Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan pertemuan kenegaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kerja sama pasokan energi jadi salah satu pembicaraan utama kedua belah pihak.
Usai pertemuan, pihak Rusia menyatakan pemerintah Indonesia mengajukan permintaan pasokan produk minyak bumi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilyov.

Dilansir dari kantor berita Rusia, TASS, Selasa (14/4/2026), Tsivilyov menyatakan pihaknya dan pemerintah Indonesia sedang menyusun kontrak jangka panjang untuk pasokan produk minyak bumi dengan harga yang terjangkau.

“Kami menerima permintaan dari mitra kami di Indonesia untuk pasokan produk minyak bumi kepada mereka. Kami sekarang sedang bekerja serius untuk menyusun kontrak jangka panjang dengan harga yang saling menguntungkan,” kata Tsivilyov.

“Hal ini mengacu pada kerja sama sistemik dengan pengaturan jangka panjang,” tambahnya menegaskan.

Saat melakukan perbincangan dengan Putin, Prabowo sendiri berharap Indonesia dan Rusia bisa terus menjalin kerja sama yang erat. Terutama di bidang ekonomi dan energi.

“Terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi,” kata Prabowo.

Dalam kunjungannya ke Rusia, Prabowo juga diketahui mengajak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk ikut serta. Sebab, sektor energi menjadi salah satu pembicaraan pokok pertemuan tersebut.

(Sumber:Rusia Sebut RI Minta Pasokan BBM Pakai Kontrak Jangka Panjang.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan investor global di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (13/4). Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menjelaskan kondisi fundamental makro ekonomi serta strategi fiskal Indonesia.

“Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan. Jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Investor AS yang melakukan pertemuan antara lain HSBC Global Asset Management, Lazard AM, Blackrock, Lord Abbett dan TD Asset Management. Purbaya mengklaim ada yang minat berinvestasi di Indonesia sehingga beberapa penjelasan diberikan kepada mereka untuk menjawab keraguan yang dipikirkan terkait Indonesia.

“Jadi beberapa penjelasan diberikan ke mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa di clear-kan,” tutur Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menyebut investor asal AS tidak ragu akan kebijakan fundamental makro Indonesia yang telah dirancang. Hanya saja mereka ingin memastikan kondisi terkini soal kenyamanan berinvestasi.

“Jadi mereka (investor) nggak ragu, cuma mereka dengar ada noise bahwa fiskal kita bermasalah, mereka (ingin) memastikan bahwa itu tidak benar. Kita jelaskan kebijakan fundamental kita seperti apa dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kita jelaskan sudah sesuai dengan teori-teori ekonomi,” tutur Purbaya.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mendapat masukan yang positif agar pemerintah Indonesia bisa memperbaiki komunikasi dengan investor AS, mengingat fondasi makro ekonomi Indonesia dianggap sudah sangat baik.

“Soal kebijakan fiskal mereka sudah yakin bahwa kebijakan arahnya sudah benar, mereka beranggapan beberapa lembaga pemeringkat internasional terlalu cepat melakukan perubahan peringkat ke Indonesia, ya seperti pemberian outlook yang negatif, di mana perubahan tersebut dilakukan ketika data ekonomi terkini belum terlalu lengkap,” imbuh Purbaya.

Ketika ditanya strategi apa agar investor yakin berinvestasi di Indonesia, Purbaya menjelaskan bahwa ekonomi harus terus tumbuh sesuai dengan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita akan terus pastikan ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang kita sebutkan. Kalau Indonesia bisa tumbuh 5,5% di triwulan I dan pada triwulan II tetap kuat, ini akan serta merta membuat mereka lebih yakin untuk memperbesar investasinya di Indonesia. Jadi kita fokus memastikan bahwa kebijakan kita benar, implementasinya kita sesuai dengan design yang kita buat,” pungkasnya.

(Sumber:BlackRock cs Dengar ‘Noise’ Negatif soal RI, Purbaya Langsung Klarifikasi.)

Jakarta (VLF) – Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp 113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO) yang menjadi sorotan publik. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana pun memberikan penjelasan mengenai penggunaan jasa EO tersebut.

