Jakarta (VLF) – Lim Kiong Hin, alias Aheng, DPO Tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ditangkap di Provinsi Bengkulu. Aheng telah buron sejak 13 tahun lalu.

Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Mochamad Judhy Ismono mengatakan, perkara ini sudah putus di tahun 2009. Aheng berhasil ditangkap Kejaksaan Tinggi Bengkulu, saat sedang bersembunyi di kosan di Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,

“Mendapatkan informasi tersebut, kita melakukan pemetaan dan menemukan keberadaan DPO dan kita lakukan penangkapan,” kata Judhy saat memberikan Senin (28/3/2022).

Aheng akan diamankan di Kejati Bengkulu. Dia akan menunggu jemputan dari Kejati Kalimantan Barat.

“Saat ini terpidana sedang dalam perjalanan menuju kota Bengkulu dan sementara akan kita tahan di Kejati Bengkulu menunggu kedatangan Kejati Kalimantan Barat tiba,” ungkap Judhy.

Diketahui, Aheng melakukan tindak korupsi yang mengakibatkan Bank BNI Cabang Pontiakan alami kerugian Rp 16,448 miliar. Pada 20 Agustus 2007, Aheng divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Pontianak.

Kemudian, putusan banding di Pengadilan Tingggi Kalimantan Barat menyebut Aheng bersalah. Dia divonis lima tahun penjara, dan denda Rp 100 juta.

Tanggal 7 Oktober 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari pemohon terdakwa ditolak.

( Sumber : Buron 13 Tahun, Koruptor Asal Kalimatan Barat Ditangkap di Bengkulu )

Jakarta (VLF) – Eks Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 2 Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Palemmui mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 333 juta. Palemmui merupakan terdakwa kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2018.

“Iya, kami harap iktikad dari Pak Palemmui bisa menjadi bahan pertimbangan mejelis hakim untuk meringankan hukuman. Jumlah yang dikembalikan sesuai dengan dakwaan yakni Rp 333.336.044,” ungkap penasehat hukum Palemmui Suwandy Mardan saat dikonfirmasi detikSulsel, Senin (28/3/2022).

Suwandy menjelaskan pada dasarnya pemakaian dana BOS tersebut merupakan tanggung jawab kolektif. Namun karena rasa tanggung jawab sebagai pimpinan sehingga Palemmui memilih mengembalikan semua kerugian negara tersebut.

“Banyak unsur yang terlibat di korupsi dana BOS tahun 2018 ini. Namun Pak Palemmui inisiatif kembalikan semua sendiri. Padahal ini belum putusan tetapi beliau ingin menunjukkan teladan sebagai pemimpin,” bebernya.

Dia mengatakan fakta persidangan mengungkap terjadinya kerugian negara diakibatkan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS. Antara lain maulid, takziah, hingga pekan olahraga dan seni (porseni).

“Karena itu beliu titip agar rekan sejawat atau para kepsek hati-hati menggunakan anggaran BOS,” imbuhnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Andi Muh Dachrin menyampaikan upaya pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa kasus korupsi dana BOS SMAN 2 tahun 2018 tidak membuat terdakwa bebas. Namun akan menjadi pertimbangan untuk hukumannya.

“Betul (jadi bahan pertimbangan meringankan hukuman). Proses sidangnya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar. Jadi sementara waktu uang ini sebagai barang titipan sampai menunggu putusan majelis hakim,” bebernya.

Kasi Pidsus Kejari Parepare ini menegaskan JPU dalam tindak pidana korupsi bukan hanya menghukum. JPU juga berupaya memulihkan kerugian negara.

“Kita berupaya negara tidak dirugikan dalam penegakan hukum sesuai instruksi presiden,” urainya.

Diketahui, Palemmui kini sementara menjalani masa tahanan di Lapas Makassar. Atas kasus korupsi dana BOS yang dilakukan, Palemmui disangkakan melanggar pasal berlapis yaitu Pasal 2 ayat (1) b, Pasal 3, Pasal 9 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang Undang RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman seumur hidup.

( Sumber : Harap Vonis Ringan, Eks Kepsek Korupsi Dana BOS Kembalikan Rp 333 Juta )

Jakarta (VLF) – Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief dipanggil KPK hari ini. Andi Arief akan diperiksa sebagai saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud dalam kasus dugaan korupsi.

“Terkait tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 2021-2022,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (28/3/2022).

