Jakarta (VLF) – Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) memerintahkan Rusia untuk menangguhkan invasinya ke Ukraina. ICJ menyatakan ‘sangat prihatin’ dengan penggunaan kekuatan militer oleh Rusia di wilayah Ukraina, yang merupakan negara tetangganya.

Seperti dilansir AFP, Kamis (17/3/2022), putusan ini dijatuhkan ICJ saat pasukan militer Ukraina masih melanjutkan invasinya terhadap kota-kota besar Ukraina, termasuk ibu kota Kiev. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebelumnya melaporkan bahwa lebih dari 3 juta orang mengungsi dari perang di Ukraina.

Otoritas Ukraina menyeret Rusia ke dalam ICJ yang berkantor di Den Haag, Belanda, setelah invasi militer dilancarkan pada 24 Februari lalu.

Dalam permohonannya, Ukraina meminta badan hukum PBB itu untuk melakukan intervensi. Kepada ICJ, Ukraina menyebut Rusia telah secara keliru menuduh genosida terjadi di wilayah separatis Donetsk dan Luhansk yang ada di Ukraina bagian timur untuk membenarkan serangan militernya.

Ukraina meminta adanya langkah-langkah segera untuk menghentikan pertempuran di wilayahnya. Badan hak asasi manusia (HAM) PBB melaporkan bahwa pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina telah merenggut sedikitnya 1.834 korban sipil.

“Federasi Rusia harus segera menangguhkan operasi militer yang dimulai pada 24 Februari di wilayah Ukraina,” ucap hakim ketua Joan Donoghue dalam persidangan di markas ICJ di gedung Peace Palace, Den Haag, pada Rabu (16/3) waktu setempat.

Donoghue meminta Rusia menangguhkan invasi ke Ukraina sembari menunggu putusan akhir terkait kasus ini.

“Pengadilan sangat prihatin soal penggunaan kekuatan oleh Federas Rusia yang menimbulkan masalah sangat serius dalam hukum internasional,” imbuhnya.

Otoritas Ukraina memuji putusan hakim ICJ tersebut sebagai ‘kemenangan penuh’ dan menegaskan akan melanjutkan kasus ini ‘hingga rakyat Ukraina bisa kembali ke kehidupan normal’

“Ini merupakan kemenangan penuh bagi keadilan dan kemenangan penuh bagi Ukraina,” sebut perwakilan Ukraina dalam sidang ini, Anton Korynevych, kepada wartawan setempat.

“Kami akan tetap ada di sini hingga orang-orang bisa kembali kepada kehidupan normal mereka,” imbuh perwakilan Ukraina lainnya, Oksana Zolotaryova.

Tidak ada perwakilan Rusia yang hadir dalam persidangan ICJ.

Rusia juga mangkir dari sidang pada 7 dan 8 Maret lalu, namun berargumen dalam pernyataan tertulis bahwa ICJ ‘tidak memiliki yurisdiksi’ karena permohonan yang diajukan Ukraina berada di luar ruang lingkup Konvensi Genosida tahun 1948 yang menjadi dasar kasus ini.

Rusia membenarkan penggunaan kekuatan militer di Ukraina, dengan menyebut pihaknya ‘bertindak untuk membela diri’.

Dalam tanggapannya, ICJ menegaskan pihaknya memiliki yurisdiksi dalam kasus ini dan menyatakan ICJ ‘tidak memiliki bukti yang mendukung tuduhan Federasi Rusia bahwa genosida telah dilakukan di wilayah Ukraina’.

ICJ menambahkan bahwa meskipun negara-negara memiliki hak untuk membela diri dari genosida, namun itu perlu ‘terjadi dalam semangat dan tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa’. ICJ juga meragukan bahwa Konvensi Genosida mengizinkan ‘penggunaan kekuatan secara sepihak di wilayah negara lainnya untuk tujuan mencegah atau menghukum dugaan genosida’.

Kasus ICJ ini berbeda dengan penyelidikan kejahatan kemanusiaan di Ukraina yang diluncurkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang juga bermarkas di Den Haag.

( Sumber : Mahkamah Internasional Perintahkan Rusia Hentikan Invasi ke Ukraina )

Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri tengah memburu sosok lain di kasus aplikasi Binomo selain tersangka Indra Kenz. Polisi memburu afiliasi dari Indra Kenz.