Dadan mengatakan penggunaan EO merupakan bagian dari kebutuhan strategis BGN sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional. Dalam hal ini, BGN belum mempunyai sumber daya internal yang siap.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Dadan menerangkan dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional. EO, lanjut Dadan, memiliki keahlian yang belum sepenuhnya dimiliki BGN saat ini.

“Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional. Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya,” jelasnya.

Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib. Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.

“Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis,” tambah Dadan.

Menurut Dadan, kegiatan BGN yang dihandle oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.

“Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya,” terang Dadan.

Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional dibandingkan membangun tim internal dalam waktu singkat. Proses pembentukan kapasitas internal membutuhkan waktu, biaya pelatihan, serta rekrutmen yang tidak instan, sementara program harus segera berjalan.

“Sementara itu, kebutuhan pelaksanaan program harus segera berjalan. EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu,” tutur Dadan.

Dalam praktiknya, kata Dadan, EO juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan masukan terkait perencanaan kegiatan, strategi komunikasi, pengelolaan audiens, hingga optimalisasi anggaran agar memberikan dampak maksimal.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tetap berkomitmen menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Seluruh pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” imbuh Dadan.

(Sumber:Penjelasan Bos BGN soal Anggaran EO Rp 113 M.)

Jakarta (VLF) – Pernyataan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak sekali pengamat yang menyampaikan kritik membangun yang disampaikan kepada Pemerintah Prabowo, dan banyak pula yang sudah ditindaklanjuti.

Namun demikian tidak semua kritik bagus, ada juga kritik yang tidak membangun dan bahkan merusak alias toxic. Ada pengamat yang mengklaim sebagai pengkritik, tetapi yang disampaikan lebih merupakan propaganda hitam, kebohongan dan kebencian. Bisa saja motif mereka hanyalah merebut kekuasaan baik dengan jalur konstitusional maupun dengan jalur inkonstitusional.

Kita tidak boleh menggeneralisir bahwa semua kritikan itu tidak bagus, sebaliknya kita juga tidak boleh menggenaralisir bahwa semua kritikan itu bagus. Kritikan yang bagus kita tindak lanjuti, sementara kritikan yang tidak bagus kita sikapi dengan edukasi kepada rakyat agar jangan sampai justru menjadi racun bagi demokrasi.

Kritik yang berisi ajakan untuk menjatuhkan Presiden Prabowo oleh Saiful Mujani dan beberapa tokoh lain juga perlu kita kritisi. Kita tahu bahwa Saiful Mujani adalah elit politik kaya raya yang selama ini berseberangan dengan Presiden Prabowo, termasuk pada Pilpres lalu.

Apakah kritik Saiful Mujani murni disebarkan untuk perbaikan, atau hal tersebut hanya operasi politik partisan. Kalau toh Saiful Mujani bernafsu untuk merebut kekuasaan, itu merupakan hak beliau.

Namun terlalu besar ongkos politik yang harus dibayar oleh rakyat jika ada pihak yang menginginkan perebutan kekuasaan secara inkonstitusional.

Presiden Prabowo punya waktu setidaknya 5 tahun untuk memenuhi janji-janji politiknya, rakyat bisa melakukan evaluasi pada Pemilu 2029 mendatang. Jika kinerja Pak Prabowo tidak memuaskan rakyat bisa hentikan mandat, namun jika dianggap memuaskan rakyat bisa lanjutkan memberi mandat untuk 5 tahun berikutnya.

Yang jelas Presiden Prabowo berkomitmen menjaga demokrasi, Itulah sebabnya, hingga saat ini setelah hampir 1,5 tahun Presiden Prabowo berkuasa, tidak ada seorangpun warga negara Indonesia dijatuhi hukuman karena mengkritik atau bahkan menghina Presiden Prabowo.

(Sumber:Inflasi Pengamat Ada Benarnya.)

Jakarta (VLF) – KPK membeberkan penggunaan uang haram hasil pemerasan 16 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilakukan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (GSW) yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (17/4). Salah satunya digunakan untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada para pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda).

“Uang ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk pembelian sepatu, berobat, jamuan makan, dan keperluan pribadi lainnya yang juga dimintakan atau dibebankan pada anggaran di OPD. Uang tersebut juga digunakan GSW untuk pemberian THR kepada sejumlah Forkopimda di Pemkab Tulungagung,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (13/4/2026).

