Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih pikir-pikir terkait putusan 3 tahun penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan korupsi tata niaga timah, Toni Tamsil.

“JPU (jaksa penuntut umum) masih menggunakan sikap pikir-pikir terhadap putusan tersebut dalam waktu tujuh hari setelah putusan menurut hukum acara,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar, dilansir Antara, Selasa (3/9/2024).

Harli memastikan Kejaksaan akan mengabarkan lebih lanjut apabila JPU telah mengambil sikap, apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Diketahui, Toni Tamsil alias Akhi, yang menjadi terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, telah menjalani sidang putusan pada Kamis, 29 Agustus 2024.

Dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Pangkalpinang, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun kepada Toni.

Pidana tersebut dijatuhkan karena Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan perkara korupsi.

Putusan lainnya yang dijatuhkan adalah menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.

Putusan pidana penjara tiga tahun itu lebih ringan dari tuntutan JPU, yang meminta agar Toni dijatuhi pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp 200 ribu dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Selain itu, JPU menuntut agar majelis hakim membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 10 ribu.

Sebagai informasi, Toni merupakan adik Tamron Tansil alias Aon selaku beneficial owner atau pemilik manfaat dari CV Venus Inti Perkasa (VIP), yang juga menjadi tersangka dalam kasus korupsi timah ini.

(Sumber : Kata Kejagung soal Terdakwa Perintangan Kasus Timah Divonis 3 Tahun Bui.)

Jakarta (VLF) Kementerian Kesehatan mendorong proses hukum dalam kasus perundungan dan pemerasan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro Semarang agar terus berjalan. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Sadikin juga meminta pelakunya dipidanakan agar ada efek jera.

“Karena itu sudah masuk, saya mau kasih ke polisi saja. Biar dipidanakan saja supaya semuanya jelas, orang-orang juga tahu dan ada efek jeranya,” kata Menkes Budi Sadikin, dilansir detikHealth yang mengutip dari Antara, Selasa (3/9/2024).

Budi mengatakan, penegakan hukum terhadap pelaku perundungan di lingkungan PPDS itu demi memberikan kepastian hukum pada korban dan sekaligus melindungi peserta PPDS yang mengalami perundungan atau bullying.

Budi berharap tindakan tegas ini bisa meningkatkan kesadaran orang-orang di lingkungan PPDS. Mengingat, perundungan itu sudah terjadi dalam waktu lama dan terus berulang.

Menurut Budi, ada banyak cara untuk menciptakan dokter spesialis yang tangguh tanpa harus melakukan perundungan atau memberikan tekanan psikologis berlebih.

“Saya tekankan hati-hati, apalagi sudah ada yang wafat. Ini sangat tidak biasa. Apa pun yang terjadi kalau ada yang wafat karena sistemnya salah, kita harus mengakui itu salah, segera memperbaiki bukan membiarkan ini sampai puluhan tahun,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, diduga tidak kuat mengalami perundungan dari senior, seorang peserta PPDS Undip berinisial ARL meninggal dunia dengan jalan bunuh diri.

Dari hasil investigasi Kementerian Kesehatan, ARL juga diduga mengalami pemalakan oleh seniornya, berkisar Rp 20-40 juta sebulan di luar biaya pendidikan. Kementerian Kesehatan telah menyerahkan seluruh bukti ke kepolisian untuk ditindaklanjuti.

(Sumber : Menkes soal Pelaku Bullying PPDS Undip: Dipidanakan Saja, Ada Efek Jeranya.)

Jakarta (VLF) Dua lembaga negara di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) yang hendak melakukan eksekusi objek gugatan dan lelang rumah sebesar Rp 12 miliar disomasi atau keberatan. Somasi dilayangkan oleh kuasa hukum penggugat dari Isa Tjandra yakni Alamsyah Hanafiah.

Adapun dua lembaga yang disomasi yakni Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Palembang , dan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Palembang.