“Ada lagi kita kejar. Memburu afiliasinya,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan saat dihubungi, Kamis (17/3/2022).

Whisnu mengatakan sosok itu diduga membantu Indra Kenz di kasus Binomo. Saat ini, polisi tengah berada di luar Jakarta untuk memburu afiliasi yang dimaksud.

“Yang membantu dia. Tim sudah di luar kota,” ucapnya.

Whisnu tidak berbicara banyak mengenai sosok yang membantu Indra Kenz ini. Dia hanya menyebut perkembangan terbaru mengenai Indra Kenz bakal disampaikan pekan depan.

Diketahui, Bareskrim Polri telah mengantongi daftar nama penerima aliran dana tersangka kasus aplikasi model binary option, Binomo, Indra Kenz. Mereka yang terdata akan segera ‘diabsen’ satu-satu untuk diperiksa.

“Aliran dananya ke mana saja itu sudah didata dan mungkin akan segera dilakukan panggilan,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli, saat dihubungi, Sabtu (12/3).

Gatot menuturkan tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melakukan pendataan siapa saja yang menerima aliran dana tersebut. Namun Gatot tidak menyebut siapa saja yang menerima aliran dana dari Indra Kenz.

“Penyidik melakukan pendataan terhadap aliran dana. Yang jelas sudah memiliki (daftar nama penerima),” tuturnya.

Gatot mengatakan polisi mengimbau siapa pun yang menerima aliran dana, baik berupa uang maupun barang, melapor ke Bareskrim Polri. Dia mengingatkan akan ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika para penerima aliran dana tidak melapor.

“Makanya ada imbauan kepada yang merasa menerima aliran dana sebaiknya melapor sebelum mendapat konsekuensi hukum,” ujarnya.

( Sumber : Bareskrim Buru Sosok yang Bantu Indra Kenz di Kasus Binomo )

Jakarta (VLF) – Polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus pengaturan skor Liga 3. Polisi telah menahan empat tersangka dan 1 masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Dilansir detikJatim, Rabu (16/3/2022), keempat tersangka yang telah ditahan adalah BS (55), DYP (33), FA (47), dan IAH. Sedangkan satu tersangka yang berstatus DPO adalah HP.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto mengatakan kasus pengaturan skor ini terjadi pada pertandingan Gresik Putra FC vs NZR Sumbersari dan Gresik Putra vs Persema. Laga ini berlangsung pada 14 dan 15 November 2021.

“Ditreskrimum Polda Jatim berhasil mengungkap kejadian mafia bola, tindak pidana suap pada pertandingan Liga 3 Jatim di Malang antara Gresik Putra FC melawan NZR Sumbersari dan Gresik Putra melawan Persema Malang, pada 14 dan 15 November 2021 di Kota Malang,” kata Dirmanto, Rabu (16/3).

Sementara itu, Dirkrimum Polda Jatim Kombes Totok Suharyanto mengungkapkan modus dalam kasus pengaturan skor ini. Modus itu, kata Totok, yakni dengan mengiming-imingi sejumlah uang dan meminta sejumlah pemain mengalah pada pertandingan yang diminta.

“Modusnya adalah pengaturan skor agar Gresik Putra mengalah pada dua pertandingan tadi, yaitu NZR Sumbersari dan Persema Malang. Dengan menghubungi Saudara ZAH dan menghubungi beberapa pemain, salah satunya adalah pemain berinisial HPS. Dengan menjanjikan uang Rp 30 juta kepada pemain,” kata Totok.

( Sumber : 5 Orang Jadi Tersangka Pengaturan Skor Liga 3, 4 Ditahan )

Jakarta (VLF) – Etes Hidayatullah, ayah Handi, sempat berupaya mencari putra kesayangannya, Handi, yang sempat menghilang setelah ditabrak di Nagreg. Pencarian selama 10 hari itu justru berbuah pilu.

Peristiwa terjadi Rabu (8/12) sore sekira pukul 15.20 WIB. Dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Nasional III, Nagreg, itu, diketahui Handi sedang berboncengan dengan kekasihnya, Salsa, menggunakan sepeda motor.