Ali menerangkan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Kendati demikian, Ali belum memerinci apakah Andi Arief sudah tiba atau belum di gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan jalan bersama Plt Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis. KPK menyusuri ada-tidaknya aliran dana suap ke partai.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sejatinya kepala daerah bukan tidak mungkin akan berafiliasi dengan partai politik. Abdul Gafur pun diketahui merupakan kader Partai Demokrat.

“Kita semua tahu bahwa kepala daerah itu semua terafiliasi dengan partai. Kebetulan AGM ini juga dari Partai Demokrat,” kata Alex dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (14/1).

( Sumber : Andi Arief Dipanggil KPK di Kasus Bupati Penajam Paser Utara )

Jakarta (VLF) – Nio Juanda Yasin alias Boris dijatuhi hukuman tegas oleh majelis hakim. Pria yang sempat main di sinetron ‘Preman Pensiun’ tersebut terbukti bersalah mengedarkan sabu-sabu hingga divonis 7 tahun enam bulan bui.

Vonis terhadap Boris itu dibacakan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung pada 18 Januari 2022 lalu. Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Adrianus Agung Putrantono dan dua anggotanya menilai Boris bersalah sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tujuh tahun enam bulan,” ujar hakim sebagaimana petikan putusan yang dilihat detikJabar pada Senin (28/3/2022).

Hakim juga memberi hukuman berat lainnya bagi Boris. Selain kurungan penjara, Boris juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp 1 miliar. Adapun apabila denda tersebut tak dibayar, diganti dengan pidana penjara satu bulan.

Vonis 7,5 tahun bui ini lebih berat ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum. Adapun dalam tuntutan jaksa, Boris dituntut 7 tahun bui dengan denda Rp 1 miliar subsidair 3 bulan penjara.

Sekedar diketahui, artis Preman Pensiun, tersandung kasus narkoba, Satresnarkoba Polres Cimahi berhasil menangkap Nio Juanda yakni pemeran tokoh Boris dalam sinetron Preman Pensiun sebagai pengedar narkotika.

Pada 20 September 2021 lalu, Boris diamankan pihak kepolisian di sebuah guest house di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Saat digerebek petugas, Boris diketahui tengah menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja.

Dari tangan Boris, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu linting ganja bekas pakai, satu bungkus plastik klip bening yang berisi sabu seberat 1 gram, satu buah perangkat alat hisap sabu, dan berbagai barang bukti lainnya.

( Sumber : Hakim Hukum Berat Boris ‘Preman Pensiun’: 7,5 Tahun Bui-Denda Rp 1 M! )

Jakarta (VLF) – Delapan tersangka kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin tidak ditahan karena kooperatif saat diperiksa. Komnas HAM heran karena para tersangka diduga melakukan tindak pidana serius.

“Kita mempertanyakan mengapa tersangka tidak ditahan. Ini pidana yang serius, terkait tindakan kekerasan dan juga perbudakan manusia,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik saat dimintai konfirmasi, Minggu (27/3/2022).

Selain itu, Taufan mengomentari pernyataan Polda Sumatera Utara (Sumut), yang menyebut tak ada oknum polisi yang terlibat peristiwa kerangkeng Bupati Langkat. Dia menegaskan Komnas HAM telah menyimpulkan bahwa ada keterlibatan oknum TNI-Polri.

“Kan kesimpulan kami jelas mengatakan ada keterlibatan aparat Polri dan TNI,” tuturnya.

“Aparat polisi yang terlibat sudah kami sampaikan nama-namanya ke Polri,” imbuh Taufan.

Sebelumnya, polisi telah memeriksa delapan tersangka kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Kedelapan tersangka itu tidak dilakukan penahanan dengan mempertimbangkan sejumlah alasan.

“Penyidik mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan,” kata Dirkrimum Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja kepada wartawan, Sabtu (26/3).

Tatan lalu menjelaskan alasan tidak dilakukan penahanan. Dia menyebut para tersangka kooperatif saat dilakukan pemeriksaan.

“Alasannya yang pertama pada saat pemanggilan kedelapan tersangka untuk kita lakukan interogasi awal, bersama PH-nya mereka kooperatif. Yang kedua, pada saat kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, kedelapan tersangka tersebut hadir dan kemarin rekan-rekan juga menyaksikan kedelapan tersangka tersebut hadir pada saat kita panggil di tanggal 25 kemarin,” sebut Tatan.

