Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan mantan Kabid Pelayanan dan Fasilitas Kepabeanan dan Cukai I pada Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai tipe C Soekarno-Hatta (Soetta) inisial QAB sebagai tersangka dalam dugaan pungutan liar (pungli) di Bandara Soekarno-Hatta. QAB langsung ditahan.

“Bahwa dari hasil pemeriksaan QAB telah diduga keras berdasarkan bukti yang cukup telah melakukan tindak pidana korupsi dugaan pemerasan dan/atau pungli. Maka pada hari ini sekira pukul 16.00 terhadap QAB ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten,” kata Asisten Intelijen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (3/2/2022).

Adhyaksa menerangkan QAB akan ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari ini. QAB ditahan di Rutan Kelas II Pandeglang.

“Sehingga pada hari ini Kamis tanggal 3 Februari 2022 terhadap tersangka QAB dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Pandeglang selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 3 Februari 2022 sampai 22 Februari 2022,” katanya.

Adhyaksa menyebut alasan pihaknya menahan QAB adalah dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. “Alasan subjektif (berdasarkan Pasal 21 ayat 1 KUHAP) yaitu: dalam hal kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana,” ujarnya.

“Alasan objektif (berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP) yaitu: tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih,” imbuhnya.

Tersangka QAB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 23 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Kejati Banten mendatangi kantor pelayanan umum Ditjen Bea-Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Kejati Banten melakukan penggeledahan dan menyita Rp 1,16 miliar terkait kasus dugaan korupsi pemerasan atau pungutan liar (pungli).

“Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten sekitar 5 orang yang langsung dipimpin oleh Asisten Pidana Khusus Iwan Ginting telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti di Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea-Cukai Tipe C Soekarno-Hatta,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan H Siahaan dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Ivan mengatakan tim penyidik telah menaikkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pemerasan terhadap perusahaan jasa titipan di Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh oknum pegawai Bea dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Soekarno-Hatta ke tingkat Penyidikan pada 26 Januari 2022.

Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan uang sejumlah Rp 1.169.900.000. Penyitaan dilakukan setelah mendapatkan penetapan izin dari Pengadilan Negeri Tanggerang.

“Dalam kegiatan penyitaan tersebut, pihak Bea-Cukai Soetta koperatif dalam memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga berjalan lancar,” kata Ivan.

Adapun yang berhasil disita dalam kegiatan tersebut adalah:
1. Uang sejumlah Rp 1.169.900.000
2. Dokumen-dokumen terkait perkara dimaksud berjumlah sekitar 1 koper

( Sumber : Eks Pejabat Bea Cukai Ditetapkan Jadi Tersangka Pungli Rp 1,7 M di Soetta )

Jakarta (VLF) – KPK baru saja menahan dua tersangka korupsi e-KTP, Isnu Edhi Wijaya (ISE) dan Husni Fahmi (HSF). Mereka ditahan setelah menjadi tersangka selama hampir tiga tahun.

Isnu dan Husni dilakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari ke depan hingga 22 Februari 2022. Keduanya ditahan di Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

“Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ISE dan HSF dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 dan kedua tersangka tersebut ditahan di Rutan Cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (3/2/2022).

Lili membeberkan kedua peran para tersangka. Lili mengatakan Isnu kala itu menjabat Dirut PNRI (Percetakan Negara Republik Indonesia). Isnu pada Februari 2011 melakukan lobi kepada pejabat Kemendagri untuk maksud dapat memenangkan proyek e-KTP.

Selanjutnya, Lili menyebut Isnu mengumpulkan vendor-vendor dan membuat konsorsium PNRI. Isnu, Andi Agustinus, dan Paulus Tannos (PLS) sempat bertemu dengan Anang Sugiana untuk menawarkan bergabung dengan konsorsium PNRI, dengan commitment fee 10 persen untuk pihak lain.

