Jakarta (VLF) Mantan Pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo akan menjalani sidang tuntutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hari ini. Persidangan akan digelar di PN Tipikor Jakarta.

“Jenis perkara tindak pidana korupsi. Terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Agenda untuk tuntutan,” demikian keterangan sidang di laman SIPP PN Jakpus, Senin (11/12/2023).

Dirangkum detikcom, Rafael Alun telah diperiksa sebagai terdakwa kasus gratifikasi dan TPPU pada Senin (27/11) lalu. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

“Selanjutnya adalah pemeriksaan ini sudah cukup ya, saksi dengan terdakwa, selanjutnya adalah kesempatan penuntut umum mengajukan tuntutan,” kata hakim ketua Suparman Nyompa dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Senin (27/11).

Jaksa meminta waktu dua minggu untuk menyiapkan surat tuntutan tersebut. Hakim menerima permintaan jaksa sehingga sidang tuntutan Rafael Alun digelar hari ini.

“Terdakwa sidang Saudara ditunda untuk memberikan kesempatan penuntut umum menyusun tuntutannya dan akan dibacakan pada hari Senin tanggal 11 Desember, sidang ditutup,” kata Hakim Suparman.

Dakwaan terhadap Rafael Alun

Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar. Jaksa mengatakan gratifikasi itu diterima Rafael Alun bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, yang saat ini berstatus saksi di KPK.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima gratifikasi, yaitu menerima uang seluruhnya berjumlah Rp 16.644.806.137 (Rp 16,6 miliar),” ujar jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 30 Agustus silam.

Rafael Alun merupakan mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. Jaksa mengatakan Rafael Alun mendirikan perusahaan dengan Ernie menjabat komisaris sekaligus pemegang sahamnya. Perusahaan itu antara lain PT Artha Mega Ekadhana (PT ARME), PT Cubes Consulting, dan PT Bukit Hijau Asri.

Duit gratifikasi, kata jaksa, diterima Rafael Alun lewat PT ARME dan PT Cubes Consulting serta dari PT Cahaya Kalbar dan PT Krisna Bali International Cargo.

Rafael Alun juga didakwa melakukan TPPU hingga Rp 100 miliar. Dalam dakwaannya, jaksa membagi TPPU Rafael Alun dalam dua kluster.

(Sumber : Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini.)

Jakarta (VLF) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menanggapi soal pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Yasonna mengatakan pada dasarnya pengungsi Rohingya ini merupakan korban dari mafia.

“Memang ini adalah sindikat, sudah ditangkap, namun yang kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari karena mereka juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka,” kata Yasonna kepada wartawan di acara peringatan Hari HAM sedunia, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).

Ia mengatakan hingga kini Indonesia memiliki peran besar untuk membantu korban pengungsian. Ia menyinggung soal pengungsi di Indonesia bukan hanya dari Rohingya.

“Tapi saya kira Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal-hal yang baik dalam menampung pengungsi. Di kita ini sekarang ada 15 ribuan hampir 13 ribuan lebih pengungsi, Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya,” kata Yasonna.

Yasonna mengatakan pengungsi Rohingya ini juga korban lantaran sudah menjual harta dan benda untuk bisa ke Indonesia. Yasonna mengatakan pemerintah akan mencarikan solusi soal pengungsi Rohingya ini bersama UNHCR.

“Di Medan, beberapa waktu yang lalu ada yang sampai membakar diri sehingga ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka,” tutur Yasonna.

“Namun demikian, kita berharap Pemda dan pemerintah pusat juga (menindak) dan tentunya UNHCR bersama-sama dengan kita mencari solusi yang tepat untuk itu,” imbuhnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan telah mendapat laporan mengenai pengungsi Rohingnya di Indonesia. Jokowi menyampaikan ada dugaan keterlibatan jaringan TPPO.

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia terutama provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” kata Jokowi, Jumat (8/12).

Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO. Selain itu, bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi akan diberikan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

“Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” ujar Jokowi.

(Sumber : https://news.detik.com/berita/d-7082473/menkumham-cari-solusi-soal-pengungsi-rohingya-mereka-korban-mafia.)

