Jakarta (VLF) – Ditreskrimum Polda Sumatera Utara (Sumut) kembali memeriksa Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin. Dia diperiksa terkait pengembangan dan pendalaman penyidikan kasus kerangkeng manusia di rumahnya.

Dalam foto yang diterima detikcom, Jumat (1/4/2022), Terbit Rencana tampak memakai baju warna putih dilapisi rompi tahanan bewarna oranye. Di sebelah dia tampak duduk seorang pria yang merupakan penasehat hukumnya.

Sementara diseberang meja, tampak para penyidik melakukan pemeriksaan. Tim dari Polda dipimpin langsung oleh Dirkrimum Kombes Tatan Dirsan Atmaja. Pemeriksaan itu pun diketahui berlangsung di Gedung KPK di Jakarta.

“Iya, di gedung KPK. Dijadwalkan jam 10.00 WIB,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Jumat (1/4/2022).

Hadi mengatakan materi pemeriksaan itu terkait pengembangan dan pendalaman penyidikan.

“Materinya terkait dengan pengembangan dan pendalaman penyidikan,” sebut Hadi.

Sebelumnya, polisi menetapkan 8 tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Para tersangka terancam 15 tahun penjara.

“Tujuh orang inisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG dipersangkakan pasal 7 UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun + 1/3 ancaman pokok,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi, Senin (21/3/2022).

“Dua orang inisial SP dan TS pasal yang dikenakan Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” sambungnya.

Hingga saat ini, kedelapan tersangka belum dilakukan penahanan karena kooperatif serta penyidik masih mengembangkan peristiwa tersebut.
“Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, kedelapan orang ini belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan terhadap peristiwa ini,” tambah Hadi.

Setelah itu, untuk proses pendalaman penyidikan. Polisi pun memeriksa istri dan adik perempuan dari Terbit Rencana. Tak hanya itu, juru masak, security hingga pengawas PKS milik Terbit pun diperiksa polisi.

Kasus ini berawal dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Terbit saat melakukan penggeledahan dalam kasus korupsi. Kasus ini kemudian didalami oleh kepolisian, Komnas HAM, dan LPSK.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengaku menemukan kekerasan yang sangat sadis dalam kasus kerangkeng ini.

“Semuanya sadis! Tapi, sepanjang melakukan advokasi terhadap korban kekerasan selama kurang-lebih 20 tahun, saya belum pernah menemukan kekerasan sesadis ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di gedung LPSK, Rabu (9/3).

Ada banyak korban kerangkeng Bupati Langkat. Penyiksaan yang mereka alami pun berbeda-beda.

( Sumber : Bupati Langkat Nonaktif Kembali Diperiksa di Kasus Kerangkeng Manusia )

Jakarta (VLF) – Suhaidi Jamaan atau Lord Adi menyerahkan duit Rp 50 juta ke Bareskrim Polri terkait kasus Binomo dengan tersangka Indra Kenz. Lord Adi diduga menerima uang tersebut dari Indra Kenz saat berulang tahun.

“Disampaikan, Kamis, 31 Maret 2022, atas inisiatif sendiri, Saudara S (Suhaidi) alias L Adi menyerahkan dana sebesar Rp 50 juta kepada penyidik Dittipideksus terkait yang bersangkutan menerima transfer dari Saudara IK saat yang bersangkutan berulang tahun,” kata Kabag Penum Mabes Polri Kombes Gatot Repli kepada wartawan, Jumat (1/4/2022).

Gatot mengatakan penyidik bakal menyita uang tersebut. Gatot tak menjelaskan apakah Lord Adi juga akan dimintai keterangan atau tidak.

“Selanjutnya penyidik melakukan pengambilan berita acara dan penyitaan terhadap barang bukti uang tersebut,” ucapnya.

Sebelumnya, Indra Kenz telah ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong aplikasi Binomo oleh Bareskrim Polri. Dia terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

“Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan 20 tahun,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (22/2).

