Jakarta (VLF) Buronan Filipina, Alice Guo, akhirnya dideportasi dari Indonesia. Mantan Wali Kota Bamban di Filipina itu dipulangkan ke negaranya dengan pengawalan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Filipina.

Alice Guo adalah buronan kasus pencucian uang. Badan penegak hukum Filipina, termasuk Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), telah mengajukan beberapa tuduhan pencucian uang terhadap Alice Guo dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman.

AMLC menuduh Alice Guo dan rekan-rekannya melakukan pencucian uang lebih dari 100 juta peso atau 1,8 juta dolar Amerika Serikat (setara Rp 2,7 miliar) yang merupakan hasil kegiatan kriminal.

Alice Guo diterbangkan ke Manila, Filipina melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis (5/9/2024) malam. Ia dideportasi setelah ditangkap di Tangerang, Banten.

Menjelang Alice Guo dideportasi, Sekretaris Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Atty Benhur Abalos dan Kepala Kepolisian Filipina Jenderal Rommel Fransisco D Marbil mendatangi Mabes Polri. Kehadiran mereka dierima oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti dan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada yang mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Alice Guo sebelumnya ditangkap tim Divisi Hubinter Polri bersama Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Tangerang, Banten pada Selasa (3/9) malam. Penangkapak dipimpin oleh Kabagjatinter Divisi Hubinter Polri Kombes Audie S Latuheru.

Alice Guo diketahui berada di Indonesia selama 3 minggu. Selama di Indonesia, dia sempat ke Batam hingga Bandung, dan akhirnya ditangkap di Tangerang, Banten.
Dia mengatakan Alice akan dibuatkan surat perjalanan paspor. Buronan kasus pencucian uang itu akan diterbangkan ke Manila, Filipina malam ini.

Alice Guo Dideportasi

Wanita bernama alias Guo Huang Ping dideportasi ke Filipina dengan mekanisme police to police cooperation antara Polri dengan Kepolisian Filipina (NBI).

“Alice Guo juga akan dibawa oleh beliau, Pak Menteri ke Kedutaan atau akan dibuatkan surat perjalanan laksana paspor. Kemudian malam ini diterbangkan ke Manila,” ujar Irjen Krishna di Polda Metro Jaya, Kamis (5/9).

Irjen Krishna mengatakan pemulangan buronan dengan mekanisme police to polisi adalah hal yang berlaku di seluruh dunia. Polri dan NBI sendiri sudah melakukan kerja sama erat dalam hal pertukaran informasi terkait tindak pidana.

“Bapak Kapolri meminta kami untuk men-support penuh pemerintah Filipina dan sekarang yang bersangkutan akan dipulangkan dengan mekanisme deportasi melalui peningkatan kerja sama antar-kepolisian. Kita namakan police to police cooperation. Dan kerja sama ini biasa (dilakukan) di dunia, ya sama kalau kita butuh bantuan dari negara lain,” ucapnya.

“Kita juga menggunakan mekanisme itu, selain mekanisme mekanisme lain. Dan ini membuktikan hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filipina. Hubungan yang baik erat dan tahun ini juga sudah 70 kerja sama Indonesia-Filipina suda berjalan,” tambahnya.

Perjalanan Alice Guo di RI

Irjen Krishna Murti menjelaskan penangkapan ini dilakukan setelah Polri mendapatkan permintaan bantuan pencarian Alice Guo dari Kepolisian Filipina dan otoritas Filipina.

Diketahui, Alice Guo sudah 3 minggu berada di Indonesia setelah kabur dari Filipina pada Juli lalu. Guo disebutkan melakukan perjalanan panjang ke beberapa kota selama di Indonesia.

“Setelah tiga minggu pencarian, kami berhasil mendapatkan yang bersangkutan itu perjalanan panjang dari Batam, Jakarta, Bandung, sampai ke Tangerang kami telusuri,” kata Krishna.

Kasus Alice Guo

Dilansir BBC dan Channel News Asia, Rabu (4/9/2024), Alice Guo juga dikenal sebagai warga negara China dengan nama Guo Hua Ping. Alice Guo dituduh memiliki hubungan dengan sindikat kriminal China.

Alice Guo mengatakan dirinya tumbuh di pertanian keluarga bersama ayahnya yang berkebangsaan China dan ibunya yang berkebangsaan Filipina. Anggota Parlemen Filipina yang menyelidiki operasi pusat penipuan telah menuduh Alice Guo sebagai warga negara China dan merupakan mata-mata yang memberikan perlindungan bagi geng-geng kriminal.

Kasusnya ini menjadi dramatis sejak saudara perempuannya ditangkap dan diinterogasi oleh Senat Filipina. Tindakan itu memicu kemarahan di Filipina hingga menarik perhatian internasional.

Pihak berwenang yakin Alice Guo lolos dari pemeriksaan perbatasan pada Juli lalu dan naik beberapa kapal menyeberangi Malaysia dan Singapura hingga akhirnya tiba di Indonesia.

Alice Guo juga dituduh melindungi kasino daring, yang menjadi kedok bagi pusat penipuan dan sindikat perdagangan manusia di wilayah peternakan babi miliknya yang sepi, Bamban. Kasino daring atau Operasi Permainan Daring sebenarnya tidak ilegal di Filipina.

Namun, mereka semakin sering diekspos sebagai kedok untuk kejahatan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut, yang sebagian besar melayani klien dari China, berkembang pesat di bawah mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte, yang berupaya menjalin hubungan ekonomi dan politik yang erat dengan Beijing.

Namun penerus Duterte, Ferdinand Marcos Jr, mengubah arah kebijakan luar negeri negara tersebut dan telah menindak kejahatan terkait permainan daring sejak menjabat pada tahun 2022.

Badan penegak hukum Filipina, termasuk Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), telah mengajukan beberapa tuduhan pencucian uang terhadap Alice Guo dan 35 orang lainnya ke Departemen Kehakiman. AMLC menuduh Alice Guo dan rekan-rekannya melakukan pencucian uang lebih dari 100 juta peso atau 1,8 juta dolar Amerika Serikat (setara Rp 2,7 miliar) yang merupakan hasil kegiatan kriminal.


