Jakarta (VLF) – KPK melakukan eksekusi vonis terhadap Edhy Prabowo ke Lapas Klas I Tangerang. Vonis Edhy diketahui telah disunat Mahkamah Agung (MA) dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara.

“Terpidana dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi dengan masa penahanan sejak ditahap penyidikan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/4/2022).

Eksekusi itu berdasarkan putusan Jaksa Eksekusi KPK Hendra Apriansyah pada putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst tanggal 15 Juli 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT DKI Jakarta Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI tanggal 1 November 2021 Jo Putusan MA Nomor : 942K/Pid.Sus/2022 tanggal 7 Maret 2022.

Selain itu, Edhy diwajibkan membayar denda senilai Rp 400 juta. Namun, jika Edhy tak sanggup membayar maka bisa diganti dengan hukuman 6 bulan penjara

“Pidana denda sebesar Rp 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” katanya.

Selanjutnya, Edhy juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 9,6 miliar dan USD 77.000. Apabila tak dibayarkan terhitung satu bulan setelah status hukum inkracht, maka harta benda Edhy dilakukan penyitaan.

“Dalam hal hartanya tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 3 tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ali mengatakan Edhy juga dikenakan pidana tambahan. Yakni pencabutan hak politik selama 2 tahun, terhitung sejak Edhy selesai menjalani pidana pokok.

“Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok,” katanya.

Vonis Edhy Disunat Jadi 5 Tahun
Sebelumnya, MA menyunat hukuman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dari 9 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. MA menilai Edhy telah berbuat baik selama bertugas.

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani. Majelis juga menjatuhkan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Memperbaiki putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 tahun,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada wartawan, Rabu (9/3).

“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” sambung Andi Andi Samsan Nganro membacakan putusan.

Majelis kasasi menilai Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat hukuman tidak mempertimbangkan dengan cermat rekam jejak Edhy. Pekerjaan yang baik itu adalah mencabut Peraturan Menteri KKP dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Nomor 12/Permen-KP/2020.

“Terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan,” ujar majelis.

( Sumber : KPK Eksekusi Vonis Edhy Prabowo yang Disunat Jadi 5 Tahun )

Jakarta (VLF) – Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, didakwa memberi suap senilai Rp 572 juta ke Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Suap diberikan agar Terbit memberikan paket pekerjaan di Dinas PUPR Langkat dan Disdik Langkat ke perusahaan Muara.

“Terdakwa Muara Perangin Angin memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp 572.000.000 ke Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat 2019-2024,” ujar jaksa KPK Zainal Abidin saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Uang suap diberikan Muara ke Terbit melalui Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abadi, Suhanda Citra, dan Isfi Syahfitra. Mereka adalah orang kepercayaan Terbit.

“Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat melalui Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abadi, Suhanda Citra, dan Isfi Syahfitra telah memberikan pakt pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabulaten Langkat kepada perusahaan milik Terdakwa yaitu CV Nizhami, CV Sasaki, dan perusahaan-perusahaan lain yang dipergunakan oleh terdakwa,” jelas jaksa.

Jaksa mengatakan Terbit mengatur proses lelang proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan Langkat agar dimenangkan oleh perusahaan Muara. Hal itu, bertentangan dengan kewajiban Terbit Rencana Perangin Angin selaku Bupati Langkat.

“Yaitu dengan cara mengatur proses tender/pengadaan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekda Kabupaten Langkat untuk memenangkan perusahaan-perusahaan milik terdakwa agar mendapatkan paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun 2021,” papar jaksa.

Atas dasar itu, Muara Perangin Angin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sidang ini, Muara Perangin Angin mengatakan mengerti terhadap dakwaan jaksa. Dia juga tidak mengajukan eksepsi dan sidang akan dilanjutkan pada Senin (11/4).