Indra Kenz dijerat dengan pasal berlapis. Ramadhan menyebut Indra Kenz diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penipuan.

“Pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 ayat 2 juncto Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Kemudian, Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Kemudian, Pasal 3 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Selanjutnya, Pasal 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 10 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Kemudian Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP,” ucap Ramadhan.

( Sumber : Lord Adi Serahkan Rp 50 Juta ke Bareskrim Terkait Kasus Indra Kenz )

Jakarta (VLF) – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud disebut menerima uang Rp 2 miliar dari kontraktor Ahmad Zuhdi alias Yudi. Dimana uang sejumlah Rp 1 miliar itu digunakan untuk pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Kalimantan Timur di Samarinda.

Hal tersebut terungkap dalam dakwaan Dirut PT Borneo Putra Mandiri Ahmad Zuhdi alias Yudi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Samarinda, Kamis (31/3) kemarin. Ahmad Zudi didakwa memberi suap Rp 2,617 miliar, dengan rincian Rp 2 miliar untuk Abdul Gafur, Plt Sekda Pemkab PPU Muliadi Rp 22 juta, Edi Hasmoro selaku Kadis PUPR PPU sejumlah Rp 412 juta, Jusman selaku Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Olahraga PPU sejumlah Rp 33 juta, dan Asdarussalam selaku Dewan Pengawas PDAM Danum Taka Kabupaten PPU sejumlah Rp 150 juta.

Jaksa mengatakan Yudi kenal dengan Abdul Gafur sejak dilantik menjadi Bupati PPU yakni pada tahun 2018. Keduanya dipertemukan oleh Syamsuddin alias Aco yang merupakan Sekjen DPC Demokrat PPU periode 2014-2019, Abdul mengetahui Yudi adalah kontraktor.

Yudi juga mengenal Asdarussalam yang merupakan orang kepercayaan Abdul Gafur. Menurut jaksa, Asdarussalam sering memberi informasi tentang paket proyek PPU ke Yudi.

Sekitar tahun 2020, Asdarusalam menginformasikan ke Yudi kalau ada proyek pembangunan landscape depan kantor bupati yang belum dilelangkan senilai Rp 21 miliar. Asdarussalam kemudian menawarkan ‘commitment fee’ ke Yudi, salah satunya diperuntukkan Abdul Gafur.

“Asdarussalam menjelaskan ada commitment fee atau ‘uang menguap’ sebesar 5% yang harus diserahkan kepada Abdul Gafur Mas’ud dan sebesar 2,5% untuk Dinas PUPR dalam hal ini adalah Edi Hasmoro,” bunyi surat dakwaan jaksa yang dilihat, Jumat (1/4/2022).

Singkat cerita, Yudi pun menyetujui itu dan memenangkan lelang dimana proyek itu nilai kontraknya Rp 24.472.507.400 (miliar).

Setelah pekerjaan pembangunan taman landscape depan kantor bupati rampung, barulah Yudi menyerahkan fee ke Abdul sebesar Rp 500 juta secara bertahap. Uang itu digunakan untuk biaya operasional Abdul Gafur.

Selain itu, ada 15 proyek lain yang juga dimenangkan oleh perusahaan Yudi. Sama dengan sebelumnya, Yudi diwajibkan untuk membayar fee yakni 5 persen dari nilai kontrak untuk diberikan kepada Abdul Gafur, serta 2,5 persen untuk operasional Dinas PUPR PPU.

Atas proyek tersebut, Yudi memberikan fee sebesar Rp 5,4 miliar ke Abdul Gafur Mas’ud. Namun, yang baru terealisasi senilai Rp 1,5 miliar.

Rp 1 M untuk Pemilihan Ketua Demokrat
Uang Rp 1,5 miliar tersebut diberikan melalui tiga tahap. Tahap pertama, Yudi memberikan 200 juta kepada Abdul Gafur melalui Asdarussalam di Penajam.

Tahap kedua, Yudi memberikan Rp 300 juta kepada Abdul Gafur melalui Asdarussalam lagi di Penajam. Terakhir, Yudi memberi uang Rp 1 miliar guna pemilihan Ketua DPD Demokrat Kalimantan Timur.

“Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pertemuan dengan Asdarussalam, Asdarussalam menyampaikan supaya Terdakwa membantu Abdul Gafur sebesar Rp 1 miliar yang sementara sedang mengikuti pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur di Samarinda,” ungkap jaksa KPK.

Atas permintaan tersebut, Yudi berencana menggunakan pencairan termin pekerjaan peningkatan kantor pos waru yang merupakan proyek lanjutan senilai Rp 1,5 miliar yang dikerjakan oleh PT Babulu Benuo Taka. Perusahaan itu masih terafiliasi dengannya.

Guna mendapatkan uang Rp 1,5 miliar itu dia menemui Sekda PPU Miliadi dan Plt Kepala BKAD PPU Muhajir. Dalam pertemuan itu, Yudi menyampaikan bahwa dia membutuhkan Rp 1 miliar untuk diberikan ke Abdul Gafur.

“Terdakwa menyampaikan jika membutuhkan pencairan termin proyek untuk dapat memenuhi permintaan Abdul Gafur sebesar Rp 1 miliar. Muliadi dan Muhajir menjawab jika pembayaran terkait proyek-proyek yang bersumber dari APBD tidak lagi dapat dibayarkan pada bulan Desember 2021,” papar jaksa.

Meski begitu, Muliadi dan Muhajir memberikan solusi agar Yudi memenuhi keinginan Abdul Gafur. Solusinya adalah Muliadi meminjamkan dana simpanan Korpri kepada Yudi sebesar Rp 1 miliar.

Muliadi, kata jaksa, bersedia meminjamkan dana tersebut karena Yudi memiliki beberapa termin proyek yang masih belum dicairkan termasuk peningkatan Kantor Pos Waru. Setelah uang pinjaman ‘dana Kopri’ cair, Yudi memerintahkan anak buahnya Hajjrin Zainuddin untuk menyerahkan uang itu ke Supriadi alias Usup alias Ucup yang mendampingi Abdul Gafur di Samarinda.

Uang Rp 1 miliar itu pun diterima Ucup di Hotel Bumi Senyiur Samarinda. Kemudian, uang itu dibawa Ucup ke kamar Nomor 1621 Hotel Aston Samarinda tempat Abdul Gafur Mas’ud menginap.

Atas perbuatan ini, Yudi didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP pidana.

( Sumber : Di Dakwaan Penyuap, Bupati PPU Minta Rp 1 M Guna Pemilihan Ketua PD Kaltim )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menerima berkas perkara ‘jin buang anak’ dengan tersangka Edy Mulyadi. Edy segera disidang di Pengadilan Negeri Jakpus.

“Hari ini kami sampaikan telah ada penyerahan tersangka, dan barang bukti tahap II atas nama tersangka Edy Mulyadi oleh penyidik dari Bareskrim Polri kepada penuntut umum pada Kejari Jakpus,” kata Kajari Jakpus Bimo Suprayoga kepada wartawan di Kejari Jakpus, Kamis (31/3/2022).

Dia mengatakan Edy bakal ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Bareskrim Polri. Bismo menyebut jaksa segera menyerahkan berkas dakwaan ke pengadilan.

“Akan dilanjutkan dengan persiapan membuat surat dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujarnya.

Namun dia belum menjelaskan kapan sidang perdana Edy digelar. Bima mengatakan Edy bakal didakwa dengan pasal berlapis.

“Perlu kami sampaikan atas perbuatan tersebut Tersangka Edy Mulyadi dalam berkas perkara diduga telah melanggar Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156 KUHP,” ucap Bima.

Pengacara Harap Edy Bebas
Pengacara Edy Mulyadi, Herman Kadir, menyebut kliennya tidak bersalah. Dia berharap kliennya divonis bebas.

