Jakarta (VLF) – KPK kembali memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Kota Bekasi Reny Hendrawati sebagai saksi kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Pemanggilan ini merupakan yang ketiga kalinya.

“Saksi TPK terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi untuk tersangka RE (Rahmat Effendi),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (22/2/2022).

Reny sebelumnya pernah dipanggil KPK pada Selasa (22/2) dan Kamis (16/2). Pada pemeriksaan pertama, Reny mengembalikan sejumlah uang terkait perkara. Yang kedua, Reny dikonfirmasi soal perintah Rahmat Effendi dalam pengadaan lahan.

Diketahui, Rahmat Effendi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa, dari hasil operasi tangkap tangan (OTT). Dari OTT, kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

“Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2 miliar dalam buku tabungan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber : Hattrick! Sekda Kota Bekasi Dipanggil KPK Lagi di Kasus Rahmat Effendi )

Jakarta (VLF) – Istri tersangka afiliator Quotex Doni Salmanan, Dinan Fajrina, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Bareskrim Polri hari ini. Polisi bakal melayangkan pemanggilan kedua.

“Nanti dipanggil lagi,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol kepada wartawan, Senin (14/3/2022).

Reinhard mengatakan polisi belum menentukan kapan panggilan kedua terhadap Dinan Fajrina. Dia mengaku belum menerima surat penjelasan terkait penyebab absennya Dinan.

“Belum ditentukan lagi (kapan jadwal pemanggilannya),” ujarnya.

“Masih lisan. Ya nggak tahu, bilangnya nggak bisa datang saja,” sambung Reinhard.

Pengacara Doni Salmanan, Ikbar Firdaus, mengklaim telah memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan ke penyidik. Istri dan manajer Doni Salmanan tidak memenuhi panggilan polisi dengan alasan sakit.

“Kita kan kemarin baru beres penyitaan tiga hari, mungkin apa kurang sehat juga, jadi ditunda besok kayaknya,” kata Ikbar Firdaus.

“Sudah ada salah satu rekan saya ke sana udah, sudah tadi malam pada saat tanda tangan BA penyitaan (menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan),” tambahnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) platform Quotex. Sejumlah aset milik Doni Salmanan kini disita Bareksrim Polri.

Pada saat penetapan tersangka Doni Salmanan, polisi menyita ponsel hingga akun YouTube-nya. Selain itu, polisi juga menyita bundel mutasi rekening, bukti transaksi deposit, hingga flashdisk berisi file video yang diunduh dari YouTube King Salmanan.

Porsche-Belasan Moge Disita

Dittipidsiber Bareskrim Polri kemudian menyita sejumlah aset milik Doni Salmanan. Mobil Porsche berwarna biru muda hingga belasan motor mewah Doni Salmanan disita polisi.

Dalam foto yang diterima detikcom, Minggu (13/3), polisi menyita kendaraan mewah Doni Salmanan. Aset-aset itu disita dari rumah Doni yang ada di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

“Iya (disita di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat),” ujar Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol sambil melampirkan foto mobil Porsche Doni disita.

“Barang bukti yang disita ada HP jenis iPhone 13, akun YouTube King Salmanan, dua akun e-mail yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (8/3).

Dittipidsiber Bareskrim Polri juga menyita dua rumah Doni Salmanan. Dua rumah itu yakni di Bandung Barat dan Soreang.

( Sumber : Istri Doni Salmanan Absen, Polisi Bakal Panggil Ulang )

Jakarta (VLF) – Jaksa dalam surat tuntutannya meyakini Munarman melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Namun tuntutan ke Munarman sesuai dengan dakwaan kedua jaksa.

Seperti diketahui dalam dakwaan Munarman, Munarman didakwa pasal pertama yakni menggerakkan seseorang untuk melakukan teror. Tetapi, dalam tuntutan ini jaksa meyakini Munarman terbukti melakukan permufakatan jahat.

“Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di sidang di atas maka telah terbukti bahwa terdakwa bersama Ustaz Basri yang telah meninggal dunia, dan Ustaz Fauzan Al Anshori telah meninggal dunia, saksi Bustar alias Ustaz Syam, saksi Agus Salim, saksi Abdulrohman Lekong, dan saksi Muhsin Jafar, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme menegakkan khilafah daulah Islamiah dengan menerapkan paham dan ajaran khilafah daulah Islamiah atau ISIS yang dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung daulah Islamiah atau ISIS,” ujar jaksa dalam surat tuntutannya yang dibaca di PN Jaktim, Senin (14/3/2022).

