Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Rp 200 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke sejumlah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun lalu dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyaluran kredit di sektor riil dan UMKM. Namun, kebijakan tersebut belum signifikan mendorong pertumbuhan kredit.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengatakan pertumbuhan kredit masih berada di bawah 10% meski perbankan diguyur likuiditas oleh Purbaya. Padahal kebijakan ini dianggap dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia.

“Kebijakan-kebijakan pemerintah lain yang mempengaruhi ekonomi di tahun ini, tentunya ada peningkatan likuiditas melalui penempatan dana SAL di perbankan. Ternyata hal itu belum diterjemahkan menjadi peningkatan kredit. Ini apakah masalah waktu? Pertumbuhan kredit masih di bawah 10%, di 7,9%. Jadi, belum kelihatan dampaknya kepada peningkatan kredit,” ungkap Mari dalam acara OJK Institute secara virtual, Kamis (19/2/2026).

Pertumbuhan Kredit Masih Loyo

Di sisi lain, pelonggaran kebijakan moneter juga belum mampu mendorong pertumbuhan kredit perbankan domestik. Mari menjelaskan, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan (BI Rate) dari 6% ke 4,75% sepanjang 2025.

Kebijakan tersebut belum cukup mendorong penurunan tingkat suku bunga kredit yang dianggap masih cukup tinggi. Tingkat suku bunga kredit ini yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan kredit perbankan 2025.

“Penurunan suku bunga kredit yang signifikan dan akhirnya menciptakan permintaan untuk kredit. Jadi, ini apakah masalah suplai?” terangnya.

Mari menambahkan, terdapat masalah daya beli yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan kredit perbankan. Selain itu defisit neraca pembayaran yang menyebabkan tertekannya nilai tukar rupiah juga disebut menjadi salah faktor melambatnya kredit perbankan domestik.

“Masalah demand untuk kredit ini mungkin ada kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, dan lemahnya daya beli dan seterusnya. Defisit neraca pembayaran meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Jadi, walaupun kita balance of trade atau export minus import positif, ternyata capital outflow yang menyebabkan pelemahan sekitar 4% dari rupiah di tahun lalu,” imbuhnya.

Bos BRI Buka Suara

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi mengatakan perlambatan kredit terjadi bukan semata karena faktor likuiditas, tetapi struktur sektoral ekonomi domestik yang belum sepenuhnya pulih.

Ia menjelaskan, lambatnya pertumbuhan kredit dipengaruhi oleh pelemahan yang terjadi di tiga sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) negara, yakni manufaktur, pertanian, dan perdagangan. Ketiga sektor ini tercatat memiliki porsi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja.

“Ketika konsumsi melambat, margin usaha tertekan, ekspansi langsung tertahan, dan ini tercermin pada pertumbuhan kredit yang melemah. Artinya, moderasi kredit saat ini bukan semata faktor likuiditas. Walaupun sudah diguyur dari pemerintah Rp 200 triliun, likuiditas tambahan tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sektoral ekonomi kita,” jelasnya.

Hery menambahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan moneter saat ini belum mendapat respons positif dari pelaku usaha. Ia menilai, kondisi ini tidak hanya mencerminkan sikap menunggu dari pelaku usaha, tetapi juga terdapat jarak antara kebijakan pemerintah dan keputusan bisnis.

“Fasilitas kredit yang sudah disetujui oleh bank dan likuiditas tersedia tetapi realisasi penarikan tertahan. Ini mencerminkan sikap wait and see dari dunia usaha dan juga rumah tangga sebagai nasabah individu. Jadi, tantangannya bukan pada supply dana tetapi pada kepercayaan dan prospek usaha ke depan, yang dibutuhkan bukan sekedar likuiditas tambahan tetapi penguatan keyakinan pelaku usaha agar ekspansi kembali berjalan,” pungkasnya.

(Sumber:Suntikan Purbaya Rp 200 T ke Bank Belum Mampu Dongkrak Kredit.)

Jakarta (VLF) – Kasus dana hibah untuk atlet difabel di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini memasuki babak baru. Kedua tersangka dalam perkara tersebut segera diadili.

Dirangkum detikcom, dua orang berinisial KD dan NY ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana hibah pada National Paralympic Comittee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi. Dua tersangka diduga menyelewengkan sebagian dana yang diberikan Pemda kepada NPCI untuk kepentingan pribadi.

Kasus ini bergulir sejak tahun 2025. Berkas perkara baru dinyatakan lengkap pada tanggal 18 Februari 2026.

Kini, kedua tersangka berikut barang buktinya telah diserahkan ke kejaksaan untuk menunggu penuntutan. Berikut rangkuman informasinya.