“Apabila ingin bergabung dengan Konsorsium PNRI maka ada commitment fee untuk pihak lain sebesar 10 persen, yaitu dengan rincian 5 persen untuk DPR RI dan 5 persen untuk pihak Kemendagri, yang kemudian disanggupi oleh Anang Sugiana,” kata Lili.

Berdasarkan beberapa kesepakatan yang dibuat, Perum PNRI bertanggung jawab memberikan fee kepada Irman (eks pejabat Kemendagri) dan stafnya sebesar 5 persen dari jumlah pekerjaan yang diperoleh. Isnu bersama konsorsium PNRI mengajukan penawaran paket pengerjaan e-KTP dengan nilai kurang-lebih Rp 5,8 triliun.

Lalu pada 30 Juni 2011, Sugiharto (eks pejabat Kemendagri) menunjuk konsorsium PNRI selaku pelaksana pekerjaan penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional (KTP elektronik) tahun anggaran 2011-2012. Kemudian Isnu membentuk manajemen bersama dan membagi pekerjaan kepada anggota konsorsium.

“ISE juga mengusulkan adanya ketentuan setiap pembayaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk pekerjaan yang dilakukan oleh anggota konsorsium akan dipotong 2 persen sampai 3 persen dari jumlah pembayaran untuk kepentingan manajemen bersama,” katanya.

Lili menyebut dalam rincian penawaran senilai Rp 5.8 triliun itu padahal tidak terdapat komponen tersebut. Seharusnya semua pembayaran digunakan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan.

“Hasil pemotongan tersebut kemudian digunakan untuk membiayai hal-hal di luar penawaran dan juga digunakan untuk operasional Manajemen Bersama Konsorsium PNRI,” ujarnya.

“Pemotongan sebesar 3 persen tersebut pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan prestasi Perum PNRI itu sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, peran Husni, yang diketahui merupakan Ketua Tim Teknis, melakukan pertemuan terhadap para vendor. Husni juga sempat bertemu Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus untuk membahas anggaran proyek e-KTP ini.

“Tersangka HSF juga hadir beberapa kali di pertemuan tersebut pada Juli 2010 yang membahas tentang uji petik, biometric, teknologi, dan teknis e-KTP,” katanya.

Lili menyebut, dalam pertemuan tersebut, Husni diduga ikut mengubah spesifikasi, rencana anggaran biaya, dan seterusnya dengan tujuan mark up. Husni juga sering melapor kepada Sugiharto.

Setelah itu, Husni disebut mempertemukan pihak vendor dengan pejabat Kemendagri. Dalam pertemuan ini, Husni dipercaya Irman mengawal konsorsium dan membenahi administrasi yang sudah dipastikan lulus.

“Tersangka HFS diduga tetap meluluskan tiga konsorsium yang dalam Proof of Concept tidak memenuhi syarat wajib, yakni mengintegrasikan Hardware security modul (HSM) dan Key Management System (KMS),” katanya.

“Padahal Proof of Concept merupakan beauty contest yang bertujuan untuk menguji apakah barang yang ditawarkan bisa berfungsi dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Lili mengatakan perkara ini diduga merugikan negara kurang-lebih Rp 2,3 triliun.

“Dalam perkara ini, kerugian keuangan negara negara kurang lebih sebesar Rp 2,3 triliun,” ujarnya.

Tersangka Isnu dan Husni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

( Sumber : Ditahan KPK, Ini Peran 2 Tersangka Korupsi e-KTP )

Jakarta (VLF) – Terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya dan pembelian gas bumi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel, Alex Noerdin, menjalani sidang perdana. Dalam dakwaan JPU, Alex cs diduga merugikan negara hingga puluhan juta dolar AS.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Kamis (3/2/2022), di persidangan terkait kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi PDPDE Sumsel Alex Noerdin (mantan Gubernur Sumatera Selatan) dan Muddai Madang (mantan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) merangkap Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan), terdapat beberapa hal yang patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum.

