Jakarta (VLF) KPK sudah menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin sebagai tersangka, tapi hingga saat ini dia belum ditahan. Lalu kapan KPK memanggil Sahbirin untuk diperiksa?

“Sementara, setelah saya berkoordinasi dengan penyidiknya, masih dalam proses perencanaan. Karena proses penyidikannya juga masih berlangsung, teman-teman penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi maupun proses penggeledahan,” ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika kepada wartawan, Rabu (16/10/2024).

Tessa memastikan semua yang berkaitan dalam kasus dugaan suap proyek Sahbirin Noor akan diperiksa. Termasuk Sahbirin, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Jadi kita tunggu saja. Kalau saatnya memang ada pihak-pihak yang tadi disampaikan sebutkan namanya, kapan dipanggilnya, kita akan update,” jelasnya.

Tessa juga mengatakan semua pihak yang berkaitan dengan kasus ini akan diperiksa. Dia juga bicara kemungkinan istri Sahbirin diperiksa.

“Apakah yang bersangkutan nanti akan dipanggil, nanti kita akan tunggu,” kata Tessa ketika menjawab pertanyaan apakah istri Sahbirin akan diperiksa atau tidak.

Tessa mengimbau kepada pihak-pihak yang memiliki keterlibatan di dalam kasus dugaan korupsi Sahbirin untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang, seperti menghilangkan barang bukti. Dia juga mengimbau para saksi berkata jujur dan tidak menghalangi penyidikan.

“KPK mengimbau bagi para pihak yang memang dipanggil sebagai saksi atau dimintai keterangan baik di tahap penyidikan maupun di tahap penyelidikan, dapat memberikan keterangan sesuai fakta dan tidak melakukan tindakan-tindakan apa pun yang bisa mengganggu jalannya proses penyidikan,” ucapnya.

Sahbirin Sudah Sepekan Ditetapkan Tersangka

Pada 8 Oktober 2024, KPK telah menetapkan Sahbirin Noor sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek. Sahbirin diduga mendapat fee 5 persen dari proyek di Pemprov Kalsel.

Penetapan tersangka dilakukan KPK seusai rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kalsel pada Minggu (6/10/2024). Total, ada tujuh tersangka yang diumumkan KPK dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Berikut daftar tersangka yang diumumkan KPK dalam kasus ini:

Tersangka penerima

1. Sahbirin Noor (SHB) selaku Gubernur Kalimantan Selatan
2. Ahmad Solhan (SOL) selaku Kadis PUPR Kalimantan Selatan
3. Yulianti Erynah (YUL) selaku Kabid Cipta Karya sekaligus PPK PUPR Kalsel
4. Ahmad (AMD) selaku pengurus Rumah Tahfidz Darussalam yang diduga pengepul fee
5. Agustya Febry Andrean (FEB) selaku Plt Kepala Bag Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan

Tersangka pemberi

1. Sugeng Wahyudi (YUD) selaku pihak swasta
2. Andi Susanto (AND) selaku pihak swasta

“Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024-2025 dan setuju untuk dinaikkan ke tahapan penyidikan,” ujarnya.

Tersangka penerima dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Enam orang tersangka sudah ditahan, sementara Gubernur Kalsel belum ditahan.

Sahbirin Ajukan Praperadilan

Setelah ditetapkan tersangka, Sahbirin mengajukan praperadilan. Praperadilan itu teregister dengan nomor perkara 105/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL yang didaftarkan pada Kamis, 10 Oktober 2024. Dalam gugatan itu, Sahbirin Noor sebagai pihak pemohon, sedangkan pihak termohon adalah KPK.

Adapun dalam gugatan tersebut, petitum yang diajukan belum dapat ditampilkan. Sidang perdana dijadwalkan akan berlangsung pada Senin (28/10). KPK sendiri menyatakan siap melawan praperadilan Sahbirin.

(Sumber : Sepekan Gubernur Kalsel Jadi Tersangka, Kapan Dipanggil KPK?.)

Jakarta (VLF) Polresta Magelang mengungkap peredaran ganja seberat 2,05 kilogram. Barang bukti tersebut disimpan tersangka di kos wilayah Palebon, Pedurungan, Kota Semarang.

Tersangka yang ditangkap berinisial DD (21) warga Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang. Tersangka yang juga ngekos di daerah Pedurungan, Kota Semarang, itu ditangkap di daerah Salam, Kabupaten Magelang, Sabtu (12/10) lalu.

Petugas kini masih memburu tersangka lain berinisial DY yang berperan memberi perintah untuk mengambil dan mengirim paket ganja tersebut. Sebelum ditangkap, DD disebut pernah mengedarkan 1 kilogram ganja.

Ganja yang dikemas dalam paket-paket kecil itu diedarkan di wilayah Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Magelang, Solo, dan di Kabupaten Sleman, DIY.

Kapolresta Magelang Kombes Mustofa menjelaskan, pengungkapan ini berkat informasi masyarakat tentang adanya peredaran ganja di daerah Srumbung. Juga ada informasi bahwa ganja itu ditimbun tanah di pinggir jalan di daerah Salam, Kabupaten Magelang.

“Barang bukti yang diamankan satu paket ganja berat bruto 7,63 gram, satu paket dengan berat bruto 2.023 gram atau 2 kg lebih, empat paket ganja dengan berat bruto 17,48 gram, dan satu paket ganja dengan berat bruto 8,28 gram. Total berat bruto 2.056,39 gram atau 2 kg lebih,” ungkap Kapolresta Magelang Kombes Mustofa saat konferensi pers di Mapolresta Magelang, Selasa (15/10/2024).

