Jakarta (VLF) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencermati keputusan Moody’s Investors Service (Moody’s) yang mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level Baa2, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan penilaian Moody’s yang menempatkan Indonesia pada posisi tersebut relatif lebih baik dibandingkan negara sekelasnya. Hal itu dianggap sebagai cerminan kepercayaan terhadap kapasitas kebijakan nasional.

“OJK akan mendukung penguatan koordinasi nasional untuk menciptakan kebijakan yang lebih selaras dan konsisten. Sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), OJK akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas dukungan pembiayaan bagi pembangunan jangka menengah dan panjang,” kata Friderica dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

Wanita yang akrab disapa Kiki itu memastikan bahwa OJK akan terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan, OJK akan secara konsisten menjalankan Program Prioritas 2026 dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, serta pendalaman pasar keuangan secara terukur. Seluruh agenda tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, mendukung pembiayaan Program Prioritas Pemerintah, serta memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor,” ujar Kiki.

Afirmasi peringkat tersebut dianggap bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, kerangka kebijakan makro yang disiplin, serta ketahanan sektor jasa keuangan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

“Moody’s juga menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap resilien, ditopang oleh kekuatan struktural serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent. Sejalan dengan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11% pada 2025, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun sebelumnya,” tuturnya.

Kiki menilai kinerja ini menunjukkan kemampuan perekonomian nasional untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tantangan global, sekaligus menjadi penopang penting terhadap ketidakpastian jangka pendek yang tercermin dalam outlook.

“OJK menilai prospek perekonomian nasional tetap positif dan berkelanjutan, didukung oleh permintaan domestik yang solid, kontribusi sektor keuangan yang stabil, serta kesinambungan agenda reformasi berkelanjutan,” tuturnya.

(Sumber:Moody’s Pangkas Outlook Kredit RI Jadi Negatif, OJK Perkuat Sektor Keuangan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto memberikan suntikan modal negara untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada penghujung 2025. Total Rp 11,45 triliun modal dari negara yang diberikan ke BUMN.

Penyertaan modal negara (PMN) diberikan kepada tiga BUMN di bawah BPI Danantara PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Industri Kereta Api Indonesia (Persero) atau INKA, dan PT Pelayaran Indonesia (Pelni). Suntikan modal juga diberikan untuk SMV Kementerian Keuangan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Prabowo meneken empat Peraturan Pemerintah (PP) untuk suntikan modal tersebut. Mulai dari PP 51, 52, 53, dan 54 tahun 2025, yang diteken bersamaan pada 30 Desember 2025. PMN untuk tiga BUMN dilakukan melalui penambahan modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sementara untuk PT SMF dilakukan secara langsung.

KAI

Pertama, penambahan modal diberikan lewat APBN 2025 sebesar Rp 1,8 triliun. Suntikan dana tambahan itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2025.

Dalam beleid yang dilihat Rabu (4/2/2026), dijelaskan pemerintah pusat memberikan penugasan kepada PT KAI untuk menyediakan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik untuk meningkatkan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat.

Penugasan penyediaan sarana perkeretaapian itu dilaksanakan melalui pengadaan dan retrofit sarana perkeretaapian dengan mengutamakan produk dalam negeri dan mempertimbangkan kapasitas produksi industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INKA

Kedua, PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA mendapatkan suntikan modal negara Rp 473 miliar. Suntikan dana itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2025.

Pemerintah pusat memberikan penugasan kepada INKA untuk meningkatkan kapasitas produksi guna penyediaan sarana perkeretaapian termasuk kereta rel listrik dalam rangka mendukung penyediaan sarana perkeretaapian dan revitalisasi industri perkeretaapian dalam negeri.

“Penugasan peningkatan kapasitas produksi dilaksanakan melalui pemenuhan fasilitas produksi dan pendukung produksi, pengembangan sistem propulsi, dan fasilitas produksi sistem bogie oleh INKA untuk memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian dalam negeri,” tulis pasal 1 ayat 2 dari beleid tersebut.

Pelni

Ketiga, suntikan modal bakal diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni mencapai Rp 2,5 triliun. Suntikan dana tambahan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2025.