Jaksa mengatakan Munarman dinyatakan terbukti melakukan permufakatan jahat karena ia menyelenggarakan kajian yang isinya memberi motivasi peserta seminar untuk mengikuti ISIS. Selain itu, Munarman kerap hadir di acara yang isinya berbaiat kepada pimpinan ISIS Abu Bakr Al Baghdadi.

“Berupa mengikuti dan melaksanakan kegiatan baiat atau sumpah janji kepada Abu Bakr Al Baghdadi, amir pimpinan ISIS, menyelenggarakan kajian untuk mempertebal dan menumbuhkan keislaman sesuai ajaran dualah Islamiah atau ISIS, melakukan pemberian motivasi atau dorongan dan mengajak untuk dukung, taat pada khilafah daulah Islamiah atau ISIS di Indonesia dengan tujuan untuk menjadikan Indonesia negara khilafah islamiyah, yang mengerjakan syariat islam yang ditempuh dengan merebutnya secara paksa dengan melakukan jihad ajaran Islamiah atau ISIS,” papar jaksa.

Menurut jaksa, kajian Munarman yang dilakukan bersama rekannya tersebut membuat orang bergerak melakukan suatu. Di antaranya hijrah ke negeri Syam hingga membuat JAD Medan.

Adapun, kata jaksa, kajian yang dilakukan oleh Basri dan Fauzan Al Anshori telah membuat orang bergerak melakukan bom bunuh diri di beberapa gereja dan ada juga yang hijrah ke negeri Syam.

Sedangkan materi yang disampaikan Munarman di Makassar itu membuat beberapa pemuda tergerak membentuk Jemaah Ansharut Daulah (JAD) Medan.

“Bahwa terdakwa bersama-sama pada 5 April 2015 juga telah memberi materi seminar mengukur bahaya ISIS di Indonesia yang pada pokoknya mendukung ISIS yang ada di Suriah, dan menyatakan belum ada aturan khusus yang melarang daulah Islamiah dan selanjutnya ditindaklanjuti saksi RS, saksi AZ dan saksi JH serta R dengan membentuk Jamaah Anshorut Daulah di Medan dengan merekrut beberapa anggota lainnya,” tutur jaksa.

“Selanjutnya, melaksanakan idap imani kajian-kajian persiapan alat untuk jihad atau amaliah dengan menyiapkan senjata api pistol jenis FN dan peluru sebanyak 24 butir, dan peluru M16 sebanyak 3 buah. Dengan demikian, unsur permufakatan jahat atau perbantuan melakukan tindak pidana terorisme telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan,” tegas jaksa.

Karena itu, Munarman dinyatakan jaksa melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 15 itu tentang permufakatan jahat. Berikut ini bunyinya:

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 hurufb dan hurufc, dan Pasal 13A.

Adapun ancaman pidananya tertera pada Pasal 6 yakni paling rendah 5 tahun dan paling tinggi penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

( Sumber : Jaksa Tak Tuntut Munarman dengan Dakwaan Menggerakkan Terorisme, Kenapa? )

Jakarta (VLF) – Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Andi Putra, menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Andi didakwa menerima suap Rp 1,5 miliar atas pengurusan izin kebun sawit.

Dakwaan itu dibacakan Jaksa KPK di PN Pekanbaru, Senin (14/3/2022). Andi Putra didakwa telah menerima Rp 500 juta dari total Rp 1,5 miliar yang dijanjikan.

Uang Rp 1,5 miliar itu sendiri sudah disepakati antara Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso.

“Telah menerima Rp 500 juta dari total yang Rp 1,5 miliar dari yang disepakati dengan Sudarso selaku GM PT Adimulia Agrolestari tersebut terkait dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kuantan Singingi,” kata JPU KPK, Wahyu Dwi dalam dakwaan.

