Jakarta (VLF) – Jaksa mengajukan banding atas vonis bui seumur hidup yang diberikan majelis hakim terhadap Herry Wirawan. Jaksa meyakini, hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Herry memperkosa 13 santriwati.

Banding diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung melalui PN Bandung. Memori banding disampaikan jaksa awal pekan kemarin.

Kepala Kejati Jabar Asep N Mulyana mengungkapkan alasan JPU mengajukan banding. Asep mengatakan banding diajukan agar Herry mendapat hukuman mati sesuai tuntutan JPU demi keadilan bagi korban.

Salah satunya, kata Asep, perbuatan yang dilakukan Herry merupakan kejahatan serius dan masuk kategori The Most Serious Crime. Kategori ini juga sempat jadi pertimbangan hakim saat membuat pertimbangan vonis beberapa waktu lalu.

“Kami tetap menganggap bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Herry Wirawan itu sebagai kejahatan sangat serius ya, sehingga kami tetap konsisten bahwa tuntutan kami adalah tuntutan pidana mati,” tuturnya.

Ada beberapa poin yang jadi catatan JPU atas banding tersebut. Selain meminta hukuman mati tetap diberikan, jaksa juga mengkritisi soal restitusi atau pembayaran ganti rugi terhadap korban. Dalam putusan hakim sebelumnya, restitusi sebesar Rp 331 juta itu dilimpahkan ke negara.

Menurutnya restitusi tersebut berbeda dengan pemberian kompensasi. Sehingga, dia menyebut keliru bila restitusi justru dialihkan ke negara melainkan harus dibayar oleh Herry selaku terdakwa.

“Nah bagaimana kalau sekarang ada restitusi yang diserahkan kepada negara, ini seolah-olah negara kemudian yang salah, seolah kemudian nanti akan menciptakan bahwa ada pelaku-pelaku lain nanti kalau berbuat kejahatan, itu ada negara yang menanggungnya,” tutur dia.

Hal lain yang jadi poin dalam memori banding tersebut yakni pembubaran yayasan Manarul Huda milik Herry. Asep meyakini bila keberadaan yayasan erat kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan Herry.

Adapun yayasan itu menaungi rumah tahfidz Madani, rumah yatim dan Madani Boarding School. Dalam putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Yohanes Purnomo Suryo itu, hakim tak mengamini tuntutan pembubaran yayasan.

“Terkait dengan pembubaran yayasan, kami tetap konsisten untuk meminta hakim, Pengadilan Tinggi untuk membubarkan yayasan,” kata Asep.

Herry dituntut hukuman mati oleh Jaksa. Akan tetapi, dalam vonis, hakim memvonis Herry dengan hukuman penjara seumur hidup.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” ucap hakim..

Hakim menilai perbuatan Herry Wirawan telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

( Sumber : Ajukan Banding, Jaksa Yakini Herry Wirawan Patut Dihukum Mati )

Jakarta (VLF) – Kasus penembakan laskar FPI di Km 50 Tol Cikampek telah memasuki babak baru. Para terdakwa Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan dituntut 6 tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang secara virtual di PN Jaksel, Selasa (22/2/2022). Berikut ini beberapa hal yang diketahui terkait tuntutan tersebut.

1. Terdakwa Penembak Laskar FPI Dituntut 6 Tahun Penjara
Jaksa meyakini keduanya bersalah melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50.

“Menuntut agar majlis PN Jakarta Selatan yang memeriksa mengadili perkara menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas nyawa orang bersama-sama,” kata jaksa yang hadir secara virtual yang disiarkan di layar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (22/2/2022).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan,” imbuhnya

Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan diyakini jaksa melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pertimbangan Jaksa Tuntut Terdakwa Penembak Laskar FPI 6 Tahun
Adapun hal yang memberatkan terhadap Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan diantaranya terdakwa telah menghilangkan nyawa seseorang dan tidak memperhatikan asas proporsionalitas.

“Hal yang memberatkan Terdakwa yang menjalankan pelaksanaan tugas yang selayaknya terhadap masyarakat tidak memperhatikan asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan penggunaan senjata api,” kata jaksa saat membacakan tuntutan secara virtual di layar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (22/2/2022).

