Jakarta (VLF) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menghentikan sementara produksi sebuah pabrik maklon skincare di Bandung yang diduga terlibat dalam peredaran produk kosmetik beretiket biru secara ilegal. Skincare beretiket biru seharusnya hanya dapat diberikan setelah konsultasi dan pemeriksaan dokter. Tanpa itu, peredarannya dianggap melanggar hukum.

Pelanggaran ini makin parah karena produk yang dijual secara bebas di pasaran, termasuk di marketplace dan berpotensi mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri dan hydroquinone. Bahan-bahan tersebut bisa menyebabkan iritasi kulit dan bahkan meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang.

“Sanksi ini berlaku selama 30 hari kerja, atau sampai pabrik tersebut mampu melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan (corrective action preventive action) yang memadai,” kata BPOM dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024) dilansir dari detikHealth.

BPOM juga masih melakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Jika terbukti ada pelanggaran pidana, maka akan diterapkan proses penyidikan pro justitia dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Skincare ilegal beretiket biru bisa membawa konsekuensi berat bagi pelakunya berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Aturan itu menyebutkan setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin yang sah bisa dikenai ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp 5 miliar.

(Sumber : BPOM Tutup Pabrik Skincare Ilegal, Sanksi Tegas Menanti.)

Jakarta (VLF) Bawaslu menghentikan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait empat lurah, satu camat, dan satu sekretaris camat yang berfoto bersama Calon Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Laporan itu dihentikan karena foto tersebut diambil sebelum Li Claudia Chandra mendaftarkan diri ke KPU.

“Jadi dalam laporan yang kami terima foto tersebut diambil usai beberapa saat sesudah pendaftaran calon. Setelah dilakukan klarifikasi dan bukti yang kami dapat foto itu diambil pada tanggal 14 Agustus 2024. Di sana tahapan pendaftaran bakal calon belum dimulai, dan penetapan juga belum,” kata Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, Minggu (13/10/2024).

Antonius mengatakan dengan temuan hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu maka laporan pelapor tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Pihaknya juga telah mencocokkan dengan aturan kepemiluan dan netralitas ASN di Pilkada.

“Dasar aturannya Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, kemudian keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, KASN dan Bawaslu tentang netralitas ASN,” ujarnya.

“Dalam aturan disebutkan bakal calon. Ialah orang yang telah mendaftar diri. Di sana dibilang itu bakal calon, pertanyaannya apakah di tanggal 14 Agustus 2024 Li Claudia sudah jadi bakal calon?. Jadi ini tidak masuk unsur undangan-undang Pemilu maupun netralitas ASN,” tambahnya.

Antonius menjelaskan sebelum mendaftar ke KPU orang yang berniat maju sebagai calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota belum bisa dikatakan sebagai bakal calon. Ia baru dikatakan sebagai bakal calon setelah mendaftar ke KPU.

“Ada niat belum tentu menjadi calon. Misalnya Bu Marlin niat maju belum tentu jadi calon. Kita kalau nggak hati-hati akan menjadi buah simalakama juga,” ujarnya.

Antonius mengakui keputusan yang diambil pihaknya tersebut tak akan membuat publik puas. Namun ia menyebut keputusan itu diambil berdasarkan aturan yang ada.

“Kita paham publik juga tidak akan puas dalam keputusan ini,” ujarnya.

Soal beberapa laporan netralitas ASN yang masuk ke Bawaslu, Antonius mengatakan pihaknya telah bersurat ke Pemkot Batam. Surat tersebut dimaksudkan agar Pj Wali Kota Batam bisa mengingatkan para ASN.

“Terkait ASN kita sudah Surati Pj wali kota untuk imbauan ASN menjaga netralitas. Ada dua kasus yang sudah kita teruskan ke BKN karena mereka melakukan kegiatan usai penetapan bakal calon,” ujarnya.

Antonius mengimbau masyarakat kita Batam jika menemukan dugaan netralitas ASN bisa menyampaikan informasi atau laporan ke Bawaslu. Ia menyebut pihaknya akan meneruskan laporan atau informasi yang didapat.

“Kalau ada temuan disampaikan kita. Baik dari informasi awal dan baik dalam laporan. Kalau dalam bentuk laporan kita berharap disertai bukti,” ujarnya.