Andi diduga sebagai pihak yang berkuasa dan berwenang mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan penempatan lokasi kebun kemitraan paling sedikit 20 persen. Lokasinya yang berada di Kampar membuat PT Adimulya tidak perlu lagi membangun kebun kemitraan.

“Menurut pikiran Sudarso, pemberian uang tersebut berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Bupati Kuantan Singingi,” kata Jaksa.

Atas perbuatannya, Andi Putra didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelumnya, Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait perizinan perkebunan dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso sebesar Rp 700 juta. Suap itu diduga diberikan untuk memperpanjang hak guna usaha (HGU) perusahaan milik Sudarso.

“Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) uang sebesar Rp 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta,” ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, Selasa (19/10).

Akibat perbuatannya tersebut, Sudarso disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Andi Putra selaku tersangka penerima dijerat Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : Bupati Kuansing Nonaktif Didakwa Terima Suap Rp 1,5 Miliar )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak enam permohonan uji materi Pasal 222 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

Para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, sehingga permohonan tidak dapat diterima. Namun, empat hakim konstitusi mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Mereka adalah Manahan MP Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Saldi Isra.

Hakim konstitusi Manahan MP Sitompul dan Enny Nurbaningsih berpendapat, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan presidential threshold. Namun, pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan harus dinyatakan ditolak.

“Kami berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Namun, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak,” kata Manahan saat pembacaan putusan di Gedung MK yang disiarkan secara daring, Kamis (24/2/2022).

Menurut Manahan, sesuai putusan Mahkamah sebelumnya, ketentuan presidential threshold bertujuan untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan legitimasi yang kuat dari rakyat. Selain itu, ketentuan tersebut juga dalam rangka mewujudkan sistem presidensial yang efektif berbasis dukungan dari DPR.

Mahkamah juga telah menyatakan presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, sehingga merupakan ranah pembentuk undang-undang untuk menentukan dan/atau akan mengubah besaran persyaratan tersebut.

“Karena itu, mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional,” ucapnya.

Adapun hakim konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra berpendapat pemohon memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan beralasan menurut hukum. Suhartoyo dan Saldi Isra menyatakan, permohonan pemohon mestinya dikabulkan MK.

“Pasal 222 UU 7/2017 adalah inskonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam permohonan adalah beralasan hukum menurut hukum. Dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo,” demikian pendapat Suhartoyo dan Saldi Isra, dibacakan Ketua MK Anwar Usman.

Dalam pembacaan putusan ini, salah satu perkara yang diputus adalah gugatan yang diajukan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo. Adapula perkara yang diajukan politikus Partai Gerindra Ferry Joko Yuliantono serta anggota DPD RI Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra, dan Fahira Idris.

( Sumber : 4 Hakim MK Nyatakan “Dissenting Opinion” Terkait Putusan Gugatan “Presidential Threshold” )

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri menetapkan Indra Kenz sebagai tersangka. Kabar itu diketahui dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Bareskrim Polri.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) terhadap Dugaan Tindak Pidana Judi Online dan atau Penyebaran Berita Bohong (Hoax) melalui Media Elektronik dan atau Penipuan/Perbuatan Curang dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang atas nama Tersangka IK,” tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) diterbitkan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri) tanggal 21 Februari 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada Selasa 22 Februari 2022,” imbuhnya.

Di sisi lain Indra Kenz hari ini diperiksa Bareskrim Polri. Dia dipanggil terkait kasus investasi bodong aplikasi Binomo.

Pengacara Indra Kenz, Wardaniman Larosa, juga mengatakan kliennya bakal diperiksa hari ini. Dia menjamin kliennya datang ke Bareskrim.

“Iya hari ini. Yang penting hari ini,” kata Larosa.

Sementara korban Binomo mengaku bakal mengawal pemeriksaan. Mereka bakal datang ke Bareskrim.

“Rencana korban akan ke Bareskrim memastikan dan mengawal proses pemeriksaan terlapor IK,” kata kuasa hukum korban Binomo, Finsensius Mendrofa.

“Korban selama ini belum pernah ketemu secara langsung dengan terlapor jadi mereka mau melihat IK dalam jarak dekat di Bareskrim,” sambungnya.

