Jakarta (VLF) – Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), menuntut bandar narkoba Irman Pasaribu alias Man Batak (41), dengan pidana penjara seumur hidup. Jaksa juga meminta agar harta Man Batak dirampas untuk negara.

“Ya kita tuntut dengan hukuman penjara seumur hidup. Selain itu hartanya yang telah disita kita minta untuk dirampas untuk negara,” kata Kepala Seksi Intelijen Kasi Intel Kejari Labuhanbatu Firman Simorangkir kepada wartawan, Selasa (8/2/2022) malam.

Firman mengatakan pembacaan tuntutan dilakukan oleh Maulita Sari, Daniel Tulus Sihotang dan Theresia Tarigan yang ditunjuk menjadi JPU dalam perkara ini. Pembacaan itu dilakukan dalam sidang di Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada Selasa (8/2) sore.

Terdakwa dijerat dengan pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana untuk perkara peredaran narkoba. Sementara untuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terdakwa dijerat dengan pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU junto pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menurut Firman perbuatan terdakwa ini (pengedar narkoba) merupakan perbuatan yang punya efek rusak tinggi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih pemerintah sudah menegaskan bahwa peredaran narkoba merupakan musuh negara.

Seusai pembacaan tuntutan, sidang ditutup oleh ketua majelis hakim Delta Tamtama. Sidang dijadwalkan akan berlangsung pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi oleh penasehat hukum terdakwa.

Sebelumnya Man Batak ditangkap polisi di Kotapinang Labuhanbatu Selatan pada Sabtu (9/1/2021) silam. Saat itu, dia kedapatan membawa sabu sebanyak 5 kilogram di mobilnya saat berkendara bersama istrinya Lidya Agustika dan supirnya Khairuddin.

Beberapa saat setelah tertangkap, Man Batak sempat lepas dari pengawasan polisi. Ketika dibawa polisi ke sebuah hotel di Kotapinang, dia berhasil kabur dan menjadi buron sebelum kembali tertangkap.

“Sedang dilakukan pencarian, karena anggota lalai,” kata Kapolda Sumut ketika itu, Irjen Pol Martuani Sormin, kepada wartawan, Jumat (15/1/2021) silam.

Setelah buron selama 3 pekan, Man Batak akhirnya kembali ditangkap polisi. Dia diciduk di Rokan Hilir Riau, pada Selasa (2/2/2021).

Berdasarkan keterangan masyarakat Man Batak merupakan bandar narkoba yang namanya paling tersohor di 3 Kabupaten Labuhanbatu Raya. Setidaknya profesi bandar narkoba ini, dilakoni Man Batak selama lebih kurang satu dekade.
Dalam surat dakwaan JPU, disebutkan ada berbagai harta benda Man Batak yang disita karena disebut berasal dari perdagangan narkoba. Harta bendanya itu terdiri dari 14 sertifikat tanah seluas total puluhan hektare, 4 mobil mewah, sejumlah rumah dan bangunan serta yang ratusan juta di beberapa rekening.

Sementara dua orang lainnya yang ditangkap bersama Man Batak, menjalani sidang dengan berkas dakwaan yang terpisah.
Istrinya Lidya hanya divonis selama 8 bulan penjara dan Khairudin divonis 15 tahun penjara, dalam sidang yang digelar di PN Medan.

Saat ini Lidya yang merupakan ASN di Pemkab Labuhanbatu, telah bebas menjalani hukuman 8 bulannya tersebut. Sedangkan Khairuddin mengajukan banding atas vonis PN Medan tersebut.

( Sumber : Jaksa Tuntut Bandar Narkoba ‘Man Batak’ Dipenjara Seumur Hidup )

Jakarta (VLF) – Seorang kepala desa di Aceh Timur, Aceh, berinisial M (30) ditangkap polisi karena diduga menilap dana desa Rp 523 juta. Kepala desa itu diduga melakukan korupsi untuk membayar utang-utangnya.

“Tersangka banyak memiliki utang dengan pihak lain sehingga untuk membayar utang tersebut timbul niat untuk melakukan perbuatan korupsi,” kata Kasat Reskrim Polres Aceh Timur, AKP Miftahuda Dizha Fezuono, kepada wartawan, Selasa (8/2/2022).