Kuasa hukum Alice Guo, Gugum Ridho di Polda Metro Jaya. (Devi Puspitasari/detikcom)
Pengacara Alice Guo, Stephen David, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Penyelidikan Senat kemudian dimulai pada Mei 2024 setelah pihak berwenang menggerebek kasino di Kota Bamban pada bulan Maret.

Penggerebekan itu mengungkap apa yang menurut penegak hukum adalah penipuan yang dilakukan dari sebuah fasilitas yang dibangun di atas tanah yang sebagian dimiliki oleh Alice Guo yang kala itu menjabat Wali Kota.

Penjelasan Pihak Alice Guo

Pengacara Alice Guo, Gugum Ridho membantah jika kliennya masuk ke RI secara ilegal. Ia mengatakan kedatangan Alice Guo ke Indonesia tercatat resmi di imigrasi.

“Tadi kita lihat paspornya juga masuk secara legal, tidak sembunyi-sembunyi seperti di beberapa media juga bilang dia naik boat, nggak. Dia dateng (secara) legal. Ada paspornya dicap Imigrasi Indonesia,” kata Gugum kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (5/9).

Gugum mengatakan Guo datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mencari perlindungan politik. Hanya saja, dia kebutu ditangkap oleh polisi.

“Jadi secara jujur sebetulnya dia ingin mendaftarkan asylum, mendaftarkan suaka politik sebetulnya. Nah tetapi akhirnya pihak pemerintah dari Filipina sudah datang ke sini dan ini under police to police operation,” imbuhnya,

Menurutnya, Guo tak memiliki kasus yang tengah diproses di Filipina, tetapi baru indikasi. Dia pun menjelaskan soal Alice terindikasi kasus pencucian uang.

“(Kasusnya) Kalau dari yang penuturan dia sebenarnya nggak ada yang sedang berproses ya, karena kan indikasi-indikasi aja. Seperti sebelumnya dibilang ada tindak pidana pencucian uang ya, yang terkait dengan ada semacam game online yang operasinya di Filipina di masa presiden sebelumnya itu kan masih sah gitu,” jelasnya.

“Lalu kemudian ada kebijakan baru di presiden sekarang kemudian dinyatakan itu ilegal. Jadi sebetulnya kalau di persyaratan itu yang lalu, hukum itu nggak bisa berlaku sudut ke belakang. Jadi kalau itu berkaitan dengan kebijakan baru tentunya dia ke depan harusnya,” tambahnya.

Dia mengatakan Alice Guo mengaku belum memiliki surat tuduhan yang berproses final dinyatakan bersalah. Dia menegaskan Alice datang ke Indonesia secara legal.

“Yang dikatakan Alice kepada kita juga belum ada surat tuduhan apapun yang sudah berproses yang sudah final, dia juga dinyatakan bersalah. Jadi, ketika dia datang ke Indonesia dalam keadaan legal, sehari ini dia akan dibawa pun juga dia murni karena Pemerintah Filipina, police to police,” tutupnya.

(Sumber : Kabar Terkini Alice Guo Buron Filipina yang Akhirnya Dideportasi.)

Jakarta (VLF) Orang tua mendiang dr ARL, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, melaporkan kasus dugaan bullying oleh senior yang dialami putrinya ke polisi. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong agar polisi mengusut kasus itu secara cepat.

“Saya mendorong agar kepolisian segera menangani kasus bullying ini secara cepat. Pasalnya, sudah banyak pengaduan yang disampaikan ke Kemenkes di luar kasus ini. Kalau terlambat ditangani, dikhawatirkan kasus serupa akan terus berlanjut,” kata Saleh kepada wartawan, Kamis (5/9/2024).

Saleh prihatin dengan kasus yang menimpa dokter PPDS. Dia memahami perasaan keluarga korban.

“Kita sangat prihatin dan berduka atas musibah yang menimpa dr Aulia ini. Apalagi, setelah kejadian ayahnya sangat sedih dan jatuh sakit hingga meninggal. Ibu dan keluarganya pasti sangat terpukul dan berduka,” tutur Saleh.

Menurut Saleh, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan kasus ini. Pertama, kata dia, polisi harus mengusut kasus serupa di kampus-kampus lain.

“Kepolisian harus mengusut kasus ini dan kasus serupa di kota dan kampus-kampus lain. Karena itu, Kapolri harus ikut serta mensupervisi agar cepat tuntas,” tutur dia.

“Kedua, Kementerian Pendidikan harus segera mengambil langkah-langkah proaktif yang diperlukan untuk menyetop kasus bullying di seluruh kampus dan rumah sakit. Jika ada temuan, segera diambil tindakan. Termasuk menjatuhkan sanksi bagi yang melakukan kesalahan,” imbuhnya.

Saleh juga meminta Kementerian Kesehatan turun tangan. Termasuk, dalam pengawasan di rumah sakit pendidikan.

“Kementerian Kesehatan dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap rumah-rumah sakit pendidikan tempat mahasiswa PPDS belajar. Karena lokus kejadiannya di RS, maka Kemenkes harus ikut bertanggung jawab. Para pimpinan RS diminta tidak menutup mata pada kejadian seperti ini,” katanya.

Ketua DPP PAN itu mengimbau mahasiswa PPDS berani melapor jika mengalami bullying. Menurutnya, hal itu harus disuarakan.

“Bagi mahasiswa PPDS yang masih aktif, diminta untuk tetap belajar sungguh-sungguh. Jika ada bullying, segera laporkan ke pihak terkait, termasuk ke DPR RI. Jangan ada pembiaran atas kesalahan-kesalahan seperti ini,” jelas dia.

Dia menduga korban bullying selama ini diam saja. Dia mengatakan hal ini menyulitkan untuk memutus mata rantai perundungan di dunia pendidikan kedokteran.

“Benar (tak mau speak up). Akibatnya, mereka hanya diam saja. Tapi, ada dugaan hal yang sama akan mereka lakukan ketika mereka sudah menjadi senior. Makanya, sulit memutus mata rantai perundungan ini,” kata Saleh.

Saleh menyebut mata rantai perundungan harus diputus. Dia berharap polisi segera mengusut kasus ini.

“Ini terjadi antara senior ke junior. Berarti ada mata rantai keterhubungan. Ini yang saya bilang harus segera diputus. Peran kepolisian dan APH menjadi sangat penting,” sebut dia.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI F-PDIP Charles Honoris juga mendukung orang tua korban untuk mencari keadilan. Dia mengatakan bullying di dunia pendidikan adalah tindak pidana.