Selain Alex dan Muddai, terdakwa Caca Ica Saleh S (mantan Direktur Utama PDPDE dan mantan Direktur Utama PDPDE gas) dan terdakwa A Yaniarsyah Hasan (mantan Direktur PT Dika Karya Lintas Nusantara/DKLN merangkap Direktur PT PDPDE Gas, mantan Direktur Utama PDPDE Sumatera Selatan) disebut turut melakukan hal serupa.

“Terdakwa Alex Noerdin selaku Gubernur Sumatera Selatan memerintahkan Caca Isa Saleh selaku Dirut PDPDE agar hak pembelian gas bumi bagian negara dari dari Joint Operating Body (JOB) PT. Pertamina, TALISMAN Ltd. PASIFIC OIL AND GAS Ltd., JAMBI MERANG (JOB Jambi Merang) yang dimiliki PDPDE Sumsel diberikan ke Muddai Madang,” ujar JPU dalam dakwaan yang disampaikan.

“Kemudian, Caca Isa Saleh Sadikin menandatangani perjanjian kerja sama patungan antara antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) pada tanggal 2 Desember 2009 meskipun belum ada izin prinsip dari Gubernur Sumsel. PT DKLN merupakan perusahaan swasta milik Muddai Madang yang tidak memenuhi syarat bonafiditas,” sambungnya.

JPU menjelaskan kasus itu bermula ketika dimulai saat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian negara dari JOB tersebut sebesar 15 MMSCFD berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak Dan Gas (BP MIGAS) atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan pada 2010.

Berdasarkan keputusan Kepala BP Migas tersebut, yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut adalah BUMD Provinsi Sumatera Selatan (Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatra Selatan/PDPDE Sumsel).

Hal itu dilakukan dengan dalih PDPDE Sumatera Selatan tidak mempunyai pengalaman teknis dan dana, maka PDPDE Sumatera Selatan bekerja sama dengan investor swasta, PT Dika Karya Lintas Nusa (PT DKLN) membentuk perusahaan patungan (PT PDPDE Gas) yang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumatera Selatan dan 85 persen untuk PT DKLN.

“Akibat dari penyimpangan tersebut, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang menurut perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan RI senilai USD 30.194.452.79,” tambahnya.

Besaran itu, menurut JPU, berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010-2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumatera Selatan senilai USD 63.750,00 dan Rp 2.131.250.000,00 yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumatera Selatan.

Alex Noerdin, yang diberi kesempatan memberikan tanggapan, menyebut akan menyerahkan kepada penasihat hukumnya.

“Saya sudah dengar semua yang mulia dan saya terima untuk itu saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menanggapinya,” kata Alex dalam persidangan virtual.

Terpisah, kuasa hukum Alex, Agus Sudjatmoko, meyakini kliennya tidak bersalah dengan kasus yang dijalani. Menurutnya, dakwaan dari JPU tidak ada dasarnya dengan reputasi Alex Noerdin.

“Kami yakin dengan reputasi pak Alex dan kredibilitas dia di Sumsel, kami yakin pak Alex tidak bersalah, terkait dengan eksepsi itu kan formalitas, dengan keyakinan kami sebagai penasihat hukum. Kami ingin langsung melanjutkan ke pokok perkara dengan pembuktian di persidangan. Nanti di situ kita akan buktikan jika Pak Alex atau klien kami ini tidak bersalah,” tuturnya.

Dalam kasus itu, Alex dan terdakwa lainnya dijerat primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tidak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

( Sumber :Korupsi Gas Bumi, Alex Noerdin cs Didakwa Rugikan Negara 30 Juta Dolar )

Jakarta (VLF) – Persidangan kasus pidana anak jual kulkas di Tangerang Selatan (Tangsel) masih terus berlanjut. Kini terdakwa berinisial S tersebut dituntut pidana 6 bulan penjara gegara menjual kulkas milik ibunya berinisial LF.

Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada Kamis (3/2/2022). Jaksa penuntut umum (JPU) Primayuda Yutama membacakan tuntutan kepada terdakwa S.