Atas fakta tersebut, KPK kemudian memberi pesan menohok agar pejabat Forkopimda berkomitmen untuk saling bekerja sama mendukung program untuk kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya dengan menerima pemberian hasil pemerasan yang melanggar hukum.

“Termasuk praktik pemberian THR kepada Forkopimda, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dan Forkominda harus punya komitmen yang sama untuk saling bekerja sama dan mendukung program-program yang bertujuan untuk memajukan masyarakat daerah, dengan penuh integritas, tanpa melakukan pemberian-pemberian yang melanggar ketentuan hukum dan norma,” jelas Asep.

Nasihat itu disampaikan karena Kabupaten Tulungagung termasuk kategori rentan korupsi dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan dari skor Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dirilis.

“Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Tulungagung tahun 2025 masih berada dalam kategori rentan, yaitu 72,32, yang menempatkan mereka di urutan ke-35 dari 39 Kabupaten/Kota di daerah Jawa Timur,” terang Asep.

Asep menambahkan dalam praktiknya, Gatut memeras 16 OPD dengan target Rp 5 miliar, namun baru terealisasi 2,7 miliar. Modusnya Gatut memaksa pejabat OPD untuk menandatangani surat pernyataan mundur jika tak bisa memenuhi uang yang diminta.

Dalam aksinya, Gatut diketahui memerintahkan sebagai juru tagih kepada kedua ajudannya Dwi Yoga Ambal (YOG) dari kalangan sipil dan Sugeng (SUG) dari unsur kepolisian. Ironisnya hanya Yoga yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Gatut.

“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 2 orang tersangka, yaitu saudara GSW selaku Bupati Tulungagung periode 2025-2030, dan kedua saudara YOG selaku ADC atau ajudan Bupati,” tandas Asep,” tandas Asep.

Keserakahan Gatut tak hanya itu, sebab ia juga diketahui turut mengatur pemenangan vendor di RSUD Iskak Tulungagung. Hal itu dilakukan agar vendor titipannya bisa menang pengadaan barang.

“Dalam pemeriksaan intensif kepada para pihak, GSW juga diduga melakukan pengaturan vendor pengadaan alat kesehatan di RSUD, dengan menitipkan vendor agar dimenangkan,” kata Asep dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

“GSW juga diduga melakukan pengaturan agar rekanannya menjadi pemenang dalam pengadaan penyediaan jasa cleaning service dan security,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka bersama Dwi Yoga Ambal selaku ADC atau ajudan bupati. Bupati Gatut pun langsung ditahan untuk 20 hari pertama.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para Tersangka untuk 20 hari pertama sejak 11-30 April 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” jelas Asep.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

(Sumber:THR Haram Forkopimda Tulungagung Berujung Dinasihati KPK.)

Jakarta (VLF) – Empat orang di Jakarta Barat (Jakbar) ditangkap karena nekat mengaku sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta uang kepada anggota DPR RI.
Dikutip dari detikNews, penangkapan dilakukan oleh Polda Metro Jaya bersama KPK. Selain itu diamankan pula barang bukti uang USD 17.400.

“Pada Kamis (9/4) malam, tim gabungan KPK dengan Polda Metro Jaya Jakarta mengamankan sejumlah empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK dan dapat melakukan pengaturan penanganan perkara di KPK. Para terduga pelaku diamankan di wilayah Jakarta Barat,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Dia menjelaskan, komplotan itu dalam aksinya mengaku sebagai utusan pimpinan KPK. Diduga mereka sudah melakukan lebih dari satu kali.

“Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan dari pimpinan KPK, yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR. Diduga permintaan ini bukan yang pertama kalinya,” ujarnya.

Keempat pelaku itu kemudian dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk proses lebih lanjut. KPK pun mengimbau masyarakat hati-hati atas modus serupa.

“Selanjutnya para pihak yang diamankan langsung dibawa ke PMJ Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. KPK mengimbau kepada seluruh jajaran di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, serta berbagai unsur masyarakat lainnya, agar selalu waspada dan hati-hati dengan berbagai modus oleh oknum yang mengatasnamakan sebagai pegawai KPK,” jelas Budi.

“KPK tidak pernah menunjuk organisasi atau lembaga mana pun sebagai ‘perpanjangan tangan’, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. KPK juga tidak pernah menerbitkan ataupun bekerja sama dengan media yang memakai nama KPK atau yang mirip dengan KPK,” imbuhnya.

