Jakarta (VLF) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mengejar pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Meski cakupan jaringan mobile seluler telah mencapai 98,9% di wilayah berpopulasi, pemerintah kini mulai mengarahkan perhatian pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan konektivitas sekaligus menjaga kualitas layanan.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah berupaya agar tidak ada lagi wilayah Indonesia yang tertinggal dari akses konektivitas digital.

“Kita selalu berusaha untuk bagaimana meningkatkan konektivitas digital kita ini. Sampai ke pelosok wilayah Indonesia tidak ada yang tidak kena, blankspot lagi,” kata Wayan di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Wayan memaparkan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, cakupan mobile seluler saat ini telah mencapai 98,9%. Artinya, sebagian besar wilayah yang memiliki populasi telah mendapatkan layanan jaringan seluler.

Dengan kondisi tersebut, pekerjaan pemerintah ke depan tidak hanya mengejar perluasan cakupan, tetapi juga memastikan kualitas konektivitas tetap terjaga.

“Artinya wilayah-wilayah yang berpopulasi itu sudah tercover. Nah, kita tinggal jaga dari sisi kualitasnya. Kualitasnya juga kita tetap jaga,” ungkapnya.

Untuk wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses, Komdigi akan mengandalkan berbagai pendekatan, termasuk melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai lembaga BLU di bawah Kementerian Komdigi.

Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan teknologi alternatif untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

“Kekurangan-kekurangan kita akan coba melalui lembaga BLU kita, BAKTI, dan juga bagaimana mengupayakan memanfaatkan teknologinya,” kata Wayan.

Salah satu teknologi yang disebut adalah konektivitas berbasis satelit. Menurut Wayan, pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan konektivitas di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau infrastruktur jaringan konvensional.

“Memanfaatkan teknologi ke depan itu dalam artian kan kita ada teknologi yang dari satelit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan konektivitas ke depannya,” kata Wayan.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan konektivitas yang semakin luas untuk aktivitas ekonomi. Wayan secara khusus menyebut UMKM sebagai salah satu kelompok yang dapat memanfaatkan akses 4G dan 5G untuk mendorong pertumbuhan usaha.

“Manfaatkanlah konektivitas kita yang sudah merata ini, baik 4G, 5G ke depan, manfaatkan dengan baik, gunakan untuk pertumbuhan UMKM, dan silakan menggunakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal,” kata Wayan.

Wayan menilai pemerataan konektivitas tidak berhenti pada persoalan tersedianya jaringan. Infrastruktur digital yang semakin luas perlu diikuti pemanfaatan yang produktif agar akses internet memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Upaya memperluas konektivitas tersebut, menurut Wayan, juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, operator, vendor, akademisi, hingga masyarakat tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan industri telekomunikasi.

“Vendor, akademisi, regulator, operator, masyarakat itu juga harus semua berkolaborasi untuk meningkatkan bagaimana layanan telekomunikasi ini lebih baik ke depannya,” tuturnya.

Semarak peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 semakin terasa dengan digelarnya Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2026 yang mempertemukan tim-tim dari perusahaan telekomunikasi dan ekosistem digital Indonesia. Foto: Komdigi
Pesan kolaborasi tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhakti Postel 2026. Salah satu kegiatannya adalah turnamen mini soccer yang diikuti 12 tim dan menjadi penyelenggaraan keempat.

Wayan mengatakan kegiatan olahraga tersebut dimaknai sebagai sarana mempererat hubungan antarpelaku industri sekaligus mencerminkan pentingnya kerja sama dalam membangun sektor telekomunikasi.

Ia juga mengaitkan peringatan Hari Bhakti Postel dengan tiga tagline Komdigi, yakni “terhubung, tumbuh, dan terjaga”. Disebutkannya bahwa ketiganya menggambarkan kebutuhan industri untuk menjaga konektivitas, mendorong pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga ruang digital agar tetap digunakan secara positif.

(Sumber:98,9% Wilayah Berpopulasi RI Sudah Terjangkau Internet, Komdigi Kejar Kualitas.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia kembali melesat setelah Arab Saudi menutup East-West Pipeline, jalur penting yang selama ini digunakan untuk mengirim minyak tanpa melewati Selat Hormuz.

