Jakarta (VLF) – Vanessa Khong bantah mendapat aliran dana dari Indra Kenz. Ia yakin tidak bersalah dalam kasus Binomo.
Hal itu diungkapkan oleh Vanessa Khong di media sosialnya. Meskipun begitu, polisi tidak mempersoalkan pernyataan tersebut.

“Proses tetap berlanjut ya, bantah atau mengakui itu adalah hak dari tersangka,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, saat konferensi pers di kantornya, Senin (11/4/2022).

Polisi tidak sembarangan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penyidik memiliki dua alat bukti kuat yang bisa menjerat Vanessa Khong, ayahnya, hingga adik Indra Kenz menjadi tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut.

“Tapi, proses penyidikan bukan berdasarkan pengakuan dari tersangka. Tapi berdasarkan dari pembuktian dari hasil proses penegakan hukum,” tutur Ahmad Ramadhan.

Polisi akan memanggil ketiganya untuk diperiksa kembali. Vanessa Khong, Rudiyanto Pei, dan Nathania Kesuma dijadwalkan oleh penyidik untuk hadir ke Bareskrim pada hari Kamis, 14 April 2022.

“Jadi gini, ketiga orang itu, NK, VK, dan RP, setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, yang akan nanti dilakukan lagi untuk pemeriksaan kembali, itu dilakukan dalam minggu ini untuk menetapkan apakah yang bersangkutan (bersalah),” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, dalam kesempatan yang sama.

“Tadi disampaikan bahwa keterangan daripada saksi-saksi lain dan BB (barang bukti) maupun alur dari PPATK itu sudah jelas, aliran dana itu ke situ. Kalau dia mau mengelak, itu versi tersangka. Tapi kalau penyidik jelas mengikuti apa yang sudah ditemukan beberapa alat bukti yang sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” imbuhnya.

Polisi juga telah mencekal Vanessa Khong, Rudiyanto Pei, dan Nathania Kesuma ke Dirjen Imigrasi. Ketiganya tidak diperbolehkan berpergian hingga waktu pemeriksaan tiba.

“Sudah. Dicekal, berarti yang bersangkutan sudah dalam pengawasan penyidik. Apalagi ini sudah jelas orang tuanya kemudian anaknya satu lagi pacarnya, itu jelas,” tukas Gatot Repli Handoko.

( Sumber : Vanessa Khong Bantah Dapat Aliran Dana dari Indra Kenz, Polisi: Proses Tetap Lanjut )

Jakarta (VLF) – Mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017, Fakhri Hilmi divonis lepas di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung terkait kasus korupsi Rp 16 triliun Jiwasraya. Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mempelajari putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

“Bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Agung RI mempertimbangkan usulan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum, yaitu peninjauan kembali,” kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Senin (11/4/2022).

Ketut mengatakan, untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali, Kejaksaan akan mempelajari dan mengkaji terlebih dulu putusan tersebut setelah menerima putusan lengkap dari Mahkamah Agung.

Adapun kewenangan jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) diatur dalam Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Diketahui, Fakhri Hilmi (FH) dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung, terdapat alasan/pertimbangan hukum yang berbeda, di mana terdakwa dinyatakan tidak terbukti atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Di dalam putusan kasasi MA yang membebaskan terdakwa Fakhri Hilmi, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara hakim yang mengadili maupun memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, yaitu salah satu majelis hakim menyatakan FH terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Dalam putusannya, hakim MA menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena berkesimpulan bahwa Terdakwa FH (Fakhri Hilmi) telah melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP) secara benar, padahal apabila FH telah benar melaksanakan Standard Operating Procedure (SOP), maka tidak terjadi kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya,” kata Ketut.

“Dan perlu diketahui bahwa FH tidak memberikan sanksi secara tegas atas hasil pengawasan yang dilakukan sehingga menyebabkan kerugian selama 10 tahun dan terakumulasi sebesar Rp 16,8 triliun,” imbuhnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membebaskan mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017, Fakhri Hilmi di kasus korupsi Rp 16 triliun Jiwasraya. Sebelumnya, Fakhri Hilmi dihukum 8 tahun penjara.