Adapun hal yang meringankan keduanya adalah Ipda Yusmin telah berprofesi sebagai polisi selama 20 tahun dan Briptu Fikri 15 tahun. Kemudian, selama menjadi polisi, keduanya tidak pernah tercatat melakukan perbuatan tercela.

“Hal yang meringankan Terdakwa Yusmin bahwa Terdakwa berprofesi sebagai polisi selama 20 tahun. Hal yang meringankan Terdakwa Rikfi berprofesi sebagai polisi selama 15 tahun,” ujar jaksa.

Diketahui, Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50. Kedua polisi itu sebenarnya didakwa bersama seorang lagi, yaitu Ipda Elwira Priadi, tetapi yang bersangkutan meninggal dunia karena kecelakaan.

“Bahwa akibat perbuatan Terdakwa (Ipda Yusmin) bersama-sama dengan Briptu Fikri Ramadhan serta Ipda Elwira Priadi (almarhum) mengakibatkan meninggalnya Luthfi Hakim, Akhmad Sofyan, M Reza, dan M Suci Khadavi Poetra,” ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (18/10/2021).

3. Pihak Eks Laskar FPI Tuding Tuntutan 6 Tahun Bui ke Polisi Dagelan Sesat
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) terkait tewasnya 6 anggota mantan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 menyampaikan sikap soal tuntutan 6 tahun penjara terhadap 2 polisi penembak 6 laskar FPI. TP3 menilai tuntutan itu dagelan sesat.

“Kita sih tidak pernah percaya sama itu sejak awal, jadi mereka mau kasih itu hukumannya 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, ya itu kan cuma dagelan. Jadi sedikit pun kita tidak percaya, pengadilan sesat itu, ya itu dagelan sesat, dagelan dan pengadilan sesat,” kata anggota TP3 Marwan Batubara saat dihubungi, Selasa (22/2/2022).

Marwan menyebut jaksa menjalankan persidangan ini atas dasar penyelidikan Komnas HAM. Padahal, kata Marwan, penyelidikan itu hanya bersifat pemantauan.

“Masalahnya kan memang itu bukan berdiri sendiri ya, jaksa mungkin menjalankan tugas dari hasil penyelidikan Komnas HAM, padahal penyelidikan itu sendiri tidak pernah dilakukan, itu hanya sifatnya pemantauan,” ucap Marwan.

Atas dasar itulah, Marwan menyebut pengadilan kasus tewasnya 6 laskar FPI ini sesat. Sebab, kata Marwan, dalam perjalanan kasus ini tidak pernah dilakukan penyelidikan tapi sudah sampai penuntutan di pengadilan.

“Jadi penyelidikan sendiri belum pernah dilakukan bagaimana kita mau bicara penyidikan, apalagi penuntutan apalagi pengadilan. Jadi dari awal sudah sesat, mestinya kalau ada kasus, kasus pembunuhan ini,” ujarnya.

“Mestinya dilakukan dulu penyelidikan itu siapa, itu oleh Komnas HAM. Ya kan nanti ada tingkat berikutnya itu ada penyidikan, itu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, gimana kita mau percaya hasilnya,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum keluarga korban 6 mantan laskar FPI, Aziz Yanuar, mengatakan penanganan kasus ini sejatinya diselesaikan di pengadilan HAM. Hal itu, kata Aziz, dilihat dari luka di tubuh para korban yang menjadi bukti adanya pelanggaran HAM berat.

“Seharusnya diselesaikan dengan peradilan HAM. Itu saja satu-satunya keinginan kami dan keluarga korban. Dari dakwaan JPU di sidang itu seharusnya para penegak hukum menyadari bahwa beragam luka di tubuh para korban menjadi bukti nyata adanya pelanggaran hak asasi manusia berat,” ujar Aziz.

Aziz mengaku tak habis pikir atas tuntutan 6 tahun penjara terhadap dua polisi penembak laskar FPI. “Terakhir mengatakan dirinya sehat dituntut 6 tahun, membunuh dituntut 6 tahun, sampai jumpa di pengadilan akhirat,” ungkapnya.

4. Respons Kejagung soal Tudingan TP3
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menuding tuntutan 6 tahun penjara terhadap dua polisi penembak enam laskar FPI merupakan dagelan sesat. Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons tudingan itu.

“Tuntutan jaksa sudah berdasarkan fakta hukum di persidangan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (22/2/2022).

Leonard enggan berkomentar banyak terkait ini. Dia menyebut jaksa menunggu putusan majelis hakim.