“Ya, dia berharap seperti itu karena memang dari awal kita sudah bilang, dakwaan itu, tuduhan itu lemah secara hukum. Apalagi ditetapkan Pasal 14 UU No 1 Tahun 1946 itu. Itu menurut saya lebih ngaco lagi,” kata Herman.

Herman mengatakan pihaknya siap mengikuti persidangan. Dia mengaku telah menyiapkan tiga saksi ahli untuk dihadirkan di persidangan nanti.

“Ahli kita udah siapin tiga ahli. Ahli IT, ahli bahasa, dan ahli pidana,” ujarnya.

Awal Mula Kasus
Kasus ini berawal saat Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur mengadukan Edy Mulyadi karena pernyataan yang diduga menghina Kalimantan ke polisi. Edy sebelumnya juga sudah dilaporkan gara-gara ucapan terhadap Menhan Prabowo Subianto soal ‘macan mengeong’. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda, Minggu (23/1/2022).

“Kami melaporkan Edy Mulyadi terkait ujaran kebencian yang menyakiti hati masyarakat PPU dan Kalimantan yang diucapkannya di kanal YouTubenya,” kata perwakilan Pemuda Lintas Agama Kaltim, Daniel A Sihotang.

Edy Mulyadi kemudian meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh.

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edy melalui akun YouTubenya BANG EDY CHANNEL. Dalam video klarifikasi itu, dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya.

“Kalimatnya gini lengkapnya ‘kita ini punya tempat bagus mahal di Jakarta, tiba-tiba kita jual, kita pindah tempat ke tempat jin buang anak’, kalimatnya kurang-lebih gitu, ‘lalu kita pindah ke tempat jin buang anak’,” kata Edy seperti dilihat detikcom melalui channel YouTubenya, Senin (24/1).

Edy lantas menjelaskan maksud pernyataan tempat jin buang anak, yakni untuk menggambarkan istilah lokasi yang jauh. Dia lantas menyebut Monas hingga BSD juga dulu disebut sebagai tempat jin buang anak.

“Di Jakarta, tempat jin buang anak itu untuk menggambarkan tempat yang jauh, jangankan Kalimantan, istilah kita mohon maaf ya, Monas itu dulu tempat jin buang anak, BSD, Balai Serpong Damai itu tahun 80-90-an itu tempat jin buang anak, jadi istilah biasa,” ucapnya.

( Sumber : Jaksa Jelaskan Pasal yang Bakal Didakwakan ke Edy Mulyadi )

Jakarta (VLF) – Seorang istri inisial R di Surabaya, Jawa Timur, diadili karena mengatakan lemah syahwat terhadap suami di depan umum. Kasus ini bergulir berawal dari laporan si suami.

Dilansir detikJatim, Rabu (31/3/2022), ketua majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Ari Widodo memutuskan terdakwa R dihukum 3 bulan penjara percobaan selama 1 tahun. Artinya, dalam 1 tahun, bila dia mengulangi perbuatannya, terdakwa akan benar-benar menjalani kurungan selama 3 bulan.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan,” kata Ari saat membacakan amar putusan di Ruang Kartika 2 PN Surabaya, Rabu (30/3/2022).

Ibu rumah tangga R itu diadili dengan pasal penghinaan. Dia didakwa telah menghina suaminya, S, karena menyebut suaminya lemah syahwat atau tidak bisa ereksi.

Kuasa hukum terdakwa Erpin Yuliono mengaku pikir-pikir perihal putusan itu. Menurutnya, vonis yang ditetapkan kepada kliennya memang tidak sesuai ekspektasi. Kendati masih ada masa percobaan.

“Kami pikir-pikir (terhadap putusan hakim), itu pernyataan, kan, spontan dan karena keduanya, kan, saat itu memang suami-istri. Ini kan unek-unek to, kok, kebangetan. Kan bilangnya, ‘Kalau kalimat dipotong ‘kamu tidak ngxxeng’ memang penghinaan. Tapi, ada kalimat lanjutannya. Ditutupi demi orang tua. Itu bukan penghinaan. Bahasa Suroboyo, kan, sudah biasa kasar pisuh-pisuhan,” ujarnya.