Jakarta (VLF) KPK mengapresiasi putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat hukuman terhadap mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dari 8 tahun menjadi 10 tahun penjara. KPK mengatakan putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Putusan tersebut patut diapresiasi karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Ali mengatakan jaksa KPK telah membuktikan perbuatan Lukas di hadapan majelis hakim tingkat pertama. Dia menyebut analisa yuridis jaksa KPK juga diterima majelis hakim.

“Semua analisi yuridis tim Jaksa KPK yang merupakan fakta hukum di depan sidang, juga diterima majelis hakim,” ujar Ali.

Hukuman Lukas Diperberat

Hukuman Lukas Enembe diperberat PT Jakarta dari 8 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Lukas terbukti menerima suap dan gratifikasi puluhan miliar rupiah.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 10 tahun dengan denda Rp 1 miliar subider 4 bulan kurungan,” demikian bunyi salinan putusan banding yang dilansir website PT Jakarta, Kamis (7/12).

Duduk sebagai ketua majelis Herri Swantoro, yang juga Ketua PT Jakarta. Adapun anggota majelis adalah Pontas Efendi, Sumpeno, Anthon Saragih, dan Hotma Maya Marbun. Lukas Enembe divonis bersalah karena korupsi bersama-sama dan gratifikasi.

“Membebankan uang pengganti Rp 47.833.485.350 dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi dipidana 5 tahun,” ujar majelis.

Majelis banding mengembalikan aset yang disita di Jalan S Condronegoro, Jayapura Utara, karena pemegang haknya adalah Rijanto Lakka.

“Oleh karena jumlah yang diterima Terdakwa, secara keseluruhan, baik suap maupun gratifikasi, lebih banyak yang dihitung oleh pengadilan tingkat pertama, maka sudah selayaknya akan mempengaruhi pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dan menurut rasa keadilan sudah selayaknya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat,” ucap majelis.

(Sumber : KPK Apresiasi Hukuman Lukas Enembe Diperberat Jadi 10 Tahun Penjara.)

Jakarta (VLF) Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep memeri ultimatum untuk Ade Armando usai pernyataan yang menyinggung dinasti politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ade Armando pun merespons soal ultimatum untuk keluar dari PSI itu.

Diketahui, Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.

Lewat akun X miliknya, Ade Armando menyebut bahwa BEM UI dan BEM UGM ironi karena sesungguhnya Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempraktikkan politik dinasti.

Ketum PSI Kaesang Pangarep akhirnya buka suara terkait pernyataan kadernya, Ade Armando. Kaesang menegaskan PSI taat dengan konstitusi dan menghormati adat dan konstitusi di Yogyakarta.

“Kami dari partai PSI taat sama konstitusi apalagi yang menyangkut dengan daerah keistimewaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Kaesang di salah satu kafe di pusat Kota Surabaya, dilansir detikJatim, Rabu (6/12/2023).

Kaesang mempersilakan siapapun kader untuk keluar dari PSI jika tidak bisa mengikuti aturan main di PSI. Dia juga menyebut Ade Armando secara khusus.

“Jadi buat kader PSI yang tidak bisa mengikuti Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar (UUD), itu juga buat bang Ade (Ade Armando) maupun kader yang lain yang enggak bisa taat, bisa keluar saja dari PSI,” tegasnya.

Tanggapan Ade Armando

Ade mengatakan tidak memberikan klarifikasi mengenai ucapannya itu kepada Kaesang. Namun dia mengaku sempat dihubungi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

“Tidak ada (klarifikasi kepada Kaesang). Tapi saya dihubungi oleh DPP,” kata Ade kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Ade Armando mengatakan pihak DPP memberikan sejumlah penjelasan imbas pernyataan dirinya itu. DPP PSI, kata Ade, menyampaikan soal sikap Kaesang hingga kantor PSI DIY didemo.

“Menjelaskan sikap Ketum terhadap kasus saya. Menjelaskan bahwa PSI Yogya diteror. Baliho, spanduk, banner PSI dicabut. Rumah keluarga mertua Kaesang didemo,” kata Ade.

Ade Armando Dipolisikan

Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan Ade lantaran diduga melakukan ujaran kebencian kepada Jogja dan Sultan Hamengku Buwono X terkait ucapannya tentang dinasti politik.

