Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri segera menjadwalkan pemeriksaan crazy rich asal Medan, Indra Kenz, terkait kasus investasi bodong aplikasi Binomo pekan depan. Pengacara Indra Kenz menyatakan kliennya siap diperiksa polisi.

“Iya (siap), kami akan kooperatif. Saya sampaikan ke klien bahwa kita harus kooperatif,” ujar kuasa hukum Indra Kenz, Wardaniman Larosa saat dihubungi, Jumat (11/2/2022).

Larosa mengatakan pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian. Dia memastikan Indra Kenz akan taat hukum.

“Intinya semua persoalan ini kami serahkan itu ke pihak kepolisian dan kami akan taat hukum. Dan mengikuti semua prosedur hukum yang akan dilaksanakan nanti di Mabes Polri,” tuturnya.

Sementara itu, Larosa menyebut Indra Kenz merupakan warga negara yang baik sehingga bakal mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Larosa kini menunggu jadwal pemanggilan Indra Kenz untuk diperiksa di Bareskrim.

“Kami sebagai warga negara yang baik akan mengikuti prosedur hukumnya. Sementara belum ada (pemanggilan). Kita tunggu saja baik dari pihak Mabes Polri maupun dari Polda Metro Jaya. Kami sifatnya menunggu saja, kapan jadwalnya. Intinya kami kooperatif,” imbuh Larosa.

Diketahui, Indra Kenz menjadi terlapor di Bareskrim Polri terkait kasus investasi bodong aplikasi Binomo yang ternyata masuk golongan judi online. Bareskrim akan segera memanggil Indra Kenz untuk diperiksa.

“Pasti kami akan periksa,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim, Brigjen Whisnu Hermawan saat dimintai konfirmasi, Jumat (11/2).

Whisnu mengatakan kemungkinan pihaknya akan memeriksa Indra Kenz pekan depan. Sebab, polisi akan memeriksa sejumlah saksi ahli terlebih dahulu.

“Mungkin minggu depan. Tapi kami akan periksa saksi ahli dulu,” ucapnya.

( Sumber : Bareskrim Segera Periksa Indra Kenz, Pengacara Pastikan Kooperatif )

Jakarta (VLF) – Seorang pria di Banda Aceh, Aceh, M Faisal divonis dua tahun penjara karena terbukti memalsukan surat tes PCR COVID-19. Faisal dibayar Rp 10 ribu untuk memalsukan surat tersebut.

Dikutip dari situs Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kamis (10/2/2022), kasus bermula saat Arief Oktaviandi Suhestra yang adili dalam berkas terpisah datang ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan untuk melakukan tes PCR COVID-19 pada 5 Juli 2021. Hasil tes keluar sehari berselang dan Arief dinyatakan positif Corona.

Melihat hasil tersebut, timbul niat Arief mengubah hasil tes dari positif ke negatif. Dia lalu mendatangi salah satu tempat fotokopi di Banda Aceh tempat Faisal bekerja.

Di sana, Arief bertemu Faisal dan meminta pria tersebut mengubah hasil tes. Permintaan tersebut disanggupi Faisal.

Faisal memindai surat asli lalu mengetik kembali dengan komputer untuk mengubah positif ke negatif. Setelah itu, di-print warna tapi hasil suratnya tidak lengkap.

Dia lalu mengolah dengan cara lain. Faisal mengubahnya dengan menempelkan potongan kertas tulisan negatif ke keterangan positif. Surat itu lalu difotokopi warna.

Faisal disebut mendapat upah Rp 10 ribu untuk mengganti keterangan positif ke negatif tersebut. Kasus itu terungkap ketika Arief hendak berangkat ke Jakarta lewat Bandara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar.

Petugas bandara disebut ragu akan surat itu karena tanggalnya salah. Setelah dikonfirmasi ke dokter yang memeriksa, akhirnya diketahui surat itu telah dipalsukan.

Kasus itu kemudian diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam persidangan, Faisal dituntut selama dua tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun,” putus hakim, Rabu (2/2/2022).

