Jakarta (VLF) Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata terkait pertemuannya dengan mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang statusnya sebagai pihak berperkara di KPK. Apa yang akan didalami penyidik?

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan nantinya penyidik akan mengklarifikasi terkait pertemuan keduanya. Pihak kepolisian tengah mendalami dugaan tindak pidana dalam pertemuan tersebut.

“Yang jelas terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Saat ini kita sedang melakukan penyelidikan, artinya saat ini tim penyelidik sedang melakukan serangkaian upaya untuk mencari dan menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi atau tidak untuk dapat atau tidaknya dilakukan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan,” kata Ade Safri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (10/10/2024).

Ade Safri mengatakan pemeriksaan Jumat (11/10) besok akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Hingga kini belum ada konfirmasi kehadiran dari Alexander Marwata.

“Kami masih menunggu konfirmasi kehadiran dari Saudara Alex Marwata untuk dimintai keterangan di hadapan tim penyelidik besok pagi,” tuturnya.

Alex Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui pengaduan masyarakat (dumas) pada 23 Maret 2024. Alex dilaporkan buntut pertemuannya dengan mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, yang statusnya sebagai pihak beperkara di KPK.

Total 23 orang saksi sudah dimintai keterangan terkait pelaporan tersebut, termasuk pegawai KPK, Itjen Kemenkeu RI hingga saksi ahli. Sementara itu, Eko Darmanto sendiri sudah dua kali menjalani pemeriksaan.

Tanggapan Alex Marwata

Alexander Marwata mengakui bertemu dengan Eko Darmanto. Menurut Alex, Eko saat itu datang menemuinya untuk melaporkan dugaan korupsi pada instansinya.

“Yang bersangkutan itu saat mau bertemu saya bertindak sebagai pelapor perkara dugaan korupsi yang terjadi di instansi dia bekerja. Bukan terlapor yang minta perlindungan atas masalah yang bersangkutan yang sedang viral,” kata Alexander Marwata.

Ia mengaku pertemuan itu atas sepengetahuan pimpinan KPK yang lain dan didampingi stafnya. Alex mempertanyakan apa masalahnya bertemu dengan Eko.

“Dan pertemuan itu atas sepengetahuan pimpinan lainnya dan saya didampingi dua orang staf. Jadi masalahnya ada di mana?” tuturnya.

Ia lalu menegaskan dirinya tidak mengenal Eko Darmanto. Pengakuannya, pertemuannya itu baru sekali terjadi.

“Saya tidak mengenal yang bersangkutan sebelumnya. Saya baru tahu yang bersangkutan ketika bertemu di KPK dan hanya sekali itu,” pungkasnya.

(Sumber : Alex Marwata Diperiksa Besok soal Bertemu Eko, Ini yang Didalami Polisi.)

Jakarta (VLF) Kejari Kota Bandung saat ini sedang membidik dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Dua orang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan mengatakan, dugaan korupsi di ISBI Bandung berupa proyek pembangunan salah satu gedung. Adapun dua orang yang ditetapkan menjadi tersangka berinisial AWR dan B.

“Betul, ada dua orang yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka. Kasusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung ISBI Bandung,” katanya saat dihubungi detikJabar, Kamis (10/10/2024).

Ihsan mengatakan, AWR berstatus sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan B sebagai pihak kontraktor. Adapun modus yang dilakukan yaitu pembangunan gedung dikerjakan tidak sesuai kontrak kesepakatan.

“Sehingga menghasilkan konstruksi bangunan yang tidak bermanfaat,” ucapnya.

Ia belum bisa merinci lebih detail mengenai kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi ini. Tapi, Ihsan memastikan berkas perkaranya dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung.

“Pada saat ini penyidikan telah dinyatakan lengkap, kemudian penyidik Kejari Kota Bandung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU). Sehingga dalam jangka waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan,” pungkasnya.

(Sumber : 2 Orang Jadi Tersangka Korupsi Proyek Gedung ISBI Bandung.)

Jakarta (VLF) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) memburu DPO tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan narkoba jaringan Malaysia-Palembang. Tersangka yang dalam pencarian berperan sebagai sumber narkotika.

