Jakarta (VLF) – Kantor Kementerian Perdagangan digeledah penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi impor besi atau baja. Kementerian Perdagangan buka suara.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus melakukan penggeledahan di 5 lokasi terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya Tahun 2016 s/d 2021,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Selasa (22/3/2022) kemarin.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto menegaskan pihaknya akan terus mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

“Kami optimis proses penyidikan tidak mengganggu kinerja Kemendag yang tengah menghadapi berbagai tantangan, baik dalam dan luar negeri,” ucap Suhanto dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (24/3/2022).

Suhanto menyebut, Kemendag kooperatif dengan memberikan berbagai informasi terkait proses penyidikan yang sedang berlangsung.

“Kami berharap proses penyidikan akan segera selesai dan menemukan titik terang. Selanjutnya Kemendag akan melakukan evaluasi internal untuk memperketat pengawasan agar transparansi yang telah berjalan semakin mendukung kegiatan ekonomi Indonesia,”
jelas Suhanto.

Lokasi pertama yang digeledah penyidik adalah kantor Data Center pada Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Lantai 9 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penyidik menyita beberapa bukti terkait kasus tersebut dari kantor Kemendag.

“Dilakukan penyitaan terhadap barang bukti Elektronik berupa 1 unit flashdisk merek Sandisk warna merah hitam, yang berisi 27 file rekap surat penjelasan 6 importir dan rekap surat penjelasan bidang aneka tambang industri,” ujar Ketut.

Penyidik juga menggeledah Direktorat Impor pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dari lokasi tersebut penyidik melakukan penyitaan terhadap barang Bukti Elektronik berupa PC (Personal Computer), laptop, dan HP (handphone), dokumen Surat Penjelasan dan PI (Persetujuan Impor) terkait Impor Besi Baja, serta uang puluhan juta.

“(Dilakukan penyitaan terhadap) Uang sejumlah Rp 63.350.000,” imbuh Ketut.

( Sumber : Buka-bukaan Kemendag soal Kantor Digeledah Jaksa Terkait Korupsi Impor Baja )

Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menolak penangguhan penahanan yang diajukan tersangka afiliator Quotex Doni Salmanan. Pihak Doni Salmanan berharap kasus ini bisa segera disidang dengan mempercepat pelengkapan berkas.

“Kalau penangguhan tidak dikabulkan atau ditolak, saya berharap penyidik dapat lebih mempercepat perlengkapan berkasnya,” ujar Ikbar Firdaus kuasa hukum Doni Salmanan kepada detikJabar, Rabu (23/3/2022).

Ikbar tak membeberkan secara rinci alasan pihaknya ingin berkas perkara Doni Salmanan dilengkapi secepatnya. Dia memastikan Doni Salmanan bakal tetap kooperatif meski permohonan penangguhan penahanan ditolak.

“Ya tetap kooperatif,” ucapnya.

Diketahui, polisi menolak permohonan penangguhan penahanan Doni Salmanan. Polisi khawatir Doni Salmanan kabur hingga menghilangkan barang bukti.

“Dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti,” kata Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Kombes Reinhard Hutagaol saat dimintai konfirmasi, Selasa (22/3).

( Sumber : Harapan Doni Salmanan Segera Disidang Usai Penangguhan Penahanan Ditolak )

Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan bos pengelola robot trading bodong Fahrenheit, Hendry Susanto (HS), sebagai tersangka. Hendry Susanto terancam hukuman maksimal 24 tahun penjara.

“Kita kenain pasal dengan ancamannya maksimal itu sekitar 24 tahunan. Dari pasal yang kita kenakan itu kira-kira maksimal 24 tahunan,” kata Kasubdit V IKNB Dittipideksus Bareskrim Kombes Ma’mun saat dimintai konfirmasi, Rabu (23/3/2022).

Ma’mun menyebut Hendry Susanto dihukum lebih berat daripada tersangka lain dalam kasus ini. Pasalnya, Hendry berperan sebagai otak di balik kasus ini.