Laporan itu tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STTLP/B/ 945/ XII/ 2023/ SPKT/ Polda DI Yogyakarta dan telah ditandatangani Ka Siaga I SPKT Polda DIY AKP Suyadi. Dalam bukti pelaporan itu, Ade Armando dilaporkan melanggar UU ITE Pasal 28 ayat 2.

“Hari ini kita melaporkan Ade Armando terkait dugaan ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kita tidak ingin peristiwa itu berulang terus sehingga kita mesti memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya minta maaf, karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando,” kata Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Prihadi Beny, saat ditemui di Polda DIY, dilansir detikJogja, Rabu (6/12).

Menurut Beny, laporan ini merupakan buntut pernyataan Ade Armando tentang dinasti politik di Jogja. Padahal pengangkatan jabatan Gubernur DIY sudah diamanatkan dalam konstitusi.

Celeg DPR RI dari PSI itu menegaskan siap menghadapi proses hukum buntut ucapannya soal politik dinasti di DIY.

“Tentu saja siap menghadapi proses hukum ini. Saya akan jalankan semua kewajiban saya sebagai warga negara,” kata Ade kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

(Sumber : Jawaban Ade Armando Usai Diultimatum Kaesang untuk Keluar PSI.)

Jakarta (VLF) Isengnya MSO mengecek korek gas di pom bensin di Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali, berbuntut terbakarnya dispenser SPBU dan satu motor. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam (5/12/2023).

Kapolsek Kuta Utara AKP Muhammad Rizky Fernandez menjelaskan pemotor itu tidak sengaja menyulut korek saat sedang isi bahan bakar. “Yang bersangkutan tidak sadar membawa korek api di kantong celana, dikeluarkan, lalu coba dihidupkan karena dikira macet,” beber Rizky Fernandez, Jumat (8/12/2023).

Menurut Rizky, petugas SPBU sempat menegur remaja tersebut yang tetiba mengeluarkan korek gas. Petugas itu mengira benda yang dikeluarkan oleh pria berusia 14 tahun tersebut adalah uang.

“Waktu korek itu dikeluarkan, sempat dicegah petugas, tapi keburu api menyambar,” ungkap Rizky.

Kronologi Terbakarnya SPBU

Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, terlihat MSO mulanya menunggu antrean untuk mengisi bahan bakar motornya dengan tertib. Saat mendapat giliran, pria itu mengambil korek dan iseng memantiknya.

Api langsung menyambar nozzle bahan bakar yang masih mengisi tangki motor. Agni dengan cepat merembet ke dispenser dan membakar motor.

Beruntung operator SPBU merespons cepat. Api akhirnya bisa dikendalikan dengan alat pemadam tanpa merembet ke bagian bangunan lain.

Kerugian Capai Rp 50 Juta

Kerugian akibat kebakaran di SPBU di Kerobokan Kelod mencapai Rp 50 juta. “Pihak pom bensin memperkirakan kerugian Rp 50 juta,” kata Rizky.

Adapun yang terbakar dari kelalaian MSO memantik korek adalah dispenser SPBU dan satu motor.

Menurut pantauan detikBali Kamis, situasi di SPBU 64.803.06 Banjar Taman Kerobokan Kelod tetap beroperasi. Sejumlah pemotor antre untuk mengisi bahan bakar.

Dispenser khusus pengisian Pertamax dan Pertalite itu hanya terbakar sedikit di bagian layar display dan tombol keypad. Sedangkan noda bekas terbakar di bagian badan dispenser sudah dibersihkan.

Pakai Sistem Diversi

Rizky menegaskan penyelesaian kasus ini dilakukan di luar peradilan pidana atau diversi. Hal tersebut mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) karena MSO masih berusia 14 tahun.

Remaja tersebut juga sempat dirawat di rumah sakit sehari karena luka bakar. Namun, kini dia sudah di rumah.

Pemeriksaan terhadap remaja asal Madura, Jawa Timur, itu dilakukan sesuai prosedur dengan didampingi keluarga. “Kami kembalikan ke orang tua,” imbuh Rizky.

(Sumber : Isengnya Remaja Cek Korek di Pom Bensin Berbuntut Terbakarnya SPBU-Motor.)