Sebelumnya, Indra Kenz dikabarkan sudah tiba di Tanah Air setelah menjalani pengobatan di Turki. Indra Kenz janji bakal penuhi panggilan polisi setelah kasus dinaikkan ke tahap penyidikan.

Kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Polri. Indra Kenz diduga telah melanggar pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penyebaran berita bohong. Pasal tersebut sesuai dengan pelaporan 8 orang yang mengaku sebagai korban aplikasi Binomo.

Indra Kenz sebelumnya dijadwal diperiksa Bareskrim Jumat (18/2) kemarin. Namun dia tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Pengacara Indra Kenz, Wardaniman Larosa, saat itu menyebut kliennya harus menjalani karantina setelah pulang dari Turki.

( Sumber : Kejagung Terima SPDP Penetapan Indra Kenz Jadi Tersangka )

Jakarta (VLF) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan adanya dugaan penyelundupan iPhone di Bandara Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Laporan itu berkisar kurun waktu 2020 sampai 2021.

“Mengadukan kepada Kejati Banten dugaan penyelundupan iPhone di Bandara Soetta ke Pidus Kejati Banten,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Serang, Kamis (24/2/2022).

Penyelundupan ini diduga untuk mengurangi pajak bea masuk atau PPN terhadap barang impor. Sehingga jika benar maka ada potensi menimbulkan kerugian negara.

Barang itu disebut jenis iPhone 11, 12, dan 13. Diduga ada perbedaan laporan barang impor agar pembayaran PPN lebih kecil dari seharusnya. Laporan barang menggunakan salah satu handphone merek China.

“Barang iPhone dilaporkan barang produk China merek Hw yang tentunya jauh lebih murah sehingga pembayaran bea masuk murah,” ujarnya.

Boyamin menambahkan, untuk tahu barang itu bisa dilihat dari perbedaan data IMEI dokumen barang yang dikirim dan dokumen yang dilaporkan untuk pembayaran bea masuk. Harga handphone jenis iPhone itu di atas Rp 10 hingga Rp 20 juta.

Sedangkan merek China, kata Boyamin, hanya Rp 1 hingga Rp 2 juta. Aduan juga dilengkapi 30 data barang iPhone termasuk IMEI handphone tersebut.

“Berdasarkan penelusuran, barang-barang selundupan tersebut sudah beredar dan telah dipergunakan masyarakat konsumen HP iPhone. Gerai penjualan barang selundupan ini salah satunya di Jakarta Timur,” ujarnya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Banten Iwan Ginting membenarkan soal laporan mengenai dugaan penyelundupan iPhone tersebut. Laporan tersebut masih diselidiki oleh bidang intelijen Kejati.

“Betul, masil lidik di (bidang) intel,” ujar Ginting dikonfirmasi.

( Sumber : MAKI Laporkan Dugaan Penyelundupan iPhone di Bandara Soetta ke Kejati Banten )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan hanya pengadilan negeri (PN) yang bisa melakukan penegakan UU Fidusia berupa penarikan kendaraan yang kreditnya macet. Hal itu apabila terjadi wanprestasi pembayaran.

Hal itu diputuskan MK dalam menafsirkan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia yang berbunyi:

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

“Pihak yang berwenang sepanjang dimaknai Pengadilan Negeri,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang terbuka yang disiarkan channel YouTube MK, Kamis (23/2/2022).

MK menegaskan, dengan demikian, leasing tidak bisa melalukan eksekusi sendiri dengan bantuan kepolisian.

“Pihak kreditur tidak bisa melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian menangani apabila cedera janji (wanprestasi),” tegas hakim MK Aswanto.

Kasus bermula saat pasangan suami-istri dari Jakarta Utara (Jakut), Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim, dipolisikan oleh leasing karena keberatan terhadap tagihan leasing atas kredit mobil Toyota Voxy hingga ditahan. Padahal, sesuai dengan putusan MK, kasus ini seharusnya diselesaikan lewat jalur perdata.

“Ini ada nasabah yang menggugat UU Fidusia dan KUHP di Mahkamah Konstitusi karena leasing mau menarik secara sepihak objek jaminan fidusia berupa mobil Voxy, sedangkan belum ada kesepakatan cedera janji antara debitur dan kreditur. Padahal pada putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan selama belum ada kesepakatan tentang adanya cedera janji antara debitur dan kreditur, maka tidak boleh dilakukan penarikan secara sepihak,” kata kuasa hukum Johanes-Syilfani, Eliadi Hulu.

