Jakarta (VLF) Selebgram asal Medan. Ella Nanda Sari Hasibuan (30), tewas setelah diduga melakukan operasi sedot lemak di klinik ‘WSJ’ Beji, Depok. Kasus ini kini tengah diselidiki Satreskrim Polres Metro Depok.

Polres Metro Depok tetap mengusut kasus tersebut meski pihak keluarga belum lapor polisi. Kasus tersebut diusut dengan laporan polisi (LP) Model A, yaitu laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang menduga adanya tindak pidana.

Kakak korban, Okta Hasibuan, menjelaskan, Ella pergi ke klinik kecantikan tersebut untuk sedot lemak. Ella sempat dilarikan ke rumah sakit (RS) untuk mendapatkan tindakan medis.

“Jadi Ella itu berangkat pada 22 Juli 2024 pada hari Senin pagi dengan flight pertama, dari Kualanamu menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sampai di sana, dia dijemput driver langganan, dia sudah pesan dan diantarlah dia ke klinik di Depok. Nah, sampai di situ dia jam 11-12 siang,” jelas Okta, dilansir detikSumut.

Sesampai di klinik, Ella langsung siap-siap untuk tindakan sedot lemak pada pukul 13.00 WIB. Setelah itu, Okta tidak mengetahui pasti terkait yang dialami adiknya saat tindakan sedot lemak tersebut.

Namun, ia terkejut tiba-tiba mendapat kabar sang adik sudah tidak bernyawa saat dilarikan ke RS Bunda Margonda Depok, Jawa Barat.

“Ada teman Ella namanya Fani yang tidak sengaja menelepon Ella, jadi waktu Ella dari klinik diantar driver ke RS Margonda, driver ini menelepon Fani dan bilang Ella sudah tidak ada (meninggal) di RS Margonda. Fani tidak percaya dan minta video call, kemudian tampaklah Fani kalau Ella sudah tidak ada,” ujarnya.

Pembuluh Darah Pecah

Polisi telah melakukan pemeriksaan awal terhadap dokter yang menangani Ella Nanda Sari Hasibuan, wanita asal Medan yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan diketahui pembuluh darah Ella pecah hingga meninggal dunia.

“Pembuluh darahnya pecah sehingga mengakibatkan korban ini harus dirawat intensif dan meninggal dunia pada akhirnya,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana kepada wartawan, Minggu (28/7).

Ia mengatakan saat itu korban ditangani oleh satu dokter dan dua perawat. Korban sendiri hendak melakukan sedot lemak di lengan kanan dan kirinya.

Usai pecah pembuluh darah, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia.

“Dokter hanya menyatakan yaitu sedot lemaknya di lengan kiri dan lengan kanan. Yang satu lengan berhasil, yang satu lengan begitu diambil ternyata ada masalah di situ,” ujarnya.

Polisi Dalami Kelalaian Dokter

Polisi mengungkap wanita asal Medan, Ella Nanda Sari Hasibuan (30), pecah pembuluh darah hingga meninggal dunia saat operasi sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Polisi mendalami kelalaian dokter terkait hal tersebut.

“Ini masih didalami, kalau kelalaian kita masih dalami, kan prosedurnya ada,” kata Arya.

Arya mengatakan polisi juga akan memeriksa sertifikasi dokter tersebut untuk memastikan spesialisnya. Saat ini, sebut dia, proses penyelidikan masih berlanjut.

“Jadi yang kita lakukan nanti adalah melakukan pengecekan, pertama perizinannya, kedua kapabilitas dokternya bagaimana. Jadi dokternya ini punya sertifikasi itu, apakah dia memang bidangnya khusus di bidang itu, nanti itu akan kita dalami dan akan kita periksa secara resmi,” ujarnya.

Jenazah Ella Akan Diekshumasi

Jenazah Ella Nanda Sari Hasibuan (30), wanita asal Medan, Sumut, yang meninggal dunia usai operasi sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jabar, sudah diserahkan kepada keluarga. Polisi bicara kemungkinan ekshumasi korban untuk mengusut kasus tersebut.

“Ya nanti kita lihat ke depannya. Kemungkinan demikian (akan diekshumasi),” kata Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana, kepada wartawan, Minggu (28/7).

Arya mengatakan setelah diekshumasi pihak dokter akan melakukan autopsi lebih lanjut terhadap korban. Dengan demikian, nantinya akan diketahui penyebab pasti kematian korban.

“Kalau kasusnya berlanjut pasti kita akan melakukan autopsi, wajib itu. Karena kan orang meninggal dunia karena apa, itu harus kita ketahui penyebabnya itu yang menjadi dasar dalam penyidikan kita,” ujarnya.

Penjelasan Pihak Klinik

Pihak WSJ Clinic buka suara terkait meninggalnya Ella ini. Kuasa hukum WSJ Clinic, Rikardo Siahaan, menjelaskan kronologi Ella menjalani sedot lemak hingga meningga dunia.