“Kami bingung kenapa pihak PN Palembang mengeluarkan surat lelang dan mau eksekusi objek gugatan. Padahal dari putusan MA (Mahkamah Agung), aset itu sudah sah milik bersama antara penggugat dan tergugat,” ujar Alamsyah Hanafiah, kepada detikSumbagsel, Senin (2/9/2024).

Alamsyah menjelaskan, objek gugatan dalam perkara kasus perdata itu adalah aset sebidang tanah sekaligus bangunan yang berada di Jalan Bay Salim nomor 15 Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang yang hendak dilelang senilai Rp12 miliar lebih.

“Aset yang menjadi objek gugatan ini adalah milik klien kami yakni Isa Tjadra yang telah menang pada tingkat Mahkamah Agung. Sebelumnya lelang sudah ditunda, tapi keluar lagi surat permohonan lelang. Maka itu kami layangkan somasi ke PN Palembang,” ujar Alamsyah.

Perkara ini bermula dari gugatan perdata atas nama Isa Tjandra terhadap suaminya Setiawan Makmur yang melakukan pengikatan jual beli terhadap objek tersebut dengan Gunawan Thamrin tanpa persetujuannya pada tahun 2017.

“Gugatan yang kami mohonkan itu dimenangkan klien kami. Majelis hakim kala itu membatalkan demi hukum pengikatan jual beli tanah dan bangunan tersebut. Sebab objek itu merupakan harta bersama dari perkawinan sah klien kami dan tergugat 2 Setiawan Makmur,” ujarnya.

Sementara itu, Humas PN Klas 1A Palembang Harun Yulianto mengaku belum mengetahui mengenai informasi tersebut.

“Mohon maaf saya belum mendapat informasi mengenai hal tersebut. Jadi belum bisa memberikan klarifikasi terkait perkara yang mana dan mengenai apa,” katanya.

(Sumber : Hendak Eksekusi-Lelang Rumah Rp 12 M, 2 Lembaga Negara di Palembang Disomasi.)

Jakarta (VLF) Masyarakat mendukung upaya Komisi Yudisial (KY) dan penasihat hukum Dini Sera Afrianti untuk melaporkan tiga hakim PN Surabaya ke KPK. Tiga hakim tersebut memvonis bebas terdakwa pembunuh Dini, Gregorius Ronald Tannur.

Sebelumnya, KPK mengaku bakal mendalami hal ini bila ditemukan bukti-bukti kuat. Ahli pidana Universitas Bhayangkara (Ubara) Surabaya buka suara menanggapi kasus ini.

Ahli pidana Ubhara Prof Dr Solahudin mengatakan, KPK memiliki kewenangan untuk menyelidiki dugaan gratifikasi pada tiga hakim PN Surabaya itu. Bahkan, tanpa menunggu hasil pemeriksaan dari KY maupun tanpa seizin MA.

“KPK punya kewenangan, tidak usah izin MA, kalau ada laporan yang diduga (gratifikasi). Kemudian dari PH korban, kemudian mempunyai sedikit bukti, misal ada dugaan kuat bahwa punya bukti-bukti, nanti KPK yang melanjutkan,” kata Solahudin saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (2/9/2024).

Terlebih, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, pihaknya baru bisa mengusut dugaan korupsi dalam vonis bebas anak eks anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tannur, Ronald Tannur jika terdapat indikasi suap kepada hakim pada Selasa (27/8/2024) lalu. Bilamana terbukti, KPK bakal menindaklanjuti hal itu.

“Kalau KY dalam pemeriksaannya ada temuan suap atau gratifikasi, bisa juga KY melaporkan pada KPK atau PH keluarganya korban, karena kan kalau KY hanya memeriksa pelanggaran etiknya,” imbuhnya.

