KPK telah memeriksa politikus PDIP Herman Hery. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras presiden saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada 2020.

“Betul saudara HH hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Tessa mengatakan pemeriksaan kepada Herman Hery merupakan pemeriksaan ulang. Dia sedianya diperiksa pada Jumat (26/7).

KPK belum membeberkan materi pemeriksaan kepada Herman Hery. KPK baru menjelaskan politikus PDIP itu telah diperiksa dalam korupsi bansos presiden yang sedang diusut.

“Yang bersangkutan dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” katanya.

(Sumber : Herman Hery Penuhi Panggilan KPK.)

Jakarta (VLF) Pemerintah mengeluarkan aturan yang memuat tentang rokok. Aturan itu yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang di dalamnya memuat larangan penjualan rokok secara eceran, dekat dengan sekolah dan tempat bermain anak.

Anggota Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Tutum Rahanta menilai, pemerintah mesti berhati-hati dalam mengatur penjualan rokok. Hal itu untuk menghindari kerancuan dalam implementasinya.

Menurutnya, pengaturan paling adil ialah pembatasan usia. “Yang paling fair menurut saya adalah batasan umur, supaya tidak menimbulkan kerancuan juga di lapangannya. Kalau umur, clear, jelas siapapun bisa kita trace gitu ya, minta tanda pengenal dan lain-lain,” katanya kepada detikcom, Minggu (4/8/2024).

Menurutnya, ketentuan tempat pendidikan dan tempat bermain akan menimbulkan perdebatan (debatable). Tempat bermain misalnya, definisinya akan menimbulkan perdebatan karena anak-anak bisa bermain di mana saja.

“Sangat debatable, kalau sekolah-sekolah mungkin yang tidak bergerak nggak masalah, kalau tempat bermain anak-anak, anak-anaknya nyamperin sendiri, mainnya di depan halaman kita atau di sebelah kita yang tanah kosong gitu. Iya kan jadi saya pikir itu tegakan aja yang namanya dulu kan 18 plus baru boleh beli. Nah sekarang 21 ya udah kita hargain juga lah tidak ada masalah,” paparnya.

Ia mengatakan, jika aturan ini ditegakkan maka secara luas akan berdampak ke pedagang kecil atau warung.

“Apalagi kalau kita mau melebarkan masalah ini terhadap teman-teman kita yang warungan ya. Warungan itu akan terkena semua perasaan saya ya, karena ini membuat… kalau mereka penegakan hukum ini semuanya kena. Nah tapi jangan-jangan penegakan aturan ini di kita saja itu juga nggak benar,” terangnya.

Sementara, Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menilai sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dalam PP 28 Tahun 2024 dapat mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar. Ketua Umum APARSI, Suhendro, secara tegas menyatakan penerbitan PP Kesehatan ini akan mengancam keberlangsungan hidup 9 juta pedagang di pasar rakyat yang menyebar di seluruh Indonesia.

Salah satu pasal yang akan diberlakukan yaitu larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain serta larangan menjual rokok secara eceran yang dinilai masih sangat rancu untuk diberlakukan.

“Kami menolak keras dua larangan ini karena beberapa faktor. Salah satunya karena banyak pasar yang berdekatan dengan sekolah, institusi pendidikan, atau fasilitas bermain anak. Peraturan ini juga dapat menurunkan omzet pedagang pasar yang banyak berasal dari penjualan produk tembakau. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi kami sebagai pelaku usaha,” ungkap, Suhendro dalam keterangannya.

Dengan kondisi tersebut, Suhendro memaparkan, larangan terhadap produk tembakau yang ditegaskan dalam PP Kesehatan ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi pedagang pasar yang sampai saat ini masih baru bertumbuh dari imbas pandemi beberapa tahun sebelumnya.

“Jika aturan ini diberlakukan, kami telah menghitung penurunan omzet usaha sebesar 20%-30%, bahkan sampai pada ancaman penutupan usaha karena komoditas ini menjadi penyumbang omzet terbesar bagi teman-teman pedagang pasar,” tegasnya.