Dilansir dari CNBC, Senin (14/9/2026), pada perdagangan Minggu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 2,8% menjadi US$ 102,87 per barel. Harga minyak Brent juga terkerek 3,1% ke level US$ 107,87 per barel.

Penutupan dilakukan setelah East-West Pipeline rusak akibat serangan drone yang diluncurkan dari Irak pada Kamis. Hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum mengungkap tingkat kerusakan pipa maupun berapa lama jalur tersebut akan berhenti beroperasi.

Serangan itu juga berimbas pada agenda diplomatik di kawasan. Pertemuan Iran dengan negara-negara Arab Teluk yang sedianya digelar Senin di Oman untuk membahas situasi Selat Hormuz akhirnya ditunda.

“Demi mencapai kesepakatan bersama, pertemuan regional yang dijadwalkan besok di Salalah telah ditunda. Kami tetap berkomitmen mendorong dialog yang mendukung stabilitas dan kerja sama jangka panjang di kawasan,” kata Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, Minggu.

Sementara itu, kondisi keamanan di Selat Hormuz masih belum mereda. Sebuah kapal tanker kembali mendapat serangan pada Minggu hingga mengalami kebakaran hebat, berdasarkan laporan United Kingdom Maritime Trade Operations Center.

East-West Pipeline memiliki kapasitas hingga 7 juta barel minyak per hari. Jalur ini membentang melintasi Arab Saudi, menghubungkan kawasan penghasil minyak di dekat Teluk Persia dengan terminal ekspor di pesisir Laut Merah.

Keberadaan pipa tersebut menjadi semakin penting sejak perang Iran mengganggu pasokan minyak. Saudi memanfaatkannya untuk mengalihkan pengiriman minyak dari kawasan Teluk di tengah perebutan kendali Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

CEO Saudi Aramco Amin Nasser bahkan pernah menyebut pipa tersebut lebih berperan dalam menjaga stabilitas pasar minyak dibandingkan pelepasan cadangan minyak strategis secara besar-besaran yang dipimpin AS. Pernyataan itu disampaikan Nasser dalam paparan kinerja perusahaan pada Agustus.

Tekanan terhadap Arab Saudi juga datang dari kelompok-kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran. Pada awal pekan lalu, kelompok Houthi di Yaman menyerang fasilitas energi dan sejumlah aset sipil di Saudi.

Berdasarkan laporan media pemerintah Saudi, serangan itu menyebabkan lebih dari 70 orang terluka. Houthi juga dilaporkan telah merebut Pulau Perim yang berada di Selat Bab el-Mandeb setelah sebelumnya menguasai kota pelabuhan Mokha di pesisir barat Yaman.

Penguasaan wilayah tersebut membuat posisi Houthi semakin kuat untuk mengganggu lalu lintas minyak melalui Bab el-Mandeb, salah satu akses yang menghubungkan Laut Merah bagian selatan dengan pasar global. Sebelumnya, Houthi telah mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi pada Juli.

(Sumber:Naik Lagi, Harga Minyak Tembus US$ 107 per Barel!.)

Jakarta (VLF) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk cermat dalam mengelola keseimbangan harga kebutuhan pokok. Tito menekankan esensi dari pengendalian inflasi bukan sekadar menekan harga serendah-rendahnya, melainkan menjaga titik keseimbangan agar daya beli konsumen terjangkau tanpa harus mengorbankan kesejahteraan para produsen lokal.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Tito menjabarkan bahwa pergerakan harga yang terlampau ekstrem ke bawah justru akan melumpuhkan roda ekonomi di tingkat akar rumput.

“Bapak Ibu sekalian, kita inflasi penting untuk menjaga agar harga barang dan jasa tetap stabil. Jangan sampai terjadi kenaikan yang sangat memberatkan masyarakat ataupun penurunan yang sangat jatuh yang membuat para produsen, petani, nelayan, pabrik, kesulitan untuk menutup ongkos operasional,” kata Tito seperti dikutip, Senin (14/9/2026).

Berdasarkan data yang dirilis dalam rapat tersebut, inflasi year on year berada di angka 3,19 persen, dengan inflasi bulanan sebesar 0,21 persen. Kenaikan ini didominasi oleh sektor makanan dan minuman, dengan komoditas penyumbang utama meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.