Dizha mengatakan, uang yang ditilap M bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2018. Saat itu, Desa Matang Jrok, Kecamatan Madat, mengelola dana desa sebesar Rp 847 juta.

Realisasi penggunaan anggaran tersebut hingga akhir tahun sebesar Rp 271 juta. Pada Februari 2019, M disebut memalsukan tanda tangan sekretaris desa, bendahara dan Camat Madat untuk menarik uang di Bank Aceh Capem Julok.

“Tersangka melakukan pencairan dana sebesar Rp 523 juta dari rekening desa, kemudian dana tersebut ia pergunakan untuk kepentingan pribadinya,” ucap Dizha.

Menurut Dizha, berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur kerugian negara akibat perbuatan pelaku mencapai Rp 532 juta. Dalam penyelidikan kasus itu, polisi juga memeriksa dokumen bukti di laboratorium forensik Polda Sumatera Utara.

“Di mana hasil ketiga tanda tangan yang telah diperiksa tersebut merupakan tanda tangan yang berbeda (non-identik) dengan tanda tangan yang terdapat di dalam dokumen pembanding. Artinya tanda tangan yang terdapat pada dokumen RPD (rencana penggunaan dana) tahap IV tersebut merupakan tanda tangan yang telah dipalsukan,” ujarnya.

Setelah melakukan penyelidikan, M akhirnya diciduk di Aceh Utara. Tersangka disebut ditangkap usai dua kali mangkir dari panggilan polisi.

“Pelaku dipanggil tidak hadir karena telah melarikan diri dari desa sehingga akhirnya dilakukan penangkapan,” imbuhnya.

Polisi menjerat M dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

( Sumber : Terlilit Utang, Kades di Aceh Timur Korupsi Dana Desa Rp 523 Juta )

Jakarta (VLF) – PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati didakwa merugikan negara Rp 313 miliar. Jaksa mengatakan korupsi itu dilakukan terkait pekerjaan Pembangunan Dermaga Sabang pada Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS) Tahun Anggaran 2004-2011.

“Bahwa Terdakwa I PT Nindya Karya dan Terdakwa II PT Tuah Sejati telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah Rp 313.345.743.535,19,” ujar jaksa KPK M Asri Irwan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (7/2/2022).

Dalam sidang ini, PT Nindya Karya diwakili oleh Haedar A Karim selaku Direktur Utama PT Nindya Karya Persero. Sedangkan PT Tuah Sejati diwakili Muhammad Taufik Reza sebagai Direktur Utama.

Perbuatan kedua korporasi ini, kata jaksa, dilakukan bersama-sama dengan Heru Sulaksono selaku Kuasa Nindya Sejati Joint Operation (JO) sebagai Penyedia Barang dalam Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Ramadhani Ismy (Alm) selaku PPK pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam kegiatan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar Sabang TA. 2006-2011. Keduanya telah diputus bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, juga bersama T Syaiful Achmad yang menjabat Kepala BPKS merangkap selaku KPA tahun 2006-2010, serta Sabir Said pegawai PT Nindya Karya cabang Sumut dan Aceh yang ditunjuk sebagai Kepala Proyek (Project Manager) Pembangunan Dermaga Sabang. Kemudian, Zubir Rahim selaku Kepala BPKS merangkap KPA Tahun 2004, Nasruddin Daud sebagai Pj Kepala BPKS merangkap Pengguna Anggaran sejak Februari-Juli 2010, serta Ruslan Abdul Gani selaku Kepala BPKS merangkap KPA Tahun 2011, Ananta Sofwa Tenaga Lepas BPKS, Zulkarnaen Nyak Abbas selaku Pimpinan Proyek tahun 2004.

Bersama-sama pula dengan Zaldy Noor selaku Direktur PT BUDI PERKASA ALAM tahun 2007-2008, Pratomo Sentosanengtyas sebagai Komisaris Utama PT BUDI PERKASA ALAM (PT BPA) tahun 2007-2011, Pandu Lokiswar Salam Direktur Utama PT Swarna Baja Pacific, Askaris Chioe Direktur CV SAA Inti Karya Teknik dan Komisaris Utama PT Budi Perkasa Alam.

