Jakarta (VLF) Warga bernama Cones (46) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengaku tidak bisa berbuat banyak saat 48 pohon cengkehnya ditebang paksa oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA). Pasalnya, pihak perusahaan datang bersama sejumlah aparat gabungan dari TNI-Polri.

Cones mengatakan pihak perusahaan datang ke lokasinya di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Luwu, Senin (16/9) sekitar pukul 09.00 Wita. Dia mengaku pihak perusahaan tidak memberi tahu terkait kedatangannya dan langsung menebang pohon cengkehnya.

“(Kejadiannya) hari Senin (16/9) pagi. Begini, kan pagi sekitar jam 9 datang (PT MDA) tidak pamit-pamit bilang kami mau mulai menebang ini, langsung menebang. Pas juga saya kan ada di rumah itu, saya kira, kan ada sebelah kebun itu sudah bebas (pembebasan lahan), jadi saya kira itu yang mau ditebang, ternyata saya lihat eh ternyata kebun ku mi,” kata Cones kepada detikSulsel, Rabu (18/9/2024).

Dia mengungkapkan pihak perusahaan sempat menghentikan aktivitasnya setelah menebang dua pohon cengkeh pada pagi hari. Namun pihak perusahaan kembali ke lokasinya pada pukul 14.00 Wita dengan membawa petugas keamanan yang lebih banyak.

“Saya tegur mi saya bilang jangan dulu (tebang) karena (lahan) belum bebas. Berhenti di situ, 2 pohon ditebang berhenti. Setelah jam 2 siang karena mungkin ada mi pertemuan, kembali datang banyak orang. Banyak mi polisinya, banyak mi tentaranya, ada Brimob, Brimob yang lebih banyak, jadi itu waktu menebang kita dipegang mungkin na kira mau mengancam ki,” ungkap Cones.

Saat itu, Cones pun hanya meratapi pohon cengkehnya ditebang pihak perusahaan. Dia menyebut kurang dari satu jam 48 pohon cengkehnya habis ditebang.

“Tidak lama ji (proses penebangan pohon cengkeh), jam 2 mulai tidak sampai satu jam 48 pohon (tumbang) karena 2 sensor (gergaji mesin) dia pakai,” bebernya.

Cones mengakui peristiwa itu juga disaksikan oleh anak dan istrinya hingga menangis histeris. Dia pun menyesalkan tindakan petugas keamanan pada saat itu yang berusaha menghalangi keluarganya untuk menghentikan penebangan sehingga terjadi aksi saling tarik menarik.

“Anakku menangis, istriku juga, bertiga ka di situ, itu mi saya bilang, ‘beh orang tidak ada semua kemanusiaannya’. Anak-anak menangis begitu tidak na hentikan,” sebut Cones.

Warga Menuntut Ganti Rugi Rp 1 Miliar

Cones mengungkapkan dirinya menuntut ganti rugi kepada PT MDA yang telah melakukan penebangan terhadap pohon cengkehnya yang telah berusia selama 10 tahun tersebut. Cones mengatakan, awalnya PT MDA menawar lahannya tersebut seharga Rp 600 juta, namun dirinya belum menyepakati hal tersebut.

“Itu mi (saya harap PT MDA) mengganti rugi yang ditebang. Harusnya na ganti dulu karena kan masih hak kita (saya). Kalau mau memang na beli Masmindo harus sesuai dengan harga. Tanahku itu, penawarannya Masmindo itu Rp 600 juta, artinya kan dia hitung mi Rp 70 ribu per meter, tanah sama dengan tanaman. Kemudian rumah 180 juta. Semua totalnya kan tanahku itu 6.000 meter,” tuturnya.

“Nah, saya minta dulu Rp 1 miliar, kalau dirincikan Rp 100 ribu per meter, kemudian rumah, saya kira harga itu wajar-wajar saja. Jadi intinya belum ada kesepakatan harga,” tegas Cones.

LBH Soroti Kehadiran Aparat TNI-Polri

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menyoroti keterlibatan aparat gabungan TNI-Polri pada penebangan paksa tersebut. LBH Makassar menilai aparat sebagai penegak hukum seharusnya melindungi warga bukan sebaliknya.

“(TNI-Polri) Harusnya hadir melindungi warga, kita soroti juga kenapa hadir justru jadi pengaman perusahaan,” kata Koordinator Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya LBH Makassar, Hasbi kepada detikSulsel, Kamis (19/9).

Menurutnya, kehadiran TNI-Polri di lokasi seharusnya menahan pihak perusahaan melakukan penebangan paksa. Namun, yang terjadi mereka menghalau warga yang berusaha melindungi tanahnya.

“Seharusnya yang perlu ditahan itu pihak perusahaan yang melakukan penebangan, tapi justru kehadiran TNI-Polri di situ menghalau warga yang berusaha mempertahankan tanahnya,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasbi menuturkan pihaknya tengah melakukan investigasi terkait penebangan pohon cengkeh warga tersebut. Dia khawatir akan ada warga lainnya yang mengalami nasib yang sama dengan Cones.

“Kita kan berusaha dulu untuk menginvestigasi situasi yang ada di sana, karena ini kan ada 14.000 hektar kawasan yang akan direncanakan jadi wilayah penambangan emas,” katanya.