Vonis Arief

Terdakwa Arief lebih dulu diadili di PN Banda Aceh. Dia dituntut tiga tahun penjara tapi hakim memvonisnya dua tahun bui. Putusan terhadap Arief diketuk pada Kamis (23/12/2021).

( Sumber : Dibayar Rp 10 Ribu untuk Palsukan Surat COVID, Pria Aceh Dihukum 2 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten Reda Manthovani mengatakan sudah mengantongi calon tersangka dugaan korupsi pengadaan komputer UNBK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp 25 miliar. Pekan depan, tersangka akan diumumkan kepada publik.

“Minggu depan masa mengumumkan, tinggal menetapkan tersangka,” kata Reda di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang, Kamis (10/2/2022).

Ia pastikan bahwa pekan depan itu sudah ada tersangka. Menurutnya, nama terduga sudah dikantongi namun belum bisa disampaikan karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri.

“Kalau sekarang diumumkan, pada kabur lagi nanti. Minggu depan pasti ada informasi,” ujarnya usai menghadiri Hari Pers Nasional 2022 bersama wartawan Banten.

Dugaan korupsi komputer UNBK sudah diserahkan ke tim penyidik pidana khusus Kejati Banten. Pengadan tahun 2018 ini totalnya Rp 25 miliar untuk pengadaan 1.800 unit komputer.

Komputer digunakan untuk UNBK SMA-SMK Negeri se-Banten. Penyelidikannya sudah dimulai sejak Januari 2022.

Pengadaan ini dilakukan melalui e-Katalog. Namun, saat barang diberikan ke pihak pertama, komputer tidak sesuai spesifikasi dan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 6 miliar.

“Pelaksanaan tersebut dilaksanakan pihak ketiga atau rekanan PT AXI yang diduga dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan,” kata Asintel Kejati Banten Adhyaksa Yuliano pada Selasa (25/1) lalu.

( Sumber : Kajati Banten Telah Kantongi Tersangka Dugaan Korupsi Komputer UNBK Rp 25 M )

Jakarta (VLF) – Tiga narapidana kasus narkoba dihukum mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Bekasi karena mengendalikan penyelundupan 500 kg sabu. Mereka adalah napi LP Cilegon, yaitu Nardi Wijaya, Chukwudubem Shedrack Nwabuez alias Escobar (WN Nigeria), dan Udeze Celestine Nnaemeka alias Emeka (WN Nigeria).

“Menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa dengan pidana mati,” demikian bunyi putusan PN Bekasi yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bekasi, Kamis (10/2/2022).

Putusan itu diketok pada Rabu (9/2) kemarin oleh ketua majelis Sorta Ria Neva dengan anggota Tardi dan Muhammad Anshar. Adapun panitera pengganti Wahyu Eka.

Nardi, Escobar, dan Emeka merupakan penghuni LP Cilegon. Mereka dihukum dalam kasus penyelundupan narkoba internasional dengan lama hukuman belasan tahun.

Berikut ini kronologi ketiganya kembali terlibat kasus narkoba:

Senin, 25 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB
Okechukwu (DPO) menghubungi Emeka yang berada di dalam Lapas Cilegon melalui WhatsApp dan mengatakan jika sekitar awal bulan Juni 2021 akan ada pengiriman sabu. Okechukwu meminta Emeka untuk mencarikan orang yang dapat mengambil sabu itu. Emeka menyetujuinya.

Jum’at, 28 Mei 2021 Pukul 10.00 WIB
Emeka menghubungi Escobar dan menanyakan kepada Escobar apakah Escobar mengetahui siapa orang yang dapat menyewakan dua mobil yang akan digunakan untuk menjemput sabu seberat 112 kg. Escobar kemudian merekomendasikan teman satu selnya, Nardi Wijaya.

Nardi Wijaya menghubungi anak buahnya yang di luar penjara. Operasi penyelundupan dilakukan berkali-kali hingga mencapai 500 Kg. Pergerakan komplotan ini kemudian terendus dan ditangkap. Mereka lalu diproses hukum dan diadili.