“Kita tunggu putusan pengadilan,” ucap Leonard.

( Sumber : 4 Hal Diketahui Usai Polisi Penembak Laskar FPI Dituntut 6 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Pimpinan Muhammadiyah Karawang dilaporkan ke Polda Jabar atas dugaan penggelapan aset dan penipuan. Kuasa hukum Pimpinan Muhamadiyah Karawang Gufroni S.H., angkat suara.

“Sebelumnya, kami di sini dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah diminta untuk menjadi pendamping dan kuasa hukum dalam kasus yang menimpa ketua PDM Karawang atas pelaporan saudara Nino Sukarno ke Polda Jabar,” kata Gufroni yang mengaku menjabat sebagai Kepala Litigasi LBH PP Muhammadiyah saat konferensi pers di Masjid Al Ghamar Karawang, Selasa (22/2/2022).

Dia mengklaim tidak ada unsur pidana yang dilakukan kliennya. Yang ada hanya kesalahan administrasi. Dia bahkan mempertanyakan kapasitas pelapor atas pelaporannya ke Polda Jabar yang dinilai tidak memiliki unsur pidana.

“Secara mekanisme organisasi, kalau pelapor sebagai Ketua PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah), harus mengikuti aturan yang berlaku, minimal ada surat tugasnya saat melaporkan sesama pengurus Muhammadiyah,” ungkapnya.

Menurutnya, dari informasi Ketua PDM, pelapor disebut bukan lagi bagian dari Muhammadiyah. “Secara organisasi, saudara Nino ini tidak lagi dinyatakan sebagai pengurus PCM dan dinyatakan demisioner atau dinonaktifkan karena beranggapan sudah tidak patuh terhadap organisasi,” jelasnya.

Soal pelanggaran administrasi yang menurutnya terjadi, dia memberi penjelasan lebih lanjut.

“Kenapa saya bilang kesalahan administrasi? Yang seharusnya waqifnya adalah persyarikatan, tetapi ini adalah atas nama Ketua PDM, tetapi di situ lihat keterangan dibawahnya tanah ini diperuntukan untuk persyarikatan Muhammadiyah,” jelasnya.

“Kenapa ada nama Maman Kosman? Karena kapasitasnya sebagai Ketua PDM dan di situ diterangkan di bagian paling bawah mungkin, itu yang tidak dibaca oleh Nino, jadi tidak ada unsur penggelapan dan pemalsuan dokumen,” katanya.

Ia juga menilai adanya ketidakpahaman pihak Badan Pertanahan Negara (BPN). “Dan mungkin ketidakpahaman pihak BPN dalam menerbitkan sertifikat waqaf, padahal dalam permohonannya itu jelas untuk persyarikatan Muhammadiyah,” tuturnya.

Berdasarkan data dan bukti-bukti yang dikumpulkannya, pihaknya menilai bahwa apa yang dilakukan Ketua PDM sesuai dengan prosedur persyarikatan Muhammadiyah.

“Berdasarkan dari sertifikat yg kami lihat, ini tanah sudah ada poin yang menjelaskan bahwa akan digunakan untuk persyarikatan Muhammadiyah dan sudah jelas bukan ada niat untuk memperkaya diri,” ucapnya.

“Kemudian, jual-beli tanah sudah sesuai dengan mekanisme, dan tentunya ini sudah ada buktinya. Dan kami sudah berikan ke Polda Jabar. Hingga saat ini, kami juga tidak tahu motif dari Nino melaporkan Ketua PDM Karawang,” katanya.

Namun, pihaknya menghargai proses hukum yang berjalan. Dia sendiri yakin kasus itu tak akan berbuntut panjang, bahkan akan gugur.

“Tentunya kami juga menghargai proses hukum yang berjalan, karena kepolisian harus sesuai prosedural untuk menerima laporan dan menindaklanjutinya namun tentunya bukti-buktinya harus sesuai. Dan kami optimis kasus ini tidak akan naik dan malah gugur,” ungkapnya.

Sementara itu, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum menyangkut pencemaran nama baik organisasi.