(Sumber:Minta Uang ke Anggota DPR, 4 Pegawai KPK Gadungan Dibekuk.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Iran mulai mewajibkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz untuk membayar “tarif tol” dalam bentuk aset kripto. Besaran tarif kripto yang dikenakan setara dengan US$ 1 atau Rp 17.122 per barel minyak muatan di atas kapal selama gencatan senjata selama dua minggu dengan Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Serikat Eksportir Minyak, Gas, dan Produk Petrokimia Iran, Hamid Hosseini menjelaskan langkah ini merupakan salah satu strategi Teheran untuk menghindari sanksi internasional dengan memanfaatkan sistem keuangan di luar jangkauan AS.

Dalam pelaksanaannya, kapal-kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz harus terlebih dahulu mengirimkan e-mail kepada pihak berwenang Iran tentang muatan apa yang mereka bawa. Setelahnya mereka akan dikenakan tarif yang sesuai, dan setelah pembayaran diterima mereka baru boleh melintas.

“Begitu email tiba dan Iran menyelesaikan penilaiannya, kapal-kapal diberi waktu beberapa detik untuk membayar dengan bitcoin, untuk memastikan mereka tidak dapat dilacak atau disita karena sanksi,” kata Hosseini kepada Financial Times, dikutip Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan bahwa langkah-langkah penilaian tersebut sedang diterapkan untuk memastikan kapal-kapal yang melintas tak membawa senjata melalui selat tersebut. Namun untuk produk lain termasuk minyak diperkenankan.

“Semua barang bisa lewat, tetapi prosedurnya akan memakan waktu untuk setiap kapal, dan Iran tidak terburu-buru,” jelasnya.

Sebagai tambahan informasi, sejak perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pecah pada akhir Februari lalu, Teheran secara efektif menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayaran minyak utama dunia. Sekitar 20% minyak dunia mengalir melalui selat ini, dan membuat ekonomi global terpuruk setelah penutupan dilakukan.

Selama konflik, Iran mengizinkan sejumlah kecil kapal untuk melewati selat tersebut dengan sistem pos tol. Jumlah kapal yang sebelumnya melewati selat tersebut dianggap tidak cukup signifikan untuk menutupi kekhawatiran pasokan dan harga yang disebabkan oleh penutupan efektifnya.

(Sumber:Iran Pungut ‘Tol Bitcoin’ di Selat Hormuz, Kapal Wajib Bayar Segini!.)

Jakarta (VLF) – Anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah dinas (rumdin) atau rumah jabatan (rumjab) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menuai kritik dari warga. Nilai tersebut dinilai terlalu besar jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pengamat kebijakan publik dan juga dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai penggunaan anggaran tersebut tidak tepat sasaran di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak. Ia bahkan menyinggung soal empati dan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah.

Pria yang karib disapa Castro itu menyebut anggaran yang bersumber dari pajak seharusnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan digunakan untuk fasilitas pejabat. Menurutnya, penggunaan dana sebesar itu lebih tepat dialokasikan untuk sektor pelayanan publik.

“Jadi seharusnya uang yang dibayarkan dari pajak-pajak rakyat itu ya dikembalikan ke rakyat lagi dong. Cukup dia menikmati fasilitas seadanya. Seolah-olah gubernur itu hendak memenuhi syahwat pribadinya kan. Ini kan jelas-jelas adalah kepentingan subjektif diri pribadi dari seorang gubernur dengan fasilitas mewah itu. Rp 25 miliar itu kalau digunakan untuk kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur itu jauh lebih berguna,” ucap Castro, Kamis (9/4/2026).

Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim yang tengah disorot anggaran perbaikannya senilai Rp 25 miliar. (Riani Rahayu/detikKalimantan)
Selain itu, ia juga menyoroti aspek empati dalam kebijakan tersebut. Castro menilai, keputusan mengalokasikan anggaran besar untuk rumah jabatan menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.

“Masih banyak orang-orang yang situasi atau kehidupannya masih memprihatinkan. Guru-guru honorer, kemudian warga masyarakat buruh masih dibayar di bawah upah minimum, belum lagi misalnya persoalan-persoalan lain, kemiskinan, macam-macam lah ya. Rp 25 miliar untuk rumah dinas itu pertanda tidak ada rasa empati terhadap masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah pusat. Ia menyinggung sebelumnya juga ada sorotan terhadap pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah di Kaltim.