“Membebaskan Terdakwa Fakhri Hilmi oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” kata jubir MA, Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Kamis (7/4).

Vonis bebas itu diketok oleh ketua majelis Desnayeti dengan anggota Soesilo dan Agus Yunianto. Majelis berpendapat berdasarkan peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014, Fakhri Hilmi dalam kedudukannya sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A telah menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang ada dan diatur dalam peraturan tersebut, sehingga pada pokoknya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari hakim ad hoc Agus Yunianto yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus bermula pada Mei 2008. Bertempat di kantor pusat Jiwasraya, Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo melakukan pertemuan dengan Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT Inti Agri Resources yang juga merupakan Advisor di PT Maxima Integra Investama yang dimiliki oleh Heru Hidayat. Pada pertemuan tersebut, Hary bersepakat dengan Joko bahwa Jiwasraya akan membeli saham-saham milik Heru yang transaksinya akan diatur oleh Joko.

Belakangan, kasus ini dibidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Singkat cerita, Mahkamah Agung (MA) menyatakan terjadi pembobolan Jiwasraya hingga Rp 16 triliun. Fakhri Hilmi, selaku pejabat OJK sebagai pengawas asuransi, ikut terseret dan ikut diadili.

Awalnya, Fakhri Hilmi dihukum 6 tahun penjara oleh PN Jakpus. Di tingkat banding, hukumannya ditambah.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata ketua majelis tinggi James Butarbutar.

Majelis juga membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap majelis.

Berikut ini hukuman yang dijatuhkan MA terhadap para terdakwa di kasus korupsi Rp 16 triliun itu:

1. Mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hendrisman dan sunat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
2. Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hary dan sunat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
3. Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Syahmirwan dan sunat di tingkat banding menjadi 18 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
4. Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Syahmirwan dan sunat di tingkat banding menjadi 18 tahun penjara. Hukuman ini diperberat MA menjadi 20 tahun penjara.
5. Benny Tjokrosaputro dihukum penjara seumur hidup.
6. Heru Hidayat dihukum penjara seumur hidup.

( Sumber : Eks Bos OJK Divonis Bebas di Kasus Jiwasraya, Jaksa Ajukan PK )

Jakarta (VLF) – Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Tubagus Joddy terkait kecelakaan maut Vanessa Angel dan suaminya. Dalam vonis juga disebutkan bahwa SIM A Joddy dicabut selama dua tahun.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp 10 juta subsider 2 bulan kurungan penjara,” ujar majelis hakim Bambang Setiawan dalam vonisnya di Pengadilan Negeri Jombang, seperti dilansir detikJatim, Senin (11/2/2022).

Seperti biasa, sidang Joddy digelar di Ruangan Kusuma Atmadja, PN Jombang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Bambang Setiawan, serta hakim anggota Joni Mauluddin Saputra dan Sudirman.

Sidang itu juga diikuti oleh penasihat Joddy, yakni Eko Wahyudi dan Saifuddin. Semua hadir atau ada di ruang sidang, kecuali Joddy yang mengikuti sidang dari Lapas Jombang.

Pada sidang perdana 27 Januari 2022, JPU mendakwa Joddy dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama, sopir Vanessa Angel itu dijerat dengan Pasal 311 ayat (5) dan Pasal 311 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Joddy dijerat dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ia menerima dakwaan tersebut dan memilih tidak mengajukan eksepsi.

( Sumber : Sopir Vanessa Angel Divonis 5 Tahun Bui )

Jakarta (VLF) – Persidangan perkara tindak pidana korupsi Rp 16,9 miliar dan tindak pidana pencucian uang mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Bali Dewa Ketut Puspaka masuk dalam tahap penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tuntutan 10 tahun penjara.