Jakarta (VLF) Seorang pria di Kulon Progo harus berurusan dengan hukum setelah ditangkap polisi gegara merekam teman kerjanya saat sedang mandi. Ironisnya, pria tersebut berdalih aksinya hanya karena iseng semata.

M, lelaki asal Tegal, Jawa Tengah, dibekuk pascamerekam salah satu korbannya di kamar mandi sebuah kontrakan pekerja di Kapanewan Temon pada Rabu (29/11) lalu. Saat dihadirkan di jumpa pers di Mapolres Kulon Progo Rabu (6/12/2023), dia mengaku beraksi sembilan kali.

Terbongkar Setelah Korban Curiga Lihat Hape di Sela Kamar Mandi

Kasusnya terbongkar saat korbannya melihat ada handphone (hape) yang menyelip di sela-sela pintu bawah kamar mandi. Karena curiga, korban segera membuka pintu dan mendapati pelaku di baliknya.

Ternyata, pria itu adalah M, yang notabene merupakan teman kerjanya dan sama-sama tinggal dalam satu kontrakan. Spontan, korban pun berteriak.

“Korban yang saat itu sedang mandi mengetahui ada yang akan merekam menggunakan handphone yang dimasukkan melalui sela-sela bahwa pintu kamar mandi. Sehingga dengan kecurigaan tersebut pelapor langsung membuka pintu dan melihat terlapor langsung berlari, sesaat itu juga pelapor atau korban berteriak,” ungkap Kasat Reskrim Polres Kulon Progo, AKP Dian Poernomo, dalam jumpa pers di Mapolres Kulon Progo.

AKP Dian menjelaskan, teriakan korban membuat penghuni kontrakan waspada. Mereka lantas mengejar pelaku yang berusaha kabur. Untungnya, M bisa ditangkap dan bisa diserahkan ke penegak hukum.

“Saat diamankan kemudian dicek handphonenya, ditemukan beberapa foto dan video hasil rekaman saat korban mandi,” ujarnya.

Mengaku Iseng, Bekerja sebagai Terapis

Saat ditanyai, M berkilah aksi awalnya hanyalah iseng. Namun, dia mengaku ketagihan dan berlanjut hingga sembilan kali.

“Awalnya iseng sama penasaran…,” ujar M saat jumpa pers.

Dia mengungkapkan sudah merekam teman-teman wanitanya sejak November. M berkata rekaman tersebut hanya dia simpan di ponselnya.

“(Videonya) Saya nggak sebarkan, cuma disimpan di HP. (Buat memeras korban?) Nggak kepikiran sampai ke situ,” kata dia.

M melanjutkan, dirinya membenarkan jika ketiga korban yang ia rekam adalah teman kerjanya sebagai terapis pijat. Mereka tinggal dalam satu kontrakan.

“(Rekan kerja?) Iya. Tukang pijat. Itu satu kontrakan (dengan korban). Memang campur,” tuturnya.

Atas perbuatannya pelaku akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

“Pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 atau Pasal 9 juncto Pasal 35, UU RI No 4 Tahun 2008, tentang pornografi dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,” ucap Dian.

(Sumber : ‘Pengakuan Iseng’ Perekam Teman Kerja Mandi Berujung Dipenjara.)

Jakarta (VLF) Seorang penumpang Pelita Air bernama Surya Hadi Wijaya melontarkan candaan soal bom di pesawat dengan nomor penerbangan IP205 tujuan Surabaya-Cengkareng. Dia terancam hukuman hingga 1 tahun penjara.

Candaan itu membuat penerbangan pada Rabu (6/12/2023) gagal terbang sesuai jadwal. Pilot membawa pesawat menuju East Scrumble yang merupakan salah satu wilayah yang dipersiapkan untuk penanganan darurat di Bandara Juanda.

Setelah itu, penumpang diturunkan. Saat itu juga, tim penjinak bom dikerahkan.

Setelah empat jam, pesawat dinyatakan aman. Tidak ada bom. Penerbangan pun dilakukan.

Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut (P) Heru Prasetyo mengatakan Surya tidak turut terbang. Dia ditahan.

Heru mengatakan peristiwa itu bermula saat Surya, sebagai penumpang pada seat 14A, akan meletakkan tas punggung ke kabin pesawat. Pesawat belum take off. Karena cukup berat, Surya meminta bantuan ke pramugari Pelita Air bernama Jesika.