Jaksa mengatakan perbuatan mereka telah membuat negara rugi ratusan miliar. Adapun penerima keuntungannya adalah:

– Terdakwa I PT Nindya Karya memperkaya diri Rp 44.681.053.100
– Terdakwa II PT Tuah Sejati Rp 49.908.196.378
– Heru Sulaksono Rp 34.055.972.542
– T Syaiful Achmad Rp 7.490.000.000
– Ramadhani Ismy Rp 3.204.500.000
– Sabir Said Rp 12.721.769.404
– Bayu Ardhianto Rp 4.391.616.851
– Syaiful Ma’ali Rp 1.229.925.000
– Taufik Reza Rp Rp 1.350.000.000
– Zainuddin Hamid Rp 7.535.000.000

– Ruslan Abdul Gani Rp 100.000.000
– Zulkarnaen Nyak Abbas Rp 100.000.000
– Ananta Sofwan Rp 977.729.000
– PT Budi Perkasa Alam Rp 14.304.427.332,5
– PT Swarna Baja Pacific Rp1.757.437.767,45 dan pihak-pihak lain Rp129.543.116.165,24.

Jaksa menjelaskan pada 2004, BPKS mempunyai anggaran kegiatan pembangunan dermaga bongkar Sabang yang diperuntukkan sebagai kawasan industri perikanan terpadu internasional pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN TA 2004.

Kemudian pada 2006 sampai dengan tahun 2011, BPKS melanjutkan kegiatan pembangunan dermaga Sabang tersebut yang sempat terhenti pada tahun 2005 karena adanya bencana tsunami pada akhir tahun 2004. Proyek dermaga inilah yang disebut jaksa menguntungkan para terdakwa.

“Pembangunan Dermaga Sabang dimulai pada tahun 2004, dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, yang dilaksanakan melalui Kerja Sama Operasional (KSO) atau Joint Operation (JO) antara PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan NAD dengan PT Tuah Sejati yang diberi nama Nindya Sejati,” kata jaksa.

Berikut proyek yang dikerjakan PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati dimana keduanya memperkaya diri dan orang lain:

1. Proyek pembangunan dermaga bongkar Tahun 2004
2. Proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2006
3. Proyek lanjutan pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2007
4. Proyek pembangunan dermaga bongkar tahun 2008
5. Proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2009
6. Proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2010
7. Proyek pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2011.

“Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II pada Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar Pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang maka seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II tidak layak ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dan tidak berhak mendapatkan kekayaan atau keuntungan karena keuntungan tersebut berasal dari hasil kejahatan dan keuntungan yang sudah dibagikan dan diterima Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan keuntungan yang tidak sah,” tutur jaksa.

Jaksa mengatakan dari pengerjaan proyek pada 2004-2011 ada selisih antara penerimaan riil dan biaya riil. Tak hanya itu, ada juga penggelembungan harga satuan dan volume pada proyek itu sehingga merugikan negara Rp 313 miliar.

“Telah merugikan keuangan negara sebesar Rp313.345.743.535,19 dengan rincian; pertama, selisih penerimaan riil dan biaya riil tahun 2004 sampai dengan 2011 sebesar Rp 287.270.626.746,39. Kedua, kekurangan volume terpasang tahun 2006 sampai dengan 2011 sebesar Rp 15.912.202.723,80. Ketiga, penggelembungan harga satuan dan volume pada kontrak subkontraktor sebesar Rp 10.162.914.065,” ungkap jaksa.

Atas dasar itu, para terdakwa didakwa Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan tersebut, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi.

( Sumber : Nindya Karya dan Tuah Sejati Didakwa Korupsi Rp 313 M di Kasus Dermaga Sabang )

Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri bakal melimpahkan berkas perkara kasus mafia tanah yang menjerat Kadishub Kota Depok, Eko Herwiyanto ke Kejaksaan. Pelimpahan berkas itu direncanakan Minggu depan.

“Rencananya penyidik akan melimpahkan BP ke JPU minggu depan,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi saat dimintai konfirmasi, Senin (7/2/2022).