(Sumber : Alasan Bawaslu Batam Hentikan Laporan soal Li Claudia Foto Bareng Lurah-Camat.)

Jakarta (VLF) Didot Alfiansyah, Devara Putri Prananda dan M Reza Suastika hanya bisa pasrah setelah majelis hakim mengetuk palu hukuman penjara seumur hidup atas kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri alias Indri.

Majelis Hakim PN Bandung menyimpulkan ketiganya dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan berencana yang menimpa Indriana Dewi. Berikut fakta-fakta yang dihimpun detikJabar dari keputusan hakim tersebut.

1. Ketiga Terdakwa Hadir Saat Vonis Dibacakan

Vonis hukuman penjara seumur hidup dibacakan Ketua Majelis Hakim Eman Sulaeman di PN Bandung, Jl LLRE Martadina, Kamis (10/10/2024). Ketiga terdakwa pun dihadirkan secara langsung di ruang persidangan saat putusan itu dibacakan.

“Mengadili, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum,” kata Eman Sulaeman saat membacakan putusannya.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana seumur hidup,” ucapnya Eman menambahkan.

2. Hal yang Meringankan Terdakwa

Hakim Eman yang pernah memvonis bebas pada sidang praperadilan Pegi Setiawan ini menilai perbuatan para terdakwa dilakukan secara sadis saat membunuh Indri. Indri menjadi korban pembunuhan akibat terseret cinta segitiga dengan sejoli Didot dan Devara.

“Hal yang meringankan, para terdakwa mengakui perbuatannya dan para terdakwa belum pernah dihukum,” ucap Eman.

3. Ibunda Berurai Air Mata Usai Vonis Dibacakan

Ibunda Indri, Endang Tatik (50), tak kuasa membendung air matanya usai vonis dibacakan. Ia beberapa kali terlihat melontarkan kekesalan kepada Devara cs karena sudah tega membunuh anak satu-satunya.

Sebagaimana diketahui, Indri tewas setelah dieksekusi Reza di Bogor, Jawa Barat. Eksekusi itu dilakukan dan dirancang sejoli Didot dan Devara, yang menginginkan kembali berpacaran dengan syarat melenyapkan korban dari muka bumi.

4. Keluarga Korban Bernafas Lega

Usai mendengar vonis hakim, keluarga korban pun sedikit bisa bernapas lega karena hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan sadis mereka.

Ditemui detikJabar usai persidangan, ayah Indri, Muhammad Roi (64), mengaku masih belum bisa melupakan kepergian anak satu-satunya itu. Tapi setelah pembacaan putusan ini, hatinya sedikit bisa lebih tenang karena para pelakunya mendapat hukuman yang sepadan.

“Alhamdulillah, terima kasih banyak. Hukumannya bagi saya sudah sesuai dengan perbuatannya. Karena bagaimana pun, ini anak saya satu-satunya. Kami masih terpukul dengan kejadian ini,” kata Roi di PN Bandung, Jl LLRE Martadina, Kota Bandung, Kamis (10/10/2024).

5. Keluarga Inginkan Hukuman Mati

Pengacara keluarga Indri, Rimba Sagita menambahkan, pihaknya saat ini sedang mempertimbangkan untuk mengambil jalur hukum lain setelah pembacaan vonis pidana penjara seumur hidup kepada Devara cs. Sebab menurutnya, pihak keluarga Indri menginginkan para pelaku tersebut bisa dipidana dengan hukuman mati.

“Jadi keluarga sebetulnya menginginkan putusannya itu hukuman mati, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nanti kita pertimbangkan dengan tim kuasa hukum dan keluarga, langkah hukumnya seperti apa,” pungkasnya.

(Sumber : 5 Fakta Hukuman Bui Seumur Hidup untuk Devara Cs.)

Jakarta (VLF) Korupsi tercium dari proyek pembangunan salah satu gedung Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. AWR dan B menjadi dua tersangka kasus yang diduga menyalahi kontrak kesepakatan pembangunan gedung.