( Sumber : Komnas HAM Heran 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Bupati Langkat Tak Ditahan )

Jakarta (VLF) – Dugaan korupsi dana bantuan penanggulangan COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Serang dibidik Kejari Serang. Bantuan berasal dari bantuan Gubernur Banten berupa Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 3 miliar.

“Kejari Serang saat ini menangani tindak pidana korupsi untuk penanganan dampak pandemi COVID-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2020,” kata Kepala Kejari Serang Freddy Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (25/3/2022).

Dugaan korupsi ini dilakukan tahun 2020 untuk penanggulangan dampak wabah. Dari bantuan Rp 3 miliar, terealisasi Rp 2,6 miliar.

Bantuan itu seharusnya ditujukan untuk warga yang terdampak dengan pemberian keterampilan menjahit masker dan hazmat. Tapi, pelaksanaannya diduga menyimpang dan tidak sesuai sasaran.

“Hasil penyidikan diduga penyalahgunaan bantuan gubernur Banten pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tidak sesuai dengan sasaran kegiatan,” ujarnya.

Perintah penyidikan atas perkara ini sudah diterbitkan sejak Februari 2022 melalui Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Serang Nomor PRINT-635/M.6.10/Fd.1/02/2020. Ada 80 saksi yang sudah diperiksa, termasuk pejabat di lingkungan Pemkab Serang.

“Kami telah memanggil beberapa, dari 80 sebagian besar dari pihak peserta pelatihan, ada beberapa pegawai pemerintah yang telah kita panggil dan itu telah berlangsung,” ujarnya.

Namun tidak tertutup kemungkinan kepala daerah Pemkab Serang akan dipanggil dalam perkara ini. Pemanggilan disesuaikan dengan kebutuhan dari tim penyidik.

“Kalau perlu dimintai keterangan akan kita panggil, apabila tidak perlu, cukup oleh dinas maka cukup dinas tersebut yang akan kita panggil,” imbuhnya.

Tim juga masih bekerja mengumpulkan keterangan dan barang bukti. Dalam waktu dekat, akan ditentukan siapa calon tersangka setelah gelar perkara.

“Setelah selesai penyidikan kami akan lakukan gelar perkara untuk kami tentukan siapa yang bertanggung jawab, baik itu dari sisi penyelenggara pemerintah maupun dari sisi swasta,” pungkasnya.

( Sumber : Kejari Bidik Dugaan Korupsi Dana COVID-19 Rp 3 M di Pemkab Serang )

Jakarta (VLF) – Terdakwa kasus terorisme Munarman mengatakan dirinya dan FPI menolak kekerasan dan terorisme sebagai sarana perjuangan. Munarman menilai tuduhan terorisme kepada dirinya dan FPI merupakan fitnah.

“Terkait sikap saya dan FPI dalam masalah kekerasan dan rangkaian pengeboman di Indonesia, sudah saya ungkap bukti-bukti di persidangan a quo, bahwa FPI dan saya menolak cara-cara kekerasan, apalagi penggunaan terorisme atau pengeboman, sebagai sarana perjuangan,” kata Munarman saat membacakan duplik dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Jumat (25/3/2022).

“Jadi kalau ada fitnah bahwa FPI dan saya baru-baru ini saja mengecam terorisme dan pengeboman, maka orang tersebut kudet alias kurang update atau bahkan memang penjahat yang sengaja menyesatkan informasi dan sengaja mem-framing, me-labeling dan tukang fitnah,” tambahnya.

Munarman mengatakan dirinya dan FPI berupaya bersikap adil terkait tindakan terorisme. Dia mengatakan tindakan terorisme bukan hanya dilakukan oleh orang yang ber-KTP Islam, namun semua orang dengan agama, kelompok, maupun organisasi apa pun.

“FPI dan saya juga berupaya untuk bersikap adil bahwa tindakan terorisme bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang ber-KTP Islam, namun semua orang apa pun agamanya, bahkan semua kelompok dan organisasi termasuk organisasi atau instansi negara,” ujar Munarman.

Dia mengatakan dirinya dan FPI mendukung polisi memberantas terorisme. Dia mengatakan kelompok teroris harus diberantas.

“FPI dan saya juga mengecam dan justru mendukung aparat negara untuk memberantas terorisme dan kelompok teroris siapa pun mereka. Apakah itu kelompok yang menyalahgunakan simbol-simbol Islam ataupun kelompok yang tidak membawa atribut Islam, tetap sama, teroris adalah teroris tidak peduli agamanya apa,” ujar Munarman.