( Sumber : Kontrol Impor 500 Kg Sabu dari Penjara, Escobar dkk Dihukum Mati )

Jakarta (VLF) – KPK meminta notaris di kasus korupsi lahan Munjul, Jakarta Timur, Yurisca Lady, mengembalikan uang Rp 10 miliar berkaitan dengan lahan Munjul. KPK menyatakan hingga saat ini Yurisca belum menyelesaikan pengembalian uang Rp 10 miliar.

“Sejauh ini informasi yang kami peroleh belum ada perkembangan, ya, terkait dengan hal tersebut. Tetapi memang sudah ada komunikasi antara jaksa dengan saksi yang dimaksud, belum mengembalikan seluruhnya,” ujar Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).

Ali meminta Yurisca kooperatif dan segera mengembalikan uang tersebut. Ali juga menegaskan KPK akan mendalami keterkaitan pihak selain terdakwa Yoory Corneles selaku mantan Dirut Sarana Jaya dan pemilik PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene dkk.

“Karena tentu setiap penanganan perkara oleh KPK itu akan terus dikembangkan apakah kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat, tentu sesuai dengan kecukupan alat bukti, ya. Kalau kemudian alat buktinya ternyata ada keterlibatan pihak lain, tentu kami akan kembangkan ke arah sana,” jelas Ali.

Notaris Pakai Rp 10 M untuk Foya-foya

Dalam persidangan terdakwa Yoory Corneles dkk, Yurisca mengaku menerima uang Rp 10 miliar, yang merupakan pengembalian down payment (DP) pembelian lahan Munjul dari Kongregasi Suster CB selaku pemilik tanah Munjul. Seperti diketahui, status lahan Munjul itu saat ini masih milik Kesusteran CB, meski Sarana Jaya sudah membayar ratusan miliar ke PT Adonara Propertindo.

Dalam sidang sebelumnya, ketika Kesusteran CB bersaksi, mereka mengaku telah mengembalikan DP Rp 10 miliar yang diterima dari PT Adonara Propertindo ke notaris bernama Yurisca Lady. Namun ternyata uang Rp 10 miliar itu tidak kembali ke tangan Anja Runtuwene dkk, dan malah dipakai oleh Yurica untuk membeli barang mewah.

“Uang itu memang terpakai oleh saya, saya mohon maaf,” ujar Yurisca saat bersaksi di Pengadilan Tipikor saat itu.

“Secara pribadi?” tanya jaksa KPK dan diamini Yurisca.

“Ada persetujuan dari pihak Bu Anja?” tanya jaksa KPK lagi.

“Tidak ada,” tegas Yurisca.

Yurisca mengaku lupa kapan waktu pasti dia memakai uang itu. Namun, saat ini dia mengaku sudah mengembalikan beberapa ke rekening penampungan KPK. Dia mengembalikan uang itu setelah kasus ini masuk ke KPK. “Penyidik minta ke saya untuk dikembalikan ke rekening penampungan,” kata Yurisca.

“Di BAP No 97, saudara dijelaskan penggunaan Rp 10 miliar, kalau kita hitung Rp 7,101 miliar dan ini untuk kepentingan pribadi saudara yang cukup mewah ini pembelian banyak sekali, bukan kebutuhan dasar ini kebutuhan mewah ini. Nah, ini semua saudara gunakan, akhirnya saudara kembalikan ke rekening penampungan KPK, berapa?” cecar jaksa KPK.

Yurisca pun mengaku lupa. Akhirnya, jaksa membacakan BAP terkait rincian uang pengembalian Yurisca, total yang sudah dikembalikan Yurisca Rp 2,4 miliar dan masih kurang sekitar Rp 7,6 miliar.

Dia pun berjanji mengembalikan sisa uang Rp 7,6 miliar itu. Dia mengaku akan beritikad baik.

“Iya pak saya beritikad baik. Saya akan bertanggung jawab,” jawab Yurisca.