“Kita tentunya sangat prihatin ya bahwa masih banyak kasus-kasus perundungan di kampus terhadap PPDS. Perilaku bullying terhadap mahasiswa PPDS yang meliputi pemerasan, tindak kekerasan dan penganiayaan bahkan sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana,” kata Charles.

Charles mengatakan keluarga korban ingin mendapatkan keadilan. Dia mengatakan jalur hukum harus ditempuh.

“Menurut saya sangatlah wajar apabila keluarga korban menempuh berbagai jalan untuk mencari keadilan, termasuk dengan membuat laporan ke pihak kepolisian,” katanya.

Dia berharap kasus ini segera diusut tuntas oleh kepolisian. Menurutnya, kasus perundungan bagi mahasiswa PPDS tak boleh terjadi lagi.

“Kami berharap penegakan hukum oleh pihak kepolisian dapat membuka fakta kasus ini menjadi terang benderang dan menimbulkan efek jera, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari,” sebut dia.

Polisi Dalami Laporan Keluarga Mahasiswa PPDS Undip

Polda Jawa Tengah sudah menerima laporan keluarga mendiang dr ARL, mahasiswi PPDS Undip Semarang. Polisi kini mendalami kasus ini, termasuk meminta keterangan keluarga korban.

“Jadi setiap berdasarkan pasal 108 KUHAP setiap orang yang mengalami, mendengar, melihat suatu peristiwa tindak pidana boleh melaporkan ke para aparat penegak hukum. Jadi laporan itu kita terima kita dalami kemudian kita lakukan penyelidikan,” Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Johanson R Simamora seperti dilansir detikJateng, Kamis (5/9).

“Kita kan baru terima laporan, akan kita kembangkan. Kita dalami dan dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai petunjuk investigasi itu sudah diserahkan ke kita nanti akan sebagai petunjuk,” imbuhnya.

(Sumber : Anggota Komisi IX DPR Dorong Polisi Proses Hukum Pelaku Bullying PPDS Undip.)

Jakarta (VLF) Komite Rakyat Anti Korupsi (KERAS) dan Gerakan Rakyat Proletar (GERAP) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Agung (MA). Mereka meminta hakim MA menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus suap izin pertambangan, Mardani Maming.

Dalam unjuk rasa itu, massa menggunakan topeng Mardani. Massa juga membawa poster dan spanduk bertuliskan ‘Jangan Memberikan Ruang bagi Koruptor Mardani H Maming’.

Dalam orasinya, Koordinator Lapangan atau KERAS Korlap Sulaiman mendesak MA segera menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan PK nomor 784/PAN.PNW-15-U1/HK2.2/IV/2024 yang diajukan Mardani H Maming.

“Mahkamah Agung harus segera menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan PK Mardani H Maming,” kata Sulaiman dalam orasinya.

Ia meminta Majelis Hakim MA harus konsisten pada putusan hukum yang telah diterima Mardani H Maming. “Mahkamah Agung diharapkan tetap konsisten pada putusan hukum yang berkekuatan tetap,” ungkap dia.

Sulaiman yakin dengan menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan Mardani H Maming juga akan memberikan efek jera bagi para koruptor lainya di Indonesia. Sulaiman optimis, penolakan PK Mardani H Maming juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Indonesia.

“Kami berharap Mahkamah Agung dapat mengambil keputusan yang adil dan bijak dalam kasus ini. Keputusan yang tegas dan objektif akan menjadi bukti nyata komitmen Mahkamah Agung dalam memberantas korupsi,” pungkas dia.

Sementara itu, Kooordinator Lapangan GERAP Amri Loklomin hakim MA tak menerima putusan PK yang diajukan oleh Mardani H Maming. Amri menyebut GERAP mendukung MA untuk menolak PK koruptor.

“Meminta Mahkamah Agung (MA) terjaga independensinya dari intervensi koruptor tambang Mardani Maming,” tandasnya.

Untuk diketahui, pengadilan tingkat pertama menyatakan Mardani H Maming bersalah dalam kasus suap izin pertambangan. Mardani divonis 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Mardani juga divonis membayar pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 110,6 miliar dengan ketentuan, jika tidak membayar maka harta bendanya akan disita dan dilelang, atau diganti dengan 2 tahun kurungan.

Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani Maming mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin. Majelis hakim Pengadilan Tinggi justru menambah hukuman penjara Mardani menjadi 12 tahun. T

Mardani pun tidak terima dengan tambahan vonis menjadi 12 tahun itu. Dia mengajukan kasasi, dan ditolak.

Saat ini pun dia mengajukan PK atas vonisnya. Saat dia menghadiri sidang PK-nya, sekitar Februari 2024 Mardani sempat disorot lantaran tiket pesawatnya menuju Surabaya viral di media sosial hingga membuat Ditjen PAS bersuara. Ditjen PAS mengatakan Mardani melakukan perjalanan ke Surabaya, usai menghadiri sidang PK di Banjarmasin.

“Berdasarkan informasi dari Lapas Klas I Sukamiskin, yang bersangkutan secara resmi menghadiri sidang PK (Peninjauan Kembali) di PN Banjarmasin,” kata Koordinator Humas dan Protokoler Ditjen Pas, Deddy Edward saat itu.

(Sumber : Ormas Antikorupsi Desak MA Tolak PK Mardani Maming.)

Jakarta (VLF) Buronan paling dicari di Filipina, Alice Guo alias Guo Huang Ping ditangkap di Tangerang, Banten. Divisi Hubinter Polri saat ini tengah melakukan negosiasi dengan otoritas Filipina untuk barten buronan Alice Guo dengan Gregor Johann Haas, buronan BNN yang ditahan di Filipinan.

Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti membenarkan penangkapan Alice Guo tersebut di Tangerang, Banten. Buron kasus pencucian uang itu ditangkap oleh tim gabungan Divisi Hubinter Polri dengan Polda Metro Jaya dan Polresta Bandung.

“Upaya membantu pengejaran buronan ini merupakan bagian dari kerjasama dengan Pemerintah Filipina,” kata Krishna Murti saat dihubungi detikcom, Rabu (4/9/2024).