Lantaran tas milik Surya terlalu berat, Jesika meminta balik Surya untuk membantunya. Namun, jawaban Surya kepada Jesika sungguh mengagetkan.

“Dari keterangan Jesika minta tolong untuk membantu mengangkat tas milik terduga pelaku, karena ternyata berat. Namun terduga pelaku mengaku, ‘Iya lah mbak berat, karena isinya bom’,” kata Heru saat konferensi pers di Lanudal Juanda Sidoarjo, Kamis (7/12/2023) dan dikutip dari detikJatim Jumat (8/12).

Mendengar keterangan Surya itu, Jesika kemudian melapor pada Captain Pilot. Selanjutnya, Captain Pilot melaporkan kepada ATC Juanda bahwa ada satu orang penumpang yang mengaku membawa bom.

Selanjutnya, ATC melaporkan kejadian tersebut kepada Avsec dan Satgaspam Bandara Internasional Juanda.

“Satgaspam Bandara, Avsec, ARFF AP I, Airport Operation Center, Ground Handling Gapura dan Station Manager Pelita melaksanakan tindakan cegah dini dan posisi siaga,” kata Heru.

Saat ditanya lebih lanjut, Surya mengaku hanya bercanda. Berkali-kali ia menyatakan bahwa dirinya bercanda membawa bom.

“Dansatgaspam melaksanakan komunikasi dengan pilot untuk memastikan bahwa terduga pelaku memang membawa objek bom atau tidak, dan sebanyak 3 kali terduga pelaku menjawab dengan jawaban hanya bercanda,” ujar Heru.

Dengan asesmen captain pilot yang ragu, maka Dansubsatgas Bandara dalam hal ini Danlanudal Juanda memerintahkan Dansatgaspam untuk melaksanakan evakuasi penumpang. Lalu dilakukan sterilisasi dari tim penjinak bom dari Kopaska BKO Satgaspam Bandara Juanda.

“Sebanyak 164 penumpang dan kru bisa dievakuasi dengan aman. Selanjutnya terduga pelaku diamankan oleh Denpom Lanudal Juanda dan Pam Lanudal Juanda untuk dilaksanakan pendalaman serta pengembangan,” kata Heru.

Heru meminta siapapun tak main-main dalam kegiatan kebandarudaraan, apalagi memberi informasi palsu tentang teror, walaupun itu dalam bentuk candaan. Mengingat, bandara adalah objek vital nasional.

“Kami mengimbau kepada masyarakat jangan main-main melakukan candaan, mengingat bandara adalah objek vital nasional,” tandas Heru.

Candaan Terlarang di Bandara

Heru menyebut pelaku dikenakan pasal 344 huruf e undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan yang berisi: Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa menyampaikan informasi palsu yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

“Dan pasal 437 undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun,” ujar Heru.

Meski candaan, pelaku akan diberikan sanksi pidana,” kata Hery.

(Sumber : Bercanda Bom di Pesawat, Warga Bogor Terancam Penjara 1 Tahun.)

Jakarta (VLF) Tiga pria di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) digerebek polisi saat sedang pesta sabu-sabu. Dua saset sabu dan alat isap turut disita dari tangan pelaku.

“3 orang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu diamankan,” ujar Kasi Humas Polresta Mamuju kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Ketiga pelaku masing-masing bernama Jhoni N (43), Sutomo (28) dan Haeril (35). Mereka ditangkap di Desa Tommo 3, Kecamatan Tommo, Mamuju pada Rabu (6/12) sekitar pukul 20.00 Wita.

“Sementara memakai (sabu) di dalam kamar dan langsung digerebek,” terangnya.

Herman menuturkan polisi turut mengamankan barang bukti 2 saset sabu dan alat isap di lokasi kejadian. Saat ini ketiga pelaku sudah dibawa ke Polresta Mamuju.

“Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 2 saset sabu-sabu sebagai barang bukti dari pelaku,” ungkapnya.

Lebih jauh, Herman belum merinci asal sabu yang diperoleh ketiga pelaku. Menurutnya, kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan.

“Sementara pengembangan,” pungkasnya.

(Sumber : Polisi Gerebek Pesta Sabu di Mamuju, 3 Pria Diamankan.)