( Sumber : Ejek Suami Tak Bisa Ereksi Bikin Istri Divonis Hukuman Percobaan )

Jakarta (VLF) – KPK memanggil mantan Wakil Bupati Pangandaran Adang Hadari terkait kasus dugaan suap mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno. Adang akan dimintai keterangan sebagai saksi.

“Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap terkait proyek pada Dinas PUPR Kota Banjar,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).

KPK juga memanggil Dirut CV Fortuna, Jaya Andri Hendriaman; Komisaris CV Fortuna, Jaya Maman Heryadi; Komisaris CV Banjar, Jaya Cecep Sopian; Direktur PT Dikrie Jaya Gemilang, Adrian Maldi; dan Wakil Direktur PT Dikrie Jaya Gemilang, Sidik Sunarto. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat,” ujar Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebagai tersangka di kasus dugaan suap proyek pekerjaan infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar. Selain Herman, KPK menetapkan seorang pihak swasta bernama Rahmat Wardi sebagai tersangka.

“Dua tersangka atas nama HS, Wali Kota Banjar periode 2003-2008, 2008-2013, bersama-sama dengan RW, swasta, Direktur CV Prima,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/12/2021).

Herman Sutrisno diduga memerintahkan Rahmat Wardi melakukan peminjaman uang sebanyak Rp 4,3 miliar untuk keperluan pribadinya. Namun pembayaran cicilan pinjaman itu dibebankan kepada Rahmat Wardi.

Firli mengatakan Rahmat Wardi diketahui memiliki kedekatan dengan Herman Sutrisno. Akibatnya, ada dugaan peran aktif Herman dalam memudahkan perizinan usaha hingga memperoleh proyek pekerjaan di Dinas PUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Banjar.

“Antara tahun 2012 sampai 2014, RW dengan beberapa perusahaannya mengerjakan 15 paket proyek pekerjaan pada Dinas PUPRPKP Kota Banjar dengan total nilai proyek sebesar Rp 23,7 miliar dan sebagai bentuk komitmen atas kemudahan yang diberikan oleh HS, maka RW memberikan fee proyek 5-8 persen dari nilai proyek untuk HS,” ucapnya.

( Sumber : KPK Panggil Eks Wakil Bupati Pangandaran di Kasus Suap Mantan Walkot Banjar )

Jakarta (VLF) – Penyidik KPK memanggil politikus Partai Demokrat Jemmy Setiawan untuk memberikan kesaksian terkait perkara suap yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud. Jemmy memenuhi panggilan KPK.

Dalam jadwal pemeriksaan, Rabu (30/3/2022), nama Jemmy tertulis sebagai Deputi II Badan Pembina Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat. Jemmy tampak sudah tiba di KPK pukul 09.30 WIB.

Tak ada keterangan yang disampaikan Jemmy. Dia langsung menuju lantai dua KPK di mana ruang pemeriksaan berada.

KPK Panggil Ulang Andi Arief
Sebelumnya dalam perkara yang sama KPK memanggil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat Andi Arief. Namun Andi Arief merasa tidak mendapatkan surat panggilan KPK sehingga KPK mengirimkan surat panggilan ulang.

“Tentu sebagai bagian dari ketaatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan, kami mengingatkan kepada saksi ini untuk kooperatif hadir pada penjadwalan pemanggilan berikutnya. Surat akan dikirim pada alamat yang sama di Cipulir,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (29/3/2022).

Ali menyebut segala informasi yang dimiliki oleh Andi Arief terkait kasus suap Bupati PPU sangat berharga. Sehingga KPK meminta Andi Arief untuk hadir dalam pemeriksaan sebagai saksi.

“Karena informasi dari saksi sangat penting bagi tim penyidik untuk mengungkap dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan tersangka AGM (Abdul Gafur Mas’ud) dkk ini menjadi makin terang,” kata Ali.