Dalam berkas permohonan yang dikirimkan ke MK, pasutri itu mengisahkan kredit Voxy disetujui leasing pada 2019. Memasuki 2020, perekonomian pasutri itu terdampak pandemi COVID-19 sehingga kesulitan membayar cicilan.

Pasutri itu kemudian mengajukan relaksasi dan disetujui leasing pada 18 September 2020. Permohonan ini dikabulkan dengan kredit dibantarkan dan akan kembali dicicil pada Mei 2021. Namun karena kondisi ekonomi masih terdampak pandemi COVID, Johannes-Syilfani kembali mengajukan penangguhan kredit. Sebab, berdasarkan PJOK Khusus yang mengatur relaksasi restrukturisasi, kredit diperpanjang hingga Maret 2023.

Namun permohonan itu ditolak leasing. Malah, Johannes-Syilfani dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan Pasal 36 UU Fidusia pada Juni 2021. Pasal itu berbunyi:

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

“Pada 1 November 2021, Johannes Halim ditangkap dan ditahan oleh Polda Metro Jaya karena dugaan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP dan Pasal 36 UU Fidusia,” demikian cerita keduanya di berkas permohonan.

Atas apa yang dialaminya, Johannes dan Syilfani meminta keadilan ke MK. Mereka mengajukan judicial review Pasal 30 UU Fidusia yang berbunyi:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Johannes dan Syilfani meminta pasal 30 di atas diubah menjadi:

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia.

Johannes dan Syilfani juga meminta penjelasan pasal 30 di atas diubah, dari:

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Menjadi:

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia.

Demikian juga Pasal 372 KUHP, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.

Diubah menjadi:

Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek fidusia.

“Dengan eksisnya Pasal 30 dan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia apa adanya (original intent) tersebut, mengakibatkan terlanggar hak-hak konstitusional para pemohon, yaitu dalam mempertahankan objek jaminan fidusia secara contituendem menjadi hak milik pemberi fidusia atau debitur sebagaimana Pasal 28H ayat 4 UUD 1945 dan sesuai dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019,” papar Eliadi Hulu.

Amar Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dimaksud berbunyi:

1. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia Sepanjang frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan frasa ‘sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap’.

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa ‘cedera janji’ bertentangan dengan UUD1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji’.

Dengan putusan itu, maka leasing:

1. Bila debitur sukarela menyerahkan barangnya, maka leasing bisa langsung menyitanya.

2. Bila debitur melawan/tidak sukarela menyerahkan barangnya, maka leasing tidak bisa langsung menyita paksa. Langkah yang diambil leasing harus menggugat ke Pengadilan Negeri.

“Dalam Pasal 19 ayat 2 UU Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan seseorang tidak boleh dipidana atas dasar utang piutang,” pungkas Eliadi.

( Sumber : Tok! MK Putuskan Polisi Tak Bisa Bantu Leasing Tarik Kredit Macet Kendaraan )

Jakarta (VLF) – Herdiansyah Hamzah membeberkan dampak negatif UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba di Mahkamah Konstitusi (MK). Herdiansyah menyebutkan, setelah UU itu berlaku, bumi Kalimantan Timur (Kaltim) dikeruk habis-habisan tanpa mengindahkan amdal.

“Advokasi kebijakan yang kami lakukan dulu dengan kawan kerja kami di Jatam di tahun 2013 yakni mendorong moratorium perizinan pertambangan di Kalimantan Timur bersama dengan kehutanan dan perkebunan. Nah, waktu itu dari hasil keterlibatan kami di dalam advokasi ini, saya masih ingat betul gubernur waktu itu masih Awang Faroek Ishak, itu mengeluarkan Surat Edaran Nomor 180 yang berkaitan dengan moratorium pertambangan,” kata Herdiansyah sebagaimana dikutip dari risalah sidang MK yang dilansir website-nya, Rabu (23/2/2022).