“Dia kan otaknya, jadi lebih berat lah ya,” tuturnya.

Meski demikian, Ma’mun belum menjelaskan lebih rinci mengenai pasal yang dikenakan terhadap Hendry. Pihaknya bakal melakukan pendalaman untuk hal itu.

“Nggak hafal, nanti saya tanyakan dulu, karena yang dalam pendalaman beda dari yang di laporan polisi pasti. Kenapa? Karena dengan pendalaman itu kita tahu bisa mengasumsikan ini kena perkaranya apa aja nih,” imbuh Ma’mun.

Sebelumnya, polisi telah menangkap empat orang tersangka. Kini pimpinan dari para tersangka penipuan Fahrenheit, Hendry Susanto, sudah ditangkap.

Hendry Susanto ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Hendry sendiri merupakan direktur di PT FSP Akademi Pro, perusahaan yang mengelola robot trading bodong Fahrenheit.

“Sudah ditahan. Hendry ada di Rutan Bareskrim,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan, Rabu (23/3).

( Sumber : Hendry Susanto Bos Pengelola Robot Trading Fahrenheit Terancam 24 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA. Bareskrim telah meningkatkan status perkara dugaan penistaan agama ini ke penyidikan.

“Informasi dari Dittipidsiber, kasus sudah naik ke penyidikan terkait kasus Saudara SI (Saifuddin Ibrahim),” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Rabu (23/3/2022).

Dedi menjelaskan Bareskrim masih terus berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) terkait keberadaan Pendeta Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat (AS). Dia menekankan penyidik masih terus bekerja.

“Komunikasi dengan pihak terkait dan FBI intens masih dilakukan terus. Penyidik masih terus bekerja,” tuturnya.

Sebelumnya, Pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA. Polri langsung memulai penyelidikan setelah menerima laporan tersebut.

“Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaksanakan penyelidikan terkait dugaan penistaan Agama dan Ujaran Kebencian terkait SARA oleh Saudara Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jumat (18/3).

Laporan atas Pendeta Saifuddin teregister dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/B/0133/III/2022/SPKT Bareskrim Polri. LP dibuat pada 18 Maret 2022 dengan pelapor berinisial RVR.

“Dengan persangkaan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” tuturnya.

Diduga Ada di AS
Polisi mengungkap keberadaan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang bikin gaduh karena meminta Kementerian Agama (Kemenag) menghapus 300 ayat Al-Qur’an. Saifuddin diduga berada di Amerika Serikat.

“Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Saudara Saifuddin Ibrahim saat ini berada di luar negeri,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jumat (18/3).

Dedi menjelaskan penyidik Bareskrim akan berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait keberadaan Saifuddin di Amerika Serikat.

“Melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait dugaan keberadaan Saudara SI di Amerika Serikat,” tuturnya.

“Melakukan koordinasi dengan Kemlu terkait dugaan keberadaan Saudara SI di Amerika Serikat. Melakukan koordinasi dengan legal attache FBI,” imbuh Dedi.

( Sumber : Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim Naik Penyidikan )

Jakarta (VLF) – Setiap orang berharap bisa menemani orang tua di kala mereka sedang sakit. Tapi atas alasan pekerjaan, hal itu kadang susah dilakukan. Lalu bagaimana solusinya?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate. Berikut pertanyaan lengkapnya yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com :

Selamat pagi, salam sejahtera kepada teman-teman redaktur detik’s advocate. Saya ada pertanyaan. Ada keluarga saya, dia seorang PNS, di samping sebagai PNS, dia juga merupakan tulang punggung keluarga dan harus merawat orang tuanya yang lagi sakit.