Krishna mengatakan saat ini Polri tengah bernegosiasi dengan Filipina. Diharapkan, Filipina juga menyerahkan buronan BNN bernama Grgor Haas yang ditangkap di Filipina.

“Diharapkan juga hal yang sama Filipina mau mengirimkan buronan utama BNN atas nama Gregor Haas yang sampai saat ini masih dinegosiasikan upaya pertukarannya,” jelasnya.

Sebagai informasi, Gregor Johann Haas, kartel Meksiko yang merupakan buronan Badan Narkotika Nasional (BNN) ditangkap di Filipina pada Selasa (15/5). Sampai saat ini, Filipina belum menyerahkan Gregor Haas kepada pemerintah Indonesia.

Penangkapan Gregor ini berdasarkan adanya Interpol Red Notice No A-3154/3-2024 yang diterbitkan pada 22 Maret 2024. BNN sendiri telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Gregor pada 29 Januari 2024.

Gregor menjadi buron BNN atas kasus penyelundupan narkoba yang melanggar Pasal 114 dan 112 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Red notice tersebut ditindaklanjuti oleh Atpol Polri di Manila KBP Retno Prihawati yang berkoordinasi dengan otoritas setempat.


Gregor Johann Haas, WN Australia yang merupakan kartel narkoba Meksiko buronan BNN ditangkap di Cebu, Filipina, pada Selasa (15/5/2024) pukul 12.05 waktu setempat. (dok. Istimewa)

ALice Guo Ditangkap di Tangerang

Sebelumnya diberitakan, mantan Wali Kota Bamban, Filipina, Alice Guo atau Guo Hua Ping, ditangkap di Kota Tangerang, Banten. Alice Guo merupakan buron dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

“Perkembangan ini telah diverifikasi rekan kami di imigrasi yang telah mengonfirmasi bahwa Guo saat ini ditahan oleh Kepolisian Indonesia di Jatanras Mabes Polri,”ujar Departemen Kehakiman Filipina dilansir South China Morning Post (SCMP), Rabu (4/9/2024).

Penangkapan Guo terjadi pada Selasa (3/9) malam di Kota Tangerang. Guo ditetapkan buron setelah dicari oleh Senat Filipina karena menolak hadir untuk diperiksa dalam penyelidikan kasusnya.

Diketahui, Senat memulai investigasi pada Mei lalu, setelah pihak berwenang menggerebek sebuah kasino di kota Bamban pada bulan yang sama. Pejabat penegak hukum menyebut kasino itu dibangun di atas tanah yang sebagian dimiliki oleh wali kota, yang saat itu dijabat Guo.

Selain itu, Guo dan 35 orang lainnya juga dilaporkan oleh Lembaga penegak hukum Filipina yang juga termasuk Dewan Anti-Pencucian Uang pada bulan lalu. Mereka melaporkan Guo dkk atas dugaan tindak pidana pencucian uang ke Departemen Kehakiman Filipina.

Mereka menuding Guo dan rekan-rekannya mencuci uang lebih dari 100 juta Peso atau USD 1,8 juta. Hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Guo terkait dugaan ini.

Alice Guo Tinggalkan Filipina Juli

Menurut Badan Anti-Kejahatan Filipina, Guo meninggalkan Filipina, setelah dicopot dari Wali Kota Bamban, Tarlac, Filipina. Guo pergi pada Juli dan melakukan perjalanan ke Malaysia dan Singapura.

Kemudian, Guo ke Indonesia pada Agustus menggunakan paspor Filipina.

(Sumber : Polri Negosiasi Filipina Tukar Buronan Alice Guo dengan Gregor Haas.)

Jakarta (VLF) Mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq diperiksa di Polda Jawa Timur. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi donasi bencana erupsi Gunung Semeru.

Cak Thoriq, sapaan akrabnya diperiksa oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, Selasa (3/9/2024).

Berikut Fakta-faktanya:

1. Eks Bupati Lumajang Diperiksa Polda Jatim

Mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq diperiksa di Polda Jawa Timur, sebagai saksi kasus dugaan korupsi donasi bencana erupsi Gunung Semeru.

Dia tiba di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim sekitar pukul 14.00 WIB. Lalu pada pukul 18.12 WIB, ia diperkenankan beristirahat hingga pemeriksaan dilanjutkan pukul 19.30 WIB.

2. Pemeriksaan Terkait Donasi Erupsi Gunung Semeru

Kepada wartawan, Cak Thoriq mengakui pemeriksaannya terkait dugaan korupsi donasi erupsi Gunung Semeru. Ia menyebut, sempat ditanya terkait sejumlah lembaga yang menjadi donatur.

“Iya laporannya umum tapi yang tadi diklarifikasi ditanya banyak lembaga yang menerima bantuan. Misalnya pramuka terus kemudian hampir semua forum zakat, Baznaz, Laziznu, Laziz Muhammadiyah, Dompet Duafa, hampir semua,” kata Thoriq, Selasa (3/9/2024).

3. Tanda Tanya Cak Thoriq Siapa yang Melaporkan Kasus ini

Thoriq mengatakan, ia tidak tahu siapakah yang melaporkannya. Sehingga, ia mengatakan kedatangannya di Polda Jatim hari ini hanya untuk berbagi informasi. Dalam pemeriksaan itu, Thoriq mengaku juga tidak didampingi penasihat hukum.

“Diskusi sharing saya sampaikan pramuka menerima bantuan miliaran tapi Pemda tidak mendapat laporan berapa dapat secara utuh operasional untuk apa saja tidak dapat,” tuturnya.

4. Cak Thoriq Datang Seorang Diri

Dalam pemeriksaan itu, Thoriq tampak datang seorang diri tanpa didampingi penasihat hukum. Ia mengaku tidak mendapat laporan penerimaan bantuan tersebut. Hal itu telah ia sampaikan kepada penyidik.

“Tadi saya sampaikan yang buka donasi ada lembaga-lembaga zakat yang hampir semua pengelola zakat itu menerima donasi atau membuka donasi. Jadi membuka donasi begitu saja. Saya juga tadi sampaikan lembaga-lembaga itu sebagian itu tidak melaporkan kepada pemerintah, kepada masyarakat secara umum,” jelas Thoriq.