“Jadi kalau kronologisnya itu awalnya Ella ini pesan dulu, harus ada janjian dulu. Terus janjian pada tanggal 22 Juli hari Senin kalau nggak salah. Beliau sampai di klinik sekitar jam 11.00 WIB, menunggu dulu diperiksa dulu sesuai dengan prosedur yang ada,” kata Rikardo kepada wartawan, Senin (29/7).

Dia mengatakan Ella melanjutkan proses administrasi pukul 12.30 WIB. Kemudian, Ella mulai menjalani tindakan sedot lemak di bagian lengan kanan dan lengan kiri.

“Awalnya itu pas diambil tindakan ya masih normal-normal saja ya, kebetulan dia itu sedot lemak di lengan kanan dan kiri gitu,” jelasnya.

Dia menyebut Ella pingsan dan kejang-kejang saat sedot lemak dilakukan. Dia mengatakan dokter mencoba memasang infus ke Ella.

“Pas pengambilan sedot lemak ini tiba-tiba itu Ibu Ella pingsan terus kejang ada kejang habis itu dari dokternya langsung inisiasi untuk infus. Pas mau diinfus itu dicari nadinya tiba-tiba pembuluh darahnya pecah mau diinfus yang kedua tidak bisa juga,” tuturnya.

Menurutnya, pihak klinik merujuk korban ke rumah sakit di Jalan Margonda Raya, Depok. Saat di RS, korban sudah meninggal dunia.

“Kejadian seperti itu, langsung dirujuk ke RS yang ada di Margonda dalam posisi Ibu Ella masih ada. Setelah dirujuk ke RS itu sesampai di RS kalau nggak salah pas diperiksa matanya, Ibu Ella sudah tidak ada,” ucapnya.

Rikardo mengaku tidak mengetahui penyebab korban kejang-kejang saat proses sedot lemak. Dia mengatakan hal tersebut hanya bisa diterangkan oleh tim medis.

“Kalau pemicunya itu kan saya nggak tahu apa-apa, saya nggak mengerti. Tapi medis yang mengerti kenapa bisa kejang dan pembuluh darah pecah saya kurang paham menerangkannya nanti tim medis yang menjelaskan,” ujarnya.

(Sumber : Sedot Lemak Berujung Maut di Depok Usai Pembuluh Darah Pecah.)

Jakarta (VLF) Pengadilan Negeri (PN) Subang telah memvonis Yosep Hidayah dengan hukuman 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Tidak terima mendapat vonis itu, Yosep mengajukan banding.

Pengacara Yosep, Rohman Hidayat menyebut, banding sudah diajukan ke PN Subang setelah vonis dijatuhkan pada Kamis (25/7) lalu. Menurut Rohman, kliennya tidak bersalah atas kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut.

“Usai sidang putusan dilaksanakan, kami langsung membuat memori banding dan mengajukan ke Pengadilan Negeri Subang,” ujar Rohman, Senin (29/07/2024).

“Menolak semua putusan yang di bacakan majelis hakim. Saksi yang untuk meringankan tidak di pertimbangkan oleh majelis hakim, CCTV yang dianggap jadi pertimbangan hakim tidak pernah ditampilkan dan tidak pernah diketahui isi CCTV itu apa,” lanjut Rohman..

Bukan cuma banding ke PN Subang, Yosep juga melayangkan surat yang berisi pertanyaan kepada Polda Jabar dan Bareskrim Polri terkait hilangnya barang bukti berupa rekaman CCTV.

“Setelah memo banding, akan melayangkan surat ke Polda atau Bareskrim untuk memeriksa oknum yang menghilangkan barang bukti,” tutup Rohman.

Yosep divonis 20 tahun penjara larena terbukti melakukan pembunuhan sesuai Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan primair tentang Pembunuhan Berencana. Serta Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 tentang Pembunuhan sebagaimana dakwaan subsidair.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas nama Yosep Hidayah dengan pidana penjara 20 tahun,” kata hakim ketua Ardhi saat membacakan amar putusan di ruang sidang PN Subang pekan lalu.

(Sumber : Banding Yosep Usai Divonis 20 Tahun Penjara.)

Jakarta (VLF) Dua orang mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria, mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta MK menghapus larangan kampanye Pilkada di perguruan tinggi.

Gugatan keduanya terdaftar dengan nomor perkara 69/PUU/XXII/2024. Keduanya mengajukan uji materi terhadap pasal 69 huruf i UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada.

Berikut bunyi pasal yang digugat:

Dalam Kampanye dilarang:
i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan

MK telah menggelar dua kali persidangan untuk perkara ini. Sidang pendahuluan sudah digelar pada Jumat (12/7/2024).