Penyertaan modal negara diberikan pemerintah pusat kepada Pelni untuk menjalankan penugasan dalam menyediakan kapal penumpang untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Pelni juga diminta untuk memperkuat armada nasional melalui peremajaan kapal dan penyediaan angkutan laut penumpang kelas ekonomi.

“Penugasan penyediaan kapal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengadaan 3 (tiga) kapal penumpang kelas ekonomi dengan melibatkan industri kapal dalam negeri,” tulis pasal 1 ayat 2 dalam beleid tersebut.

SMF

Keempat, suntikan modal itu dilakukan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Tambahan modal yang diberikan senilai Rp 6,68 triliun dari alokasi yang ada di APBN 2025 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2025.

Pemberian PMN mempertimbangkan pelaksanaan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan menjaga kesinambungan pembiayaan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembiayaan rumah terjangkau dilakukan melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang di sektor perumahan. Dalam hal ini perlunya penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program FLPP melalui penugasan pemerintah pusat kepada PT Sarana Multigriya Finansial.

“Pemerintah Pusat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial untuk penyediaan likuiditas kepada perbankan penyalur Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan guna menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tulis Pasal 1 beleid tersebut.

(Sumber:Prabowo Suntik Modal KAI-Pelni Triliunan, Ini Daftarnya.)

Jakarta (VLF) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan respons terkait rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan bagi lansia berusia 75 tahun ke atas. BGN menyebut usulan program tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Itu otoritas Kemensos karena anggarannya Kemensos,” kata Wakil Ketua BGN Nanik Sudaryati Deyang dilansir detikHealth, Rabu (4/2/2026).

Nanik menjelaskan, hingga saat ini BGN belum menerima arahan untuk menjalin kerja sama dengan Kemensos dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih menantikan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Belum ada instruksi Presiden untuk kerja sama dengan BGN. Kami tunggu instruksi Presiden saja karena itu anggaran Kemensos,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan strategis lain, yakni penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus untuk kalangan lansia.

Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada lansia berusia lebih dari 75 tahun. Ia juga menyebut telah melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN Prof. Dadan untuk mematangkan rencana makan bergizi gratis untuk lansia yang usianya di atas 75 tahun dan tinggal sendirian,” jelas Gus Ipul saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

(Sumber:Program MBG untuk Lansia, MBG Tunggu Instruksi Presiden.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melontarkan gagasan dalam mengelola aset dan kewenangan publik. Ia mendorong dilakukannya tukar guling, mulai dari aset, hingga tanggung jawab dan fokus kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.

Dua sektor strategis menjadi sasaran utama Dedi Mulyadi dalam skema tukar guling yakni bandara dan jalan nasional. Keduanya dinilai Dedi perlu ditata ulang agar lebih efektif, fungsional, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Jawa Barat.

Tukar Guling Bandara: Kertajati dan Husein Sastranegara

Langkah pertama yang tengah dibahas adalah rencana tukar guling aset antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka dengan Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung.

Di mata Dedi, persoalan bandara bukan sekadar soal kepemilikan, tetapi soal fungsi dan kebermanfaatan. Bandara Kertajati dibangun sebagai bandara internasional dengan infrastruktur besar dan visi jangka panjang.

Namun, hingga kini pemanfaatannya belum optimal. Sebaliknya, Bandara Husein yang berada di tengah kota Bandung memiliki nilai strategis tinggi, baik secara ekonomi maupun tata ruang, tetapi kewenangannya berada di tangan pemerintah pusat.

“Sedangkan kepastian bahwa Kertajati itu bisa beroperasi dengan baik dan menghasilkan uang untuk operasional kan sampai sekarang belum bisa dilihat,” kata Dedi, Jumat (23/1/2026).

“Kalau opsi saya adalah tuker. Opsi Pemprov Jabar, Husein, PT DI dan sekitarnya itu diserahkan ke Pemprov, Kertajati diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu loh,” sambung pria yang akrab disapa KDM ini.

Dedi bahkan telah menemui pihak Angkasa Pura Indonesia untuk membicarakan rencana ini. Saat ini kata dia, Pemprov Jabar menunggu pembahasan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dengan Danantara.

