Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menangkap seorang buron Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng) Hardi Hermawan alias Aseng bin Hermawan. Aseng merupakan terpidana kasus pemanfaatan hasil hutan secara ilegal di Kalimantan Tengah.

Tim Tangkap Buron Kejagung RI menangkap Hardi pada Sabtu (19/2/2022), pukul 17.00 WIB. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 854 K/Pid.Sus-LH/2018 tanggal 30 Juli 2018, Hardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ‘Menyuruh, Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Pengangkutan, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Tanpa Dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan’.

“Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan oleh karenanya Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” kata Kapuspenkum Kejagung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Minggu (20/2/2022).

Hardi ditangkap di Kuwukan Garuda Kaveling Ramayana Nomor A1-A2, Lontar, Sambi, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan keputusan MA, Hardi dijatuhi pidana 1 tahun. Namun dia justru melarikan diri dan diberi status DPO.

“Terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut, dan karenanya yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO),” ucapnya.

Setelah berhasil ditangkap, Hardi saat ini sudah dibawa ke Kalimantan Tengah untuk menjalani eksekusi.

“Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung, dan selanjutnya terpidana segera dibawa menuju Kalimantan Tengah guna dilaksanakan eksekusi,” paparnya.

Lebih lanjut, Leonard pun mewanti-wanti para buron lain yang sampai saat ini masih melarikan diri. Dia menegaskan Kejagung akan menangkap seluruh DPO yang masih buron.

“Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, kami mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” ujarnya.

( Sumber : Kejagung Tangkap Buron Kasus Pemanfaatan Hasil Hutan Ilegal di Kalteng )

Jakarta (VLF) – Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono mengatakan putusan ICC Singapore terkait sewa satelit Kemhan janggal. Feri menyebut banyak tipu muslihat dalam putusan itu.

“Dari sisi proses bukti yang diajukan mereka di persidangan arbitrase, bukti yang diajukan di persidangan arbitrase yang menjadi dasar putusan arbitrase, itu ada tipu muslihatnya. Jadi seandainya buktinya diajukan dengan benar, putusannya tidak begitu,” ujar Feri di Kejagung, Kamis (17/2/2022).

Feri mengatakan alasan Kejagung selaku pengacara negara mengajukan perlawanan ke PN Jakpus agar putusan ICCC yang ditetapkan PN Jakpus tidak dieksekusi dulu. Diketahui, International Chambers of Commerce (ICC) Singapore menjatuhkan denda ratusan miliar rupiah ke Kemhan RI terkait soal sewa satelit.

“(Gugatan diajukan) sekarang, nanti kalau nggak diajukan sekarang terlambat, terlambat keburu dieksekusi,” ucap Feri.

Feri mengatakan gugatan ini tidak perlu menunggu hasil penyidikan dugaan korupsi satelit. Menurutnya, perkara pidana korupsi bisa tetap berjalan meski ada gugatan ini.

“Dua-duanya kita upayakan, atas nama negara, penanganan perkara pidana. Tapi yang perdata untuk menjaga kepentingan untuk mematahkan putusan arbitrase, di situ perdata dijalankan,” katanya.

“Pembuktian itu tidak harus lebih dahulu ada putusan pidananya, tidak harus, bisa berdalil, dalil, dan ada bukti,” imbuhnya.

Sebelumnya, ICC menjatuhkan denda ratusan miliar rupiah ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI terkait soal sewa satelit. Tidak terima atas putusan itu, Kemhan mengajukan perlawanan dengan menggugat putusan ICC Singapura itu ke PN Jakpus.

