Jakarta (VLF) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, hasil jejak pendapat Litbang Kompas jadi feedback dalam upaya mendukung kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang memperlihatkan ada sebanyak 48,2 persen publik, tidak merasa puas dengan kinerja KPK.

Menurut Ali, penilaian itu akan dijadikan masukan bagi KPK untuk terus memperbaiki upaya-upaya pemberantasan korupsi. “KPK tentu memberikan apresiasi positif terhadap pihak-pihak yang terus mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya melalui feedback terhadap kinerja KPK,” ujar Ali kepada Kompas.com, Senin (21/3/2022).

“Feedback atau penilaian tersebut akan menjadi masukan dalam upaya perbaikan yang terus-menerus terhadap kerja panjang pemberantasan korupsi,” ucap dia melanjutkan. Ali menjelaskan, capaian kinerja pemberantasan korupsi tidak hanya bicara soal seberapa banyak pelaku korupsi yang tertangkap tangan oleh KPK.

Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi juga penting diukur, dari seberapa mampu KPK menutup titik-titik rawan korupsi dan seberapa bisa komisi antirasuah itu menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan korupsi.

“Oleh karenanya, KPK tak hanya mengandalkan strategi penindakan, namun secara simultan juga gencar melakukan upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi,” tutur Ali. Survei yang dilakukan pada 22-24 Februari 2022 itu juga memperlihatkan bahwa ada 43,7 persen publik yang merasa puas dengan kinerja komisi antirasuah tersebut.

Dilansir dari Kompas.id, jajak pendapat yang melibatkan 506 responden di 34 provinsi itu juga mengungkap sejumlah alasan publik yang menyampaikan ketidakpuasan atas kinerja KPK.

Salah satunya, ada 34,3 persen responden yang menilai kinerja Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak optimal.

Kemudian, penurunan jumlah operasi tangkap tangan 26,7 persen, terlalu banyak kontroversi 18,7 persen, citra pimpinan KPK 11,1 persen, dan tidak transparan 5,2 persen.

Selain itu, juga ada alasan lain seperti kinerja menurun 3,3 persen, sudah tidak independen 0,4 persen, dan pemberlakuan tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK 0,3 persen. Dalam jejak pendapat ini, responden juga mengungkapkan sejumlah hal terkait apa saja yang perlu diperbaiki dari KPK.

Misalnya, penindakan tegas bagi pemimpin atau pegawai yang melanggar kode etik sebanyak 32,7 persen, penegakan hukum atau meningkatkan OTT 21,1 persen.

Selain itu, responden juga mendorong KPK melakukan kerja sama antar-lembaga penegak hukum 20,3 persen serta proses seleksi pemimpin dan pegawai yang lebih berintegritas 13,5 persen.

( Sumber : Survei Litbang Kompas Sebut Mayoritas Publik Tak Puas Kinerja KPK, Ali Fikri: Akan Jadi Masukan )

Jakarta (VLF) – Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman akan membacakan pleidoi atau pembelaan atas tuntutan jaksa. Munarman akan membela diri setelah dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) di kasus dugaan terorisme.

Humas PN Jaktim Alex Adam Faisal menerangkan, rencananya sidang digelar pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Jakarta Timur, Senin (21/3/2022).

“Hari Senin, 21 Maret 2022. Dengan agenda pembelaan atau pleidoi dari terdakwa atau penasihat hukum,” kata Alex Adam.

Sebelumnya, jaksa menuntut Munarman dengan hukuman 8 tahun penjara terkait kasus terorisme. Munarman pun menyatakan bakal membacakan pleidoi.

“Karena tuntutannya kurang serius, jadi saya akan ajukan pembelaan sendiri,” ujar Munarman setelah mendengarkan tuntutan jaksa di PN Jaktim, Jalan Dr Sumarno, Cakung, Jakarta Timur, Senin (14/3).

Pengacara Munarman, Aziz Yanuar, mengatakan Munarman menampilkan ekspresi tertawa saat mendengar tuntutan jaksa. Aziz menyebut Munarman mengira dia dituntut hukuman mati.

“Ketawa-tawa aja, nggak serius, harusnya mati tuntutannya,” kata Aziz seusai sidang.

Aziz juga mengaku sependapat dengan Munarman. Dia menilai tuntutan jaksa tidak serius. Azis menyebut tuntutan jaksa membuktikan dugaan mereka.

“Kita sependapat dengan Pak Munarman tadi, tuntutan jaksa kurang serius jadi kita nggak tertantang, kita pikir tuh hukumannya mati tuntutannya, jadi biasa aja, makanya kita santai aja karena hal-hal begini kan kita tahu sudah seperti dugaan kita bahwa memang bukan murni dari hukum ya,” ucap Aziz.