Dalam risalah sidang, hakim MK sempat bertanya apakah kedua mahasiswa UI ini didampingi kuasa hukum atau tidak. Sandy mengatakan dirinya dan Stefnie sengaja tidak menggunakan kuasa hukum dan menyusun sendiri berkas gugatan mereka.

“Apa pertimbangannya nggak menggunakan kuasa hukum? tanya hakim MK Guntur Hamzah.

“Izin, Yang Mulia. Kami tidak menggunakan kuasa hukum karena memang kami ingin langsung berperkara di Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan hak konstitusional kami, Yang Mulia,” ucap Sandy.

Dalam sidang itu, pemohon juga menjelaskan alasannya meminta MK mencabut larangan kampanye Pilkada di kampus. Dia mengatakan kampanye seharusnya dapat digelar di kampus karena mahasiswa dalam UU Dikti sudah masuk kategori insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tingginya.

Mereka juga mengatakan civitas akademik pada perguruan tinggi sudah memiliki kesiapan kognitif, psikologi dan moral yang matang sehingga dapat mengemban peran lebih dalam menguji gagasan para calon pemimpin daerah. Dia pun mencontohkan forum-forum diskusi maupun debat yang digelar di perguruan tinggi selama masa Pileg dan Pilpres 2024.

“Penyelenggaraan kegiatan tersebut mendapat atensi besar dari pihak pengelola kampus serta animo dari para mahasiswa,” ujar Sandy.

Mereka menilai pasal 69 huruf i UU Pilkada itu bakal merugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat turut serta menguji gagasan calon kepala daerah. Keduanya meminta agar pasal itu diubah. Berikut petitumnya:

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 69 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   5588) sepanjang Frasa tempat pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘mengecualikan perguruan tinggi atau penyebutan serupa sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu’.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

MK pun menyarankan sejumlah perbaikan permohonan, terutama dalam hal kewenangan MK. Perbaikan permohonan telah disampaikan dalam sidang yang digelar pada Kamis (25/7). Hakim MK menyatakan akan membahas kelanjutan perkara ini dalam rapat permusyawaratan hakim.

(Sumber : Mahasiswa UI Minta MK Hapus Larangan Kampanye Pilkada di Kampus.)

Jakarta (VLF) Jaksa KPK menghadirkan pegawai PT Valuta Inti Prima (money changer), Carolina Wahyu Aprilia Sari, sebagai saksi dalam sidang kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Carolina mengungkap Gazalba pernah menukarkan dolar Singapura dengan total mencapai Rp 5 sampai 6 miliar dalam lebih dari tiga kali transaksi.

“Berapa kali transaksi?” tanya ketua majelis hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/7/2024).

“Saya kurang ingat Yang Mulia, lebih dari 3 kali,” jawab Carolina.

“Menjual apa membeli valuta asing?” tanya hakim.

“Pak Gazalba Saleh menjual,” jawab Carolina.

“Menjadi rupiah?” tanya hakim.

“Iya Yang Mulia,” jawab Carolina.

“Berapa nilainya tiga kali itu?” tanya hakim.

“Akumulasinya sekitar hampir Rp 5-6 miliar,” jawab Carolina.

Carolina mengaku sudah melaporkan transaksi itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengatakan dolar Singapura yang ditukarkan Gazalba dalam pecahan 1.000.

“Waktu transaksi pak Gazalba Saleh yang 3 kali nilainya Rp 5 miliar lebih, berarti dipastikan satu transaksi itu melebihi dari Rp 500 juta, seperti keterangan Saudara. Apakah itu dilaporkan ke PPATK?” tanya hakim.

“Dilaporkan Yang Mulia,” jawab Carolina.

“Ada laporan itu?” tanya hakim.

“Ada Yang Mulia,” jawab Carolina.

“Pada waktu Pak Gazalba Saleh menjual atau menukarkan dolarnya itu, dolar apa?” tanya hakim.

“Singapura,” jawab Carolina.

“Dengan nilai berapa? Artinya satuan berapa ? 1.000?” tanya hakim.

“Pecahan seribu Yang Mulia,” jawab Carolina.

Dia mengatakan Gazalba datang langsung saat melakukan transaksi tersebut di tahun 2020. Dia mengatakan Gazalba juga menggunakan KTP-nya sendiri untuk melakukan penukaran valuta asing tersebut.

“Apakah Pak Gazalba saleh memakai KTP sendiri?” tanya hakim.

“Menggunakan KTP sendiri Yang Mulia,” jawab Carolina.

“Atau KTP orang lain?” tanya hakim.

“Setahu saya menggunakan KTP sendiri karena saya kalau teller harus verifikasi langsung sama yang datang,” jawab Carolina.

Hakim kembali mendalami penukaran dolar Singapura senilai Rp 5-6 miliar oleh Gazalba dilakukan dalam berapa kali transaksi. Carolina mengaku tak terlalu ingat, namun transaksi itu dilakukan lebih dari tiga kali.