Kejari Kota Bandung mengungkap bahwa AWR diketahui berstatus sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), sementara B sebagai pihak kontraktor. Modus yang dilakukan keduanya yakni saat pembangunan gedung dikerjakan, tidak sesuai kontraknya.

“Betul, ada dua orang yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka. Kasusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung ISBI Bandung,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Kota Bandung, Ridha Nurul Ihsan saat dihubungi detikJabar, Kamis (10/10/2024).

“Sehingga menghasilkan konstruksi bangunan yang tidak bermanfaat,” imbuhnya.

Ia mengatakan, dugaan korupsi di ISBI Bandung berupa proyek pembangunan salah satu gedung.

Namun, Ihsan belum bisa merinci lebih detail mengenai kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi ini. Ia hanya bisa memastikan berkas perkaranya dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung.

“Pada saat ini penyidikan telah dinyatakan lengkap, kemudian penyidik Kejari Kota Bandung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU). Sehingga dalam jangka waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan,” tutur dia.

(Sumber : Ada Rasuah di Balik Proyek Pembangunan Gedung ISBI.)

Jakarta (VLF) Pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto menuai sorotan. Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menilai pertemuan itu bisa menjadi delik pidana.

“Alexander Marwata harusnya tahu bahwa yang bersangkutan (Eko Darmanto) sudah dalam proses pemeriksaan oleh KPK sehingga bila mengadakan hubungan, dalam hal ini adalah bertemu di ruang kerja, itu masalah serius dan menjadi delik pidana bagi pimpinan dan insan KPK,” kata Novel saat dihubungi, Kamis (10/10/2024).

Pertemuan Alex dan Eko terjadi di Maret 2023. Saat itu Alex berdalih bertemu Eko karena mantan pejabat Bea Cukai itu hendak melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di instansinya.

Menurut Novel, pernyataan Alex itu juga janggal. Dia menyebut Alex seharusnya sadar pimpinan KPK tidak boleh memberikan perlakuan berbeda kepada pelapor.

“Sebagai pimpinan KPK tidak boleh memberikan perlakuan berbeda terhadap pelapor,” kata Novel.

“Karena proses terhadap pengaduan KPK harus dilakukan dalam standar. Bila tidak dilakukan sesuai standar proses pengaduan bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,” sambungnya.

Dalam pernyataannya kepada media, Alex juga mengaku pertemuannya itu telah diketahui oleh pimpinan KPK lainnya. Novel mengatakan Alex idealnya juga mengantongi surat tugas yang menguatkan argumennya tersebut.

“Tentu Alexander Marwata tinggal tunjukkan saja bukti bahwa yang dilakukannya dalam rangka tugas atau pengetahuan pimpinan lainnya. Bila tidak maka yang dilakukan Alexander Marwata adalah tindak pidana,” jelas Novel.

Novel juga menyindir dalih Alex yang mengaku bertemu Eko karena posisi mantan pejabat Bea Cukai itu sebagai pelapor. Novel menilai Alex seharusnya bisa menugaskan pegawai KPK yang terkait, bukan justru secara langsung menemui Eko di ruang kerjanya.

“Mestinya bila benar Eko Darmanto adalah pelapor, maka Alexander Marwata tidak sulit untuk menugaskan Direktur Dumas dan stafnya untuk memproses pelaporan dimaksud, bukan kemudian yang bersangkutan menemui sendiri beberapa kali,” tutur Novel.

Alex direncanakan diperiksa di Polda Metro Jaya pada Jumat (11/10) sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, Alex meminta pemeriksaanya ditunda hingga Selasa (15/10)

Kata Alex Marwata

Alexander Marwata sudah angkat bicara terkait pelaporan tersebut. Alexander mengatakan Eko datang menemuinya sebagai pelapor. Eko datang untuk melaporkan perkara dugaan korupsi di instansi tempatnya bekerja.

“Yang bersangkutan itu saat mau bertemu saya bertindak sebagai pelapor perkara dugaan korupsi yang terjadi di instansi dia bekerja. Bukan terlapor yang minta perlindungan atas masalah yang bersangkutan yang sedang viral,” kata Alexander Marwata kepada wartawan, Rabu (9/10).

Ia mengaku pertemuan itu atas sepengetahuan pimpinan KPK yang lain dan didampingi stafnya. Alex mempertanyakan apa masalahnya bertemu dengan Eko.