“Kita nunggu nanti kesepakatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhan, dengan Danantara, persoalan bagaimana status Bandara Kertajati dan bagaimana status Bandara Husein,” ujar Dedi, Rabu (4/2/2026).

Tukar Guling Jalan: Kementerian PU Fokus ke Pantura

Tak berhenti di bandara, Dedi juga mengusulkan tukar guling dalam pengelolaan jalan. Ia menyoroti kondisi jalan rusak parah di Jalur Pantura Jawa Barat yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas.

Masalahnya, menurut Dedi, beban Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terlalu tersebar. Jalan nasional tidak hanya mencakup jalur lintas antarprovinsi, tetapi juga jalan-jalan yang berada di jantung kota dan ibu kota kabupaten/kota.

Solusi yang ditawarkan Dedi cukup berani adalah dengan jalan nasional yang berada di pusat kota seperti Jalan Pasteur atau Jalan Soekarno-Hatta di Bandung, dialihkan status dan pengelolaannya menjadi jalan provinsi atau jalan kota.

Dengan begitu, Kementerian PU tak lagi terbebani mengurus jalan-jalan perkotaan yang sebenarnya lebih relevan dikelola daerah.

“Di setiap kota itu pasti ada Jalan Nasional yang lewat kota. Seluruh Jalan Nasional itu nanti diserahkan ke provinsi dan sebagian diserahin ke kabupaten kota karena itu pusat kota,” katanya.

Sebagai gantinya, anggaran pemeliharaan jalan nasional yang sebelumnya tersebar di kota-kota tersebut bisa dikonsentrasikan untuk rekonstruksi total Jalan Pantura Jawa Barat. Bukan tambal sulam, tetapi rekonstruksi menyeluruh agar jalur utama logistik nasional itu benar-benar layak dan aman.

“Kalau tersedia anggaran untuk pembangunan jalan nasional yang melewati kota, uangnya dipindahin saja untuk pembangunan khusus Jalan Pantai Utara Jawa Barat,” tegasnya.

Dedi beralasan, Pantura digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar lintas daerah yang pajaknya tidak dibayarkan di Jawa Barat. Sementara jalan-jalan di pusat kota lebih banyak dilalui kendaraan warga lokal yang pajaknya masuk ke kas daerah.

“Kalau jalan penghubung antara Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang mobilnya gede-gede dari tempat lain kemudian menggunakan dana kita, enggak pas karena mereka bayar pajak kendaraannya juga tidak di sini,” tuturnya.

(Sumber:Gagasan Tukar Guling Dedi Mulyadi: Bandara-Jalan Pantura.)

Jakarta (VLF) – Danantara mewajibkan BUMN sektor perkapalan dan perkeretaapian membeli, memperbaiki, maupun melakukan perawatan di dalam negeri. Langkah ini demi menekan impor sekaligus memperkuat industri nasional melalui BUMN.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan untuk kebutuhan manufaktur dan perawatan kapalnya dilakukan di PT PAL Indonesia. Ia mengatakan PT PAL Indonesia akan berperan sebagai perusahaan inti (anchor) dari industri galangan kapal nasional.

“Kita akan mewajibkan seluruh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan manufaktur kapal yang berada dalam lingkup Danantara itu diwajibkan dilakukan di PT PAL,” tegas Dony dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan industri perkapalan kita, termasuk di dalamnya PT PIS, PT PELNI, PT ASDP ini kita wajibkan untuk melakukan manufaktur kebutuhan kapal mereka di PT PAL,” sambung Dony yang Juga Kepala BP BUMN.

Kemudian untuk industri perkeretaapian, Danantara mewajibkan operator kereta di Indonesia untuk melakukan perawatan dan pembelian kereta di PT INKA.

Dony menjelaskan PT INKA memiliki tiga fasilitas manufaktur perkeretaapian yang berada di Madiun, Banyuwangi, serta satu fasilitas tambahan yang akan dibangun kembali di Banyuwangi.

“Ini kami juga mewajibkan bahwa seluruh perbaikan daripada industri kereta api kita ke depan itu akan diwajibkan dilakukan di PT INKA, termasuk juga manufakturnya,” tegas Dony.