Jakarta (VLF) 18 oknum santri Husnul Khotimah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan seorang santri berinisial H (18) warga Bekasi hingga meninggal dunia, Kamis (6/12).

Hal tersebut disampaikan Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian saat dikonfirmasi awak media di Mapolres Kamis siang. Willy memastikan, dari 18 tersangka tersebut enam diantaranya masuk dalam kategori dewasa sehingga langsung dilakukan penahanan.

“Setelah melakukan sejumlah rangkaian penyelidikan, akhirnya kami sudah menetapkan 18 oknum santri sebagai tersangka. Enam diantaranya masuk dalam kategori dewasa sehingga langsung kami lakukan penahanan di Mapolres Kuningan, sedangkan 12 lainnya masih di bawah umur kini dalam pengawasan dan koordinasi dengan Unit PPA Dinsos Kabupaten Kuningan dalam artian tidak dilakukan penahanan,” papar Willy.

Willy menjelaskan, 18 tersangka tersebut diduga telah melakukan tindak kekerasan atau pengeroyokan terhadap seorang santri berinisial H (18) warga Bekasi hingga meninggal dunia. Atas hal tersebut, pihaknya akan melakukan proses hukum sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku secara profesional dan berkeadilan.

“Para pelaku ini semuanya merupakan santri satu asrama dengan korban, namun ada beberapa yang sudah masuk kategori dewasa yaitu berusia 18 dan 19 tahun, sedangkan yang lainnya masih di bawah umur rata-rata 17 tahun dan digolongkan kategori anak-anak. Oleh karena itu, terhadap enam tersangka dewasa kita akan proses sesuai aturan dan perundangan yang ada, sedangkan untuk yang 12 tersangka lain akan menjalani sistem peradilan anak, ” papar Willy.

Willy menjelaskan kronologi awal kasus ini bermula dari perselisihan antara korban dengan sejumlah teman santri pada Kamis malam hingga berujung pemukulan atau pengeroyokan. Peristiwa pengeroyokan tersebut hingga membuat korban harus dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia.

“Pada hari Senin kami mendapat informasi dari masyarakat tentang meninggalnya seorang santri dari salah satu Ponpes di Kuningan tersebut dengan kondisi luka-luka tidak wajar sehingga kami langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil autopsi ternyata benar ditemukan sejumlah luka memar dan lebam di sekujur tubuh korban diduga akibat pengeroyokan, ” papar Willy.

Atas temuan tersebut, lanjut Willy, pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dan mengetahui kejadian tersebut untuk diperiksa. Hingga akhirnya polisi menetapkan 18 oknum santri sebagai tersangka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, Willy mengatakan, perselisihan yang berujung pengeroyokan tersebut dipicu karena perbuatan korban yang diduga telah melakukan pencurian. Namun demikian, Willy menegaskan, itu baru dugaan dan tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.

“Tindakan main hakim sendiri ini sangat tidak dibenarkan dan masuk dalam kategori pelanggaran pidana, apalagi sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Alangkah baiknya jika menemukan suatu tindakan pidana agar melaporkannya ke pihak Polsek atau Polres, jangan diselesaikan dengan main hakim sendiri seperti ini, ” tegas Willy.

Kapolres pun menyayangkan kejadian ini dan sepatutnya menjadi perhatian semua pihak terutama kalangan pendidik untuk menjaga lingkungan sekolah ataupun pondok pesantren sehingga kejadian ini tidak terulang kembali. “Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Sehingga kami memohon kepada tenaga pendidik baik sekolah maupun Ponpes untuk melakukan pengawasan melekat kepada para siswa dan santrinya agar jangan sampai melakukan tindakan

“Ini patut menjadi perhatian semua, terutama para pendidik untuk melakukan pengawasan melekat terhadap para siswa atau santrinya agar jangan sampai melakukan tindakan yang mengarah pada pelanggaran pidana. Jika terjadi pelanggaran hukum silakan berkoordinasi dengan kami dari Polres Kuningan atau Polsek terdekat, ” ujarnya.

Terhadap para pelaku, Willy mengatakan, enam tersangka dewasa dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sedangkan terhadap tersangka yang masih di bawah umur akan menjalani sistem peradilan anak yang penangananya diatur tersendiri tergantung hasil keputusan majelis hakim dan kejaksaan dengan pendampingan Unit PPA nanti.