“Ada lagi Pak Gazalba Saleh ada hubungan lagi dengan tempat kantor Saudara?” tanya hakim.

“Semua transaksi yang dilakukan Pak Gazalba Saleh di VIP sudah kita report semua sih Pak,” jawab Carolina.

“Iya, tadi kan Saudara bilang tiga kali. Apakah ada lebih dari itu?” tanya hakim.

“Kayaknya lebih, saya kurang ingat. Ada beberapa transaksi di VIP itu,” jawab Carolina.

Dakwaan Gazalba Saleh

Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Gazalba didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai Rp 650 juta.

Jaksa KPK mengatakan gratifikasi itu diterima Gazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022. Jawahirul merupakan pemilik usaha UD Logam Jaya yang mengalami permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan diputus bersalah dengan vonis 1 tahun penjara.

Gazalba juga didakwa melakukan TPPU. Dalam dakwaan TPPU ini, jaksa awalnya menjelaskan Gazalba Saleh menerima uang dari sejumlah sumber. Pertama, Gazalba disebut menerima SGD 18 ribu atau Rp 200 juta yang merupakan bagian dari total gratifikasi Rp 650 juta saat menangani perkara kasasi Jawahirul Fuad.

Berikutnya, Gazalba disebut menerima Rp 37 miliar saat menangani peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaffar Abdul Gaffar pada 2020. Uang itu diterima oleh Gazalba bersama advokat Neshawaty Arsjad.

Gazalba juga menerima penerimaan selain gratifikasi SGD 18 ribu sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan pertama. Jaksa menyebut Gazalba menerima SGD 1.128.000 atau setara Rp 13,3 miliar, USD 181.100 atau setara Rp 2 miliar dan Rp 9.429.600.000 (Rp 9,4 miliar) pada 2020-2022. Jika ditotal, Gazalba menerima sekitar Rp 62 miliar.

Jaksa kemudian menyebutkan Gazalba menyamarkan uang itu dengan membelanjakannya menjadi sejumlah aset. Antara membeli mobil Alphard, menukar ke valuta asing, membeli tanah/bangunan di Jakarta Selatan, membeli emas hingga melunasi KPR teman dekat. Total TPPU-nya sekitar Rp 24 miliar.

(Sumber : Saksi Ungkap Gazalba Saleh Tukar Dolar Singapura Capai Rp 6 Miliar.)

Jakarta (VLF) Jaksa KPK menghadirkan pegawai PT Valuta Inti Prima (money changer), Carolina Wahyu Aprilia Sari, sebagai saksi dalam sidang kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Carolina mengungkap Gazalba pernah menukarkan dolar Singapura dengan total mencapai Rp 5 sampai 6 miliar dalam lebih dari tiga kali transaksi.

“Berapa kali transaksi?” tanya ketua majelis hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/7/2024).

“Saya kurang ingat Yang Mulia, lebih dari 3 kali,” jawab Carolina.

“Menjual apa membeli valuta asing?” tanya hakim.

“Pak Gazalba Saleh menjual,” jawab Carolina.

“Menjadi rupiah?” tanya hakim.

“Iya Yang Mulia,” jawab Carolina.

“Berapa nilainya tiga kali itu?” tanya hakim.

“Akumulasinya sekitar hampir Rp 5-6 miliar,” jawab Carolina.

Carolina mengaku sudah melaporkan transaksi itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dia mengatakan dolar Singapura yang ditukarkan Gazalba dalam pecahan 1.000.

“Waktu transaksi pak Gazalba Saleh yang 3 kali nilainya Rp 5 miliar lebih, berarti dipastikan satu transaksi itu melebihi dari Rp 500 juta, seperti keterangan Saudara. Apakah itu dilaporkan ke PPATK?” tanya hakim.

“Dilaporkan Yang Mulia,” jawab Carolina.

“Ada laporan itu?” tanya hakim.

“Ada Yang Mulia,” jawab Carolina.

“Pada waktu Pak Gazalba Saleh menjual atau menukarkan dolarnya itu, dolar apa?” tanya hakim.

“Singapura,” jawab Carolina.

“Dengan nilai berapa? Artinya satuan berapa ? 1.000?” tanya hakim.

“Pecahan seribu Yang Mulia,” jawab Carolina.

Dia mengatakan Gazalba datang langsung saat melakukan transaksi tersebut di tahun 2020. Dia mengatakan Gazalba juga menggunakan KTP-nya sendiri untuk melakukan penukaran valuta asing tersebut.

“Apakah Pak Gazalba saleh memakai KTP sendiri?” tanya hakim.

“Menggunakan KTP sendiri Yang Mulia,” jawab Carolina.

“Atau KTP orang lain?” tanya hakim.

“Setahu saya menggunakan KTP sendiri karena saya kalau teller harus verifikasi langsung sama yang datang,” jawab Carolina.

