Jakarta (VLF) – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada ahli perakit bom Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga. Namun hukuman penjara seumur hidup itu dianulir Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dengan alasan Taufiq Bulaga melakukan teror itu sebagai ‘balas dendam’.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 tahun,” demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dilansir website-nya, Selasa (15/2/2022).

Hukuman itu diketok pada Senin (14/2) kemarin. Duduk sebagai ketua majelis Nardiman dengan anggota Muhammad Yusuf dan Edwarman. Mengapa majelis menganulir hukuman seumur hidup Upik Lawanga itu? Berikut alasannya:

– Terdakwa merasa dan mengaku bersalah serta menyesali atas perbuatannya;
– Terdakwa termotifasi merakit bom karena banyak keluarga Terdakwa yang dibunuh;
– Banyak teman-teman Terdakwa yang juga dibunuh;
– Rumah keluarga Terdakwa dibakar;
– Masjid dan Al-Qur’an dibakar;
– Terdakwa tetap mendukung pemerintahan Indonesia dan mengakui NKRI.

Berikut rekam jejak kejahatan Taufiq Bulaga alias Upik Lawanga:

28 Mei 2005

Taufiq Bulaga merakit bom di rumah Mas Buang. Bom itu kemudian diserahkan kepada tim lapangan. Bom diledakkan di Pasar Tentena, Poso, sehingga mengakibatkan 24 orang meninggal dunia.

Agar tidak dicurigai warga, Upik membuat bom berbentuk senter sesuai dengan kebiasaan masyarakat di tempatnya berada, yang kerap membawa senter pada malam hari.

Upik Lawanga membuat bom atau merakit senjata di sebuah bunker miliknya. Bunker tersebut seluas 2×3 meter persegi. Bunker itu digenangi air sebagai kamuflase agar tidak diketahui orang.

2006

Taufiq Bulaga membuat bom senter dengan target membunuh individu. Taufiq Bulaga membuat 5 buah bom senter. Salah satu bom senter dipakai tim lapangan untuk diledakkan di Jalan Tabatoki, Poso, sehingga mengakibatkan Nella Saliangg meninggal dunia.

Setelah 2006

Ia disebut-sebut sebagai orang yang merakit bom di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton. Selain itu, Upik ada dalam DPO kasus bom Solo dan Cirebon.

Upik Lawanga juga disebut aset paling berharga Jamaah Islamiyah. Sebab, Upik dinilai sebagai penerus Dr Azahari. Upik Lawanga ditangkap Densus 88 Antiteror pada Rabu (23/11/2020). Upik ditangkap di Lampung setelah 14 tahun jadi buron.

( Sumber : Tok! PT Jakarta Anulir Vonis Penjara Seumur Hidup Teroris Upik Lawanga )

Jakarta (VLF) – Puluhan saksi dihadirkan selama persidangan Herry Wirawan. Dalam keterangan para saksi, Herry tak membantah dan membenarkan keterangan para saksi.

Hal itu setidaknya terungkap saat persidangan vonis yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung pada Selasa (15/2/2022). Dalam sidang tersebut, saksi-saksi terungkap saat majelis hakim membacakan uraian saksi.

Dalam uraiannya terungkap, ada 13 korban yang diperiksa di pengadilan. Akan tetapi, hakim ketua Yohanes Purnomo Suryo tak menjelaskan isi dari pemeriksaan saksi itu. Namun disebutkan bila keterangan saksi itu dibenarkan oleh Herry Wirawan.

“Anak korban 13 keterangan dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak korban terdakwa berpendapat benar dan tidak keberatan,” ucap Yohanes saat membacakan putusan.

Selain anak korban, pengadilan juga memeriksa tujuh orang anak saksi. Sama seperti keterangan anak korban, hakim tak menjelaskan isi dari keterangan namun keterangan saksi anak dibenarkan oleh Herry.