Andi mengatakan pihaknya belum dapat melimpahkan berkas perkara itu sekarang. Dia menyebut masih ada sejumlah dokumen yang harus dilengkapi.

“Saat ini masih ada beberapa dokumen bukti yang harus dilengkapi penyidik sebelum pelaksanaan minggu depan,” ucapnya.

Andi menegaskan jumlah tersangka dalam kasus mafia tanah Kota Depok ini tetap 4 orang dan tidak ditahan. Dia menyebut tidak ada penambahan untuk jumlah tersangka.

“Tidak ada penambahan tersangka,” tuturnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok Eko Herwiyanto dan anggota DPRD Depok bernama Nurdin Al Ardisoma sebagai tersangka kasus mafia tanah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian.

“Sebenarnya ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama,” ujar Rian saat dikonfirmasi, Rabu (5/1/2022).

Dari data yang dihimpun detikcom, 4 tersangka yang dimaksud Andi adalah Eko Herwiyanto, Hanafi, Nurdin Al Ardisoma, dan Burhanudin Abu Bakar. Penetapan tersangka tertuang dalam surat Direktorat Tindak Pidana Umum bernomor B/55a/XII/2021/DITTIPIDUM yang diteken pada 27 Desember 2021.

Salah satu tersangka adalah Eko Herwiyanto, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok. Ketika perkara ini terjadi, Eko adalah Camat Sawangan.

( Sumber : Kasus Mafia Tanah Kadishub Depok Dilimpahkan ke Kejaksaan Pekan Depan )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Arif Sunarso (59). Dedengkot Jamaah Islamiah (JI) itu lolos dari tuntutan penjara seumur hidup yang dilayangkan jaksa.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun,” demikian bunyi putusan PN Jaktim yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Senin (7/2/2022).

Dalam pelariannya, Arif Sunarso memiliki sejumlah nama untuk menyarukan jejak, yaitu:

1. Zulkarnaen
2. Daud
3. Pak Ud
4. Addullah Abdurrohman
5. Abdurrohman
6. Durrohman
7. Mbah Rohman
8. Pak Rohman
9. Zaenal Arifin

Berikut rekam jejak Arif Sunarso yang terbukti di pengadilan:

1. Mengikuti pelatihan militer di Afghanistan pada 1085-1988
2. Menjadi pelatih militer di Pakistan pada 1988-1993
3. Perintis pelatihan teroris di Moro, Filipina
4. Ketua Tim Khusus sejak 1988 yang bertugas melakukan terorisme di Indonesia
5. Mengirimkan personel dan peralatan perang ke Ambon pada 1999.
6. Tim khusus melakukan pengeboman di kediaman Dubes Filipina Jakarta pada 2000 sebagai balasan atas penegakan hukum pemerintah Filipina yang menyerang Moro Islamic Liberation Front (MILF).
7. Tim Khusus melakukan pengeboman serentak gereja-gereja malam Natal pada 2000.
8. Tim Khusus melakukan pengeboman di Mal Atrium Senen pada 2001.
9. Tim Khusus melakukan pengeboman di Paddy’s Club dan Sari Club, Legian, Bali pada 12 Oktober 2002 . Alasannya sebagai pembalasan terhadap Amerika karena menyerang Afghanistan setelah penyerangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center (WTC) New York dan Pentagon pada tahun 2001.
10. Menjadi DPO sejak 2002 terkait Bom Bali. PN Jaktim berpendapat perbuatan Terdakwa yang sejak awal menjadi Ketua Tim Khusus telah ikut menyetujui akan dilakukannya pengeboman di Bali, walaupun untuk waktu pelaksanaan dan pembagian tugas belum dilakukan. Pada waktu pelaksanaan Bom Bali Terdakwa ditinggalkan anak buahnya. Hal ini dapat dipandang sebagai permufakatan jahat dan persiapan pelaksanaan tindak pidana terorisme.
11. Melakukan pelarian dengan sembunyi di Kudus, Sidoarjo, Pekalongan, Gresik, Surabaya, Solo, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Brebes.
12. Bergabung dengan Jamaah Tablig di Cirebon dan melakukan tablig ke berbagai kota di Indonesia pdaa tahun 2007-2016.
13. Menikah dengan isteri ke-2 Yulianis di Bekasi dan tinggal di rumah isterinya di Bekasi pada 2017.