“Kami selaku JPU dalam perkara ini menuntut supaya majelis hakim PN Tangerang satu menyatakan terdakwa Simon dengan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHAP jo 367 KUHAP. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon berupa pidana penjara selama enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan,” kata Primayuda.

“Kami akan melakukan pembelaan tetapi untuk waktunya kami mohon izin untuk tanggal 15 Februari karena waktunya terlalu mepet ada sidang lain yang perlu kami urus,” ujar pengacara S, Mualimin.

Selanjutnya dari pihak pengacara terdakwa akan melakukan pembelaan atas tuntutan tersebut. Namun pengacara terdakwa memohon waktu untuk hal itu.

Ketua majelis hakim, Edy Toto Purba, menerima usulan tersebut. Jadi dia mengetok palu untuk melanjutkan sidang pada 15 Februari 2022.

“Baik sidang selanjutnya tanggal 15 Februari,” ucapnya.

Ibu Terdakwa Sudah Coba Restorative Justice
Usai sidang, pengacara LF, Petuah Sirait, membeberkan beberapa bukti bahwa sebelumnya pihaknya tidak ingin membawa persoalan ini ke meja hijau. Menurutnya, kliennya sudah melakukan mediasi kepada anaknya yang disaksikan oleh perangkat RT/RW setempat.

Bahkan, menurutnya, restorative justice juga sudah hendak dilakukan. Tetapi, kata Petuah, pihak S tidak menginginkan itu dan meminta ke meja hijau saja.

“Sudah dilakukan upaya RJ untuk Polres Tangsel karena yang bersangkutan (S) merasa benar dia melakukan itu tadilah menantang ibunya (LF) dan terjadilah mungkin amarah dalam hati ibu kandungnya. Maka ini diteruskan. Di Kejari juga dilimpahkan ke RJ tapi yang bersangkutan masih seperti itu ya sudah,” tuturnya seusai sidang.

Petuah menegaskan pihaknya memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa sebelumnya dilakukan mediasi terlebih dahulu. Selain, itu pihaknya memiliki bukti terkait permintaan anaknya untuk kasus ini diselesaikan di pengadilan saja.

“Iya itu ada fotonya kan tadi saya tunjukin. Itu sampai ibunya diusir itu sama anaknya gitu. Pakaiannya diusir itu. Bayangkan itu di rumah dia sendiri dia diusir sendiri sama anaknya yang terdakwa itu. Jadi apa anak seperti ini ditelantarkan orang tuanya? Yang ada malah menelantarkan ibunya,” tegasnya.

Sementara itu, pengacara S, Mualimin, mengaku sangat keberatan atas tuntutan dari JPU. Hal ini disebabkan banyaknya faktor yang dapat meringankan hukuman kliennya.

“Banyak sekali hal-hal yang meringankan bahwa misalnya pelaku ini kan menjual itu saat kelaparan waktu itu kondisinya sedang lockdown dan dia itu udah tinggal di rumah itu sudah sekian tahun jadi sebenernya klien kami ini sebenernya bukan orang yang profesinya pencuri,” ungkap Mualimin.

Lanjut Mualimin kliennya melakukan pencurian kulkas itu karena kondisi terpepet. Di saat yang bersamaan, menurutnya, sang ibu, yaitu LF, tidak pernah menyediakan makanan yang cukup.

“Itu hanya sesuatu yang kepepet sehingga dia terpaksa menjual kulkas bekas kebetulan milik ibunya sendiri. Dan waktu itu ibunya sendiri tidak pernah menyediakan makanan yang cukup sehingga anaknya itu ketika tidak punya uang ya tidak punya kesempatan lain untuk mencari makanan. Karena memang tidak ada uang dan tidak ada makanan,” bebernya.

Mualimin mengungkapkan saat ini kliennya sudah menderita karena sudah dilakukan penahanan. Menurutnya, kliennya cukup diberi tuntutan percobaan saja.