“Anak saksi 4 dianggap dibacakan. Terhadap keterangan anak saksi terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan,” kata hakim.

Selain anak korban hingga anak saksi korban, selama sidang juga ahli dihadirkan ke muka persidangan. Mulai dari ahli pidana hingga psikolog.

Sidang saat ini masih berlangsung. Herry Wirawan hadir langsung ke persidangan. Memakai kemeja putih dan peci hitam, Herry duduk menghadap majelis hakim.

Herry memperkosa 13 santriwatinya. Kasus Herry pun diseret ke meja persidangan. Jaksa sudah menjatuhkan tuntutan kepada Herry Wirawan dalam sidang yang digelar Selasa (11/1). Adapun tuntutan jaksa yaitu:

1. Hukuman mati
2. Hukuman pidana tambahan pengumuman identitas dan kebiri kimia
3. Hukuman denda Rp 500 juta dan restitusi kepada korban Rp 331 juta
4. Pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School
5. Penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang

( Sumber : 13 Korban-Saksi Anak Bersaksi Selama Sidang Pemerkosa Herry Wirawan )

Jakarta (VLF) – KPK menetapkan mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angin sendiri telah divonis bersalah dalam kasus suap.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kembali menetapkan APA sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (15/2/2022).

Ali mengatakan tim penyidik menduga Angin sengaja menyamarkan harta diduga hasil suap. Dia menyebut KPK bakal mengusut tuntas dugaan pencucian uang tersebut.

“Tim penyidik menduga kuat adanya kesengajaan tersangka APA dalam menyembunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diduga dari hasil TPK,” kata Ali.

“Dalam rangka melengkapi bukti yang telah KPK miliki, saat ini pengumpulan bukti masih terus dilakukan,” sambungnya.

Sebelumnya, Angin Prayitno Aji divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim menyatakan Angin terbukti bersama anak buahnya menerima suap yang seluruh totalnya senilai Rp 55 miliar.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar hakim ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Jumat (4/2).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan,” lanjut hakim Fahzal.

( Sumber : KPK Tetapkan Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Jadi Tersangka TPPU )

Jakarta (VLF) – Sidang Olivia Nathania kembali bergulir. Sidang beragendakan saksi dari pihak korban dugaan penipuan CPNS.

Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang diawali dengan saksi pelapor bernama Karnu dan Agustin.

Sidang diawali dengan kesaksian dari Karnu. Hakim ketua mencecernya seputar dugaan penipuan CPNS yang diduga dilakukan oleh Olivia Nathania.

Kemudian hakim mencecar pertanyaan kepada Agustin. Ia menjelaskan awal mula ditawari masuk CPNS oleh anak Nia Daniaty itu.

Di tengah-tengah sidang, hakim ketua marah. Ia melihat Olivia Nathania seenaknya ketika menjalani sidang.

Olivia Nathania terciduk hilang-hilangan dari kamera. Ia terlihat asyik makan dan minum ketika menjalani sidang virtual.

Hakim menegur Olivia Nathania. Ia menyemprot wanita yang akrab disapa Oi itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Terdakwa Olivia bisa mendengar?,” ujar hakim ketua, Senin (14/2/2022).

“Iya yang mulia bisa mendengar yang mulia,” jawab Olivia Nathania.

“Walaupun ini persidangan secara daring. Saudara jangan seenaknya, saudara jangan sambil makan, sambil minum, menghilang dari layar. Perhatikan karena ini kepentingan saudara. Paham?,” lanjut majelis hakim.

“Iya yang mulia, paham yang mulia,” jawab Olivia Nathania lagi.

“Perhatikan persidangan ini saudara dengarkan,” tukas hakim.

Sidang akhirnya dilanjutkan. Hakim melanjutkan pertanyaannya kepada Agustin.

Olivia Nathania dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 23 September 2021. Ia dipolisikan bersama suaminya, Rafly Noviyanto Tilaar oleh orang bernama Karnu.