“Atas kejadian ini, tentunya kami menilai sudah ada pencemaran nama baik terhadap Muhammadiyah, dan kami akan melaporkan balik jika tidak terbukti, karena ini merupakan sikap tegas dari pihak kami. Jujur kami kaget saat mendengar masalah ini dan viral di media sosial dan tentu jadi pembicaraan orang di luar organisasi,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Karawang berinisial MK, dilaporkan ke Polda Jabar atas dugaan manipulasi dokumen tanah milik organisasi menjadi atas nama pribadi.

Ketua Pengurus Cabang (PC) Karawang Barat Nino Sukarno yang membuat laporan, menyebut ada dugaan penguasaan aset organisasi yang akan dilakukan MK.

“Saya mewakili PC untuk melaporkan inisial MK sebagai Ketua PD Muhammadiyah ke Polda karena (dugaan) perbuatannya memanipulasi dokumen tanah milik Muhammadiyah menjadi atas nama dirinya, dan diduga juga akan menguasai,” kata Nino saat konferensi pers di Kafe Rebel Kopi, Senin (24/2/2022) lalu.

Nino menyebut, MK hendak memanipulasi dokumen sebidang tanah dengan luas 6.003 meter persegi di Kecamatan Karawang. Tanah itu dibeli pada tahun 2013 oleh organisasi Muhammadiyah senilai Rp1,2 miliar dengan akta jual beli (AJB) milik Persyaritakan Muhammadiyah Karawang.

“Namun, pada tahun 2015 diubah AJB nya dengan pemegang haknya itu inisial MK yang masih menjabat sebagai Ketua PD Muhammadiyah Karawang,” ujar Nino.

Oleh karena itu, pihaknya melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian.

( Sumber : Pimpinan Muhammadiyah Karawang Dipolisikan, Ini Kata Kuasa Hukum )

Jakarta (VLF) – Dua pria pengedar narkoba berinisial AR (29) dan MA (24) ditangkap Polresta Denpasar. Dari tangan mereka, polisi menyita 18 kilogram sabu dan 984 butir ekstasi.

“Untuk AR dan MA sendiri, yaitu bertugas membawa. Dengan jumlah narkoba sebanyak ini, mereka akan diberi imbalan Rp 65 juta dari inisial M dan F,” kata Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Selasa (22/2/2022).

Bambang menuturkan Polresta Denpasar awalnya pada Senin (14/2) membentuk tim khusus dalam upaya memerangi tindak pidana narkoba yang dimotori Satres Narkoba Polresta Denpasar.

Tim khusus lalu melakukan penyelidikan dan pada Minggu (19/2) mengamankan dua tersangka jaringan nasional peredaran narkoba di Bali, khususnya Denpasar dan sekitarnya.

“Jumlah barang bukti cukup fantastis, ada kurang-lebih 18,5 kilogram narkoba jenis sabu yang dikemas dalam 128 paket dan 984 butir ekstasi,” terang Bambang.

2 TKP Diungkap
Bambang menuturkan kedua tersangka diamankan di area parkir di daerah Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Dari tempat kejadian perkara (TKP) ini, pihaknya menemukan barang bukti sabu seberat 1 kg yang disimpan di dalam tas.

Tak berhenti di situ, tim khusus kemudian menemukan gudang yang terletak di kamar kos di daerah Kecamatan Denpasar Selatan. Di sana ditemukan sebanyak 17 kg sabu dan ekstasi sebanyak 984 butir.

Bambang mengatakan kedua tersangka ini belum pernah tersangkut dengan aksi tindak pidana. Kini keduanya justru terlibat dalam peredaran narkoba jaringan nasional. Sebab, pemilik narkoba yang diedarkan, yakni M dan F, berasal dari luar Bali.

“Yang jelas M dan F itu berada di luar Pulau Bali. Yang jelas barang dari luar masuk ke Bali. Mereka komplotan berdua. Barang ini masuk kurang-lebih ada satu mingguan yang lalu,” jelasnya.

Kedua tersangka belum lama tinggal di Bali. Keduanya sebenarnya berprofesi sebagai wiraswasta.

Bambang mengatakan sudah ada narkotika yang diedarkan kedua tersangka. Polresta Denpasar bakal mengembangkan kasus tersebut.

“Sudah ada sebagian (yang diedarkan), nanti kita akan ungkap setelah pengembangan,” tegasnya.

Kini, kedua tersangka telah dijerat dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

Selain itu, mereka dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda maksimal Rp 10 miliar ditambah sepertiga.