“(JPU meminta Majelis Hakim) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewa Ketut Puspaka dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali A Luga Harlianto dalam keterangan tertulis kepada detikBali, Jumat (8/4/2022).

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda kepada Dewa Ketut Puspaka. Nominal denda yang dituntut yakni Rp 1 miliar

“(JPU meminta Majelis Hakim) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewa Ketut Puspaka atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsidiair enam bulan kurungan,” terang Luga.

Menurut Luga, saat sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, JPU Agus Eko Purnomo mengatakan bahwa terdakwa Dewa Ketut Puspaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan tersebut sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, JPU juga menyatakan Dewa Ketut Puspaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Luga mengungkapkan, dalam proses pembuktian, JPU mengajukan keterangan 38 orang saksi, keterangan 2 orang ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari pembuktian tersebut, JPU berkeyakinan bahwa terdakwa Dewa Ketut Puspaka telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Sekda Kabupaten Buleleng.

Terdakwa dinilai menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri pada 2014 hingga 2019 . Adapun tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dalam kaitannya dengan proses perizinan pembangunan Terminal Penerima dan Distibusi Liquefied Natural Gas (LNG), penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dan perizinan dalam rencana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng.

“Jumlah uang yang diterima terdakwa Dewa Ketut Puspaka dalam proses perizinan pembangunan Terminal Penerima dan Distibusi LNG, penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dan perijinan dalam rencana pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng sesuai fakta di persidangan yaitu Rp. 16.943.130.501,” ungkap Luga.

Selain melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, menurut Luga, terdakwa Dewa Ketut Puspaka juga diajukan tuntutan didasarkan perbuatannya yang telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Kemudian terdakwa Dewa Ketut Puspaka menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menempatkan proceeds of crime (use of nominee), merekayasa dokumen maupun transaksi dan/atau memberikan informasi yang tidak benar untuk menerima proceeds of crime (fake information), menggunakan proceeds of crime untuk membayar hutang (ponzy scheme) dan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Luga mengatakan, hal yang memberatkan tuntutan Dewa Ketut Puspaka yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

“Terdakwa merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai Sekretaris Daerah yang seharusnya sebagai teladan. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan tidak menunjukan rasa penyesalan dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya,” papar Luga

“Sedangkan hal meringankan Dewa Puspa yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum,” ujar Luga.

( Sumber : Eks Sekda Buleleng Dituntut 10 Tahun Bui Dugaan Korupsi Rp 16,9 M )

Jakarta (VLF) –  Anak Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, Dewa Perangin Angin, bersama tujuh orang tersangka kasus kerangkeng manusia telah ditahan. Begini penampakan Dewa berbaju tahanan.

Pantauan detikSumut di Mapolda Sumut, Jumat (8/4/2022), terlihat Dewa bersama tujuh tersangka lainnya dikeluarkan dari mobil tahanan. Mereka tampak memakai baju tahanan dan tangannya juga diikat.

Mereka kemudian dibariskan. Kapolda Sumut Irjen Panca Putra lalu menanyakan satu persatu nama serta peran dari masing-masing para tersangka, termasuk Dewa Perangin Angin.

Berikut tanya-jawab Irjen Panca dengan Dewa Perangin Angin:

“Bapak siapa namanya?,” tanya Panca

“Dewa Perangin Angin,” jawab Dewa

“Umur berapa?,” tanya Panca

“23 tahun,” jawab Dewa

“Di sana ngapain? Ditahan karena apa?,” tanya Panca

“Saya ada dilokasi,” jawab Dewa

“Yang berkaitan dengan orang meninggal?,” tanya Panca.

“Iya,” jawab Dewa

“Sama Pak Bupati apa, keluarga?,” tanya Panca

“Ayah saya,” jawab Dewa.

Sebelumnya, kasus ini berawal dari temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai adanya kerangkeng manusia di rumah Terbit Rencana saat melakukan penggeledahan dalam kasus korupsi. Kasus ini kemudian didalami oleh kepolisian, Komnas HAM, dan LPSK.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengaku menemukan kekerasan yang sangat sadis dalam kasus kerangkeng ini.