“Dan pertemuan itu atas sepengetahuan pimpinan lainnya dan saya didampingi dua orang staf. Jadi masalahnya ada di mana?” tuturnya.

Ia lalu menegaskan dirinya tidak mengenal Eko Darmanto. Pengakuannya, pertemuannya itu baru sekali terjadi.

“Saya tidak mengenal yang bersangkutan sebelumnya. Saya baru tahu yang bersangkutan ketika bertemu di KPK dan hanya sekali itu,” pungkasnya.

(Sumber : Novel: Pertemuan Alex Marwata-Eko Darmanto Bisa Menjadi Delik Pidana.)

Jakarta (VLF) Harvey Moeis disebut memberikan kado Natal ‘istimewa’ untuk adik-adiknya. Kado Natal itu berupa uang Rp 200 juta yang diserahkan pada tahun 2022.

Pemberian itu awalnya diungkap adik Sandra Dewi bernama Kartika Dewi dan adik kandungnya bernama Mira Moeis. Kartika dan Mira bersaksi dalam sidang Harvey Moeis bersamaan dengan Sandra Dewi.

“Saudara saksi pernah mendapat transfer dari Pak Harvey ya?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

“Betul,” jawab Kartika.

“Berapa?” tanya jaksa.

“Rp 200 juta,” jawab Kartika.

Kartika mengatakan uang itu diberikan Harvey pada 13 Desember 2022. Dia mengaku sebelumnya tidak pernah diberikan oleh Harvey.

“Pada saat Saudara ulang tahun?” tanya jaksa.

“Tidak. Itu adalah hari Natal,” jawab Kartika.

Kartika juga mengatakan pemberian uang itu tidak rutin diberikan Harvey setiap tahun. Dia mengaku hanya satu kali diberikan uang pada 2022.

“Memang sebelum-sebelumnya Pak Harvey kasih?” tanya jaksa.

“Tidak pernah, jadi hari Natal tersebut, tidak, bukan hadiah Natal rutin, hanya sekali saja 13 Desember 2022,” jawab Kartika.

Menurut Kartika, angka Rp 200 juta adalah pemberian Harvey paling besar. Kartika mengaku tidak pernah bertanya tentang sumber uang itu.

“Tidak pernah tanya uangnya dari mana?” tanya jaksa.

“Tentu tidak,” jawab Kartika.

Adik Harvey Juga Terima Rp 200 Juta

Selain Kartika, Mira Moeis yang merupakan adik Harvey juga mengakui pernah menerima Rp 200 juta. Uang itu juga sebagai hadiah Natal.

“Berapa nilainya?” tanya jaksa ke Mira.

“Rp 200 juta,” jawab Mira.

“Sama ulang tahun?” tanya jaksa.

“Bukan, itu bulan Desember, hadiah Natal juga,” jawab Mira.

Aliran Uang Harvey di Dakwaan Jaksa

Seperti diketahui, Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara Rp 300 triliun dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa menyebutkan sebagian duit korupsi Harvey Moes mengalir kepada istrinya Sandra Dewi.

Jaksa mengatakan Harvey Moeis mendapatkan Rp 420 miliar dari hasil korupsi kasus tambang tersebut. Jaksa menyebut Harvey menerima uang terkait kegiatan kerja sama antara smelter swasta dan PT Timah Tbk itu.

Duit itu diterima Harvey lewat PT Quantum Skyline Exchange milik Helena yang didakwa dalam berkas terpisah. Total duit yang diterima Harvey lewat perusahaan Helena itu, menurut jaksa, berjumlah USD 30 juta atau sekitar Rp 420 miliar.

“Menguntungkan Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420 miliar,” ujar jaksa.

Uang itu kemudian diserahkan Helena ke Harvey secara transfer dan tunai. Lalu, Harvey menyerahkan sebagian uang itu ke PT Refined Bangka Tin dan untuk kepentingan pribadinya yang seolah-olah tak ada kaitannya dengan uang hasil tindak pidana korupsi.