“Ini kan yang baru memohon bantuan hukum itu satu orang warga, kita tidak tahu bisa jadi di sana ada banyak warga yang mengalami nasib yang sama,” sambungnya.

(Sumber : Cerita Warga Pohon Cengkehnya Dipotong Paksa PT Masmindo Usai Aparat Datang.)

Jakarta (VLF) Pada 31 Januari lalu, siswa berinisial RE melapor kepada kepolisian tentang adanya dugaan bullying yang terjadi pada 30 dan 31 Januari 2024 di BINUS School Simprug, Jakarta Selatan. Laporan ini kini berada di penyidikan kepolisian dan terus bergulir di publik.

Sebelumnya, dalam sejumlah konferensi pers dan podcast, ia mengaku telah dikeroyok oleh 3 orang serta digiring ke toilet sekolah oleh 30 orang, lalu ditinggalkan sendirian dalam kondisi menangis. Ia juga mengklaim rahangnya bengkok, hingga giginya hampir lepas.

Kejadian tersebut terjadi pada 30 dan 31 Januari 2024. Kasus ini pun telah dilaporkan pada 31 Januari, dan kini berada di penyidikan kepolisian.

Setelah bukti CCTV dan sebuah video dari dalam toilet terkuak ke publik, faktanya jumlah siswa yang masuk ke toilet bukanlah 30 orang melainkan 18 orang pada 30 Januari, dan 14 orang pada 31 Januari. Dalam video lain yang terungkap ke publik pun terlihat RE sedang adu pukul dengan seorang siswa lain, satu lawan satu. RE juga terlihat melemparkan sejumlah pukulan kepada siswa tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan seluruh pihak terlibat, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Ade Rahmad menyampaikan kronologi kejadian di tanggal 30 Januari.

“Yaitu saat korban bersama para terlapor sedang di kantin membicarakan pertandingan boxing, selama 5 detik, antara MGM dengan RE, di toilet sekolah lantai 4,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Diketahui, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tersebut, RE mengganti detail ceritanya. Ia mengatakan dirinya digiring oleh belasan orang, bukan 30 orang.

Adapun dalam penutup sidang ini, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan pihak terkait lainnya dapat mendukung penyelesaian permasalahan ini.

“Ini terkait anak, sehingga kita perlu kebijaksanaan. Kedua belah pihak adalah anak. Yang saya tangkap baik dari kuasa hukum, korban, terlapor dan sekolah memang ada ada perbedaan pendapat soal keterangan kejadian per kejadian. Tapi dalam konteks semangat, ingin masalah ini selesai, dengan semangat restoratif, saya lihat kesamaan itu, ini yang mau kita dorong,” pungkas Habiburokhman.

(Sumber : Pelapor Dugaan Bullying SMA Binus Ganti Keterangan di RDP Komisi III DPR RI.)

Jakarta (VLF) Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar sudah berulang kali memberi peringatan kepada PT Bali CMPP sebagai pengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja. Namun, kinerja vendor tersebut tak kunjung mengalami perbaikan.

Sampah-sampah di wilayah tersebut menumpuk dan menimbulkan bau busuk. Kondisi itu sudah berkali-kali pula dikeluhkan oleh masyarakat. Kesabaran Pemkot Denpasar pun habis. Kontrak PT Bali CMPP akhirnya diputus.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, mengungkapkan perusahaan tersebut telah diberi peringatan hingga tiga kali sejak tahun lalu. Namun hingga surat peringatan (SP) ketiga dilayangkan, kinerja PT Bali CMPP masih buruk.

“Sejak awal karena kendala operasional yang belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan dalam kontrak, maka kami sudah melayangkan SP I, SP II, SP III dan per 19 September ini kami terbitkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak,” kata Wirabawa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/9/2024).

Sejumlah Target Tak Tercapai

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan pemutusan kontrak itu, yakni target pengolahan sampah tak tercapai, termasuk manajemen bau yang masih mendapat keluhan masyarakat sekitar.

Menurutnya, proses ini juga sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Kemenko Marves, LKPP, NPMC ISWMP dan Wali Kota Denpasar. Adapun SP I secara resmi telah dilayangkan pada tanggal 19 Maret 2023, SP II tanggal 19 Juni 2024, SP III pada tanggal 16 Agustus 2024.

Kemudian pada hari ini dilayangkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak kepada PT Bali CMPP. Kontrak Pemkot dengan CMPP resmi berakhir mulai 3 Oktober mendatang.

Dia menyebut sebelum surat pemberitahuan pemutusan kontrak dilayangkan, Bali CMPP mengusulkan adendum kontrak. Namun demikian, Pemkot menegaskan bahwa adendum kontrak hanya bisa dilaksanakan terkait jenis sampah yang diolah dan jadwal pelaksanaan pengolahan sampah.

“Jadi, untuk volume pengolahan sampah merupakan hal yang substansi. Sehingga tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan adendum kontrak,” bebernya.

