Jakarta (VLF) Warga Kota Malang bernama Piyono divonis lima bulan penjara karena memelihara ikan aligator. Pria berusia 61 tahun itu membeli ikan aligator itu pada 2008 di Pasar Burung Splendid, Kota Malang.

Dikutip dari detikJatim, Piyono menjalani sidang putusan di ruang Garuda Pengadilan Negeri Malang kelas I A, Senin (9/9/2024). Majelis hakim I Wayan Eka Mariarta menjatuhkan vonis 5 bulan penjara terhadap Piyono karena memelihara ikan aligator gar.

Vonis 5 bulan tersebut lebih rendah 3 bulan dari tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di mana, Priyono dituntut karena melanggar pasal 88 Jo pasal 16 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2020.

Seusai pembacaan putusan, terdakwa sempat meluapkan emosinya. Sebab, ia merasa tak bersalah dan tak tahu akan aturan tersebut. Keluarga dari Piyono pun tak kuasa membendung tangisan setelah mendengar putusan dari majelis hakim.

JPU Sebut Vonis Sudah Sesuai

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang, Suud, mengatakan meski vonis lebih rendah dari tuntutan yang diajukan, putusan dari majelis hakim tersebut dinilai sudah sesuai dan memenuhi keadilan.

“Jadi tuntutan itu 8 bulan jadi 5 bulan. Kalau soal putusan itu aturan sudah melalui pertimbangan yang kami pikirkan matang-matang dan kami menganggap putusan ini sudah memenuhi keadilan dan kalau dicek sudah termasuk ringan menurut kami,” ujar Suud, Senin.

Suud menyampaikan putusan tersebut juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa. Mulai dari usianya yang sudah tua hingga penyakit diabetes yang diderita Piyono.

Kasus Tak Diselesaikan secara Restorative Justice

Kasus ini tidak bisa diselesaikan melalui restorative justice. Sebab, tidak ada korban dalam kasus tersebut, sehingga tidak ada perdamaian.

“Ini perkara pelimpahan dari Polda dari Kejati dan memang dari segi korban kan nggak ada korban jadi tidak ada perdamaian. Ini kan delik formil ya orang yang memelihara ikan yang dilarang. Perbuatannya yang dilarang sehingga itulah yang diancam dengan pidana,” kata Suud.

Kuasa Hukum Kecewa

Kuasa Hukum Piyono, Guntur Putra Abdi, kecewa dengan putusan majelis hakim. Ia menilai seharusnya kliennya bisa mendapatkan putusan yang lebih ringan lagi.

“Putusan ini terlalu memberatkan di keluarga juga, bahwasanya kami juga sudah mengajukan putusan bebas atau seringan-ringannya percobaan lah. Sehingga, terdakwa hanya wajib lapor. Tapi dengan ini, terdakwa diputus 5 bulan subsider 1 bulan dengan denda Rp 5 juta,” ungkapnya.

“Terdakwa tadi sempat emosi dengan adanya ini, karena terdakwa berpendapat tidak bersalah, karena dia memelihara sebelum adanya undang-undang,” sambungnya.

Di sisi lain, yang memberatkan terdakwa tentunya soal memelihara. Namun dalam kenyataannya, terdakwa memang memelihara namun tak membudidayakannya sejak dibelinya di tahun 2008 silam.

“Terdakwa memelihara dari 2008 lalu dan hanya memelihara tidak menambah dan tidak merusak ekosistem. Kemudian, banyak juga yang menjual dan tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait masalah ikan jenis Aligator Gar ini,” terangnya.

Piyono Akan Tempuh Langkah Selanjutnya

Terkait dengan putusan tersebut, Guntur akan segera berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk menentukan langkah selanjutnya setelah adanya putusan. “Kami koordinasi dengan keluarga, langkah apa yang bisa kami lakukan agar hukuman selesai,” ucapnya.

Keluarga Tak Tahu Ikan Aligator Tak Boleh Dipelihara

Anak Piyono, Aji Nuryanto, menjelaskan selama ini tidak tahu menahu ikan aligator yang dibeli oleh ayahnya di Pasar Burung Splendid 16 tahun lalu tidak boleh dipelihara.

Keluarga pun terkejut ketika tiba-tiba petugas kepolisian Polda Jatim datang ke lokasi kolam pemancingan milik Piyono di Kelurahan Sawojajar pada Jumat (2/2/2024).

“Kami kaget ada petugas. Kata petugas saat itu mereka tahu kalau orang tua saya pelihara ikan aligator dari informasi warga, tapi warga yang mana tidak tahu. Sebab, selama ini warga sekitar itu tahu semua ada ikan ini dan selama belasan tahun tidak pernah dipersoalkan, apalagi ini kan dipelihara sendiri,” ujar Aji saat ditemui wartawan pada Senin (9/9/2024).

Kronologi Kasus Piyono

Piyono membeli ikan aligator gar itu pada tahun 2008 di Pasar Burung Splendid, Kota Malang. Dia membeli 8 ekor masing-masing seharga Rp 10 ribu. Ikan itu dirawat selama belasan tahun hingga tersisa 5 ekor berukuran sekitar 1 meter.

Selama memelihara, ikan aligator gar itu ditempatkan di sebuah kolam khusus. Terkadang ikan tersebut juga difungsikan untuk membersihkan kolam pemancingan ikannya. Piyono maupun keluarga tidak mengetahui jika ternyata ikan jenis itu tidak boleh dipelihara.

Pada Jumat (2/2/2024) petugas kepolisian Polda Jatim datang ke lokasi kolam pemancingan milik Piyono di Kelurahan Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang. Saat itu, petugas menyampaikan bahwa sesuai aturan ikan aligator gar tidak boleh dipelihara.