Uang yang diterima Harvey melalui Helena dari PT QSE pada 2018-2023 berlangsung dalam empat kali transfer, yakni transfer pertama senilai Rp 6.711.215.000 (Rp 6,7 miliar), transfer kedua senilai Rp 2.746.646.999 (Rp 2,7 miliar), transfer ketiga senilai Rp 32.117.657.062 (Rp 32,1 miliar), dan keempat Rp 5,5 miliar.

Harvey juga mentransfer uang ke istrinya Sandra Dewi senilai Rp 3.150.000.000 (Rp 3,1 miliar). Kemudian, transfer ke asisten Sandra Dewi, Ratih Purnamasari, senilai Rp 80.000.000.

“Mentransfer ke rekening atas nama Ratih Purnamasari selaku Asisten Pribadi Sandra Dewi yang baru dibuka pada tahun 2021 selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi untuk kebutuhan pribadi Sandra Dewi dan Harvey Moeis,” kata jaksa.

Harvey juga menerima pembayaran dana pengamanan secara tunai dari smelter swasta tersebut. Kemudian, uang dari PT QSE dan tunai dari smelter itu digunakan Harvey di antaranya untuk pembelian tanah di Jalan Haji Kelik, Jakarta Barat, atas nama Sandra Dewi.

Lalu, pembelian satu bidang tanah di Senayan Residence dengan pemegang hak atas nama Harvey Moeis yang kemudian dilakukan pembangunan dengan menggunakan rekening khusus yang dibuka Harvey Moeis, yang sumber dananya sebagian besar berasal dari PT Quantum Skyline Exchange dan PT Refined Bangka Tin. Pembelian satu bidang tanah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama Harvey Moeis dan pembayaran sewa rumah mewah di Melbourne, Australia, senilai Rp 5.765.130.530.

Harvey juga mentransfer ke rekening pemilik online shop Snowceline Luxury untuk pembelian tas-tas branded untuk Sandra Dewi. Ada 88 tas branded Sandra yang menjadi barang bukti dalam kasus TPPU tersebut.

(Sumber : Kado Natal Rp 200 Juta dari Harvey Moeis yang Tak Ditanya Asalnya.)

Jakarta (VLF) Kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sedang diusut kepolisian. IM57+Institute menyoroti ada inkonsistensi dari ucapan Alex perihal momen bertemu Eko Darmanto.

Ketua IM57 M Praswad Nugraha mengatakan kasus yang melibatkan Alex Marwata ini menjadi bukti semakin merosotnya standar etik di KPK. Dia menilai kasus Alex menambah daftar panjang pimpinan KPK dalam lima tahun terakhir yang terjerat kasus, baik pidana maupun etik.

“Pelanggaran etik yang kerap terjadi menunjukkan bahwa sudah adanya perubahan signifikan dalam standar penegakan etik di KPK. Hal tersebut tidak terlepas dari menurunnya level integritas Pimpinan KPK yang dikombinasikan dengan lemahnya penegakan etik di KPK,” kata Praswad saat dihubungi wartawan, Kamis (10/10/2024).

“Akhirnya, karena pelanggaran serius tidak dihukum berat maka pelanggaran demi pelanggaran akan terus terjadi, termasuk pelanggaran atas pertemuan Alexander Marwata dengan Eko Darmanto,” sambungnya.

IM57 juga menyoroti sejumlah pernyataan Alex terkait pertemuannya dengan Eko Darmanto. Menurut Praswad, beberapa keterangan Alex terlihat inkonsisten dan menimbulkan kecurigaan.

“Dalih Alex bahwa pertemuan dalam menjalankan tugas menunjukan tidak adanya konsistensi dari pernyataan Alex yang harus diusut tuntas karena merupakan pelanggaran pidana. Hal tersebut mengingat, sebelumnya Alex mengatakan belum ada sprindik yang diterbitkan saat pertemuan terjadi dan saat tidak dapat berkelit tentang pertemuan tersebut maka beralasan karena kepentingan tugas yang alas landasan tidak jelas,” tutur Praswad.

Praswad mengatakan pernyataan Alex yang mengaku bertemu Eko Darmanto sebelum ada surat perintah penyelidikan (sprinlidik) juga dinilai berbahaya. Pasalnya, hal itu membuka potensi adanya kesepakatan terselebung di antara keduanya.