Dony menambahkan langkah tersebut juga sejalan dengan roadmap transportasi nasional yang tengah disiapkan pemerintah, di mana sistem transportasi massal berbasis kereta api akan menjadi tulang punggung mobilitas nasional.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan elektrifikasi perkeretaapian pada jalur Jakarta-Cikampek, Jakarta-Rangkasbitung, serta Jakarta-Sukabumi.

“Kami juga melakukan elektrifikasi di lima kota di Indonesia,” ujarnya.

(Sumber:BUMN Wajib Beli Produk PAL & INKA demi Tekan Impor.)

Jakarta (VLF) – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini, mendukung rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Amelia berharap Prabowo mampu menjaga kepastian pelaku usaha di sektor yang terdampak langsung dengan tarif impor Indonesia ke AS.

“Prinsip kami di DPR tentu mendukung diplomasi yang pro-kepentingan nasional, terutama untuk menjaga kepastian bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi sektor-sektor yang sensitif terhadap tarif,” kata Amelia kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Anggota Komisi I DPR RI ini menyebut substansi dari negosiasi tarif tersebut sudah rampung diselesaikan. Hasil dari kesepakatan Indonesia dan AS nantinya akan disampaikan secara resmi oleh pemerintah ke publik termasuk DPR.

“Untuk isu tarif, angka 19% selama ini sudah menjadi acuan yang beredar luas sejak kesepakatan awal. Namun pemerintah juga menyampaikan prosesnya masih berada pada tahap finalisasi dokumen (legal drafting) dan menunggu penandatanganan di level kepala negara,” ujar Amelia.

“Jadi, yang paling tepat: substansi negosiasi disebut sudah selesai, sementara rincian teknis dan implementasi biasanya akan dikunci setelah dokumen final diteken dan dijelaskan resmi kepada publik maupun DPR,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan RI untuk memastikan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Trump berjalan sesuai dengan mandat PBB. Amelia berpesan Indonesia harus konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

“Kalau Dewan Perdamaian ikut dibahas, saya melihatnya sebagai kesempatan memastikan setiap inisiatif perdamaian benar-benar sejalan dengan hukum internasional dan mandat PBB, serta tetap konsisten dengan posisi Indonesia yang mendukung perlindungan warga sipil dan hak-hak rakyat Palestina,” katanya.

Amelia berharap Board of Peace berjalan dengan transparan dan berperan menciptakan perdamaian antarnegara yang berkonflik. Ia tak ingin Indonesia hanya mengikuti arus.

“Yang penting dijaga adalah transparansi tujuan, tata kelola, dan akuntabilitasnya agar Indonesia berperan membentuk agenda damai, bukan sekadar ikut arus,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Hasil negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) masih menunggu penandatanganan dokumen oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyebut saat ini masih menunggu kepastian waktu dari pihak AS.

“Belum. Belum ada lagi. Masih menunggu jadwal dari sana. Yang untuk tanda tangan itu kan? Belum,” kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).

Mengenai lokasi pertemuan, Sugiono menyebut kemungkinan besar akan berlangsung di AS. Namun, ia belum bisa memastikan apakah pertemuan bakal digelar di ibu kota atau di kota lain.

“Di Amerika. Enggak tahu nanti di Washington DC apa di Mar-a-Lago,” jelas Sugiono.

Selain agenda penandatanganan kesepakatan tarif perdagangan, Sugiono menjelaskan pertemuan tersebut juga akan menjadi ajang update situasi global terkini. Salah satu poin penting yang akan dibahas adalah implementasi terkait Board of Peace.

“Penandatanganan terhadap kesepakatan tarif dan pastinya nanti juga update situasi terkini, juga nanti akan kaitannya dengan Board of Peace ini pelaksanaan dan juga kan implementasinya ini kan masih terus dikaji, digodog,” jelas Sugiono.

(Sumber:Prabowo Akan Bertemu Trump, NasDem Harap BoP Dibahas untuk Lindungi Palestina.)

Jakarta (VLF) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menekan transaksi judi online (judol) hingga 20% pada 2025. Meski begitu, perputaran uang di bisnis haram itu tercatat masih triliunan rupiah.