Hakim kembali mendalami penukaran dolar Singapura senilai Rp 5-6 miliar oleh Gazalba dilakukan dalam berapa kali transaksi. Carolina mengaku tak terlalu ingat, namun transaksi itu dilakukan lebih dari tiga kali.

“Ada lagi Pak Gazalba Saleh ada hubungan lagi dengan tempat kantor Saudara?” tanya hakim.

“Semua transaksi yang dilakukan Pak Gazalba Saleh di VIP sudah kita report semua sih Pak,” jawab Carolina.

“Iya, tadi kan Saudara bilang tiga kali. Apakah ada lebih dari itu?” tanya hakim.

“Kayaknya lebih, saya kurang ingat. Ada beberapa transaksi di VIP itu,” jawab Carolina.

Dakwaan Gazalba Saleh

Gazalba didakwa menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Gazalba didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai Rp 650 juta.

Jaksa KPK mengatakan gratifikasi itu diterima Gazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022. Jawahirul merupakan pemilik usaha UD Logam Jaya yang mengalami permasalahan hukum terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan diputus bersalah dengan vonis 1 tahun penjara.

Gazalba juga didakwa melakukan TPPU. Dalam dakwaan TPPU ini, jaksa awalnya menjelaskan Gazalba Saleh menerima uang dari sejumlah sumber. Pertama, Gazalba disebut menerima SGD 18 ribu atau Rp 200 juta yang merupakan bagian dari total gratifikasi Rp 650 juta saat menangani perkara kasasi Jawahirul Fuad.

Berikutnya, Gazalba disebut menerima Rp 37 miliar saat menangani peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaffar Abdul Gaffar pada 2020. Uang itu diterima oleh Gazalba bersama advokat Neshawaty Arsjad.

Gazalba juga menerima penerimaan selain gratifikasi SGD 18 ribu sebagaimana dijelaskan dalam dakwaan pertama. Jaksa menyebut Gazalba menerima SGD 1.128.000 atau setara Rp 13,3 miliar, USD 181.100 atau setara Rp 2 miliar dan Rp 9.429.600.000 (Rp 9,4 miliar) pada 2020-2022. Jika ditotal, Gazalba menerima sekitar Rp 62 miliar.

Jaksa kemudian menyebutkan Gazalba menyamarkan uang itu dengan membelanjakannya menjadi sejumlah aset. Antara membeli mobil Alphard, menukar ke valuta asing, membeli tanah/bangunan di Jakarta Selatan, membeli emas hingga melunasi KPR teman dekat. Total TPPU-nya sekitar Rp 24 miliar.

(Sumber : Saksi Ungkap Gazalba Saleh Tukar Dolar Singapura Capai Rp 6 Miliar.)

Jakarta (VLF) Ofcom, Regulator Telekomunikasi Inggris dilaporkan telah mendenda TikTok sebesar 1,875 juta Poundsterling atau sekitar Rp 41 miliar. Hal ini karena TikTok terlambat memberikan informasi yang diminta selama tujuh bulan dari tenggat waktu yang ditentukan.

TikTok menyerahkan informasi yang diinginkan Ofcom pada bulan September 2023 tetapi pada bulan Desember, TikTok melaporkan sendiri bahwa informasi tersebut salah, kemudian akhirnya memberikan sebagian data yang relevan dengan permintaan tersebut pada akhir Maret.

Angka denda ini dianggap tidak cukup besar bagi TikTok, namun Ofcom mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya TikTok melanggar peraturannya.

Ofcom mengatakan bahwa mereka juga mengurangi denda dari 2,5 juta Poundsterling menjadi 25% karena TikTok melaporkan sendiri kesalahan tersebut, menerima temuan Ofcom, dan menyelesaikan kasus ini.

“Tugas Ofcom adalah meneliti fitur-fitur keamanan platform, dan mengumpulkan informasi adalah bagian penting untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi. Ketika kami meminta data, data tersebut harus akurat dan diserahkan tepat waktu. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan penegakan hukum jika ada perusahaan yang gagal melakukan hal ini,” ujar Suzanne Cater, Direktur Penegakan Hukum Ofcom dikutip detikINET dari Neowin, Senin (29/7/2024).

Informasi yang diinginkan Ofcom dari TikTok berkaitan dengan penggunaan fitur kontrol orang tua Family Pairing. Ofcom membutuhkan informasi ini untuk memutuskan apakah fitur tersebut efektif dalam melindungi remaja dan ingin memasukkan data tersebut ke dalam laporan yang sedang ditulis untuk membantu memberdayakan orang tua.

TikTok menyerahkan data pada awal September lalu beberapa bulan kemudian pada bulan Desember mengatakan kepada regulator bahwa data yang diberikannya tidak akurat dan bahwa penyelidikan internal sedang dilakukan untuk memahami dari mana ketidakakuratan itu berasal.