PT Bali CMPP Wajib Bayar Denda

Menurutnya, pemutusan kontrak tidak akan menghilangkan kewajiban PT Bali CMPP untuk membayar denda keterlambatan tanggal pengoperasian TPST. Dengan pemutusan kontrak ini, PT Bali CMPP wajib memindahkan seluruh mesin yang ada di TPST Kesiman Kertalangu dan Padangsambian Kaja.

Dia memandang semua pihak berkomitmen untuk penanganan sampah yang optimal di Denpasar. Hanya saja Pemkot Denpasar harus terus berpedoman terhadap aturan hukum yang berlaku.

“Nantinya setelah pemutusan kontrak ini kami akan bersiap mencari investor baru yang lebih handal dan teruji dalam pengolahan sampah tanpa bau. Sehingga permasalahan sampah di Kota Denpasar dapat ditangani dengan baik dan optimal,” imbuhnya.

Warga Mengeluhkan Bau Busuk

Pengelolaan TPST Kesiman Kertalangu dikeluhkan warga sejak tahun lalu. Warga mengeluhkan bau busuk yang dikeluarkan dari cerobong asap TPST Kesiman Kertalangu. Hal tersebut sempat membuat warga geram dan protes melalui baliho yang dipasang di sekitar TPST Kesiman Kertalangu.

Direktur Umum PT Bali CMPP Andrean Radhita selaku perwakilan pengelola TPST Kesiman Kertalangu mengaku memahami protes warga yang disebabkan bau busuk dari cerobong asap TPST.

“Tahu (ada protes), saya dengar informasinya, tetapi bagi kami memahami, bahwa masyarakat ada keluhan terhadap bau,” kata Andrean saat ditemui detikBali di TPST, Minggu (23/7/2023).

Andrean menjelaskan penyebab bau busuk yang tercium akhir-akhir ini karena bayak pengiriman sampah lama dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

“Memang waktu itu posisinya sampah bau busuk karena sudah berumur. Faktornya ya dari sampah-sampah yang lama yang kami terima,” ungkapnya.

Andrean mengaku sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar. Wakil Wali Kota (Wawali) Denpasar I Kadek Arya Wibawa telah memberikan solusi untuk menyetop pengiriman sampah selama tiga hari.

“Kami sudah komunikasi dengan Wakil Wali Kota. Oke, kami setop menerima sampah. Selama tiga sampai empat hari ini kami selesaikan sampah di sini. Jadi, kami tidak menerima (sampah) baru dulu sampai di dalam pabrik ini. Kami olah habis baru bisa terima sampah lagi,” beber Andrean.

Saat ini, ia telah mengupayakan untuk memperbaiki sistem cerobong agar tidak mengeluarkan asap berlebihan.

“Terkait cerobong asap, kami sekarang sedang memperbaiki sistem di cerobong. Intinya, sistem ini nanti ketika sudah selesai itu ditujukan untuk menekan bau dari cerobong asap. Paling tidak kami juga menekan intensitas ketebalan asapnya,” urai Andrean.

Dia juga berharap kepada masyarakat agar ikut membantu dengan cara memilah sampah organik dan nonorganik. Sebab, hal itu yang menimbulkan bau tak sedap saat sampah dikirim ke TPST.

(Sumber : Habis Kesabaran Pemkot Denpasar ke PT Bali CMPP gegara Gagal Urus Sampah.)

Jakarta (VLF) Polres Tangerang Selatan membongkar empat kasus tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur. Para pelaku kejahatan ada yang berstatus sebagai ayah kandung korban, ayah tiri, hingga driver ojek online (ojol).

“Adanya pengungkapan kasus empat kelompok pelaku tindak pidana penculikan dan atau tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur,” kata Kapolres Tangerang Selatan AKBP Victor Inkiriwang kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

Victor menjelaskan, empat kasus tersebut dilaporkan atas LP yang berbeda. Dia merinci dari empat kasus tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara satu anak pelaku lainnya ditetapkan anak berkonflik dengan hukum (ABH).

“Dari empat kelompok yang telah kami amankan, kami jelaskan perkara ini terjadi dari bulan Oktober 2023 sampai dengan September 2024. Di mana terjadi di empat lokasi yaitu tiga lokasi di wilayah Tangerang Selatan (2 wilayah Pondok Aren dan 1 wilayah Serpong Utara) kemudian satu di wilayah Kabupaten Tangerang yaitu Cisauk,” jelasnya.

Victor menjelaskan, kasus pertama yang sempat menjadi sorotan yakni dugaan penculikan anak berumur 11 tahun di Serpong oleh seorang driver ojek online. Terduga pelaku juga melakukan tindak pidana asusila terhadap korban.

“Kasus dugaan penculikan dan atau tindakan asusila terhadap anak di bawah. Tersangka Inisial MB (49),” ujarnya.

Kasus kedua yakni dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan pria di Pondok Aren berinisial H (51) terhadap anak tirinya yang masih berusia 11 tahun. Polisi juga mengungkap tindak pidana pelecehan yang dilakukan pria Pondok Aren lainnya SH (45) kepada anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun.

Terakhir, Polres Tangerang Selatan juga mengungkap kasus dugaan tindak pidana asusila yang melibatkan anak sebagai pelaku di Cisauk. Total ada sebanyak tujuh orang anak di bawah umur yang menjadi korban.

“Tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak berkonflik dengan hukum (ABH) inisial R (13) dan korban berjumlah tujuh anak,” jelasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Alvino Cahyadi merinci tersangka MB sebagai terduga pelaku penculikan dan pelecehan dijerat pasal berlapis. Dia dijerat Pasal 83 UU RI Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang PERPPU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Sementara itu, tersangka H dijerat Pasal 6 UU RI Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS dan/atau Pasal 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang.

Ketiga, tersangka SH dijerat dengan sangkaan Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

“Kemudian terhadap ABH inisial R (laki laki umur 13 tahun) kami terapkan dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU RI No.17 Tahun 2016 tentang PERPPU No.1 Tahun 2016 atas perubahan kedua UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang,” jelasnya.

(Sumber : Polisi Ringkus Pelaku ‘Predator Anak’ di Tangsel, Ada Ayah Kandung-Ojol.)

Jakarta (VLF) Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM menyoroti klarifikasi Ketum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep ke KPK terkait penggunaan jet pribadi ke Amerika Serikat bersama istrinya, Erina Gudono. Pukat UGM ragu KPK akan mengusut dugaan gratifikasi terkait hal tersebut.

Mulanya, peneliti PUKAT UGM Zaenur mengatakan klarifikasi Kaesang ke KPK merupakan haknya sebagai warga negara. Dengan klarifikasi tersebut, penggunaan jet pribadi oleh Kaesang bukan merupakan gratifikasi karena masih dalam rentan 30 hari.

“Kedatangan Kaesang ke KPK merupakan hak setiap warga negara untuk melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi terhadap dirinya. Dan memang betul masih dalam waktu 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi tersebut. Sehingga sesuai dengan Pasal 12 huruf C Undang-undang Tipikor UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo 2001 maka ini bukan merupakan tindak pidana, karena masih di dalam rentan waktu 30 hari,” kata Zaenur saat dihubungi, Rabu (18/9/2024).

Zaenur menyampaikan KPK memiliki waktu 30 hari untuk menentukan status penerimaan jet pribadi tersebut. Jika hasilnya merupakan penerimaan gratifikasi, maka Kaesang harus membayar sejumlah uang senilai gratifikasi yang diterima kepada negara.

“Apa yang harus dilakukan KPK, ya setelah adanya pelaporan gratifikasi tersebut ya KPK perlu melakukan telaah dalam waktu 30 hari ya, jadi setelah menerima pelaporan, maka 30 hari kemudian harus ditetapkan statusnya, apakah penerimaan tersebut merupakan penerimaan gratifikasi, atau kah bukan merupakan penerimaan gratifikasi. Kalau merupakan penerimaan gratifikasi, maka itu harus dikembalikan ke negara, diambil untuk negara,” ujarnya.

“Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membayar sejumlah uang dengan senilai gratifikasinya. Berapa nilai gratifikasinya? Kalau penjelasan kemarin dari Deputi Pencegahan kemarin katanya Rp 90 juta per tiket ya, itu konyol. Bukan Rp 90 juta, seharusnya senilai biaya sewa pesawat. Saat itu kalau tidak salah dihitung Rp 8 miliar satu kali perjalanan. Kalau PP itu berarti adalah Rp 16 miliar. Jadi itu bukan Rp 90 juta,” lanjutnya.

Zaenur mengatakan Kaesang diduga kerap bepergian menggunakan jet pribadi tersebut beberapa kali. Dia mendorong KPK mengusut dugaan suap terkait itu.

“Saya perlu ingatkan bahwa Kaesang ini diduga melakukan perjalanan menggunakan pesawat jet tersebut bukan hanya ketika ke Amerika, tetapi sudah berkali-kali bahkan ada videonya Kaesang turun dari pesawat tersebut untuk waktu yang sudah lama dan itu sudah waktu melewati 30 hari. Artinya itu diduga merupakan bentuk gratifikasi. Ketika tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, itu menjadi suap. Harusnya KPK memproses laporan dari dua pelapor Ubaidilah Badrun, Boyamin Saiman terhadap dugaan gratifikasi Kaesang ini. Jadi untuk perjalanan ke Amerika oke ditelaah oleh Direktorat Gratifikasi di bawah Kedeputian Pencegahan, tetapi seharusnya KPK tetap memproses juga laporan para pelapor di Direktorat PLPM di bawah Direktorat Keinformasian dan Data,” ucapnya.

Lebih lanjut, Zaenur ragu KPK akan mengusut dugaan gratifikasi Kaesang. Dia melihat KPK sudah tak independen lagi.

“Tapi saya ragu itu akan dilakukan oleh KPK, mengingat ya KPK tidak independen, sangat takut terlihat dengan jelas ya ketakutan KPK memproses ini. Saya khawatir ini akan dilokalisir di perjalanan ke Amerika itu saja. Kalau itu terjadi ya maka ya sekali lagi hukum tidak bisa ditegakkan sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum,” imbuhnya.

Diketahui, Kaesang mendatangi gedung Dewas KPK, Selasa (17/9). Kaesang mengaku mendatangi gedung Dewas KPK atas inisiatif pribadi meski tidak diundang. Kaesang menyebutkan dia bukan pejabat penyelenggara negara.