PPATK melaporkan perputaran dana judol tahun lalu mencapai Rp 286,84 triliun yang dilakukan dalam 422,1 juta kali transaksi. Jumlah itu turun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 359,81 triliun.

Menurut kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena berhasil menekan transaksi judol untuk pertama kali.

“Bahwa tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Tren ini diikuti dengan penurunan jumlah deposit judol yang pada tahun 2025 sebesar Rp 36,01 triliun, menurun dari tahun 2024 sebesar Rp 51,3 triliun. Tercatat sebanyak 12,3 juta orang melakukan deposit judol melalui beberapa kanal seperti bank, e-wallet, dan QRIS.

PPATK juga mencatat ada perubahan modus penyetoran deposit menggunakan QRIS yang meningkat signifikan dibandingkan melalui setoran di bank ataupun e-wallet.

“Turunnya total nominal deposit dan angka perputaran dana judol disebabkan karena penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan judol di berbagai sisi,” seperti tertulis dalam catatan capaian PPATK tahun 2025.

Ivan menargetkan PPATK mampu menekan transaksi judol sebesar 50% pada tahun 2026. PPATK siap bekerja sama dengan lembaga lain untuk mengejar target tersebut.

“Tahun ini kita target turun 50%. Karena kita kerja sama semakin kuat,” katanya.

Ivan mengatakan, salah satu instansi yang bekerja sama dengan PPATK adalah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ivan menilai pemberantasan judol bukan perkara mudah, mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi.

Dengan kemajuan sistem yang ada PPATK memprediksi perputaran uang judol bisa mencapai Rp 1.100 triliun. Namun berkat sinergi berbagai pihak, jumlah perputaran uang haram itu berhasil ditekan.

“(Pemberantasan) judi online tekanannya memang luar biasa besar. Jadi kemajuan fintech, kemajuan crypto dan segala macam itu potensi judi online itu akan naik terus sampai Rp 1.100 triliun. Itu prediksi kami dan itu nggak pernah salah,” ujarnya.

(Sumber:Duit yang Muter di Judol Masih Ratusan Triliun!.)

Jakarta (VLF) – Perlawanan buron Paulus Tannos belum usai. Paulus Tannos kembali melawan status tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Paulus Tannos merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Sejak 2021, Paulus Tannos telah menjadi buron KPK.

Pelariannya sempat berakhir pada Januari 2025 setelah ditangkap oleh pemerintah Singapura. Tannos lalu mengajukan gugatan praperadilan atas penangkapannya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Desember 2025.

Gugatan itu lalu ditolak hakim. Pengadilan menilai tidak ada yang dilanggar dalam penangkapan Paulus Tannos.

“Mengadili, menolak eksepsi termohon, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya, dalam pokok perkara, satu, menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima,” kata hakim tunggal, Halida Rahardhini, saat membacakan amar putusan praperadilan nomor 143/Pid.Pra/PN JKT.SEL di PN Jaksel, Selasa (2/12/2025).

Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Paulus Tannos prematur atau absentia in objecto. Hakim mengatakan KPK belum menangkap Paulus Tannos.

“Hakim praperadilan berpendapat bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon dilakukan oleh otoritas negara Singapura, berdasarkan professional arrest atau dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku di dalam negara Singapura, bukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum Indonesia in casu KPK atau Termohon, menurut hukum acara yg diatur dalam KUHAP dalam Pasal 17, 18 KUHAP,” kata Halida.

Hakim menyatakan objek praperadilan Paulus Tannos tidak termasuk dalam lingkup objek praperadilan Indonesia seperti diatur oleh KUHAP dan peraturan Mahkamah Agung (MA) RI.

“Maka dengan demikian, objek praperadilan ini tidak termasuk dalam lingkup objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP juncto Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016,” ucapnya.

Ajukan Gugatan Lagi ke Pengadilan

Paulus Tannos tidak menyerah. Di awal tahun ini ia kembali melayangkan gugatan praperadilan atas status tersangkanya dari KPK.

“Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya penetapan tersangka,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Selatan yang dilihat detikcom, Selasa (3/2/2026).

Permohonan praperadilan Tannos teregister dengan nomor perkara 11/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL. Praperadilan ini diajukan Tannos ke PN Jakarta Selatan pada Rabu (28/1).