Mereka terkapar tak berdaya setelah dihantam mobil warna hitam doff yang meluncur dari arah Bandung, menuju Limbangan, Garut.

Kabar Handi-Salsa Kecelakaan
Etes Hidayatullah mengatakan mendapat kabar Handi dan pacarnya Salsa tertabrak mobil di perbatasan Garut pada Rabu (8/12). Handi dan Salsa berboncengan naik sepeda motor.

“Kejadiannya saya nggak tahu pasti. Tapi setelah tahu kecelakaan, saya langsung pulang dari pekerjaan,” ujar Etes kepada wartawan, Selasa (14/12/2021).

Etes mengaku saat itu langsung mendatangi lokasi kejadian. Namun Handi dan Salsa sudah tidak ada di tempat.

Menurut keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi, kedua korban dievakuasi oleh sebuah mobil berwarna hitam yang diduga menabrak keduanya.

“Betul memang ada kejadiannya. Tapi setelah waktu itu kita olah TKP, ternyata lokasinya berada di wilayah Ciaro, Nagreg (Bandung),” kata Priyo, Selasa (14/12).

Mencari Handi-Salsa ke RS di Garut hingga Tasikmalaya
Hatinya tak tenang, Etes terus mencari anaknya. Dia dan keluarganya ikut membantu mencari Handi dan Salsa. Mereka telah mencari keberadaan Handi dan Salsa ke berbagai rumah sakit di Garut, Tasikmalaya, Bandung, bahkan hingga Ciamis, namun keduanya tak ditemukan.

Etes mengatakan pihaknya kemudian mendatangi berbagai fasilitas kesehatan di sepanjang jalur Bandung hingga ke Tasikmalaya dan Ciamis. Namun tidak ada tanda-tanda Handi dan Salsa pernah datang.

“Bahkan ke RS Hasan Sadikin juga kita cari. Tapi tidak ada,” ungkapnya.

Selama 10 hari mencari dan tak juga mendapatkan hasil, Etes akhirnya memutuskan menghentikan proses pencarian pada Kamis (16/12) malam. Dia mengaku saat itu sudah pasrah dan mengikhlaskan anaknya.

“Sampai saya pikir udah-lah, saya ikhlas. Pencarian berhenti saja,” kata Etes kepada wartawan di kediamannya, Minggu (19/12).

Namun petunjuk datang. Saat itu, sekitar pukul 7 malam, salah satu anak Etes menerima pesan singkat dari pihak kepolisian yang menyebar ciri-ciri sesosok mayat tanpa identitas yang ditemukan di kawasan Sungai Serayu, Rawalo, Banyumas.

Berbekal ciri-ciri mayat dan keterangan dari keluarga dan teman-teman Handi, Etes meyakini mayat itu adalah anaknya. Mereka kemudian bergegas menuju Banyumas didampingi polisi keesokan harinya.

“Karena dari bajunya, celananya, gespernya, terus kepalanya yang katanya rambutnya mohawk, itu semua teman-temannya yakin bahwa itu Handi. Ada yang tahu celananya, bahkan kalung emas imitasinya. Itu nggak salah lagi. Itu Handi,” ujar Etes.

Pihak keluarga sudah ikhlas dan pasrah dengan nasib tragis yang dialami Handi. Namun kini mereka menuntut keadilan. Etes meminta dengan sangat kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku.

“Pokoknya saya minta dapatkan pelakunya. Seteganya itu, udah ditabrak, dibuang. Sakit hati saya sebagai orang tua. Seperti anjing saja,” tutup Etes.

Bersaksi Lagi di Persidangan
Kemarin Etes bersaksi di persidangan Kolonel Inf Priyanto dkk. Dia mempertanyakan rasa kemanusiaan para pelaku.

“Nggak ada rasa kemanusiaan. Hatinya ke mana?” kata Etes dari kursi saksi dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada Selasa, 15 Maret 2022.

Di kursi yang sama, Jajang bin Ojo–orang tua Salsabila–bahkan trauma. Salsabila juga dibuang Kolonel Priyanto dkk usai kecelakaan.

“Sama. Masih (sakit hati). Trauma. Mungkin ada hukum yang berjalan,” ujar Jajang.