“Kedatangan saya hari ini ke KPK adalah karena inisiatif pribadi sebagai warga negara yang baik, bukan karena panggilan/undangan tertulis dari KPK walaupun saya bukan pejabat/penyelenggara negara,” katanya.

Kaesang Pangarep buka suara mengenai dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat (AS) bersama istri, Erina Gudono. Kaesang mengatakan hanya menumpang ke temannya.

“Saya menyampaikan informasi mengenai perjalanan saya ke AS yang menumpang atau nebeng temen saya,” kata Kaesang dalam keterangan pers tertulis yang dibagikan jubir PSI Sigit Widodo, Selasa (17/9).

(Sumber : Pukat UGM Kritik Hitung-hitungan Tiket Jet Pribadi Kaesang Rp 90 Juta/Orang.)

Jakarta (VLF) Bareskrim Polri membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang hasil peredaran gelap narkoba senilai Rp 2,1 triliun. Peredaran narkoba ini diduga dikendalikan oleh narapidana kasus narkoba berinisial HS.

Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan kasus ini terungkap berkat kerja sama Polri dengan Ditjen PAS, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan PPATK. Dari hasil join operation ini, Polri menangkap 8 tersangka.

“Melalui sebuah kerja sama join operation bersama ini, kita bisa melaksanakan pengungkapan tidak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka HS. Di mana pengungkapan ini berawal dari informasi yang diberikan oleh Pak Dirjen Pemasyarakatan, Pemasyarakatan Kementerian Pembangunan, di mana ada narapidana yang sering membuat onar di Lapas Tarakan Kelas II A atas nama A bin A alias H32 alias HS, yang bersangkutan merupakan terpidana kasus narkotika yang dihukum mati,” jelas Wahyu dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kamis (18/9).

HS Napi di Lapas Tarakan

Wahyu mengatakan HS merupakan narapidana di Lapas Tarakan yang divonis mati. Namun, hukuman HS diperingan menjadi 14 tahun setelah ia mengajukan banding. Dia adalah pengendali narkoba di wilayah Indonesia bagian Tengah.

“Dari hasil penyelidikan tersebut, terpidana atas nama HS terindikasi masih melakukan pengendalian peredaran Narkotika, terutama di wilayah Indonesia bagian Tengah. Terutama di wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Bali dan Jawa Timur,” katanya.

“Artinya, meskipun yang bersangkutan di dalam Lapas, tetapi dia masih bisa melakukan mengendalikan peredaran gelap narkoba,” tambahnya.

Perputaran Uang Capai Rp 2,1 Triliun

HS telah beroperasi sejak 2017 hingga 2023. Selama kurun tersebut, dia telah memasukkan berton-ton narkoba ke Indonesia.

“Dari hasil penyelidikan, Terpidana HS telah beroperasi sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, selama kurun waktu tersebut dia telah memasukkan narkotika jenis sabu dari wilayah Malaysia sebanyak lebih dari 7 ton sabu,” katanya.

HS dibantu oleh delapan orang kaki tangannya. Berikut identitas 8 anak buah HS dan perannya:

1. T (pengelola uang hasil kejahatan)
2. MA (pengelola aset hasil kejahatan)
3. SY (pengelola aset hasil kejahatan)
4. CA (membantu pencucian uang)
5. AA (membantu pencucian uang)
6. NMY (Adik AA, membantu pencucian uang)
7. RO (membantu pencucian uang dan upaya hukum)
8. AY (kakak RO, membantu pencucian uang dan upaya hukum).

“Dari hasil analisis keuangan oleh PPATK, perputaran uang selama beroperasi melakukan jual beli narkoba yang dilakukan oleh kelompok HS tersebut mencapai Rp 2,1 triliun, yang kemudian sebagian uang digunakan untuk membeli aset-aset,” tuturnya.

Bareskirm Sita Aset Tersangka

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita aset terpidana kasus narkoba berinisial HS dari pengungkapan kasus TPPU peredaran narkoba itu. Nilai aset yang disita mencapai Rp 221 miliar.

“Nilai total aset sebesar Rp 221 miliar. Ini ada barang bukti yang terpampang pembelian dari hasil peredaran gelap narkoba,” kata Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

Bandar kelas kakap itu diketahui ditangkap pada 2020, dan telah divonis hukuman mati. Namun hukuman HS dikurangi menjadi 14 tahun setelah melakukan upaya hukum banding.

Eks Kabaintelkam Polri itu menyebut uang dari hasil kejahatan tersebut sebagian disamarkan dengan membeli aset-aset yang telah disita menjadi barang bukti berupa;

1. 21 Kendaraan Roda Empat
2. 28 Kendaraan Roda Dua
3. 5 Kendaraan Laut (1 Speed Boat, 4 Kapal)
4. 2 Kendaraan Jenis ATV
5. 44 Tanah dan Bangunan
6. 2 Jam Tangan Mewah
7. Uang Tunai Rp 1,2 miliar
8. Deposito Standard Chartered sebesar Rp 500 juta

Modus Operandi

Adapun modus operandi dalam TPPU ini, HS menyamarkan hasil kejahatannya dengan tiga tahapan. Yaitu menempatkan hasil kejahatan di rekening-rekening penampung atas nama tersangka A dan M.