( Sumber : 2 Sindikat Narkoba Dibekuk di Bali, 18 Kg Sabu-984 Butir Ekstasi Disita )

Jakarta (VLF) – Sebanyak 16 pegawai di Pengadilan Negeri (PN) Jember positif COVID-19. Hal itu diketahui setelah dilakukan swab massal di PN Jember, Jumat (18/2/2022).

“Memang benar di PN Jember ada 16 orang personel Pengadilan Negeri Jember terkonfirmasi positif COVID-19. Itu jumlah total, dari Swab Massal yang dilakukan Jumat (18/2) kemarin ada 11 orang, kemudian beberapa hari sebelumnya ada 5 orang. Untuk kondisinya semua OTG (Orang Tanpa Gejala). Apalagi untuk Swab hari Jumat itu, dilakukan setelah kami berkegiatan olahraga rutin,” kata Jubir PN Jember Sigit Triatmojo, Selasa (22/2/2022).

Untuk yang positif COVID-19 adalah pegawai, mahasiswa, dan siswa yang magang di Kantor PN Jember. Untuk hakim, semuanya negatif.

“Alhamdulillah untuk 13 orang hakim semuanya negatif. Kemudian untuk yang terkonfirmasi positif disarankan untuk isolasi mandiri,” kata Sigit.

Awal mula dilakukannya swab massal tersebut, kata Sigit, setelah sebelumnya diketahui ada pegawai Kantor PN Jember yang tidak masuk karena sakit. Kemudian disarankan untuk melakukan PCR tes mandiri.

“Kemudian menyampaikan di grup kantor jika terkonfirmasi positif COVID-19. Itulah proses kemudian diketahui ada 16 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19,” ungkapnya.

Dengan kondisi terkonfirmasi positif COVID-19 itu, lanjut Sigit, Kantor PN Jember masih tetap melakukan aktivitasnya.

“Kami menerapkan semi lockdown. Setelah sebelumnya menyampaikan kepada pimpinan di Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) Surabaya. Semi lockdown itu, sebagian ada yang bekerja dari rumah (WFH), dan sebagian lagi kerja di kantor (WFO),” jelasnya.

“Untuk pelayanan di kantor dibatasi hanya sampai pukul 2 siang, tidak sampai pukul 4 sore. Kita tidak bisa sepenuhnya lockdown, karena untuk yang kerja di kantor, berkaitan tentang layanan, seperti halnya penahanan di bidang pidana, dan juga karena adanya upaya hukum sudah mepet. Sehingga layanan itu tetap harus dilakukan,” tambahnya.

( Sumber : 16 Pegawai Pengadilan Negeri Jember Positif COVID-19 )

Jakarta (VLF) – Masih ingat kasus penipuan berkedok investasi herbal PT Krisna Alam Sejahtera (KAS) di Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah tahun 2019 lalu? Usai selesai menjalani pidana 3 tahun, bos PT KAS, Al Farizi (42) kembali ditangkap polisi. Kali ini dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) investasi bodongnya.

“Uang Rp 14 miliar di kasus penipuan dulu (2019) digunakan untuk kepentingan pribadi. Kita sudah berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, kali ini kita tetapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU),” ungkap KBO Satreskrim Polres Klaten Iptu Eko Pujianto saat konferensi pers di Mapolres Klaten, Selasa (22/2/2022).

Dijelaskan Eko, di proses hukum yang kedua ini tersangka tidak dijerat pasal penipuan penggelapan lagi. Sebab uang dari hasil penipuan itu digunakan untuk membeli beberapa aset.

“Dari hasil penipuan dan penggelapan 2019, uang digunakan tersangka untuk membeli sejumlah aset. Antara lain sebidang tanah rumah di Pekalongan, Nganjuk, beli mobil dan motor sehingga didalami didapatkan aset tersebut,” papar Eko.

Menurutnya, pelaku kali ini diancam pasal 378 atau 372 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 3 dan 2 UU nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Ancaman hukumannya 20 tahun.

“Ancaman hukumannya kali ini 20 tahun. Aksi tersangka mulai Januari-Juli 2019, yang dulu pelapor lain, saat ini pelapor juga berbeda,” lanjut Eko.

Kanit Idik Satreskrim Polres Klaten Ipda Ardi Nugraha menambahkan, kasus pertama 2019 sudah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman 3 tahun penjara. Setelah menjalani pidana, yang bersangkutan langsung diproses lagi sekeluarnya dari sel.