Perlu diketahui, bahwa tempat tugas dan rumah orang tuanya berjarak sangat jauh, sekitar 24 jam perjalanan. Dia sudah menjalani tugas ditempat itu sekitar 2 tahun. Beberapa kali dia sudah memohon untuk dipindahtugaskan ke tempat yg lebih dekat dengan orang tuanya, namun tidak mendapat respon positif dari Kakanwil (kepala wilayah propinsi).

Terkait dengan hal tersebut di atas, apakah dimungkinkan keluarga saya itu menggugat atasannya melalui jalur PTUN atau ada solusi lain yang bisa dia pertimbangkan.

Terima kasih teman-teman redaktur detik’s advocate, semoga kami bisa diberi pencerahan.

JAWABAN:

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja di dalam UU Administrasi Pemerintahan, dikenal gugatan Fiktif Positif, bahwa segala sesuatu yang dimohonkan dan belum pernah diterbitkan katun, maka terhadap sikap diam pejabat TUN dianggap setuju dan terhadap sikap diam tersebut dapat dilakukan upaya gugatan ke pengadilan tata Usaha Negara melalui gugatan Fiktif Positif.

Namun dengan berlakunya UU Cipta Kerja norma tersebut dihapus, kembali melalui mekanisme internal pemerintah. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, maka UU itu menjadi beku hingga diperbaiki maksimal 2 tahun.

Berikut berbagai pilihan yang bisa dilakukan:

1. Kemungkinan yang dapat dilakukan adalah Penyelesaian melalui Internal dengan melakukan keberatan kepada pejabat atasan langsung atau atasan dari atasan langsung.

2. bahwa terhadap permohonan mutasinya dimungkinkan manakala terdapat kebutuhan PNS di satker yang dituju, apakah ada formasi yang dituju tersebut, oleh karena itu sangat penting menelaah kebutuhan formasi yang dibutuhkan di daerah yang dituju terlebih dahulu/ berkordinasi dengan satker yang dituju.

3. Pengaduan kepada/melalui Lembaga Pengawas Pemerintah/Ombudsman.

( Sumber : Permohonan Mutasi Tidak Disetujui, Bisakah Saya Gugat Kakanwil? )

Jakarta (VLF) – Gugatan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan helikopter Augusta-Westland 101 (AW-101) ditolak oleh hakim tunggal Nazar Effriandi. KPK pun melanjutkan penyidikan dalam kasus ini.

Tim Biro Hukum KPK Iskandar Marwanto mengatakan pihaknya tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Heli AW-101. Iskandar berharap putusan praperadilan bisa menjadi momentum untuk penanganan kasus ini.

“Tetap lanjut penyidikan nanti insyaallah ada progres ke depan terkait dengan penyidikan KPK. Kita tunggu dulu selanjutnya karena kan putusan ini kami harapkan bisa jadi momentum untuk penanganan perkara ini, jadi kira-kira ada progreslah setelah putusan,” kata Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (22/3/2022).

Iskandar juga mengapresiasi putusan praperadilan hakim tunggal yang sudah sependapat dengan termohon atau KPK. KPK sendiri, kata Iskandar, telah memberikan ahli serta bukti-bukti untuk membuktikan kasus ini.

“Saya mengapresiasi putusan majelis yang sudah sependapat dengan termohon karena memang secara akademis juga memang sudah disampaikan melalui ahli dan bukti bukti dan secara objektif,” jelas Iskandar.

Hakim Tolak Praperadilan Kasus Heli AW-101
Sebelumnya, hakim tunggal Nazar Effriandi menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Heli AW 101. Hakim menyatakan bukti yang diajukan KPK sebagai penetapan tersangka telah cukup.

“Menolak permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal Nazar Effriandi di PN Jaksel, Selasa (22/3).

Hakim juga menyebutkan terkait penetapan tersangka Jhon Irfan. Hakim menyatakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh termohon atau KPK yang berkaitan dengan penetapan tersangka telah cukup.

“Menimbang bahwa ternyata pula termohon dalam perkara dari bukti-bukti surat yang diajukannya khususnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka menurut hakim tunggal telah cukup,” jelas hakim.