Deputi Pemberantasan BNN RI I Wayan Sugiri mengatakan pihaknya telah mengamankan pelaku bernama Ali Tjikhan alias AT dan Himawan Teja alias Acoi. Kini, BNN tengah memburu 3 pelaku lainnya, yakni inisial KOH, RA, dan AC.

“Benar saat ini kami memburu tiga DPO. KOH yang merupakan bandar. RA dan AC sebagai pemilik rekening tersangka,” ujarnya, Rabu (9/10/2024).

KOH berperan sebagai pengendali kurir narkotika. Kemudian RA merupakan istri kedua tersangka Ali Tjikhan alias Wehan (59) yang berperan sebagai pemilik rekening. Sedangkan AC sebagai pemilik rekening yang dikuasai oleh tersangka Himawan Teja alias Acoi (49).

Sugiri menjelaskan KOH merupakan bandar narkoba berkebangsaan Malaysia. Sementara RA dan AC merupakan warga negara Indonesia.

(Sumber : BNN Buru Sisa Tersangka TPPU Narkoba di Palembang, 1 WN Malaysia.)

Jakarta (VLF) Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat memberatkan kondisi keuangan. Namun, di tengah situasi ini, terdapat dukungan yang bisa dimanfaatkan pekerja, salah satunya adalah program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini memungkinkan para pekerja yang terdampak PHK dapat mencairkan dana yang telah dikumpulkan selama masa kerja. Sehingga, dana ini bisa memberikan bantuan finansial bagi pekerja. Lantas, bagaimana cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca PHK?

Cara Mencairkan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca PHK

Mengutip laman BPJS Ketenagakerjaan, PHK didefinisikan menjadi 3 hal, berhenti kerja melalui penetapan pengaduan hubungan industrial, berhenti kerja karena pemutusan kerja bipartit atau kontrak kerja, serta bekerja karena permasalahan hukum atau tindak pidana. Sebelum dapat mencairkan saldo JHT, ada dokumen-dokumen yang perlu disiapkan.

Dokumen-dokumen yang Diperlukan untuk Mengklaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan

Dokumen klaim JHT ini menjadi persyaratan yang wajib dilampirkan saat pengajuan klaim dan manfaat jaminan. Peserta perlu membawa dokumen berupa fotokopi dengan menunjukkan berkas asli.

1. Kartu Peserta BPJAMSOSTEK
2. e-KTP
3. Buku Tabungan
4. Kartu Keluarga
5. Surat Keterangan Berhenti Bekerja, Surat Perjanjian Kerja, atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
6. NPWP (Jika ada)

Langkah-langkah Mengklaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan

Ada dua pilihan cara mengklaim saldo JHT pasca PHK, yaitu secara online dan offline. Berikut langkah-langkahnya.

Cara Klaim JHT Online

1. Kunjungi laman Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan
2. Isi Data seperti NIK, Nama Lengkap, dan Nomor Kepesertaan
3. Sistem akan melakukan verifikasi data otomatis
4. Peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi
5. Unggah dokumen persyaratan
6. Peserta akan menerima notifikasi yang berisi informasi Jadwal & Kantor Cabang
7. Peserta akan dihubungi melalui proses wawancara sesuai jadwal pada notifikasi
8. Proses selesai, manfaat akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan

Cara Klaim JHT di Kantor Cabang

1. Pastikan membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
2. Ambil nomor antrean
3. Peserta akan dipanggil oleh petugas melalui mesin antrean
4. Peserta akan dilayani oleh petugas
5. Peserta mendapat tanda terima pengajuan klaim JHT
6. Saldo JHT masuk ke rekening peserta
7. Isi e-survey yang dikirim melalui email.
8. Saldo JHT akan masuk ke rekeningmu.

Berapa Lama Waktu Pencairan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan?

Setelah melakukan pengajuan, lama waktu pencairan dilakukan berdasarkan saldo JHT. Saldo JHT yang kurang dari Rp 10 juta bisa cair maksimal satu hari kerja. Sementara itu, saldo JHT lebih dari 10 juta membutuhkan waktu maksimal lima hari kerja.