Sejumlah warga Kaltim turut berpendapat. Sebagian mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran tersebut. Meski pemerintah telah menjelaskan bahwa dana itu merupakan akumulasi dari berbagai kebutuhan dan tahapan penganggaran.

“Menurut saya, anggaran Rp25 miliar itu termasuk luar biasa besar. Kalau dihitung-hitung, kalau mau dibagi Rp1 juta per keluarga itu bisa sampai Rp25.000 keluarga yang terbantu,” ujar Doni Pasius (33), warga Kutai Kartanegara yang bekerja di Samarinda.

Doni menilai anggaran tersebut akan lebih berdampak jika dialihkan untuk kebutuhan publik. Seperti pembangunan infrastruktur maupun sektor pendidikan.

“Kalau untuk membangun fasilitas jalan, itu cukup untuk 5 sampai 8 kilometer. Kalau untuk fasilitas pendidikan, bisa untuk ratusan kelas. Jadi tidak lazim kalau itu dipakai cuma untuk renovasi rumah jabatan saja,” katanya.

Doni juga menyoroti potensi pemanfaatan anggaran untuk program perumahan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan asumsi biaya pembangunan rumah sederhana, menurutnya dana tersebut bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas.

Lamin Etam, rumah dinas Gubernur Kaltim yang tengah disorot anggaran perbaikannya senilai Rp 25 miliar. (Riani Rahayu/detikKalimantan)
“Kalau untuk membangun rumah bagi yang tidak mampu, dengan asumsi harga Rp100 sampai Rp150 juta, itu bisa membangun sekitar 150 sampai 200 rumah. Jadi 200 rumah untuk masyarakat biasa itu dipakai untuk renovasi rumah jabatan, menurut saya tidak masuk akal,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah dapat lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat sebelum mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk fasilitas pejabat.

“Kalau untuk masyarakat, itu sangat terasa sekali. Kenapa tidak untuk fasilitas umum saja? Semoga pemerintah membuka mata, melihat kondisi jalan dan kehidupan masyarakat di Kaltim. Jangan sampai terkesan berfoya-foya, apalagi ini pakai uang rakyat,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Bagas (28), warga Penajam yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang UMKM, mengaku mempertanyakan alasan besarnya anggaran perbaikan rumah dinas gubernur. Menurutnya, angka Rp 25 miliar terasa tidak sebanding dengan kondisi kebutuhan masyarakat dibanding untuk renobvasi rumdin.

“Kalau dibilang sudah dijelaskan rinciannya, saya sudah baca juga. Katanya bukan cuma rumah gubernur, ada rumah wakil sama kantor juga. Tapi tetap saja menurut saya terlalu besar,” ujarnya.

Menurut Bagas, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Ia pun mempertanyakan urgensi penggunaan dana sebesar itu untuk fasilitas pejabat.

“Di kondisi sekarang, masih banyak yang lebih butuh. Jalan rusak, bantuan masyarakat, itu kan lebih terasa. Jadi wajar saja kalau orang mempertanyakan ini sebenarnya sepenting itu atau tidak,” katanya.

(Sumber:Sorot Warga Kaltim soal Anggaran Rp 25 M untuk Renovasi Rumdin Gubernur.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Pertanian (Kementan) membeli bibit padi hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) senilai Rp 250 miliar. Bibit padi hasil penelitian IPB disebut mampu memproduksi 9-11 ton per hektare dalam sekali panen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor IPB dan seluruh teman-teman Wali Amanah, temen-temen guru besar, ini luar biasa banyak inovasi baru. Yang menarik adalah, karena ada benih padi IPB 3S, sekarang dengan turunannya itu produktivitasnya 9-11 ton. Ini kita langsung transaksi beli nilainya Rp 250 miliar,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman seusai kunjungan ke kawasan Techno Park IPB Kota Bogor, Kamis (9/4/2026).

Amran menyebut pembelian bibit merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap para peneliti. Hasil penelitian dari perguruan tinggi lain yang berkontribusi terhadap peningkatan hasil pertanian juga diapresiasi.