Solahudin lantas menyarankan, agar KPK segera melacak ponsel dan segala alat bukti yang ada. Menurutnya, besar kemungkinan adanya komunikasi antara tiga hakim itu dengan pihak terkait yang diduga memberikan gratifikasi untuk mempengaruhi pemberian putusan bebas pada putra Edward Tannur tersebut.

“Tapi, secara logika hakim bela-bela banget kan bisa dilacak ya ponsel hakim dan pertemuan kepada pihak luar atau terdakwa, itu bisa dijadikan bukti-bukti, bisa juga dijadikan bukti awal ke KPK, tidak boleh asal menduga saja tanpa bukti, harus ada dugaan kuat, kemudian KPK melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Solahudin menegaskan, KPK juga tak perlu menanti aba-aba dari pihak manapun, seperti halnya KY dan MA. Menurutnya, KY dan MA sebatas menentukan sanksi etik, bukan dengan pidana.

“Kalau etiknya kan sudah selesai dan diusulkan dipecat, KY kan menentukan ada pelanggaran etik berat. Memang, selama ini pikiran masyarakat yang berhubungan soal PN Surabaya kan menduga-duga sebenarnya 3 hakim yang lagi apes karena nekat, ini sebenarnya seperti gunung es,” tuturnya.

Solahudin pun mengakui mendapat banyak suara dari pelbagai pihak tentang penanganan perkara di PN Surabaya. Menurutnya, para pencari keadilan di PN Surabaya yang berkeluh kesah kepadanya, merasa masih banyak hakim yang menjadi hakim garis, bukan hakim wasit.

“Saya mendapat suara-suara advokat dan masyarakat banyak tentang PN Surabaya yang tidak bersih kok, ada pendapat dari mahasiswa saya juga. Berbeda dengan hakim di PA (Pengadilan Agama) yang memang relatif bersih, karena mungkin takut neraka, beda dengan peradilan umum,” jelasnya.

“Jadilah hakim wasit, bukan hakim garis. Artinya berada di tengah, tidak memihak sana sini, tapi memihak keadilan. Tapi kalau hakim garis, hanya melihat satu sisi. 3 hakim itu adalah hakim garis, bukti-bukti diabaikan, harusnya kan diperhitungkan semua itu,” lanjutnya.

Maka dari itu, Solahudin menganjurkan agar proses selektivitas hakim kian diperketat. Serta, meningkatkan keilmuan dan moralitas hakim supaya tak melanggar etik maupun pidana saat mengadili suatu perkara.

“Manusia itu makhluk berkemungkinan, beda dengan malaikat dan setan. Manusia bisa jadi malaikat dan bisa jadi setan, karena makhluk berkemungkinan. Mungkin, hakim kita ini kan juga kurang, mungkin terkait anggaran juga, makanya banyak penundaan sidang, sering itu. Jadi, sistem rekrutmen hakim harus benar-benar mengedepankan integritas dan kapabilitas,” bebernya.

“Tidak hanya formal saja, tapi juga substansial, serta memiliki moralitas. Kemudian, ilmu hukum kan berkembang, tapi masih saja ada penegak hukum yang tidak profesional atau ilmunya kurang, mengingat hakim kita kan tidak ada hakim spesialis, jadi harus meningkatkan ilmu hukumnya juga, baik pidana maupun perdata. Tapi menurut saya, dalam kasus itu (putusan bebas Gregorius Ronald Tannur) memang 3 hakim itu nekat, karena secara ilmu hukum pidana kasus itu tidak bisa bebas,” tutupnya.

(Sumber : Pakar Sarankan KPK Lacak Ponsel 3 Hakim yang Bebaskan Ronald Tannur.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Agung (Kejagung) menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah. Penundaan proses hukum dilakukan selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

“Nah, itu masih terus berlaku (penundaan proses hukum calon kepala daerah). Kenapa? Saya mau tegaskan dua hal. Yang pertama bahwa bukan dimaksudkan hukum tentu akan melindungi kejahatan. Bukan dimaksudkan,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Badiklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2024).