( Sumber : Penyuap Bupati Langkat Didakwa Beri Suap Rp 572 Juta Demi Dapat Proyek )

Jakarta (VLF) – Munarman dijatuhi vonis 3 tahun penjara dalam perkara tindak pidana terorisme. Namun ternyata perbuatan Munarman yang dinyatakan bersalah bukanlah perihal menggerakkan aksi terorisme. Lantas apa?

“Kami berbeda pendapat dengan jaksa, jaksa berpendapat yang terbukti dakwaan kedua, majelis hakim berpendapat yang terbukti dakwaan ketiga.” ujar hakim dalam sidang pembacaan vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rabu (6/4/2022).

Untuk memahami perkara yang menjerat Munarman ada baiknya merunut sedikit ke belakang mengenai surat dakwaan yang ditujukan bagi mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (Sekum FPI) itu. Munarman dijerat melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Untuk mempermudah nantinya aturan itu disebut sebagai UU Tindak Pidana Terorisme.

Berikut jeratan pasal untuk Munarman seperti dalam dakwaan:

Pasal 14 atau Pasal 15 juncto Pasal 7 atau Pasal 13 huruf c UU Tindak Pidana Terorisme

Isi dari masing-masing pasal itu adalah sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasai 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasa} 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Untuk pemidanaan disebutkan merujuk pada Pasal 6. Berikut bunyi Pasal 6:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Tentang ancaman vonis mati ini sempat membuat emosi Munarman meradang. Hal itu terjadi saat sidang pada 12 Januari 2022 di mana jaksa hendak menginterupsi Munarman.

“Saya tidak terima interupsi. Tadi saya biarkan sepenuhnya, jaksa penuntut umum. Ini hak saya, saya ini terancam hukuman mati, di awal sidang menyebutkan hukuman mati Pasal 14,” kata Munarman saat itu.

Tuntutan Jaksa soal Permufakatan Jahat
Namun saat sidang tuntutan pada Senin, 14 Maret 2022, jaksa menuntut Munarman bukan dengan pasal dengan ancaman hukuman mati. Menurut jaksa, Munarman terbukti melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme seperti dalam Pasal 15 UU Tindak Pidana Terorisme dan meminta hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara.

Jaksa meyakini Munarman bersama sejumlah orang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Munarman disebut jaksa memberi motivasi kepada beberapa peserta seminar yang diadakannya untuk mendukung khilafah.

Berikut bunyi Pasal 15 UU Tindak Pidana Terorisme yang dipakai jaksa saat tuntutan:

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Vonis Munarman
Tiba akhirnya saat sidang putusan pada Rabu, 6 April 2022. Majelis hakim menyatakan Munarman terbukti melanggar Pasal 13 huruf c UU Tindak Pidana Terorisme yaitu perihal memberikan bantuan atau kemudahan bagi teroris.

Berikut bunyi Pasal 13 huruf c

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

( Sumber : Beda dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Munarman Terbukti Bantu Teroris )

Jakarta (VLF) – Setelah dituntut 7 bulan penjara, Ferdinand Hutahaean berbicara hidup enak selama menjalani penahanan di rumah tahanan (rutan). Seperti apa?

“Enak (sahur), di rutan itu kita hidup enak, dikasih makan gratis,” kata Ferdinand seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (5/4/2022).

Ferdinand lalu menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat Islam. Ferdinand lalu berkelakar untuk tidak makan di siang hari di bulan Ramadan.

“Tenang, sehat semua selalu ya, jangan makan siang, nanti tunggu buka puasa sore,” kata Ferdinand.

“Dan terakhir selamat berpuasa, sehat selalu semua, terima kasih,” ucap Ferdinand.

Diketahui, Ferdinand Hutahaean dituntut 7 bulan penjara. Jaksa meyakini Ferdinand bersalah menyiarkan kebohongan dan menimbulkan keonaran di masyarakat.

“Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ferdinand Hutahaean telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primer,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (5/4).

“Menjatuhkan pidana 7 bulan penjara,” lanjut jaksa.