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu unit timbangan digital warna putih SF-400, satu handphone merek VIVO Y22, dan satu motor Honda Beat warna hitam berpelat nomor AA 2435 VG.

Mustofa menjelaskan, tersangka DD disuruh DY yang masih buron untuk mengambil paket ganja di salah satu jasa pengiriman di Kota Semarang. DD diberi instruksi DY agar membuat paket-paket ganja.

“Yang pertama paket pahe atau paket hemat dengan berat 6 gram. Yang kedua, paket setengah garis dengan berat 50 gram dan paket segaris dengan berat 100 gram,” kata Mustofa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Mustofa, paket tersebut diedarkan di berbagai kota meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Magelang dan Sleman.

“Untuk tiap titik, sekali menaruh tersangka mendapatkan upah Rp 20 ribu per paket. Tersangka ini sebagai perantara jual beli sudah berhasil melakukan penjualan ganja dari DY seberat 1 kilogram (sebelum ditangkap),” ujar Mustofa.

“Paket 2 kilogram ini ditemukan di kosnya milik tersangka (Semarang) sebelum diperjualbelikan. Sebelum 2 kilogram ini, tersangka sudah berhasil memperjualbelikan 1 kilogram. Dengan ini sudah 3 kilogram yang sampai pada tersangka,” kata dia.

Mustofa menambahkan, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Dengan ancaman 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara ataupun Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah sepertiga,” tegas Mustofa.

Pengakuan Tersangka

Sementara itu, tersangka DD mengaku mulai mengedarkan ganja sejak pertengahan September 2024. Dia mengaku tidak punya pelanggan sendiri alias hanya mengirimkan ganja atas perintah DY.

“(Mengedarkan ganja) Mulai 12 September, dulu ngambil di agen travel. Dari yang 1 kg telah diedarkan mendapatkan keuntungan sekitar Rp 1 juta. Uang untuk kebutuhan sehari-hari,” kata DD.

DD juga mengaku kenal DY karena dulu DD sebagai pengguna. Tiap butuh ganja, DD beli ke DY.

“Saya ditawari menjadi agen. Saya kenal DY setahun lebih. Saya beli kalau ada uang, paket pahe 6 gram dan mengambil alamat yang ditentukan,” ujar dia.

(Sumber : Pengedar Ganja 3 Kg Ditangkap di Magelang, Segini Upahnya Per Paket.)

Jakarta (VLF) 15 orang remaja diamankan buntut terjadinya duel ala gladiator yang menewaskan pelajar inisial FMS (15). Diketahui duel maut itu terjadi pada Kamis (10/10) malam di wilayah Caringin, Kabupaten Sukabumi.

Kapolres Sukabumi AKBP Samian mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi setelah adanya komunikasi antara dua kelompok remaja, yaitu Genk Zdoor dan Genk Zheder, melalui Instagram.

“Perkelahian ini berawal dari tantangan melalui media sosial antara kelompok Zdoor dan Zheder. Mereka janjian untuk bertemu dan berduel dua lawan dua. Nahas, satu korban dari kelompok Zdoor meninggal dunia akibat luka bacok, sementara rekannya mengalami luka sayat di tangan,” kata Samian didampingi Wakapolres Kompol Rizka Fadhila, Kasat Reskrim AKP Ali Jupri dan Kasi Humas Iptu Aah Saepulrohman saat rilis di Mapolres Sukabumi, Selasa (15/10/2024).

Samian membenarkan, polisi telah mengamankan 15 remaja terkait peristiwa tersebut. Dua di antaranya adalah pelaku utama yang melakukan duel, sementara 13 lainnya berperan sebagai saksi dan satu orang menyiarkan langsung kejadian melalui Instagram.

“Barang bukti yang sudah diamankan antara lain senjata tajam, pakaian, helm, dan enam motor yang digunakan untuk bertemu di lokasi kejadian,” ungkapnya.

Atas aksi nekat ini, para pelaku dikenakan Pasal 80 ayat (1), ayat (3) Jo Pasal 76ç UU RI Nomor 35 tahun 2014 ancaman pidana paling lama 15 tahun Penjara

“Selain itu, juga dijerat dengan Pasal 358 jo Pasal 55 KUHP,” tegas Samian.

Terkait penamaan kelompok, Samian mengatakan, nama geng itu bersumber dari nama kampung dan tidak terafiliasi geng motor manapun.

“Hanya kelompok dari dua wilayah atau perkampungan yang berbeda, bukan geng motor,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, FMS (15), pelajar kelas 1 SMK asal Kampung Cijengkol, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi tewas usai dibacok pelajar lain dalam aksi duel ala gladiator. Korban mendapatkan luka bacok di bagian punggung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa duel maut itu terjadi pada Kamis (10/10) malam. Duel ala gladiator itu dipicu dari unggahan di media sosial mengajak berkelahi. Postingan itu mendapatkan respons terduga pelaku hingga berujung perkelahian.

(Sumber : Polisi Amankan 15 Anggota Geng Kampung Terkait Duel Maut di Sukabumi.)

Jakarta (VLF) Polres Teluk Bintuni melimpahkan anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB), Sutiawan Orocomna (SO) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintuni, Papua Barat Daya. Salah satu daftar pencarian orang (DPO) pelaku pembunuhan 4 pekerja pekerja trans Papua itu pun segera diadili.