Sebelumnya, Suhendro telah menyuarakan penolakannya bersama dengan Persatuan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (PPKSI) yang meminta agar pemerintah menghapuskan larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan. Namun melihat pasal tersebut justru disahkan dalam PP Kesehatan, APARSI turut menyesalkan tidak terakomodirnya suara rakyat pada peraturan yang melibatkan mereka di dalamnya.

“Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, aturan ini sama saja ingin mematikan usaha perdagangan rakyat. Jika diterbitkan, maka rantai pasok antara pedagang grosir pasar dengan pedagang kelontong bisa rusak akibat regulasi yang tidak berimbang tersebut,” katanya.

Seperti dikutip detikcom, pada Pasal 434 Ayat 1 aturan ini disebutkan, setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik (a) menggunakan mesin layan diri, (b) kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil (c) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Kemudian, (d) dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui. (e) dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan (f) menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

“Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur,” bunyi Pasal 434 Ayat 2.

Produk tembakau sebagaimana dijelaskan pada PP tersebut meliputi rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sementara, satuan pendidikan disebutkan pada bagian Penjelasan PP ini antara lain terdiri pendidikan anak usia dini, sekolah/madrasah, pesantren, perguruan tinggi, atau nama lain yang sejenis dengan pendidikan formal.

(Sumber : Pengusaha Soroti Larangan Jual Rokok Eceran & Dekat Sekolah.)

Jakarta (VLF) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung tidak akan membayar ganti rugi kepada enam warga dalam proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) di Kecamatan Kuta Selatan. Tak ada pembayaran ganti rugi itu berujung pada gugatan yang dilayangkan oleh enam warga setempat senilai Rp 39,72 miliar.

Enam warga di Banjar Sawangan menggugat Dinas PUPR Badung terkait proyek pelebaran jalan Panti Giri-Sawangan Niko. Warga beralasan belum mendapat hak ganti rugi atas lahan yang dilepaskan untuk proyek pelebaran jalan selebar 12 meter tersebut.

Pemkab Badung Beri Penjelasan

Pemkab Badung memberikan penjelaskan perihal tak memberikan ganti rugi kepada enam warga di proyek JLS, Kecamatan Kuta Selatan, tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba memberikan penjelaskan perihal tak memberikan ganti rugi kepada enam warga di proyek Jalan Lingkar Selatan.

Suamba menjelaskan pembebasan lahan berlangsung pada 2018. Pemkab Badung selama ini selalu berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung dalam pembebasan lahan. Namun, tanah itu tidak bisa dibayar karena merupakan lahan negara.

“Hasil cek, tanah yang dimohon dalam gugatan itu tidak masuk dalam daftar nominatif. Artinya jalan tanah itu tidak berada di atas hak milik atau itu tanah negara,” jelas Suamba dalam keterangannya, Minggu (4/8/2024).

Atas dasar itu, pemerintah tidak bisa memberikan ganti rugi atas lahan yang diklaim sebagai hak milik tersebut. Menurutnya, Pemkab Badung pasti membayar tanah masyarakat yang terimbas proyek, dengan catatan ada sertifikat.

“Pada saat pembebasan kami libatkan BPN. Dasar kami membayar tanah masyarakat lewat data autentik di BPN. Jadi dasar kami membayar itu tidak ada. Ada objek tanah, tetapi subjeknya siapa, itu yang tidak ada supaya tidak jadi temuan nanti,” terangnya.

Kejari Dampingi Pemkab Badung

Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah kabupaten setempat dalam perkara gugatan proyek Jalan Lingkar Selatan. Pengacara negara dikerahkan.

“Kejaksaan melalui jaksa pengacara negara dapat memberikan bantuan hukum layaknya pengacara kepada pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata Kajari Badung, Sutrisno Margi Utomo, dalam siaran pers yang diterbitkan pada Jumat (2/8/2024).