Ferdinand diyakini jaksa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

( Sumber : Ferdinand Hutahaean Usai Sidang Tuntutan: Hidup di Rutan Enak Makan Gratis )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memperberat hukuman Herry Wirawan dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati. Hakim juga selaras menganggap perbuatan Herry Wirawan termasuk kejahatan paling serius atau The Most Serious Crime.

“Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berkeyakinan pula bahwa perbuatan terdakwa tersebut terbukti termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius (the most serious crime) dan dalam hukum internasional, suatu kejahatan dikategorikan sebagai the most serious crime karena tindak pidana itu merupakan perbuatan yang keji dan kejam serta menggoncangkan hati nurani kemanusiaan,” ujar hakim PT Bandung yang diketuai oleh Herri Swantoro sebagaimana dilihat detikJabar dalam dokumen putusan pada Selasa (5/4/2022).

Dia juga menjelaskan unsur kesengajaan dalam kejahatan sangat serius dilakukan secara sistematis ataupun menimbulkan akibat-akibat serius lainnya. Adapun dalam perkara ini, hakim menganggap perbuatan Herry Wirawan sudah memenuhi unsur kejahatan serius.

Adapun unsur yang dimaksud terkait perbuatan terdakwa memanipulasi dan tipu muslihat, iming-iming dan janji, kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak perempuan yang masih di bawah umur, perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak hanya menyerang kehormatan fisik anak-anak, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional para santri.

Kemudian kekerasan seksual oleh terdakwa dilakukan secara terus menerus dan bersifat sistematik, terdakwa menggunakan simbol-simbol agama dan pendidikan sebagai salah satu cara dan upaya manipulatif serta justifikasi dalam mewujudkan niat jahatnya (mens rea) untuk melakukan kejahatan, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah menimbulkan dampak yang luar biasa, yang menimbulkan keresahan dan ketakutan sosial dan anak-anak santriwati berpotensi menjadi korban ganda, karena menjadi korban kekerasan seksual sekaligus menjadi korban demi keuntungan ekonomi dari pelaku, yang dapat menimbulkan dampak sosial dalam berbagai aspek.

“Hal tersebut menunjukkan bahwa kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius (The most serious crimes),” kata dia.

Hakim juga beralasan pemberian hukuman mati terhadap Herry Wirawan guna memberikan keadilan bagi korban. Di samping itu, ada kekhawatiran bila nantinya Herry Wirawan hanya divonis penjara seumur hidup.

“Suatu hal yang menjadi kekhawatiran terhadap hukuman seumur hidup terhadap praktik pelaksanaan pemidanaannya. Dalam praktik pidana seumur hidup acapkali berubah menjadi hukuman selama waktu tertentu, karena alasan-alasan perubahan sikap dan perilaku terpidana. Bahkan melalui pengurangan hukuman ataupun remisi serta pembebasan bersyarat, berpotensi terpidana menjalani hukuman di bawah 20 (dua puluh) tahun,” kata hakim.

Sekedar diketahui, Herry dituntut hukuman mati oleh Jaksa. Akan tetapi, dalam vonis, hakim memvonis Herry dengan hukuman penjara seumur hidup.

“Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup,” ucap hakim.

Hakim menilai perbuatan Herry Wirawan telah terbukti bersalah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Jaksa mengajukan banding atas vonis seumur hidup yang diberikan majelis hakim terhadap Herry Wirawan. Jaksa meyakini, hukuman mati patut diberikan atas perbuatan Herry memperkosa 13 santriwati.

Di tingkat banding, hukuman Herry Wirawan diperberat menjadi hukuman mati. “Menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” ucap hakim PT Bandung yang diketuai oleh Herri Swantoro sebagaimana dokumen putusan yang diterima, Senin (4/4/2022).

( Sumber : Hakim Anggap Perbuatan Herry Wirawan Perkosa Santriwati Kejahatan Serius )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memperberat vonis terdakwa pemerkosa 13 santriwati Herry Wirawan dari hukuman seumur hidup penjara menjadi vonis mati. Hakim beralasan demi efek jera dan melindungi masyarakat dari perbuatan serupa.

“Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan majelis hakim tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding berkeyakinan terhadap terdakwa haruslah diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Namun pidana tersebut yang dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan terdakwa,” ucap hakim PT Bandung dalam putusannya, seperti dilansir dari detikJabar, Senin (4/4/2022).

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Herri Swantoro. Pembacaan putusan hukuman mati itu dibacakan pada sidang vonis hari ini.

Dengan putusan tersebut, hakim PT Bandung menganulir putusan hakim PN Bandung yang sebelumnya hanya memvonis Herry Wirawan dengan hukuman seumur hidup. Selain itu, hakim PT Bandung beralasan menjatuhi hukuman mati agar melindungi masyarakat dari kejadian serupa.

“Sehingga majelis hakim tingkat banding berkeyakinan hukuman yang pantas dan patut dijatuhi terhadap diri terdakwa adalah hukuman mati, dengan harapan sebelum hukuman mati dijalankan terdakwa sempat dan dapat bertobat kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianutnya,” kata dia.

“Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa, namun secara umum sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan serupa di kemudian hari dan dari kemungkinan pengulangan perbuatan serupa yang dilakukan oleh terdakwa,” lanjutnya.

( Sumber : Alasan Hakim Perberat Vonis Herry Wirawan Jadi Hukuman Mati )

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Solo menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Nanang Fahrizal Maulana dan Faizal Pujut Juliono, dua terdakwa tewasnya peserta diksar maut Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Gilang Endi Saputra. Keduanya dinyatakan terbukti tersalah.

“Mengadili menyatakan Terdakwa 1 Nanang Fahrizal Maulana dan Terdakwa 2 Faizal Pujut Juliono secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati,” urai hakim ketua Suprapti saat membacakan vonis seperti dilansir detikJatim, Senin (4/4/2022).

Suprapti menyebut keduanya terbukti bersalah dan dijatuhi dakwaan alternatif (Pasal 359 KUHP). Hakim menyebut masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman bui selama dua tahun.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa masing-masing selama dua tahun. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang telah dijatuhkan,” sambung Suprapti.

Setelah membacakan vonis, majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa termasuk penasihat hukum dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menerima atau pikir-pikir dengan vonis yang dijatuhkan. Ketiga pihak tersebut mengaku pikir-pikir dan sidang pun ditutup.

Terpisah, hakim anggota Lucius Sunarmo menyampaikan kedua terdakwa divonis sesuai dengan Pasal 359 KUHP dan bukan Pasal 351 KUHP sebagaimana yang dituntutkan oleh JPU.

( Sumber : 2 Terdakwa Diksar Maut Menwa UNS Divonis 2 Tahun Penjara )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2011-2021. Hari ini, tim penyidik Kejagung memeriksa dua mantan Komisaris PT Garuda Indonesia, yakni inisial BR dan WA.

“WA selaku Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2013 dan BR selaku Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2013, diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011-2021,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (4/4/2022).

Tak hanya itu, Kejagung juga memeriksa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia inisial IS dan Senior Manager Marketing Research PT Garuda Indonesia (Persero) inisial VY. Para saksi diperiksa memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan di kasus Garuda Indonesia.

“IS selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sejak 23 Januari 2020, VY selaku Senior Manager Marketing Research PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2005-2015. Diperiksa terkait pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011-2021,” kata Ketut.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan untuk melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2011-2021,” imbuhnya.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga tersangka. Ketiga tersangka itu adalah Setijo Awibowo (SA) selaku VP Strategic Management Office Garuda Indonesia 2011-2012 dan Agus Wahjudo selaku Executive Project Manager Aircraft Delivery PT Garuda Indonesia 2009-2014. Serta ketiga Albert Burhan (AB) selaku VP Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2005-2012.