“Semuanya sadis! Tapi, sepanjang melakukan advokasi terhadap korban kekerasan selama kurang-lebih 20 tahun, saya belum pernah menemukan kekerasan sesadis ini,” kata Edwin dalam konferensi pers di gedung LPSK, Rabu (9/3).

Polisi kemudian menetapkan 8 tersangka dalam kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin. Para tersangka terancam 15 tahun penjara.

“Tujuh orang inisial HS, IS, TS, RG, JS, DP dan HG dipersangkakan pasal 7 UU RI No 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun + 1/3 ancaman pokok,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi, Senin (21/3).

“Dua orang inisial SP dan TS pasal yang dikenakan Pasal 2 UU RI No 21 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara,” sambungnya.

( Sumber : Penampakan Anak Bupati Langkat Tersangka Kasus Kerangkeng )

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Pendeta Saifuddin Ibrahim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kejagung menyebut SPDP terkait kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan penodaan agama.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan SPDP diterbitkan penyidik Bareskrim Polri pada 22 Maret 2022 dan diterima oleh Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada tanggal 28 Maret 2022.

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI terhadap dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penistaan agama dan/atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dan/atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan/atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap atas nama tersangka SI alias A bin M,” kata Ketut dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat (8/4/2022).

Ketut mengatakan Jampidum Kejagung telah menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengikuti perkembangan penyidikan (P-16). Ada delapan JPU yang telah ditunjuk.

“Selanjutnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung telah menunjuk delapan orang jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana dengan telah menerbitkan surat perintah penunjukan JPU (P-16) pada tanggal 5 April 2022,” ujarnya.

“Tim JPU akan mempelajari berkas perkara yang diterima dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI atas nama tersangka SI alias A bin M,” imbuhnya.

Pendeta Saifuddin disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 156a huruf a KUHP.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Pendeta Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITE dan penodaan agama. Satu barang bukti yang dijadikan acuan penetapan tersangka ialah konten YouTube Saifuddin.

“Barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI,” ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (30/3).

Ramadhan menyebut penetapan Saifuddin Ibrahim sebagai tersangka berdasarkan keterangan 13 orang saksi. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut.

“Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang, rinciannya adalah sembilan saksi dan empat saksi ahli. Empat saksi ahli itu ada ahli bahasa, ahli agama islam, ahli ITE dan ahli pidana,” papar Ramadhan.

( Sumber : Kejagung Terima SPDP Pendeta Saifuddin Terkait Kasus ITE-Penodaan Agama )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) RI memperkuat keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menolak kasasi jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan tiga nelayan Pulau Pari. Ketiga nelayan Pulau Pari disebut tidak terbukti melakukan pungli dan mengutip kontribusi masuk pantai pasir perawan di Pulau Pari.

“Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi jaksa penuntut umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap tiga nelayan pejuang Pulau Pari dengan nomor 873 K/Pid/2021 Jo. No. 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. dan Nomor 922 K/Pid.Sus./2020 Jo. No. 483/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr,” kata pengacara publik LBH Jakarta Charlie Albajili dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).

“Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung semakin menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus bebas ketiga nelayan Pulau Pari karena tidak terbukti melakukan pemerasan dan mengutip kontribusi masuk pantai pasir perawan di Pulau Pari,” sambungnya.

Charlie mengatakan putusan ini menjadi kabar baik bagi para pejuang Pulau Pari. Warga Pulau Pari juga sempat menggeruduk dan protes terkait kejanggalan dalam proses kasasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (31/3).

“Putusan ini menjadi kabar baik setelah melalui serangkaian kejanggalan dalam proses kasasi mulai dari tidak adanya pemberitahuan kasasi hingga waktu pemeriksaan kasasi yang tidak wajar setelah putusan banding yang sangat merugikan para pejuang Pulau Pari,” jelas Charlie.