Hakim menimbang alasan Jhon Irfan tidak dapat dijadikan tersangka lantaran sudah lewat dua tahun. Hakim berpendapat hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan dan harus ditolak.

“Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena hal ini dipersoalkan oleh pemohon agar bahwa tidak sahnya termohon tetap mempertahankan pemohon sebagai tersangka dengan alasan sudah lampau dua tahun, hakim tunggal berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka alasan sudah lampau dua tahun tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dan oleh karenanya haruslah ditolak,” sambung hakim.

Sebelumnya, KPK digugat praperadilan tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. KPK diminta menghentikan penyidikan perkara serta mencabut pemblokiran aset milik tersangka.

Dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, permohonan praperadilan itu diajukan pada 2 Februari 2022 dengan nomor perkara 10/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Pemohon praperadilan itu tertulis nama Jhon Irfan Kenway dengan termohon KPK dan Pimpinan KPK.

Dari catatan detikcom, tersangka perkara ini yang dijerat KPK adalah Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri atau PT DJM. Irfan Kurnia Saleh dijerat KPK pada Juni 2017.

Tidak disebutkan jelas apakah Jhon Irfan Kenway yang mengajukan permohonan praperadilan itu adalah nama lain dari Irfan Kurnia Saleh yang menjadi tersangka KPK. Namun Jhon Irfan Kenway dalam permohonan praperadilannya memposisikan diri sebagai tersangka KPK yang meminta agar hakim tunggal praperadilan mencabut status tersangkanya.

Sekilas Kasus Korupsi Heli AW-101
Kasus bermula saat TNI AU menyatakan helikopter Super Puma untuk VVIP akan diganti dengan jenis dan merek terbaru karena sudah usang. Peremajaan helikopter kepresidenan itu sudah diusulkan sejak lama dan pengadaannya masuk Rencana Strategis (renstra) II TNI AU tahun 2015-2019. Alasannya, heli yang akan digantikan sudah berusia 25 tahun sehingga perlu peremajaan.

Pada 6 Juni 2018, KPK memeriksa mantan KSAU Marsekal (Purn) Agus Supriatna. Agus menyebut persoalan ini tidak akan muncul apabila pihak ‘pembuat masalah’ paham betul akan aturan yang ada.

“Sebetulnya dari awal dulu saya tidak pernah mau bikin gaduh, (tidak) mau bikin ribut permasalahan ini. Karena AW-101 ini harusnya teman-teman juga tahu. Coba tanya kepada yang membuat masalah ini, dia tahu nggak UU APBN? Tahu nggak mekanisme anggaran APBN itu seperti apa? Kalau tahu, tidak mungkin melakukan hal ini,” kata Agus kala itu.

Diketahui, KPK pada 2017 menetapkan seorang pihak swasta bernama Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. KPK menyebut Irfan Kurnia sebagai Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM).

PT DJM merupakan perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan helikopter dimaksud. Sementara Puspom TNI menjerat 5 prajurit mereka sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Berikut ini para tersangka dari TNI:

1. Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK);
2. Kolonel Kal FTS selaku Kepala Unit Pelayanan dan Pengadaan;
3. Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas;
4. Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu; dan
5. Marsda TNI SB sebagai asrena KSAU.

Namun kabar terakhir menyebutkan bila perkara di Puspom TNI itu dihentikan sehingga status tersangka kepada 5 prajurit itu pun gugur. KPK sendiri terakhir belum mengetahui pertimbangan penghentian kasus itu di TNI.

( Sumber : Praperadilan Heli AW-101 Ditolak, KPK Lanjutkan Penyidikan )

Jakarta (VLF) – Hakim tunggal Nazar Effriandi menolak gugatan praperadilan yang diajukan Jhon Irfan Kenway dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Heli AW 101. Hakim menyatakan bukti yang diajukan KPK sebagai penetapan tersangka telah cukup.