“Terdakwa adalah anggota senior yang ikut dalam membesarkan Jamaah Islamiyah yang sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris,” kata majelis PN Jaktim.

( Sumber : Ketua Tim Khusus Bom Bali-Atrium Senen Dihukum 15 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Bank investasi Credit Suisse akan menghadapi dakwaan di pengadilan Swiss karena mengizinkan komplotan penyelundup kokain Bulgaria untuk mencuci jutaan euro, beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam koper. Sidang dijadwalkan pada Senin waktu setempat.

Jaksa Swiss mengatakan Credit Suisse dan salah satu mantan relationship manager tidak mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencegah tersangka penyelundup narkoba menyembunyikan dan mencuci uang antara tahun 2004 dan 2008.

“Credit Suisse dengan tegas menolak semua tuduhan dalam masalah warisan yang diajukan terhadapnya dan yakin bahwa mantan karyawannya tidak bersalah,” kata bank itu dalam sebuah pernyataan disadur detikcom dari Reuters, Senin (7/2/2022).

Dalam sidang pidana pertama dari sebuah bank besar di Swiss, jaksa menuntut sekitar 42,4 juta franc Swiss sebagai kompensasi dari Credit Suisse.

Surat dakwaan mencapai lebih dari 500 halaman, dan berpusat pada hubungan yang dimiliki Credit Suisse dan mantan karyawannya dengan mantan pegulat Bulgaria Evelin Banev dan beberapa rekanan, dua di antaranya didakwa dalam kasus ini. Dakwaan kedua dalam kasus tersebut mendakwa mantan relationship manager di Julius Baer dengan memfasilitasi pencucian uang.

Seorang perwakilan hukum untuk mantan karyawan Credit Suisse yang tidak dapat disebutkan namanya berdasarkan undang-undang privasi Swiss, mengatakan kasus itu tidak dapat dibenarkan dan kliennya membantah melakukan kesalahan.

Seorang pengacara untuk dua tersangka anggota komplotan yang menghadapi tuduhan penyelewengan, penipuan dan pemalsuan dokumen di pengadilan federal Swiss tetapi tidak dapat disebutkan namanya di bawah undang-undang privasi Swiss, menolak berkomentar. Seorang pengacara untuk mantan manajer hubungan di Julius Baer juga tidak menanggapi permintaan komentar.

Banev, yang tidak menghadapi dakwaan di Swiss dihukum karena perdagangan narkoba di Italia pada 2017 dan kemudian di Bulgaria pada 2018, karena menjadi bagian dari organisasi kriminal yang aktif dalam perdagangan berton-ton kokain dari Amerika Latin. Dia sempat menghilang, tetapi ditangkap pada bulan September di Ukraina.

Banev dan perwakilan hukumnya tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Seorang pengacara yang mewakili Banev dalam persidangannya di Bulgaria mengatakan bahwa dia tidak lagi mewakilinya. Julius Baer juga yang tidak menghadapi tuntutan, menolak berkomentar mengenai kasus tersebut.

( Sumber : Credit Suisse Hadapi Dakwaan Bantu Cuci Uang Gembong Narkoba )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil Sekretaris Daerah Pemkot Bekasi Reny Hendrawati. Reny dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dengan tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

“Saksi TPK terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi untuk tersangka RE,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (4/2/2022).

Selain itu, ada lima saksi yang dipanggil KPK. Mereka ialah Lurah Jakamulya Bahrudin, Lurah Bojongmenteng Hasan Sumalawat, Staf Kota Bintang Rayatri Ingchelio, Asisten Daerah Bidang Pemerintahan Pemkot Bekasi Yudianto, dan Staf PT Hanaferi Sentosa Fran Culio.

Sebelumnya, Rahmat Effendi atau Pepen ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dari OTT itu, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

“Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2 miliar dalam buku tabungan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Sekda Bekasi Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Walkot Rahmat Effendi )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi Sumut menangkap seorang tersangka MUS, buron dugaan korupsi pembangunan Pasar Waserda (Warung Serbaada), Kecamatan Dolok Masihul, Serdang Bedagai (Sergai), tahun anggaran 2008. Akibat perbuatannya, negara diduga mendapat kerugian Rp 361 juta.