“Hukuman yang paling layak dan adil bagi kami adalah percobaan. Jadi kasihlah waktu 6 bulan atau 1 tahun percobaan gitu. Dalam masa percobaan ini apakah orang ini melakukan perbuatan melanggar hukum atau enggak. Kalau nggak ya tentu tidak usah dimasukkan ke lapas,” jelasnya.

( Sumber : Anak Jual Kulkas Ibu di Tangerang Dituntut 6 Bulan Penjara )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri Klaten dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah digugat praperadilan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dalam kasus Buku Matur Jujur di Pemkab Klaten. Namun, dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Rabu (2/2/2022), pihak kejaksaan tidak hadir.

“Sidang tetap dilaksanakan, tapi ada penundaan karena dua termohon (kejaksaan) tidak hadir. Hakim tidak menjelaskan ketidakhadiran itu karena apa,” kata kuasa hukum LP3HI Utomo Kurniawan kepada detikJateng di PN Klaten, Rabu (2/2) siang.

Utomo mengaku tidak mempermasalahkan soal tidak hadirnya pihak kejaksaan dalam sidang perdana. “Kita ikuti mekanisme persidangan, tidak masalah. Masih diberi kesempatan 2 minggu karena termohon di luar kota, di Semarang,” kata Utomo.

Permohonan praperadilan yang diajukan kliennya itu, papar Utomo, berkaitan dengan program buku Matur Jujur di sekolah di Klaten.

“Ini berkaitan dugaan penyelewengan program buku Matur Jujur pada Mei 2019 untuk siswa SD dan SMP Negeri di Klaten. (Buku) Yang seharusnya gratis tapi diminta bayar,” tutur Utomo.

Utomo mengatakan, pihak ketiga mengirimkan buku tersebut ke 702 SD dan 65 SMP pada Juli 2019. Siswa pun diminta mengisi buku itu dengan kegiatan mereka tiap hari. “Setelah buku beredar, timbul gejolak karena dijual Rp 11 ribu per buku,” papar Utomo.

Padahal, Utomo berujar, saat pencanangannya dikatakan buku itu gratis. Setelah timbul gejolak, orang tua siswa diminta membayar Rp 6 ribu dan kekurangannya disubsidi dana BOS.

“Orang tua bayar Rp 6 ribu dan kekurangan Rp 5 ribu disubsidi dana BOS. Padahal pada pencanangan dikatakan gratis,” lanjut Utomo.

Atas kasus itu, ujar Utomo, Kejaksaan Negeri Klaten telah memeriksa sebanyak 700 tenaga pendidik dan pengelola BOS. Pemeriksaan dilakukan sejak September 2020.

“Pemeriksaan secara maraton dilakukan sejak September 2020. Menurut Kejari, pemeriksaan dugaan itu akan diserahkan ke seksi pidana khusus, tapi sampai sekarang tidak ada perkembangan signifikan,” jelasnya.

Karena itulah, jelas Utomo, kliennya mengajukan permohonan praperadilan. “Tidak ada progres yang dilakukan Kejari dan diumumkan ke masyarakat. Kami memohon termohon melanjutkan proses hukum,” tambah Utomo.

Utomo menambahkan, kliennya tidak berfokus pada berapa kerugian yang ditimbulkan. Sebab, soal kerugian itu akan menjadi materi dalam persidangan.

“Kita fokus pada penegakan hukum. Menurut data, kejaksaan negeri belum menetapkan tersangka. Bukti awal menurut kami sudah cukup untuk menetapkan tersangka,” pungkas Utomo.

Dari pantauan detikJateng, Utomo selaku kuasa hukum LP3HI tiba di PN Klaten sekitar pukul 10.00 WIB. Setelah ditunggu sekitar 1 jam, hakim Arif Kadarmo dan seorang panitera memulai sidang. Tapi isinya sidang ditunda karena Kejaksaan tidak hadir.