Perlawanan itu tertuang dalam gugatan yang dilansir website PN Jakpus, Minggu (13/2). Gugatan itu mengantongi nomor 64/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dengan tergugat Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD. Berikut permohonan Kemhan:

1. Menerima Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Gugatan Perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/2021.Eks jo. Putusan Arbitrase Internasional – International Chambers of Commerce (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG jo. Nomor 14/ARB-INT/2021/PN.JKT.PST tanggal 30 Desember 2021 Penetapan No:103/2015.eks jo. Putusan Arbitrase Internasional-Putusan Sela Final (Interim Final Award) tanggal 26 Maret 2014 dan Putusan Final (Final Award) tanggal 28 Mei 2014 Jo No 07/PDT/ARB-INT/2015/PN.JKT.PST tidak dapat dieksekusi batal demi hukum.
3. Menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional – International Chambers of Commerce (ICC) tanggal 22 April 2021 Nomor 20472/HTG tidak dapat diakui dan tidak dapat dilaksanakan.
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

( Sumber : Jamdatun Sebut Ada Tipu Muslihat di Vonis ICC Singapura Terkait Sewa Satelit )

Jakarta (VLF) – Pakar hukum pidana Universitas Islam Bandung (Unisba) Nandang Sambas menilai putusan hakim yang memberikan hukuman Herry Wirawan penjara seumur hidup bisa menimbulkan efek jera. Namun, putusan seumur hidup itu nantinya bisa berubah, bahkan lebih ringan seiring berjalannya waktu.

“Secara pidana ya seumur hidup cukup efek jera. Tapi ya tidak menerapkannya secara keseluruhan apa yang tercantum dalam Undang-Undang. Mungkin pertimbangan lain tidak dikabulkan. Efek jera ya lumayan,” ujar Nandang, Kamis (17/2/2022).

Kendati demikian, Nandang menilai putusan seumur hidup Herry Wirawan bisa saja berubah di kemudian hari. Terlebih dalam perjalanannya nanti, Herry bisa saja mendapatkan remisi.

“Kita ketahui seumur hidup nanti bisa sementara waktu, bisa berubah nantinya. Dalam praktiknya, seumur hidup itu jangan-jangan setelah 10 atau 20 tahun, kan orang dipidana seumur hidup tetap mendapat jatah hak hak remisi, pengurangan hukuman,” kata Nandang.

Sebab, menurut dia, Herry bisa saja ke depannya mengajukan grasi ke presiden. Sehingga hukumannya bisa berkurang.

“Bisa saja nanti dia mengajukan grasi pengurangan hukuman kepada negara, dari seumur hidup menjadi sementara waktu. Nanti seumur hidup bisa saja hanya 10 tahun, sekalipun tidak ada yang meringankan,” ucapnya.

“Dalam prosesnya bisa mendapat remisi, dari seumur hidup jadi sementara waktu misal jadi 20 tahun. Karena dia berkelakuan baik misalnya remisi jadi berkurang 1 tahun, setiap hari raya ada remisi, kalau berubah jadi sementara waktu,” tutur Nandang menambahkan.

Sekadar diketahui, Herry dituntut hukuman mati oleh Jaksa. Namun, dalam sidang putusan, hakim memvonis Herry dengan hukuman penjara seumur hidup.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” ucap hakim.

Hakim menilai perbuatan Herry Wirawan terbukti bersalah sesuai Pasal 81 ayat 1, 3 dan 5 jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

( Sumber : Pakar Pidana Unisba: Vonis Seumur Hidup Herry Wirawan Bisa Berubah )

Jakarta (VLF) – Sidang perdana kasus video propaganda trio Jenderal NII digelar Kamis (17/2/2022) hari ini. Ketiganya dihadirkan dalam persidangan yang digelar di PN Garut tersebut.

Sidang dimulai sekitar pukul 11.30 WIB di Pengadilan Negeri Garut yang berada di Jalan Merdeka, Kecamatan Tarogong Kidul. Proses persidangan beragenda pembacaan dakwaan tersebut dipimpin ketua majelis hakim Harris Tewa. Bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum, Kajari Garut Neva Sari Susanti, Kasi Pidana Umum Ariyanto dan Solihin.