Harli mengatakan penundaan dilakukan untuk menjaga objektivitas. Harli mengatakan Kejagung tidak ingin proses hukum malah dijadikan bahan kampanye saat Pilkada 2024.

“Nah, tetapi yang kedua bahwa kita menjaga objektivitas dari proses berjalannya demokrasi. Supaya tidak ada black campaign, supaya tidak ada satu calon yang menjadikan isu itu menjadi satu isu untuk menjatuhkan calon yang lain,” ujarnya.

Harli mengatakan proses demokrasi harus berjalan secara adil. Dia menegaskan proses hukum akan dilanjutkan setelah Pilkada 2024 selesai.

“Jadi, kita harus fair dan memberikan kesempatan itu menggunakan pesta demokrasi ini sebagai hak dan setelah itu tentu proses hukum akan terus dilaksanakan dan dijalankan,” ujarnya.

(Sumber : Kejagung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024.)

Jakarta (VLF) Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan tugas jaksa tidak mudah. Dia menyebut jaksa punya tanggung jawab besar terhadap prinsip hukum dan keadilan.

Hal itu disampaikan Burhanuddin dalam sambutannya saat upacara peringatan Hari Lahir Kejaksaan RI ke-79 dengan tema ‘Hari Lahir Kejaksaan sebagai Simbol Terwujudnya Kedaulatan Penuntutan dan Advocaat Generaal’ di Lapangan Upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan di Jakarta Selatan, Senin (2/9/2024). Burhanuddin mengatakan kejaksaan merupakan penuntut umum sekaligus pengacara negara.

“Kejaksaan selain sebagai penuntut umum tertinggi juga sebagai pengacara negara. Tugas ini tidak mudah, kita sering dihadapkan berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar yang berpotensi mengganggu integritas dan kemandirian umum,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan jaksa harus memahami nilai yang terdapat dalam Tridharma Adhyaksa. Dia mengatakan jaksa memiliki tanggung jawab besar terhadap prinsip hukum dan keadilan.

“Namun sebagai insan Adhyaksa yang menerapkan nilai-nilai Tridharma Adhyaksa memiliki tanggung jawab besar tetap teguh atas prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan di negara ini, sekaligus sebagai simbol kedaulatan penuntutan tentu tidak boleh ada kekuatan lain yang dapat mengintervensi atau mengarahkan proses hukum yang kita tidak sejalan,” ujarnya.

“Setiap tindakan yang dilakukan harulsah mencerminkan sikap tegas dalam menjaga independensi Kejaksaan,” lanjutnya.

Burhanuddin menyampaikan upacara peringatan hari lahir Kejaksaan baru pertama kali diselenggarakan usai diberlakukannya Keputusan Jaksa Agung Nomor 196 tahun 2023 tentang Hari Lahir Kejaksaan RI. Dia mengatakan penentuan hari lahir Kejaksaan tidak ditetapkan secara tiba-tiba.

“Penentuan dan penetapan Hari Lahir Kejaksaan pada tanggal 2 September 1945 tidak ditentukan secara tiba-tiba. Tapi melalui hasil penelitian panjang dari para ahli sejarah yang bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menelusuri, menemukan, dan mengumpulkan arsip-arsip nasional yang tersebar di dalam maupun di luar negeri, terutama di Belanda,” ujarnya.

(Sumber : Pimpin Upacara HUT Kejaksaan, Jaksa Agung Bicara Tanggung Jawab Atas Keadilan.)

Jakarta (VLF) Pelaku penyiraman air keras ke anggota Brimob saat membubarkan tawuran di kawasan Bassura, Jakarta Timur (Jaktim), ditangkap. Pelaku ditangkap pada Jumat (30/8).

“Sudah (ditangkap). Jumat (30/8),” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Nicolas menjelaskan penanganan terhadap pelaku kini ditangani langsung oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Subdit Resmob.