Munarman dituntut 8 tahun penjara. Munarman diyakini jaksa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Munarman diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 15 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

( Sumber : Munarman Bakal Bacakan Pleidoi di Sidang Lanjutan Kasus Terorisme Hari Ini )

Jakarta (VLF) – Sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tahun 2020 ke Pondok Pesantren, Madrasah Dinayah (Madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) se Kabupaten Pasuruan. Mereka sudah ditahan untuk memudahkan penyidikan.

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra, menyalakan tidak menutup ada tersangka lain dalam kasus yang merugikan Rp 3,1 miliar keuangan negara ini.

“Kita akan kembangkan. Saya ingin sembilan tersangka ini bisa open, terbuka dalam memberikan keterangan,” kata Denny, Jumat (18/3/2022).

Para tersangka ini leluasa mengatur penyaluran BOP, melakukan pemotongan dana hingga membuat SPJ. Saat ditanya pihak yang memberi akses para tersangka mengatur penyaluran dana BOP, Denny mengatakan hal itu masih dalam pendalaman.

“Masih terbuka kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru,” tandas Denny.

Seperti diberikan Kejari Kabupaten Pasuruan menetapkan sembilan orang tersangka korupsi BOP tahun 2020 ke Pondok Pesantren, Madrasah Dinayah (Madin) dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) se Kabupaten Pasuruan yang bersumber dari Kementerian Agama.

Kesembilan tersangka Mukhamad Saikhu (40), Yamuji Kholil (38), Muslimin (48), Akhmad Ghufron (48), Nurdin (54), Syarif Hidayatullah (26), M Syaiful Arifin (48), Hanafi (33) dan Rinawan Herasmanto (59).

Dari sembilan tersangka, tujuh ditahan di Rutan Bangil. Sementara dua lainnya yakni Nurdin (54) dan Rinawan Herasmanto (59) dititipkan di Lapas Kota Pasuruan dan tidak dilakukan penahanan karena sudah ditahan dalam perkara korupsi BOP di Kota Pasuruan.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

( Sumber : Kejari Tahan 9 Tersangka Korupsi BOP Kabupaten Pasuruan, Siapa Menyusul? )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pengusaha Umar Husni menajamkan permohonannya saat menguji KUHAP. Umar Husni merupakan pengusaha yang didakwa berkali-kali dalam satu kasus pajak.

“Yang perlu Saudara jelaskan adalah perlu penajaman- penajaman dan penyederhanaan di legal standing,” kata hakim konstitusi Saldi Isra yang tertuang dalam sidang MK sebagaimana tertuang dalam risalah sidang MK yang dilansir websitenya, Jumat (18/3/2022).

Saldi Isra juga meminta pemohon mempertajam kajian secara singkat dari sisi penjelasan teoritis dan penjelasan filsafat. Malah kalau perlu penjelasan perbandingan kalau ada.

“Misalnya Anda punya cerita di tempat lain, punya bahan bacaan di tempat lain. Di negara‐negara ini misalnya kalau sudah dinyatakan begini satu kali, tidak boleh dimajukan lagi. Jadi itu kemudian yang digunakan untuk menjelaskan, untuk menyatakan kepada kami, dengan demikian ini bertentangan dengan Undang‐Undang Dasar Tahun 1945,” beber Saldi Isra.

Hal serupa juga disampaikan hakim konstitusi Suhartoyo yang meminta pemohon menyederhanakan naskah permohonan. Selain itu, dipertajam soal doktrin terkait yang menguatkan argumen.

“Saya tambahkan sedikit di samping penyederhanaan redaksional tadi itu. Begini, Anda nanti coba diberikan pandangan argument, asas, doktrin, maupun apa, teorinya kalau kemudian ada pembatasan soal perbaikan surat dakwaan ini. Bagaimana Anda kemudian me-challenge dari rasa keadilan itu, ketika posisi menjadi pelapor?” ujar Suhartoyo.

Sebagaimana diketahui, Umar Husni didakwa telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i juncto Pasal 43 ayat (1) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dakwaan di atas dipakai dalam 10 jilid dakwaan yang dikenakan kepada Umar Husni untuk kasus yang sama, yaitu terkait pelaporan pajak perusahaannya. Sepuluh jilid dakwaan itu adalah:

1. Surat dakwaan jilid pertama tertanggal 12 Februari 2020, Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto menyatakan putusan batal demi hukum. Setelah dinyatakan batal demi hukum, jaksa kembali lagi mengajukan dakwaan.
2. Surat dakwaan jilid kedua tertanggal 31 Agustus 2020, Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto menyatakan putusan batal demi hukum. Setelah dinyatakan batal demi hukum, jaksa kembali lagi mengajukan dakwaan.