Piyono dituduh telah melakukan pelanggaran tindak pidana perikanan yakni Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perikanan Jo PERMEN-KP RI No.19/ PERMEN-KP/ 2020.

Kemudian, pada 22 Februari 2024 petugas dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar Satuan Wilayah Surabaya turut datang menemui Piyono. Mereka bertanya apakah selama ini sudah ada sosialisasi terkait larangan memelihara ikan aligator gar.

“Sempat ditanyai sama petugasnya dari kelautan ditanyai apakah ada sosialisasi ? Dijawab nggak ada, nggak pernah (dapat sosialisasi bahwa ikan aligator tidak boleh dipelihara),” katanya.

“Dulu itu belinya ada 8 ekor ukuran kecil-kecil dengan harga masing-masing Rp 10 ribu. Kemudian dipelihara belasan tahun sampai ukuran 1 meter di kolam khusus. Dari 8 ekor ini 3 mati karena kolamnya tidak cukup dan menyisakan 5 ekor,” sambungnya.

Aji menambahkan sebanyak 5 ekor ikan aligator itu juga telah dimusnahkan dan disaksikan langsung oleh petugas kepolisian. Kendati demikian, hal itu tidak melepaskan Piyono dari jeratan hukum. Proses hukum tetap berjalan hingga pada 6 Agustus 2024 Piyono ditahan di Lapas Kelas I Malang Lowokwaru.

“Saya tidak dapat pemberitahuan (soal penahanan), saya lihat HP-nya bapak tiba-tiba saya ditelepon diminta ke kejaksaan untuk mengambil barang-barang bapak, ternyata ditahan, surat penahanannya seperti apa tidak tahu,” kata dia.

“Dengan tiba-tiba ditahan itu juga mengagetkan kami. Apalagi kondisi bapak lagi menderita sakit diabetes sudah dua tahun terakhir. Pengobatannya harus suntik insulin, tapi di lapas tidak boleh suntik insulin hingga akhirnya diganti dengan kapsul. Kondisinya sekarang ya menurun,” imbuhnya.

Pihak keluarga yang datang berharap Piyono bisa dibebaskan dari hukuman. Sebab, Piyono sendiri tidak mengetahui adanya aturan larangan memelihara ikan aligator.

“Terus ini kan memeliharanya sejak tahun 2008, jadi dipelihara kurang lebih 16 tahun, sedangkan aturan atau undang-undangnya itu baru ada sejak tahun 2020, ikan ini juga dijual di pasaran bebas,” tandasnya.

(Sumber : Warga Malang Divonis 5 Tahun Penjara gegara Pelihara Ikan Aligator.)

Jakarta (VLF) KPK mempertimbangkan untuk menjemput paksa Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei (DGO), terkait dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK). Upaya tersebut dipertimbangkan karena David Glen tidak koperatif saat dipanggil sebagai saksi.

“Sedang dipertimbangkan untuk jemput paksa,” kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Tessa mengatakan David sempat mangkir panggilan hingga dua kali. Secara aturan, pihak KPK bisa melakukan jemput paksa kepada David Glen.

“Dua kali mangkir,” katanya.

Adapun Abdul Gani Kasuba saat ini berstatus terdakwa kasus dugaan suap. Dalam kasus suap, Abdul Gani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Malut. Nilai berbagai proyek infrastruktur di Malut itu mencapai Rp 500 miliar yang bersumber dari APBN.

Abdul Gani diduga memerintahkan bawahannya memanipulasi progres proyek seolah-olah sudah selesai di atas 50 persen agar pencairan anggaran bisa dilakukan.

Abdul Gani diduga menerima suap sebesar Rp 2,2 miliar yang digunakan untuk penginapan hotel hingga membayar keperluan kesehatan pribadinya. Abdul Gani juga diduga menerima setoran dari para ASN di Malut.

Dia dituntut dengan hukuman selama 9 tahun penjara. Jaksa menilai Abdul Gani Kasuba bersalah dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Jaksa juga menuntut Kasuba dengan uang pengganti sejumlah Rp 109,056 miliar dan USD 90 ribu. Jika Kasuba tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(Sumber : KPK Ultimatum Saksi Kasus Korupsi Eks Gubernur Malut yang 2 Kali Mangkir.)

Jakarta (VLF) Sandi Butar Butar, petugas pemadam kebakaran (damkar) Kota Depok Jawa Barat melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Pelaporan itu masih terkait dengan peralatan damkar yang rusak.

“Hari Senin tanggal 9 September 2024, saya mendampingi Sandi Butar Butar dan tim dari Damkar. Kita sudah mengadakan pelaporan aduan rumah terhadap dugaan korupsi yang terjadi di Damkar Kota Depok. Jadi sudah diterima oleh PTSP Kejaksaan dan akan diteruskan ke Kejari, nanti diteruskan ke disposisi ke Intel,” kata Kuasa Hukum Sandi, Deolipa Yumara, kepada wartawan di Kejari Depok, Senin (9/9/2024).

Dia berharap jaksa akan bergerak menyelidiki dugaan korupsi terkait rusaknya alat-alat damkar. Beberapa waktu lalu, Sandi pernah membuat video ‘room tour’ saat menunjukkan alat hingga mobil Damkar Depok yang rusak.

“Jadi dari tim Kejari Kota Depok juga mereka akan bekerja untuk menelusuri ini dan memproses laporan dari Sandi Butar Butar,” tambahnya.

Dia mengatakan dalam laporan itu sudah disertai berupa dokumen dugaan korupsi alat-alat Damkar Depok yang rusak. Dia mengatakan ada sekitar 60 lembar dokumen dan 30 video bukti dugaan korupsi yang diserahkan ke Kejari Depok.