Itulah sejumlah cara mencairkan saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca terkena PHK. Jangan lupa menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya detikers.

(Sumber : Cara Mencairkan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan pasca PHK, Catat!.)

Jakarta (VLF) KPK melakukan sidak ke Rutan KPK untuk mencegah adanya praktik ilegal. Dalam sidak tersebut, digunakan alat pendeteksi sinyal.

“Langkah-langkah ini adalah bagian dari komitmen KPK untuk memastikan bahwa tata kelola Rutan berlangsung dengan baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” kata Kepala Biro Umum KPK Tomi Murtomo dalam keterangannya, Rabu (9/10/2024).

Sidak telah beberapa kali dilakukan, salah satunya dilakukan pada awal dan pertengahan September 2024. Dalam sidak digunakan alat pendeteksi sinyal untuk mencegah adanya alat komunikasi.

“Pada awal dan pertengahan September 2024, KPK menggelar sidak di Rutan MP menggunakan alat pendeteksi sinyal untuk mengantisipasi adanya alat komunikasi ilegal. Penggeledahan tersebut berjalan lancar dan tidak ditemukan adanya pelanggaran,” tuturnya.

“Penggeledahan lainnya juga dilakukan di Rutan C1. Penggeledahan ini bersifat rutin, tidak terjadwal, dan dilakukan setidaknya satu kali setiap bulan. Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa pelanggaran kecil terkait kebersihan,” tambahnya.

Selain itu, KPK melakukan dialog dengan pengunjung hingga tahanan yang ada. Dipasang juga spanduk yang mengimbau tahanan atau pengunjung melaporkan jika mendapati pungli.

“Banner ini mengimbau pengunjung dan tahanan untuk melaporkan segala bentuk pungutan liar (pungli) melalui saluran pengaduan yang tersedia,” tuturnya.

Diketahui, Rutan KPK sempat terdapat praktik pungli. Sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, peraturan KPK, hingga peraturan Dewas KPK.

Jaksa mengatakan perbuatan 15 eks pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,” ujar jaksa.

(Sumber : KPK Sidak Rutan Pakai Alat Dekteksi Sinyal, Antisipasi Alat Komunikasi Ilegal.)

Jakarta (VLF) Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mendukung Polri memberantas judi online (judol). Fickar mengatakan semua orang yang terlibat dalam judi online dapat dikenai pidana.

“Siapapun yang terlibat judi online apakah bandar ataukah pemain semua pelaku kejahatan dapat dipidana, karena judi adalah kegiatan terlarang,” ujar Fickar kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

Menurut Fickar, judi online muncul karena dampak negatif dari revolusi bidang komunikasi. Dia pun menyoroti kasus judi online yang bisa menghilangkan akal sehat seseorang, dia mencontohkan kasus anak yang dijual oleh ayah kandungnya.

“Ya judi online mudah dilakukan karena terjadinya revolusi di bidang komunikasi dengan lahirnya berbagai bentuk HP, yang notabenenya penggunaannya bukan hanya yang bersifat positif tapi juga yang negatif, termasuk judi dan pornografi,” katanya.

“Karena itu tidak mengherankan kedahsyatannya sampai menghilangkan akal sehat seseorang, termasuk penjualan bayi sendiri merupakan perbuatan yang sulit dimengerti dan tidak logic,” imbuhnya.

Dia pun menyarankan agar Polri melakukan tindakan tegas pada pelaku judi online. Dia berharap pelaku judi online bisa dihukum berat.

“Karena itu sebaiknya dilakukan tindakan tegas terhadap penyelenggaraan judi online, utamanya di dalam negeri dengan memberikan hukuman maksimal yang seberat-beratnya,” katanya.

Diketahui, Bareskrim Polri membongkar sindikat judi online yang dikendalikan WN China. Penindakan ini menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal pemberantasan judi online.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menyampaikan pihaknya mulai membongkar situs judi online SLOT8278 pada 1 Oktober. Situs memiliki server di China.