Kasi Penkum Kejati Sumut Yos Tarigan mengatakan MUS diamankan di rumahnya di Kompleks Perumahan Graha Banguntapan, Kelurahan Jambidan, Kecamatan Banguntapan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (2/2). Saat diamankan, MUS tidak melakukan perlawanan.

“Tersangka MUS saat kita amankan tidak melakukan perlawanan dan kooperatif. Tersangka langsung diterbangkan ke Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” kata Yos kepada wartawan, Kamis (4/2/2022).

Yos menjelaskan MUS ditetapkan masuk DPO sejak Agustus 2018. Tersangka MUS adalah direktur salah satu perusahaan dan alamat terakhir di Medan. Sebelum ditetapkan masuk DPO, tim penyidik Kejari Sergai telah melakukan pemanggilan secara patut, akan tetapi tersangka tidak pernah datang untuk menghadiri panggilan dan selama jadi buron tersangka bekerja sebagai wiraswasta.

“Tersangka MUS terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pasar Waserda Dolok Masihul dengan total pagu anggaran Rp 3,3 miliar bersumber dari APBD 2008. Berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Sumut, kerugian negara mencapai Rp 361.585.915,” sebut Yos.

Dalam perkara ini, selain MUS, ada tersangka lainnya, yaitu mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi Sergai, Aliman Saragih.

Tersangka MUS dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Setelah dilakukan pendataan, hari Kamis (3/2) tersangka kita serahkan ke Kejari Serdang Bedagai untuk proses lebih lanjut,” sebut Yos.

( Sumber : Buron 4 Tahun, Tersangka Korupsi Proyek Pasar di Sumut Ditangkap di DIY )

Jakarta (VLF) – Kasus tiga anak buah kapal (ABK), yakni Jhoni Pranata (32), Suritto (50) dan Sudirman (48), penyelundup 32 ekor penyu hijau (Chelonia mydas) di Bali segera disidang. Mereka serta berkas perkaranya telah dilimpahkan ke jaksa.

“Telah dilaksanakan kegiatan tahap II perkara tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan tindak pidana perikanan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Badung I Ketut Maha Agung dalam keterangan tertulis yang dikutip detikcom, Jumat (4/2/2022).

Tersangka dan berkas perkara dilimpahkan oleh personel Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Denpasar. Pelimpahan dilakukan pada Selasa (3/2).

Tiga tersangka dan berkas perkaranya diterima Jaksa Ida Ayu Ketut Sulasmi dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Jaksa Imam Ramdhoni dan Jaksa Satwika Narendara dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Badung I G. Gatot Hariawan.

Maha Agung menjelaskan penyelundupan penyu hijau ini diungkap di sekitar perairan Uluwatu menuju perairan Serangan Bali pada Kamis (30/12/2021), sekitar pukul 04.30 WITA. Tersangka Surito, Sudirman dan Joni Pranata selaku juragan kapal (jukung) tertangkap melakukan penangkapan penyu secara ilegal oleh Anggota Patroli Posmat Serangan Lanal Denpasar.

Setelah ditangkap, ketiga tersangka penyelundup penyu hijau ini kemudian diamankan oleh personel Lanal Denpasar.

“Ketiga tersangka diduga keras baik secara sendiri-sendiri maupun secara sama-sama telah melakukan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan tindak pidana perikanan di wilayah sekitar perairan Uluwatu, Bali menuju Perairan Serangan Bali,” kata dia.

Mereka kemudian disangka melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; serta Pasal 96 jo pasal 36 UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

“Barang bukti berupa penyu berhasil diamankan berjumlah 32 ekor dengan rincian 31 ekor hidup dan 1 ekor sudah dipotong,” kata Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) V Laksamana Pertama TNI Yoos Suryono Hadi dalam keterangan tertulis, Jumat (31/12/2021).