Etes sempat mengenang Handi semasa hidup saat memberikan kesaksian.

“Kita dari kecil timang-timang, sudah besar kok dibuang? Kalau kecelakaan lalu lintas, itu biasa. Saya menerima dengan cara kekeluargaan, gimana baiknya. Bukan satu-dua kejadian di situ. Semua dibawa ke rumah sakit,” ujar Etes.

Dalam surat dakwaan memang disebutkan Handi kala itu masih hidup tetapi dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kematian Handi disebut terjadi setelah dibuang ke sungai karena tenggelam.

“Saya kecewa. Harusnya dilindungi. Kalau di situ banyak warga, coba keluarga ditunggu, disuruh ikut. Jangan sampai dibuang. Toh saya juga manusia, sama. Kenapa tega benar sampai dibuang? Masih hidup lagi menurut tim forensik. Itu sakitnya,” ucapnya.

Bukan Tugas Negara
Setelahnya, Etes masih menyesalkan perbuatan anak buah Kolonel Priyanto yang hanya memohon untuk menyelamatkan Handi-Salsa tanpa bisa berbuat banyak. Bagi Etes, perintah Priyanto ke anak buahnya bukanlah tugas negara.

“Mungkin kalau dibawa ke puskesmas ada pertolongan, bisa hidup. Jadi jangan egois. Anak buah ngikutin, tapi ini kan bukan tugas negara. Berjuang demi Indonesia. Ini masalah pribadi,” jelas Etes.

Kasus ini bermula ketika Kolonel Priyanto dan dua anak buahnya menabrak Handi dan Salsa di Nagreg. Bukannya menolong korban, Kolonel Priyanto dkk malah membawa mereka hingga keluar dari Jabar dan membuang tubuh kedua korban ke anak Sungai Serayu. Salsa dibuang ke sungai dalam kondisi meninggal dunia.

Sementara itu, Handi dibuang ke sungai dalam kondisi masih hidup. Jasad kedua korban ditemukan di Sungai Serayu. Dari ketiga tersangka, diketahui Kolonel Priyanto-lah yang menolak membawa Handi-Salsa ke rumah sakit setelah kecelakaan akibat tabrakan dengan mobilnya. Dia juga yang memiliki ide keji membuang tubuh Handi-Salsa ke sungai.

Kolonel Priyanto didakwa dengan pasal berlapis karena membunuh dua remaja sipil. Terdakwa Kolonel Priyanto didakwa dengan Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 328 KUHP, Pasal 333 KUHP, dan Pasal 181 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 340 KUHP mengatur tentang hukuman pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Selanjutnya, Pasal 338 KUHP juga mengatur terkait pidana pembunuhan, yang dimaknai sebagai perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Kemudian, Pasal 328 KUHP mengatur soal pidana penculikan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun dan Pasal 333 KUHP mengatur pidana perampasan kemerdekaan orang lain dengan ancaman hukuman 8-9 tahun penjara. Terakhir, Pasal 181 KUHP terkait pidana menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang, yang ancaman pidananya maksimal 9 bulan.

( Sumber : Pilu Ortu Cari Handi hingga Kesaksian Getir di Sidang Kolonel Priyanto )

Jakarta (VLF) – KPK dan Indra Kenz diketahui sempat membuat lagu berjudul Lihat, Lawan, Laporkan pada tahun lalu. Berdasarkan video yang dilihat detikcom, Selasa (15/3/2022), di channel YouTube KPK RI, Indra Kenz terlihat mengenakan kaus berwarna putih. Dalam lagu ini, Indra Kenz bernyanyi bersama grup Indomusikgram.

Video kolaborasi berdurasi 38 detik itu diunggah KPK pada 5 Agustus 2021. Lagu kolaborasi tersebut mengajak masyarakat melapor bila ada temuan transaksi suap, gratifikasi, hingga tindak pidana korupsi lainnya.

Dalam video itu, terlihat sosok Indra Kenz menjadi salah satu bintang video klip. Ada juga sosok pacar Indra Kenz, Vanessa Khong, dalam video itu.