“Selain beroperasi di Indonesia, website tersebut membuka pasar di negara Asia lainnya, seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Vietnam. Namun secara aktif menargetkan pasar Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85 ribu orang,” kata Himawan saat jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Berikut ini identitas dan peran para tersangka:

– QF, WNA China selaku direktur penyedia jasa pembayaran
– RA, selaku direktur utama penyedia jasa pembayaran
– IMM, selaku komisaris serta legal penyedia jasa pembayaran
– AF, selaku chief operating officer serta manajemen bisnis penyedia jasa pembayaran
– FH, selaku finance atau manajemen keuangan penyedia jasa pembayaran
– RAP selaku operator aplikasi penyedia jasa pembayaran
– HG selaku operator aplikasi penyedia jasa pembayaran.

Himawan menyebutkan situs SLOT8278 beroperasi sejak September 2022. Adapun perputaran uangnya mencapai Rp 685 miliar.

“Perputaran uang Rp 685.500.000.000, barang bukti antara lain sebanyak 17 unit HP, 3 unit laptop, 1 unit iPad, 3 unit token salah satu bank, 1 unit token bank dan telah diajukan pemblokiran 5 rekening, dan uang tunai Rp 6.055.000.000,” kata Himawan.

(Sumber : Pakar Dukung Polri Berantas Judi Online: Bandar atau Pemain Dapat Dipidana.)

Jakarta (VLF) Polda Metro Jaya masih melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap saksi terkait pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, yang statusnya pihak beperkara di KPK. Total 23 saksi sudah diperiksa.

“Terhitung mulai tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 atas penanganan perkara a quo, sampai dengan saat ini telah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan oleh tim penyelidik Subdit Tipikdor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terhadap 23 orang,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

Ade Safri merinci beberapa saksi tersebut termasuk pegawai KPK, Itjen Kemenkeu RI, hingga saksi ahli. Sementara itu, Eko Darmanto sendiri sudah dua kali diperiksa.

“Saudara Eko Darmanto-eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta sudah dilakukan klarifikasi sebanyak 2 kali,” ujarnya.

Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki dugaan tindak pidana dari perkara yang dilaporkan. Ade Safri menegaskan kasus akan diusut tuntas.

Alex Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui pengaduan masyarakat (dumas) pada 23 Maret 2024. Alex dilaporkan buntut bertemu mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, yang statusnya sebagai pihak beperkara di KPK.

Alexander Diperiksa Pekan Ini

Polisi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata buntut pertemuannya dengan mantan Kepala Bea-Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Alexander Marwata diperiksa pada Jumat, 11 Oktober, pekan ini.

“Adapun agenda permintaan keterangan atau klarifikasi terhadap Saudara Alex Marwata telah dijadwalkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB,” kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (8/10).

Ade Safri mengatakan surat undangan klarifikasi terhadap Alexander Marwata sudah dikirimkan kemarin. Alexander akan menjalani pemeriksaan di ruang pemeriksaan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Alex telah buka suara terkait dua laporannya tersebut. Dia mengaku pertemuan dengan Eko Darmanto terjadi sebelum KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan.

“Pertemuan sebelum ada sprinlidik. Jadi belum ada perkara,” ujar Alexander kepada wartawan, Minggu (29/9).

(Sumber : Polisi Periksa 23 Saksi Terkait Alexander Marwata Bertemu Eko Darmanto.)

Jakarta (VLF) Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) bersyukur aspirasi mereka mengenai gaji direspons positif oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Respons dari Prabowo itu didengar langsung para hakim saat rapat di gedung DPR.

“Tentu kita bersyukur, sebab aspirasi kita yang sudah kita sampaikan melalui silaturahmi hari ini dengan pimpinan DPR itu bisa diterima dan direspons dengan positif (oleh Prabowo). Tentu itu hal yang paling bahagia yang kami rasakan di DPR,” kata Jubir Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, saat dihubungi, Selasa (8/10/2024).

Dia mengatakan Prabowo juga berencana bertemu para hakim yang melakukan audiensi dengan DPR. Diketahui, SHI berisikan para hakim dari berbagai daerah di Indonesia.