Karnu mengaku sebagai korban dari Olivia Nathania. Ia diduga menjadi korban dugaan CPNS yang ditawari oleh Olivia Nathania.

Laporan yang teregister dengan nomor LP/B/4728/IX/SPKT/Polda Metro Jaya itu menggunakan Pasal 378 dan atau Pasal 372 dan atau Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan, Penipuan, serta Pemalsuan Surat.

Dalam kasus dugaan penipuan itu, ternyata tak hanya Karnu dan Agustin. Sudah ada 225 orang yang diduga tertipu. Total kerugian ditaksir mencapai Rp 9,7 miliar.

( Sumber : Olivia Nathania Kena Omel Hakim karena Makan dan Minum saat Sidang )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Partai Demokrat terkait pemecatan anggota DPRD Jombang Dian Ayunita Prasttumi. Pemecatan Dian Ayunita Prasttumi dinyatakan tidak sah.

Sebagaimana dikutip dari website MA, Senin (14/2/2022), Dian adalah kader PD yang duduk sebagai anggota DPRD Jombang 2019-2024. Dian menjadi anggota DPRD Jombang sesuai keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.0- KPT/06/KPU/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Terpilihnya Dian sebagai anggota DPRD Jombang digugat oleh Demokrat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena PD menilai terpilihnya Dian tidak sah. Namun MK tidak menerima gugatan PD.

Belakangan, Dewan Kehormatan PD memecat Dian melalui SK Nomor: 023/PIP-MP/2019 tanggal 9 Maret 2020. Alasan Wanhor memecat Dian yaitu:

Termohon terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat.

Dewan Kehormatan PD kemudian menyerahkan kursi yang diduduki Dian ke peraih suara di bawah berdasarkan hasil Pileg 2019, yaitu Zahrul Jihad. Dian tidak terima, kemudian menggugat DPP PD dan Wanhor PD ke PN Jakpus.

“Penggugat adalah kader Partai Demokrat yang ikut berjuang dalam pentas Pemilihan Umum 17 April 2019 sebagai Peserta Pemilu. Pada Daerah Pemilihannya yakni Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jombang Penggugat memperoleh suara terbanyak sehingga Partai Demokrat memperoleh kursi DPRD Kabupaten Jombang dari Daerah Pemilihan tersebut,” demikian tulis Dian dalam gugatannya.

Gayung bersambut. PN Jakpus mengabulkan gugatan Dian pada 2020.

“Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 023/PIP-MP/2019 tanggal 09 Maret 2020 beserta keputusan/penetapan dan atau perbuatan hukum lain sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor : 023/PIP-MP/2019 tanggal 09 Maret 2020 dimaksud,” ujar majelis PN Jakpus yang diketuai Sapta Diharja dengan anggota Muslim dan Heru Hanindyo.

Atas putusan PN Jakpus itu, DPP PD dan Wanhor PD tidak terima. Oleh sebab itu, berkas kasasi dilayangkan. Apa kata MA?

“Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. DPP Partai Demokrat, 2. Dewan Kehormatan selaku Mahkamah Partai tersebut,” demikian bunyi putusan MA yang dikutip detikcom, Senin (14/2/2022).

Perkara dengan nomor 1228 K/Pdt.Sus-Parpol/2021 itu diadili oleh ketua majelis Takdir Rahmadi dengan anggota Rahmi Mulyati dan Nurul Eliyah. Sedangkan panitera pengganti adalah Edy Wibowo

“Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500 ribu,” ucap majelis kasasi.