“Ditangani Ditreskrimum Polda ya,” terang Nicolas.

Polda Metro Bentuk Tim Gabungan Kerja Pelaku Penyiraman

Polda Metro Jaya membentuk tim gabungan untuk menangkap pelaku tawuran yang menyiramkan air keras terhadap anggota kepolisian di Bassura, Jakarta Timur (Jaktim). Tim gabungan ini terdiri atas Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur.

“Polda Metro Jaya membentuk tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya dengan Polres Metro Jakarta Timur untuk memburu dan menangkap pelaku kekerasan terhadap personel Polda Metro Jaya yang kemarin, hari Kamis, saat melakukan upaya penegakan hukum terhadap adanya peristiwa tawuran, itu dilakukan penyerangan penyiraman air keras ke anggota kami. Ini akan diburu terus dan diungkap dan akan ditangkap,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi pada Jumat (30/8/2024).

Ade Ary mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa. Kegiatan olah tempat kejadian perkara (TKP) juga sudah dilakukan berikut pengumpulan barang bukti.

“Ada (saksi) beberapa. Nanti kami pastikan jumlahnya ya. Olah TKP, barang bukti,” kata Ade Ary.

Ade Ary menyebut kondisi polisi yang menjadi korban air keras sudah membaik. Korban saat ini masih berada di rumah sakit dalam proses perawatan.

“Ya, sudah ditangani di rumah sakit. Saat ini masih dalam penanganan yang intensif. Dalam keadaan sadar ya,” tuturnya.

Brimob Disiram Air Keras dan Dicopet

Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan tawuran tersebut terjadi pada dini hari. Pihak kepolisian mulanya hendak membubarkan tawuran yang terjadi.

Alih-alih bubar, para pelaku tawuran justru melawan dengan cara menyiramkan air keras ke arah anggota. Korban mengalami luka 12 persen di wajah, tangan, dan pahanya.

“Saat terjadi tawuran, anggota Polrestro Jaktim, Polsek Jatinegara, dan Brimob Cipinang datang untuk membubarkan para pelaku tawuran, tapi ternyata pelaku tawuran balik menyerang anggota Brimob dengan menyiramkan air keras,” kata Nicolas, Rabu (29/8).

Selain satu polisi terkena siraman air keras, Nicolas menyebut satu anggota Brimob menjadi korban pencopetan saat membubarkan tawuran. Nicolas mengatakan korban pencopetan dan korban penyiraman air keras merupakan dua orang yang berbeda.

“Ada juga HP (anggota) yang hilang. Iya (dicopet). Beda lagi (anggota). Anggota Brimob, tapi berbeda korbannya,” tuturnya.

(Sumber : Pelaku Tawuran yang Siram Air Keras ke Anggota Brimob Ditangkap.)

Jakarta (VLF) Tanah menjadi sebuah aset properti yang memiliki nilai yang cukup tinggi dan makin lama akan makin naik. Oleh karena itu banyak orang mulai membeli tanah sebelum membangun hunian agar dapat menjadi alat investasi ke depannya.

Proses membeli tanah ini harus segera mungkin untuk Kamu mendiskusikannya dengan pemilik sebelumnya agar dapat membalikkan nama pemilik tanah menjadi atas nama Kamu sehingga Kamu tidak mengalami masalah ke depannya.

Namun, bagaimana jika Kamu ingin membeli tanah rumah tetapi belum sempat balik nama karena pemilik tanah sebelumnya sudah meninggal? Berikut ini adalah cara balik nama sertifikat tanah jika pemilik sebelumnya sudah meninggal dunia

Menurut advokat hukum, Andi Saputra yang dihubungi langsung oleh detikcom, menyatakan peralihan hak tanah ini bisa diajukan ke ATR/BPN dan didaftarkan sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah soal Peralihan Hak karena Pewarisan dengan menyiapkan berkas lengkap berupa dokumen serta syarat pengajuan.