“Salah satu DPO pembunuhan 4 warga di Kampung Majenek, Distrik Moskona Barat dengan inisial SO dilimpahkan ke kejaksaan beserta dengan barang bukti,” kata Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi S Marbun dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke Kejari Bintuni berlangsung pada Senin (14/10). Penyerahan tersangka dan barang bukti mengacu dalam surat nomor:B-1273/R.2.13/Eoh.1/10/2024 pada 14 Oktober 2024.

“Dengan dasar inilah kami langsung melaksanakan tahap 2 atau penyerahan tersangka SO beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bintuni,” paparnya.

Tomi mengatakan, tersangka SO dijerat pasal berlapis. SO melanggar pasal 340 KUHP subsider pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 atau pasal 56 ayat 1 KUHP dan pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP.

“Dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun,” tambah Tomi.

Sebelumnya diberitakan, SO ditangkap di Kampung Mayerga, Kecamatan Moskona Selatan, Teluk Bintuni, Sabtu (28/9). Aparat kepolisian menjemput pelaku setelah melibatkan pihak distrik setempat.

“Penjemputan telah dikoordinasi dengan pihak keluarga dan pihak distrik terkait dengan penyerahan dan penjemputan para pelaku,” kata Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Choiruddin Wachid dalam keterangannya.

Saat itu, Aparat turut mengamankan 2 warga diduga simpatisan KKB masing-masing berinisial SM dan TO. Namun kedua simpatisan disebut tidak terlibat dengan aksi pembunuhan bersama SO.

“TO dan SM tidak melakukan tindak pembunuhan, berdasarkan data yang ada,” ungkapnya.

Sebagai informasi, KKB sebelumnya menyerang pekerja proyek Jalan Trans Kabupaten Teluk Bintuni-Kabupaten Maybrat, tepatnya di Kampung Majenek, Teluk Bintuni pada Kamis (29/9/2022). Polisi masih mengejar 11 pelaku yang menewaskan 4 pekerja proyek itu.

“11 orang masih dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang,” imbuh Choiruddin.

(Sumber : Anggota KKB Pembunuh 4 Pekerja Jalan di Teluk Bintuni Dilimpahkan ke Jaksa.)

Jakarta (VLF) Pemerintah kolonial Belanda menyisakan persoalan hak kepemilikan tanah berupa Eigendom Verponding. Bagaimana cara agar Eigendom Verponding bisa menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM)?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik’s Advocate. Yaitu:

Dengan hormat

Bersama ini kami memegang eigendom verponding 1938. Bagaimana tahapan menguruskan Eigendom Verponding menjadi SHM?

Mohon dijelaskan, sehingga kami bisa menguruskannya dengan pasti.

Catatan: Eigendom Verponding tersebut dikeluarkan pada tahun 1938.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Budi S SGd

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami pendapat dari notaris
Andreas Ganer Naibaho, SH, MKn. Berikut jawabannya:

Terima kasih atas pertanyaannya,

Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Eigendom Verponding.

Berasal dari paduan kata Eigendom merupakan hak atas tanah barat pada masa kolonial yang dikonstruksikan sebagai hak kepemilikan. Verponding merupakan nomor tagihan atas pajak, salah satu jenis pajak untuk benda tidak bergerak, yang sekarang kita kenal dengan SPPT PBB.

Eigendom Verponding merupakan salah satu surat atau bukti kepemilikan hak atas tanah yang merupakan produk pada saat masa kolonial Belanda. Sering juga dikenal tanah bekas hak barat, di mana yang diatur kembali dalam Konversi UUPA (Undang Undang Pokok Agraria). Di mana UUPA telah mengatur tentang konversi tanah bekas barat, yakni eigendom selama 20 tahun setelah UUPA berlaku.

Dalam implementasinya di masa sekarang, Eigendom Verponding yang belum dilakukan konversi masih dimungkinkan untuk dilakukan pendaftaran hak atas tanah selama masih memenuhi persyaratan pendaftaran hak atas tanah dan belum ada terbit sertipikat hak atas tanah pada objek tersebut. Dalam hal tersebut, perlu diperhatikan persyaratan dan kelengkapan pembuktian dari tanah eks eigendom tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Budi, sebelumnya Pak Budi harus mempersiapkan beberapa syarat untuk permohonan pemberian hak, pendaftaran hak atas suatu bidang tanah bekas hak asing/hak lama. Yaitu:

– Bukti dan Alas Hak, Eigendom Verponding.
– Melengkapi bukti/pernyataan penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut.
– Pernyataan tidak sengketa
– Pembuktian, pernyataan dan persetujuan ahli waris.
– Tanda bukti setoran pembayaran PBB

Dalam proses pendaftarannya, pihak dari Kantor Pertanahan BPN setempat akan melakukan penelitian data yuridis dan adanya pemeriksaan penguasaan fisik dari panitia pemeriksaan tanah.

Demikian jawaban kami

Terima kasih

Andreas Ganer Naibaho, S.H.,M.Kn.
(Head Legal Kantor Notaris & PPAT Reza Zulnizar Mukhsin SH, MKn)

Tentang detik’s Advocate

detik’s Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum internasional, hukum waris, hukum pajak, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Pertanyaan ditulis dengan runtut dan lengkap agar memudahkan kami menjawab masalah yang anda hadapi. Bila perlu sertakan bukti pendukung.

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(Sumber : Saya Pegang Eigendom Verponding Tahun 1938, Bagaimana Cara Urus Jadi SHM?.)