Kasus ini bermula pada 2011-2021, ketika PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pengadaan pesawat dari berbagai jenis tipe pesawat, antara lain Bombardier CRJ-100 dan ATR 72-600, yang mana untuk pengadaan Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 yang dilaksanakan dalam periode 2011-2013 terdapat penyimpangan dalam proses pengadaannya antara lain:

1. Kajian feasibility study/business plan rencana pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) yang memuat analisis pasar, rencana jaringan penerbangan, analisis kebutuhan pesawat, proyeksi keuangan dan analisis risiko tidak disusun atau dibuat secara memadai berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, dan wajar serta akuntabel;

2. Proses pelelangan dalam pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) mengarah untuk memenangkan pihak penyedia barang/jasa tertentu, yaitu Bombardier dan ATR;

3. Adanya indikasi suap-menyuap dalam proses pengadaan pengadaan pesawat Sub-100 Seaters (CRJ-1000) maupun pengadaan pesawat turbopropeller (ATR 72-600) dari manufacture.

Dengan demikian, penyimpangan dalam proses pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 tersebut mengakibatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami kerugian dalam mengoperasionalkan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

“Atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersebut, diduga telah menguntungkan pihak terkait dalam hal ini perusahaan Bombardier Inc-Kanada dan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR)- Perancis masing-masing selaku pihak penyedia barang dan jasa serta perusahaan Alberta S.A.S. -Perancis dan Nordic Aviation Capital (NAC) – Irlandia selaku lessor atau pihak yang memberikan pembiayaan pengadaan pesawat tersebut,” imbuh Ketut Sumedana.

( Sumber : Jaksa Periksa 2 Eks Komisaris Garuda Indonesia Terkait Kasus Pengadaan Pesawat )

Jakarta (VLF) – Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen kembali dijerat KPK sebagai tersangka. KPK menetapkan Pepen sebagai tersangka terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

“Tim penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan Tersangka RE (Rahmat Effendi) sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (4/4/2022).

Ali menyebutkan Pepen diduga mencuci uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam waktu dekat, KPK akan melengkapi bukti-bukti yang menjerat Pepen.

“Dari serangkaian perbuatan Tersangka RE tersebut di antaranya dengan membelanjakan, menyembunyikan, atau menyamarkan kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi. Tim penyidik segera mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, di antaranya dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi,” ucap Ali.

Pepen sebelumnya dijerat KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa dari hasil operasi tangkap tangan (OTT). Dari OTT, kasus dugaan korupsi ini, KPK mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka. Berikut rinciannya:

Sebagai pemberi:

1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:

5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

( Sumber : KPK Tetapkan Walkot Bekasi Rahmat Effendi Tersangka Pencucian Uang! )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan eksekusi uang pengganti Rp 253,3 miliar terkait kasus korupsi terpidana Indar Atmanto. Kasus korupsi itu melibatkan PT Indosat Mega Media (IM2).

“Jaksa Agung RI mengapresiasi tim gabungan, yaitu tim jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama tim jaksa eksekutor Kejaksaan Agung, yang telah berhasil melakukan penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 253.356.420.991 dari perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Indar Atmanto yang melibatkan PT Indosat Mega Media (IM2),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana saat jumpa pers di gedung Menara Kartika Kejagung, Jaksel, Jumat (1/4/2022).

Hadir dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti di antaranya Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Sarjono Turin, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, serta Kepala Kejari Jakarta Selatan Nurcahyo.

Ketut menjelaskan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 787 K/PID.SUS/2014 tanggal 10 Juli 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 33/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 Desember 2013 juncto Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus/TPK/2013 tanggal 8 Juli 2013, pelaksanaan eksekusi uang pengganti terpidana Indar sebesar Rp 1.358.343.346.647 dibebankan kepada PT Indosat Mega Media (IM2).

Ketut menerangkan uang pengganti Rp 253.356.420.991 itu telah disetorkan jaksa ke kas negara dengan nomor billing 820220211204724.

“Penyelamatan kerugian negara tersebut diperoleh dari hasil sita eksekusi pencarian harta benda milik terpidana berupa uang tunai sebesar Rp 9.253.320.991 dan hasil penjualan production asset dan production support asset melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV sebesar Rp. 244.103.100.000 pada 23 Maret 2022,” lanjut Ketut.