Dokumen yang Dibutuhkan

Sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Jika penerima warisan hanya Kamu seorang, maka pendaftaran peralihan hak itu dilakukan dengan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Tetapi jika penerima warisan tidak hanya Kamu seorang alias lebih dari satu, maka Kamu perlu surat tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris. Surat Keterangan Waris (Tanda Bukti Ahli Waris) dan Akta Pembagian Waris agar memiliki kekuatan Hukum dibuat di hadapan Pejabat Berwenang, dan dapat diajukan pula Permohonan Penetapan pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (sesuai agama Pewaris dan Ahli Waris).

Balik Nama Sertifikat Tanah yang Sudah Diperjualbelikan

Ada kalanya tanah yang sudah diperjualbelikan tidak langsung dibalik nama sertifikatnya dan baru diurus saat pemilik awal sudah meninggal dunia.

Pada contoh kasus seperti itu, maka proses balik nama dilakukan bertahap. Tahap pertama adalah balik nama ke ahli waris.

Berikutnya, sertifikat tanah yang sudah dibalik nama menjadi nama ahli waris, baru dibalik nama lagi menjadi atas nama pembeli.

Syarat Pengajuan ke ATR/BPN

Adapun, syarat pengajuan ke ATR/BPN yang disampaikan oleh Andi dalam peralihan warisan ini yakni dengan menyiapkan berkas berikut ini :

• Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
• Surat kuasa apabila dikuasakan.
• Fotokopi identitas pemohon / para ahli waris (KTP/KK) dan surat kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket.
• Sertifikat asli.
• Surat Keterangan Waris (SKW) sesuai peraturan perundang-undangan.
• Akte Wasiat notaris.
• Fotokopi SPPT (Surat. Pemberitahuan Pajak Terutang) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan yang telah dicocokan dengan aslinya oleh petugas loket.
• Penyerahan bukti SSB atau BPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).
• Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari Rp60 juta, dan
• bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Jika bukti dan syarat sudah lengkap, Kamu bisa menyerahkan berkas ini langsung ke kantor pertanahan di tempat lokasi tanah/sertifikat berada. Kelengkapan berkas ini selanjutnya akan diperiksa dan akan diproses oleh Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan Balik Nama Sertifikat. Semoga bermanfaat!

(Sumber : Cara Balik Nama Tanah yang Pemilik Sebelumnya Meninggal Dunia.)

Jakarta (VLF) Tawuran warga terjadi di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur (Jaktim). Seorang anggota Polres Metro Jakarta Timur terkena siraman air keras saat berusaha membubarkan aksi tawuran.

“Benar, satu anggota Polri terkena siraman air keras pada bagian wajah dan tangannya. Kondisinya normal dan masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly dilansir Antara, Kamis (29/8/2024).

Tawuran melibatkan warga RW 01 dan RW 02 di Jalan Basuki Rahmat (Bassura), Cipinang Besar Utara, Jatinegara, pada dini hari tadi. Tak hanya itu, seorang anggota Polri lainnya juga dicuri telepon selulernya (handphone).

Kedua kelompok remaja yang melakukan tawuran itu saling serang dengan menggunakan petasan dan batu. Tak hanya itu, kedua kelompok juga ada yang membawa senjata tajam (sajam).

“Hingga saat ini belum ada pelaku tawuran yang ditangkap,” ujarnya.

Selain meresahkan warga, aksi tawuran itu juga merusak fasilitas umum seperti pagar dan pot tanaman.

Polisi bersama TNI dan Pemkot Jakarta Timur sudah berupaya kontinyu mencegah aksi tawuran yang sering kali terjadi antara RW 01 dan RW 02 tersebut.

“Puncaknya sudah dilakukan Deklarasi Damai di antara kedua kelompok RW 01 dan RW 02. Namun, tetap saja terjadi. Hal itu menunjukkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dari individu dan kelompok belum ada,” paparnya.