Versi Demokrat
Dalam jawabannya, Partai Demokrat mengajukan sejumlah alasan mengapa memecat Dian. Berikut pertimbangannya:

Penggugat telah terbukti melanggar:

1. Pasal 11 angka 1 ayat (6) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 yang berbunyi : Menggunakan posisinya sebagai saksi partai untuk kepentingan sendiri di dalam pleno pada tingkatan tertentu dengan tidak menyampaikan keberatan atau membiarkan terjadinya pengurangan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat dan pengurangan tersebut menguntungkan dirinya sendiri;
2. Pasal 11 angka 1 ayat (7) Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 yang berbunyi : Menggunakan kedekatannya dengan penyelenggara pemilu untuk menambah perolehan suara sendiri dan mengurangi perolehan suara calon legislatif lain dari Partai Demokrat;
3. Pasal 5 Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang berbunyi: “Etika Politik Partai Demokrat yaitu bersih, cerdas dan santun”
4. Pasal 12 ayat 3 Kode Etik Partai Demokrat yang berbunyi “Setiap anggota Partai Demokrat memiliki kewajiban untuk bersikap tulus dan siap berkorban serta saling membantu dalam situasi sesulit apapun di dalam atau di luar lingkungan Partai Demokrat;

5. Pasal 17 Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat angka 1 huruf d yang berbunyi: “Melanggar Kode Etik, Pakta Integritas dan Peraturan Partai”.
Mahkamah Partai berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Penyelesaian Perselisihan Internal (PIP) terkait dengan pelanggaran Hak anggota partai dalam pemilihan Umum Tahun 2019, pelanggaran AD dan ART, pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat dan Pelanggaran Pakta Integritas Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, TERGUGAT II / Mahkamah Partai Politik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atau perselisihan partai politik dan Keputusan TERGUGAT II / Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal terkait dengan kepengurusan, sedangkan terkait dengan masalah lain dapat diajukan di Pengadilan Negeri apabila tidak tercapai kesepakatan;

Penggugat disebut terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1) berbunyi:

1. Setiap anggota dan kader dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

– Perilaku dan ucapan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat;
– Perilaku dan ucapan yang bertentangan dengan kepribadian, kewajiban, dan prinsip-prinsip dasar kode etik ini;
– Menjadi Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana dalam dugaan tindak pidana korupsi, narkoba, dan asusila atau tindak pidana berat lainnya;
– Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di kelembagaan legislatif;
– Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di dalam kepengurusan partai; Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga eksekutif;
– Perilaku dan ucapan yang melanggar garis kebijakan partai di lembaga yudikatif;
– Menjadi anggota Partai lain;
– Memiliki keanggotaan partai ganda;

Penggugat juga melanggar pakta integritas dalam angka 1 yang berbunyi:

Selalu menjaga integritas dan terus memajukan kesejahteraan bangsa kesadaran dan tanggung jawab, saya akan terus menjunjung tinggi kader yang bersih, cerdas dan santun.

( Sumber : Kasasi Ditolak MA, Demokrat Kalah Lawan Anggota DPRD Jombang soal Pemecatan )

Jakarta (VLF) – Herry Wirawan, terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, akan menghadapi vonis atas perbuatannya. Herry akan mendengarkan secara langsung vonis yang dibacakan hakim.

Rencananya vonis terhadap Herry dibacakan dalam sidang yang digelar pada Selasa (15/2/2022) besok. Herry rencananya akan dihadirkan ke muka persidangan.

“Informasi terakhir yang saya dapat akan dihadirkan,” ucap Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Dodi Gazali Emil saat dikonfirmasi, Senin (14/2/2022).

Dalam sidang besok, Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana juga akan turun langsung. Asep akan datang mendengarkan putusan hakim terhadap Herry.

“Pak Kajati juga rencananya akan hadir,” kata dia.

Herry memperkosa 13 santriwatinya. Kasus Herry pun diseret ke meja persidangan. Jaksa sudah menjatuhkan tuntutan kepada Herry Wirawan dalam sidang yang digelar Selasa (11/1). Adapun tuntutan jaksa yaitu:

1. Hukuman mati
2. Hukuman pidana tambahan pengumuman identitas dan kebiri kimia
3. Hukuman denda Rp 500 juta dan restitusi kepada korban Rp 331 juta
4. Pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School
5. Penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang

( Sumber : Herry Wirawan Akan Dihadirkan di Sidang Vonis Kasus Pemerkosaan 13 Santri )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung telah membacakan vonis banding KPK atas kasus korupsi eks anggota DPRD Jabar Siti Aisyah Tuti Handayani. Hakim PT Bandung menguatkan vonis 2 tahun.