Sutrisno mengungkapkan Kejari Badung menerima permohonan bantuan hukum dari Dinas PUPR Badung terkait adanya gugatan proyek Jalan Lingkar Selatan. Sutrisno langsung memerintahkan jajaran jaksa pengacara negara guna berkoordinasi dalam menghadapi gugatan yang dihadapi Dinas PUPR Badung dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 590/2692/PUPR tertanggal 10 Januari 2024.

Sutrisno menegaskan kejaksaan melalui jaksa pengacara negara dapat memberikan bantuan hukum layaknya pengacara kepada pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 18 ayat (2).

Sutrisno berharap, melalui pendampingan dari Kejari Badung melalui jaksa pengacara negara kepada Pemkab Badung, program Jalan Lingkar Selatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik untuk kepentingan masyarakat. “Diharapkan dengan adanya pendampingan hukum yang dilaksanakan oleh jaksa pengacara negara dapat menguraikan permasalahan kemacetan yang ada serta dapat meningkatkan APBD Kabupaten Badung,” harapnya.

Menurut Sutrisno, ia dan jajaran akan selalu berkolaborasi dan selalu mendukung berbagai program pemerintah daerah sehingga dapat terlaksana dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. “Untuk ke depannya akan dengan intens melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan pembangunan pemerintah daerah,” ungkapnya.

(Sumber : Tak Bayar Ganti Rugi Jalan Lingkar Selatan Berujung Gugatan Rp 39,72 Miliar.)

Jakarta (VLF) Kepolisian Daerah (Polda) Bali meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya begal gaya baru. Modusnya, mereka mengaku sebagai petugas dari perusahaan pembiayaan (leasing) serta berusaha merebut dan menguasai kendaraan.

“Pelaku tidak segan berusaha untuk merebut serta menguasai kendaraan korban dengan cara memaksa dan ancaman,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan dalam siaran pers, Minggu (4/8/2024).

Jansen mengungkapkan modus begal gaya baru ini dilaporkan korban berinisial DADP ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar. Pelaku yang mengaku telah mendapatkan surat tugas dari pihak leasing berpura-pura menyerempet kendaraan untuk menarik perhatian calon korban.

Bahkan, mereka didampingi oknum yang mengaku sebagai penasihat hukum dalam menjalankan aksinya. Tak hanya itu, mereka juga didampingi orang-orang berbadan besar yang diduga preman hendak memeriksa bukti-bukti kepemilikan kendaraan.

Sementara kendaraan DADP yang sempat akan diperiksa oknum tersebut dibeli secara tunai. Kendaraan itu tidak pernah berurusan dengan pihak leasing atau bukan kendaraan kreditan.

Jansen mengimbau masyarakat agar selalu waspada. Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Jansen menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing untuk menarik paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/ 2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang dikeluarkan pada 7 Oktober 2012.

Leasing, jelas Jansen, tidak bisa serta-merta menarik kendaraan yang gagal bayar. Bahkan, Polri tidak dapat bertindak sebagai eksekutor dalam sengketa fidusia atas permintaan pihak kreditur, apalagi sampai menggunakan jasa pihak lainnya yang tidak ada dasar hukumnya.

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengancam mengambil paksa kendaraan dapat disangkakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan sesuai Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal berlapis pencurian dengan kekerasan sesuai Pasal 365 juncto Pasal 53 KUHP. “Ancaman hukumnya sembilan tahun penjara,” ungkap Jansen.

Jansen menjelaskan pihak leasing seharusnya melaporkan ke pengadilan dalam menghadapi debitur yang gagal bayar. Kasusnya kemudian disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan yang menjadi objek sengketa.

Kendaraan gagal bayar akan dilelang oleh pengadilan serta uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kredit ke perusahaan leasing. Uang sisanya akan diberikan kepada debitur.

Jansen mengajak masyarakat yang merasa mengalami serta melihat peristiwa penarikan paksa kendaraan gagal bayar untuk berani melaporkan kepada polisi. Laporan juga dapat menyertakan bukti berupa dokumentasi dan lainnya.