“Iya ada sidang karena ini sidang pertama. Tapi karena pihak Kejari dan Kejati tidak hadir, maka ditunda untuk panggil ulang,” jelas Humas PN Klaten Rudi Ananta Wijaya kepada detikJateng.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Klaten Romula Hasonangan dan Kasi Pidsus Kejari Klaten Ginanjar Damar Pamenang belum bisa dikonfirmasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan detikJateng via telepon dan pesan singkat belum direspons.

( Sumber : Digugat Praperadilan soal Buku Matur Jujur Klaten, Kejari-Kejati Absen Sidang )

Jakarta (VLF) – Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau kembali menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di RSUD Bangkinang. Kali ini tersangka adalah project manager sebuah proyek berinisial E (52).

Kasi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau Rizky Rahmatullah menyebut E dijemput tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Surakarta di daerah Banjarsari, Surakarta, 31 Januari lalu.

“Kemarin sekitar pukul 08.39 WIB tim Kejati Riau membawa E ke Pekanbaru. E adalah saksi dalam perkara dugaan korupsi RSUD Bangkinang,” kata Rizky, Rabu (2/2/2022).

Sebelum dijemput paksa bersama Intelijen Kejari Surakarta, E sudah dipanggil 6 kali. Namun E tak pernah hadir alias mangkir.

“Terkait RSUD Bangkinang lanjutan tahap III Tahun anggaran 2019. E ini sudah kita panggil sebanyak lebih kurang 6 kali akan tetapi mangkir,” katanya.

Selanjutnya E diamankan oleh tim di mes PT Sega di Banjarsari Kota Surakarta. E dibawa dari Surakarta menuju Kejati Riau dan sampai di Pekanbaru pada 1 Februari 2022.

Setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan gelar perkara, E resmi ditetapkan sebagai tersangka malam tadi pukul 19.00 WIB. Ia ditahan di Rutan Polresta Pekanbaru.

“Setelah melalui proses gelar perkara, tim penyidik menetapkan E tersangka dan langsung diperiksa sebagai tersangka saat itu juga. Oleh karena tersangka minta agar didampingi penasihat hukum, pemeriksaan dihentikan dan akan dilanjutkan di hari lain,” katanya.

Sebelum menetapkan E jadi tersangka, penyidik Korps Adhiyaksa itu telah lebih dulu menetapkan 3 tersangka lain. Tiga tersangka itu adalah SD, RA, dan NY.

SD ditetapkan tersangka pada minggu lalu. Penyidik menyebut SD adalah Ketua KONI Kampar aktif dan saat itu mengatur proyek Rp 46 miliar.

Akibat dugaan korupsi itu, negara merugi sekitar Rp 8 miliar. Kerugian itu setelah pekerjaan tidak tuntas dan dihitung oleh BPK Perwakilan Riau.

( Sumber : Kejati Jemput Paksa Tersangka Korupsi Proyek Rawat Inap RSUD Bangkinang )

Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menangkap pegiat media sosial Adam Deni. Dia ditangkap polisi tadi malam sekitar pukul 19.00 WIB.

“Iya benar, tim Siber Bareskrim Polri kemarin malam melakukan penangkapan,” ujar Dirsiber Bareskrim Polri Brigjen Asep Edi Suheri saat dihubuni detikcom, Rabu (2/2/2022).

Asep mengatakan kasus ini akan disampaikan secara resmi dalam jumpa pers di Mabes Polri.

“Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Divisi Humas Polri,” imbuhnya.

Saat ini Adam Deni masih diperiksa di Mabes Polri. Polisi masih menggali lebih dalam keterangan Adam Deni terkait kasus itu.

Untuk diketahui, Adam Deni populer setelah mencuat kasus pengancaman Jerinx SID. Adam Deni ini pelapor Jerinx di kasus tersebut.

( Sumber : Bareskrim Polri Tangkap Adam Deni Terkait Postingan di Medsos! )

Jakarta (VLF) – Jaksa menyinggung perihal pasal yang didakwakan pada Munarman dalam perkara terorisme. Pasal yang disinggung jaksa itu memuat hukuman maksimal, yaitu pidana mati.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (2/2/2022), seorang saksi berinisial AR dihadirkan jaksa. AR mengaku sebagai salah satu anggota Front Pembela Islam atau FPI, organisasi yang sudah dilarang oleh Pemerintah Indonesia.