“Pertemuan sebelum sprindik dikeluarkan menjadi suatu proses yang lebih berbahaya karena berpotensi mempengaruhi naik atau tidaknya kasus,” jelas Praswad.

Kasus pertemuan Alex Marwata dengan Eko Darmanto ini sedang diusut Polda Metro Jaya. IM57 juga mendorong kasus tersebut diproses secara etik oleh Dewas KPK.

“Proses ini sudah masuk dalam ranah kepolisian tetapi bukan berarti proses dewas dapat berhenti. Kedua proses tersebut harus dilakukan secara optimal karena ketika adanya pembiaran maka tidak akan ada efek jera yang mengakibatkan pelanggaran etik akan lebih sering terjadi,” katanya.

Kata Alex Marwata

Alexander Marwata sudah angkat bicara terkait pelaporan tersebut. Alexander mengatakan Eko datang menemuinya sebagai pelapor. Eko datang untuk melaporkan perkara dugaan korupsi di instansi tempatnya bekerja.

“Yang bersangkutan itu saat mau bertemu saya bertindak sebagai pelapor perkara dugaan korupsi yang terjadi di instansi dia bekerja. Bukan terlapor yang minta perlindungan atas masalah yang bersangkutan yang sedang viral,” kata Alexander Marwata kepada wartawan, Rabu (9/10).

Ia mengaku pertemuan itu atas sepengetahuan pimpinan KPK yang lain dan didampingi stafnya. Alex mempertanyakan apa masalahnya bertemu dengan Eko.

“Dan pertemuan itu atas sepengetahuan pimpinan lainnya dan saya didampingi dua orang staf. Jadi masalahnya ada di mana?” tuturnya.

Ia lalu menegaskan dirinya tidak mengenal Eko Darmanto. Pengakuannya, pertemuannya itu baru sekali terjadi.

“Saya tidak mengenal yang bersangkutan sebelumnya. Saya baru tahu yang bersangkutan ketika bertemu di KPK dan hanya sekali itu,” pungkasnya.

(Sumber : IM57 Soroti Inkonsistensi Dalih Alex Marwata Soal Bertemu Eko Darmanto.)

Jakarta (VLF) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tasikmalaya menerima laporan dan temuan dugaan pelanggaran kampanye dari pasangan calon Bupati Tasikmalaya. Kurang lebih ada empat laporan masyarakat dan temuan petugas Pengawas Pemilu selama kampanye berlangsung dari 23 September sampai 9 Oktober 2024.

“Kalau laporan tidak ada ke Bawaslu, hanya informasi awal. Kami tidak tutup mata kami lakukan penelusuran apakah betul yang disampaikan masyarakat terkait dugaan pelanggaran itu. Kami sudah simpulkan,” kata Dodi Djuanda, Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (10/10/24).

Informasi yang masuk pertama munculnya foto komisaris salah satu BUMD di Kabupaten Tasikmalaya yang berfoto dengan Calon Bupati Tasikmalaya Nomor Urut 3. Hasil penelusuran, foto diambil pada 23 September 2024 saat pengambilan nomor urut undian pasangan calon bupati.

Namun, Bawaslu menilai saat itu, belum masuk masa kampanye hingga tidak dikategorikan pelanggaran kampanye. Sosok Komisaris BUMD juga bukan Aparatur Sipil Negara.

“Pertama terkait adanya pengawas BUMD di Kabupaten Tasikmalaya berfoto dengan calon, itu betul foto di tanggal (23/9/24) saat pengambilan nomor urut. Berarti belum memasuki masa kampanye. Pengawas atau dewan komisaris BUMD bukan ASN maka dikategorikan bukan pelanggaran kampanye,” kata Dodi Djuanda.

Laporan kedua muncul foto Calon Bupati Tasikmalaya nomor urut tiga Ade Sugianto bersama Camat, Kepala Dinas Pertanian, TNI dan Polri serta masyarakat di Kecamatan Cisayong. Penelesuruan Bawaslu ini terjadi saat Ade Sugianto diundang menjadi narasumber dalam kegiatan rembuk tani.

Di lokasi tidak muncul kampanye, ajakan dan penyampaian visi misi serta tidak terdapat atribut pasangan calon. Alhasil, tidak masuk dalam kategori pelanggaran kampanye.