Kemudian, pada tahap pelapisan, yaitu mentransfer uang dari rekening penampung ke rekening atas nama T, MA, dan AM. Terakhir, tahap penyatuan yaitu membelanjakan uang dari rekening atas nama T, MA, dan AM menjadi beberapa aset.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Bea-Cukai Askolani menyebut hasil aset yang disita akan diproses secara hukum. Mengenai tindak lanjutnya, kata dia, akan diputuskan oleh pengadilan.

“Kemudian dari proses hukum di pengadilan akan diputuskan untuk ditetapkan status penggunaannya,” jelas Askolani.

“Apakah ada yang bisa digunakan oleh kementerian barang yang memang pas penggunaannya, apakah bisa juga dilelang atau kemudian dimusnahkan untuk barang barang yang berbahaya, dan kemudian tentunya langkah itu akan kita follow-up di Kementerian Keuangan sejalan dengan putusan pengadilan yang akan ditetapkan kemudian,” kata dia.

Terpidana Kasus Narkotika Jaringan Malaysia

Wahyu Widada menuturkan, atas pengendalian HS, sebanyak 7 ton barang haram jenis sabu masuk ke Indonesia dari Malaysia. Barang haram itu masuk Tanah Air dibantu F. Adapun F masih diburu atau masuk dalam DPO.

Kemudian, uang hasil kejahatan disamarkan dalam bentuk aset bergerak dan tidak bergerak. Wahyu mengungkapkan dalam TPPU tersebut HS dibantu oleh delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Triomawan (T), M Amin (MA), Syahrul (S), Chandra Ariansyah (CA), Abdul Aziz (A), Nur Yusuf (NY), Rivky Oktana (RO), dan Arie Yudha (AY).

“Peran mereka mengelola uang hasil kejahatan dan melakukan pencucian uang,” imbuh Wahyu.

Atas perbuatannya, HS dan kelompoknya dikenai Pasal 3, 4, 5, 6, 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Bareskrim Telusuri Pihak Lain Terlibat

Bareskrim Polri saat ini tengah mendalami dugaan keterlibatan oknum dalam kasus tersebut. Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Arie Ardian mengungkapkan ada dua orang oknum yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Hal ini disampaikan Arie Ardian saat ditanya wartawan apakah ada dana yang mengalir kepada oknum penegak hukum.

“Iya tadi kan sudah disampaikan ada 2 (orang oknum),” kata Arie Ardian.

Namun, saat ditanya siapa inisial kedua oknum tersebut, Arie Ardian menyampaikan hal ini masih dalam pendalaman. Termasuk, pihaknya juga akan mendalami soal aliran dana hasil pencucian uang tersebut.

“(Inisial oknum) dalam pendalaman, masih dalam pendalaman dulu ya, jadi belum kita pastikan. Tapi, ini semuanya masih dalam proses pendalaman aliran dananya, yang jelas tadi sudah diamankan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (tersangka),” imbuhnya.

“Masih dalam pendalaman nanti, tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Dirjen Lapas,” tambahnya.

(Sumber : Terbongkar ‘Cuci Uang’ Rp 2,1 T Kasus Narkoba Dikontrol dari Balik Jeruji.)

Jakarta (VLF) Penyidik Kejari Tulungagung menetapkan SU, Kepala Desa Tambakrejo, Sumbergempol sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana desa. Tersangka langsung dilakukan penahanan.

“Hari ini Rabu, tanggal 18 September 2024 kami penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung telah menetapkan tersangka atas nama SU (Suratman) selaku Kades Tambakrejo. Dia disangkakan telah melakukan penyimpangan dana desa,” kata Kepala Kejari Tulungagung Tri Sutrisno, Rabu (18/9/2024).

Sebelum ditahan, Suratman (49) terlebih dahulu dipanggil ke kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan dana desa. Dari pemeriksaan tersebut dan serangkaian proses penyidikan yang telah berjalan, penyidik yakin telah memiliki bukti permulaan yang kuat untuk menjerat Kades sebagai tersangka.

Dengan memakai rompi merah muda, tersangka digelandang menuju mobil tahanan untuk ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tulungagung selama 20 hari ke depan.

“Penahanan ini kami lakukan untuk mempermudah proses penyidikan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam kasus ini tersangka diduga teleh menyelewengkan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2020-2022. Tindak pidana korupsi itu dilakukan tersangka dengan berbagai modus dan cara, di antaranya membuat kegiatan pembangunan atau proyek fiktif, pengelolaan tanah kas desa serta penyertaan modal ke Bumdes.

Untuk mengungkap perkasa ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 saksi terkait pengelolaan dana desa. Tak hanya itu kejaksaan juga telah melakukan proses audit keuangan desa tahun 2020-2022.

“Dari hasil audit, tindakan penyelewengan dana desa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 721 juta,” jelasnya.

Tri Sutrisno menambahkan saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait perkara tersebut, tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah, jika ditemukan bukti-bukti yang kuat.

“Sementara tersangkanya masih tunggal, akan kami kembangkan,” imbuhnya.