“Kami Polda Bali beserta polres jajaran berkomitmen penuh untuk menindak tegas segala bentuk perbuatan premanisme, termasuk di dalamnya debt collector, yang mengaku mendapatkan surat tugas dari perusahaan leasing serta mengancam untuk mengambil kendaraan secara paksa,” ungkap Jansen.

(Sumber : Waspada Begal Gaya Baru di Bali, Ngaku Petugas Leasing-Ambil Paksa Kendaraan.)

Jakarta (VLF) Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Besar Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa, menyoroti masalah ekspor pasir laut. Menurutnya ekspor pasir laut dapat mengancam ekosistem.

Ia menilai PP Nomor 26 Tahun 2023 lebih cenderung memprioritaskan keuntungan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya laut, terutama dalam konteks hasil sedimentasi laut. Hal ini menurutnya justru menimbulkan konflik dengan Pasal 56 UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, yang secara menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut sebagai prioritas utama.

“Dari itu diskrepansi antara kedua regulasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama di wilayah pesisir dan laut,” ujar Capt. Marcellus Hakeng dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (4/8/2024).

Menurutnya, diperlukan revisi dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Ia menjelaskan bahwa revisi tersebut juga harus didasarkan pada kajian ilmiah dan masukan dari berbagai pihak.

“Agar mampu mengakomodir kepentingan yang beragam, serta meminimalisir potensi konflik di masa mendatang,” tuturnya,

“Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas pemerintah dalam melindungi lingkungan laut, terutama dalam menghadapi tekanan pembangunan ekonomi yang terus meningkat,” sambungnya.

Ia menyebut contoh dari konflik regulasi ini, tambah Capt. Hakeng, dapat dilihat pada kasus penambangan pasir laut ilegal di Batam dan Tanjung Balai Karimun. Fenomena ini, menurutnya menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum yang lebih mengutamakan aspek ekonomi daripada perlindungan lingkungan.

“Maka dampak lingkungan dari penambangan pasir laut tanpa izin sangat merusak kondisi ekosistem laut. Aktivitas ini mengubah pola sedimentasi laut dan merusak habitat pesisir yang penting bagi keberlanjutan ekosistem laut,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Ia menyebut diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dalam pembuatan regulasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal serta pemangku kepentingan terkait.

“Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada kepentingan ekonomi besar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kelestarian sumber daya laut,” tuturnya.

(Sumber : Ekspor Pasir Laut Dinilai Dapat Ancam Ekosistem dan Masyarakat Lokal.)

Jakarta (VLF) Seorang wanita asal Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Anita Agustya (25), ditangkap polisi karena mencuri ponsel atau HP rekan kerjanya. HP itu kemudian dijual dan uangnya didonasikan untuk Palestina.

Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama mengatakan Anita mencuri iPhone milik rekan kerjanya di salah satu toko di Jalan Bung Karno, Mataram, pada 10 Juni lalu. Korbannya adalah Dhea Syahfitri (24) asal Sidoarjo, Jawa Timur.

“Pelaku kami amankan di rumahnya,” ujar Yogi, Minggu (4/8/2024).

Yogi mengungkapkan Anita ditangkap pada Rabu (24/7/2024). Dia ditangkap tanpa perlawanan.

Kepala polisi, Anita mengakui telah mencuri HP tersebut. Dia menjualnya dengan harga Rp 7,5 juta.

“Ada juga digunakan untuk keperluan pribadi. Pengakuan pelaku, sebagiannya ada juga diinfakkan ke masjid dan didonasikan untuk Palestina,” ungkap Yogi.

Menurut Yogi, handphone tersebut dicuri saat korban mengecas HP-nya di tempat bekerja. Pada saat pulang dan ingin berangkat bekerja , korban merasa handphone tersebut tertinggal di rumahnya.

“Korban pusing mencari handphonenya. Pelaku sempat pura-pura ingin membantu mencari,” ujar Yogi.

Merasa dicurigai, Anita berpura-pura meminta identitas HP korban, mulai dari meminta password, Apple ID, serta email yang digunakan korban di telepon genggam tersebut.