“Kepada siapa, ini perkara tipikor, Bu, Ibu berhadapan dengan pihak Bu Anja dan kalau itu terbukti asal usulnya dari kejahatan Tipikor kami berkepentingan untuk menyita juga. Nanti pengembalian dalam bentuk apa sisanya Rp 7,6 miliar?” cecar jaksa KPK.

“Nanti saya akan tetap bertahap, Pak, menyetorkan sejumlah uang, dan juga untuk iktikad baik saya juga ada sertifikat juga yang nantinya akan saya serahkan ke KPK,” ucap Yurisca.

Jaksa lantas memperingatkan Yurisca agar mengembalikan uang hingga batas waktu penuntutan terdakwa. Seperti diketahui, Yoory Corneles dkk hari ini menjalani sidang tuntutan.

“Bu kami kejar-kejaran dengan waktu, ada tahapan penuntutan untuk kami nyatakan pertanggungjawaban pidana. Jangan sampai ibu duduk di sana (kursi terdakwa), sekarang ibu jadi saksi, belum lagi kalau pihak Bu Anja mempermasalahkan saudara penggelapan dalam jabatan. Kami juga bisa Tipikor-nya, ini bukan ancaman tapi ini hanya memberikan pengertian sesama orang hukum. Ada kewajiban saudara yang harus segera dipulihkan,” kata jaksa.

Jaksa KPK juga mengungkapkan beberapa rincian pemakaian DP lahan Munjul senilai Rp 10 miliar oleh Yurisca. Diantaranya membeli Tas Channel dan Jam Rolex.

“Di BAP 97 ini benar ya, ada (pembayaran) kartu kredit, tas Channel, banyak sekali ratusan juta. Jam Rolex juga, Rp 400 juta, second lagi ya. (Dipakai) Rp 1 miliar untuk penggantian dana titipan PPH tanah milik Abud di Lebak bulus, seluas 3.000 meter persegi, punya orang juga pakai juga,” ungkap jaksa.

Yurisca pun mengamini BAP itu. Yurisca mengatakan beberapa barang mewah itu sudah dia jual lagi untuk dikembalikan ke KPK.

“Sudah saya jual untuk saya kembalikan yang setor bertahap ke rekening penampungan,” tutur Yurisca.

“Luar biasa saudara banyak memakai uang orang, ini saya enggak uraikan, tapi benar ya semua untuk mempersingkat waktu. Kami ingin wujud konkret pertanggungjawaban saudara, dan kami tunggu sampai batas penuntutan tentu setelah itu kami punya wewenang dari sisi hukum ya,” pungkas jaksa KPK.

( Sumber : KPK Minta Notaris Yurisca Lady Balikin Uang Rp 10 M Kasus Lahan Rumah DP Rp 0 )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) tetap menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Pauline Maria Lumowa si pembobol bank sebesar Rp 1,2 triliun. Selain itu, Pauline Maria Lumowa harus mengembalikan uang yang dikorupsinya. Bila tidak, diganti 14 tahun penjara.

Kasus bermula saat Maria sebagai pemilik atau key person atau pengendali PT Sagared Team dan Gramindo Group membobol BNI pada awal 2000-an. Modusnya dengan pencairan LC dengan dokumen fiktif. Adapun daftar orang yang menikmati uang pencairan ini antara lain:

– Adrian Herling Waworuntu Rp 300 miliar
– Ollah Abdullah Agam Rp 696.350.000.000
– Adrian Pandelaki Lumowa (alm) Rp 308.245.000.000
– Titik Pristiwati Rp 178.597.000.000
– Aprila Widharta Rp 28.220.000.000
– Richard Kountul Rp 44.407.000.000
– Maria Puline Lumowa Rp 185.822.422.331,43

Atas hal itu, komplotan di atas kemudian diadili. Maria Puline Lumowa yang mengetahui dirinya akan jadi tersangka, lalu kabur dan baru bisa ditangkap pada tahun 2020. Maria Puline Lumowa akhirnya diadili di PN Jakpus.