Akibat perbuatannya tersangka Suratman dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu kuasa hukum tersangka Suratman, Mohammad Nukman mengaku kaget dengan pemahanan kliennya, karena sebelumnya hanya dipanggil ke kejaksaan dengan status sebagai saksi.

“Kami tidak menyangka akan secepat ini karena tadi datang atas nama sebagai saksi, kemudian berubah menjadi tersangka dan ada penahanan,” kata Nukman.

Menurutnya saat pemeriksaan hari ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah bukti untuk membantah dugaan penyelewengan yang tuduhkan oleh kejaksaan.

“Kami sudah menyiapkan LPJ atas temuan-temuan (kejaksaan),” ujarnya.

Terkait penahanan tersebut pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejari Tulungagung. Pihaknya yakin kliennya tidak akan menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung.

“Kami sudah mengajukan agar tidak ditahan atas dasar kekhwatiran menghilangkan barang bukti, lari dan sebagainya, itu tidak ada,” imbuhnya.

(Sumber : Korupsi Dana Desa Rp 721 Juta, Kades Tambakrejo Tulungagung Ditahan.)

Jakarta (VLF) Dukun pengganda uang kembali berulah, kali ini terjadi di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kejadian ini menimbulkan banyak korban. Para pelaku kini sudah ditangkap polisi.

Para korban tergiur janji mendapat keuntungan duit yang disetor bertambah menjadi 10 kali lipat. Bukan untung, justru mereka kena tipu. Berikut 7 fakta-faktanya.

1. Menjerat Kalangan Berpendidikan

Kejadian penipuan dan penggelapan dengan modus penggandaan uang terjadi di Kota Sukabumi, tak hanya menjerat warga yang ingin kaya, fenomena ini menjerat korban yang notabene kaum berpendidikan.

Korban dalam kejadian ini, berasal dari kalangan guru, pegawai bahkan pebisnis. Selain itu, pensiunan Polri juga turut jadi korban dalam kasus ini.

Setidaknya ada tujuh tersangka kawanan dukun pengganda uang yang berhasil ditangkap polisi. Mereka berinisial S (37), H (43), A (40), JS (54), YS (44), OS (42) dan AS (54).

2. Berawal dari Laporan Masyarakat

Kasus bermula dari laporan masyarakat pada 28 Mei 2024 lalu di Perumahan Gand La Palma, Desa Karawang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Saat itu, korban yang merupakan guru asal Yogyakarta berinisial ASW (51) membuat laporan usai mengalami kerugian Rp100 juta dari praktek penggandaan uang palsu. Kemudian, disusul BI (43), seorang karyawan swasta asal Lubuk Pakam yang mengalami kerugian sebesar Rp200 juta.

3. Tergiur Uang 10 Kali Lipat

Para korban tergiur oleh para dukun pengganda uang setelah diiming-imingi keuntungan 10 kali lipat. Bukan untung yang didapat, mereka justru mengalami rugi hingga ratusan juta.

“Modus operandi para pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus berpura-pura sebagai ustad yang bisa menggandakan uang sebanyak 10 kali lipat kepada korban dan harus membayar uang administrasi,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Rita Suwadi, Selasa (17/9).

4. Terjadi Sejak Tahun 2022

Para pelaku mengaku sudah mempraktikkan aksinya itu sejak tahun 2022. Berdasarkan pengakuan pelaku ke polisi, setidaknya ada lima tempat kejadian perkara (TKP) yang sudah dijarah para dukun pengganda uang dengan total kerugian mencapai Rp1 miliar.

Untuk memuluskan aksinya, kawanan dukun pengganda uang ini akan menyewa sebuah vila sebagai tempat ritual. Mereka juga menyiapkan sebuah peti berwarna hitam berisi uang palsu pecahan Rp100 ribu dan USD 100 dolar. Korban yang sudah membawa uang tunai diminta untuk masuk satu ruangan yang sudah dimodifikasi.

“Kalau korban sudah siap untuk menyediakan uang, dia dibawa ke salah satu vila, dibawa ke vila, di situ ritual. Sedangkan kunci kamarnya sudah disetel, jadi kunci kamar itu bisa dibuka dari luar saja tapi dari dalam tidak bisa (dibuka),” kata Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panuntun menambahkan.

“Begitu ritual, mereka (korban) nggak bisa keluar karena ada di dalam ruangan. Kurang lebih ritual itu satu jam. Iya ritual disuruh baca doa-doa, ditinggalkan padahal uang asli sudah diamankan pelaku,” sambungnya.

5. Korban Dikunci di Vila dan Sadar Tertipu

Setelah menunggu beberapa lama, korban pun baru menyadari jika mereka tertipu. Korban terpaksa merusak pintu kamar agar dapat keluar vila.

“Memang ini sudah lama kurang lebih ada 5 TKP, total kerugian kurang lebih Rp1 miliar. Kemungkinan ada korban lain, ada yang belum lapor,” ujarnya.

6. Pengakuan Mediator

H (43), salah satu tersangka mengaku berperan sebagai mediator. Ia yang menawarkan jasa penggandaan uang kepada korban. Salah satu korban yang jadi target merupakan pensiunan Polri.