(Sumber : https://www.detik.com/jabar/berita/d-7075840/menyibak-pengeroyokan-berujung-maut-teman-asrama-di-kuningan.)

Jakarta (VLF) Acara Mimbar Demokrasi yang menolak dinasti politik di Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Kota Kendari, berakhir ricuh. Ketua BEM Fakultas Hukum Leciz Labanisi sempat dikeroyok massa lantaran melarang acara tersebut.

Peristiwa itu terjadi di lingkungan kampus Unsultra, Selasa (5/12). Dalam video beredar, acara Mimbar Demokrasi itu awalnya berjalan normal.

Namun Ketua BEM Fakultas Hukum Leciz tiba-tiba muncul dengan berdiri dan berteriak meminta panitia menghentikan kegiatan. Leciz kemudian ditarik oleh seorang pria untuk menjauh dari lokasi kegiatan.

Namun sejumlah orang yang tersulut emosi langsung mendatangi dan mengeroyok Leciz. Aksi pengeroyokan bahkan berlanjut di luar lokasi kegiatan. Beruntung, aksi pengeroyokan yang dialami Leciz itu bisa segera dilerai.

Sekretaris BEM Unsultra Ramadan membenarkan acara Mimbar Demokrasi menolak dinasti politik itu sempat ricuh. Dia juga membenarkan Ketua BEM Fakultas Hukum dikeroyok akibat mencoba melarang acara tersebut.

“Yang dikeroyok itu Ketua BEM Fakultas Hukum Unsultra Leciz,” kata Ramadan kepada detikcom, Rabu (6/12/2023).

Ramadan menuturkan kasus ini bermula saat sejumlah mahasiswa Unsultra menggelar mimbar demokrasi menolak dinasti politik. Namun Leciz menilai kegiatan tersebut telah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu.

“Itu kegiatan berkedok politik, jadi dia (Leciz) menolak karena di kampus tidak boleh ada kegiatan politik,” ungkapnya.

Ramadan lantas menyinggung kegiatan mimbar demokrasi menolak dinasti politik itu digelar tanpa sepengetahuan BEM Unsultra. Dia juga menegaskan kegiatan itu tidak melibatkan pihak BEM.

“Saya sangat menyayangkan kegiatan mahasiswa yang berbicara dinasti politik (di Unsultra). Kami dilangkahi, ini kan kegiatan mahasiswa jadi kami harus dilibatkan, ini kami tidak dilibatkan,” ujar dia.

Dia menyebut Leciz sudah melaporkan pengeroyokan yang dialaminya ke polisi. Ramadan menegaskan panitia kegiatan harus bertanggungjawab atas kejadian yang menimpa Leciz.

“Dia (Leciz) juga sudah lapor polisi kemarin, sudah divisum juga. Panitia penyelenggara harus bertanggungjawab atas kejadian yang menimpa Leciz,” ungkapnya.

Polisi Selidiki Pengeroyokan

Polisi kini mengusut kasus Leciz dikeroyok saat ricuh acara Mimbar Demokrasi dengan tema menolak politik dinasti. Laporan korban juga sudah diterima polisi.

“Iya betul (laporan Ketua BEM dikeroyok), laporannya kemarin di Polsek Baruga,” kata Kapolresta Kendari Kombes M. Eka Fathurrahman kepada detikcom, Rabu (6/12).

Kombes Eka mengungkapkan kasus pengeroyokan itu sudah dalam tahap penyidikan. Dia menyebut laporan Leciz akan diambil alih oleh Polresta Kendari.

“Saya sudah arahkan Kasat Reskrim untuk proses penyidikannya ditarik ke Polresta Kendari. Sudah dilakukan sidik (kasus pengeroyokan),” ungkapnya.

Ia menuturkan korban juga sudah melakukan visum. Polisi akan segera memeriksa korban dan saksi di lokasi kejadian.

“Kami akan lakukan pemeriksaan korban dan para saksi. Korban juga sudah melakukan visum,” ungkapnya.

(Sumber : Detik-detik Mimbar Demokrasi Tolak Dinasti Politik Berakhir Ricuh di Unsultra.)