Sementara itu, channel YouTube Indra Kenz, yakni Indra Kesuma, mengunggah proses pembuatan lagu ini. Video berdurasi 17.54 menit itu diunggah pada 13 Agustus 2021.

Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga KPK saat itu mengajak Indra Kenz berkolaborasi membuat lagu lantaran memiliki banyak pengikut di media sosial. Dia meminta KPK segera menghapus video kolaborasi tersebut lantaran Indra Kenz sedang berkasus di Bareskrim Polri.

“Mungkin kolaborasi tersebut dilakukan terkait status Indra Kenz yang punya pengikut banyak di media sosial, bukan karena hal-hal lain. Namun demikian, karena Indra Kenz sudah menjadi tersangka maka video tersebut dihapus saja,” ucapnya.

Akhirnya, KPK memutuskan untuk menghentikan publikasi atau take down lagu kerja sama dengan Indra Kenz. Lantaran Indra Kenz sedang diproses hukum.

( Sumber : Indra Kenz Tersangka, KPK Turunkan Lagu Kolaborasinya )

Jakarta (VLF) – Polisi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19 tahun 2020 yang bersumber dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) Kabupaten Indramayu.

Menurut Kapolres Indramayu AKBP Lukman Syarif dari keempat orang tersangka itu, dua di antaranya adalah mantan pejabat di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu. Sementara dua lainnya merupakan pihak swasta. Para tersangka ini masing-masing berinisial DD, CY, BDR dan PTR.

Lukman menyebut modus operandi yang dilakukan oleh keempat tersangka dugaan korupsi ini yakni dengan melakukan mark-up harga saat pengadaan masker scuba sebanyak 1,9 juta buah.

“Diduga harga satuan melebih harga kewajaran. Dari harga Rp 2.500 per buah menjadi Rp 4.950 per buah,” kata Lukman Syarif di Indramayu, Selasa (15/3/2022).

Dalam kasus dugaan korupsi ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen kontrak, surat jalan barang, uang tunai senilai Rp 190 juta, dan beberapa barang bukti lainnya.

Lukman mengungkapkan, dari kasus dugaan korupsi ini yang menyeret keempat tersangka ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4.655.000.000 (Empat miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah).

“Pasal yang dilanggar adalah Pasal 2 ayat 1, ayat 2 dan atau Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU RI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP,” kata Lukman.

“Untuk ancaman hukuman, penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar,” kata Lukman menambahkan.

Lukman menuturkan, perkara keempat tersangka ini sudah P-21 atau dinyatakan lengkap sehingga siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

( Sumber : 4 Tersangka Dugaan Korupsi Penanggulangan Corona di Indramayu Ditangkap )

Jakarta (VLF) – KPK telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Reny Hendrawati sebagai saksi yang ketiga kalinya di kasus suap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi. Reny kali ini dimintai konfirmasi soal dokumen administrasi kepegawaian ASN yang ditandatangani Rahmat Effendi.

“Reny Hendrawati, yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengetahuan saksi mengenai dokumen administrasi kepegawaian ASN yang ditandatangani oleh tersangka RE (Rahmat Effendi) sebagai surat keputusan Wali Kota Bekasi,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).

Reny diperiksa pada Senin (14/3) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dia diperiksa untuk tersangka Rahmat Effendi dkk.

Reny sebelumnya diperiksa KPK pada Selasa (22/2) dan Kamis (16/2). Pada pemeriksaan pertama, Reny mengembalikan sejumlah uang terkait perkara. Lalu yang kedua, Reny dimintai konfirmasi soal perintah Rahmat Effendi dalam pengadaan lahan.

Rahmat Effendi telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa dari hasil operasi tangkap tangan (OTT). Dari OTT, kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

“Perlu diketahui, jumlah uang bukti kurang-lebih Rp 5,7 miliar dan sudah kita sita Rp 3 miliar berupa uang tunai dan Rp 2 miliar dalam buku tabungan,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/1).

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

( Sumber :Sekda Kota Bekasi Dicecar KPK soal Administrasi Kepegawaian ASN )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Kejati DKI) mengusut dugaan korupsi terkait kegiatan pembebasan lahan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2018. Kejati DKI memeriksa sembilan saksi terkait kasus itu, salah satunya Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta Suzi Marsitawati.