Vonis tersebut tertuang dalam dokumen putusan yang tertera pada website Mahkamah Agung (MA) sebagaimana dilihat pada Senin (14/2/2022). Dalam putusannya, hakim PT Bandung menguatkan putusan hakim Pengadilan Tipikor Bandung atas vonis 2 tahun.

“Menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,” ucap hakim dalam putusannya.

Vonis PT Bandung dibacakan oleh hakim yang diketuai oleh Chrisno Rampalodji dengan anggota Joko Siswanto dan Brihat Subihat. Vonis tersebut dibacakan pada 30 Desember 2021 lalu.

“Menetapkan terdakwa tetap ditahan,” tutur hakim.

Seperti diketahui, Mantan anggota DPRD Jawa Barat Siti Aisyah Tuti Handayani turut dinilai bersalah terlibat korupsi bantuan provinsi (Banprov). Siti Aisyah divonis 2 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama tiga bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Surachmat saat membacakan amar putusan, Rabu (3/11/2021).

Vonis itu dibacakan hakim saat sidang putusan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. Dalam sidang tersebut, Siti Aisyah mengikuti jalannya persidangan melalui virtual.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Siti Aisyah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 11 Jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

( Sumber : PT Bandung Kuatkan Vonis 2 Tahun Bui Eks Anggota DPRD Jabar )

Jakarta (VLF) – Ferdinand Hutahaean akan menghadapi sidang perdana kasus cuitan ‘Allahmu ternyata lemah’ pekan depan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang perdana agendanya adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dilihat Jumat (11/2/2022), perkara Ferdinand ini tercatat dengan nomor 90/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, sidang perdana akan digelar Selasa, 15 Februari 2022, pukul 10.00 WIB. Ada 15 jaksa penuntut umum yang akan mendakwa Ferdinand Hutahaean.

Dilihat di SIPP, dalam dakwaan primer Ferdinand disebut menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong serta dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan dalam dakwaan subsider, Ferdinand didakwa sengaja melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Dia akan didakwa melanggar Pasal 14 ayat 1 subsider Pasal 14 ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 KUHP UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 156a huruf a, Pasal 156 KUHP.

Seperti diketahui, Ferdinand Hutahaean resmi menjadi tersangka karena kasus cuitan ‘Allahmu ternyata lemah’ di akun Twitter miliknya. Kini ia sudah ditahan oleh pihak kepolisian.

Meskipun cuitan tersebut telah dihapus, sejumlah netizen berhasil meng-capture tulisan tersebut. Ferdinand Hutahaean lalu dipolisikan terkait cuitan tersebut.

“Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah, harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela,” demikian isi cuitan Ferdinand.

( Sumber : Sidang Perdana Ferdinand Hutahaean Kasus ‘Allahmu Lemah’ Digelar 15 Februari )

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tinggi (PT) Medan menjatuhkan hukuman mati kepada 2 gembong narkoba, Ahmad Fauzi Sagala (36) dan M Pajaruddin (39). Keduanya sebelumnya hanya dihukum penjara seumur hidup terkait penyelundupan 57 kg sabu.

Kasus bermula saat aparat melakukan penangkapan di salah satu jalur pelabuhan tikus wilayah perairan Asahan pada 14 April 2021. Para pelaku sebanyak lima orang, sempat berupaya melarikan diri dan meninggalkan barang bukti sabu. Mereka adalah Sofian Hadi, Jefri Sembiring, Ahmad Fauzi Sagala, Pajaruddin, serta Herianto. Dari tangan mereka didapati 57 kg sabu yang diimpor dari Malaysia.

Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Putra bersama anggota DPR RI Hinca Panjaitan lalu menggelar konferensi pers pengungkapan kasus ini. Ada 57 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi dari Malaysia yang ditemukan.

“Barang buktinya ada 55 bungkus kemasan teh China berisikan narkoba yang setelah ditimbang seberat 57.799 gram dan 5.000 butir pil ekstasi asal Malaysia,” kata Panca di Polres Asahan kala itu.

Akhirnya kelima pelaku diadili dengan berkas terpisah. Pada 16 Desember 2021, PN Tanjung Balai menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Ahmad Fauzi Sagala dan M Pajaruddin. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa, yaitu hukuman mati. Akhirnya vonis keduanya diperberat menjadi hukuman mati di tingkat banding.

“Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati,” kata majelis hakim tinggi sebagaimana dilansir website Mahkamah Agung (MA), Jumat (11/2/2022).

Duduk sebagai ketua majelis Krosbin Lumban Gaol dengan anggota Henry Tarigan dan Wayan Karya. Majelis tinggi memperberat hukuman dengan alasan perbuatan Ahmad Fauzi Sagala dan M Pajaruddin tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, perbuatan Ahmad Fauzi Sagala dan M Pajaruddin merugikan kepentingan bangsa dan negara secara serius dan luar biasa/ extra ordinary, baik secara sosiologis maupun ekonomis di dalam masyarakat;

“Hal yang meringankan tidak ada,” ujar majelis tinggi.

Selain itu, hukuman mati sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 30 Oktober 2007, yaitu hukuman mati dalam kejahatan serius seperti narkotika, merupakan hukuman berat yang diterapkan sebagai bentuk pengayoman negara terhadap warganegara terutama hak-hak korban.

“Kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extraordinary) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal, yakni dengan menerapkan hukuman mati, penjatuhan hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan serius terhadap kemanusiaan, hukuman mati dijadikan sebagai premium remedium, yakni hukuman yang diutamakan untuk menimbulkan efek jera bagi seluruh masyarakat, warga negara pada umumnya,” ucap majelis tinggi dengan bulat.

( Sumber : Impor 57 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Gembong Narkoba di Sumut Dihukum Mati )

Jakarta (VLF) – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungbalai memberikan vonis mati terhadap 5 terdakwa dalam kasus polisi jual sabu sitaan di Sumatera Utara (Sumut). Mereka terdiri dari 3 polisi dan 2 orang nelayan.

“Majelis hakim PN Tanjungbalai menjatuhkan pidana mati terhadap 5 orang terdakwa masing masing Hasanul Arifin dan Supandi mereka nelayan atau warga sipil yang menjemput barang dari perbatasan Indonesia Malaysia. Selanjutnya atas nama Tuharno, Wariono dan Agung Sugiharto Putra ketiganya anggota Polisi,” kata Joshua Sumantri, juru bicara PN Tanjungbalai dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/2/2022).

Pembacaan tuntutan dilakukan secara terpisah oleh PN Tanjungbalai dan dipimpin oleh hakim ketua Salomo Ginting bersama empat anggota hakim lainnya. Ada total 14 terdakwa yang disidangkan dalam perkara ini. Mereka terdiri 11 Polisi dan 3 warga sipil.

Vonis mati terhadap dua terdakwa dari Polisi yakni Tuharno dan Wariono ini sama dengan tuntutan jaksa. Pun begitu kepada dua nelayan yakni Supandi dan Hasanul Arifin. Sementara itu hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada Agung yang sebelumnya hanya dituntut seumur hidup oleh jaksa.