Pada 24 Mei 2021, PN Jakpus menyatakan Maria Puline Lumowa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu, PN Jakpus menjatuhkan hukuman kepada Maria Puline Lumowa berupa:

Pidana penjara selama 18 tahun

Denda sebesar Rp 800.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan;
Membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 185.822.422.331 subsidair pidana penjara selama 7 tahun.

Hukuman itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta pada 2 Agustus 2021. Maria Puline Lumowa tidak terima dan mengajukan kasasi.

“Tolak Perbaikan pidana penjara menjadi pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 800 juta subsider pidana kurungan selama 4 bulan,” kata juru bicara MA hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Kamis (10/2/2022).

Selain itu, MA memperberat ancaman pidana penjara bila Maria Puline Lumowa dari 7 tahun penjara menjadi 14 tahun penjara. Putusan itu diketok ketua majelis Prof Surya Jaya dengan anggota Prim Haryadi dan Sinintha Yuliansih Sibarani.

“Membayar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 185.822.422.331csubsider pidana penjara selama 14 tahun,” ujar Andi Samsan Nganro.

Di kasus ini, Adrian Herling Waworuntu dihukum penjara seumur hidup dan hingga saat ini masih meringkuk di LP Sukamiskin. Adapun Ollah Abdullah Agam dihukum 15 tahun penjara.

Ikut pula dihukum Dicky Iskandar Dinata dengan vonis 20 tahun penjara. Dicky meninggal dunia saat menjalani masa pidana.

( Sumber : Pembobolan Bank Rp 1,2 T, Maria Lumowa Tetap Dibui 18 Tahun di Kasasi )

Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Haryanto, terkait kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017. Romi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Apif Firmansyah yang merupakan orang kepercayaan mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka tersangka AF (Apif Firmansyah),” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022). Selain Bupati Tanjung Jabung Timur, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap karyawan swasta, Hanna Francisca dan seorang pengurus rumah tangga, Dana Indriyana Heumasse.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Apif sebagai tersangka penerimaan gratifikasi di Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021.

Perkara ini adalah pengembangan dari kasus sebelumnya yang telah dilakukan KPK hingga menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, di antaranya Zumi Zola, yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor dan berkekuatan hukum tetap.

Kemudian, KPK melakukan pengumpulan keterangan baik berupa informasi dan data dari berbagai pihak serta fakta persidangan di perkara Zumi Zola dkk yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, KPK melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup hingga meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan pada Juni 2021. Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Apif merupakan orang kepercayaan dan representasi dari Zumi Zola ketika maju menjadi calon Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi ditahun 2010.

Ia menyebut, Apif selalu ikut mendampingi Zumi Zola melakukan kampanye hingga terpilih menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur.

Menurut Setyo, Apif semakin dipercaya untuk terus mendampingi, membantu dan mengurus berbagai kegiatan dinas sampai dengan keperluan pribadi Zumi Zola bahkan hingga terpilih menjadi Gubernur Jambi periode 2016-2021.

“AF kembali dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi Zola, di antaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah fee proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi,” ujar Setyondalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Setyo menyebutkan, sejumlah uang yang terkumpul itu kemudian diberikan kepada Zumi Zola dan keluarganya, termasuk untuk keperluan pribadi Apif.

Adapun total yang telah dikumpulkan oleh Apif sekitar Rp 46 Miliar dimana dari jumlah uang tersebut sebagaimana perintah Zumi Zola sebagiannya diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok palu pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

“AF juga diduga menerima dan menikmati uang sejumlah sekitar Rp 6 Miliar untuk keperluan pribadinya dan yang bersangkutan saat ini sudah melakukan pengembalian sejumlah Rp 400 juta ke KPK,” ujar Setyo.

( Sumber : Kasus Pengesahan RAPBD Jambi, KPK Panggil Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto )

Jakarta (VLF) – KPK mengkaji soal pengembalian uang Rp 200 juta Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro, yang diketahui berasal dari Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi atau Pepen. Penyidik KPK akan mengkaji apakah dugaan gratifikasi itu terkait kasus yang kini menjerat Pepen atau tidak.