“Tim Penyidik Mafia Tanah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terus mengintensifkan pemeriksaan kasus pengadaan tanah Cipayung. Sembilan saksi diperiksa pada hari Senin, 14 Maret 2022, dua di antaranya Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Suzi Marsitawati serta mantan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Djafar Muchlisin,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam, Selasa (15/3/2022).

Total sebanyak 34 saksi telah diperiksa, yang berasal dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, kelurahan setempat, Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Jakarta Timur, serta masyarakat yang dibebaskan lahannya. Selain itu, penyidik akan memeriksa seorang notaris terkait kasus ini.

“Saat ini tim penyidik masih menunggu jawaban dan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta guna melakukan pemeriksaan seorang notaris yang dalam menjalankan jabatannya diduga sebagai makelar tanah,” katanya.

Saat ini tim penyidik dan PPATK juga masih masih mendalami aliran dana terkait kasus itu. Sebab, diperkirakan kerugian keuangan negara terkait kasus itu sebesar Rp 17,7 miliar.

“Tim penyidik bersama PPATK juga masih masih melakukan pendalaman terkait dengan ada atau tidaknya feed back yang diterima oleh pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, mengingat dugaan sementara bahwa perbuatan yang dilakukan oleh notaris menimbulkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp 17,7 miliar,” imbuh Ashari.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati DKI Jakarta telah menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta pada Januari 2022. Penggeledahan tersebut dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti dan dilakukan penyitaan.

“Penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan tindakan penggeledahan di Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta,” kata Kasipenkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangan tertulis, Kamis (20/1/2022).

Dalam kasus ini, berdasarkan fakta penyidikan, pada 2018, Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta memiliki anggaran untuk belanja modal tanah sebesar Rp 326.972.478.000 yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Anggaran tersebut untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam, dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Namun, dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang-lebih sebesar Rp 26.719.343.153.

“Kemahalan harga tersebut disebabkan dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106 (SPI 106),” ungkapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap kasus dugaan mafia tanah dalam kasus jual-beli lahan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI di Kecamatan Cipayung pada 2018 telah naik ke tingkat penyidikan. Surat penyidikan itu bernomor Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022.

( Sumber : Jaksa Periksa Kadis Pertamanan DKI soal Kasus Mafia Tanah Cipayung )

Jakarta (VLF) – Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang tersangka teroris berinisial TO di wilayah DKI Jakarta. TO terlibat dalam jaringan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI).

“Update penangkapan atau penegakan hukum tindak pidana terorisme kelompok Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Satgaswil DKI Jakarta. Tersangka atas nama TO jenis kelamin laki-laki,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).

Dia mengatakan TO ditangkap sekitar pukul 04.52 WIB hari ini. TO diamankan Densus 88 di wilayah Sepatan, Tanggerang.

“Tempat (penangkapan di) jalan Perumahan Samawa village Kelurahan Jatimulya Kecamatan Sepatan Tangerang,” tambahnya.

( Sumber : Densus 88 Tangkap 1 Tersangka Teroris Jaringan JI di Tangerang )

Jakarta (VLF) – Artis atau model Soraya Haque meraih gelar doktor dengan disertasi soal hukum pembuktian malapraktik dokter. Salah satunya soal banyaknya kasus malapraktik kedokteran yang jarang berujung kepada vonis akhir pemidanaan.

“Pembuktian kausalitas tindakan dokter masih menyisakan berbagai persoalan. Misalnya, dalam praktik hukum belum adanya standar penentuan hubungan sebab-akibat kematian korban dalam pertimbangan hakim,” kata Soraya Haque.

Hal itu tertuang dalam abstrak disertasinya yang berjudul ‘Pembuktian Kausalitas Tindakan Dokter dalam Kasus Kelalaian Medik melalui Pendekatan Scientific Evidence: Pemanfaatan Visum et Repertum oleh Hakim dalam Pengambilan Putusan’ yang dikutip detikcom, Senin (14/3/2022). Disertasinya berhasil ia pertahankan di depan sidang di Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Jakarta pekan lalu.

“Antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain terdapat cara berbeda dalam menentukan penyebab kematian untuk melihat adanya kausalitas tindakan dokter sebagai terdakwa,” ujar Soraya Haque yang juga istri Ekki Soekarno itu.