Tak hanya itu, Ketut menyebut pihaknya juga telah melakukan penilaian terhadap aset-aset yang telah disita untuk memenuhi pidana uang pengganti Rp 1,3 triliun sebagai berikut:

-Satu unit gedung kantor yang berdiri di atas bidang tanah seluas 24.440 M² milik PT Indosat Mega Media (IM2)

-Satu unit bangunan yang berdiri di atas bidang tanah seluas 788 M² milik PT Indosat Mega Media (IM2)

-Mechanical Electric dan barang inventaris penunjang gedung kantor milik PT Indosat Mega Media (IM2)

-14 unit kendaraan bermotor roda empat dan 6 unit kendaraan bermotor roda dua

-Piutang PT Indosat Mega Media (IM2) dengan total nilai sebesar Rp. 77.694.237.858

Ketut menyebut saat ini pihaknya telah membentuk tim eksekutor Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melakukan penelusuran aset untuk upaya pemulihan sisa kerugian negara. Dalam perkara ini, sisanya sebesar Rp1.104.986.925.656.

“Saat ini telah dibentuk tim eksekutor Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penelusuran aset dalam upaya pemulihan sisa kerugian negara dalam perkara ini sebesar Rp 1.104.986.925.656,” ungkapnya.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) melansir alasan menolak peninjauan kembali (PK) mantan Dirut IM2 Indar Atmanto. Alhasil, Indar tetap dihukum 8 tahun penjara dan IM2 harus mengembalikan kerugian negara Rp 1,3 triliun.

Indar awalnya dihukum 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Juli 2013. Selain itu, PT IM2 juga dihukum membayar ganti rugi Rp 1,3 triliun. Atas vonis ini, Indar banding dan hukuman Indar dinaikkan menjadi 8 tahun penjara. Tetapi pada 12 Desember 2013, Pengadilan Tinggi (PT) meloloskan IM2 dari hukuman pidana uang pengganti.

Atas putusan itu, Indar lalu mengajukan kembali perlawanan hukum dengan mengajukan kasasi. Lewat putusannya, MA menghukum Indar selama 8 tahun penjara dan memerintahkan PT IM2 membayar ganti rugi Rp 1,3 triliun kepada negara. Putusan yang diketok pada 10 Juli 2014 itu hanya memberi waktu 1 bulan kepada PT IM2 untuk membayar Rp 1,3 triliun kepada negara, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Atas putusan kasasi tersebut, Indar lalu dieksekusi dan menjalani hukuman di LP Sukamiskin. Di sisi lain, Indar kembali mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu PK. Tapi MA menyatakan tidak ada kekhilafan hakim yang perlu diperbaiki dan tetap menyatakan Indar dan IM2 telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan jaksa.

“Bahwa terbukti PT IM2 karena tidak mempunyai izin dalam penggunaan frekuensi 2,1 GHz (3G). Dengan demikian, akibat dari perbuatan terpidana selaku Direktur Utama PT IM2 menandatangani kerjasama dengan PT Indosat, maka sejak penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, PT IM2 telah menggunakan tanpa hak frekuensi 2,1 GHz (3G) milik PT Indosat,” ujar majelis PK sebagaimana dilansir website MA, Selasa (1/12/2015).

Menurut MA, perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 17, Pasal 29 ayat 1, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit. Pasal itu menyebutkan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapatkan izin menteri. Perjanjian itu juga bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2006 serta Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 1999.

“Akibat perbuatan terpidana tersebut, PT IM2 telah mendapatkan keuntungan setidak-tidaknya memperkaya IM2 maupun PT Indosat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex factie (pengadilan negeri) dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 1.358.343.346.674,” putus majelis PK yang terdiri atas hakim agung M Saleh, Abdul Latief, dan Syarifuddin.

( Sumber : Jaksa Setor Rp 253,3 M ke Kas Negara dari Kasus IM2 Indar Atmanto )