Berkas Lengkap, Tersangka Diserahkan ke Jaksa

Mengutip akun Instagram Polres Metro Bekasi, penyerahan tahap II tersangka dilakukan pada Rabu, 18 Februari 2026 setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21). Kedua tersangka diserahkan ke kejaksaan bersama 36 barang bukti, meliputi dokumen pencairan hibah, laporan pertanggungjawaban, dokumen transaksi perbankan, hingga uang tunai Rp400 juta.

“Penyidikan atas laporan polisi Agustus 2025 tersebut mengungkap dugaan kerugian negara sebesar Rp7.117.660.158,” tulis akun Instagram Polres Metro Bekasi, Kamis (19/2/2026).

Nilai Kerugian Rp 37,1Miliar

Kapolres Metro Bekasi saat itu, Kombes Mustofa menyebut pihaknya menetapkan dua tersangka berinisial KD dan NY dalam kasus korupsi dana hibah atlet difabel di Bekasi. Kerugian negara atas korupsi mencapai Rp 7,1 miliar.

“Kerugian keuangan negara sebesar Rp 7.117.660.158 berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bekasi,” kata Kombes Mustofa dalam keterangannya, Kamis (27/11/2025).

Dia menjelaskan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Kabupaten Bekasi mendapatkan hibah berbentuk uang dari pemerintah daerah total Rp 12 miliar.

Hasil Korupsi Dipakai Nyaleg

Polisi mengungkap ulah dua tersangka KD dan NY dalam kasus dugaan korupsi dana hibah atlet difabel di Kabupaten Bekasi senilai Rp 7,1 miliar. Keduanya menggunakan uang hasil korupsi untuk keperluan pribadi.

Kapolres Metro Bekasi sebelumnya, Kombes Mustofa, mengatakan tersangka KD menggunakan uang tersebut untuk kampanye calon legislatif pada tahun 2024. Nilainya sebesar Rp 2 miliar.

“Tersangka KD menggunakan uang hibah sebesar Rp 2 miliar untuk keperluan kampanye KD pada pemilihan calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Bekasi di tahun 2024,” kata Mustofa, Kamis (27/11/2025).

Sementara itu, tersangka NY diduga menerima duit korupsi sebesar Rp 1,79 miliar. Duit itu diduga digunakan untuk uang membeli mobil.

“Kemudian digunakan tersangka NY untuk uang muka serta angsuran dua unit Toyota Innova Zenix memakai identitas keponakan tersangka NY dan identitas kakak ipar tersangka NY sebesar Rp 319.420.000 dan sisanya belum bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya,” tuturnya.

(Sumber:Perkara Dana Hibah Atlet Difabel Bekasi Rp 7 M Dikorupsi Segera Diadili.)

Jakarta (VLF) – Warga di kawasan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan, mengeluhkan kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas sebuah lapangan padel di samping rumahnya. Masalah tersebut diposting di media sosial dan viral.

Dilihat detikcom dalam media sosial Threads, Kamis (19/2/2026). Seorang warga yang tinggal di kawasan Haji Nawi, Jakarta Selatan mengeluhkan soal kebisingan yang ditimbulkan dari usaha lapangan padel tak jauh dari rumahnya.

Dalam unggahannya, dia mengatakan suara bising dari lapangan padel itu mengganggu aktivitasnya dan warga sekitar. Dia juga sudah mengaku melaporkan keluhannya ke aplikasi JAKI dan kanal resmi Pemprov DKI Jakarta, termasuk menandai akun Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di media sosial, namun belum mendapat respons.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan. Ia mengatakan akan menindaklanjuti laporan warga itu dengan memanggil stakeholder terkait.

Pramono mengatakan pemanggilan akan dilakukan dalam waktu dekat guna memastikan seluruh perizinan dan operasional usaha padel sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya minta dipresentasikan,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta.

Ia menegaskan, jika ditemukan pelanggaran atau operasional yang tidak sesuai izin dan meresahkan masyarakat, Pemprov DKI tidak akan segan mengambil tindakan tegas.

“Bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas,” ujarnya.

Aturan Kebisingan

Terkait masalah kebisingan ini, sudah ada aturan yang mengaturnya. Salah satunya lewat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 48 Tahun 1996. Dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa kebisingan harus memiliki batas maksimal agar tidak menimbulkan gangguan.

“Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan,” demikian bunyi Pasal 1.

Aturan ini juga melampirkan baku tingkat kebisingan dalam satuan desibel (dB). Untuk kawasan permukiman, batas maksimal kebisingan 55 dBA. Sebagai gambaran, 55 dBA setara dengan suasana kantor yang tenang, hanya diisi percakapan normal hingga suara mesin cuci saat mencuci biasa, bukan saat mengeringkan.

Suara kebisingan di lapangan padel di atas angka tersebut. Data dari Federasi Tenis Prancis (FFT) serta riset akustik independen di Eropa (seperti studi Leroy & Kaiser dari SGS Belgium), mengonfirmasi angka rata-rata 89-91 dB(A) dengan titik puncak (peak) hingga 102 dB(A).