“Terkait dengan pengembalian uang yang sudah diterimanya yaitu Ketua DPRD Bekasi tentu berikutnya tim penyidik KPK akan melakukan analisa terhadap pengembalian uang yang dimaksud, apakah ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan atau kah ada hal lain,” kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).

“Ada kemungkinan di sana bisa jadi misalnya apakah terkait dengan penerimaan gratifikasi yang bersangkutan,” tambahnya.

Ali mengatakan, jika pengembalian uang tersebut tak memiliki unsur pidana, Chairoman bakal bebas dari hukum. Berbeda lagi jika uang tersebut memang ada kaitannya dengan perkara, KPK tentu akan memprosesnya.

“Tentu kalau kemudian gratifikasi itu dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf C dan kemudian menghapus pidananya,” katanya.

“Tetapi kalau di dalam pengembalian tersebut ada kaitannya dengan perkara yang sedang dilakukan proses penyidikan, tentu tidak menghapus pidananya,” sambungnya.

Selanjutnya, Ali memastikan KPK akan menyampaikan perkembangan atas penelusuran dugaan ini. “Nanti akan dianalisa dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan setelah dalam proses penyidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Chairoman J Putro sempat menerima Rp 200 juta dari Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Namun Chairoman mengaku kini uang tersebut telah dikembalikan kepada KPK.

“Jadi, karena sudah menjadi kewajiban kita pelaporan itu sudah dilakukan sejak tanggal 17 (Januari) iya, dan itu awalnya kita nggak tahu berapa jumlahnya, sehingga dihitung langsung oleh petugas KPK dan mereka menghitungnya sebesar Rp 200 juta,” kata Chairoman setelah diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Selasa (25/1).

Chairoman mengatakan uang Rp 200 juta juga itu telah dikembalikan. “Sudah (dikembalikan),” ucapnya.

Selanjutnya Chairoman menyebut diberi uang sebelum Pepen tertangkap tangan oleh KPK. Setelah tahu Pepen kena OTT KPK, Chairoman langsung mengembalikan uang itu sebelum 30 hari tenggatnya.

“Jadi, tepatnya bukan nerima tapi diserahkan, maka kemudian, sesuai dengan Undang-Undang KPK, ini bagian daripada peraturan yang ada, maka siapa pun pejabat negara ketika mereka menerima atau diserahkan sesuatu, maka ada waktu 30 hari untuk menyerahkannya, dan ini merupakan tanggung jawab kewajiban setiap pejabat negara,” ucapnya.

( Sumber : KPK Kaji Dugaan Gratifikasi Ketua DPRD Kota Bekasi dari Walkot Pepen )

Jakarta (VLF) – Bustar (40), ‘guru’ pasangan suami-istri (pasutri) pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), divonis hukuman 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Bustar terbukti melakukan tindak pidana terorisme dengan memimpin pembacaan sumpah setia atau baiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar Albaghdadi.

“Menyatakan terdakwa Bustar Lc alias Ustad Bustar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 tahun,” demikian putusan majelis hakim seperti dilansir di website resmi PN Jaktim, Rabu (9/2/2022).

Sumpah setia itu dilakukan di Perumahan Villa Mutiara, Limboto, Sulsel, pada pertengahan 2019. Bustar memimpin pembacaan janji setia sebagai berikut:

Nahnu nubai’u khalifatul muslimin Abu Ibrahim Al-Hasymi Al-Quraisy Alasyam’i Ala’ kitabillahi wa sunati rosulihi filman syati wal makrahi ila anaroo kufron bawahan wallahu ala manakulu syahid.

yang artinya:

Kami berbai’at kepada pemimpinan Islam Abu Bakar Al-Baghdadi Al-Quraisy Al-Husaini untuk mendengar dan taat sesuai dengan kitab Allah dan sunah Rasulnya dalam keadaan suka maupun terpaksa kecuali kami melihat kekafiran yang nyata dan Allah sebagai saksi apa yang kami katakan.

“Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2170 tanggal 15 Agustus 2014, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokoknya menetapkan bahwa ISIS sebagai organisasi teroris domestik di negara Indonesia. Serta berdasarkan Surat Republik Arab Suriah, Kementerian Luar Negeri dan Imigrasi Kedutaan, Jakarta tertanggal 3 September 2014 yang menerangkan ISIS salah satu organisasi teroris di Republik Arab Suriah merupakan organisasi terlarang,” tutur majelis.

Majelis hakim menyatakan hal yang memberatkan ialah perbuatan Bustar tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Sedangkan yang meringankan, Bustar bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.

“Terdakwa belum pernah dihukum,” ucap majelis PN Jaktim.

PN Jaktim juga menyatakan peran Bustar adalah seorang yang rutin memberikan kajian-kajian keagamaan. Secara sepintas, apa yang dilakukan terdakwa mirip dengan apa yang dilakukan ustaz-ustaz pada umumnya. Namun yang membedakan dari ustaz-ustaz pada umumnya adalah isi dari kajian-kajian yang disampaikan Bustar.

“Isi dari kajiannya adalah faham ISIS mulai dari 10 pembatal keislaman, syirik demokrasi hingga jihad,” beber majelis PN Jaktim.

Paham yang diajarkan Bustar adalah paham radikal. Yang berakibat orang yang ikut kajian Bustar mengalami proses radikalisasi. Hal itu terlihat dari keterlibatan para murid-muridnya dalam tindak pidana terorisme.

“Misalnya pasangan suami-istri Rulli-Ulfa yang menjadi pelaku bom gereja di Jolo, Filipina, pada 2009. Begitu juga Lukman bersama istrinya Sahfitri, pelaku bom Gereja Katedral Makassar pada 2021,” ungkap majelis.

Tak hanya itu, saat ini adalah lebih dari 40 murid Bustar menjadi terdakwa tindak pidana terorisme. Dalam jaringan ISIS, posisi Bustar ini disebut sebagai ideolog ISIS.

“Posisi ideolog ini sangat penting karena dia punya pengetahuan yang luas terkait ideolog ISIS, sehingga dia menjadi sumber rujukan bagi kelompok ISIS di Makassar. Peran ideolog ini sangat berbahaya, karena para ideolog inilah yang bisa mencetak seseorang menjadi teroris. Melalui kajian-kajiannya, seorang ideolog seperti Terdakwa Ustad Bustar mampu meradikalisasi murid-muridnya hingga murid-muridnya bersedia melakukan aksi terorisme,” pungkas majelis.

( Sumber : ‘Guru’ Pasutri Bomber Bunuh Diri di Gereja Makassar Divonis 5 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – KPK telah memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) Kota Bekasi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota nonaktif Rahmat Effendi. KPK mendalami soal proses ganti rugi lahan Grand Kota Bintang Bekasi.

Saksi itu di antaranya Kepala BPKAD Kota Bekasi, Nadih Arifin; Sekdis Ketenagakerjaan Kota Bekasi, Neneng Sumiati; Kabag Perencanaan RSUD Kota Bekasi, Dewi Rosita dan PNS Dinas Pariwisata Pemkot Bekasi, Reynaldi. Para saksi diperiksa pada Selasa kemarin (8/2) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

“Disamping itu juga pendalaman terkait pengetahuan para saksi mengenai proses ganti rugi lahan Grand Kota Bintang Bekasi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).

Selain itu, KPK juga masih terus menelusuri soal adanya dugaan pemotongan tunjangan para ASN di sejumlah dinas di Kota Bekasi. Para saksi itu diperiksa untuk tersangka Rahmat Effendi dkk.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengetahuan saksi atas dugaan pemotongan sejumlah uang para ASN pada beberapa dinas di Pemkot Bekasi,” kata Ali.

Diketahui, Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Dari operasi tangkap tangan kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

“Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2 miliar dalam buku tabungan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber :Kasus Korupsi Rahmat Effendi, KPK Cecar ASN Bekasi soal Ganti Rugi Lahan )