“Pelaku meminta itu agar bisa membantu melacak di mana posisi terakhir handphone korban. Padahal itu hanyalah alibi pelaku untuk bisa membuka handphone korban,” cetus Yogi .

Menurut Yogi, peran itu berhasil dimainkan pelaku. Korban pun memberikan apa yang diminta Anita. Akan tetapi, setelah berhasil membuka handphone korban, pelaku tidak mengembalikannya melainkan menjualnya ke salah satu konter wilayah Kota Mataram.

Berdasarkan keterangan pelaku uang hasil jual handphone yang dicuri tersebut juga disedekahkan ke masjid, didonasikan untuk Palestina serta membeli nasi bungkus untuk dibagikan di pinggir jalan.

“Kalau ke Palestina itu didonasikan sekitar Rp 2,5 juta,” ujar Yogi mengutip keterangan pelaku.

Kini Anita ditetapkan tersangka dan dijerat dengan Pasal 362 KUHP. Dia diancam pidana penjara paling lama 4 tahun kurungan.

(Sumber : Wanita di Lombok Curi HP Rekan Kerja untuk Donasi ke Palestina.)

Jakarta (VLF) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan telah memblokir ribuan rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online dan ribuan aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal. Namun, kendala yang dihadapi adalah aplikasi judi online dan pinjol masih terus bermunculan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi mengatakan penyebab sulitnya memberantas kedua skema keuangan itu karena sering kali server utamanya berada di luar negeri.

“Kalau kita lihat memang saat ini lebih dari 8.500 (aplikasi pinjol) sudah kita tutup sejak 2015. Ada beberapa kendala kenapa sering muncul, sama dengan judi online, karena sering kali servernya adanya di luar negeri,” ungkap dia dalam konferensi pers di kantor BPS, Jumat (2/8/2024).

Meski begitu, pihaknya melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya menutup judi online dan pinjaman online ilegal.

“Jadi begitu kita menerima laporan atau menemukan, kami tutup-tutup. Tetapi kadang-kadang pihak-pihak itu ada di luar negeri, di mana seperti ini di negara lain itu legal, seperti judi online ini legal,” ucapnya.

Sebagai informasi, OJK sendiri terus upaya untuk pemberantasan judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis mengatakan pihaknya telah memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait transaksi judi online.

Selain itu OJK juga telah meminta bank melakukan Enhance Due Diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.

Sebagaimana diketahui, aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

(Sumber : OJK Buka-bukaan Sulitnya Berantas Pinjol Ilegal dan Judi Online.)

Jakarta (VLF) KPK masih mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. KPK pun memeriksa Hasbi sebagai tersangka hari ini.

“Pemeriksaan saksi dugaan TPPU atas Tersangka HH (Mahkamah Agung),” kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Hasbi Hasan terlihat dibawa ke gedung KPK pukul 12.56 WIB. Tangannya terlihat diborgol.

Hasbi Hasan telah divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. Hakim menyatakan Hasbi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan perkara di lingkungan MA.

Hakim menjatuhkan denda Rp 1 miliar kepada Hasbi. Jika denda tidak dibayar, Hasbi akan dikenai pidana kurungan selama 6 bulan.

“Denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” kata ketua majelis hakim Toni Irfan saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/4).

Hasbi Hasan dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.


(Sumber : KPK Periksa Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Terkait Kasus TPPU.)

Jakarta (VLF) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 112 kapal penangkap ikan secara ilegal selama paruh waktu 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 kapal ikan berasal dari negara asing dan 97 kapal dari dalam negeri.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono mengatakan total kerugian yang bisa dicegah mencapai Rp 3,1 triliun. Pria yang akrab disapa Ipunk menyebut untuk kapal dalam negeri yang melanggar diproses hukum.

Namun, banyak juga yang dikenakan denda administrasi.

“Kinerja pengawasan di laut sampai semester satu menertibkan 112 kapal ikan yang terdiri dari 15 kapal ikan asing dan 97 kapal asal Indonesia. Lalu total kerugian mencapai Rp 3,1 triliun,” kata Ipung dalam acara Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari 4 Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Kapal asing yang ditangkap sebagian besar dari Filipina. Sisanya dari Malaysia, Vietnam, dan Rusia.