Jakarta (VLF) Kasus pemalsuan surat yang berujung sengketa tanah Dago Elos, Kota Bandung, kembali bergulir di persidangan. Majelis Hakim PN Bandung kemudian membacakan putusan kepada duo Muller bersaudara yaitu Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller.

Lantas, seperti apa kasus ini bergulir hingga berujung vonis bersalah kepada duo Muller bersaudara tersebut? Berikut ini rangkuman faktanya:

Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara

Majelis Hakim PN Bandung menjatuhkan vonis kepada duo Muller bersaudara, Heri Hermawan Muller dan Dodi Rustandi Muller dengan hukuman penjara 3 tahun dan 6 bulan. Keduanya dinyatakan bersalah dalam kasus pemalsuan surat yang berujung kepada klaim lahan warga Dago Elos, Kota Bandung.

“Mengadili, menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana mempergunakan akta otentik yang isinya berisi keterangan palsu seolah-olah isinya benar, sebagaimana dakwaan alternatif keempat,” kata Ketua Majelis Hakim, Syarif, saat membacakan putusannya di PN Bandung, Jl LLRE Martadinata, Senin (14/10/2024).

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan hukuman 3 tahun dan 6 bulan kurungan,” ucapnya menambahkan.

Lebih Ringan Dibanding Tuntutan Jaksa

Heri dan Dodi dinyatakan Majelis Hakim PN Bandung bersalah melanggar Pasal 266 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif keempat jaksa penuntut umum (JPU). Putusan hakim diketahui lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya menjatuhkan tuntutan 5 tahun 6 bulan penjara.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim turut mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan duo Muller bersaudara tersebut telah merugikan orang lain.

“Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa merugikan orang lain. Hal yang meringankan, terdakwa belum dipidana dan para terdakwa bersikap sopan,” ucapnya.

Pengacara Siapkan Banding

Setelah putusan tersebut, duo Muller bersaudara ini memastikan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bandung. Salah satu pertimbangannya karena mereka menilai perbuatannya bukan merupakan ranah pidana.

“Kalau putusan itu tetap kita hargai, karena sudah menjadi pertimbangan hakim. Sikap kami, tetap akan mengajukan upaya hukum banding,” kata pengacara dou Muller bersaudara, Jogi Nainggolan.

Dalam upaya banding nanti, ada sejumlah hal yang akan coba diupayakan. Salah satunya menurut Jogi, kliennya seharusnya diputus bebas atau lepas (onslag van recht vervolging).

“Karena masih banyak hal-hal yang tidak dipertimbangkan majelis hakim dalam pembelaan kami. Kami mengharapkan meski tidak bebas murni, putusannya onslag (lepas),” tuturnya.

“Ada memang perbuatan kita akui dengan menambah nama Muller, tapi itu kan bukan kejahatan, itu pemahaman kita. Dan itu sudah bisa kita buktikan dengan dokumen yang kita miliki, dia adalah keterunan yang sah dari keluarga Muller itu. Jadi buat kami, itu hal yang biasa, bukan kejahatan yah,” ucapnya.

Ada Penyelidikan Baru

Dalam pertimbangan majelis hakim yang dibacakan, kemudian terungkap tentang penyelidikan baru kasus tersebut. Hakim kemudian menyatakan, barang bukti kasus duo Muller bersaudara dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

“Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan yaitu dari nomor 1 sampai 218, karena masih diperlukan dalam pengungkapan perkara lain sebagaimana tuntutan penuntut umum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam pengembangan perkara lain,” kata majelis hakim.

Saat dikonfirmasi, JPU Kejati Jabar, Sukanda, membenarkan soal hal ini. Ia mengatakan, pertimbangan hakim tersebut justru berasal dari permintaan JPU saat membacakan tuntutan kepada dou Muller bersaudara pada 3 Oktober 2024.

“Itu memang sesuai permintaan kita, kan itu banyak terlibat juga di dalamnya (selama proses persidangan berjalan),” katanya kepada detikJabar.

“Saat ini kami menunggu putusan ini dulu. Nanti dengan penyidik Polda Jabar koordinasinya yang akan menangani kasus ini,” pungkasnya.

(Sumber : 4 Fakta Usai Duo Muller Bersaudara Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara.)

Jakarta (VLF) Tak kapok divonis berat, Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali melawan vonis hakim. SYL telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan banding yang memperberat hukumannya.

“Status perkara, permohonan kasasi,” demikian tertulis di situs SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Selain SYL, dua mantan anak buahnya mengajukan upaya kasasi. Mereka ialah mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Kementan M Hatta.

Sebelumnya, hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan SYL terbukti bersalah karena memeras anak buahnya di Kementan. SYL dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hakim menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Total pemerasan Rp 44,2 miliar dan USD 30 ribu, namun hakim menyebut uang yang dinikmati SYL dan keluarganya Rp 14,1 miliar dan USD 30 ribu.

Hakim menghukum SYL membayar uang pengganti sejumlah uang yang diterimanya, yakni Rp 14.147.144.786 (Rp 14,1 miliar) dan USD 30 ribu. Jika harta benda SYL tak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, diganti dengan kurungan.

Putusan Banding

Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara. Hakim menyatakan SYL terbukti bersalah telah memeras anak buahnya di Kementan.

“Menjatuhkan terhadap Terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 bulan kurungan,” ujar ketua majelis hakim Artha Theresia saat membacakan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Duduk sebagai hakim anggota adalah Subachran Hardi Mulyono, Teguh Harianto, Anthon R Saragih, dan Hotma Maya Marbun. Hakim juga menambah besaran uang pengganti yang harus dibayar SYL.