Ketiga Jenderal NII Sodikin, Ujer dan Jajang dihadirkan dalam persidangan. Mereka didampingi kuasa hukum Ega Gunawan. Ketiganya tampak menggunakan baju putih dan celana hitam.

Saat majelis memulai persidangan Jajang mempersilakan majelis hakim untuk mengadili mereka.

“Silakan adili kami seadil-adilnya,” kata Jajang.

Persidangan kemudian berjalan. Sidang yang digelar di Ruangan Kartika tersebut berlangsung kurang lebih 60 menit.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap ketiganya. Mereka dijerat tiga pasal berbeda.

Jaksa diketahui menuntut ketiganya dengan Pasal 110 Jo Pasal 107 KUHP tentang Makar, Pasal 28 Jo Pasal 45 Undang-undang ITE dan Pasal 24D Jo Pasal 66 Undang-undang Bendera, Bahasa dan Lagu Kebangsaan.

Melalui pengacaranya, ketiga terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan yang disampaikan oleh JPU.

“Kami sebagai kuasa hukum tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan melainkan unsur-unsur dalam dakwaannya sudah terpenuhi,” kata Ega Gunawan.

( Sumber : Jalani Sidang Perdana, Jenderal NII Garut: Adili Kami Seadil-adilnya )

Jakarta (VLF) – Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin divonis 3 tahun 6 bulan bui dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan. Azis dinyatakan bersalah memberi suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju alias Robin dan Maskur Husain sekitar Rp 3,6 miliar.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa M Azis Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” ujar hakim ketua Muhammad Damis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (17/2/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan pidana dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan,” sambung hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado diduga terlibat dalam kasus korupsi DAK Lampung Tengah. Karena itu, Azis meminta seorang anggota kepolisian bernama Agus Supriadi untuk dikenalkan ke penyidik KPK.

“Terdakwa berusaha agar dirinya tak dijadikan tersangka oleh KPK, yaitu dengan cara meminta Agus Supriadi mengenalkan penyidik KPK yang ternyata Agus Supriadi berhasil mengenalkan Stepanus Robin Pattuju kepada terdakwa di rumah dinas Terdakwa,” kata hakim anggota Fahzal Hendri.

“Di mana Terdakwa meminta bantuan Stepanus Robin Pattuju untuk melakukan pemantauan dan pengawalan supaya Terdakwa tidak menjadi tersangka dengan imbalan Rp 4 miliar dari Terdakwa dan Aliza Gunado. Atas tawaran tersebut, Robin melakukan pemantauan mengajak Maskur Husain,” imbuh hakim.

Hakim mengatakan, setelah keduanya sepakat, Azis Syamsuddin memberikan uang DP ke AKP Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK saat itu sebesar Rp 300 juta. Tak hanya itu, Azis pada 5 Agustus 2020 juga memberikan uang USD 100 ribu kepada AKP Robin.

“Selanjutnya, Agustus 2020-Maret 2021, Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang SGD 171.900 kepada AKP Robin dan Maskur. Di mana uang tersebut ditukarkan ke money changer oleh AKP Robin menjadi rupiah, yakni Rp 1,887 miliar,” tutur hakim.

Hakim mengatakan total Azis Syamsuddin menyerahkan ke AKP Robin Rp 3.099.887.000 dan USD 36 ribu. Jika dirupiahkan, USD 36 ribu setara dengan Rp 519.771.531. Jika ditotal keseluruhan, suap yang diberikan Azis sekitar Rp 3.619.658.531.

“Sehingga uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan AKP Stepanus Robin Pattuju seluruhnya Rp 3.099.887.000 dan USD 36 ribu. Padahal sebenarnya saksi AKP Robin selaku penyidik KPK tidak melakukan apa pun terkait kasus Terdakwa, sedangkan saksi Maskur Husain hanya memantau (kasus Azis Syamsuddin) melalui internet,” tegas hakim.