3. Surat dakwaan jilid ketiga tertanggal 25 Oktober 2021, Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto menyatakan putusan batal demi hukum. Setelah dinyatakan batal demi hukum, jaksa kembali lagi mengajukan dakwaan.

4. Surat dakwaan jilid keempat berupa banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Semarang dan kembali dinyatakan batal demi hukum pada 15 April 2020. Setelah dinyatakan batal demi hukum, jaksa kembali lagi mengajukan dakwaan.

5. Surat dakwaan jilid kelima berupa banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Semarang dan kembali dinyatakan batal demi hukum pada 5 Januari 2021.

Selain itu, Husni Umar disebut di dakwaan Ali Rofi dengan hasil juga sama-sama dinyatakan batal demi hukum. Yaitu, lewat putusan:

1. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 176/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020.

3. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 155/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020.

4. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.481/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021.

5. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 188/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2020.

Karena merasa diperlakukan tidak adil, Umar Husni meminta keadilan ke MK. Dia menyebut semua dakwaan di atas adalah atas kasus pajak yang sama.

“Menyatakan frasa ‘batal demi hukum’ dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali’,” kata kuasa hukum pemohon, Rusdianto.

( Sumber : MK Minta Pengusaha yang Didakwa 10 Kali di Kasus Pajak agar Pertajam Gugatan )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan dua polisi penembak Laskar FPI, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella. Hakim menilai perbuatan mereka dalam rangka pembelaan di situasi tertentu.

“Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadhan dan M Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas,” kata hakim ketua Muhammad Arif Nuryanta saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jumat (18/3/2022).

Menurut hakim, perbuatan Fikri dan Yusmin itu tidak bisa dijatuhi pidana. Sebab, mereka dalam rangka membela diri.

“Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf,” tegas hakim.

Karena itu, keduanya dibebaskan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut keduanya dipenjara selama 6 tahun.

“Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa. Menetapkan barbuk 1-8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum,” ucap hakim.

Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan diyakini jaksa melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, Ipda M Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus Km 50. Kedua polisi itu sebenarnya didakwa bersama seorang lagi, yaitu Ipda Elwira Priadi, tetapi yang bersangkutan meninggal dunia karena kecelakaan.

( Sumber : Hakim Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Laskar FPI: Mereka Terpaksa Bela Diri )

Jakarta (VLF) – Pengertian hukum diartikan beragam oleh para ahli. Definisi hukum ini berbeda-beda lantaran setiap sarjana hukum memberikan batasan hukum yang berbeda sehingga hukum sulit dirumuskan.

Meski begitu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum, para ahli mendefinisikan hukum sebagai berikut:

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli
Mengutip buku Pengantar Ilmu Hukum karya Tami Rusli, berikut pengertian hukum menurut para ahli:

1. Mr.E.M Meyers dalam buku ‘Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht’
– Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa-penguasa Negara dalam melaksanakan tugasnya.
2. S.M. Amin dalam buku ‘Bertamasya ke Alam Hukum’
– Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Adapun tujuan hukum adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terjaga.
3. J.C.T Simorangkir dan Woerjono Satropranoto dalam buku ‘Pelajaran Hukum Indonesia’
– Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.

Tujuan Hukum Menurut Pendapat Para Ahli
Pengertian hukum kini telah diketahui. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Adapun berikut pendapat para ahli terkait definisi tujuan hukum:

1. Subekti dalam buku ‘Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan’
– Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.
2. L.J Van Apeldoorn dalam buku ‘Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht’
– Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.
3. Geny, dalam ‘Science et technique en droit prive positif’
– Tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan dan ‘kepentingan daya guna dan kemanfaatan
4. Jeremy Bentham dalam buku ‘Introduction to the moral and legislation’
– Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitas tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.

Ciri-ciri Hukum
Ada dua ciri-ciri hukum yang disampaikan Tami Rusli dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulisnya, yaitu:

1. Adanya perintah dan atau larangan
2. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.
Adapun yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman, baik pidana, denda hingga sanksi.

( Sumber : Pengertian Hukum hingga Tujuannya Menurut Para Ahli )

Jakarta (VLF) – Otoritas Iran telah mengeksekusi mati sedikitnya 280 orang sepanjang tahun 2021 lalu. Demikian menurut angka yang diterbitkan pada hari Kamis (17/3) waktu setempat oleh pelapor khusus PBB untuk Iran.