“Nah memang disertakan yaitu dokumen-dokumen dugaan korupsinya, kemudian foto-foto, video-video. Kemudian gambaran-gambaran alat-alat yang rusak juga disampaikan. Jadi itu tadi sudah diterima laporannya. Mereka akan proses dan akan diberikan nomor. (Dokumen) Banyak, sekitar 60 lembar dokumen lah ya. Videonya berapa banyak? Video banyak, sekitar 30-an video dan foto,” jelasnya.

Dia mengatakan laporan korupsi ini terkait pengadaan alat-alat Damkar di setiap UPT yang tidak berjalan baik. Padahal, sudah ada anggaran terkait perawatan atau pembaruan alat tersebut.

“Jadi korupsi ini terkait pengadaan-pengadaan peralatan damkar Kota Depok di setiap UPT yang memang tidak berjalan baik. Sementara anggaranya ada, anggaranya ada tapi peralatan tetap rusak dan tidak ada perbaikan. Tidak ada perawatan, tidak ada perbaikan. Jadi ini potensi korupsi tentunya ya. Kita nggak tahu siapa yang korupsi di sini tapi yang jelas karena perawatannya tidak ada,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sandi Butar Butar mengatakan ada 80 personel menandatangani untuk siap mendukung pengusutan dugaan korupsi yang diadukan ini.

“Beberapa bukti sama dokumen file anak-anak dari 80 orang udah tanda tangan, untuk siap mendukung. Iya siap, karena saya cuma takut sama 3: Yang Maha Kuasa, almarhum ibu saya, sama dua anak saya perempuan, udah yang lain saya nggak pernah takut,” kata Sandi.

Dia menjelaskan dugaan korupsi itu dilihat dari alat-alat yang digunakan Damkar tidak sesuai dengan anggaran.

“Kayak misalnya, contohnya kayak perawatan-perawatan terus kalau misalnya alat-alat gitu kan udah tertera di pembagiannya itu berapa (duitnya). Tapi fakta lapangan yang ada di Kota Depok, yang dibagiin itu tidak sesuai. Kami siap semua jadi saksi anggota,” ucapnya.

“Semoga untuk Pemerintah Kota Depok dan penegak hukum bisa menindaklanjuti ini semua. Saya berbicara dengan fakta, saya tidak mempermasalahkan tentang semua pengadaan alatnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok, M Arif Ubaidillah, pihaknya akan menunggu penyerahan laporan dari PTSP. Setelah itu, Kejari Depok akan mempelajari laporan dugaan korupsi yang dibuat.

“Terima kasih sudah mempercayakan instansi Kejari Depok. Laporan sudah diantar dan diserahkan oleh Sandi dan Kuasa Hukum melalui PTSP Kejari Depok,” kata Arif.

“Setelah menerima dari PTSP, tentunya disposisi dari pimpinan seperti apa nanti kita akan mempelajari apakah isi dari laporan tersebut masuk ke dalam tindak pidana atau tindak kegiatan yang lain nanti dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.

detikcom berupaya meminta respons dari Pemkot Depok dan Damkar Depok terkait pelaporan ini. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons.

(Sumber : Polemik Alat Damkar Depok Rusak, Sandi Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejari.)

Jakarta (VLF) Mantan Ketua Tim Teknis Pengadaan dan Penerapan e-KTP, Husni Fahmi, mengaku tak menyetorkan uang ke petugas Rutan KPK. Dia mengaku dirinya disuruh membersihkan toilet umum di rutan hingga mencuci piring setiap hari karena tidak membayar.

Hal itu diungkap oleh Husni Fahmi saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pungli Rutan KPK. Husni awalnya menjelaskan dirinya ditahan 14 hari di sel isolasi saat pertama kali ditahan KPK. Di hari kedua penahanannya, dia mengaku dijelaskan oleh sesama tahanan terkait adanya iuran di Rutan KPK.

“Pada saat isolasi apa saudara ditemui seseorang?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

“Dipanggil ke kamar Firjan Taufa dan itu ada Pak Hengki,” jawab Husni.

“Apa yang disampaikan? tanya jaksa.

“Pak Firjan Taufa menyatakan ada iuran. Jadi sebelum Pak Firjan Taufa sampaikan ada iuran, Pak Hengki menyampaikan Bapak datang di sini tidak diundang, di sini ada aturannya. Kemudian melanjutkan penyampaian Pak Hengki, Pak Firjan Taufa menyampaikan ada iuran Rp 20 juta,” jawab Husni.

“Apa reaksi saudara?” tanya jaksa.

“Saya tidak sanggup memenuhi iuran tersebut,” sambungnya.

Husni lalu menjalani penahanan di sel isolasi selama 14 hari. Saat akan dipindahkan ke Rutan KPK, dia ditemui oleh mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles. Dalam pertemuan itu Yoory menyebut ada beban pekerjaan yang harus dilakukan Husni karena tidak membayar iuran.

“Saudara isolasi 14 hari. Apa saudara tahu ada yang isolasi kurang dari 14 hari?” tanya jaksa.

“Waktu itu tidak tahu tapi kemudian setelah 14 hari Pak Yoory datang kemudian Pak Yoory katakan karena kamu tidak bayar iuran kamu dibebankan pekerjaan kebersihan tiap hari. Oh di situ saya baru tahu saya diisolasi lebih lama karena tidak bayar,” jawab Husni.

Husni mengaku harus melakukan tugas kebersihan setiap harinya karena tidak membayar pungli Rutan KPK. Tugas itu mulai dari menyapu hingga membersihkan kamar mandi.

“Jadi Pak Yoory menyampaikan beliau mengusahakan kepada para petugas dan petugas mengizinkan keluar dengan konsekuensi menjalankan piket kebersihan tiap hari. Jadi saya tiap subuh itu nyapu, ngepel bersihin dapur, kamar mandi, buang sampah tiap hari,” ujar Husni.