“Menolak permohonan provisi dari pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim tunggal Nazar Effriandi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (22/3/2022).

Hakim juga menyebutkan terkait penetapan tersangka Jhon Irfan. Hakim menyatakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh termohon atau KPK yang berkaitan dengan penetapan tersangka telah cukup.

“Menimbang bahwa ternyata pula termohon dalam perkara dari bukti-bukti surat yang diajukannya, khususnya yang berkaitan dengan penetapan tersangka menurut hakim tunggal telah cukup,” jelas hakim.

Hakim menimbang alasan Jhon Irfan tidak dapat dijadikan tersangka lantaran sudah lampau dua tahun. Hakim berpendapat hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan dan harus ditolak.

“Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena hal ini dipersoalkan oleh pemohon agar bahwa tidak sahnya termohon tetap mempertahankan pemohon sebagai tersangka dengan alasan sudah lampau dua tahun, hakim tunggal berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka alasan sudah lampau dua tahun tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka dan oleh karenanya haruslah ditolak,” sambung hakim.

Sebelumnya, KPK digugat praperadilan tersangka perkara dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. KPK diminta menghentikan penyidikan perkara serta mencabut pemblokiran aset milik tersangka.

Dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), permohonan praperadilan itu diajukan pada 2 Februari 2022 dengan nomor perkara 10/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL. Pemohon praperadilan itu tertulis nama Jhon Irfan Kenway dengan termohon KPK dan pimpinan KPK.

Dari catatan detikcom, tersangka perkara ini yang dijerat KPK adalah Irfan Kurnia Saleh selaku Direktur PT Diratama Jaya Mandiri atau PT DJM. Irfan Kurnia Saleh dijerat KPK pada Juni 2017.

Tidak disebutkan jelas apakah Jhon Irfan Kenway yang mengajukan permohonan praperadilan itu adalah nama lain dari Irfan Kurnia Saleh yang menjadi tersangka KPK. Namun Jhon Irfan Kenway dalam permohonan praperadilannya memposisikan diri sebagai tersangka KPK yang meminta agar hakim tunggal praperadilan mencabut status tersangkanya.

Diketahui, KPK pada 2017 menetapkan seorang pihak swasta bernama Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AW-101. KPK menyebut Irfan Kurnia sebagai Direktur PT Diratama Jaya Mandiri (DJM).

PT DJM merupakan perusahaan yang berkaitan dengan pengadaan helikopter dimaksud. Sementara Puspom TNI menjerat 5 prajurit mereka sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Berikut ini para tersangka dari TNI:

1. Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK);
2. Kolonel Kal FTS selaku Kepala Unit Pelayanan dan Pengadaan;
3. Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas;
4. Pelda S, yang diduga menyalurkan dana-dana terkait dengan pengadaan kepada pihak-pihak tertentu; dan
5. Marsda SB sebagai asrena KSAU.

Namun kabar terakhir menyebutkan perkara di Puspom TNI itu dihentikan sehingga status tersangka kepada 5 prajurit itu pun gugur. KPK sendiri terakhir belum mengetahui pertimbangan penghentian kasus tersebut di TNI.

( Sumber : Hakim Tolak Praperadilan Kasus Heli AW-101 )

Jakarta (VLF) – Habib Bahar bin Smith menolak persidangan kasus dugaan penyebaran berita bohong dilakukan secara online. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Bahar bin Smith, agar tersangka dihadirkan langsung di pengadilan seperti sidang Habib Rizieq Shihab dan Munarman.

“Kita meminta offline. Untuk dihadirkan,” ucap Ichwan Tuankotta kuasa hukum Bahar kepada detikJabar, Selasa (22/3/2022).

Dia mengatakan permintaan untuk sidang dilakukan secara offline agar tak mengalami kendala teknis. Pihaknya pun menyinggung persidangan HRS dan Munarman yang juga dihadirkan secara langsung.