Dalam riset dari Martin Higgins AM yang berjudul ‘Padel, Planning and Noise: A Guide for Applicants and Authorities’, suara di lapangan padel lebih bising 6-12 dB dibanding tenis. Dalam hukum akustik, kenaikan 10 dB itu artinya telinga manusia merespons suaranya dua kali lipat lebih keras.

Dalam riset dijelaskan, selama periode permainan 5 menit di tingkat klub, padel menghasilkan rata-rata 88 suara benturan yang berbeda.

Kembali ke aturan, selanjutnya, terkait kebisingan juga diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Dalam perda tersebut, pasal 1 menegaskan bahwa tempat usaha dilarang menimbulkan gangguan. Termasuk kebisingan polusi suara.

DPRD DKI Minta Operasional Padel Dievaluasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan pada prinsipnya DPRD DKI Jakarta mendukung tumbuhnya fasilitas olahraga seperti lapangan padel. Menurut dia, kehadiran lapangan padel menjadi bagian dari gaya hidup sehat sekaligus mendorong ekonomi kreatif warga.

“Pada prinsipnya kami di DPRD DKI mendukung tumbuhnya fasilitas olahraga seperti lapangan padel karena itu bagian dari gaya hidup sehat dan ekonomi kreatif warga. Namun kenyamanan masyarakat sekitar juga tidak boleh diabaikan,” kata Wibi saat dihubungi, Kamis (19/2/2026).

Ia menegaskan, jika terdapat keluhan kebisingan hingga dini hari, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terlebih, jika lokasi lapangan padel berada di dekat kawasan permukiman warga.

“Kalau memang ada keluhan kebisingan hingga dini hari, tentu ini harus menjadi perhatian serius. Jam operasional perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan, apalagi jika lokasinya dekat permukiman. Jangan sampai semangat berolahraga justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga,” ujarnya.

Wibi pun mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pengawasan terhadap perizinan dan standar kebisingan yang berlaku.

“Kami mendorong Pemprov melalui dinas terkait untuk melakukan evaluasi, termasuk pengawasan terhadap izin dan standar kebisingan. Jika diperlukan, pengaturan jam operasional yang lebih tegas atau penyesuaian regulasi bisa dipertimbangkan, dengan tetap mengedepankan dialog antara pengelola dan warga,” jelasnya.

Ia menekankan, DPRD ingin agar keberadaan lapangan padel tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan warga sekitar.

“Intinya, kita ingin olahraga jalan, usaha tumbuh, tapi warga tetap merasa tenang dan dihargai,” tutupnya.

Pengelola Janji Pasang Peredam Suara

Pengelola berjanji memasang peredam suara. Seorang warga sekitar bernama Naufal (27) mengatakan mediasi dilakukan bersama pihak Kelurahan Gandaria Selatan siang tadi. Di sana warga menyampaikan keluhan dan tuntutannya.

“Ya langkah konkretnya ya baru hasil dari kelurahan tadi yang mereka ada mau niat pasang soundproofing, ataupun pembatasan jam operasional yang lebih ketat apa gimana gitulah. Tapi itu baru belum jadi kesepakatan, baru mereka ajukan ke manajemen gitu,” kata Naufal di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026).

Naufal menyebut pihak pengelola meminta waktu sekitar 35 hari untuk memasang peredam suara dan melakukan pembatasan operasional.

“Jadi mereka katanya minggu ini mau survei dulu sama orang yang ngerti teknisnya harusnya seperti apa. Cuma ya kan itu janjinya gitu. Belum (dipasang), cuma mereka komitmen dari hari ini atau enggak dari besok, 35 hari katanya selesainya,” jelas dia.

Naufal melanjutkan, suara bising dari lapangan padel itu disebabkan suara-suara pemain yang sedang bermain. Suara bising itu kerap terdengar mulai pagi hingga larut malam.

“Itu ada teriak-teriak, ada suara bola sih terutama, dan teriak-teriakannya ini dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Tapi perlu dicatat kalau jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu waktu awal-awal diomongin, maksudnya Januari sampai Februari awal. Setelahnya mereka commit sampai jam 10, cuma ada beberapa kali kita ketemu jam 10 tuh masih ketawa-ketawa, masih main,” ungkapnya.

Suara itu terdengar nyaring terlebih kamarnya persis bersebelahan dengan lapangan padel. Naufal mengatakan tetangga seberang rumahnya juga mengeluhkan hal yang sama.

“Ini kamar aku, itu kamarnya Mas Idham yang nempel sana. Jadi mungkin kalau di kamar dia getarlah karena nempel banget sama tembok. Kalau di kamar aku nggak getar cuma aku kan pakai kayak aplikasi Decibel X kayak gini ya, DB gini. Itu tuh kalau lagi main tuh, ini kan sekarang kita 25, aku ngomong nih 64 gitu. Heeh. Kalau diam doang di sana lagi pada main tuh bisa 80,” ungkapnya.

