

Selain dipecat, Randy juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Randy harus menjalani proses hukum yang ditangani Ditreskrimum Polda Jatim.

“Setelah ini yang bersangkutan tetap melakukan proses pidana umumnya yang ditangani penyidik di Ditreskrimum Polda Jatim,” imbuh Gatot.

Gatot menyebut, Randy telah menjadi tahanan Polda Jatim soal kasus aborsi. “Saat ini yang bersangkutan kan tahanan dari Krimum,” tambahnya.

Sebelumnya, dari hasil sidang kode etik, Bripda Randy mendapat sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Pada siang ini rekan-rekan sudah menyaksikan bahwa pelaksanaan sidang KKEP terhadap tersangka diduga pelanggar saudara Randy itu sudah diputuskan dalam persidangan tadi pagi sekitar jam 09.00 sampai siang ini,” imbuh Gatot.

Kasus ini mencuat usai Novia Widyasari ditemukan meninggal dunia dengan bunuh diri menenggak racun. Novia bunuh diri karena depresi usai diminta Randy menggugurkan kandungannya.

Mahasiswa salah satu Universitas di Malang itu ditemukan meninggal dunia di dekat makam ayahnya di Dusun Sugihan, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto pada Kamis (2/12/2021) lalu.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Polda Jatim akhirnya menetapkan Bripda Randy sebagai tersangka. Randy dijerat Pasal 348 KUHP Juncto 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin, yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.

( Sumber : Dipecat dari Polri, Ini Penampakan Bripda Randy Saat Sidang Kode Etik )

Jakarta (VLF) – Jubir Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah keras tudingan Tim Advokasi Bersihkan Indonesia soal proses hukum kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti hanya mengikuti selera Luhut. Jodi menegaskan Luhut tak pernah mengintervensi hukum.

“Selera Pak Luhut di mananya? Tidak ada intervensi kok ke polisi. Pihak Pak Luhut hormati semua proses hukum yang ada. Ketika Pak Luhut ada di Indonesia selalu menyempatkan diri memenuhi panggilan polisi walaupun kita semua tahu kesibukannya. Yang terakhir, Pak Luhut juga hadir menyesuaikan dengan waktu yang ditawarkan salah satu terlapor,” kata Jodi kepada wartawan, Kamis (27/1/2022).

Jodi mengatakan Luhut memang sebelumnya pernah tidak bisa memenuhi panggilan polisi karena sedang mengikuti rangkaian lawatan luar negeri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jodi menegaskan ketidakhadiran Luhut itu berdasarkan alasan jelas.

“Alasan yang sangat jelas, bukan cuma alasan lagi kerja. Memangnya di sini nggak ada kerjaan? Pak Luhut juga sibuk kali,” ujar Jodi.

Jodi menilai langkah polisi mendatangi Haris Azhar dan Fatia merupakan hal wajar. Sebab, kata Jodi, keduanya beberapa kali tidak memenuhi panggilan polisi.

“Alasan yang sangat jelas, bukan cuma alasan lagi kerja. Memangnya di sini nggak ada kerjaan? Pak Luhut juga sibuk kali,” ujar Jodi.

Jodi menilai langkah polisi mendatangi Haris Azhar dan Fatia merupakan hal wajar. Sebab, kata Jodi, keduanya beberapa kali tidak memenuhi panggilan polisi.

“Jadi kami menilai kalau polisi mendatangi mereka setelah berapa kali tidak hadir tanpa alasan yang kuat, itu wajar-wajar saja. Memang tugas mereka begitu. Sudah ditawarkan untuk minta maaf tidak mau, dilaporkan ke polisi ngeyel, lapor pula ke jaringan internasionalnya dan buat tagar macam-macam. Padahal katanya punya data siap buka-bukaan di pengadilan. Bingung juga kita maunya apa sih, he-he-he…,” beber Jodi.

“Banyak juga yang komentar soal pembungkaman demokrasi dan HAM. Seharusnya mereka, termasuk Komnas HAM, tahu prinsip dasar sebagai pejuang HAM untuk berikan setiap manusia setiap hak yang Anda klaim untuk dirimu sendiri. Pasti mereka juga nggak mau kan difitnah? Apalagi di ruang publik,” sambung dia.

Sebelumnya, Tim Advokasi Bersihkan Indonesia telah mengajukan surat ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait permohonan rekomendasi agar menghentikan penyidikan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Mereka menuding jika kasus tersebut hanya mengikuti kemauan dari Luhut.

“Kalau teman-teman mengikuti dari awal sampai sekarang, yang ada adalah mengikuti selera Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau dia katakan deadlock ya deadlock. Padahal nggak pernah ada mediasi,” kata kuasa hukum Haris Azhar, Muhammad Al Ayyubi Harahap, di kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).

Dia menyebutkan, dalam proses kasus kliennya itu, tidak pernah ada mediasi yang dilakukan. Artinya, menurut dia, terdapat pelanggaran dari surat telegram yang dikeluarkan Kapolri.

“Dan kesimpulannya adalah memang ini bukan peristiwa pidana dan ini jelas bahwa penegakan hukum ini pada Haris dan Fatia adalah proses hukum yang dipaksakan dan kriminalisasi, begitu intinya,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, Andi Muhammad Rizaldi, juga menyatakan kliennya dipanggil paksa oleh pihak kepolisian. Sebab, kasus tersebut secara tiba-tiba naik ke penyidikan dan penyidik menyimpulkan terdapat tindak pidana.

“Menurut kami, ini tidak ada sama sekali peristiwa pidananya karena yang disampaikan Fatia dan Haris merupakan ekspresi warga negara yang intinya memberikan pengawasan terhadap pejabat publik yang diduga terdapat konflik kepentingan bisnis,” ujar Andi.

“Sebetulnya, kalau dilihat dari pasal-pasal yang dikenakan kepada Fatia dan Haris berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik. Dan lagi-lagi apa yang disampaikan mereka murni pengungkapan dari hasil riset kajian yg dilakukan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang mengarah adanya dugaan konflik kepentingan bisnis,” sambungnya.

( Sumber : Jubir Luhut Bantah Keras Proses Hukum Haris Azhar-Fatia Hanya Ikuti Selera )