Karena itu, Azis Syamsuddin bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Azis Syamsuddin Divonis 3,5 Tahun Penjara! )

Jakarta (VLF) – Herry Wirawan lolos hukuman mati. Pemerkosa 13 santri itu divonis penjara seumur hidup. Berikut fakta-fakta persidangan kasus itu.

Putusan penjara seumur hidup dibacakan majelis hakim yang diketuai Yohanes Purnomo Suryo dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung kemarin. Dalam putusannya, hakim tak mengamini tuntutan jaksa hukuman mati.

1. Vonis Bui Seumur Hidup
Hakim menilai perbuatan Herry Wirawan telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan 5 jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” ucap hakim.

2. Hukuman Kebiri Kimia Tidak Dikabulkan
Selain hukuman mati, hukuman kebiri kimia juga tak dikabulkan. Hakim punya alasan tersendiri mengenai kebiri kimia ini. Hakim menilai, Herry sudah divonis penjara seumur hidup, sedangkan kebiri kimia bisa dilakukan setelah Herry menjalani pokok pidananya.

“Menimbang dengan demikian, oleh karena tindakan kebiri kimia baru dapat dilakukan setelah terdakwa menjalani pidana pokok paling lama dua tahun, sementara apabila dituntut kemudian diputus pidana mati dan penjara seumur hidup yang tidak memungkinkan selesai menjalani pidana pokok maka tindakan kebiri kimia tidak dapat dilaksanakan,” kata hakim.

3. Denda Rp 500 Juta Digugurkan
Hakim juga menggugurkan pidana denda terhadap Herry Wirawan. Sebab, kata hakim, sebagaimana Pasal 67 KUHP seseorang yang dihukum mati atau penjara seumur hidup tak bisa dikenakan pidana tambahan.

“Menimbang bahwa tentang tuntutan penuntut umum denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu sebesar Rp 500 juta dengan subsider satu tahun kurungan majelis berpendapat berdasarkan Pasal 67 KUHP, ketika orang dijatuhi hukuman mati dan pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhi pidana lagi,” ujar hakim.

4. Pembubaran Yayasan Milik Herry Tak Dikabulkan
Begitu juga dengan tuntutan pembubaran Yayasan Manarul Huda milik Herry Wirawan. Menurut hakim, pembubaran tersebut perlu dilakukan melalui gugatan perdata. Sebab, Yayasan Herry sudah terdaftar dan berbadan hukum yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

“Majelis hakim berpendapat Yayasan Manarul Huda yayasan berbadan hukum. Oleh karana berbadan hukum maka pendirian dan pembubaran mengacu pada Undang-Undang yayasan,” kata hakim.

5. Pembayaran Restitusi Dialihkan ke Negara
Sedangkan untuk pembayaran restitusi atau ganti rugi terhadap korban, hakim mengalihkan pembayaran restitusi sebesar Rp 331 juta dialihkan ke negara atau kepada Kementerian PPA.

Restitusi tersebut diajukan oleh 12 orang korban Herry Wirawan. Adapun nominal restitusi yang diberikan beragam dari terendah sebesar Rp 8,6 juta hingga paling besar Rp 85 juta. Sehingga total pembayaran restitusi sebesar Rp 331.527.186 juta.

“Oleh karena terhadap terdakwa tidak dibebani kewajiban membayar restitusi meskipun merupakan hukuman tambahan, namun majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi tersebut di luar ketentuan hukuman tambahan sesuai pasal 67 KUHP. Maka restitusi harus dialihkan ke pihak lain,” ujar hakim.

Menurut dia, pengalihan itu sesuai dengan peraturan Nomor 43 Tahun 2017 tentang pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana. Dalam aturan tersebut, kata hakim, apabila pelaku berhalangan, dialihkan kepada siapa membayar restitusi itu.

“Majelis hakim berpendapat bahwa tugas negara adalah melindungi dan menyejahterakan warganya, negara hadir melindungi warga negaranya dan perkara ini adalah para anak korban dan anak korban maka majelis hakim berpendapat bahwa tepat apabila beban pembayaran restitusi diserahkan kepada negara,” tutur Hakim.