Ofcom meluncurkan investigasinya sendiri pada pertengahan Desember setelah TikTok mengatakan bahwa datanya tidak benar. Investigasi Ofcom menemukan sejumlah kegagalan dalam proses tata kelola data TikTok.

TikTok tidak melakukan pemeriksaan yang tepat terkait data yang dikirimnya ke Ofcom dan juga lambat dalam memberitahukan kesalahan tersebut kepada regulator.

Sebagai akibat dari data yang salah, Ofcom perlu menghapus rincian efektivitas kontrol orang tua TikTok dari laporan, yang mengganggu pekerjaannya untuk mempromosikan transparansi.

Pada tanggal 28 Maret 2024, TikTok memang telah menyerahkan informasi yang akurat tentang fitur Family Pairing, tetapi Ofcom mengatakan bahwa informasi tersebut hanya sebagian.

Ofcom mengatakan bahwa denda sebesar 1,875 juta Poundsterling yang akan dibayarkan oleh TikTok akan diserahkan kepada Departemen Keuangan Inggris.

Meskipun TikTok memiliki kemampuan untuk membayar denda yang jauh lebih tinggi, pelanggaran ini cukup kecil, baru pertama kali terjadi dan masalah ini dilaporkan sendiri.

(Sumber : Inggris Denda TikTok Rp 41 Miliar karena Beri Informasi Salah.)

Jakarta (VLF) Komisi Yudisial (KY) telah menerima audiensi dan pelaporan dari keluarga Dini Sera Afrianti terkait majelis hakim pemvonis bebas Gregorius Ronald Tannur di kasus pembunuhan Dini. KY akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Laporan tersebut diterima oleh Wakil Ketua KY dan Kepala Biro Investigasi KY. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat,” kata Jubir KY Mukti Fajar Nur Dewata, dalam video yang diterima detikcom, Senin (29/7/2024).

Mukti Fajar menjelaskan laporan itu pertama akan diproses secara administrasi. Setelah itu, laporan akan dianalisis dari berbagai bahan hasil investigasi, dokumen-dokumen hingga saksi-saksi.

“Lalu coba kita panel kan, dalam panel itu nanti akan diputuskan kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Jika ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terhadap saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim,” jelasnya.

Menurutnya, tim investigasi KY telah bergerak mengusut dugaan pelanggaran dari majelis hakim pemvonis bebas Ronald Tannur. Namun, dia belum bisa mengungkapnya secara terbuka.

“Tim investigasi juga telah bergerak dan progres, namun demikian tambahan-tambahan data ini belum bisa kita sampaikan secara terbuka kepada publik karena sifatnya memang tertutup,” ucap Mukti Fajar.

Lebih lanjut, Mukti Fajar mengaku KY belum menerima salinan putusan lengkap dari perkara ini. Sehingga, kata dia, KY belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut.

Sebelumnya, keluarga Dini Sera Afrianti mendatangi Komisi Yudisial (KY) hari ini. Mereka bermaksud untuk melaporkan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur di kasus pembunuhan Dini.

“Kembali hari ini kita masih memperjuang keadilan di RI, kita berharap, kita melaporkan ke Komisi Yudisial atas tindakan majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT (Gregorius Ronald Tannur) yang kita tahu bersama sudah diputus bebas,” kata pengacara keluarga Dini, Dimas Yemahura, kepada wartawan di KY, Senin (29/7).

Dimas berharap KY segera memeriksa dan menindak 3 majelis hakim tersebut. Dia juga berharap putusan KY mengubah wajah hakim di Indonesia.

Harapan senada juga diungkap oleh ayah dari Dini, Ujang. Dia berharap hakim-hakim di RI bisa berlaku adil.

“Harapan Bapak mudah-mudahan mohon kepada semuanya, mohon diadili yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan hakim dan semua penegak hukum semuanya adil,” ujar Ujang.

(Sumber : Keluarga Dini Mengadu soal Ronald Tannur, KY Pastikan Ditindaklanjuti.)

Jakarta (VLF) KPK juga menggeledah Kantor Komisi D DPRD Jawa Tengah terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Kamis (25/7) lalu. Wakil Ketua (Waka) Komisi D DPRD Jateng, Arifin Mustofa buka suara terkait hal itu.

“Sekarang ini kami belum tahu apa yang dilakukan KPK. Ketika KPK datang di Komisi D kita kebetulan ada kegiatan di luar kota, di luar provinsi, sehingga kedatangan KPK tidak kita ketahui,” kata Arifin saat ditemui di kantornya, Semarang, Senin (29/7/2024).

Dia mengaku baru mengetahui kedatangan KPK usai mendapat kabar dari staf kantornya. Menurutnya, KPK membawa sejumlah dokumen dari penggeledahan itu.