Saat menyampaikan laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Javaid Rehman mengatakan jumlah eksekusi mati atas dakwaan terkait undang-undang narkotika telah meningkat.

“Pada tahun 2021, setidaknya 280 orang, termasuk setidaknya 10 wanita, dieksekusi,” katanya seperti dilansir dari kantor berita AFP, Jumat (18/3/2022).

Pakar independen tersebut mengatakan dia juga telah diberitahu bahwa tiga “pelanggar anak” – istilah yang digunakan PBB untuk seseorang yang dihukum karena kejahatan yang dilakukan ketika mereka berusia di bawah 18 tahun – telah dieksekusi mati pada tahun 2021.

Menurut laporan itu, jumlah wanita yang dieksekusi mati di Iran juga meningkat.

Laporan itu menyebutkan bahwa lebih dari 80 eksekusi mati, termasuk seorang wanita dan setidaknya empat warga Afghanistan, adalah untuk pelanggaran narkoba. Angka ini meningkat dibandingkan dengan 25 eksekusi mati pada tahun 2020.

Rehman mengamati bahwa tahun lalu terjadi peningkatan eksekusi mati terhadap orang-orang dari komunitas minoritas, dengan lebih dari 40 orang Baluch dan lebih dari 50 orang Kurdi dihukum mati.

Dalam laporannya, pelapor khusus yang telah ditolak aksesnya ke Iran itu, mengindikasikan bahwa dia terus menerima informasi yang konsisten tentang penggunaan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan sebagai bukti dalam kasus-kasus yang membawa hukuman mati.

Rehman juga mengutuk praktik “mencoba untuk membungkam mereka yang menyerukan pertanggungjawaban”.

“Ada banyak kasus pelecehan dan ancaman terhadap keluarga korban dan lainnya yang menuntut keadilan… Dalam beberapa kasus, individu menjadi sasaran tuntutan pidana hanya karena menyerukan keadilan,” katanya.

Rehman menambahkan bahwa dia juga prihatin dengan jumlah kematian di penjara dalam keadaan yang tidak jelas, yang belum ada penyelidikan.

Menurut laporan tersebut, antara 1 Januari dan 1 Desember 2021, setidaknya 11 tahanan Kurdi meninggal di penjara dalam keadaan yang tidak jelas.

Kazem Gharibabadi, wakil presiden otoritas kehakiman Iran dan sekretaris jenderal Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia, mengecam Rehman di Twitter.

“Dewan Tinggi Hak Asasi Manusia mengutuk pendekatan yang dilakukan oleh apa yang disebut pelapor khusus di Iran, yang membuktikan bahwa alih-alih mengejar kebijakan dialog dan kerja sama, dia lebih menyukai pendekatan yang bias dan bermotivasi politik,” tulisnya.

( Sumber : Iran Eksekuti Mati Ratusan Orang dalam Setahun )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice terhadap 5 kasus penganiayaan dan kecelakaan lalu lintas. Alasan penghentian penuntutan perkara itu adalah telah ada perdamaian antara korban dan tersangka.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana melakukan ekspose dan menyetujui 5 permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Kamis (17/3/2022).

Adapun 5 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan restorative justice adalah:

1. Tersangka Edi Haryanto dari Kejaksaan Negeri Prabumulih yang disangkakan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Tersangka Susanto dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
3. Tersangka Septi Ariadi dan Tersangka Herman dari Kejaksaan Negeri Lamandau yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan;
4. Tersangka Fransiskus Paskalis Rahanau dari Kejaksaan Negeri Kaimana yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;
5. Tersangka Nana Ambang Sari dari Kejaksaan Negeri Lebong yang disangkakan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan;

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini antara lain para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum dan ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

“Telah dilaksanakan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya; proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi,” ujar Ketut Sumedana.

Selain itu, alasan lainnya adalah tersangka dan korban setuju tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Sedangkan alasan pertimbangan sosiologis masyarakat merespons positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum.

( Sumber : Restorative Justice, Kejagung Hentikan 5 Kasus Penganiayaan-Kecelakaan )

Jakarta (VLF) – Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) mengamankan dua orang wanita inisial FRA (31) dan DTM (32) di salah satu apartemen di Jogja. Keduanya mengaku sebagai jaksa dan melakukan penipuan lelang mobil.

Kasubdit Pengamanan dan Sumber Daya Organisasi (PAM SDO) Direktorat A Jamintel Kejagung, Imran, menjelaskan awalnya Kejagung mendapatkan laporan dari beberapa korban bahwa ada perempuan yang mengaku jaksa dan melakukan penipuan lelang mobil. Kejagung kemudian menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap FRA dan DTM hari ini.