“Pada 31 Maret 2021, warga Pulau Pari menggeruduk PN Jakarta Pusat memprotes kejanggalan tersebut,” sambungnya.

Charlie juga menjelaskan ketiga nelayan mendapatkan kriminalisasi karena dituduh melakukan pemerasan kepada turis untuk pengelolaan Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari. Saat itu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis ketiga nelayan bersalah.

“Tiga Pejuang Pulau Pari ini adalah Mustaghfirin alias Boby, Bahrudin alias Edo, dan Mastono alias Baok, yang pada 2017 dikriminalisasi karena dituduh melakukan pemerasan hanya karena meminta donasi Rp 5.000 kepada turis untuk pengelolaan Pantai Pasir Perawan di Pulau Pari. PN Jakarta Utara memvonis ketiganya bersalah,” tutur Charlie.

Sampai akhirnya, putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI. Hakim menyatakan ketiga nelayan tidak terbukti melakukan pungli dan memvonis bebas.

“Putusan tersebut dibatalkan Pengadilan Tinggi DKI pada 2018 dan kini dikuatkan Mahkamah Agung RI. Hakim memvonis bebas ketiganya karena tidak terbukti melakukan pemerasan. Hakim juga menyatakan aktivitas warga mengelola Pantai Pasir Perawan sah dan dilindungi Pasal 33 UUD 1945,” imbuh Charlie.

“Koalisi Selamatkan Pulau Pari menegaskan, dengan adanya putusan ini, kedudukan dan martabat para pejuang Pulau Pari yang telah dikriminalisasi harus segera dipulihkan oleh negara. Putusan ini juga semakin memperkuat warga Pulau Pari yang berhak atas ruang hidupnya,” tambahnya.

Pengadilan Tinggi DKI Bebaskan 3 Nelayan Pulau Pari
Untuk diketahui, tiga nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus pungutan liar (pungli). Ketiga nelayan disebut tidak terbukti melakukan pungli.

Nelayan yang sudah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah Mustaghfirin alias Boby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo. Mereka diketahui bebas setelah LBH mendapat salinan putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 242/PID.B/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018 dan 243/PID.B/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018.

“Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan,” putus ketua majelis banding, Imam Sungudi, dalam salinan putusannya di website MA, Minggu (28/10/2018).

( Sumber : MA Tolak Kasasi Jaksa, 3 Nelayan Pulau Pari Dinyatakan Bebas Kasus Pungli )

Jakarta (VLF) – Bareskrim Polri menangkap satu tersangka baru terkait kasus aplikasi Binomo. Seorang tersangka itu berinisial WMN alias Wiki.

“Ketiga yang baru ditangkap kemarin WMN atau Wiki,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/3/2022).

Wiki ditangkap di kediamannya di wilayah Tangerang tepatnya pada Rabu (6/4) kemarin. Whisnu menyebut Wiki merupakan admin dari tersangka kasus Binomo sebelumnya Indra Kenz.

“Wiki ini adalah admin dari saudara IK,” ucapnya.

Hingga saat ini, Bareskrim telah menetapkan sebanyak 4 tersangka terkait kasus tersebut. Lebih lanjut, Whisnu menyatakan masih ada sejumlah tersangka lain yang akan diungkap.

“Masih ada beberapa tersangka yang bakal diungkap. Tapi kasus Binomo sudah 4 tersangka,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah aktor di kasus aplikasi Binomo mulai terungkap satu per satu. Indra Kenz, Brian Edgar Nababan, dan Fakarich menjadi tiga orang yang sudah ditangkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Ketiganya kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

( Sumber : Bareskrim Tetapkan Admin Indra Kenz Jadi Tersangka Baru Kasus Binomo )

Jakarta (VLF) – Mahkamah Agung (MA) membebaskan mantan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2014-2017, Fakhri Hilmi di kasus korupsi Rp 16 triliun Jiwasraya. Sebelumnya, Fakhri Hilmi dihukum 8 tahun penjara.