“Saat itu kita masih berada di Batam, kemudian dapat informasi pada Kamis sore dari KPK datang ke Komisi D untuk mencari dokumen-dokumen. Sampai saat ini kami tidak tahu apa yang dibawa, informasi dari staf Komisi D juga tidak mengetahui apa yang dibawa,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jateng Hadi Santoso mengungkap bahwa ruangan yang ikut digeledah adalah ruang Komisi D dan ruangan Ketua Komisi D Alwin Basri. Sebagai informasi, Alwin Basri ialah suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

“Di ruang Komisi dan di ruangannya Pak Alwin,” katanya.

“Ya alhamdulillah semuanya berjalan, kita mengikuti hukum, kita menghormati apa yang dilaksanakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan kami berharap semuanya sesuai perundang-undangan yang ada,” sambungnya.

Sebelumnya, KPK terpantau melakukan penggeledahan di Kantor DPRD Jateng pada Kamis (25/7) sore. Penggeledahan itu dilakukan usai penyidik melakukan penggeledahan di Kantor Damkar Semarang.

Seperti diketahui, KPK telah menyidik kasus korupsi di Kota Semarang. Ada tiga kasus yang diselidiki KPK yakni pemerasan, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa.

Tercatat sejak Rabu (17/7) sejumlah tempat digeledah KPK. Tempat-tempat yang digeledah di antaranya PT Chimarder 777, Dinas Sosial Semarang, Dinas Pendidikan Semarang, Dinas Kominfo Semarang, Dinas Perindustrian Semarang, dan beberapa tempat lainnya.

(Sumber : Waka Komisi D DPRD Jateng soal Penggeledahan KPK: Kami di Luar Kota.)

Jakarta (VLF) Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengaku heran dengan banyaknya gugatan terkait syarat usia calon kepala daerah. Dia mengatakan penafsiran aturan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, yakni DPR bersama pemerintah.

Hal itu disampaikan Arief dalam sidang Nomor 88, 89, 90/PUU-XXII/2024 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (29/7/2024). Tiga gugatan itu diajukan orang yang berbeda, namun pada intinya sama-sama menggugat syarat usia calon kepala daerah.

Perkara nomor 88 diajukan oleh Sigit Nugroho Sudibyanto. Pada intinya, pemohon meminta agar pasal 7 ayat 2 huruf e UU 10/2016 tentang Pilkada diubah menjadi ‘berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pendaftaran pasangan calon’.

Perkara nomor 89 diajukan oleh Arkaan Wahyu Re A. Pada intinya, pemohon meminta Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada diubah menjadi ‘berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak Penetapan Pasangan Calon’.

Perkara nomor 90 diajukan oleh Syukur Destieli Gulo dkk. Gugatan ini pada intinya meminta MK mengubah Pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada menjadi ‘berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak pelaksanaan pemungutan suara’.

Para penggugat sama-sama mempermasalahkan tidak adanya batasan waktu secara jelas soal kapan syarat usia calon kepala daerah dihitung. Adapun bunyi pasal 7 ayat 2 huruf e UU Pilkada saat ini ialah:

berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota

Para penggugat juga menyinggung soal putusan MA yang mengubah PKPU yang awalnya mengatur syarat usia dihitung saat penetapan paslon menjadi dihitung saat pelantikan. Wakil Ketua MA Saldi Isra yang menjadi ketua panel mengatakan sidang tiga gugatan ini sengaja digabung karena kesamaan dalam pasal yang digugat.

Setelah para pemohon membacakan gugatannya, hakim MK pun memberi nasihat dan masukan. Dalam momen itulah hakim MK Arief Hidayat menyampaikan keheranannya.

Arief awalnya mengungkit soal banyaknya gugatan yang diajukan ke MK terkait syarat usia. Dia menilai hal itu dari dua sisi. Pertama, hal itu positif karena menunjukkan masyarakat yang peduli hukum. Kedua, dia merasa aneh karena penafsiran hal-hal yang secara eksplisit tidak diatur dalam UUD 1945 harusnya merupakan urusan DPR dan pemerintah.

“Hal-hal yang sekarang diujikan ini hal yang sebetulnya sudah jelas, aneh. Kenapa gitu? bunyi undang-undangnya jelas, kemudian, putusan MK sudah menjelaskan itu,” ucap Arief Hidayat.

Arief sendiri merupakan salah satu hakim yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam gugatan terkait syarat usia capres-cawapres beberapa waktu lalu. Arief pun meminta para pemohon membaca lagi putusan terkait usia capres-cawapres tersebut.

Meski demikian, Arief menyebut MK tak bisa membatasi warga yang hendak mengajukan gugatan. Arief mengatakan tiga gugatan ini juga hanya berbeda pada batu uji atau rujukan pasal dalam UUD 1945. Namun, Arief mengatakan pasal-pasal yang dirujuk itu juga tak berisi penjelasan eksplisit terkait syarat usia calon kepala daerah.