5. Cak Thoriq Sebut Donasi Semeru Nilainya Miliaran Rupiah

Thoriq memberi contoh donasi dari Pramuka. Sebagai bupati saat itu, ia menyebut tidak ada laporan keuangan donasi yang masuk ke Pemkab Lumajang saat itu.

“Lembaga-lembaga itu sebagian itu tidak melaporkan kepada pemerintah, kepada masyarakat secara umum. Misal pramuka, semenjak saya menangani erupsi semeru hingga selesai tuntas saya tidak menerima laporan berapa Pramuka menerima donasi, dari sekian banyak data awal memang miliaran. Itu yang menjadi obrolan,” jelasnya.

Terkait dana bantuan yang tidak dilaporkan kepada Pemkab Lumajang, Thoriq menduga nilainya mencapai miliaran rupiah.

“Nilainya miliaran lebih. Datanya ada yang saya terima,” katanya.

6. Pemanggilan Polda Jatim Tak Pengaruhi Pencalonannya di Pilbup Lumajang

Kendati demikian, Cak Thoriq menyebut pemeriksaannya tak akan mengganggu terkait pencalonannya di Pilbup Lumajang.

“Ndak ada, baik-baik semua. Yo kampanye tetep jalan. Iki mau teko rodok sore karena kampanye (Ini tadi datang agak sore karena kampaye),” kata Thoriq.

Meskipun ada kemungkinan ia akan kembali menjalani pemeriksaan dalam beberapa waktu ke depan, namun dirinya menegaskan bahwa pencalonannya akan berlanjut. “Lanjut tetap,” tegasnya.

Sebagai informasi Cak Thoriq saat ini juga merupakan petahana bakal calon kepala daerah Lumajang. Ia maju bersama dengan Lucita Izza Rafika atau Ning Fika. Mereka telah mendaftar di KPU Lumajang pada Kamis (29/8/2024). Adapun partai pengusung Cak Thoriq dan Ning Fika adalah PKB, PAN, Hanura, PSI, dan PKN.

7. Polisi Sebut Cak Thoriq Masih Pemeriksaan Awal

Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Lutfhie Sulistiawan saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya memeriksa Cak Thoriq. Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut.

“Masih pemeriksaan awal,” ujar Luthfie singkat kepada awak media, Selasa (3/9/2024).

Saat didesak, Luthfie lagi-lagi berkelit dan menyebut masih pemeriksaan dan pendalaman. “Masih didalami,” ujar perwira dengan tiga melati di pundaknya itu.

8. Status Thoriqul Haq Sebagai Saksi

Kanit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim Kompol Putu Angga mengaku mengatakan, status Thoriq adalah sebagai saksi. Meski demikian, pihaknya akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap politisi PKB itu.

“Kemungkinan masih panjang. Gak tahu lagi kalau nanti dibutuhkan lagi diperiksa lagi. Masih kami dalami perannya di situ. Karena dia sebagai bupati saat itu otomatis pemegang kekuasaan tertinggi keuangan daerah,” kata Putu.

(Sumber : 8 Fakta Eks Bupati Lumajang Terseret Dugaan Korupsi Donasi Erupsi Semeru.)

Jakarta (VLF) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan 117 juta bidang tanah telah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan demikian, sisa 3 juta bidang tanah lagi untuk mencapai target 120 juta hingga akhir tahun 2024.

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY optimistis target tersebut dapat tercapai dalam tiga bulan ke depan, meskipun proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh.

“Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024,” kata AHY dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (4/9/2024).

AHY juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program PTSL agar mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanahnya.

“Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertifikat Tanah Elektroniknya,” tuturnya.

Dengan dukungan masyarakat, diharapkan target sertipikasi tanah dapat tercapai dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah sendiri menargetkan pada 2025 mendatang total ada 126 juta bidang tanah yang terdaftar.

“Insyaallah tercapai, maka tahun depan 2025 sebetulnya sisanya tinggal 6 juta bidang lagi, sekitar 6 juta bidang tanah yang akan kita kejar untuk pendaftarannya secara masif,” ujar dia.

Di samping itu, Ketua Umum Partai Demokrat ini juga berkomitmen akan terus fokus pada percepatan sertifikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah di sisa masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

(Sumber : AHY Kejar Target Pendaftaran 3 Juta Bidang Tanah hingga Akhir 2024.)

Jakarta (VLF) Pinjaman online (pinjol) memiliki sisi positif dan negatif. Jika tidak berhati-hati, seseorang dapat dirugikan oleh pinjol.

Hal itu menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak disampaikan kepada detik’s Advocate. Berikut ini salah satunya:

Mau bertanya perihal data pribadi disalahgunakan.
Saya mendapatkan tagihan dari salah satu pinjol. Yang di mana saya tidak melakukan pinjaman sama sekali. Sedangkan saya cek data kontrak yang mereka kasih, data pribadi saya lengkap.

Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan ?
Terima kasih
HS

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami meminta pendapat hukum dari advokat Slamet Yuono, SH, MH (Partner pada Kantor Hukum 99 & Rekan). Berikut pendapat lengkapnya:

Kami mengucapkan terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh HS kepada detikcom dan sekaligus menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang menimpa HS. Memang, pinjol ilegal menjelma menjadi hantu online yang selalu menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. Aparat penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung) dan Satgas PASTI serta stakeholder terkait lainnya harus memiliki visi yang sama untuk memberantas, membasmi dan menindak tegas pinjol ilegal yang selalu menimbulkan keresahan di mana salah satu modus yang digunakan adalah masyarakat tidak meminjam tetapi kemudian ditransfer dana dan ditagih secara terus-menerus dengan menggunakan ancaman, kata-kata kasar, ancaman penyebaran data pribadi, dan ancaman lainnya.

Bahwa pinjol ilegal (tidak berizin OJK) menimbulkan keresahan di masyarakat, sebagaimana kita ketahui banyak korban berjatuhan dari adanya penagihan yang dilakukan, baik oleh pinjol ilegal maupun oknum dari pinjol yang berizin, mulai dari bunuh diri, di PHK dari tempat kerja, melakukan pencurian, perampokan bahkan sampai pembunuhan. Hal ini tentunya harus dicegah, ditindak dan dibasmi oleh Kepolisian RI dan Satgas PASTI, penindakan yang dilakukan oleh Kepolisian RI tentunya harus didukung oleh Kejaksaan RI dan sebagai efek jera Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya harus memberikan hukuman dan denda yang maksimal bagi para penyandang dana, para pengelola dan penagih utang/debt collector pinjol ilegal.