“Lanjutnya, ada foto kegiatan calon dengan Camat, Ada Kadis ada unsur Polisi TNI di Cisayong. Calonya Nomor urut tiga. Ternyata hasil penyelidikan calon itu narasumber dalam acara rembuk tani. Selain itu, tidak ada atribut paslon 3, tidak ada ajakan memilih, tidak ada visi misi yang disampaikan. Ini pilkada sifatnya kumulatif unur kampanyenya harus ada, mulai alat peragan ajakan ada penyampaian visi misi, foto pun tidak simbol dukungan jari. Jadi kami kategorikan bukan pelanggaran kampanye,” ucap Dodi Djuanda.

Laporan dan temuan selanjutnya muncul foto pembagian sembako dengan dilengkapi spesimen surat suara paslon nomor urut dua Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al ayubi. Lokasinya berada di Kecamatan Karangjaya dan Kecamatan Cisayong.

Hasil pendalaman ditemukan di rumah warga termasuk juga diberikan ke rumah rumah dengan ketuk pintu. Bawaslu menemukan Indikasi dugaan pelanggaran Kampanye.

“Ketiga ada foto sembako yang ada spesimen surat suara paslon nomor urut dua. Temuan kasusnya di Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Karangjaya ada dor to dor ada yang diposting penerimanya. Hasil dari pengawasan panwascam alasanya stunting dan masih didalami. Kami melihat ada indikasi dugaan tindak pidana dalam pembagian sembako ini. Nanti akan kami bawa dalam pembahasan pimpinan apakah diregister Akan kami register,” kata Dodi Djuanda.

Selama dua pekan masa kampanye sebanyak 46 kali kampanye dilakukan tiga Paslon peserta Pemilu.

Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya diikuti tiga Pasangan Calon Bupati Tasikmalaya. Nomor urut satu Iwan Saputra dan Dede Muksit Aly diusung Golkar dan PAN. Nomor urut dua Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Alayubi diusung PPP, Gerindra, PKS dan Demokrat. Nomor urut tiga Ade Sugianto dan Iip Miftahul Paoz diusung PDI Perjuangan, PKB dan NasDem.

(Sumber : Bawaslu Tasik Terima Aduan soal Dugaan Pelanggaran Kampanye.)

Jakarta (VLF) Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap 4 bandar narkoba di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Bersama para tersangka, puluhan aset seperti tanah dan kendaraan dengan total Rp 64 miliar disita negara.

Diketahui, BNN menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kecamatan Alang-Alang Lebar (AAL), Palembang pada Rabu (9/10/2024). Deputi Pemberantasan BNN RI I Wayan Sugiri membenarkan pihaknya menyita aset bergerak maupun tidak bergerak dari keempat tersangka.

“Selain menangkap tersangka, kami juga mengamankan aset mereka. Puluhan aset tersebut terdiri dari aset bergerak maupun tak bergerak dengan total Rp 64 miliar,” ungkapnya, Rabu (9/10).

Dia menjabarkan tersangka adalah Himawan Teja alias Acoi (49), Ali Tjikhan alias Wehan (59), dan Leni Marlina (46) dari jaringan Malaysia-Palembang. Sementara satu lainnya atas nama Andrian Saputra alias Yudi (39) sebagai anggota jaringan Aceh-Palembang.

“Saudara HT, AT, dan LM merupakan tersangka TPPU jaringan Malaysia-Palembang. Sedangkan AS adalah jaringan Aceh-Palembang,” jelasnya.

Berikut rinciannya.