(Sumber:Serba-serbi Suara Bising Padel Picu Keluhan Warga Jakarta.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu perusahaan raksasa Amerika Serikat (AS) mengadu kepadanya soal masalah birokrasi di Indonesia.

Menurutnya, masalah itu menghambat perusahaan untuk membangun proyek peralatan medis di Indonesia.

Perusahaan yang dimaksud adalah raksasa industri General Electric, yang memiliki lini produksi berbagai macam hal mulai dari produk listrik, permesinan, hingga alat kesehatan.

“Saya rasa General Electric juga membangun peralatan medis di Indonesia dan kami berharap mereka akan meningkatkan produksi mereka. Kami akan mendukungnya. Sempat ada kendala birokrasi disampaikan ke saya,” ujar Prabowo pada agenda Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Namun, Prabowo mengatakan pemerintah sudah berhasil mencari jalan keluar untuk masalah yang dihadapi General Electric, kini perusahaan bisa menjalankan operasinya dengan mulus di Indonesia.

Setelah General Electric memberikan aduan, Prabowo juga mengatakan banyak perusahaan lain yang mengeluhkan hal yang tidak jauh berbeda. Pihaknya pun skan mencari jalan keluar untuk semua masalah tersebut.

“Namun kami menyelesaikannya dengan sangat cepat. Saya juga menerima masukan beberapa jam lalu dari beberapa korporasi yang mengeluhkan lambatnya solusi atas masalah mereka,” ujar Prabowo.

“Terima kasih banyak atas kesempatan ini bagi saya untuk mendapatkan masukan langsung, karena inilah yang saya sukai menyelesaikan masalah dengan sangat cepat,” lanjutnya menekankan.

Baginya kecepatan birokrasi adalah hal yang diperlukan. Laju pertumbuhan ekonomi dan kemajuan masyarakat dapat dipercepat apabila pelaku usaha tak mandek operasionalnya karena birokrasi.

“Saya rasa di era sekarang, kecepatan sangatlah penting. Kecepatan akan membantu mempercepat laju pertumbuhan dan kemajuan,” tegas Prabowo.

(Sumber:Perusahaan Raksasa AS Ngadu ke Prabowo soal Masalah Birokrasi.)

Jakarta (VLF) – Ketua DPR RI, Puan Maharani menjelaskan berbagai hal yang dilakukan DPR sesuai fungsi kinerja dewan. Salah satu yang menjadi perhatian DPR adalah isu soal kesehatan mental anak, termasuk dari ancaman child grooming.

Hal tersebut ia katakan saat menutup Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 yang digelar di ruang rapat paripurna kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (19/2). Untuk diketahui, saat memimpin Rapat Paripurna, Puan turut didampingi pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sari Yuliati.

Dalam pidato penutupan masa sidang DPR, Puan menjelaskan kinerja dewan sesuai fungsi-fungsi DPR mulai dari legislasi, anggaran, hingga pengawasan.

“DPR RI melalui Badan Legislasi, sedang melakukan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional untuk memastikan undang-undang yang akan dibentuk selaras dengan kebutuhan hukum nasional serta aspirasi dan kebutuhan pembangunan,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (19/2/2026).

Beberapa Rancangan Undang-Undang yang sedang dalam tahap penyusunan oleh DPR RI diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pangan, Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Rancangan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Adapun DPR RI pada masa persidangan ini juga sedang melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Puan, penyelesaian pembentukan suatu Undang-Undang merupakan hasil kerja konstitusional bersama antara DPR RI dan Pemerintah, sebuah komitmen politik yang tidak hanya administratif, tetapi moral dan kenegaraan.

“Komitmen politik bersama antara DPR RI dan Pemerintah untuk dapat mewujudkan ketertiban umum, memperluas kesejahteraan rakyat, membatasi kewenangan aparatur negara secara proporsional, serta melindungi kepentingan rakyat secara adil dan berkeadaban,” lanjutnya.

Dalam fungsi anggaran, Puan mengatakan alat Kelengkapan DPR RI, komisi dan badan terkait, bersama mitra kerja telah membahas evaluasi terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

“Evaluasi tersebut bukanlah sekadar catatan, melainkan menjadi bahan perbaikan kinerja ke depan untuk pengelolaan keuangan negara yang semakin baik,” tegas Puan.

Selain itu, Puan mengingatkan, kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 difokuskan pada perwujudan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.

“Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026, harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan rakyat,” pesannya.

Pada masa persidangan ini, Puan menyebut DPR RI bersama Pemerintah pun telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan menghasilkan kesepakatan.