Tergugat dalam praperadilan ini yaitu KPK RI. Sidang perdana praperadilan Tannos melawan KPK ini akan digelar pada Senin (9/2).

KPK Siap Hadapi Praperadilan Kedua Paulus Tannos

Pihak KPK merespons permohonan praperadilan kedua dari Paulus Tannos. KPK mengaku santai dan siap menghadapi perlawanan dari Tannos.

“Pada prinsipnya KPK tentu menghormati hak hukum tersangka yang mengajukan praperadilan dimaksud,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/2/2026).

Budi mengatakan materi praperadilan Paulus Tannos tidak berbeda dari praperadilan sebelumnya. Dia mengatakan hakim telah menyatakan penetapan tersangka Paulus Tannos sesuai dengan aturan.

“Selain itu, kami pastikan bahwa praperadilan ini tidak akan menghambat proses ekstradisi terhadap DPO Paulus Tannos yang prosesnya masih terus berjalan,” tutur Budi.

(Sumber:Paulus Tannos yang Tak Kapok Lawan KPK Lagi di Praperadilan.)

Jakarta (VLF) – Dunia mulai berada di ambang perang modal. Kini uang dipersenjatai menggunakan tindakan seperti embargo perdagangan, pemblokiran akses ke pasar modal, atau menggunakan kepemilikan utang sebagai sarana untuk menguasai sesuatu.

Kondisi ini diungkapkan oleh investor kawakan Amerika Serikat (AS) Ray Dalio. Baginya, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan pasar modal yang bergejolak, perang modal makin nyata di depan mata.

“Kita berada di ambang perang modal. Memang belum terjadi, tetapi kita cukup dekat dengan hal tersebut dan akan sangat mudah hal itu terjadi karena ada ketakutan bersama,” ujar Ray Dalio dikutip dari CNBC, Rabu (4/2/2026).

Dalio menjelaskan secara historis, perang modal telah terjadi dalam berbagai bentuk seperti misalnya kontrol valuta asing dan modal. Baginya, lembaga-lembaga seperti dana kekayaan negara dan bank sentral sudah membuat persiapan untuk menghadapi kontrol tersebut.

Kini perang modal telah berkembang di sekitar konflik besar. Sebagai contoh, sebelum masuknya AS ke Perang Dunia II, otoritas Negeri Paman Sam memberlakukan sanksi terhadap Jepang sebagai eskalasi dari hubungan yang penuh perselisihan antara kedua negara.

Sebagai contoh baru, perang modal bisa terjadi juga antara AS dan Eropa. Dia mengungkapkan meningkatnya ketegangan baru-baru ini atas upaya pemerintahan AS pimpinan Presiden Donald Trump untuk membawa Greenland untuk berada di bawah kendali AS.

Dia memperingatkan banyak orang Eropa yang memegang valuta asing dolar AS mulai ketakutan kena sanksi dari Uni Eropa. Di sisi lain, AS juga takut kehilangan sumber modal. Sebab, menurut riset Citi, masyarakat Eropa menyumbang 80% dari pembelian obligasi pemerintah AS oleh pihak asing antara April dan November 2025.

“Ada ketakutan juga secara timbal balik dari pihak Amerika Serikat bahwa mereka tidak dapat memperoleh modal, atau tidak mendapatkan pembelian barang dari Eropa,” kata Ray Dalio.

Menurutnya, uang dan modal sangat penting. Saat ini negara di dunia saling memperkuat kontrolnya terhadap hal tersebut dengan berbagai kebijakan.

Sejak kembali ke Gedung Putih tahun lalu, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan sejumlah tarif hukuman terhadap mitra dagang dan lawan politiknya. Keputusan-keputusan tersebut telah memicu volatilitas di pasar keuangan.

Emas Jadi Aset Terbaik

Di tengah ketegangan yang terjadi, Dalio menilai aset emas dan logam mulia lainnya masih merupakan tempat terbaik untuk menyimpan kekayaan. Emas dan perak menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang tentatif usai aksi jual massal beberapa hari lalu di dunia.

Baginya, harga emas sangat stabil. Sampai saat ini saja, harganya masih 65% lebih mahal dari tahun lalu. Meskipun ada aksi jual massal, harganya cuma turun 16% dari puncak tertingginya.