“Apakah memang betul di antara pasal-pasal itu ada menetapkan secara eksplisit usia? Apakah ada secara eksplisit pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu menetapkan usia? Kalau tidak ada, berarti penetapan usia, syarat usia, itu siapa yang berhak menentukan? Kalau di Undang-Undang Dasar, di konstitusi tidak ada,” ucapnya.

“Dalam pelajaran ilmu hukum, kuliah ilmu hukum, kalau di konstitusi tidak eksplisit ditentukan, maka itu kewenangannya siapa? Sekali lagi, saya bilang, menurut pendapat saya itu bukan kewenangan badan peradilan, tapi itu kewenangan pembentuk undang-undang. Mau digeser-geser ke mana-mana boleh terserah pembentuk undang-undang siapa di Indonesia? Presiden dan DPR,” ucapnya.

Dia mengatakan urusan usia calon kepala daerah ini adalah open legal policy. Dia mengatakan MK memang bisa memutus atau membuat penafsiran terhadap UU yang tidak diatur eksplisit di UUD, namun hanya untuk hal-hal yang melanggar hak asasi.

“Itu udah jelas open legal policy. Lah, sekarang dipersoalkan berkali-kali di mana-mana. Kecuali mahkamah sudah pernah memutus. Itu bertentangan dengan hal-hal yang intolerable melanggar hak asasi itu boleh mahkamah menafsirkan,” ucapnya.

(Sumber : Hakim MK Arief Hidayat Heran Syarat Usia Calon Kepala Daerah Banyak Digugat.)

Jakarta (VLF) Organisasi pesilat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Jember dibekukan sementara. Hal ini buntut aksi belasan pesilat PSHT mengeroyok anggota Polsek Kaliwates, Aipda Parmanto hingga babak belur pada Selasa (23/7/2024).

Saat ini, polisi telah menetapkan 13 pesilat menjadi tersangka. Sebanyak 11 pesilat sudah berusia dewasa, sementara 2 pesilat masih di bawah umur.

Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto memastikan, seluruh kegiatan PSHT Jember dibekukan untuk sementara. Ia meminta, para pesilat menjadikan kasus ini sebagai momentum dalam memperbaiki manajemen. Serta, mengantisipasi hal serupa tak terulang kembali.

Menurut Imam, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pengurus Cabang PSHT Jember. Kemudian, sepakat membekukan semua kegiatannya di Jember.

“Kita bekukan sampai proses hukum terhadap pelaku penganiayaan tuntas, (peristiwa pengeroyokan polisi) kita jadikan titik tolak untuk sementara kegiatan PSHT di Kabupaten Jember,” kata Imam, Jumat (26/7/2024).

“Mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk berbenah, memperbaiki manajemen dan menguatkan manajemen agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” imbuhnya.

Imam menjelaskan, seyogyanya organisasi pesilat tak memantik dan menyebabkan kericuhan. Melainkan, dapat menciptakan dan melestarikan keamanan di manapun berada.

“Tindakan seperti ini akan memicu stabilitas keamanan,” paparnya.

Imam berharap, PSHT menjadikan momentum ini untuk berbenah dan mengevaluasi. “Mudah-mudahan PSHT menjadi perkumpulan pencak silat yang dicintai masyarakat,” ujarnya.

Polisi dengan 2 bintang di pundaknya itu menerangkan, pembekuan itu sudah disepakati bersama Forkopimda Jatim. Begitu juga dengan pengurus cabang di Kabupaten Jember dan sudah mendapat restu dari Ketua Umum Nasional PSHT Moerdjoko.

Sementara itu, Ketua Umum PSHT Moerdjoko meminta polisi agar menindak pesilat PSHT yang terbukti melanggar pidana dan meresahkan.

“Tentu kami mohon ke Pak Kapolda, personel kami yang melanggar hukum harus ditindak secara hukum,” tuturnya

Moerdjoko memastikan, 13 tersangka bakal mendapat sanksi keras sesuai dengan aturan AD/ART organisasi PSHT. Pun dengan oknum PSHT lainnya yang melanggar hukum.

“Peraturan dewan pusat jelas, anggota yang melanggar ketentuan dalam AD/ART akan mendapatkan sanksi tegas dan terukur,” ungkapnya.

Moerdjoko lantas meminta maaf kepada masyarakat dan polisi atas kejadian ini. Ia mengaku menyesalkan peristiwa itu terjadi hingga menyebabkan polisi terluka.

“Ini menjadi bahan bagi kami sebagai pengurus PSHT untuk mengevaluasi dan menyusun langkah ke depan agar kejadian ini tidak terjadi lagi di Jatim maupun di daerah lain,” tutupnya.

(Sumber : PSHT Jember Dibekukan Buntut Kasus Pesilat Keroyok Polisi.)