Diketahui sebelumnya, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud merupakan kader Demokrat yang menjadi tersangka dalam kasus suap. Abdul Gafur Mas’ud terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 12 Januari 2022 di salah satu mal di Jakarta.

Dalam OTT itu, KPK menyita uang sebanyak Rp 1,447 miliar. Dengan rincian, Rp 1 miliar tersimpan di koper saat OTT, sementara Rp 447 juta berada di rekening Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis.

KPK menyebut Abdul Gafur Mas’ud menerima suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Kasus itu bermula pada tahun 2021 saat kabupaten PPU mengagendakan sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olahraga PPU.

“Nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar antara lain untuk proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit subur dengan nilai kontrak Rp 58 Miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar,” kata Alex saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (13/1/2022) malam.

( Sumber : Politikus Demokrat Jemmy Setiawan Diperiksa KPK di Kasus Bupati PPU )

Jakarta (VLF) – Mantan Gubernur Riau Annas Maamun mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Annas meminta agar status tersangkanya digugurkan melalui gugatan praperadilan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, gugatan tersebut didaftarkan pada 24 Maret 2022. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 21/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Pada petitumnya, pemohon Annas meminta hakim menerima seluruh permohonannya. Selain itu, Annas meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Berikut ini isi petitumnya:

1. Menerima Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan status tersangka Pemohon yang ditetapkan Termohon tersebut tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan status tersangka Pemohon yang ditetapkan Termohon tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan status tersangka Pemohon yang ditetapkan Termohon tersebut batal demi hukum.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan KPK belum menerima pemberitahuan terkait permohonan praperadilan itu.

“Kami belum ada pemberitahuan,” kata Ali.

Sebelumnya, KPK memanggil dua anggota DPRD Riau 2009-2014, Suparman dan Rusli Efendi. Keduanya dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan gubernur Annas Maamun.

“Hari ini (Rabu, 27/10) pemeriksaan saksi TPK suap pembahasan RAPBDP tahun anggaran 2014 dan/atau RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/10/2021).

KPK juga memanggil dua PNS pada bagian Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Fuadilazi dan Jonli. Saksi selanjutnya adalah PNS pada BPBD Riau RM Eka Putra dan Plt Kepala Pelaksana BPBD Riau Said Saqlul Amri.

Dalam kasus ini, Annas Maamun diduga memberi suap kepada anggota DPRD Riau saat itu, Kirjauhari, saat pembahasan RAPBD 2014 dan RAPBD tambahan tahun 2015 Provinsi Riau.

Annas disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Annas sebelumnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kuantan Singingi, Riau. Annas terbukti menerima USD 166.100 dari pengusaha bernama Gulat Medali Emas Manurung.

Annas masih berstatus tersangka kasus lain di KPK. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait RAPBD 2014 dan RAPBD tambahan 2015.

( Sumber : Ternyata Annas Maamun Jadi Tersangka Lagi, Gugat Praperadilan Lawan KPK )

Jakarta (VLF) – Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi Adam Deni Gearaka dalam kasus informasi transaksi elektronik (ITE). Dengan begitu, hakim menyatakan sidang Adam Deni lanjut ke tahap pembuktian.

“Menyatakan keberatan atau eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa 1 Adam Deni Gearaka dan terdakwa 2 Ni Made Dwita Anggari tersebut tidak dapat diterima,” kata hakim saat membacakan putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/3/2022).

Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini. Hakim pun menyatakan pemeriksaan terhadap perkara Adam Deni Gearaka dan Ni Made Dwita Anggari dilanjutkan.

“Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara pidana nomor 179/pidsus/2022/Pengadilan Negeri Jakarta utara atas nama Terdakwa 1 Adam Deni Gearaka dan Terdakwa 2 Ni Made Dwita Anggari,” ujar hakim.

Sebelumnya, Adam Deni didakwa bersama-sama Ni Made Dwita Anggari melakukan transmisi, memindahkan dokumen elektronik orang lain yang bersifat rahasia. Perbuatan Adam Deni merujuk pada salah satu postingan di Instastory-nya, ‘Mowning… mowning baru dapet kiriman paketan kertas dua karton yang siap disetor ke @official.kpk’, yang ditujukan untuk Ahmad Sahroni.