“Sempat keluar sel, tidak sempat pulang ke rumah. Keluar sel langsung dilimpahkan dan kita proses, jadi yang inkrah tahun 2019 itu kasus penipuan dan penggelapan, kali ini yang diproses TPPU,” sebut Ardi.

Sementara itu Al Farizi mengaku siap mengikuti proses hukum.

“Ya nanti kita ikuti saja di persidangan. Silakan nanti dibuktikan di persidangan,” kata Al Farizi di kesempatan yang sama.

Sebelumnya diberitakan, kasus investasi bodong bahan jamu yang dilaporkan merugikan masyarakat hingga Rp 17 miliar ini dibongkar Polres Klaten, medio 2019 lalu. Polisi menunjukkan barang bukti, salah satunya uang miliaran rupiah.

Polisi menyita uang tersebut dari PT Krishna Alam Sejahtera yang dipimpin oleh tersangka Al Farizi. Total uang tunai yang disita yakni Rp 3,380 miliar.

“Kita sampaikan tersangka dan barang bukti yang sementara kita amankan, kita sita. Uang yang kita hitung ada Rp 3.380.000.000,” kata Kapolres Klaten saat itu, AKBP Aries Andhi, Kamis (18/7/2019).

Kasus berawal ketika Al Farizi melalui PT Krishna Alam Sejahtera menawarkan investasi kepada masyarakat. Karena menjanjikan untung besar, masyarakat banyak yang tertarik ikut bergabung.

Para mitra mulai berinvestasi sebesar Rp 8 juta hingga miliaran rupiah di perusahaan tersebut. Namun tiba-tiba Al Farizi tak dapat dihubungi dan kabur membawa uang mitra. Polisi kemudian menangkap Al Farizi pada Selasa (16/7/2019) malam di Bogor, Jawa Barat.

( Sumber : Keluar Bui, Bos Herbal Klaten Ditangkap Lagi: Kali Ini Kasus TPPU Rp 14 M )

Jakarta (VLF) – KPK melakukan pemanggilan kedua kalinya terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Bekasi Reny Hendrawati sebagai saksi di kasus dugaan suap yang menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Pada pemanggilan pertama, Reny telah mengembalikan sejumlah uang terkait perkara ini ke KPK.

“Saksi TPK terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi untuk tersangka RE (Rahmat Effendi),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (22/2/2022).

KPK juga memanggil lima saksi lainnya, yakni Kabid Pertanahan Dinas Perkimtan Pemkot Bekasi, Heryanto Suparjan; Kasi Pertanahan Dinas Perkimtan Pemkot Bekasi, Usman; Kepala Bagian Keuangan PDAM Tirta Bhagasasi, Joni Purwanto; Lurah Jatiwarna, Karyadi; dan Lurah Jatikarya, Sulatifah.

Reny saat itu diperiksa KPK pada Kamis (17/2). KPK mengatakan telah menerima pengembalian sejumlah uang dari Reny.

“Tim penyidik juga menerima pengembalian sejumlah uang dari saksi dan nantinya akan dianalisis lebih lanjut untuk melengkapi berkas perkara Tersangka RE dkk,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (18/2).

Diketahui, Rahmat Effendi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa dari hasil operasi tangkap tangan (OTT). Dari OTT kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

“Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2 miliar dalam buku tabungan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Usai Kembalikan Uang ke KPK, Sekda Pemkot Bekasi Dipanggil Lagi )

Jakarta (VLF) – KPK bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung (Badiklat Kejagung) menggelar Pendidikan Pembentukan Penyelidik dan Penyidik KPK Tahun 2022. Diklat ini digelar supaya calon penyelidik dan penyidik KPK nanti memiliki pengalaman yang kompeten.

Diklat ini dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, serta Kepala Badiklat Kejagung Tony Tribagus Spontana. Acara ini digelar langsung di Aula Badan Diklat Kejaksaan RI, Senin (21/2/2022).

“Kita ingin Penyelidik dan Penyidik KPK benar-benar profesional, karena sesuai UU, pegawai KPK direkrut berdasarkan keahliannya. Jadi Calon Penyelidik dan Penyidik yang direkrut sudah memiliki pengalaman dalam bidang penyelidikan maupun penyidikan,” kata Alex.