“Yang Mulia. Itu adalah salah satu hasil kerja-kerja advokasi regulasi kami karena menganggap dampak pertambangan di Kaltim, itu begitu sangat besar, Yang Mulia. Alih fungsi lahan pertanian, pencemaran lingkungan, hilangnya hak masyarakat adat yang berkaitan dengan lahan mereka,” sambung Herdiansyah, yang juga sehari-hari adalah dosen.

Namun, menurutnya, setelah revisi UU Minerba disahkan, moratorium pertambangan menjadi tidak berlaku. Pengerukan bumi Kaltim dilakukan kembali tanpa melihat berbagai dampak lingkungan.

“Sebagai contoh, ada dua kasus yang cukup menyita perhatian publik di Kalimantan Timur. Satu, mengenai pertambangan ilegal atau illegal mining, Yang Mulia. Ada 151 titik berdasarkan data kawan-kawan di Jatam dan hampir semua kasus ini tidak serius dilakukan oleh baik pemerintah maupun aparat kepolisian dalam aspek pidana,” beber Herdiansyah.

Saat dilakukan advokasi, Pemprov Kaltim angkat tangan. Sebab, mereka menyatakan kebijakan sudah diambil pemerintah pusat berdasarkan UU Minerba yang baru.

“Nah, rata-rata jawaban pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, itu seragam. Bahwa mereka sudah tidak bisa mengambil kebijakan yang berkaitan dengan aspek administrasi tambang ilegal itu dikarenakan menurut mereka, Yang Mulia, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi advokasi kasus kami terhadap tambang ilegal itu sangat sulit kami lakukan, termasuk kawan-kawan di Jatam yang berkaitan dengan bagaimana penjelasan tambang ilegal, khususnya aspek administrasi yang dulunya masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 itu,” kata Herdiansyah menerangkan.

Judicial review UU Minerba itu diajukan oleh dua organisasi kemasyarakatan sipil, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim), serta dua warga terdampak, Nur Aini (petani dari Desa Sumberagung, Banyuwangi, Jawa Timur) dan Yaman (nelayan asal Desa Matras, Sungailiat, Bangka Belitung).

Adapun substansi pasal-pasal yang dipersoalkan antara lain berkaitan dengan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan minerba, jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang, perpanjangan izin otomatis atas kontrak karya dan PKP2B tanpa evaluasi dan lelang, serta pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilirnya di pembangkitan.

Sidang ditunda hingga 9 Maret 2022 untuk mendengarkan 3 saksi dari pemohon.

“Baik, kalau begitu sidang ini kita tunda hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan tiga saksi dari Pemohon, ya? Sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup,” kata Ketua MK Anwar Usman.

( Sumber : Sidang MK, Saksi Beberkan Dampak Negatif UU Minerba di Bumi Kaltim )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil Ketua DPC PKB Kota Banjar, Gun Gun Gunawan; dan Ketua DPD Partai PAN Kota Banjar, Hunes Hermawan, sebagai saksi. Mereka akan diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (HS).

“Hari ini (23/2) pemeriksaan saksi TPK suap terkait proyek pada dinas PUPR kota Banjar, untuk tersangka HS,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (23/2/2022).

Selain itu, KPK memanggil anggota DPRD Kora Banjar Fraksi PPP, Mujamil; mantan anggota DPRD Kota Banjar Fraksi PAN, Husin Munawar; dan anggota DPRD Kota Banjar Fraksi PPP, Rosidin. Ali mengatakan pemeriksaan akan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP, Jawa Barat.

Sebelumnya, Herman Sutrisno ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar, bersama pihak swasta, Rahmat Wardi (RW). Keduanya langsung dilakukan penahanan.

“Dua tersangka atas nama HS, Wali Kota Banjar periode 2003-2008, 2008-2013, bersama-sama dengan RW, swasta, Direktur CV Prima,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/12/2021).

Firli mengatakan KPK telah memeriksa 127 saksi dan telah melakukan penyelesaian perkara. Dia juga menyebut tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari ke depan, yakni 23 Desember-11 Januari 2022.

Rahmat Wardi sementara ditahan di Rutan KPK Kavling C1 dan Herman Sutrisno di Rutan KPK Merah Putih.

Akibat perbuatannya, tersangka Herman Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Rahmat Wardi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : KPK Panggil Ketua DPD PAN Kota Banjar di Kasus Eks Walkot Banjar )