“Sejak kapan aktif (sebagai anggota FPI), jabatan posisi Saudara?” tanya jaksa pada AR.

“Sejak tahun 2007, Pak Jaksa. Tahun 2007-2010 Ketua DPC (FPI),” jawab AR.

Dalam surat dakwaan, Munarman disebut mengikuti baiat terhadap ISIS di pondok pesantren milik Ustaz Basri di Makassar pada 2015. Saksi AR ini mengaku berada di lokasi ketika kegiatan itu berlangsung, tepatnya pada 25 Januari 2015.

Saksi AR mengaku melihat Munarman hadir dalam acara itu dengan posisi duduk di atas panggung. Jaksa lantas menanyakan soal proses baiat, apakah harus berdiri atau bisa dengan posisi duduk.

“Baiat bisa juga dengan cara duduk?” tanya jaksa yang dijawab ‘iya’ oleh saksi AR.

“Tapi Saudara tidak melihat terdakwa mengacungkan jari atau tidak atau ikut berbaiat atau tidak?” tanya jaksa lagi.

“Tidak melihat, tapi ketika menyerukan takbir, baru saya lihat dia menyerukan takbir,” jawab saksi AR.

Jaksa Singgung Pasal Hukuman Mati

Setelah itu, jaksa menyinggung tentang salah satu pasal yang didakwakan kepada Munarman, yaitu Pasal 14 atau Pasal 15 juncto Pasal 7 atau Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Terorisme). Berikut bunyi Pasal 14 UU Terorisme tersebut:

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Untuk pemidanaan disebutkan merujuk pada Pasal 6. Berikut bunyi Pasal 6:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Kembali pada pertanyaan jaksa. Jaksa mengungkit soal jabatan Munarman sebelumnya di FPI, yaitu Sekretaris Umum atau Sekum.

“Yang ingin saya sampaikan bahwa terdakwa ini sedang disidang tindak pidana terorisme, di mana salah satu dakwannnya dugaan itu melanggar Pasal 14 setiap…. Begini, saksi, bahwa untuk mendakwa seseorang dikenakan Pasal 14 itu tidak hanya cukup orang biasa, tetapi harus orang yang intelektual artinya orang yang didakwa dengan dakwaan ini adalah orang yang memiliki orang pemahaman tinggi tentang ilmu atau mempunyai pengaruh,” kata jaksa.

“Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang Saudara ketahui tentang jabatan daripada terdakwa ini di organisasi FPI ataupun di jabatan lainnya di luar organisasi FPI?” tanya jaksa kemudian.

Saksi AR kemudian memaparkan jabatan yang pernah diemban Munarman selama di FPI. Munarman disebut pernah menjadi ketua lembaga hukum hingga sekretaris DPP Pusat FPI.

“Yang saya ketahui pertama yaitu beliau ketua daripada lembaga hukum yang ada di FPI dan yang kedua, yaitu beliau sekretaris, ketua keorganisasian di FPI sekaligus pernah beliau menjabat sebagai sekretaris DPP pusat,” kata saksi AR.

Jaksa lalu bertanya apakah Munarman mempunyai pengaruh bagi anggota FPI. Saksi pun mengamini hal itu. Di sela-sela pernyataan itu, hakim meminta jaksa untuk tidak menyatakan kesimpulan.

“Jadi artinya terdakwa ini memiliki kedudukan yang terhormat dan pengaruh yang kuat di dalam organisasi FPI betul?” kata jaksa.

“Betul sekali Pak Jaksa,” jawab saksi AR.

“Penuntut umum itu kesimpulan ya, jangan disampaikan, lainnya pertanyaan silakan,” kata hakim.