Sebagaimana kita ketahui, Satgas PASTI (Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) mulai 2017 sampai Juni 2024 telah menghentikan 8271 Pinjaman Online Ilegal, hal ini sebagaimana informasi yang disampaikan melalui akun Instagram OJK, tetapi ternyata dalam praktiknya tidak cukup hanya menghentikan pinjol ilegal tetapi harus dibarengi dengan Penindakan oleh Kepolisian dan tentunya Penindakan ini secara paralel harus didukung Kejaksaan RI dengan menuntut dengan hukuman maksimal dan Pengadilan harus menjatuhkan hukuman maksimal. Dengan penindakan dan ancaman hukuman yang maksimal tersebut diharapkan menjadi shock therapy bagi pinjol ilegal untuk menutup usaha di Indonesia.

Kami menyarankan HS mengambil langkah-langkah antara lain:

Tidak perlu melakukan pembayaran jika memang tidak meminjam, karena bagi pinjol ilegal yang menyalurkan dana masyarakat di sektor keuangan tanpa izin OJK bisa dipidana dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun);

Kembalikan dana yang sudah ditransfer dengan utuh. Jangan takut ketika diancam akan disebarkan data pribadi karena Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan dan bisa menjerat mereka yang mengumpulkan, mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.

Perhatikan di laman resmi OJK, per 12 Juli 2024, Penyelenggara Fintech P2P Lending yang berizin OJK adalah sebanyak 98 perusahaan.

Di samping langkah sebagaimana kami uraikan di atas, terhadap tindakan pnjol yang mengancam baik dengan menggunakan ancaman kekerasan, menyebarkan data pribadi, melakukan penghinaan/fitnah melalui media sosial atau tindakan teror lain yang tidak manusiawi, atas kelakuan pinjol ilegal tersebut Ibu F dapat menempuh langkah hukum antara lain:

I. MEMBUAT LAPORAN POLISI
Laporan polisi ke Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan tindakan pidana antara lain :

A) PELANGGARAN ATAS UU NO. 27 TAHUN 2022 TTG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1) Larangan Dalam Penggunaan Data Pribadi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 :

(1) setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.

(2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.

(3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

2) Ketentuan Pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 :

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B) PELANGGARAN ATAS UU NO. 4 TAHUN 2023 TTG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR JASA KEUANGAN

1) Pelanggaran terhadap Pasal 237: Setiap Orang dilarang melakukan:

a. penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat;

b. ….;

c. ….; dan

d. ….,selain yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan memiliki izin dari otoritas sektor keuangan.

2) Ketentuan Pidana Terkait Pelindungan Konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 305:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

(2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, penjatuhan pidana dilakukan terhadap badan hukum, pihak yang memberi perintah melakukan perbuatan itu, dan/atau yang memimpin perbuatan itu.

C) PELANGGARAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TTG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TAHUN 2019 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 1 TAHUN 2024 TTG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008

1) Terkait ancaman atau menakut nakuti, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 45B :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2) Terkait Akses Ilegal data Pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Sanksi Pidana diatur pada Pasal 48 ayat (2):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) “

3) Terkait Penghinaan dan Atau Pencemaran Nama Baik dapat dijerat Pasal 27 ayat (3):

“Setiap Orang dengan dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Sanksi Pidana dalam Pasal 45 ayat (3):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

D) PELANGGARAN ATAS UU NO. 8 TAHUN 2010 TTG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIANO PENCUCIAN UANG

1) Pasal 2 ayat (1) :

“Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:……dst

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah….dst

2) Pasal 3 :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Jika aparat kepolisian menindaklanjuti laporan para korban pinjol ilegal dalam hal ini, khususnya HS dengan menerapkan undang-undang sebagaimana diuraikan di atas dan undang-undang lain yang terkait, di mana langkah tegas ini kemudian didukung Kejaksaan RI dengan memberikan dakwaan kumulatif dengan tuntutan hukum maksimal serta majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang menangani memberikan vonis hukuman pidana maksimal dan denda maksimal Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), maka dengan tindakan tegas tersebut akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku/pengelola/penyandang dana pinjol ilegal dan bisa dipastikan pinjol ilegal akan berpikir 1.000 kali untuk menjebak masyarakat dengan pinjaman ilegal.

II. PENGADUAN KE SATGAS PASTI OJK (PEMBERANTASAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL)

HS dapat mengirimkan Surat Pengaduan ke Ketua Satgas PASTI yang beralamat di Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-410710 DKI Jakarta Indonesia. Harapannya dengan adanya pengaduan tersebut secara paralel aparat penegak hukum dan stake holder terkait akan tergerak untuk saling bahu-membahu dan secara bersama turut dalam pertarungan untuk membumihanguskan pinjol ilegal dari Bumi Republik Indonesia.

Agar menjadi perhatian dan tugas bersama ada baiknya surat pengaduan tersebut ditembuskan kepada: Presiden RI, Ketua DPR RI Cq. Ketua Komisi XI DPR RI, Ketua Mahkamah Agung RI,Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menko Polhukam, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Dewan Komisioner OJK, Komnas HAM, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Ketua PPATK.