Hukuman Uang Pengganti SYL Juga Ditambah

SYL diwajibkan membayar uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 5 tahun.

“Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap,” ujar hakim Artha Theresia.

Hakim mengatakan harta benda SYL dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Apabila harta benda SYL tak mencukupi membayar uang pengganti itu, diganti dengan 5 tahun kurungan.

“Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun,” ujar hakim.

Denda yang harus dibayar SYL juga diperberat. Hakim pada PT DKI Jakarta menghukum SYL membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

“Menjatuhkan terhadap Terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan kurungan,” ujar hakim.

(Sumber : Tak Ada Kapok-kapoknya SYL Melawan Vonis Penjara.)

Jakarta (VLF) Kasus korupsi kini sedang menjerat Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. Dua orang sudah ditetapkan menjadi tersangka yaitu AWR yang berstatus sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), dan B sebagai pihak kontraktor.

Usut punya usut, korupsi di ISBI Bandung ternyata bermuara dari proyek pembangunan bernama Gedung Galeri Seni. Gedung yang lebih banyak disebut mahasiswanya sebagai ‘Gedung Buled’ (bundar) ini rupanya sudah menjadi polemik yang dikritik sejak lama.

Bagaimana tidak, rencana awalnya, gedung ini dibangun dalam 3 tahap yaitu 2014, 2019 dan 2020. Tapi kemudian, menjelang akhir-akhir proyeknya dikerjakan, pembangunan gedung itu malah ditinggalkan dan ujungnya malah mangkrak di tengah jalan.

Alhasil, gedung yang terlihat dari luar berkapasitas 4 lantai ini terkesan sebagai bangunan yang ditinggalkan begitu saja. Konstruksinya memang sudah kokoh berdiri, tapi malah jadi bangunan yang nampak tak layak untuk digunakan.

Hingga kemudian, Kejari Kota Bandung mengumumkan proyek Gedung Buled ini ternyata menjadi lingkaran kasus korupsi. Kejari menetapkan dua orang sebagai tersangka lantaran pengerjaan proyek itu tidak sesuai kontrak kesepakatan sejak 2015 silam.

“Betul, ada dua orang yang sudah kami tetapkan menjadi tersangka. Kasusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan gedung ISBI Bandung,” kata Kasipidsus Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan saat dihubungi detikJabar, Kamis (10/10/2024).

Saat memberikan keterangan ini, Ihsan belum bisa merinci lebih detail mengenai kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi tersebut. Tapi, Ihsan memastikan berkas perkaranya dalam waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung.

“Pada saat ini penyidikan telah dinyatakan lengkap, kemudian penyidik Kejari Kota Bandung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU). Sehingga dalam jangka waktu dekat akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan,” tuturnya.

Mencuatnya lingkaran kasus korupsi di proyek Gedung Buled sebetulnya bukan kabar baru bagi kalangan mahasiswa ISBI Bandung. Bahkan, dugaan kongkalikong itu sudah tercium sejak 2020 silam, tepat pada saat pembangunan Gedung Buled mangkrak di tengah jalan.

Tapi kemudian, meski demo berulang kali dilakukan, belum pernah ada kejelasan mengenai nasib penanganan kasus dugaan korupsi di proyek pembangunan Gedung Buled. Kini, setelah Kejari Kota Bandung mengumumkan dua orang tersangka, harapan mahasiswa begitu besar supaya penanganan kasus ini bisa diusut secara tuntas dan transparan.

“Tuntutan kami dari kalangan mahasiswa tentunya menginginkan Kejari sudah mengusut kasus ini secara transparan dan jangan sampai ditutup-tutupi. Usut secara tuntas biar semua orang yang diduga terlibat bisa dihukum sesuai ketentuan undang-undang,” kata salah seorang mahasiswa ISBI Bandung.

Respons ISBI Bandung

Setelah kasus ini menjadi sorotan, ISBI Bandung pun akhirnya memberikan keterangan. Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, Supriatna, memastikan institusinya akan transparan dalam memberikan data kasus dugaan korupsi itu ke kejaksaan.

“Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang dijalankan pihak berwenang. Intinya, apa yg misalnya nanti diperlukan oleh penegak hukum, tentu saja kami akan memberikan dukungan, baik misalnya perlu data-data tambahan atau keperluan apapun secara terbuka akan kami lakukan,” katanya saat berbincang dengan detikJabar, Jumat (11/10/2024).

“Siapapun yang menjadi pelakunya, kembali lagi itu masalah hukum yah. Kami di kampus tidak masalah karena itu harus diproses hukum setransparan mungkin,” tuturnya menambahkan.

Atas kejadian ini, Supriatna memastikan Civitas Akademika ISBI Bandung ke depan akan lebih memperketat alur lelang proyek yang dilaksanakan. Ia berharap, kasus dugaan korupsi ini tak terulang dan menjadi insiden terakhir di institusinya.

“Ke depan di dalam rapat-rapat yang melibatkan semua struktural akan disampaikan imbauan, bagaimana penanganan proyek seperti itu jangan sampai mengambil risiko. Intinya ikuti prosedur sesuai aturan,” ucapnya.

“Mudah-mudahan ini menjadi kejadian terakhir di ISBI. Kami hormati proses hukum yang berjalan dan ISBI memastikan akan bersikap transparan untuk mendukung pengusutan kasus ini,” pungkasnya.