1. Aset Himawan Teja (Malaysia-Palembang)

Total aset Rp 28,148 miliar, terdiri atas:

• 10 unit ruko dua lantai di Kecamatan AAL dan Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang
• 1 unit ruko 3 lantai di Kelurahan 2 Ilir, IT II seluas 132 meter persegi.
• 2 bidang tanah lahan kosong di Kecamatan AAL dan Kecamatan IT II, Palembang
• 2 buku tabungan dan kartu ATM atas nama tersangka
• Uang tunai dalam valuta asing senilai Rp 112,89 juta
• Uang tunai Rp 136 juta
• Uang dalam rekening sejumlah Rp 999,3 juta
• 1 unit mobil mewah
• 2. Aset Ali Tjikhan (Malaysia-Palembang)

Total aset Rp 7 miliar, terdiri atas:

• 1 unit rumah di Kecamatan Kalidoni, Palembang
• 1 unit ruko di Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan IT II, Palembang
• 19 Surat Hak Milik (SHM) tanah kosong di Kecamatan Gandus, Palembang
• 3 SHM tanah beserta bangunan di Kecamatan Gandus, Palembang
• 3. Aset Leni Marlina (Malaysia-Palembang)

Total aset Rp 6,7 miliar, terdiri atas:

• 1 unit rumah di Kecamatan IT II, Palembang
• 1 unit rumah di Kecamatan Ilir Barat I, Palembang (Alamat tinggal tersangka)
• 4. Aset Andrian Saputra (Aceh-Palembang)

Total aset Rp 22,2 miliar, terdiri atas:

• 4 unit ruko di Jalan Taqwa Mata Merah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang
• 3 unit rumah mewah di Kecamatan Kertapati dan Ilir Barat (IB) I
• 1 unit rumah mewah di Perumahan Royal Residence, Kabupaten Banyuasin
• 5 unit mobil
• 5 unit sepeda motor
• Uang tunai senilai Rp 30 juta
• 19 buah perhiasan senilai Rp 329,3 juta
• 9 unit handphone senilai Rp 52,5 juta
• 4 buku tabungan dan 7 kartu ATM

(Sumber : Rincian Aset Jaringan Narkoba Palembang Rp 64 M, Ada SHM Tanah-Kendaraan.)

Jakarta (VLF) Diki Jaya (21), pria sebatang kara di Sukabumi, Jawa Barat (Jabar), dibunuh gara-gara cekcok saat berpesta minuman keras (miras). Polisi memperlihatkan empat orang pelaku, dua di antaranya berstatus ibu dan anak. Kesalahpahaman saat pesta miras membuat para pelaku menghabisi nyawa Diki.

“Motif dari tindak pidana ini diawali adanya salah paham pada saat korban dan pelaku mengonsumsi minuman keras bersama-sama. Kemudian, dari salah paham itu pelaku mengambil sebilah pisau dapur kemudian ditusukkan di bagian leher sebelah kiri korban,” kata Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, Senin (7/10/2024) dilansir dari detikJabar.

Tidak sampai di sana, setelah korban tidak berdaya di telungkupkan oleh pelaku dan kembali ditusuk sebanyak dua kali di punggung. “Motifnya adalah salah paham pada saat minum-minuman keras, secara bersama-sama,” imbuh Samian.

Polisi mengamankan para pelaku masing-masing Nopal alias N (19) yang menjadi pelaku utama yang menusuk Diki, kemudian Gilang Maulana alias GM (20), dan Juanda (18) yang berperan mengangkat tubuh korban, serta Erni (49) yang menyuruh Noval untuk memindahkan mayat Diki. Noval dan Erni sendiri berstatus ibu dan anak.

“Barang bukti yang sudah kami amankan di antaranya satu buah pisau, satu buah cangkul yang digunakan pada saat melakukan penguburan mayat korban kemudian satu buah jaket warna hitam dan satu buah kaus warna merah milik korban celana panjang levis warna hitam,” jelas Samian.

Cangkul sendiri dijadikan barang bukti karena sebelum dibuang, mayat korban sempat dikubur di pasir. Namun, karena merasa tidak aman, jasad korban kemudian dibawa ke Cisolok dan dibuang di pinggir Jalan Raya Sukabumi-Banten.

“Kemudian, oleh para pelaku dan sepeda motor dibawa kurang lebih 15 kilometer dari TKP awal dibuang di daerah Cisolok, tepatnya di jurang ya ke dalam yang kurang lebih 5 meter,” jekas Samian.

Tersangka Noval, membenarkan jika malam itu ia mengonsumsi minuman keras bersama korban. “Awalnya pesan sebotol, lalu sebotol lagi,” lirihnya.

(Sumber : Pria Sebatang Kara Dibunuh gegara Cekcok Saat Pesta Miras.)