III. PEMBERITAHUAN UNTUK MENGABAIKAN PESAN/TELP DARI pinjol ilegal

HS bisa mengirimkan Pemberitahuan ke kontak di HP atau socmed agar mengabaikan jika ada pesan/telepon dari pihak yang mengatasnamakan Pinjol untuk melakukan penagihan dan men-screenshot jika dirasa pesan berisi teror atau ancaman penyebaran data pribadi atau ancaman lainnya serta menakut-nakuti contoh pemberitahuan sebagai berikut :

PEMBERITAHUAN ANCAMAN DAN TEROR pinjol ilegal:

“Assalamualaikum Wr Wb, yang terhormat Bapak, Ibu : mohon maaf jika ada Pihak yang mengatas-namakan dari pinjol menghubungi dan melakukan penagihan serta mengancam akan menyebarkan data pribadi, memfitnah menakut nakuti, atau teror lainnya yang menyebabkan tidak nyaman, saya tidak pernah melakukan peminjaman di pinjol ilegal dimaksud tetapi saya ditransfer dan bertubi-tubi disuruh untuk membayar , saya akan menempuh langkah hukum atas tindakan mereka. Mohon untuk di screenshot (untuk bukti) dan diblok. Demikian terima kasih atas pengertian dan kesabarannya”

HORMAT SAYA

Demikian uraian jawaban kami, semoga bermanfaat bagi HS, para pembaca detikcom, dan masyarakat yang menjadi korban penagihan pinjol ilegal maupun masyarakat yang berniat untuk memanfaatkan pinjaman online/fintech lending serta dapat menjadi masukan bagi OJK, Satgas PASTI dan DPR RI khususnya Komisi XI dan Komisi lain yang terkait.

Hormat kami,
Slamet Yuono, SH., MH
Email : s_yuono@yahoo.com

Dasar Hukum :

1. UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi ;
2. UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO. UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. UU NO. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008.
4. UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tentang detik’s Advocate

detik’s Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di e-mail: redaksi@detik.com dan di-cc ke e-mail: andi.saputra@detik.com

Kami harap pembaca mengajukan pertanyaan dengan detail, runutan kronologi apa yang dialami. Semakin baik bila dilampirkan sejumlah alat bukti untuk mendukung permasalahan Anda.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(Sumber : Dapat Tagihan Pinjol Padahal Tidak Meminjam, Apa yang Harus Saya Lakukan?.)

Jakarta (VLF) PDIP Sumut mengingatkan pihak kepolisian untuk tidak menggunakan permasalahan hukum yang menjerat eks Bupati Batu Bara Zahir di kasus suap seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai alat politik. Polda Sumut pun membantah adanya politisasi dalam kasus itu.

“Nggak ada (politisasi),” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi detikSumut, Rabu (4/9/2024).

Hadi mengatakan bahwa kasus yang menjerat Zahir itu telah diproses sejak lama, yakni sejak adanya aduan masyarakat (dumas). Untuk itu, mantan Kapolres Biak Papua itu menegaskan bahwa kasus yang menjerat Zahir itu tidak ada hubungannya dengan pencalonan Zahir sebagai Bupati Batu Bara.

“Perkara itu kan dari awal ada laporan masyarakat sudah berproses. Bahkan, polisi sudah menetapkan Zahir sebelumnya sebagai tersangka. Kemudian, yang bersangkutan tidak hadir dua kali panggilan dan polisi mengeluarkan DPO. Jadi, semuanya hukum yang berproses,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sumut menangkap dan menahan Zahir setelah mendaftar ke KPU untuk maju di Pilkada Batu Bara 2024. Penangkapan itu dilakukan pada Selasa (3/9). PDIP Sumut pun mengomentari soal penangkapan Zahir itu.

Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD PDIP Sumut Sarma Hutajulu mengatakan jika penahanan memang wewenang dari penyidik. Namun, dia heran Zahir ditahan setelah mendaftar Pilkada Batu Bara, padahal sebelumnya sudah menyerahkan diri dan ditangguhkan oleh Polda Sumut.

“Memang penangkapan dan penahanan tersebut adalah kewenangan penyidik, namun kewenangan tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP supaya tidak terkesan lebih banyak muatan politik dari pada penegakan hukumnya. Di mana hal tersebut dapat kita lihat mulai dari penetapan DPO sampai kemudian kita disuguhkan berita telah menyerahkan diri. Kemudian, ditangguhkan penahanannya tanpa penjelasan secara transparan kapan seluruh proses itu terjadi,” kata Sarma Hutajulu dalam keterangannya, Selasa (3/9).

Sarma kemudian menjelaskan jika Kapolri telah mengeluarkan telegram dengan Nomor ST/1160/V/RES.1.24.2023 tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta pemilu 2024. Untuk itu, dia meminta Polda Sumut untuk mematuhi isi telegram dari Kapolri tersebut.

“Oleh karena itu, kami meminta Polda Sumut agar mematuhi surat telegram Kapolri tentang penundaan proses hukum tersebut agar pilkada dapat berjalan kondusif dan seluruh calon peserta pemilu dapat menjalani proses dan tahapan pilkada sampai selesai. Kalau Polda Sumut sendiri sebagai penegak hukum tidak mematuhi surat yang dibuat pimpinan lembaganya sendiri, gimana lagi kita sebagai masyarakat mempercayai mereka,” ucapnya.

Sarma juga meminta Polda Sumut untuk tidak menggunakan permasalahan hukum Zahir sebagai alat politik. Apalagi Zahir dinilai menjadi calon paling kuat di Pilkada Batu Bara.

“Jangan permasalahan hukum yang sedang dihadapi Pak Zahir dijadikan sebagai alat politik, apalagi sebagai petahana dianggap calon paling kuat di Pilkada Batubara. Sebagaimana kita ketahui Zahir sebagai petahana diusung oleh PDI Perjuangan dan tentunya akan berseberangan dengan calon Gubernur Sumut Bobby Nasution, sehingga dianggap menjadi lawan di lapangan dalam pemenangan Pilgubsu. Asumsi keterkaitan dengan Pilgubsu tersebut bisa berkembang kemana-mana karena Polda Sumut terkesan menjadikan Zahir sebagai target, padahal beliau saat ini sedang ikut dalam kontestasi Pilkada,” ujarnya.

PDIP, kata Sarma, tidak menghalangi proses hukum yang dilakukan oleh Polda Sumut. Namun, dia menilai proses hukum Zahir bisa dilanjutkan setelah Pilkada serentak 2024 selesai.

(Sumber : PDIP Ingatkan Polisi Tak Politisasi Kasus Eks Bupati Batu Bara, Polda: Nggak Ada.)

Jakarta (VLF) Jaksa menghadirkan ahli keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Abdur Rohman, sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sistem proteksi TKI pada Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012. Abdur mengatakan ada temuan lebih bayar Rp 6 miliar terkait pengadaan tersebut serta kerugian negara berupa total loss Rp 17 miliar.

Abdur Rohman bersaksi untuk mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012 I Nyoman Darmanta dan Karunia selaku Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024). Abdur mengatakan ada temuan lebih bayar senilai Rp 6 miliar saat dilakukan audit tahunan di 2013.