“Bahwa mereka Terdakwa Adam Deni Gearaka, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa Ni Made Dwita Anggari pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, sekira jam 21.00 WIB, atau pada suatu waktu yang lain sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik,” kata jaksa saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Senin (14/3).

“Mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa,” sambungnya.

Adam Deni dan Ni Made didakwa Pasal 48 ayat (3) jo Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsider Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) dan lebih subsider Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 32 ayat (1).

( Sumber : Hakim Tolak Eksepsi Adam Deni! )

Jakarta (VLF) – Hukum adat adalah salah satu sistem hukum yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain hukum adat, Indonesia yang menjalankan sistem hukum campuran juga cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental dan hukum islam.

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, istilah adat sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan bahasa Arab. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, adat diartikan sebagai kebiasaan. Adat atau kebiasaan ini pun kini diserap ke bahasa Indonesia dan lazim digunakan.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronye dalam bukunya yang berjudul De Acheers (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat Recht van Nederland Indie. Sejak itu, yakni mulai akhir 1929, Pemerintah Kolonial Belanda mulai menggunakan istilah adat secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Pengertian Hukum Adat
Dalam buku Sistem Hukum Indonesia karya Sukardi, hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terhadap yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.

Sementara dalam buku berjudul Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam) karya Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, mantan Guru Besar Hukum Adat Universitas Airlangga Mohammad Koesnoe, hukum adat adalah sistem yang telah lama berlaku di Indonesia.

Menurut Mohammad Koesnoe, tidak diketahui pasti awal mula hukum adat berlaku di tanah air. Namun jika dibandingkan dengan hukum Barat dan hukum Islam, hukum adat adalah yang tertua secara usianya.

Tujuan Adanya Hukum Adat
Sebenarnya tidak ada tujuan terperinci dan jelas soal tujuan adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat. Namun dapat dikatakan, hukum adat bertujuan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.

Lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan lainnya serta penguasa dalam masyarakat. Hukum Adat berpedoman pada asas- asas, kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis.

Hukum adat tidak mengenal pembidangan hukum, seperti halnya hukum barat. Di hukum adat, tidak ada pemisah yang jelas antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik).

Unsur-unsur dari Hukum Adat
Hukum adat adalah salah satu hukum tertua di Indonesia. Hukum adat memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi/akibat hukum
6. Tidak tertulis
7. Ditaati dalam masyarakat

Sumber Hukum Adat
Hukum adat bersumber dari berbagai hal, berikut di antaranya:

1. Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
2. Kebudayaan tradisional rakyat
3. Ugeran/kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
4. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
5. Pepatah adat
6. Yurisprudensi adat
7. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup

8. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja
9. Doktrin tentang hukum adat
10. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat
11. Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat

Bentuk Hukum Adat
Berbeda dengan sistem hukum yang berkembang lainnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum ini tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Sejumlah hukum adat sempat diupayakan untuk dijadikan hukum perundang-undangan dan dengan begitu didorong agar memperoleh bentuk tertulis. Salah satu contohnya adalah Undang-undang Pokok Agraria tahun 1950. Namun hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis itu menjadi berbeda bentuk dari hukum adat sebelumnya. Hukum adat terkait agraria kini menjadi hukum perundang-undangan.

Hukum adat adalah apa sudah dijelaskan. Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang dipakai di Indonesia. Simak penjelasannya di halaman berikut ini.

Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia
Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental.

Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam ikut mempengaruhi. Hal ini karena sebagian mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam.

Adapun keberadaan hukum adat juga turut mempengaruhi dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa aturan di bidang hukum waris, hukum agraria hingga hukum pidana (secara terbatas) juga dipengaruhi atau mengadopsi dari sistem hukum adat.

( Sumber : Hukum Adat Adalah Apa? Ini Pengertian, Unsur hingga Sumbernya )