“FPI dan saya mengecam dan mengutuk aksi dengan target tempat ibadah agama lain. Karena dalam Islam tidak ada ajaran untuk menghancurkan tempat ibadah agama pihak lain,” sambungnya.

Sebelumnya, Munarman dituntut 8 tahun penjara. Munarman diyakini jaksa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

“Menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Munarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan kedua,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaktim, Senin (14/3).

“Menjatuhkan pidana 8 tahun penjara,” lanjut jaksa.

Jaksa dalam pemaparannya mengatakan Munarman awal mulanya masuk di kalangan organisasi yang berbaiat dengan ISIS saat menjadi pengacara MMI pada 2002. Jaksa menyebut sejak saat itu Munarman kenal dengan beberapa organisasi.

“Berdasarkan fakta terungkap bahwa terdakwa tahun 2002 menjadi pengacara MMI dengan tujuan membela Ustaz Abu Bakar Ba’asyir agar MMI tidak ikut terlibat. Saat itu terdakwa sering bertemu Abdul Haris, sejak saat itu terdakwa mengenal kelompok sepemahaman dengan terdakwa antara lain HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan, hingga 2014, Munarman melakukan baiat di UIN Syarif Hidayatullah di acara Faksi. Menurut jaksa, Munarman sudah tahu bahwa acara Faksi di UIN itu adalah acara baiat karena dihadiri beberapa anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Jaksa meyakini Munarman bersama sejumlah orang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Munarman disebut jaksa memberi motivasi kepada beberapa peserta seminar yang diadakannya untuk mendukung khilafah.

( Sumber : Bacakan Duplik, Munarman: FPI dan Saya Menolak Kekerasan-Terorisme )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya pada 2016-2021. Hari ini, Kejagung memeriksa tiga saksi dari Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

“Jumat 25 Maret 2022, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 3 (tiga) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016 sampai dengan 2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (25/3/2022).

Ketut mengungkap saksi-saksi yang diperiksa hari ini yakni Investigator KPPI inisial AN, PNS KPPI inisial IA dan Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KPPI inisial RH.

“Saksi yang diperiksa, AN selaku Investigator KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia), diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya Tahun 2016 sampai dengan 2021, IA selaku PNS KPPI dan RH selaku Kepala Sub Komite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan KPPI,” ujarnya.

Ketut menerangkan para saksi diperiksa untuk pembuktian terkait kasus impor besi atau baja, baja paduan dan produk Turunannya tahun 2016-2021. Selain itu, kata Ketut, pemeriksaan ini juga untuk melengkapi berkas perkara.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam impor besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya tahun 2016-2021,” kata Ketut.

Sebelumnya, Kejagung meningkatkan status kasus impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya pada 2016-2021 ke tahap penyidikan. Namun belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus itu terjadi sejak 2016 hingga 2021, terdapat 6 perusahaan mengimpor baja paduan menggunakan surat penjelasan/pengecualian perizinan impor (tanpa PI & LS).

Surat penjelasan diterbitkan oleh Direktur Impor/Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI (Dirjen Daglu Kemendag RI) atas dasar permohonan dari importir dengan alasan untuk digunakan dalam rangka pengadaan material konstruksi proyek pembangunan jalan dan jembatan dengan dalih ada perjanjian kerjasama dengan perusahaan BUMN di antaranya PT Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, PT Nindya Karya, PT Pertamina Gas (Pertagas).

Ketut mengatakan berdasarkan keterangan dari 4 perusahaan BUMN tersebut, ternyata pihaknya tidak pernah melakukan kerjasama pengadaan material (besi, baja, baja paduan) dengan 6 importir tersebut sebagaimana disebutkan dalam permohonan maupun surat penjelasan yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu Kemendag RI.

“Diduga 6 importir tersebut juga melakukan impor baja paduan dengan menggunakan surat penjelasan tanggal 26 Mei 2020 dengan alasan untuk keperluan proyek pembangunan jalan dan jembatan, padahal dalam kenyataannya proyek jalan dan jembatan yang dimaksud sudah selesai dibangun pada tahun 2018,” imbuhnya.

Ketut mengatakan 6 perusahaan importir tersebut terindikasi melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

( Sumber : 3 Saksi dari KPPI Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Impor Baja )

Jakarta (VLF) – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menangkap total enam tersangka di kasus robot trading ilegal Evotrade, termasuk pemiliknya. Polisi menyita sejumlah kendaraan mewah dari para tersangka, mulai dari BMW, MINI Cooper, hingga Harley-Davidson.