( Sumber : Fakta-fakta Vonis Herry Wirawan yang Lolos Hukuman Mati )

Jakarta (VLF) – KPK terus melakukan penyidikan dari kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji (APA). KPK kini telah menyita aset tanah dan bangunan milik Angin senilai Rp 57 miliar.

“Sebagaimana dalam penyidikan perkara TPPU dengan tersangka APA ini, tim penyidik telah melakukan penyitaan berbagai aset yang diduga terkait dengan perkara. Di antaranya berupa bidang tanah dan bangunan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).

“Sejauh ini aset-aset yang telah disita tersebut bernilai ekonomis sekitar Rp 57 m,” tambahnya.

Sementara itu, KPK juga telah memeriksa lima saksi swasta, yakni Marisah, Moh Anwar, Amat, Aswita, dan Endang. Para saksi dicecar soal aset milik Angin Prayitno yang berada di Bogor, Jawa Barat.

“Seluruh saksi hadir dan penyidik mendalami terkait dugaan aset berupa tanah milik tersangka APA yang berada di Bogor,” katanya.

Selanjutnya, Ali mengatakan, selain memberi efek jera lewat hukuman pidana, KPK memaksimalkan pengembalian aset negara. Hal itu, katanya, tentu membuat efek jera yang maksimal untuk para koruptor.

“Namun juga mengoptimalkan asset recovery melalui perampasan aset. Sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus sumbangsih bagi penerimaan kas negara,” katanya.

Lebih lanjut, Ali menyebut upaya asset recovery itu juga meliputi uang pengganti hingga penerapan pasal TPPU.

“KPK mengupayakan asset recovery tersebut di antaranya melalui tuntutan uang pengganti, denda, maupun perampasan aset melalui penerapan TPPU,” katanya.

Sebelumnya, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim menyatakan Angin terbukti bersama anak buahnya menerima suap yang seluruh totalnya senilai Rp 55 miliar.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” ujar hakim ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Jumat (4/2).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan,” lanjut hakim Fahzal.

KPK kemudian menetapkan Angin Prayitno Aji sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Angin sendiri telah divonis bersalah dalam kasus suap. Tim penyidik menduga Angin sengaja menyamarkan harta diduga hasil suap.

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK kembali menetapkan APA sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (15/2).

( Sumber : KPK Sita Aset Rp 57 M di Kasus TPPU Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno )

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas kasus mafia tanah dengan tersangka mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Depok, Eko Herwiyanto dan anggota DPRD Depok, Nurdin Al Ardisoma ke Kejaksaan. Berkas perkara itu dilimpahkan pada Senin (14/2) lalu.

“Sudah dilimpahkan ke JPU hari Senin yang lalu,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dimintai konfirmasi, Rabu (16/2/2022).

Andi mengatakan berkas perkara mafia tanah itu baru dilimpahkan ke tahap 1. Saat ini penyidik masih menunggu jaksa untuk memeriksa berkas tersebut.

“Tahap 1. (Penyidik) menunggu JPU (jaksa penuntut umum) meneliti BP tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kadishub Kota Depok Eko Herwiyanto dan anggota DPRD Depok bernama Nurdin Al Ardisoma sebagai tersangka kasus mafia tanah. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian.

“Sebenarnya ada 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama,” ujar Rian saat dikonfirmasi, Rabu (5/1).

Dari data yang dihimpun detikcom, 4 tersangka yang dimaksud Andi adalah Eko Herwiyanto, Hanafi, Nurdin Al Ardisoma, dan Burhanudin Abu Bakar. Penetapan tersangka tertuang dalam surat Direktorat Tindak Pidana Umum bernomor B/55a/XII/2021/DITTIPIDUM yang diteken pada 27 Desember 2021.

Salah satu tersangka adalah Eko Herwiyanto, yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok. Ketika perkara ini terjadi, Eko adalah Camat Sawangan.