“Tadi disampaikan Presiden terpilih Bapak Prabowo, beliau juga berkeinginan bertemu kepada hakim-hakim yang saat ini berada di Jakarta yang berasal dari berbagai daerah. Kita tunggu undangan resmi dari beliau, karena memang beliau sudah menyampaikan secara terbuka, tentu kami dari Solidaritas Hakim Indonesia sangat senang dan bangga jika silaturahmi ini bisa dilakukan kepada para pimpinan bangsa,” lanjutnya.

Fauzan mengatakan, setelah audiensi dengan DPR, mereka juga bersilaturahmi dengan DPD, MPR, dan beberapa Fraksi. Momen silaturahmi itu dimanfaatkan para hakim untuk menyampaikan aspirasi atas keadaan mereka.

“Kita ke DPD, ke pimpinan MPR ke beberapa fraksi juga kita temuin. Intinya kita hari ini silaturahmi kepada anggota-anggota dewan yang berada di Jakarta, sebab kami hari ini membawa 148 hakim dari berbagai daerah untuk bersilaturahmi dan langsung menceritakan bagaimana sebenarnya keadaan hakim-hakim yang paling terdampak pada perubahan yang tidak kunjung dilakukan selama 12 tahun ini. Yang paling berdampak itu, hakim-hakim yang saat ini berada di kelas 2 di kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Setelah melakukan silaturahmi dan mendapat respons positif dari Prabowo, para hakim itu akan menghabiskan masa cutinya. Setelah itu, mereka akan bekerja kembali sesuai dengan tupoksi masing-masing.

“Aksi kita ini kan dilakukan 7-11 Oktober. Jika masa cuti kami habis tentu kami akan kembali pada fungsi tugas pokok kami yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara-perkara di masyarakat. Baik itu perkara-perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara,” imbuhnya.

Prabowo Janji Perbaiki Gaji Hakim

Prabowo sebelumnya menyampaikan pesan kepada para hakim di rapat audiensi DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia. Melalui telepon yang tersambung dengan ponsel Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Prabowo berkomitmen memperbaiki gaji para hakim.

“Saudara-saudara sekalian, saya diberi tahu oleh Profesor Dasco bahwa ada pertemuan antara Saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat,” kata Prabowo melalui sambungan telepon di rapat, gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10).

Prabowo berkomitmen hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya. Ia mengatakan ingin memperbaiki penghasilan para hakim supaya bisa lebih baik.

“Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas-kualitas hidupnya, dan harus dijamin, supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya,” ujar Prabowo.

“Karena itu, dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tambahnya.

(Sumber : Solidaritas Hakim Bersyukur Aspirasi soal Gaji Direspons Positif Prabowo.)

Jakarta (VLF) Banyak agenda persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar ditunda. Padahal, para hakim di PN Denpasar tak ikut dalam gerakan cuti massal sebagaimana dilakukan para hakim se-Indonesia lainnya.

“Betul, selama seminggu ini kami menunda persidangan,” kata Humas PN Denpasar Gede Putra Astawa di PN Denpasar, Selasa (8/10/2024).

Astawa belum bisa merinci jumlah perkara yang ditunda di PN Denpasar. Ia hanya menyebut setengah dari seluruh perkara yang seharusnya digelar di PN Denpasar harus ditunda.

Pantauan detikBali, dari lima ruang sidang yang ada di PN Denpasar, hanya dua ruangan yang digunakan untuk persidangan pada Selasa. Sebanyak 42 perkara di PN Denpasar disidangkan di ruang Candra dan ruang Sari PN Denpasar.

Adapun, 12 perkara yang disidangkan di ruang Candra baru akan dimulai sekitar pukul 15.00 Wita. Sedangkan, proses persidangan di ruang Sari tampak berlangsung dengan antrean 30 terdakwa. Sisa ruang sidang lainnya, yakni Kartika, Tirta, dan Cakra, terlihat kosong.

Untuk diketahui, PN Denpasar melayani ratusan sidang yang mencakup kasus pidana maupun perdata. Layanan sidang di PN Denpasar mencakup wilayah hukum Denpasar dan Badung.

“Yang pasti kami menunda persidangan, kecuali perkara praperadilan atau (terdakwa) yang penahanan sudah mau habis,” kata Astawa.