“Sampai saat ini total barang yang sudah disita dalam kasus ini antara lain satu unit mobil Lexus L570, satu unit mobil BMW M5 berserta BPKB, satu unit BMW Z4 beserta BPKB, satu unit MINI Cooper, satu unit motor Harley-Davidson,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam jumpa pers virtual, Kamis (24/3/2022).

Kemudian Ramadhan menyebut polisi juga menyita motor Vespa. Adapun sejumlah uang pecahan dolar turut disita Bareskrim.

“Satu unit motor Vespa, enam unit laptop, 5 HP, uang tunai sebanyak 1.150 lembar pecahan 1.000 uang dolar Singapura, dan 1.000 lembar pecahan Rp 100 ribu, satu buah tanah dan bangunan di perumahan di Malang, Jatim,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ramadhan menyebut polisi juga memblokir sejumlah rekening para tersangka. Total nominal dari rekening itu sejumlah Rp 250 miliar.

“Selain itu, penyidik juga sudah melakukan pemblokiran beberapa rekening milik tersangka senilai Rp 250 miliar,” imbuh Ramadhan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap DPO kasus robot trading ilegal Evotrade, Anang Diantoko. Anang merupakan pemilik robot trading ilegal Evotrade.

“Telah dilakukan penangkapan pada hari Minggu, 20 Maret 2022, terhadap tersangka DPO owner robot trading Evotrade atas nama Anang Diantoko,” kata Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan kepada wartawan, Rabu (23/3).

Anang ditangkap di Villa Grey, Jalan Duku Indah, Gg Jepun, Kecamatan Umalas, Kuta Utara. Polisi berhasil menyita 10 buah handphone, 3 buah modem, 6 buah kartu ATM, 1 unit Honda Vario beserta BPKB, serta uang tunai Rp 1,6 juta.

“Selanjutnya tersangka dilakukan pemeriksaan dan penahanan di Rutan Bareskrim Polri,” ujarnya.

( Sumber : Polisi Sita BMW M5-Rekening Rp 250 M Milik Tersangka Robot Trading Evotrade )

Jakarta (VLF) – KPK tengah mengusut kasus dugaan gratifikasi di Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur. KPK memeriksa pemilik tempat refleksi bernama Christina Natalia sebagai saksi.

“Pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Sidoarjo,” kata Plt. Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (24/3/2022).

Christina disebut sebagai wiraswasta yang memiliki tempat pijat bernama Sae Family Reflexiology. KPK juga memeriksa beberapa saksi, yakni Direktur PT Bumi Samudera Jedine Jefri Suryono, Direktur PT Nelayan Tenggara, dan Manager PT Hexamitra Charcoalindo Harun Abdi Harianto.

KPK juga memeriksa beberapa karyawan swasta yang berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Ali menyebut ada satu orang komisaris dan lima karyawan swasta yang turut diperiksa.

Mereka di antaranya Komisaris PT Gentayu Cakra Gagah Eko Wibowo, Imma Noer Fatimah dari PT Noor Semangat, Budi Santoso dari PT Bumi Samudera Jedine, Ibnu Gopur, Mundjiah, dan Najib Abdurrauf Bahasuan.

“Pemeriksaan dilakukan di Polresta Sidoarjo,” kata Ali.

Sebelumnya, dugaan gratifikasi ini merupakan pengembangan penyidikan di kasus mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dia terjerat kasus suap proyek infrastruktur di Dinas PUPR.

Saiful Ilah sendiri telah bebas dari Lapas Kelas I Surabaya. Bersama rekannya Sangaji Sanajihitu dan Yudhi Tetrahastoto, ketiganya bebas sejak 7 Januari 2022.

Saiful Ilah divonis 3 tahun penjara lantaran terbukti bersalah terima suap terkait beberapa proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. Dia didakwakan Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

KPK telah tetapkan enam tersangka dalam kasus suap proyek di Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Sidoarjo. Dalam kasus ini, KPK mengamankan barang bukti uang senilai Rp 1,8 miliar.

Terdapat sejumlah nama penerima suap di kasus Bupati Sidaorjo Saiful Ilah, masa periode 2010-2015 dan 2016-2021. Mereka diantaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Judi Tetrahastoto; serta Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitu Sangadji. Sementara pemberi adalah swasta Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi.

( Sumber :KPK Periksa Bos Tempat Pijat Terkait Kasus Gratifikasi di Sidoarjo )