“Kamar mandi mana?” tanya jaksa.

“Kamar mandi umum, selasar di luar sel,” jawab Husni.

“Tadi katanya mencuci piring, piring siapa?” tanya jaksa.

“Nggak tahu, saya ke dapur pagi-pagi kalau ada piring-piring sisa saya selalu cuci,” timpal Husni.

Didakwa Rp 6,3 Miliar

Sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK.

Jaksa mengatakan perbuatan 15 eks pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” ujar jaksa.

Berikut 15 terdakwa kasus ini:

1. Deden Rochendi
2. Hengki
3. Ristanta
4. Eri Angga Permana
5. Sopian Hadi
6. Achmad Fauzi
7. Agung Nugroho
8. Ari Rahman Hakim
9. Muhammad Ridwan
10. Mahdi Aris
11. Suharlan
12. Ricky Rachmawanto
13. Wardoyo seluruhnya
14. Muhammad Abduh
15. Ramadhan Ubaidillah.

(Sumber : Tahanan Curhat Bersihkan Toilet Rutan KPK Tiap Hari gegara Tak Setor Duit.)

Jakarta (VLF) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap modus yang dilakukan oleh pelaku penyeludupan benur atau benih bening lobster (BBL) di Parung Panjang. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan penyelundupan dilakukan melalui jalur udara dan menggunakan koper.

“Jadi dari nelayan dibawa ke gudang transit kemudian dilakukan penyegaran. Lokasi dipilih dekat dengan bandara supaya lebih dekat mobilisasi. Ini daerah Parung. Koper-koper dibawa dari kurir, dibawa melalui pesawat,” ungkapnya dalam konferesi pers, Senin (9/9/2024).

Penyelundup benur di Parung Panjang beraktivitas di gudang Perumahan Sentra Land, Jalan Pisang Raya Blok K11 No 2, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Ipunk mengatakan gudang itu merupakan tempat transit atau penyegaran dan packing ulang BBL.

Dalam paparannya, sebelum dipacking ulang benur yang didapatkan pelaku dari nelayan disimpan terlebih dahulu. Kemudian direpacking ulang secara kering, barulah disimpan di koper.

Selanjutnya, koper akan dibawa oleh kurir dibawa menggunakan mobil menuju bandara. Kemudian koperman-koperman akan membawa melalui pesawat dan diselundupkan ke tempat atau negara tujuan.

Ipunk menyebut aktivitas penyelundupan dilakukan oleh 6 orang pelaku. Pengiriman BBL ini juga dilakukan sebanyak 6 kali, pengirimannya dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu. Dalam paparannya, para pekeja diupah dalam satu pengiriman Rp 100 per ekor.

“Pengirimannya sudah berangsur-asur, ada yang 40.000, 50.000 ekor sampai 100.000 ekor,” ungkapnya.

Para 6 terduga yang melakukan kegiatan penyegaran dan pengemasan ulang BBL tanpa dilengkapi perizinan berusaha telah Melanggar Pasal 27 Angka 26 jo. Pasal 27 angka 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan Pasal 92 Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000,” bunyi aturan tersebut.

(Sumber : KKP Ungkap Modus Baru Penyeludupan Benur di Parung Panjang.)

Jakarta (VLF) Juru pengatur lalu lintas liar atau Pak Ogah di Bandung membuat resah pengendara luar kota. Mereka mencoba menipu dengan modus kaki pura-pura terlindas mobil.

Peristiwa ini viral di media sosial. Melansir detikJabar, di dalam video terlihat sebuah mobil tengah berbelok dari Jalan Ir H Djuanda menuju kawasan Tamansari via Taman Radio.

Terlihat ada seorang Pak Ogah yang mengatur lalu lintas. Usai mobil berbelok, Pak Ogak itu menarik kaki kanannya dan seolah kesakitan karena terlindas mobil itu.

Dalam video terlihat jika ban mobil tidak melindas kaki Pak Ogah itu. Meski tidak kena, pak ogah itu mengejar mobil tersebut dan minta pertanggungjawaban dengan memintai uang alias pemerasan dengan modus terlindas ban.

Pihak kepolisian tak tinggal diam usai video ini viral. Unit Kamsel Satlantas Polrestabes Bandung lalu menertibkan sekelompok Pak Ogah tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, kata Eko, para Pak Ogah ini mengakui melakukan tipu-tipu. Mereka sengaja menyasar kendaraan dari luar Bandung.

“Sasaran pengemudi plat di luar kota Bandung,” tuturnya.

Eko menyebut kasus ini terungkap lewat video viral di Medsos. Polisi lalu bergerak dan mengamankan sekelompok Pak Ogah tersebut.

“Awal mula kejadian tersebut didapat dari laporan masyarakat melalui media sosial, resah akibat adanya dugaan tindak pidana pemerasan di Jalan Ir Juanda (depan taman Radio), di mana orang tersebut berpura-pura kakinya terlindas oleh kendaraan yang lewat kemudian meminta sejumlah uang kepada korban dan sasarannya adalah kendaraan luar Bandung,” jelas Eko.

“Setelah mendapat laporan dari masyarakat tersebut Satlantas Polrestabes Bandung mengecek ke TKP dan ditemui orang yang diduga berada di dalam video tersebut,” pungkasnya.

(Sumber : Pak Ogah di Bandung Pura-pura Terlindas, Ternyata untuk Minta ‘Uang Damai’.)

Jakarta (VLF) Sidang kasus pungutan liar atau pungli Rutan KPK digelar hari ini. Salah satu saksi mengaku harus membayar puluhan juta saat pertama kali masuk Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024). Duduk sebagai terdakwa ialah mantan Kepala Rutan KPK, Achmad Fauzi, dan 14 terdakwa lainnya.