“Yang jelas sepeti sidang sebelumnya sidang HRS kemudian Haji Munarman pasti begitu kan, kita keberatan dan inginnya offline,” tuturnya.

“Supaya lebih mudah, praktis dan persidangan nanti akan terlihat. Kalau online kan nanti gangguan dan macam-macam,” kata dia menambahkan.

Jaksa sebelumnya menyebut sidang dilaksanakan secara online lantaran pertimbangan massa yang dikhawatirkan menimbulkan kerumunan di situasi COVID-19. Terkait hal itu, Ichwan mengatakan hal tersebut bukan urusan dari Bahar.

“Itu kan bukan kewenangan kita kan ya, kalau masyarakat atau umat mau hadir itu kan gak bisa kita tahan juga, jadi biarkan saja natural kayak kemarin-kemarin,” kata dia.

Dalam perkara ini, Bahar dan juga pengunggah video dianggap melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1E KUHPidana.

Habib Bahar sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Polda Jabar. Bahar ditetapkan tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramah.

Kasus itu kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Perkara itu sudah dinyatakan lengkap atau P21. Pelimpahan dilakukan dari penyidik Polda Jabar ke Kejati Jabar. Selain Bahar, tersangka lain yakni Tatang Rustandi juga turut dilimpahkan. Tatang merupakan pengunggah video ceramah Bahar.

( Sumber : Singgung HRS-Munarman, Habib Bahar Tolak Sidang Online )

Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengamankan 84 kilogram sabu-sabu yang berasal dari sindikat narkoba jaringan Malaysia dan Aceh.

Pengungkapan kasus itu berawal dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu atau metamfetamin yang akan dijemput oleh anggota sindikat itu dari perairan Malaysia.

“Modusnya adalah dengan ship to ship, jadi ada kapal penjemput dari Aceh lalu akan menjemput di satu titik di perairan Malaysia,” ujar Dirtipidnarkoba Bareskrim Brigjen Krisno Halomoan Siregar dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Senin (21/3/2022).

“Akan kembali lagi ke masuk ke Indonesia ke perairan Aceh dan selanjutnya akan disebarkan ke kota-kota besar lain di Indonesia, khususnya Jakarta,” ujar dia. Menurut Krisno, sindikat narkoba jaringan Aceh dan Malaysia itu telah dipantau oleh kepolisian sejak lama.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, ujar dia, Indonesia masih menjadi pasar bagi peredaran narkoba tersebut. Untuk membongkar kasus itu, lanjut Krisno, Dittipidnarkoba Polri bersama Direktorat Bea dan Cukai serta Polda Aceh melakukan patroli untuk menyisir area yang dicurigai. “Tim terpadu melakukan patroli dengan menaiki kapal Bea dan Cukai, kami bersama di dalam kapal ini, dan kami menyisir lokasi yang dicurigai,” ujar Krisno.

Dalam penyisiran tersebut, tim gabungan menemukan sat kapal di Perairan Aceh Timur pada Senin 14 Maret 2022 pukul 14.00 WIB. Polisi kemudian mengamankan dua orang pria yang salah satunya adalah nahkota kapal.

“Setelah diperiksa ternyata di dalam kapal ditemukan 84.165 gram atau lebih kurang 84 kilogram sabu-sabu yang dibungkus,” papar Krisno. “Juga ada barang bukti lain yang ditemukan, alat komunikasi dua unit, satu unit HP satelit, satu unit HP GSM biasa,” ujar dia.

Kedua tersangka yang di amankan adalah Januar bin Jaelani yang berperan sebagai kurir, yang diduga dikendalikan oleh Daud yang kini tengah masuk daftar pencarian orang (DPO).

Satu tersangka lainnya adalah seorang laki-laki bernama Dian Ramadhan bin Ridwan sebagai pendamping untuk berangkat ke titik ship to ship.