“Apakah ahli juga menerima informasi bahwa sebelumnya ada penyetoran katakanlah tagihan atau yang lainnya dari rekanan kepada BPK? Apakah ahli menerima informasi seperti itu?” tanya jaksa.

“Terkait dengan pengadaan ini pernah mendapatkan temuan dari BPK pada saat mengaudit tahun 2013. Pada saat itu adalah pemeriksaan laporan keuangan, dan di situ ada temuan dan juga sudah disetorkan Yang Mulia,” jawab Abdur.

“Apakah ahli mengetahui berapa Pak nilainya yang sudah disetorkan itu? itu audit reguler tahunan seperti itu ya?” tanya jaksa.

“Terkait dengan ini adalah temuan atas pemeriksaan laporan keuangan, di sini temuannya Rp 6.233.154.545 dan juga sudah disetorkan semua, Yang Mulia,” jawab Abdur.

Abdur mengatakan lebih bayar itu sudah dikembalikan dan masuk kategori uang pemulihan terkait pengadaan sistem proteksi TKI. Namun, dia menegaskan temuan lebih bayar itu berbeda lagi dengan kerugian keuangan negara.

Persoalan lebih bayar itu ditemukan BPK saat melakukan audit keuangan reguler terhadap Kemnaker dan sudah ditindaklanjuti dengan pengembalian Rp 6 miliar yang merupakan lebih bayar. BPK kemudian mendapati temuan lain yang masuk kategori kerugian negara karena ternyata sistem proteksi TKI yang sudah dibayar lunas tidak dapat digunakan sama sekali.

“Ketika ahli bersama tim sepakat menggunakan metode total loss kemudian ditemukan Rp 17 miliar sekian itu ya, apakah sebelumnya, sebelum mengambil keputusan atau kesimpulan itu, ahli sudah mengetahui informasi bahwa ada setoran ini ya? Rp 6 miliar sekian yang mana kemudian tidak diperhitungkan sebagai untuk pengurang seperti kaitan kerugian negara?” tanya jaksa.

“Izin Yang Mulia, terkait dengan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK, kami juga tuangkan ada di laporan LHP, Yang Mulia, dan juga kami informasikan bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti dan disetorkan. Nah, terkait dengan kerugian negara kami berpendapat bahwa kerugian negara tersebut adalah total loss Rp 17 miliar tersebut,” kata Abdur.

“Terkait dengan penyetoran, kami berpandangan itu adalah pemulihan, Yang Mulia. Namun ketika negara tidak mendapatkan manfaat, istilahnya negara sudah mengeluarkan uang. Pada saat negara sudah mengeluarkan uang namun manfaat dari barang tersebut negara belum dapatkan, nah itulah titik di mana kerugian negara tersebut terjadi, Yang Mulia,” tambah Abdur.

Hakim juga mencecar Abdur terkait kerugian keuangan negara dalam kasus ini yang dihitung menggunakan metode total loss. Abdur mengatakan kerugian keuangan negara terkait pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker tahun 2012 itu mencapai Rp 17.682.445.455.

“Tadi disampaikan juga pelaksanaan pekerjaan 2012, kemudian pemeriksaan yang ahli lakukan kapan gitu ya, 2023. Pertanyaannya, kalau kita bicara kerugian keuangan negara dalam konteks ini kapan terjadinya kerugian keungan negara? Apakah di saat proses pengadaan 2012 atau di saat 2023 ahli melakukan pemeriksaan?” tanya hakim.

“Kerugian terjadi pada saat uang keluar, negara tidak mendapatkan hasilnya,” jawab Abdur.

“Di saat perbuatan pengadaan dan negara tidak memperoleh manfaat sejumlah uang yang dikeluarkan, di saat itulah terjadi kerugian keuangan negara?” tanya hakim

“Jumlahnya berapa?” tanya hakim.

“Rp 17.682.445.455,” jawab Abdur.

Sebelumnya, mantan Reyna Usman dkk didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 17,6 miliar terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker. Jaksa KPK mengatakan pembayaran pekerjaan proyek sistem proteksi TKI itu telah dilakukan 100 persen ke pemenang lelang.

Jaksa mengatakan sistem proteksi TKI itu juga tak bisa digunakan. Jaksa mengatakan sistem itu tak dapat dimanfaatkan negara sesuai tujuan pengadaan meski pembayaran pekerjaan telah dilakukan 100 persen.

(Sumber : Ahli BPK Ungkap Sistem Proteksi TKI Lebih Bayar Rp 6 M-Rugikan Negara Rp 17 M.)

Jakarta (VLF) KPK bakal menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024. Penundaan dilakukan selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.

“Betul,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi, Selasa (3/9/2024). Dia menjawab pertanyaan apakah KPK akan menunda proses hukum kasus yang terkait Pilkada 2024.

Tessa mengatakan kebijakan itu tidak akan berlaku bagi calon kepala daerah yang telah berstatus tersangka sebelum mendaftar ke KPU. Dia menegaskan proses hukum calon kepala daerah yang sudah menjadi tersangka tetap dilakukan sesuai dengan aturan.

“Kecuali bagi cakada/cawakada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelum proses pendaftaran yang bersangkutan di KPU terjadi, maka penyidikannya tetap berjalan sesuai time line yang telah direncanakan,” jelas Tessa.

Tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan aturan itu, pendaftaran pasangan calon dimulai 27 Agustus 2024. Pendaftaran para calon kepala daerah di Pilkada 2024 akan berlangsung selama tiga hari hingga 29 Agustus 2024.

Setelah proses pendaftaran, KPU di tiap daerah, lalu akan melakukan penelitian persyaratan calon yang telah mendaftar. Proses ini akan dilakukan sejak 27 Agustus 2024 hingga 21 September 2024.

Di tahapan selanjutnya, KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon yang akan berlaga di Pilkada 2024. Penetapan itu akan diumumkan pada 22 September 2024.

Para pasangan calon kepala daerah ini kemudian akan melaksanakan kampanye politik yang akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Pemungutan suara di pilkada serentak tahun ini akan digelar pada 27 November mendatang.

(Sumber : KPK Bakal Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Tahapan Pilkada.)