“Kami mengamankan dua orang wanita yang selama ini mengaku sebagai jaksa, setelah diperiksa yang bersangkutan bukan jaksa dan telah banyak merugikan masyarakat,” kata Imran saat konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Kamis (17/3/2022).

“Ini kasusnya terjadi di Malang ya, ini atas perintah Jamintel, kami tim bergerak melakukan pemantauan dan berhasil mengamankan dua orang inisial FRA dan DTM di salah satu apartemen di Jogja,” lanjutnya.

Saat penangkapan, lanjutnya, pihaknya turut mengamankan sejumlah atribut jaksa yang dipakai kedua pelaku yang merupakan warga Malang tersebut.

“Ada seragam jaksa, foto-foto, banner, atribut jaksa,” jelasnya.

Penipuan lelang mobil
Imran menjelaskan, keberadaan FRA dan DTM di Jogja diduga tengah mempersiapkan diri untuk kembali melakukan penipuan.

“Sudah sejak 5 bulan lalu penipuannya dilakukan di Malang. Sekarang kemungkinan persiapan beraksi di Jogja,” ujarnya.

Selama melakukan penipuan di Malang, kata Imran, ada sekitar lima orang yang melapor menjadi korban. Mereka pun telah transfer uang ke rekening kedua pelaku.

“Alat bukti ada bukti transfer. Sudah lebih dua alat bukti untuk penipuan yang kami dapatkan,” jelasnya.

“Melakukan penipuan, dia mengaku sebagai jaksa yang katanya dia mampu meyakinkan masalah lelang mobil. Yang jelas sudah sampai miliaran kalau tak salah, nanti kepastiannya setelah diserahkan ke penyidik,” imbuhnya.

Setelah penangkapan ini, tim Kejagung akan menyerahkan FRA dan DTM ke pihak kepolisian di Malang sesuai dengan lokasi tindak pidana.

“Nanti kita serahkan ke kepolisian,” pungkas Imran.

( Sumber : 2 Wanita Ngaku Jaksa Diciduk di Apartemen Jogja, Tipu Lelang Mobil Miliaran )

Jakarta (VLF) – Tidak semua pelanggar pidana bisa diselesaikan dengan menerapkan restoratif justice. Setidaknya ada sejumlah syarat agar bisa dilakukan pendekatan restorative justice.

Kepala Kejari Tanjung Perak I Ketut Kasna Dedi mengatakan setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan restoratif justice. Syarat itu yakni tersangka baru pertama melakukan tindak pidana, barang bukti tidak lebih dari Rp 2,5 juta, telah ada perdamaian antara korban dengan tersangka, dan korban memaafkan tersangka tanpa syarat.

Restorative justice sendiri, lanjut Kasna, telah diatur di dalam Pasal 4 dan pasal 5 Perja nomor tahun 2020. Sepanjang pelaku tidak pidana memenuhi syarat tersebut, maka pelaku mempunyai hak untuk memperoleh restorative justice.

“Sepanjang memenuhi syarat atau kategori pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Perja nomor tahun 2020 dan mendapat persetujuan pimpinan secara berjenjang, yang bersangkutan (tersangka) bisa memperoleh haknya,” kata Kasna, Kamis (17/3/2022).

Kendati demikian, Kasna mengaku hal itu tak bisa serta merta dilakukan sepihak oleh Kejari di masing-masing daerah. Tapi, harus memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Kejagung RI secara berkala.

“Keputusannya bukan di Kajari, tapi dikonsultasikan dan dimintakan petunjuk secara berjenjang,” tutur Kasna.

Kasna mengaku akan menerapkan program restorative justice dengan berkolaborasi dengan penegak hukum lainnya. Ia menyebut program restorative justice ini juga telah mendapat apresiasi dari masyarakat warga Kota Surabaya.

“Tentunya, kami akan sinergikan. Bahkan hal tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat Surabaya,” kata Kasna.

Restorative Justice adalah satu dari sekian pendekatan di dunia hukum untuk mengurangi kejahatan. Bisa dikatakan sebagai jalur damai bagi terdakwa atas kerelaan korban.

Pendekatan itu sedang dilakukan Kejari Tanjung Perak Surabaya yang salah satunya dalam sebuah kasus pencurian smartphone atau telepon seluler (ponsel).

Dalam prosesnya Kejari Tanjung Perak memfasilitasi jalur damai antara korban pencurian ponsel, Madrai, dengan terdakwa pencurian yang bernama Mas’ud.

( Sumber : Pelaku Pidana Bisa Dilakukan Restoratif Justice, Asal … )