Menurut Soraya munculnya perdebatan di antara hakim dalam menentukan unsur-unsur kelalaian tindakan dokter adalah penafsiran dan penerapan antara tindak pidana biasa yang diatur KUHP dan tindak pidana medik. UU pidana hanya menentukan tentang perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Sementara, penilaian sifat perbuatan melawan hukum adanya culpa lata medik harus dimulai dari akibat kematian, kemudian menilai pada tingkah laku dokter dalam mengobservasi yang patut disalahkan atau tidak disalahkan.

“Namun, yang menjadi persoalan apakah tuntutan-tuntutan dokter dibuat dengan benar? Apakah kondisi korban sesuai dengan penyebab yang dituduhkan? Apakah benar terjadi kesalahan medik oleh dokter yang menangani? Semua contoh di atas selalu melibatkan hubungan sebab-akibat antara satu kejadian dengan kejadian lain,” beber Soraya Haque.

Untuk fakta-fakta kematian harus memiliki penalaran hukum (legal reasoning) yang kuat didasarkan cara berpikir yang kritis (critical thinking). Dengan berpikir kritis, maka pendapat medikolegal yang diberikan lebih terjamin dan menyelesaikan kasus secara logis, baik kasus klinis di bidang medik maupun kasus yuridis di bidang hukum, perlu menyusun argumen yang sarat dengan hubungan kausal membutuhkan bantuan keterangan ahli forensik sebagai argumen utama (central argument).

“Hal ini menyangkut persoalan teknis terhadap penjernihan dapat diandalkan,” ucap Soraya Haque.

Penyelesaian kasus yang bersifat medikolegal memerlukan pembentukan argumen yang kokoh dengan tidak mencampuradukan kedua disiplin ilmu ke dalam analisis kasusnya. Penetapan ukuran dan persyaratan apakah tindakan dokter telah melakukan kesalahan profesi atau tidak, sampai batas mana tindakan dokter dapat dilindungi secara hukum perlu ditelusuri mata rantai kausalitas untuk menemukan penyebab langsung (direct causation) secara argumentatif dengan memahami mechanisms (logika-logika fisika, kinetika, biomekanik, fisiologi, pathogenesis, dll), temporality (pentingnya urutan kejadian dan kesinambungan), dan outcome determinants (faktor penentu luaran).

“Di sinilah letak scientific evidence yang sering diabaikan dalam penegakan kausalitas tindakan dokter,” beber Soraya Haque

Dalam disertasi itu dikemukakan konsep scientific evidence tanpa terjebak opini-opini subjektif dari pengalaman atau pemikiran dokter yang tidak reliable (penelitian sama) dan akuntabel (bisa dipertanggungjawabkan). Berkaitan dengan parameter tingkat kepastian yang dipakai pada peradilan pidana harus mencapai kepastian yang mendekati sempurna, beyond a reasonable doubt (di luar tingkat keraguan yang masuk akal) di mana alat bukti saja tidak cukup menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa keyakinan dari hakim.

“Sejauh ini, penentuan kausalitas tindakan dokter belum terimplementasi dalam praktiknya, sehingga perumusan kausalitas yang memiliki kepastian hukum melalui alat bukti VeR dapat menentukan berat ringannya pasal yang disangkakan terkait dengan prinsip Ius Curia Novit,” beber Soraya.

“Adagium ini di ke depankan untuk mengokohkan fungsi dan kewajiban hakim dianggap mengetahui semua hukum perkara yang diajukan, sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dan mengadili perkara,” pungkas Soraya.

Soraya Haque berhasil mempertahankan disertasinya di depan promotor Prof Dr Iman Santoso SH MH MA dan Ko-promotor Prof Dr dr Herkutanto SpF (K) SH LLM FACLM dan Dr Chairul Huda SH MH. Duduk sebagia penguji Prof Dr Basuki Rekso Wibowo SH MS, Dr Agus Budianto SH MH, Dr apt Gunawan Wijaya SH SFarm MM MH MKM MARS ACIAB MSIArb.

( Sumber : Bongkar Hukum Pembuktian Malapraktik Dokter, Soraya Haque Raih Doktor )