(Sumber : Gedung Galeri Seni di Lingkaran Kasus Korupsi.)

Jakarta (VLF) Ipda Rudy Soik melakukan perlawanan setelah dipecat oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia menegaskan akan mengambil langkah banding atas putusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP).

Rudy membantah kasus dugaan mafia bahan bakar minyak (BBM) yang diselidikinya melanggar prosedur. Rudy dinyatakan bersalah telah memasang garis polisi di rumah warga bernama Algazali Munandar dan Ahmad Ansar di Kupang. Rudy menduga keduanya terlibat dalam penimbunan BBM ilegal. Ahmad merupakan residivis dalam kasus serupa.

“Saya akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Saya akan melawan melalui upaya hukum, yaitu melakukan banding dan peninjauan kembali (PK),” ujar Rudy, Minggu (13/10/2024).

Rudy menjelaskan dalam fakta persidangan, Ahmad mengakui membeli solar subsidi pada 15 Juni 2024 menggunakan QR Code orang lain dan menyuap seorang anggota polisi. Fakta tersebut tak terbantahkan saat sidang berlangsung pada Rabu (9/10/2024).

“Dia mengaku memiliki barcode (QR Code) dan izin kapal, tapi, setelah saya minta untuk perlihatkan surat izinnya, dia bilang tidak ada. Artinya, pembelian yang dilakukan Ahmad itu secara ilegal dan perbuatan melawan hukum yang sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 55 dalam Undang-undang (UU) Migas,” jelas Rudy.

Rudy kembali menegaskan pemasangan garis polisi di rumah Ahmad karena modusnya menggunakan QR Code ilegal lalu menampung di rumahnya. Kemudian ada mobil pengangkut yang datang.

“Sehingga yang saya pasangi garis polisi itu adalah wadah yang korelasinya dengan tanggal 15 Juni dia membeli solar,” tegas Rudy.

Rudy Bantah Ada Pelanggaran SOP

Rudy mengaku telah menguji Ahmad dalam persidangan sehingga ditemukan Ahmat tidak memiliki QR Code atas namanya. Selain itu, Algajali juga mengaku solar subsidi yang mereka timbun lalu memberikan kepada Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda NTT juga semuanya ilegal.

“Saat sidang juga saya minta, tahapan mana yang saya langgar? Kok jadinya saya, jadinya saya yang harus di-PTDH. Itu yang saya sering bertanya-tanya padahal semua yang saya lakukan atas perintah pimpinan dan dibuatkan surat perintah penyelidikan yang masih berlaku sampai saat ini,” urai Rudy.

Rudy mengungkap awalnya Algajali dan Ahmad mengaku tidak saling kenal. Namun, ketika Rudy hendak membuka rekaman interogasi terhadap mereka, komisi sidang malah melarangnya. Rudy kemudian melontarkan pertanyaan kepada Ahmad yang pernah mengaku bahwa Algajali pernah memesan solar subsidi sebanyak dua kali darinya.

“Itu pengakuan dalam rekaman, maka saya minta rekaman saya diuji di Forensik Mabes Polri. Saya bicara di-PTDH karena pasang garis polisi,” tandas Rudy.

Rudy Mengaku Diintimidasi

Rudy Soik mengaku kaget atas putusan pemecatan tersebut. Baginya, putusan itu merupakan hal menjijikkan.

“Masa saya hanya pasang garis polisi terkait mafia minyak menggunakan barcode nelayan kok saya disidang PTDH. Saya juga kaget dengan putusan ini, tapi tidak apa-apa, sebagai warga negara yang taat terhadap aturan, maka saya ikuti prosesnya. Artinya putusan itu belum bersifat final. PTDH itu juga adalah hal yang bagi saya sangat menjijikkan,” ujar Rudy saat dihubungi detikBali, Minggu.

Rudy mengaku dapat tekanan selama proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda NTT. Karena adanya intimidasi itulah, Rudy berujar, dirinya memilih tak hadir saat sidang putusan pada Jumat (11/10/2024) setelah menghadiri sidang pada Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, sidang itu hanya menekankan pada proses pemasangan garis polisi yang dinilai melanggar prosedur. Pimpinan sidang, Rudy berujar, tidak melihat rangkaian kasus penyelidikan mafia BBM bersubsidi itu.

Garis polisi itu dipasang Rudy dan sejumlah anggota polisi lainnya di rumah warga bernama Algazali Munandar dan Ahmad Ansar di Kota Kupang, NTT. Keduanya diduga menimbun BBM bersubsidi di tengah kelangkaan di Kupang. Bahkan, Ahmad adalah seorang residivis dalam kasus serupa.

“Saya merasa benar-benar ditekan dalam memberikan keterangan saat itu. Contohnya dalam pemasangan garis polisi itu kan ada rangkaian ceritanya dari tanggal berapa dan seterusnya, tetapi mereka justru paksa saya agar menceritakan hanya di tanggal 27 (Juni 2024),” urai mantan KBO Satreskrim Polresta Kupang Kota itu.

“Seharusnya komisi sidang menanyakan kenapa saya memasang garis polisi, itu yang harusnya mereka minta saya untuk menjelaskan, tapi saya sama sekali tidak diberikan ruang untuk menjelaskan sampai akhir, jadi hanya berpatokan pada tanggal 27 itu,” imbuh pria berusia 41 tahun itu.