“Ini adalah diversifikasi yang sangat efektif untuk bagian portofolio lain yang kurang menguntungkan,” ujar Ray Dalio.

Karena emas merupakan diversifikasi, ketika masa-masa sulit datang, emas berkinerja sangat baik. Cuma, di tengah kondisi yang baik, emas tetap terjaga harganya dengan baik.

“Menurut saya, hal terpenting saat ini adalah memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan baik,” kata Ray Dalio.

(Sumber:Ray Dalio Ungkap Dunia di Ambang Perang Modal, Emas Jadi Aset Terbaik.)

Jakarta (VLF) – Fluktuasi harga emas yang terjadi belakangan ini menjadi sorotan. Harga emas sempat menembus Rp 3 juta per gram, namun kini justru mengalami penurunan tajam.

Pengamat ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Gigih Prihantono menjelaskan, jika dilihat dari sisi teknikal, harga emas sebelumnya memang sudah berada di level yang terlalu mahal.

“Kalau dari sisi ekonomi, ya harusnya kalau kita melihat bahwa ekspektasi masyarakat itu membaik perekonomian riilnya, maka harusnya harga emasnya juga mengikuti atau turun begitu,” kata Gigih kepada detikJatim, Selasa (3/2/2026) pukul 09.20 WIB.

Menurutnya, harga emas yang turun justru bisa menjadi sinyal positif bagi perekonomian.

“Saya lebih prefer harga emasnya mending turun karena berarti kan orang-orang kan menganggap bahwa perekonomian di 2026 ini menjadi positif begitu. Ya kalau emas naik pasti gambaran ekonominya pasti kurang baik,” tegasnya.

Meski demikian, Gigih mengingatkan bahwa kondisi global masih dibayangi berbagai risiko, terutama dari sisi geopolitik internasional. Ia menyebut ketegangan global yang dipicu Amerika Serikat dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dunia.

Sementara dari dalam negeri, ia menyoroti pentingnya sinkronisasi dan konsistensi kebijakan pemerintah dan beberapa hal lainnya.

“Kalau dalam negeri ya pasti soal sinkronisasi kebijakan pemerintah dan konsistensi dari kebijakan pemerintah, serta penegakan hukum juga mempengaruhi kondisi ekonomi,” katanya.

Gigih pun mengimbau agar masyarakat tidak panik di tengah kondisi fluktuasi harga emas ini. Ia menekankan bahwa investasi emas seharusnya menggunakan dana jangka panjang.

“Kalau memang investasi di emas ya harus dipastikan bahwa uangnya adalah uang tenang, bukan uang yang butuh kita ambil. Jadi memang prinsip investasi itu uang sisa, bukan uang konsumsi,” tuturnya.

Gigih juga memberi saran praktis bagi masyarakat yang sudah terlanjur berinvestasi emas di tengah kondisi harga yang tidak stabil.

“Kalau sudah untung ya dijual saja. Kalau belum (untung) ya tetap disimpan,” ujarnya.

Adapun untuk pembelian emas di tengah fluktuasi harga saat ini, Gigih menilai hal tersebut bersifat relatif. Namun secara pribadi, ia menyarankan agar masyarakat mempertimbangkan instrumen investasi lain.

“Untuk (pembelian) itu tergantung, tapi kalau saya sih mending dialokasikan untuk instrumen investasi yang lain, misalnya surat utang negara,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebagaimana dilansir dari detikFinance, harga emas Antam hari ini kembali jatuh dari level Rp 3.000.000 per gram. Harga emas Antam 24 karat hari ini ambruk mencapai Rp 183.000 per gram menjadi Rp 2.844.000 per gram.

Berdasarkan situs Logam Mulia Antam, Selasa (3/2/2026), harga emas ukuran 0,5 gram berada di angka Rp 1.472.000. Sementara emas 10 gram dijual Rp 27.935.000 dan ukuran terbesar 1.000 gram (1 kg) dibanderol Rp 2.784.600.000.

(Sumber:Harga Emas Naik Turun Drastis, Begini Saran Pengamat Soal Untung Rugi.)