Jaksa Penuntut Umum I Made Dipa Umbara mengatakan penundaan sidang sejatinya berkaitan dengan masa penahanan terdakwa. Jika sidang ditunda, dia berujar, jaksa harus mengejar proses tahapan persidangan tersebut.

“Kalau masa penahanannya masih lama, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mepet, ya repot. Kami yang harus kejar,” kata Dipa.

Menurutnya, masa penahanan sidang dapat habis atau berakhir. Jika sudah berakhir, terdakwa harus dibebaskan demi hukum. Karenanya, Dipa melanjutkan, jaksa harus segera menyelesaikan semua keperluan tahapan persidangan.

“Supaya terdakwa tidak dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Kalau terdakwanya kabur, susah kami,” imbuhnya.

Hakim PN Denpasar Tak Ikut Cuti Massal

Sebelumnya, hakim di seluruh Indonesia menggelar aksi cuti bersama mulai kemarin, Senin (7/10/2024) hingga sepekan ke depan. Mereka mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji.

Meski begitu, sebagian hakim di PN Denpasar tetap menggelar sidang. Sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap gerakan itu, mereka memakai pita putih saat sidang.

“Memang untuk pelaksanaan cuti dan ikut audiensi di Jakarta, kami tidak mengikutinya. Tapi sikap kami tetap mendukung,” ujar Humas PN Denpasar Gede Putra Astawa, Senin.

Astawa membeberkan hakim PN Denpasar tak ikut mengajukan cuti massal lantaran sebelumnya telah menunda jadwal sidang selama dua pekan. Sidang ditunda dalam rangka Hari Raya Galungan dan Kuningan. Menurutnya, tak elok jika sidang kembali ditunda.

“Kemarin di Bali kan libur Galungan, Kuningan. Kami sudah menunda persidangan. Sehingga kalau kami menunda lagi di minggu ini, rasanya tidak elok mengganggu persidangan yang sudah ditetapkan,” bebernya.

Sidang yang berlanjut pada pekan ini, Astawa berujar, merupakan sidang yang telah dijadwalkan pada dua hingga tiga pekan lalu. Sementara sidang baru yang prosesnya masih panjang, ditunda ke pekan depan.

(Sumber : Banyak Sidang Ditunda di PN Denpasar meski Para Hakim Tak Ikut Cuti Massal.)

Jakarta (VLF) KPK telah memeriksa mantan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil. Ali yang kini menjabat Plt Sekjen Kementan diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan X-ray di Kementan tahun 2021.

Pemeriksaan terhadap Ali dilakukan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin (7/10). Ali dicecar soal pengadaan X-ray mobile di Kementan.

“Saksi didalami terkait pengetahuan yang bersangkutan mengenai pengadaan X-ray mobile statis dan kontainer pada saat menjadi Kepala Badan Karantina,” kata Jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan kepada wartawan kepada wartawan, Selasa (8/10/2024).

KPK juga telah melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap enam orang dalam dugaan perkara korupsi pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementan. Pencegahan sudah dilakukan sejak 15 Agustus 2024.

“Tanggal 15 Agustus 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1064 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap enam orang warga negara Indonesia,” jelas Tessa Mahardika kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

“Yaitu inisial WH, IP, MD, SUD, CS, dan RF. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya,” sambungnya.

KPK memulai penyidikan kasus ini pada 12 Agustus 2024. Namun KPK belum menjelaskan detail konstruksi perkara dalam dugaan korupsi ini.

“Untuk diketahui bahwa tertanggal 12 Agustus 2024, KPK telah memulai atau melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi untuk pengadaan X-ray statis, mobile X-ray, dan X-ray trailer atau kontainer pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian tahun anggaran 2021 di tanggal 12 Agustus 2024,” kata Tessa.

Kasus ini berkaitan dengan timbulnya kerugian negara. Hasil perhitungan awal korupsi X-ray di Kementan pada 2021 merugikan negara sebesar Rp 82 miliar.

(Sumber : KPK Cecar Plt Sekjen Kementan Terkait Pengadaan X-Ray Mobile.)