Saat sidang, Rudy diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada Ahmad Ansar terkait kepemilikan BBM yang ditampung dalam jumlah banyak. Kepada Rudy, Ahmad mengaku BBM ilegal yang ditampung kemudian diberikan kepada Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda NTT.

Rudy kemudian kembali menanyakan sejumlah fakta kepada Algazali di dalam sidang. Algazali juga mengaku pernah memberikan uang belasan juta kepada salah seorang polisi di Polda NTT terkait kasus BBM itu. Namun, menurut Rudy, komisi sidang menilai hal itu tidak perlu dibahas lebih jauh di dalam sidang karena dianggap sudah melebar ke mana-mana.

“Itu pun saat saya kasih penjelasan, komisi sidang langsung melarang saya dan mengatakan hei, kamu jangan melebar ke mana-mana. Ini artinya dalam sidang tersebut mereka tidak melihat fakta dan konstruksi apa dalam kasus ini,” beber pria berkaca mata itu.

Polda Bantah PTDH karena Garis Polisi

Polda NTT membantah PTDH atau pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik bukan karena pemasangan garis polisi di rumah Ahmad Ansar dan Algajali Munandar. Dia dipecat karena mekanisme prosedur penanganan penyelidikan BBM yang tidak sesuai prosedur operasi standar (SOP).

“Kami tegaskan bukan karena pasang garis polisi baru PTDH, tetapi penyelidikan BBM tidak sesuai SOP yang berlaku. Sehingga dari hasil itu kami lakukan pemeriksaan dengan menghadirkan sejumlah saksi, ternyata bukan penegakan hukum tetapi penertiban dengan kata penertiban, maka dia melakukan tindakan sewenang-wenang memasang garis polisi,” ujar Kabid Propam Polda NTT Kombes Robert Anthoni Sormin saat konrensi pers di Mapolda NTT, Minggu.

Menurut Sormin, alasan pemecatan itu karena terdapat tujuh kasus yang memberatkan mantan KBO Satreskrim Polresta Kupang Kota, itu. Salah satunya pernah diproses pidana pada 2015 dengan mendapat vonis empat bulan kurungan.

“Hal-hal itu yang menjadi pemberatan di dalam proses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri kemarin. Sehingga kami putuskan PTDH,” jelas Sormin.

Akibat dari pemasangan garis polisi, Sormin berujar, Algajali mengalami gangguan psikologi. Ahmad juga demikian. Pekerjaannya pun diberhentikan sementara karena mereka dituduh melakukan tindak pidana penimbunan BBM jenis solar subsidi.

“Fakta-faktanya bahwa yang bersangkutan sudah tujuh kali menerima sanksi disipilin dan kode etik, yaitu tiga kasus disiplin dan tiga kasus kode etik sebelumnya. Jadi saya tegaskan bukan karena SOP (pemasangan garis), tapi karena mekanisme prosedur yang dilakukan tidak benar,” ungkap Sormin.

Sormin menegaskan saat persidangan berlangsung tidak ada intimidasi dan penekanan yang berlebihan. Komisi sidang memberikan ruang kepada Rudy Soik agar melakukan eksepsi. Namun, Rudy melakukan eksepsi yang bersifat lisan.

“Kami juga memberikan ruang kepadanya untuk menanyakan kepada para saksi (Algajali dan Ahmad) dengan catatan saudara terduga tidak boleh lakukan pertanyaan yang bersifat pemeriksaan,” tegas Sormin.

Sementara itu, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda NTT, Kombes Taufik Irpan Awaluddin, mengatakan Ipda Rudy Soik masih punya kesempatan selama 30 hari untuk mengajukan banding. Apabila memori bandingnya sudah ada, maka Polda NTT siap lakukan persidangan.

“Sejauh ini yang bersangkutan belum ajukan banding kepada kami. Kalau sudah ada, maka hakim komisi banding akan mempertimbangkan perkara tersebut apakah menerima atau menolak,” kata Awaluddin.

Kapolresta Kupang Kota, Kombes Aldinan Manurung, menambahkan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berupa dugaan penyalahgunaan BBM, maka Polresta Kupang Kota menerbitkan surat perintah tugas yang bertujuan untuk melakukan pemantauan.

“Ipda RS (Rudy Soik) melaporkan kepada saya secara lisan bahwa adanya penimbunan BBM ilegal, makanya saya perintahkan untuk tindaklanjuti,” terang Aldinan.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Ariasandy menjelaskan selama 2024, Polda NTT belum pernah menangani maupun menerima laporan polisi terkait penimbunan BBM di NTT.

“Selama ini tidak ada kasus BBM yang kami tangani,” tandas Ariasandy.

Polda NTT Beberkan Fakta Memberatkan

Polda NTT juga membeberkan sejumlah fakta yang memberatkan hingga Ipda Rudy Soik dipecat dari institusi Polri.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Ariasandy, menjelaskan pelaksanaan sidang kode etik terhadap Ipda Rudy Soik, anggota Pama Yanma Polda NTT dilakukan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran terkait dengan prosedur penyidikan. Sidang itu bertujuan untuk menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polda NTT.

Menurut Ariasandy, proses pemeriksaan sidangnya digelar pada 10-11 Oktober 2024 di gedung Direktorat Tahti Lantai II Polda NTT.

“Pemeriksaan sidang kode etik tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan keterangan terduga pelanggar, Rudy Soik. Sehingga hasil pemeriksaannya yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah, maka dijatuhi sanksi berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan di-PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dari dinas Polri,” kata Ariasandy, Minggu (13/10/2024).