Salah satu saksi yang dihadirkan jaksa ialah Firjan Taufa. Firjan ditahan KPK karena menjadi tersangka kasus korupsi proyek jalan di Bengkalis, Riau.

Firjan bercerita, dia ditemui dua tahanan lain, yakni eks Dirut Sarana Jaya, Yoory Corneles, dan tersangka kasus korupsi pengadaan BCSS pada Bakamla, Juli Amar Ma’ruf, saat awal ditahan di Rutan KPK pada 2021.

“Waktu saya masuk ke Rutan Guntur saya diterima Pak Yoory. Setelah diterima saya dibawa ke ruangan. Langsung disuruh tunggu sebentar dan dipanggil sama Pak Yoory dan saya dikenalkan ini Pak Juli Amar. Lalu dia bilang dia sebagai korting,” kata Firjan

“Dijelaskan apa itu korting?” tanya jaksa.

“Saya nggak nanya karena saya istilahnya lagi nggak karuan,” jawab Firjan.

“Yang korting siapa?” tanya jaksa.

“Juli Amar,” ucap Firjan.

Firjan mengatakan Yoory dan Juli Amar menjelaskan peraturan di Rutan KPK. Keduanya menyebutkan ada iuran bagi tahanan yang baru masuk rutan.

“Setelah dikenalkan saya dibilang di sini nggak ada kamar, penuh semua. Terus untuk sementara diisolasi. Setelah itu baru diterangkan di sini ada aturan mainnya,” kata Firjan.

“Apa itu? Ada nggak disampaikan ada aturan yang sudah turun-temurun?” tanya jaksa.

“Ada, ini aturan sudah ada sebelum-sebelumnya. Dibilang iuran. Saya posisi waktu itu belum ngerti juga,” jawab Firjan.

“Dijelaskan nggak itu wajib?” tanya jaksa.

“Iya dibilang iuran yang harus dilaksanakan. Katanya di sini untuk teman-teman petugas (rutan KPK),” jawab jaksa.

Firjan mengaku diminta membayar Rp 20 juta. Dia mengaku bingung saat pertama kali diminta membayar nominal tersebut.

“Awalnya disuruh Rp 20 (juta). Maksudnya langsung Rp 20 juta. Saya bilang untuk apa? ‘Ya untuk kita di sini’. Habis itu posisi saya lagi emang selama 14 hari selama itu kan tidak bertemu siapa-siapa jadi saya bingung terus saya bilang saya minta waktu dulu,” ujarnya.

Firjan mengaku menghubungi pengacaranya lewat ponsel Juli Amar. Dia meminta pengacaranya mengirimkan uang Rp 21,5 juta ke rekening yang telah diberikan oleh Juli Amar.

“Berapa ditransfer?” tanya jaksa.

“Saya waktu itu Rp 21,5 juta,” jelas Firjan.

“Nah apakah ada semacam ini memberikan iuran dijelaskan Pak Yoory sama Pak Juli kalau nggak kasih begini kalau nggak kasih begini?” tanya jaksa.

“Ada di awal waktu itu ‘kalau bapak nggak kasih iuran, harus bekerja terus tidak boleh berkeliaran ke mana-mana. Kalau memberikan bisa menggunakan fasilitas ke mana-mana’,” jawab Firjan.

Didakwa Pungli Rp 6,3 Miliar

Sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK.

Jaksa mengatakan perbuatan 15 eks pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” ujar jaksa.

Berikut ini 15 terdakwa kasus ini:

1. Deden Rochendi
2. Hengki
3. Ristanta
4. Eri Angga Permana
5. Sopian Hadi
6. Achmad Fauzi
7. Agung Nugroho
8. Ari Rahman Hakim
9. Muhammad Ridwan
10. Mahdi Aris
11. Suharlan
12. Ricky Rachmawanto
13. Wardoyo seluruhnya
14. Muhammad Abduh
15. Ramadhan Ubaidillah.

(Sumber : Tahanan Rutan KPK Ngaku Ditagih Rp 20 Juta: Kalau Tak Bayar, Harus Kerja Terus.)

Jakarta (VLF) Seorang juru parkir serta residivis curat dan curanmor bernama M Ashadi Haq alias Adi (36) ditangkap polisi lantaran mencuri barang di minimarket Lubuklinggau. Diketahui tersangka meminjam motor temannya untuk melakukan pencurian dengan alasan ingin melayat ketempat keluarganya.

Tersangka ditangkap di minimarket Jalan Yos Sudarso, RT 03, Kelurahan Majapahit, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau, Sumatera Selatan pada Minggu (1/9) sekitar pukul 16.00 WIB.

Kapolsek Lubuklinggau Timur Iptu Rodiman menjelaskan bermula saat saksi mata bernama Rama melihat tersangka mengambil beberapa barang di minimarket dan memasukkannya ke dalam kantong celana.

“Melihat hal tersebut, saksi beserta karyawan minimarket dan warga sekitar langsung mengejar pelaku sambil berteriak ‘maling-maling’ hingga tersangka berlari sampai masuk ke sebuah lorong dan akhirnya berhasil diamankan,” katanya, Kamis (5/9/2024).

Ketika diamankan, tersangka sempat membuang barang-barang hasil curinya di jalan. Saat pihak kepolisian mengecek boks motor tersangka, ditemukan barang-barang hasil curian lainnya.

“Tersangka melakukan aksi pencurian dengan membawa motor jenis Yamaha Mio milik temannya yang ia pinjam dengan alasan ingin melayat ke tempat keluarganya yang meninggal,” ungkapnya.