Kesepakatan tersebut yakni agar Pemerintah memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat. Pemerintah juga diminta melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru.

“Dan dałam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh Pemerintah,” tambah Puan.

Lebih lanjut, Puan juga menjelaskan sejumlah permasalahan yang menjadi perhatian DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Antara lain penanganan terhadap berbagai kasus warga negara Indonesia (WNI) di negara lain, kesehatan mental anak, serta pelindungan anak dari ancaman child grooming,” tegas mantan Menko PMK itu.

DPR pun mengawal isu mengenai evaluasi terhadap kebijakan penertiban kawasan dan tanah terlantar, peningkatan pelayanan publik di daerah perbatasan dan daerah yang terdampak bencana, termasuk pemulihan sektor kesehatan pascabencana.

Kemudian juga soal modernisasi peralatan alutsista, evaluasi terhadap aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kelompok yang rentan berhadapan dengan hukum, kesiapan sensus ekonomi tahun2026, insentif bagi petani dalam rangka memperluas lapangan kerja di bidang pertanian, dan penguatan ekosistem digital dalam rangka ekonomi inklusif.

Permasalahan selanjutnya yang menjadi perhatian DPR adalah soal reformasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk optimalisasi penerimaan negara, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas Domestic Market Obligation batu bara untuk kepentingan nasional,
penataan pasar modal, serta kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah swasta.

Terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M, Puan menyebut DPR RI memberi perhatian terhadap kualitas layanan jemaah haji agar semakin baik, terutama pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Pemerintah agar menyusun rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji,” ungkap Puan.

Puan menyatakan, DPR juga menaruh perhatian besar pada tindak lanjut pemerintah dalam melakukan percepatan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah terdampak bencana, yakni di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan wilayah terdampak lainnya.

“Setiap keputusan rapat kerja antara DPR RI dan Pemerintah bukanlah sekedar kesepakatan administratif, melainkan mandat konstitusional yang harus ditindaklanjuti secara nyata. Keputusan tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat,” paparnya.

Puan menambahkan, menindaklanjuti keputusan rapat kerja bukan hanya bentuk ketertiban prosedural, tetapi wujud komitmen politik Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

“Baik di bidang ekonomi, pelayanan publik, penegakan hukum, maupun kesejahteraan sosial,” ucap Puan.

DPR RI pada masa sidang ini juga telah memberikan persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan dan/atau pemilihan pejabat publik dan nonpejabat publik.

Antara lain calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dari usulan DPR RI, calon anggota Ombudsman RI, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) periode 2023-2028.

Lalu calon anggota Badan Amil Zakat Nasional dari unsur masyarakat, calon anggota Dewan Pengawas Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Dewan Pengawas Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat, serta calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Usai penutupan masa sidang hari ini, DPR akan memasuki Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 mulai tanggal 20 Februari 2026 sampai dengan tanggal 9 Maret 2026. Puan mengucapkan selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat kepada anggota dewan.

“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat, dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia,” terangnya.

“Saya atas nama Pimpinan DPR RI mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh Anggota DPR RI dan rakyat Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT,” pungkas Puan.

(Sumber:Puan Tegaskan DPR Kawal Isu Reformasi Bea Cukai-Kesehatan Mental Anak.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan harga ikan naik. Menurut Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, stok ikan cukup untuk memenuhi MBG.

Machmud mengatakan, pemerintah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan produksi ikan, misalnya Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) hingga revitalisasi tambak ikan di Pantura.

“Belum, belum ya. Sampai seperti itu belum karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada gitu ya di situ jadi tidak tidak mengganggu pasar di sana. Ke depan dengan adanya program strategis yang dikembangkan ya seperti BINS yang akan banyak. Kemudian juga ada juga revitalisasi Pantura, ke depan ya sumber protein ikan kita juga akan semakin banyak, sehingga kalau nanti kebutuhan untuk MBG yang 82,9 juta (penerima) ya kalau nanti ikan kita siap,” katanya di KKP, Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

Machmud mengakui terjadi kenaikan harga ikan di beberapa daerah menjelang bulan Ramadan meski tak signifikan. Namun, ia juga menyebut ada penurunan harga di beberapa daerah lainnya.

“Bahkan kemarin ada beberapa ikan yang harganya turun, jadi tergantung dari produksi. Kemarin yang turun harganya contoh adalah misalkan kembung, selar itu kemudian layang kemarin kami lihat itu harganya turun,” sebutnya.

Sementara itu harga ikan jenis nila dan lele cenderung stabil atau tidak terlalu banyak perubahan. Kenaikan harga umumnya terjadi pada ikan-ikan yang tidak diproduksi yang ditambah oleh faktor meningkatnya permintaan.