“Membebaskan Terdakwa Fakhri Hilmi oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” kata jubir MA, Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Kamis (7/4/2022).

Vonis bebas itu diketok oleh ketua majelis Desnayeti dengan anggota Soesilo dan Agus Yunianto. Majelis berpendapat berdasarkan peraturan OJK Nomor 12/PDK.02/2014, Fakhri Hilmi dalam kedudukannya sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A telah menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya sesuai dengan Standard Operasional Procedure (SOP) yang ada dan diatur dalam peraturan tersebut, sehingga pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Namun adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung yaitu Dr Agus Yunianto SH MH yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” ucap Andi Samsan Nganro yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial itu.

Kasus bermula pada Mei 2008. Bertempat di kantor pusat Jiwasraya, Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo melakukan pertemuan dengan Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT Inti Agri Resources yang juga merupakan Advisor di PT Maxima Integra Investama yang dimiliki oleh Heru Hidayat. Pada pertemuan tersebut, Hary bersepakat dengan Joko bahwa Jiwasraya akan membeli saham-saham milik Heru yang transaksinya akan diatur oleh Joko.

Belakangan, kasus ini dibidik Kejaksaan Agung (Kejagung). Singkat cerita, Mahkamah Agung (MA) menyatakan terjadi pembobolan Jiwasraya hingga Rp 16 triliun. Fakhri Hilmi, selaku pejabat OJK sebagai pengawas asuransi, ikut terseret dan ikut diadili.

Awalnya, Fakhri Hilmi dihukum 6 tahun penjara oleh PN Jakpus. Di tingkat banding, hukumannya ditambah.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” kata ketua majelis tinggi James Butarbutar.

Majelis juga membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000.

“Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap majelis.

Berikut ini hukuman yang dijatuhkan MA terhadap para terdakwa di kasus korupsi Rp 16 triliun itu:

1. Mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hendrisman dan sunat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
2. Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hary Prasetyo
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Hary dan sunat di tingkat banding menjadi 20 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
3. Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan AJS Syahmirwan
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Syahmirwan dan sunat di tingkat banding menjadi 18 tahun penjara. Hukuman ini dikuatkan MA.
4. Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto
PN Jakpus menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Syahmirwan dan sunat di tingkat banding menjadi 18 tahun penjara. Hukuman ini diperberat MA menjadi 20 tahun penjara.
5. Benny Tjokrosaputro dihukum penjara seumur hidup.
6. Heru Hidayat dihukum penjara seumur hidup.

( Sumber : Tok! MA Bebaskan Eks Bos OJK di Kasus Korupsi Rp 16 Triliun Jiwasraya )

Jakarta (VLF) – Fakar Suhartami Pratama alias Fakarich dan Brian Edgar Nababan ditetapkan sebagai tersangka kasus aplikasi Binomo. Bareskrim Polri menghadirkan kedua tersangka saat ungkap kasus tersebut.

Pantauan detikcom di Bareskrim Polri, Kamis (7/4/2022), tampak Fakarich dan Brian Edgar menggunakan baju tahanan berwarna oranye. Keduanya tampak menggunakan masker.

Rilis kasus tersebut dipimpin oleh Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan dan Karo Penmas Divisi Polri Brigjen Ahmad Ramadhan. Namun barang bukti kasus tersebut tidak ditampilkan.

Seperti diketahui, sejumlah aktor di kasus aplikasi Binomo mulai terungkap satu per satu. Indra Kenz, Brian Edgar Nababan, dan Fakarich menjadi tiga orang yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri.

Brian Edgar disangkakan melanggar Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat 2 dan/atau Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Brian Edgar terancam hukuman penjara selama 20 tahun.

Sedangkan Fakarich disangkakan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada jeratan ini, Fakarich terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara.

Selain itu, Fakarich juga disangkakan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun.

( Sumber : Penampakan Fakarich dan Brian Edgar Nababan Berbaju Tahanan! )