Dari hasil interogasi dan pengecekan rekaman CCTV, diketahui tersangka sudah kali ke 3 melakukan aksi pencurian di minimarket Lubuklinggau. Pertama di minimarket Mitra Bangunan Jalan Yos Sudarso pada Rabu (15/5/2024) pukul 18.22 WIB, kedua di minimarket Majapahit Jalan Yos Sudarso pada Senin (12/8/2024) pukul 18.55 WIB, dan terakhir di minimarket Jalan Yos Sudarso pada Minggu (1/9/2024) pukul 15.36 WIB.

“Jika ditotalkan dari tiga minimarket tersebut, tersangka telah membuat kerugian di minimarket tersebut sebesar Rp 2.674.800 dan sebagian barang tersebut sudah dijualnya kepada tetangganya dan memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih Rp 500 ribu,” jelasnya.

Rodiman mengungkapkan tersangka juga pernah mencuri di minimarket pada September tahun 2023. Namun, kasus itu telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

“Tersangka juga merupakan seorang residivis tindak pidana curat dan curanmor dan bebas sekitar tahun 2020. Tersangka mengakui selama melakukan aksi pencurian tersebut secara berulang-ulang, ia hanya melakukannya seorang diri,” pungkasnya.

(Sumber : Pinjam Motor Kawan Alasan Melayat, Juru Parkir Malah Mencuri di Minimarket.)

Jakarta (VLF) Tiga orang perwira di Polresta Barelang, Polda Kepri, dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi itu diberikan kepada ketiganya karena terbukti jual barang bukti sabu seberat 1 kg.

Ketiga perwira itu tidak terima dengan sanksi pemecatan dan mengajukan banding. Kompolnas pun turun langsung ke Polda Kepri untuk melakukan suvervisi terkait kasus itu.

“Kami melakukan supervisi penanganan kasus yang menonjol, yaitu kasus melibatkan beberapa anggota Polresta Barelang, mengenai penyisihan barang bukti,” kata Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto, Kamis (5/9/2024).

Dijelaskan Benny, satu dari tiga perwira yang disanksi PTDH itu adalah Kompol SN dengan jabatan Kasat Narkoba Polresta Barelang.

“Secara etik sudah dilakukan pemeriksaan dan persidangan terhadap 3 perwira, tentunya yang berpangkat Kompol, Iptu, dan Ipda, putusan sidang kode etik tersebut adalah PTDH. meskipun yang bersangkutan masih melakukan upaya banding,” tambahnya.

Di luar tiga perwira itu, ada tujuh personel Satres Narkoba yang lainnya masih menjalani proses sidang etik terkait jual barang bukti sabu. “Bagaimana dengan anggota yang lain, ini sekarang dalam proses untuk sidang kode etiknya sedang berjalan dan nanti kita tunggu putusannya,” ujarnya.

Benny menerangkan untuk tiga perwira Satres Narkoba Polresta yang sudah di-PTDH saat ini proses pidana mulai berjalan. Ia menyebut kasus tersebut juga telah menjadi atensi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

“Setelah sidang etik selesai kepada tiga perwira ini. Proses penyidikan, pidananya juga mulai berjalan. Sudah dilakukan pemeriksaan, bahkan asistensi dari Direktur Narkoba Bareskrim juga ada. Diresnarkoba Bareskrim sudah paparan di Bareskrim untuk penerapan pasal yang akan dikenakan. dan ini ditindaklanjuti dengan beberapa arahan dari Bareskrim yang berkaitan dengan teknis dan penerapan pasal yang disangkakan,” terangnya.

3 Perwira Polresta Barelang Jual Barang Bukti Sabut untuk Bayar Cepu

Benny lebih jauh mengungkap alasan personel Polresta Barelang yang nekat menjual barang bukti sabu. Berdasarkan hasil pemeriksaan aksi itu dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi.

“Tentu alasan bukan uang itu untuk kepentingan pribadi. Kita semua tahu untuk mengungkap suatu kasus, sering terjadi cepunya minta bayaran dan segala macam. Ini satu hal yang memang dilematis, bisa diungkap kasus besar tetapi mau tidak mau harus ada konsekuensi si informan ini minta imbalan. itu terjadi di mana-mana, bahkan di dunia pun itu ada semacam reward kepada informan cuma sumbernya uang itu dari mana,” katanya.

Benny menjelaskan kasus yang melibatkan 10 personel Satres Narkoba Polresta Barelang itu terkait penyisihan 1 kilogram barang bukti sabu. Ia menyebut dari penjelasan Polda Kepri masih ada beberapa pihak yang masih dicari.

“Yang ditangani menyangkut penyisihan 1 kilogram sabu, ini sedang diproses, semua pihak terkait sudah diperiksa bagaimana menyisihkannya bagaimana menjualnya. memang ada beberapa yang belum, masih dicari keberadaannya. Karena masing-masing memiliki peran, ada yg menyisihkan, menjual, ada yang dititip dan sebagainya,” ujarnya.

(Sumber : 3 Perwira Polresta Barelang yang Dipecat gegara Jual Barang Bukti 1 Kg Sabu.)

Jakarta (VLF) Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dituntut hukuman 15 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa KPK juga mengungkap hal lain dalam berkas tuntutannya.

Sidang tuntutan Gazalba Saleh digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024). Jaksa meyakini Gazalba Saleh bersalah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.

“Menuntut agar supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengadili menyatakan Terdakwa Gazalba Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana,” kata jaksa saat membacakan tuntutan.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gazalba Saleh dengan pidana penjara selama 15 tahun,” imbuhnya.

Jaksa juga menuntut Gazalba Saleh membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Gazalba juga dituntut membayar uang pengganti senilai USD 18 ribu dan Rp 1.588.085.000 (miliar).

Jaksa mengatakan harta benda Gazalba dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Gazalba tak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun.