“Itu karena permintaan ya. Permintaan menjelang Ramadan itu cukup tinggi, sehingga kemarin saja satu pedagang itu bisa menjual hampir 700 sampai 800 kuintal ya itu satu pedagang. Padahal di situ ada 200 pedagang. Permintaan dan cepat habis,” tutupnya.

(Sumber:KKP Bantah Makan Bergizi Gratis Bikin Harga Ikan Naik Saat Ramadan.)

Jakarta (VLF) – Pihak mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Mallusetasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons tudingan penahanan gaji relawan. Penghentian pembayaran itu dipicu adanya somasi dari pihak Yayasan Malomo.

“Sepenuhnya tidak benar (penahanan gaji relawan), itu fitnah yang dialamatkan kepada pihak mitra. Kami sudah investasikan biaya, tempat, peralatan, hingga energi untuk membangun dapur ini,” ujar Penanggungjawab SPPG, Sapar Muchtar kepada detikSulsel, Selasa (17/2/2026).

Sapar menjelaskan, hubungan emosional dan administratif relawan sebenarnya berada di bawah naungan mitra, bukan Yayasan Malomo. Dia justru balik mempertanyakan klaim kepedulian yayasan terhadap para pekerja dapur.

“Rekrutmen relawan itu kami yang lakukan, kami yang membayar. Afiliasinya ke kami. Tidak mungkin pihak yayasan yang tidak tahu-menahu proses di dapur lebih peduli. Kami yang berinteraksi langsung setiap hari,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, pemicu macetnya pembayaran ini berawal dari ketidaksepakatan mengenai pembagian insentif. Menurutnya, insentif untuk Yayasan Malomo sebesar Rp 6 juta per hari terlalu besar.

“Itu yang kita konflikkan. Konflik antara kita ini kan ada ketidaksepakatan dalam sharing insentif SPPG,” katanya.

Kemudian, pihak Yayasan Malomo melakukan upaya hukum somasi terkait insentif yayasan. Dalam somasi itu, mitra sebagai penanggung jawab dicopot dari pihak yayasan.

“Dalam poin somasinya itu adalah pihak yayasan telah melakukan pergantian di poin kedua itu jelas, dia telah melakukan pergantian kepada kami selaku PIC selaku mitra dan tidak lagi memiliki kewenangan,” jelasnya.

Sehingga pihak mitra menilai sudah tidak punya kewenangan untuk membayar insentif. Akibatnya, sejumlah pembayaran baik operasional dan insentif tidak terbayarkan.

“Baik itu insentif untuk gaji relawan, bahkan pembayaran biaya bahan kita selama satu hari itu kita tidak bayarkan. Itu Rp 20 jutaan lebih juga itu nilainya, artinya bukan uang kecil juga,” katanya.

Di sisi lain, pihak mitra merasa dirugikan dengan pembagian insentif ke Yayasan Malomo ditambah beban biaya operasional. Olehnya itu, pihak mitra sempat menahan insentif untuk yayasan.

“Ada dua periode insentif yang kami hold (tahan) karena tidak ada titik temu soal pembagian hasil. Selama lima bulan awal kami bayar terus, hanya dua bulan terakhir ini kami tahan karena kami merasa dirugikan secara operasional,” kata Sapar.

Sapar mengaku tidak gentar terkait ancaman Yayasan Malomo yang ingin membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun, ia meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan sebagai penengah untuk melihat kondisi secara objektif.

“Masalah ini harus kembali ke BGN karena ini domain mereka. Silakan BGN lihat secara objektif status dapur ini agar ada win-win solution,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, operasional SPPG Mallusetasi di Parepare disetop untuk sementara waktu. Penutupan sementara oleh BGN itu dipicu konflik internal antara pihak Yayasan Malomo dengan mitra pengelola dapur.

Keputusan ini tertuang dalam surat bernomor 462/D.TWS/02/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan. Penghentian sementara mulai berlaku 17 Februari 2026.

Sementara itu, Kuasa Hukum Yayasan Malomo, Zulkarnaim Farid menuding pihak mitra tidak membayarkan biaya insentif yayasan sejak memasuki tahun 2026. Padahal biaya insentif yayasan itu sudah disepakati melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

“Intinya tidak komitmen, sehingga menyebabkan kondisi seperti ini. Di somasi kami sudah jelas bahwa ada biaya sewa atau insentif yayasan yang tidak dibayarkan,” katanya, Selasa (17/2).

Dia mengungkapkan, pihak mitra juga menahan gaji 47 relawan dapur SPPG. Pihak yayasan menyayangkan sikap mitra yang dinilai tidak memiliki empati terhadap para relawan.

“Kita sudah bilang jangan ditahan (semua dananya), kasihan kita punya relawan dan pekerja yang lain. Kesannya dana yayasan disandera. Ini tidak etis, harusnya hak yayasan diberikan dulu,” tegasnya.

(Sumber:Mitra SPPG di Parepare Tahan Gaji Relawan gegara Disomasi Yayasan.)