Yoos mengatakan, upaya penyelundupan penyu hijau tersebut dilakukan menggunakan 3 buah jukung berisi 21 anak buah kapal (ABK). Namun hanya 3 ABK yang menjadi tersangka.

Ketiganya merupakan warga asal NTB. Kapten jukung bernama Jhoni Pranata (32) diketahui berasal dari Taliwang; Suritto (50) dari Dompu; dan Sudirman (48) dari Sumbawa.

Yos mengatakan, penggagalan penyelundupan penyu ini berawal dari adanya informasi dari masyarakat setempat. Informasi yang didapatkan bahwa di wilayah tersebut marak terjadi kegiatan penangkapan penyu.

Dari informasi tersebut, Posmat Serangan dan Unit Intel Lanal Denpasar melaksanakan pengumpulan data dan patroli keamanan laut guna mencari sasaran. Patroli dilakukan dengan menggunakan rubber boat Posmat Serangan.

Posmat dan Unit intel Lanal Denpasar kemudian menggunakan rubber boat Second Fleet Quick Respons (SFQR) menyusun rencana patroli di sekitar Perairan Pulau Serangan untuk mencari keberadaan jukung yang diduga membawa penyu tersebut.

“Pukul 04.30 Wita Unit intel menginformasikan ada 3 kapal jukung yang bergerak beringan menuju perairan Serangan,” terang Yoos.

( Sumber : Kasus 3 ABK Penyelundup 32 Penyu Hijau di Bali Segera Disidang )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri Simalungun menggelar sidang vonis terhadap Sudjito, yang merupakan terdakwa kasus penembakan pemimpin redaksi media lokal di Sumut Mara Salem Harahap hingga tewas. Sudjito divonis hukuman seumur hidup.

“Menyatakan Terdakwa Sudjito alias Gito tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer,” kata hakim dalam sidang seperti tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Simalungun dilihat detikcom, Jumat (4/2/2022).

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” tambahnya.

Sidang vonis ini digelar pada Kamis (3/2). Vonis ini sama dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) pada sidang sebelumnya.

Vonis yang sama juga diberikan hakim kepada eksekutor penembakan Mara Salem bernama Yudi Fernando Pangaribuan. Yudi juga divonis seumur hidup oleh majelis hakim.

Kasus ini berawal saat Mara Salem ditemukan tewas di mobil dekat rumahnya dengan luka tembakan. Polisi mengatakan Mara Salem ditembak di bagian kaki.

“Di paha sebelah kiri,” kata Direskrimum Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Sabtu (19/6/2021).

Polisi yang menelusuri kasus ini kemudian menetapkan dua orang tersangka, yaitu Sudjito dan Yudi Fernando. Sudjito, yang diketahui sebagai pemilik bar di Pematangsiantar, menjadi otak pembunuhan dan Yudi bersama satu orang rekannya bertindak sebagai eksekutor yang menembak Mara Salem.

“Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah memeriksa kurang-lebih 57 orang saksi, baik di TKP maupun di sekitar tempat kerja dan tempat-tempat yang kita duga bagian dari keterlibatan tindak pidana tersebut,” kata Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra di Mapolres Pematangsiantar, Kamis (24/6/2021).

“Kita sudah melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan menelusuri semua kegiatan dari korban di saat-saat hari terakhir dan jam terakhir, serta alat bukti yang kita temukan berupa CCTV, dan alat bukti lainnya. Kita bersama tim kita berhasil mengungkap dan menangkap dua orang tersangka,” imbuhnya.

Panca juga mengungkap motif penembakan tersebut. Dia menyebut pelaku kesal karena Mara Salem kerap memberitakan peredaran narkoba di bar miliknya.

Panca menyebut Mara Salem sering meminta uang dan narkoba kepada Sudjito. Meski diberi uang, Mara Salem disebut tetap membuat berita tentang bar Sudjito.

“Namun korban juga meminta jatah Rp 12 juta per bulan, dengan permintaan tiap hari 2 butir (narkoba). Sehingga karena pemberitaan oleh korban dan permintaan yang dilakukan oleh korban kepada Saudara S menimbulkan sakit hati,” kata Panca.

( Sumber :  Penembak Pemred di Sumut hingga Tewas Divonis Penjara Seumur Hidup )