Jaksa meyakini Gazalba Saleh melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dia juga melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Selain tuntutan pidana, jaksa juga mengungkap hal lain terkait Gazalba. Berikut sisi lain yang dalam tuntutan Gazalba:

Kutip Surat Al-Baqarah

Jaksa KPK mengutip surat Al-Baqarah ayat 188 saat membacakan pendahuluan surat tuntutan terhadap Gazalba Saleh. Jaksa membacakan arti ayat tersebut yang mengajarkan agar tak melakukan pemberian kepada hakim dengan harapan sebuah imbalan jasa.

“Yang artinya, ‘dan janganlah sebagian kamu memakan sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, (janganlah kamu) membawa (urusan) harta ini kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian pada harta orang lain dengan (jalan) berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya’. Dalam menafsirkan ayat di atas, Al-Haitsami rahimahullah berkata, ‘janganlah kalian ulurkan kepada hakim pemberian kalian, yaitu dengan cara mengambil muka dan menyuap mereka, dengan harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui hal itu tidak halal bagi kalian’,” kata jaksa.

Jaksa menyatakan tafsir potongan surat Al-Baqarah ayat 188 itu sudah jelas terkait larangan mengambil harta milik orang lain. Selain itu, ayat itu terkait dengan larangan memberikan suap kepada hakim dalam pemutusan suatu perkara.

Jaksa juga membacakan hadis terkait hakim. Salah satu hal dalam tafsiran itu adalah terkait hakim yang masuk neraka karena mengetahui kebenaran tapi berlaku curang.

“‘Hakim atau qadli itu ada tiga macam, satu di antaranya akan masuk surga dan dua di antaranya akan masuk neraka. Hakim yang akan masuk surga ialah hakim yang tahu masalah yang sebenarnya kemudian mau memutuskan dengan kebenaran tersebut. Sedangkan hakim-hakim yang akan masuk neraka ialah seorang hakim yang mengetahui masalah yang sebenarnya, tetapi ia kemudian curang dan tidak mau memutuskan dengan kebenaran, tetapi justru memutuskan dengan kecurangannya tersebut, dan seorang hakim yang tidak mengetahui masalah yang sebenarnya, tetapi ia memutuskan dengan ketidaktahuannya tersebut (HR Abu Dawud dan ath-Thahawi),” kata jaksa membacakan tafsir hadis itu.

Sindir soal Masker

Jaksa KPK menyebut Gazalba Saleh berusaha menutupi fakta dengan tak memberikan keterangan secara lugas di persidangan. Jaksa pun menyindir Gazalba Saleh yang tetap menggunakan masker padahal tidak dalam kondisi sakit.

“Terdakwa selaku Hakim Agung yang akrab dengan panggilan Yang Mulia (YM) tentunya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi selain itu mempunyai pengalaman sebagai hakim ad hoc Tipikor pada pengadilan negeri, atas hal tersebut harusnya Terdakwa paham bagaimana cara menjunjung tinggi kehormatan lembaga peradilan dan memuliakan proses persidangan. Pada kenyataanya di persidangan Terdakwa justru tidak menunjukkan marwahnya sebagai Hakim Agung,” kata jaksa KPK.

“Saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa bersikukuh tetap memakai masker meskipun Penuntut Umum melalui Majelis Hakim meminta Terdakwa untuk membuka masker agar suaranya jelas. Padahal pada saat itu kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dengan baik,” sambung jaksa.

Balas soal Temuan Permata

Sebagai pengingat, Gazalba Saleh sempat mengaku menemukan permata pink diamond di kebun saat bekerja di Sydney, Australia. Jaksa menyebut ucapan Gazalba itu hanya karangan belaka yang tak masuk akal dan ‘di luar nurul’.

“Bahkan, untuk menutupi hasil kejahatannya, Terdakwa rela mengarang cerita penemuan batu permata pink diamond di sebuah kebun saat bekerja di Australia. Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal dan di luar nurul, sejak kapan batu permata ada di kebun? Dan apakah kebun menghasilkan batu permata?” kata jaksa.

“Fakta ini menjadi aneh karena sejak tahap penyidikan Terdakwa tidak pernah menerangkan tentang kepemilikan batu pink diamond, bahkan di dalam laporan LHKPN-nya tidak pula mencantumkan adanya penghasilan lain dari perputaran uang hasil penjualan batu permata pink diamond ini,” imbuh jaksa.

Ungkap soal Poligami dan Chat Istri Sah ke Istri Siri

Jaksa KPK juga mengungkap hubungan Gazalba Saleh dengan wanita bernama Fify Mulyani terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat pembelian rumah mewah. Jaksa menyebut Gazalba dan Fify menikah siri.

Jaksa awalnya membahas bantahan dari Fify soal hubungan khusus dengan Gazalba. Jaksa mengatakan nama Fify sudah berulang kali muncul dalam proses dakwaan hingga persidangan Gazalba.

“Pada pembuktian pembayaran aset ini, sebelumnya penuntut umum akan membuktikan adanya hubungan ‘khusus’ antara Terdakwa dengan saksi Fify Mulyani terlebih dahulu, sehingga menjadi masuk akal mengapa Terdakwa dan saksi Fify Mulyani bersikeras menyangkal tuduhan penuntut umum. Sedangkan nama Fify Mulyani sudah berulang kali disebut oleh Penuntut Umum pada penjelasan aset mobil Alphard, rumah di Jalan Swadaya Jagakarsa, Jakarta Selatan, serta vila di Cariu, Kabupaten Bogor,” kata jaksa saat membacakan pertimbangan surat tuntutan Gazalba Saleh.

Jaksa mengatakan Gazalba dan Fify Mulyani telah menikah siri. Jaksa menyebut Gazalba Saleh berpoligami alias memiliki istri lebih dari satu.