Jakarta (VLF) – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tertekan sepanjang Februari.

Rupiah melemah terhadap dolar AS menyusul peringatan Morgan Stanley Capital International (MSCI) tentang transparansi terhadap pasar modal Indonesia yang dirilis pada Rabu (28/1).

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah cenderung melemah sejak peringatan tersebut hingga saat ini. Dolar AS bergerak naik 0,69% terhadap rupiah dari rentang Rp 16.722-16.837 per 17 Februari 2026.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pelemahan rupiah sejalan dengan peringatan MSCI hingga pemangkasan rating kredit dari lembaga pemeringkat internasional Moody’s. Perbaikan panjang pasar modal ini disebut menjadi sentimen negatif bagi rupiah.

“Sehingga apa? Untuk (rupiah) kembali normal ya, (menunggu) mencabut pembekuan (rebalancing MSCI) dan penurunan rating ini, ya kemungkinan besar di bulan Mei. Artinya apa? Ini yang membuat fluktuatif mata uang rupiah,” ungkap Ibrahim kepada detikcom, Selasa (17/2/2026).

Ibrahim mengatakan, nilai tukar rupiah cenderung melemah karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami nasib serupa. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, diketahui IHSG berada pada level 8.212,27 atau melemah 0,64%.

“IHSG pun juga ikut melemah walaupun pelemahannya tidak terlalu besar ya, maksimal hanya 2%. Tetapi ini indikasi yang membuat rupiah masih kecondongan di bulan Februari ini masih akan melemah. Bahkan bisa mencapai mungkin di Rp 16.900-an,” ungkapnya.

Berdasarkan data perdagangan RTI Business, diketahui IHSG secara kumulatif mengalami perbaikan. Sepanjang perdagangan sepekan terakhir, indeks saham RI bergerak menguat sebesar 3,49% dari 7.935,260 ke 8.212,27.

Di samping itu, IHSG pada perdagangan Jumat juga mencetak net foreign sell atau aksi jual bersih hingga Rp 2,03 triliun. Secara kumulatif sepanjang 2026, tren jual bersih investor asing tercatat sebesar Rp 14,46 triliun.

Penyebab Rupiah LoyoDi sisi lain, Ibrahim menjelaskan pelemahan rupiah terhadap dolar AS kuat dipengaruhi sentimen global. Tidak hanya pertemuan AS-Iran di Jenewa, tetapi juga pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump yang akan membahas tarif impor.
Namun Ibrahim mengatakan, pemerintah AS dan Indonesia sebenarnya telah sepakat dengan tarif sebesar 19%. Kemudian yang menjadi sentimen terhadap rupiah ke depan adalah defisit anggaran menyusul kesepakatan impor minyak mentah besar-besaran ke AS.

“Selama ini Indonesia kan tidak melakukan impor minyak mentah dari Amerika, tapi dari negara-negara anggota OPEC dan Rusia. Bahkan sempat akan melakukan impor ke pasar gelap kan yang harganya relatif lebih murah 30%. Indonesia tidak berani melakukan pembelian terhadap minyak mentah tersebut di pasar gelap, nah ini yang sebenarnya membuat defisit akan kembali melebar,” imbuhnya.

Pelemahan rupiah disebut akan terjadi mulai Rabu (18/2). Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan pelemahan rupiah didorong oleh minimnya likuiditas di tengah libur panjang.

“Pergerakan mata uang maupun lainnya umumnya susah diprediksi di tengah liburan dan minimnya likuiditas. Bisa (melemah), secara dolar AS masih menguat walau tidak signifikan, rupiah masih terbebani sentimen domestik,” ungkap Lukman saat dihubungi detikcom, Selasa (17/2/2026).

Ia juga menyebut, belum ada dampak signifikan jelang negosiasi nuklir antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran di Jenewa, mendatang. Menurutnya saat ini, investor juga masih menunggu hasil pertemuan tersebut.

“Belum ada dampak, kecuali ada harapan pada hasil pertemuan itu, investor masih akan mencermati perkembangannya,” ungkapnya.

(Sumber:Dolar AS Bisa Tembus Rp 16.900, Ini Biang Keroknya.)

Jakarta (VLF) –

Market Overview

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Jumat (13/2) ditutup melemah. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,64% ke level 8.212,27, di tengah derasnya aksi jual investor asing yang membukukan jual bersih sekitar Rp2,20 triliun di pasar reguler dan Rp 2,03 triliun secara keseluruhan.
Di tengah tekanan tersebut, saham-saham energi seperti BUMI, DEWA, dan ENRG justru mencatat penguatan dan menjadi penopang indeks. Sebaliknya, tekanan datang dari saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, TLKM, dan BREN.