( Sumber : Bareskrim Limpahkan Berkas Kasus Mafia Tanah Eks Kadishub Depok ke Kejaksaan )

Jakarta (VLF) – KPK menyatakan berkas perkara Bupati Kuansing nonaktif Andi Putra (AP) telah lengkap. Andi Putra segera disidang di kasus dugaan suap perizinan sawit.

“Telah dilaksanakan tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti pada 15/2/2022 atas nama tersangka AP (Andi Putra)/Bupati Kuansing dari tim penyidik ke tim jaksa KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).

“Sebelumnya isi kelengkapan berkas perkara baik formil maupun materiil telah dinyatakan lengkap,” imbuh Ali.

Ali mengatakan penahanan Andi Putra diperpanjang hingga 20 hari ke depan sampai 6 Maret 2022. Andi Putra ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

“Penahanan tersangka masih berlanjut oleh tim jaksa dalam waktu 20 hari ke depan sampai nanti tanggal 6 Maret 2022,” katanya.

Selanjutnya Ali menyebut jaksa KPK segera melimpahkan berkas perkara itu dalam waktu 14 hari kerja. Andi Putra akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

“Tim jaksa memerlukan waktu 14 hari kerja untuk segera melimpahkan berkas perkara beserta surat dakwaan ke pengadilan tipikor,” ujarnya.

“Persidangan diagendakan akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru,” tambahnya.

Diketahui, Andi Putra diduga menerima suap terkait perizinan perkebunan dari Sudarso sebesar Rp 700 juta. Suap itu diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) perusahaan milik Sudarso, yakni PT Adimulia Agrolestari.

“Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) uang sebesar Rp 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (19/10).

Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selanjutnya, bukti-bukti tersebut akan dicocokkan keterkaitannya dengan perkara ini dan dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka AP dkk,” katanya.

( Sumber : Bupati Kuansing Nonaktif Segera Disidang di Kasus Korupsi Perizinan Sawit )

Jakarta (VLF) – Jhoni Rizkal Amza, kepala cabang perusahaan milik BUMN di Cilegon, didakwa kasus dugaan korupsi proyek fiktif. Ada tiga proyek yang terdakwa berikan ke perusahaan dengan total Rp 4,8 miliar.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Subardi diketahui pada 2016 terdakwa melakukan perjanjian untuk pekerjaan CSR Drainage, Salak Landslide Assessment & Mitigation dan Brine Line Repair/Containment. Perjanjian dilakukan dengan perusahaan PT Cahaya Tunggal Perkasa Engineering.

Terdakwa, yang menjabat kepala cabang PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) di Cilegon, kemudian membayar Rp 1,3 miliar untuk proyek CSR Drainage, Rp 1,9 miliar untuk Salak Landslide dan Rp 1 miliar untuk proyek ketiga. Uang diserahkan melalui transfer ke Martha Wibawa sebagai direktur PT Cahaya.

“Pekerjaan bukan bidang usaha PT BKI dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut tidak ada, fiktif,” kata Subardi di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (15/2/2022).

Proyek fiktif itu juga telah menguntungkan terdakwa Rp 900 juta, Marta Wibawa Rp 3,6 miliar dan Raditya Sungkawa Rp 250 juta. Temuan ini juga sesuai dengan hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Banten senilai 4,8 miliar.

Proyek ini sendiri dilakukan di Sukabumi Jawa Barat. JPU mengatakan perbuatan terdakwa dalam korupsi ini diancam pidana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor. Atas dakwaan yang dibacakan JPU, terdakwa Jhoni melalui pengacaranya mengatakan tidak mengajukan keberatan.

Persidangan yang dihadiri terdakwa secara online dari Rutan Cilegon akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi pada pekan depan.

( Sumber : Bos BUMN Cabang Cilegon Didakwa Korupsi Proyek Fiktif Rp 4,8 M )