Ariasandy mengatakan saat proses pemeriksaan dalam persidangan, kuasa hukum Rudy Soik menanggapi secara lisan tuntutan penuntut yang pada intinya meminta maaf kepada institusi Polri atas perbuatan terduga pelanggar karena telah mencoreng nama baik institusi Polri. Kemudian tindakan Rudy Soik tidak kooperatif, tidak sopan dalam persidangan dan meninggalkan ruangan persidangan.

Pendamping hukumnya tidak akan mengajukan pembelaan lagi karena Rudy Soik sendiri tidak kooperatif dalam persidangan, meninggalkan ruang sidang, tidak bersedia mendengarkan penuntutan dan putusan hingga persidangan dilanjutkan tanpa kehadirannya atau inabsensia.

“Pengambilan keputusannya oleh majelis sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) sudah mempertimbangkan persangkaan, tuntutan dan tanggapan dari pendamping terduga pelanggar dan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi,” kata Ariasandy.

Para saksi yang dihadirkan, Ariasandy berujar, yaitu Ahmad Ansar, Algajali Munandar, AKP Yohanes Suhardi, Ipda Andi Gunawan, Aipda Ardian Kana, Bripka Jemi Tefbana, Briptu Dewa Alif Ardika dan Kapolresta Kupang Kota
Kombes Aldinan Manurung.

Pada intinya para saksi membenarkan bukti-bukti yang diajukan oleh akreditor, baik oleh Rudy Soik maupun pendamping hukumnya telah mengakui bukti dan fakta tersebut. Sehingga tidak mengajukan bukti atau pembelaan selain meminta maaf dan mengakui adanya perbuatan yang merugikan intitusi Polri.

2 Terduga Penimbun BBM Merasa Malu

Ariasandy menegaskan Rudy Soik telah melakukan perbuatan pelanggaran KKEP berupa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, standar operasional prosedur, dan ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan melakukan pemasangan garis polisi pada drum dan jeriken yang kosong di lokasi milik Ahmad Ansar dan Algajali Munandar yang mana lokasi itu tidak terdapat barang bukti dan bukan merupakan peristiwa tindak pidana.

“Tindakan tersebut tidak didukung dengan administrasi penyelidikan sehingga menyebabkan Ahmad Ansar dan Algajali Munandar merasa malu, menimbulkan polemik di kalangan masyarakat sekitarnya, keluarganya merasa malu dengan pemberitaan media masa seolah-olah telah melakukan kejahatan padahal dirinya merasa tidak bersalah,” tegas Ariasandy.

Pada proses persidangan, sama sekali tak ada fakta meringankan. Sebaliknya, ada beberapa fakta memberatkan sehingga Ipda Soik terpaksa dipecat. Berikut fakta-fakta tersebut:

1. Pada saat pelanggaran terjadi dilakukan secara sadar, kesengajaan dan menyadari perbuatan tersebut merupakan norma larangan yang ada pada Peraturan Kode Etik Polri.
2. Perbuatan terduga pelanggar dapat berimplikasi merugikan dan merusak citra kelembagaan Polri.
3. Terduga pelanggar dalam memberikan keterangan tidak kooperatif dan berbelit-belit dan tidak berlaku sopan di depan persidangan komisi.
4. Terduga pelanggar dalam pemeriksaan pendahuluan menolak memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan dan menolak mendandatangani berita acara pemeriksaan.
5. Terduga pelanggar dalam persidangan pembacaan tuntutan, mendadak dan menyatakan untuk tidak mendengarkan dan mengikuti persidangan sehingga terduga pelanggar meninggalkan ruangan persidangan hingga tetap dilanjutkan dengan sidang tanpa kehadiran terduga pelanggar.
6. Bahwa dalam persidangan saat agenda pembacaan tuntutan terduga pelanggar keluar dari persidangan tidak berkenan mendengarkan tuntutan dan putusan serta keluar tidak mengikuti persidangan secara hukum, maka persidangan tetap berjalan tanpa kehadiran terduga pelanggar.
7. Terduga pelanggar pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak tiga kali dan KKEP satu kali dengan putusan disiplin.

(Sumber : Perlawanan Ipda Rudy Soik yang Dipecat Setelah Usut Dugaan Mafia BBM.)

Jakarta (VLF) Tim Resmob Polda Jawa Barat, menangap tiga orang pencuri rel kereta di Karawang. Ketiga pelaku langsung ditahan.

Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung Ayep Hanapi mengatakan peristiwa pencurian terjadi pada Sabtu (12/10) lalu. Polisi menyita barang bukti rel bekas seberat tujuh ton dan alat potong berupa tabung gas, las serta kendaraan truk.

Rel tersebut menjadi sasaran pencurian karena berada di area terbuka. Keberadaan beberapa material itu penting sebagai rel cadangan untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api.

“Ketiga pelaku yang ditangkap yakni Edi Supriadi Alias Edo Bin Ade Permadi, Jajang Karmana Alias Ujang Bin Endi serta Jejen Jaenal Alias Ajen Bin Hindi. Ketiganya merupakan warga Kabupaten Bandung Barat,” kata Ayep dilansir Antara, Senin (14/10/2024)

Sementara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dalam Pasal 181 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api, atau menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untuk angkutan kereta api.

Pelanggaran terhadap pasal 181 ayat 1 berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp15 juta.

(Sumber : Curi Rel Kereta di Karawang, 3 Warga Bandung Barat Ditangkap.)