“Korbannya ya yang kemarin aja (waktu di BAP) ada satu orang karena dia nanya-nanya terus ke saya, saya bilang ‘ada lah di Sukabumi, gini gini,’ gitu aja. (Pekerjaannya apa?) katanya sih mantan anggota, (anggota apa?) polisi, pensiunan,” kata H.

Adapun barang bukti yang diamankan yaitu dua peti kayu hitam yang berisi 30 lembar uang mainan pecahan Rp 100 ribu, dua unit kendaraan roda empat dan tujuh unit handphone berbagai merek.

7. Terancam 4 Tahun Penjara

Para pelaku diancam dengan pasal 387 KUHP tentang penipuan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan pidana penjara paling lama 4 tahun.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi dan tidak mudah percaya kepada seseorang, apalagi yang baru dikenal kemudian tergiur dengan janji-janji yang tidak masuk akal. Bila menemukan atau mengalami sesuatu tindak pidana segera melaporkan kepada pihak kepolisian terdekat sehingga dapat diproses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

(Sumber : Tipu Muslihat Dukun Pengganda Uang di Sukabumi, Ini Fakta-faktanya.)

Jakarta (VLF) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sijunjung menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung periode 2019-2024, Bambang Surya Irawan, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan anggaran dana belanja rumah tangga tahun 2019-2023. Jaksa mengatakan hal ini merugikan keuangan negara hingga Rp 360 juta.

“Benar, sudah kita tetapkan tersangka hari ini. Kasusnya berkaitan anggaran dana belanja rumah tangga,” kata Kasi Intelijen Kejari Sijunjung Dian Afandi Panjaitan, dilansir detikSumut, Rabu (18/9/2024).

Dian menuturkan Bambang baru mengembalikan kerugian itu sebanyak Rp 50 juta. Dian menjelaskan, penyelidikan kasus ini bermula dari adanya temuan oleh BPK.

“Dalam kasus ini, kerugian negara mencapai Rp 360 juta akibat perbuatannya. Sementara beberapa waktu lalu dia baru mengembalikan uang kerugian negara sebanyak Rp 50 juta. Sedangkan kasusnya terungkap dari temuan BPK,” jelasnya.

Dian menuturkan Bambang akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Muaro Sijunjung. Dia dijerat dengan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Dia akan kita kenakan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara di atas 5 tahun penjara. Sedangkan dia sudah kita tahan dari hari ini sampai 20 hari ke depan di Lapas Muaro Sijunjung,” pungkas Dian.

(Sumber : Eks Ketua DPRD Sijunjung Bambang Surya Irawan Jadi Tersangka Korupsi.)

Jakarta (VLF) Panca Darmansyah, terdakwa pembunuhan empat anak kandung di Jagakarsa, akan ajukan banding usai divonis mati di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap upaya banding ditolak Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

“Kami berharap banding ditolak. Demi hak anak korban yang sudah meninggal dunia agar tetap mendapatkan penegakan hukum bagi pelaku,” kata komisioner KPAI, Diyah Puspitasari, Selasa (17/8/2024).

Diyah menjelaskan kasus itu termasuk dalam filisida (filicide) atau pembunuhan anak oleh orang tuanya. KPAI menilai kasus pidana tersebut adalah kasus yang berat.

“Ini termasuk dalam kasus berat dan pelanggaran hidup seseorang terutama di kasus filicide rata-rata pelaku memang merencanakan, terutama di kasus ini ada satu orang perempuan yang menjadi KDRT dan empat orang anak yang meninggal dunia. Tuntutannya jelas pelanggaran terhadap UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan dengan perilakunya yang juga melakukan penelantaran pada anak-anak,” ujarnya.

Dalam kasus filisida, pelaku harus dihukum seberat mungkin. Diyah menilai vonis mati yang dijatuhkan hakim PN Jaksel sudah sepadan.

“Jadi jelas ini termasuk dalam kategori pelanggaran berat penyiksaan dan perampasan hak hidup anak dengan terencana, maka tuntutan dan vonisnya harus seberat mungkin,” ujarnya.

Panca Divonis Mati

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Panca bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dia divonis mati oleh majelis hakim atas perbuatannya itu.

“Mengadili, satu, menyatakan Terdakwa Panca Darmansyah tersebut di atas terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga,” kata hakim ketua Sulistyo Muhammad Dwi Putro saat membaca putusan di PN Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

“Dua, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Panca Darmansyah oleh karena itu dengan pidana mati,” imbuhnya.

Hakim menetapkan Panca tetap ditahan. Hakim juga meminta sejumlah barang bukti terkait pembunuhan yang dilakukan Panca dimusnahkan.

Panca dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menanggapi putusan itu, pihak Panca mengatakan akan melawan vonis dengan ajukan banding.

“Memang perbuatannya salah dan sangat tidak manusiawi. Untuk keadilan, kita sebagai penasihat hukum yang seadil-adilnya kita nyatakan banding, Yang Mulia,” kata kuasa hukum Panca, Amriadi Pasaribu, dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Selasa (17/9).

(Sumber : KPAI Berharap Banding Panca Pembunuh 4 Anak Kandung di Jaksel Ditolak.)