Alex menyebut program ini pertama kali diadakan setelah Undang-Undang KPK yang baru disahkan. Sebelumnya, rekrutmen penyelidik KPK dilakukan melalui proses alih tugas, yakni melalui asesmen dan pelatihan.

Lalu, Alex mengatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK berbeda dengan penegak hukum lainnya. Penyelidik KPK diharuskan menemukan dua alat bukti dalam suatu kasus dugaan korupsi, sebelum naik ke tahap penyidikan.

“Jadi di tahap penyelidikan itu kita sudah tahu siapa nanti yang akan jadi tersangkanya,” ujarnya.

Pasalnya hal itu masih dipedomani hingga saat ini, meski KPK punya kewenangan untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Alex berkata bahwa KPK ingin memberikan kepastian hukum, di mana saat menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus berakhir di persidangan sampai diputus oleh pengadilan.

Selanjutnya, Alex mengatakan bahwa penyelidik dan penyidik yang profesional juga harus paham perundangan-undangan dan juga proses bisnis. Lantaran kasus korupsi di Indonesia mayoritas terdiri atas kasus yang merugikan negara dan kasus suap. Sedangkan kasus korupsi di daerah 90 persen terkait korupsi pengadaan barang dan jasa.

Mengingat modus korupsi yang semakin canggih, KPK turut mendorong upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan menambah pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pidana korporasi. Upaya tersebut dilakukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian kepada negara.

Diklat ini dihadiri 42 peserta dengan latar belakang berbeda. Di antaranya 24 orang dari Polri, 3 orang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan 15 orang dari internal KPK. Pendidikan akan berlangsung selama satu bulan, dari 22 Februari 2022 hingga 22 Maret 2022.

Pada kesempatan yang sama, Wawan Wardiana menyampaikan, pendidikan dan pelatihan adalah bagian yang penting untuk memenuhi kompetensi pegawai KPK. Wawan berharap diklat bisa menjadi pedoman bagi pegawai KPK untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan untuk menjalani tugasnya kelak, termasuk soal budaya dan etos kerja KPK.

“Meski KPK baru bergabung menjadi bagian Aparatur Sipil Negara, tidak menyurutkan semangat pemberantasan korupsi,” ujar Wawan.

Selama satu bulan, para peserta akan menerima kurikulum yang terdiri atas orientasi, kode etik penyelidikan dan penyidikan, keahlian dan keterampilan, mata pelajaran khusus soal KPK dan penanganan korupsi, serta kewenangan tipikor dan praktiknya.

Bahan diklat tersebut akan diajarkan oleh pemateri dari Kejagung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akademisi, dan pakar yang punya layar belakang relevan dengan program diklat.

Sementara itu, Tony Tribagus menyambut baik kerja sama ini. Dia mengatakan diklat ini akan menjadi momentum peningkatan diklat penegak hukum, khususnya dalam pencegahan korupsi.

Tony juga menyebut bahwa sebagai adaptasi kondisi pandemi, pihaknya juga telah mengembangkan metode diklat ‘blended learning’, yaitu menggabungkan diklat online dengan offline.

Menutup diklat ini, Alex berharap penyelidik dan penyidik yang dihasilkan akan mampu menuntaskan tantangan berbagai modus korupsi yang semakin canggih sehingga dapat memberikan pengembalian keuangan negara dengan optimal.

( Sumber : Calon Penyelidik-Penyidik KPK Digembleng di Badiklat Kejagung )

Jakarta (VLF) – Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi mengajukan banding atas vonis seumur hidup Herry Wirawan pelaku pemerkosaan 13 santriwati. Banding diajukan jaksa ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.

Pernyataan banding dilakukan JPU ke PT Bandung. Penyerahan itu dilakukan Jaksa melalui Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE Martadinata, Kota Bandung, Senin (21/2/2022).

“Untuk perkara Herry Wirawan pada hari ini kita mengajukan banding atas putusan majelis hakim,” ucap Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil.

Dodi belum menjelaskan alasan banding yang dilakukan oleh Jaksa. Menurutnya, terkait hal itu kewenangan ada pada JPU.

“Alasan banding nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut, tentu JPU yang akan menjelaskan, tapi yang jelas kami sudah mengajukan banding pada hari ini,” katanya.