“Di persidangan terdakwa dan Fify Mulyani hanya menerangkan jika di antara mereka hanya bersahabat. Namun, sebagaimana alat bukti petunjuk berupa chat antara saksi Fify Mulyani dengan Atmasari (istri sah Gazalba), diketahui Terdakwa telah berpoligami dengan saksi Fify Mulyani, sebagaimana rangkaian chat,” kata jaksa.

“Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya chat antara Terdakwa (menggunakan nama Abi Raihan) yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada saksi Fify Mulyani dengan kalimat, ‘happy milad ya sayang. Semoga semakin istiqomah dan tawadduh menjalani hidup bersama sama dg Abi..’,” lanjut jaksa.

Jaksa juga menyinggung bukti foto Gazalba dan Fify di kamar. Menurut jaksa, chat dan foto itu mematahkan klaim Fify yang menyebut hubungannya dengan Gazalba hanya sahabat biasa.

Jaksa kemudian menjelaskan keterlibatan Gazalba dalam pembelian rumah atas nama Fify Mulyani di Sedayu City at Kelapa Gading melalui bukti chat WhatsApp. Jaksa menyebut Gazalba membayar booking fee rumah itu senilai Rp 20 juta pada 24 Februari 2019. Jaksa juga mengungkap ada chat antara Fify dengan istri sah Gazalba, Atmasari, terkait pembelian rumah mewah itu.

“Pembayaran booking fee tersebut bersesuaian juga dengan bukti petunjuk berupa chat antara saksi Fify Mulyani dengan Atmasari (istri sah Terdakwa) yang menyatakan, ‘Kamu mau beli rumah berharga kurang lebih 3 m dg Gaz? Padahal kamu baru saja masuk dlm kehidupan Gaz. Kamu tanyakan DP nya pada Gaz’,” kata jaksa.

“Lalu pada chat-chat selanjutnya, Atmasari juga mengetahui harga pasti rumah Sedayu City at Kelapa Gading yang mencapai Rp 3,8 miliar dan rincian pembayaran uang menggunakan harta bersama antara Terdakwa dengan Atmasari,” tambah jaksa.

Jaksa mengatakan Gazalba juga terlibat dalam proses renovasi rumah tersebut seperti pemilihan tukang hingga transfer pembelian bahan bangunan. Yakni transfer ke Pipin Aripin selaku tukang mebel senilai Rp 30 juta, Angga Fariansyah selaku tukang listrik senilai Rp 4 juta dan ke Melvin Indriyani terkait pembelian kaca senilai Rp 18 juta.

Jaksa mengatakan Gazalba sempat mengaku sebagai pemilik rumah tersebut ke tukang listrik. Jaksa mengatakan keterangan Fify yang meminta bantuan ke Gazalba selaku Hakim Agung dalam hal renovasi rumah adalah tidak masuk akal.

“Jika mengingat dari ratusan sahabat, dan rangkaian chat dalam handphone milik saksi Fify Mulyani, ternyata tidak pernah ditemukan adanya chat dengan sahabat lain yang berisi saling berkirim foto, saling video call (di rumah atau di kantor), berkirim uang, membicarakan aset, bahkan membahas masalah rumah tangga. Dan semua chat itu hanya dilakukan oleh saksi Fify Mulyani dengan Terdakwa seorang,” tambahnya.

Jaksa lalu menunjukkan bukti chat WhatsApp Gazalba yang disimpan dengan nama ‘MD’ di ponsel Fify. Chat itu tentang permintaan pemasangan wifi hingga lemari ke Gazalba dengan panggilan ‘abi’.

“Lalu adanya chat dari Fify Mulyani kepada Terdakwa (MD) yang menyatakan, ‘Bi…bip rencana nya mau beli kompor dan kalo sempat mesin cuci. Mau minta tolong bantu ke mas Budi dan Uni hari Sabtu dan atau minggu. Bi….maafffff bgt…bolehkah tambah lemari yg bwh wastafel kamar mandi..spy yg kamar utama ga di ganggu2 lagi’. Dan Terdakwa menjawab, ‘Menurut Abi sabar dikit ya bip…semuanya nanti akan terpasang segera…Jd ngga usah beli2 dulu ya’,” tambah jaksa.

Jaksa mengatakan Gazalba juga masih menyempatkan video call dengan Fify saat menjadi tahanan KPK pada tahun 2022. Jaksa mengatakan tak ditemukan pengembalian booking fee Rp 20 juta untuk rumah di Sedayu City pada rekening koran Fify.

Jaksa mengatakan ada 24 transaksi pembayaran pada rekening Fify Mulyani ke Gazalba, di mana 20 transaksi itu dilakukan di ATM Mahkamah Agung (MA). Jaksa menyebut ATM Fify dikuasai dan digunakan oleh Gazalba.

“Di persidangan saksi Fify Mulyani menerangkan jika hanya sekitar 5 kali berada di Mahkamah Agung, dan menyatakan tidak bisa golf. Sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa ATM atas nama Fify Mulyani dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa, mengingat hubungan spesial antara saksi Fify Mulyani dengan Terdakwa tadi. Dan berdasarkan bukti video yang tersimpan di Handphone milik saksi Fify Mulyani, diketahui Terdakwa lah yang bermain golf,” kata jaksa.

Jaksa juga menyebut keterangan Fify soal pelunasan KPR senilai Rp 3 miliar menggunakan uang tunai milik anggota keluarganya merupakan dalih belaka. Jaksa mengatakan penyimpanan uang tunai sebesar Rp 3 miliar lebih dalam waktu 11 tahun di rumah merupakan hal yang tidak masuk akal dan mengada-ada.

(Sumber : Sisi Lain Diungkap KPK Saat Tuntut Hakim Agung Gazalba 15 Tahun Bui.)