“Kemudian tadi ada Malaysia itu ada 3, kemudian Vietnam 2, Filipina ada 9, dan Rusia 1 lagi. Memang untuk Filipina paling banyak 9,” jelasnya.

Selain itu terungkap pula kasus perbudakan terjadi pada kapal Rhun Zeng di Arafura dengan berbendera Rusia. Kasus perbudakan dialami ABK (anak buah kapal) asal Indonesia.

Kemudian KKP juga menangkap pelaku transhipment yang telah beroperasi lebih dari 1 tahun di perairan Indonesia, serta mengungkap tindak pidana perdagangan orang di Australia.

Dia pun menegaskan PSDKP akan terus menjaga laut sehingga tidak ada tempat lagi melakukan penangkapan ilegal di wilayah perairan Indonesia. Hal ini akan terus menjadi komitmennya.

“Selain kita juga menggunakan aparat penegak hukum lain, kami punya masyarakat yang kita rangkul menjadi polisi pengawas masyarakat. Di situ nelayan yang ada di Indonesia kita hire, sehingga keterbatasan anggaran kita untuk operasi itu bisa kita dibantu oleh mereka,” imbuhnya.

(Sumber : 112 Kapal Maling Ikan Ditangkap, Rp 3,1 Triliun Diselamatkan.)

Jakarta (VLF) Para hakim yang memberi vonis tak bersalah terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasuspembunuhan atau penganiayaan hingga tewas, menjadi sorotan khalayak. Bukan hanya latar belakang karier mereka, sorotan juga ditujukan pada kepemilikan aset Majelis Hakim PN Surabaya tersebut.

Detikcom merangkum deretan properti para hakim yang dilansir dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

1. Erintuah Damanik

Erintuah Damanik adalah seorang hakim yang ditempatkan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dia melaporkan kekayaannya terakhir pada 2022 dengan total Rp 8.055.000.000 (Rp 8 miliar). Kekayaannya ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, serta kas dan setara kas.

Nilai aset dan bangunan milik Erintuah Damanik sebesar Rp 3.140.000.000 (Rp 3,1 miliar) yang tersebar di 4 kota dari hasil sendiri dan warisan. Rinciannya sebagai berikut.

1. Tanah seluas 298 m2 di Kab/Kota Merangin: Rp 50.000.000 (Rp 50 juta)


2. Tanah seluas 454 m2 di Kab/Kota Pontianak: Rp 50.000.000 (Rp 50 juta)

3. Tanah seluas 11.573 m2 di Kab/Kota Simalungun dari warisan: Rp 700.000.000 (Rp 700 juta)

4. Tanah dan bangunan seluas 213 m2/150 m2 di Kab/Kota Pontianak: Rp 750.000.000 (Rp 750 juta)

5. Tanah dan bangunan seluas 208 m2/118 m2 di Kab/Kota Semarang: Rp 1.400.000.000 (Rp1,4 miliar)

6. Tanah dan bangunan seluas 144 m2/180 m2 di Kab/Kota Merangin: Rp 190.000.000 (Rp 190 juta)

Aset kendaraan yang dimilikinya mulai dari Mobil Toyota Kijang Innova Minibus tahun 2007 dari hasil sendiri Rp 75 juta, motor Yamaha Mio tahun 2014 berasal dari hibah dengan akta Rp 6 juta, mobil Toyota Fortuner Mini Bus tahun 2018 dari hasil sendiri Rp 375 juta, mobil Honda CRV Minibus tahun 2018 dari hasil sendiri Rp 325 juta.

Selain itu, nilai kekayaannya juga berasal dari harta bergerak senilai Rp 634 juta serta kas dan setara kas Rp 3,5 miliar. Dalam LHKPN tersebut tidak tercatat utang dan nilai kekayaan dari surat berharga.