Secara sektoral, tujuh dari 11 sektor berakhir di zona merah, dengan sektor infrastruktur mengalami pelemahan paling dalam, sementara sektor transportasi menjadi yang paling kuat. Meski demikian, tekanan di pasar domestik masih terasa setelah indeks ETF EIDO dan MSCI Indonesia kembali melemah pada perdagangan semalam.

Dari sisi kebijakan indeks, S&P Dow Jones Indices memastikan tetap menjalankan rebalancing kuartalan saham Indonesia pada Maret sesuai metodologi yang berlaku. S&P juga menyampaikan akan terus mencermati perkembangan transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

Sikap ini dinilai lebih akomodatif dibandingkan FTSE Russell. Keputusan tersebut disebut tidak lepas dari langkah regulator dan pemerintah yang dinilai responsif terhadap sejumlah catatan dari MSCI, termasuk rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15% serta perbaikan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Dalam jangka pendek, keputusan S&P ini berpotensi memberikan sentimen tambahan bagi pergerakan IHSG.

Kabar Emiten

Dian Swastatika Sentosa (DSSA)

DSSA mengumumkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 11 Maret. Agenda utama rapat tersebut adalah permohonan persetujuan atas rencana pemecahan saham dengan rasio 1:25.

Jika disetujui, jumlah saham beredar diperkirakan meningkat signifikan dari sekitar 7,70 miliar menjadi 192,63 miliar lembar, tanpa mengubah nilai ekonomi maupun hak pemegang saham.

DSSA menjadwalkan akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama pada 6 April, sementara perdagangan saham dengan nominal baru direncanakan mulai 7 April.

Rekomendasi Saham Hari Ini

ERAA – Buy 432-436 | TP 446-452 | SL 412

IATA – Buy 81-83 | TP 86-89 | SL 77

PADI – Buy 124-127 | TP 132-137 | SL 118

RMKE – Buy 4320-4360 | TP 4460-4660 | SL 4120

DEWA – Buy 605-615 | TP 635-670 | SL 575

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

Keputusan berinvestasi sepenuhnya berada di tangan masing-masing investor sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Selamat berinvestasi secara bijak.

(Sumber:Rencana Stock Split DSSA Mengemuka Saat IHSG Ditekan Asing.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto bercerita selama ini program unggulannya Makan Bergizi Gratis (MBG) seringkali disebut sebagai program buang-buang uang negara. Dia pun menepis tegas hal tersebut.

Prabowo mengatakan saat ini pemerintah menghadapi kampanye yang menjelek-jelekkan kebijakan MBG. Dia menyebut tudingan itu tidak berdasar karena dana yang dipakai justru hasil pengalihan anggaran dari pos-pos yang dinilai tidak produktif.

“Karena itu kita laksanakan program ini. Ya kita hadapi kampanye luar biasa menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang,” kata Prabowo saat meresmikan SPPG Polri, di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Prabowo menegaskan, pembiayaan program tersebut berasal dari hasil penghematan dan efisiensi, bukan dari menambah beban APBN. Menurutnya, efisiensi dilakukan untuk menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini berpotensi korupsi. Prabowo menyebut bila tidak dihemat, anggaran negara bisa habis untuk memperkaya oknum tertentu.

“Padahal uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi. Dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat uang ini akan dimakan oleh korupsi,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menyoroti budaya birokrasi yang dinilai kerap menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata. Dia menyinggung praktik rapat di hotel luar kota, seminar, konferensi, hingga kunjungan-kunjungan yang dianggap tidak perlu.

“Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelembungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif tidak ada manfaat bagi bangsa negara dan rakyat, itu terus dilaksanakan,” papar Prabowo.

Ia menegaskan anggaran dari kegiatan-kegiatan tersebut kini dialihkan untuk program yang langsung menyentuh rakyat, termasuk MBG.

Defisit Dijaga 3%

Di sisi lain, Prabowo memastikan kondisi fiskal tetap aman meskipun program MBG berjalan dengan biaya yang besar. Dia menyebut defisit APBN masih berada dalam batas yang ditetapkan pemerintah, yakni 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Saudara-saudara APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri, yaitu 3%,” tegas Prabowo.

Bahkan, Prabowo menyatakan pemerintah menargetkan defisit bisa ditekan lebih rendah dari angka tersebut. Ia menyebut pengurangan defisit menjadi salah satu cita-cita yang harus diperjuangkan.

“Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ,” lanjut Prabowo.

Prabowo mengaku setelah resmi menjabat, ia melihat masih terlalu banyak kebocoran dan penghamburan anggaran. Ia pun berkomitmen menertibkan birokrasi dan menyelamatkan kekayaan serta aset negara.

“Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara, saya ingin menyelamatkan aset-aset negara,” pungkasnya.

(Sumber:MBG Disebut Buang-buang Duit, Prabowo: Defisit Masih di Bawah 3%.)