“Untuk kasus ini kami terapkan Pasal 114 Ayat 2 juncto… pasal 132 ayat 1, tentang persengkokolan dan ancaman hukuman itu maksimal sampai dengan hukuman mati,” ucap Krisno.

Menurut dia, pada hari yang sama tim gabungan tersebut juga mendapatkan informasi adanya 20 kilogram narkotika jenis ganja yang sudah dimasukkan ke bus PO Pelangi di Jalan Raya Banda Aceh, Aceh Timur. Polisi lalu menangkap Hanafi alias Nafis yang berperan sebagai kurir pengambil ganja dari Aceh untuk dibawa ke Padang di Sumatera Barat.

“Kami masih mengembangkan kasus ini, pengendalinya siapa, dan mudah-mudahan kami bisa bekerja keras untuk mencari sumbernya,” kata Krisno.

( Sumber : Polisi Amankan 84 Kg Sabu dari Jaringan Narkoba Malaysia-Aceh )

Jakarta (VLF) – Kuasa hukum Adam Deni, Herwanto menilai, jaksa penuntut umum (JPU) ragu-ragu dalam mengajukan dakwaan kepada kliennya. Hal itu disampaikan Herwanto saat membacakan eksepsi atau nota keberatan dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (21/3/2022). Keraguan itu dinilai nampak dari tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana dan locus delicti atau tempat terkait terjadinya tindak pidana.

“Kalimat-kalimat sebagaimana disebut di atas yang terdapat dalam surat dakwaan JPU, menunjukan bahwa sebenarnya JPU masih berpikir mengenai waktu dan tempat kejadian yang belum pasti dan terdapat kemungkinan adanya waktu dan tempat kejadian lain yang disebut pada surat dakwaan ini,” papar Herwanto.

Sebelumnya dalam sidang Senin (14/3/2022) pekan lalu, Adam didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena mengunggah dokumen pembelian sepeda milik Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebutkan tindakan pidana itu dilakukan 26 Januari 2022 pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu yang lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022. Pernyataan itu menurut Herwanto merupakan asumsi yang tidak pasti. “Bahwa asumsi dan cara berpikir JPU di atas mengenai waktu dan tempat kejadian tindak pidana yang didakwakan menimbulkan keragu-raguan,” tutur dia.

“Sehingga oleh karenanya dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat uraian cermat, jelas, dan lengkap atau dengan kata lain meragukan atau ragu-ragu, atau obscuur libel,” jelasnya.

Dalam perkara ini Adam Deni dan terdakwa lainnya yaitu Ni Made Dwita Anggari didakwa dengan Pasal 48 Ayat (3) jo Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Ancaman maksimal dari dakwaan ini adalah 10 tahun penjara.

Jaksa menyebutkan Dwita meminta Adam untuk mengunggah data pembelian sepeda milik Ahmad Sahroni di akun Instagram @adamdenigrk. Dwita merupakan penjual sepeda yang bertransaksi dengan Sahroni. Adapun dokumen itu berisi pembelian dua unit sepeda yakni bermerk Firefly seharga Rp 450 juta, serta merk Bastion senilai Rp 378 juta.

Dwita beralasan Sahroni masih punya tunggakan pembayaran sepeda tersebut. Padahal, jaksa menuturkan, Dwita belom memberikan sepeda itu pada Sahroni. Dwita pun meminta Adam memberikan beberapa narasi saat mengunggah dokumen itu.

“Terdakwa Ni Made Dwita Anggari juga mengirimkan whatsapp kepada terdakwa Adam Deni Gearaka dengan melontarkan kalimat,’ Bilang data sudah saya terima sebanyak ini dan akan saya kirim ke KPK,’” ucap jaksa. Kedua, Dwita menyuruh Adam untuk mensensor nama pembeli lain dalam dokumen tersebut.

( Sumber : Bacakan Eksepsi, Kuasa Hukum Adam Deni Sebut Dakwaan Jaksa Ragu-ragu )