2. Heru Hanindyo

Heru Hanindyo adalah seorang Hakim Tingkat Pertama yang ditempatkan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dia melaporkan kekayaannya terakhir pada 2023 dengan total Rp 6.716.586.892 (Rp 6,7 miliar). Kekayaannya ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, serta kas dan setara kas.

Melihat dari laporan LHKPN-nya, Heru memiliki aset tanah dan bangunan senilai 4.450.000.000 (Rp 4,4 miliar) dan menjadi nilai terbesar diantara aset yang lain. Tanah dan bangunan ini ada yang dibeli dari sendiri dan ada pula yang dari hibah. Berikut rinciannya.

1. Tanah seluas 282 m2 di Kab/Kota Cianjur dari hibah tanpa akta: Rp 840.000.000 (Rp 840 juta)
2. Tanah dan bangunan seluas 135 m2/103 m2 di Kab/Kota Tangerang dari hibah tanpa akta: Rp 1.470.000.000 (RP 1,4 miliar)
3. Tanah seluas 150 m2 di Kab/Kota Denpasar: Rp 525.000.000 (Rp 525 juta)
4. Tanah seluas 400 m2 di Kab/Kota Badung: Rp 1.240.000.000 (RP 1,2 miliar)
5. Tanah seluas 220 m2 di Kab/Kota Bandung Barat: Rp 375.000.000 (Rp 375 juta)

Aset kendaraan yang dimilikinya mulai dari Mobil Daihatsu Taruna Mini tahun 2002 dari hasil sendiri Rp 70 juta dan mobil Toyota Kijang Mini Bus tahun 1997 dari hibah dengan akta Rp 65 juta.

Selain itu, nilai kekayaannya juga berasal dari harta bergerak senilai Rp 151 juta serta kas dan setara kas Rp 1.980.586.892 (Rp 1,9 miliar). Dalam LHKPN tersebut tidak tercatat utang dan nilai kekayaan dari surat berharga.

3. Mangapul

Mangapul adalah seorang Hakim Tingkat Pertama yang ditempatkan di Pengadilan Tinggi Surabaya. Dia melaporkan kekayaannya terakhir pada 2023 dengan total Rp 1.316.900.000 (Rp1,3 miliar). Kekayaannya ini terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, serta kas dan setara kas.

Nilai kekayaan Mangapul dari aset tanah dan bangunan Rp 1.275.000.000 (Rp1,2 miliar) yang berasal dari hasil sendiri dan warisan. Berikut rinciannya.

1. Tanah dan bangunan seluas 13.000 m2/200 m2 di Kab/Kota Labuhanbatu dari hasil warisan: Rp. 400.000.000 (Rp 400 juta)
2. Tanah dan bangunan seluas 327 m2/168 m2 di Kab/Kota Medan: Rp. 700.000.000 (Rp 700 juta)
3. Tanah seluas 145 m2 di Kab/Kota Deli Serdang: Rp. 175.000.000 (Rp 175 juta)

Aset kendaraan yang dimilikinya cukup beragam dan semuanya berasal dari hasil sendiri. Mulai dari mobil Toyota Kijang Mini Bus tahun 2001 Rp 60 juta, motor Honda Kharisma tahun 2004 Rp 2 juta dan motor Honda Spacy tahun 2013 dari hibah dengan akta Rp 4 juta.

Selain itu, nilai kekayaannya juga berasal dari harta bergerak senilai Rp 105.900.000, serta kas dan setara kas Rp 230 juta. Mangapul juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 360 juta.

Sorotan terhadap ketiganya tentu tak berlebihan mengingat putusan yang diketok ketiganya terbilang kontroversial. Putusan ketiga hakim tersebut dikecam oleh keluarga korban dan sejumlah kalangan yang mempertanyakan kebenaran hasil putusan tersebut. Sebab, sebelumnya jaksa telah mengajukan tuntutan hukuman 12 tahun pidana penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp 263,6 juta subsider 6 bulan atas kasus ini.

(Sumber : Deretan Properti Para Hakim yang Putuskan Bebas Ronald Tanur.)