“Baik izin lanjut, Yang Mulia, apakah Saudara mengetahui bahwa terdakwa ini berprofesi juga sebagai penasihat hukum?” tanya jaksa.

“Betul, Pak Jaksa,” jawab saksi.

“Apakah Saudara mengetahui bahwa terdakwa ini sering istilahnya di dalam FPI turut aktif membela kegiatan organisasi FPI?” tanya jaksa.

( Sumber : Jaksa Cecar Saksi soal Jabatan Munarman, Singgung Pasal Hukuman Mati )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi dalam kasus yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Empat saksi itu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Atap (DPMPTSP) Fernando; Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah PPU Durajat; Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR PPU Ricci Firmansyah dan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga PUPR PPU Petriandy Ponganton Pasulu alias Riyan.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Ma’sud),” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (31/1/2022). Abdul Gafur sebelumnya diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di Jakarta dan Kalimantan Timur pada Rabu (12/1/2022).

Seusai tangkap tangan tersebut, KPK mengumumkan enam orang jadi tersangka terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU.

KPK juga menetapkan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis, Plt Sekretaris Daerah PPU Mulyadi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro sebagai tersangka.

Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU Jusman, serta pihak swasta bernama Achmad Zudi juga ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, tim KPK mengamankan uang Rp 1,4 miliar dari penangkapan Abdul Gafur di lobi mal kawasan Jakarta Selatan.

“Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp 447 juta serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan,” ucap ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

( Sumber : Kasus Bupati Abdul Gafur, KPK Panggil 4 Pejabat Kabupaten PPU )

Jakarta (VLF) – Jurusan hukum menjadi salah satu jurusan incaran mahasiswa setiap tahunnya. Pasalnya, lulusan jurusan ini memiliki peluang kerja yang bagus dan dibutuhkan hingga masa depan.

Mahasiswa jurusan hukum akan belajar tentang berbagai mata kuliah, mulai dari hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum adat, hukum internasional, hingga hukum ekonomi. Tak heran jika para lulusan dituntut untuk memahami seluk-beluk hukum.

Sejumlah kampus diketahui unggul di jurusan tertentu, tak terkecuali hukum. Berdasarkan penilaian yang dilakukan Quacquarelli Symonds World University Ranking (QS WUR)-salah satu lembaga pemeringkatan bereputasi-sepuluh kampus ini menjadi kampus dengan jurusan hukum terbaik di dunia melalui skema QS WUR by Subject 2021.

Pemeringkatan yang dilakukan QS WUR ini mencakup total 51 disiplin ilmu yang dikelompokkan dalam lima bidang studi yang luas. Sistem penilaian merujuk pada kutipan penelitian, hasil survei global utama dari pengusaha dan akademisi.

Secara umum terdapat empat indikator yang digunakan, antara lain academic reputation, employer reputation, research citations per paper, dan H-index. Berdasarkan hal tersebut, berikut 10 kampus jurusan hukum terbaik di dunia:

10 Kampus dengan Jurusan Hukum Terbaik Dunia
1. Harvard University
Total skor: 99.9

2. University of Oxford
Total skor: 96.7

3. University of Cambridge
Total skor: 96.4

4. Yale University
Total skor: 94

5. Stanford University
Total skor: 92.4

6. The London School of Economics and Political Science (LSE)
Total skor: 89.9

7. Columbia University
Total skor: 88.9

8. New York University (NYU)
Total skor: 88.6

9. University of California, Berkeley (UCB)
Total skor: 88.1

10. National University of Singapore
Total skor: 86.3

Selain tiga kampus di atas, terdapat tiga kampus Indonesia yang masuk dalam daftar kampus jurusan hukum terbaik dunia tersebut. Ketiganya adalah Universitas Indonesia (peringkat dunia 151-200), Universitas Airlangga (peringkat dunia 251-300), dan Universitas Gadjah Mada (peringkat dunia 251-300).

(Sumber : 10 Kampus dengan Jurusan Hukum Terbaik di Dunia, Ada dari Indonesia? )