“Inilah bentuk penghargaan Kementerian Pertanian, pemerintah terhadap para pendidik kita di seluruh Indonesia, termasuk IPB. Beberapa perguruan tinggi juga sudah kita beli hasil penelitiannya yang bisa berkontribusi besar pada rakyat Indonesia, (seperti) Unhas, ITS, Andalas, dan lain-lain,” kata Amran.

“Kita beli produk-produk yang bisa memberikan added value, nilai tambah sektor pertanian. Produksi rata-rata nasional 5,56 ton, ini bisa produksi 10 ton, ini luar biasa. Kami insyaallah IPB sanggup memenuhi ini tahun dengan nilai 250 Milyar bibit padi,” imbuhnya.

Amran menambahkan saat ini pihaknya mendorong peningkatan produktivitas tanaman jenis bawang putih, gula, hingga tapioka. Khusus bawang, masa istirahat atau dorman diharap bisa ditekan hingga 1 bulan.

“Juga ke depan kita rancang bawang putih, kemudian ada istilah dorman dalam bawang putih itu 6 bulan, ini kami minta agar bisa maksimal 2 bulan, kalau bisa 1 bulan dorman,” kata Amran.

“Nah ini juga bisa mendorong produksi nasional, juga gula, tapioka dan seterusnya, ini banyak kerjasama kita lakukan dan langsung kita tindaklanjuti. Bukan lagi skala percobaan, tetapi skala besar,” sambungnya.

(Sumber:Kementan Borong Bibit Padi Penelitian IPB Rp 250 Miliar, Bisa Produksi 11 Ton.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dan Polri resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini dibentuk untuk melindungi jemaah dari praktik ibadah ilegal dan penipuan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Fokus utamanya adalah menyisir praktik haji non-prosedural sejak dari pintu keberangkatan.

“Kita ingin pastikan tahun ini juga kita harus mencegah praktik-praktik haji ilegal yang kemungkinan akan terjadi dalam bentuk perhajian dan pencegahan-pencegahan di bandara melalui kepolisian dan juga nanti melalui imigrasi,” ujar Dahnil di Kantor Kemenhaj, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Dahnil memaparkan, pada 2025, pemerintah telah berhasil menggagalkan sekitar 1.200 orang yang nekat berangkat menggunakan visa non-haji. Berkaca dari hal tersebut, pengawasan tahun ini akan diperketat secara berlapis.

Tak hanya soal visa ilegal, Satgas ini juga membidik biro perjalanan nakal yang kerap menipu jemaah umrah. Dahnil menyoroti banyaknya kasus jemaah yang gagal berangkat sementara uang setoran mereka raib ditilep oknum travel.

“Satgas yang dibentuk bersama kepolisian akan melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap pelaku penipuan,” tegasnya.

Senada dengan Dahnil, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Satgas Haji akan dibentuk secara masif dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Satgas ini akan mengedepankan langkah preventif melalui sosialisasi masif agar masyarakat tidak terjebak modus operandi oknum travel.

“Kami juga akan melakukan pencegahan di seluruh pintu keluar bagi jemaah yang akan berangkat haji, serta melakukan penindakan tegas terhadap setiap tindak pidana,” kata Komjen Dedi.

Data kepolisian menunjukkan bahwa praktik penipuan ini bukan perkara sepele. Sepanjang tahun 2026, Polri mencatat telah menangani 42 kasus penipuan haji dan umrah. Satu kasus bahkan sudah masuk tahap dua atau P21 dalam proses hukum.

“Total kerugian dari kasus-kasus tersebut mencapai sekitar Rp 92,64 miliar,” ungkap Dedi.

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku, Satgas akan memperkuat koordinasi internasional dengan aparat keamanan di Arab Saudi. Selain itu, pemerintah menyediakan layanan pengaduan (hotline) bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau menemukan indikasi penipuan.

Dedi pun mengimbau masyarakat untuk selalu mengecek legalitas biro perjalanan sebelum menyetorkan dana.

“Kami harapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Karena modus ini akan terus dilakukan oleh para kelompok-kelompok baik legal maupun ilegal yang memanfaatkan situasi tersebut,” pungkasnya.

(Sumber:Penipuan Haji-Umrah Capai Rp 92 M, Pemerintah Bentuk Satgas Pencegahan.)