Dalam amar putusaannya terdakwa Tuharno terbukti melanggar 3 pasal yakni Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kedua, Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. Ketiga Pasal 137 huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Sementara, terdakwa Agung Sugiarto dan Wariyono terbukti melanggar 2 Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Kedua, Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Selanjutnya, kepada terdakwa Supandi dan Hasanul Arifin dikenakan dakwaan pimair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat 1 ke-KUHPidana. Vonis hakim terhadap keduanya sesuai dengan tuntutan Jaksa.

“Ketiga orang ini kami pandang sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya bertugas pemberantasan tindak pidana narkotika namun berdasarkan fakta persidangan mereka tidak mengindahkan amanah yang berikan kepadanya serta mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat sebagai aparat penegak hukum,” tambah Joshua.

Sebelumnya kasus ini bermula ketika Tuharno, polisi berpangkat bripka di Satuan Polair Polres Tanjungbalai, Sumatera Utara (Sumut), memiliki peran vital dalam upaya menyisihkan total 19 kg narkoba jenis sabu hasil tangkapan yang ditemukan tak bertuan yang sebelumnya berjumlah total 77 kg di atas kapal kaluk wilayah perairan Sei Lunang, Asahan, pada 19 Mei 2022 lalu.

Dialah yang membagi sabu hasil tangkapan 19 bungkus tersebut menjadi dua bagian terpisah, yakni 13 dan 6 bungkus. Berat satu bungkusnya masing-masing 1 Kg. Jabatan Tuharno saat itu adalah komandan kapal di Satpolair.

“Pertama yang disisihkanTuharno itu adalah yang 13 kg. Itu dipindahkanTuharno ke kapalBhabinkamtibmas yang dikemudikan olehHendra, dan di dalam kapal itu ada juga LeonardoAritonang,” kataRikardoSimanjuntak, jaksa penuntut umum (JPU), yang juga merupakan Kasi Pidana Umum (Pidum) KejariTanjungbalai, saat dimintai konfirmasi wartawan, Selasa (7/12/2021), seusai persidangan.

Diketahui saat kapal kaluk bermuatan puluhan kilogram sabu itu diketemukan dalam kondisi tak bertuan dan ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Tuharno bersama beberapa personel kepolisian lainnya tiba di lokasi bersama dua kapal lain, yakni kapal Bhabinkamtibmas dan kapal patroli KP II.1014.

“Sedangkan yang 6 kg disisihkan Tuharno secara per bungkus dari kapal sampan kaluk ke kapak KP II.1014,” tambah Rikardo.

Selanjutnya barang bukti sabu sisihan sebanyak 6 kg diserahkan Tuharno kepada seorang polisi lainnya, yakni Aiptu Wariono, yang saat itu menjabat Kanit Narkoba Polres Tanjungbalai. Sehingga total sabu sisihan itu seluruhnya berjumlah 19 kg.

Kasus ini terungkap ketika Polres Batu Bara melakukan penangkapan terhadap dua warga, yakni Syawaluddin dan Frangky Manik. Sehingga dilakukan pengembangan dan ditangkapnya personel Polairud bernama Agus Ramadhan Tanjung pada 30 Mei 2021 di sebuah rumah makan di Desa Air Putih, Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, dan secara keseluruhan menyeret 11 nama personel polisi terlibat dari Polres Tanjungbalai dan tiga warga sipil.

Polisi yang terlibat dalam kasus ini adalah:

Ada 11 polisi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Namun, secara total, ada 14 orang yang menjadi terdakwa, yakni:

1. Wariono
2. Tuharno
3. Agung Sugiarto Putra
4. Hendra Tua Harahap
5. Rizky Ardiansyah
6. Kuntoro
7. Josua Samaoso Lahagu
8. Khoiruddin
9. Syahril Napitupulu
10. Leonardo Aritonang
11. Agus Ramadhan Tanjung

3 Warga sipil:

1. Hasanul Arifin
2. Supandi
3. Hendra

( Sumber : 3 Polisi-2 Nelayan Jual Sabu Sitaan Divonis Mati Hakim PN Tanjungbalai )