Salah satu warga, Triyono mengatakan aksi tawuran terjadi sekitar pukul 02.00 WIB yang dipicu saling antara kedua kelompok remaja atau pemuda tersebut.

“Para pelaku tawuran menyerang dengan lemparan batu dan petasan,” ucap Tri.

(Sumber : Tawuran Pecah Lagi di Bassura, Polisi Tersiram Air Keras Saat Membubarkan.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) menahan satu lagi tersangka dugaan kasus korupsi perbaikan jalan Muarasoma-Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) senilai Rp 3,7 miliar. Adapun tersangka itu adalah Martua Pandapotan Siregar selaku Direktur Utama PT Erika Mila Bersama (EMB).

“Benar, bahwa tim Intelijen Kejati Sumut telah mengamankan tersangka MPS Direktur PT EMB selaku rekanan pelaksana kegiatan proyek jalan di Madina,” kata Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumut Yos A Tarigan, Kamis (29/8/2024).

Yos mengatakan tersangka Martua ini sempat kabur usai mengetahui dirinya menjadi tersangka. Setelah dicari, petugas menemukan pelaku dan menangkapnya di rumah orang tuanya di Kota Padangsidimpuan, Selasa (27/8) malam. Namun, saat akan diamankan, keluarga tersangka sempat menghalangi petugas.

“Pada saat diamankan, sempat sedikit terjadi perdebatan, di mana orang tua dan keluarga tersangka menghalangi tim untuk bertemu dengan tersangka. Namun, tim akhirnya berhasil mengamankan tersangka dengan kondusif. (Tersangka) ini melarikan diri setelah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka,” sebutnya.

Mantan Kasi Penkum Kejati Sumut itu menyebut pihaknya sebelumnya juga telah menahan tiga tersangka lainnya. Para tersangka dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai ditangkap, tersangka Martua dibawa ke Kejatisu untuk diperiksa. Setelah itu, tersangka dibawa ke Rutan Tanjung Gusta Medan untuk ditahan.

“Setelah diamankan, tersangka dibawa ke Kejati Sumut dimintai keterangan dan kemudian dilakukan penahanan di Rutan Tanjung Gusta Medan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, anggaran perbaikan jalan tersebut bersumber dari APBD Pemprov Sumut dengan pagu anggaran sebesar Rp 18 miliar. Hal itu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No.1.03.01.01.34.014.5.2 tanggal 15 Mei 2020.

Adapun empat tersangka dalam dugaan kasus korupsi itu adalah kuasa pengguna anggaran (KPA) Andi Hakim Matondang, pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Marwan, konsultan supervisor Suhaini Aritonang, Dirut PT Erika Mila Bersama Martua Pandapotan Siregar. Saat ini keempatnya telah ditahan.

Yos mengatakan proyek tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan kontrak. Dari segi spesifikasi juga dinilai tidak sesuai dengan kontrak.

Dia menyebut kerugian negara mencapai Rp 3,74 miliar. Hal itu sesuai dengan laporan hasil investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

“Bahwa dalam pelaksanaannya kontrak yang dimaksud tidak dapat diselesaikan sesuai masa atau tenggang waktu pelaksanaan kontrak sesuai spesifikasi yang telah diatur dalam kontrak baik mutu (kualitas) maupun jumlah (kuantitas) karena PT. Erika Mila Bersama selaku penyedia sudah sejak awal pelaksanaan kontrak terlambat melakukan mobilisasi personel, peralatan dan material yang mengakibatkan pihak penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai time schedule (jadwal) yang ditetapkan atau dengan kata lain antara rencana dan realisasi di lapangan terdapat deviasi yang cukup signifikan,” kata Yos dalam keterangannya, Kamis (4/7).

(Sumber : Kejati Tahan 1 Lagi Tersangka Dugaan Korupsi Rp 3,7 M Perbaikan Jalan di Madina.)