Soal tuntutan yang banyak dikesampingkan oleh hakim, Dodi mengatakan ada berbagai pertimbangan yang akhirnya membuat JPU mengajukan banding.

“Ya tentunya dari penuntut umum mengharapkan banyak hal yang dipertimbangkan, tapi nanti kami akan berkoordinasi dengan penuntut umumnya alasan banding yang dilakukan pada hari ini,” tutur dia.

Seperti diketahui, Herry dituntut hukuman mati oleh Jaksa. Akan tetapi, dalam vonis, hakim memvonis Herry dengan hukuman penjara seumur hidup.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” ucap hakim..

Hakim menilai perbuatan Herry Wirawan telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

( Sumber : Jaksa Ajukan Banding Vonis Bui Seumur Hidup Herry Wirawan )

Jakarta (VLF) – Terlapor kasus investasi bodong aplikasi Binomo Indra Kesuma atau Indra Kenz, dikabarkan sudah tiba di Tanah Air setelah menjalani pengobatan di Turki. Indra Kenz janji bakal penuhi panggilan polisi Jumat pekan ini.

Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri.Indra Kenz diduga telah melanggar pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penyebaran berita bohong. Pasal tersebut sesuai dengan pelaporan 8 orang yang mengaku sebagai korban aplikasi Binomo.

Polri menyebut Indra Kenz bersedia diperiksa penyidik pada Jumat (25/2) pekan depan di Bareskrim. Agenda pemeriksaan nanti merupakan pemanggilan kedua bagi Indra Kenz.

Indra Kenz sebelumnya dijadwal diperiksa Bareskrim Jumat (18/2) kemarin. Namun dia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Pengacara Indra Kenz, Wardaniman Larosa saat itu menyebut kliennya harus menjalani karantina setelah pulang dari Tukri.

Sudah Tiba di Indonesia
Wardaniman menyebut kliennya sudah tiba di Indonesia. Indra Kenz, lanjut dia, sedang menjalani karantina usai dari Turki.

“Karena Indra Kenz sudah tiba di Tanah Air. Lagi karantina. (Agenda Jumat pekan depan) Sementara hanya ke Bareskrim,” ujarnya, Minggu (20/2/2022).

Wardaniman memastikan kliennya tidak akan mangkir dari panggilan polisi Jumat (18/2) nanti.

“Iya, (Indra Kenz) dipastikan akan hadir,” katanya.

Lebih lanjut, Wardaniman menjawab sindiran yang menyebut Indra Kenz dan dua afiliator lainnya mendadak ke rumah sakit saat kasus imvestasi bodong Binomo diusut polisi. Dia menyebut hanya kebetulan.

“Saya rasa kebetulan saja itu. Saya rasa tidak (janjian),” ucap dia.

Wardaniman mengatakan Indra Kenz tidak pernah membahas mengenai kabar janjian yang beredar. Wardaniman mengaku tidak mengetahui mengenai hubungan pribadi kliennya dengan dua afiliator tersebut.

“Tidak ada. Saya tidak tahu,” ujar Wardaniman menegaskan soal Indra Kenz tidak janjian ke rumah sakit dengan dua afiliator lain.

Dia berharap kasus Binomo yang menjerat kliennya ini segera tuntas. Dia Wardaniman menuturkan pihaknya bakal mengikuti seluruh proses.

“Kami harap kasus ini cepat selesai dan kami mengikuti semua proses hukum,” ujarnya.

Doni Salmanan dan Nodiewakgenk Akan Diperiksa
Afiliator lain yang akan turut diperiksa adalah Doni Salmanan dan Nodiewakgenk. Polisi kini sedang mendalami peran para afiliator yang terlibat dalam kasus Binomo.

“Nanti dipanggil juga (Doni Salmanan dan Nodiewakgenk),” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dimintai konfirmasi.

Whisnu tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai kapan pemanggilan itu dilakukan. Namun yang jelas polisi terus mendalami siapa saja pengurus platform Binomo.

“Saya cek ke penyidik ya, jadwal pemanggilannya. Penyelidik sedang mendalami informasi-informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan para saksi serta dokumennya, untuk mengetahui siapa-siapa saja pengurus ataupun pemilik dari platform Binomo,” ucapnya.

( Sumber : Indra Kenz Pulang ke RI, Janji Siap Penuhi Panggilan Polisi )