Atas kondisi tersebut, Tito meminta kepala daerah untuk berfokus pada manajemen harga komoditas-komoditas pokok ini.


“Ada tiga hal komponen inflasi. Satu adalah yang disebut dengan volatile items, yaitu makanan, minuman, tembakau. Harga yang bergejolak itu yang dijaga terus, sektor pangan terutama,” ujar mantan Kapolri tersebut.

Tito mengatakan demi mewujudkan stabilitas yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut, pemerintah pusat tidak bekerja secara reaktif melainkan berbasis pada ekosistem data yang riil. Kemendagri, kata Tito, telah berkoordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan indeks harga secara spesifik di setiap kabupaten dan kota.

“BPS memiliki data lengkap per kabupaten/kota di mana saja yang terjadi kenaikan, mana yang mengalami penurunan yang perlu kita waspadai dan perlu kita intervensi. Saya sudah share juga kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Pertanian, dan Dirut Bulog agar di daerah tersebut kita berikan atensi dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, Pasar Murah, dan lain-lain,” kata Tito.

Tito berharap langkah terukur ini dapat mencegah kepanikan pasar. Dengan pemantauan ketat dari Satgas Pangan daerah, Bulog, serta kementerian terkait, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga harmoni perekonomian.

(Sumber:Mendagri Tegaskan Stabilitas Harga Harus Untungkan Konsumen dan Lindungi Petani.)

Jakarta (VLF) – Konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dikabarkan mengajukan tawaran untuk mengakuisisi PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Angka yang ditawarkan juga disebut lebih rendah dari nilai pasar BYAN saat ini.
Dikutip dari Bloomberg, Jumat (11/9/2026), Haji Isam disebut mengajukan penawaran sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 52,75 triliun (kurs Rp 17.584). Tawaran tersebut mencakup sekitar 62% saham BYAN.

Dalam proses penawaran, harga akuisisi saham mulanya dipatok sekitar US$ 4,8 miliar atau sekitar Rp 84,54 triliun. Angka tersebut juga jauh di bawah nilai pasar saham BYAN yang saat ini nyaris menyentuh US$ 26 miliar atau sekitar Rp 457,96 triliun.

Saham milik konglomerat Low Tuck Kwong ini disebut telah lama akan dijual dengan harga diskon. Hal tersebut terjadi lantaran jumlah saham yang beredar bebas terbatas dan volume perdagangan yang tipis dapat menaikkan harga pasar.

Sementara untuk prospek jangka panjang, sektor batu bara termal disebut suram karena konsumen beralih ke energi yang lebih bersih. Selain itu, pemerintah juga telah memberlakukan kuota penambangan yang telah menghambat pemain lokal.

Hingga berita ini terbit, belum menerima ada respons dari perwakilan Haji Isam. Sementara BYAN dan keluarga Low juga tidak menanggapi permintaan komentar terkait rumor tersebut.

(Sumber:Haji Isam Dikabarkan Bidik 62% Saham BYAN Rp 52,7 T, Jauh di Bawah Nilai Pasar.)

Jakarta (VLF) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah sampai saat ini memutuskan untuk menjaga harga BBM subsidi, meskipun harga minyak dunia melonjak pada perdagangan Kamis (10/9/2026) hingga tembus US$ 108 per barel.

Bahlil mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia. Dia juga mengaku rutin berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan harga BBM subsidi tak naik.

“Saya selalu berkoordinasi terus dengan menteri keuangan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, selalu melakukan dan mengikuti secara saksama terhadap berbagai dinamika perkembangan global. Khususnya menyangkut dengan harga minyak dunia yang tidak menentu. Tetapi pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Bahlil mengakui keputusan untuk menahan harga BBM subisidi cukup berat bagi pemerintah. Hal ini karena beban subsidi pemerintah terus bertambah. Namun, keputusan tersebut tetap dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, lebih penting.

“Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah. Tetapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting sekalipun dengan berbagai macam hal-hal yang sudah kita lakukan,” katanya.

Di sisi lain, Bahlil menilai rata-rata harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak awal tahun hingga September masih berada pada level yang relatif aman.

“Sekalipun sekarang sudah menjadi 106 sampai 108 dolar per barel, tapi rata-rata ICP dari Januari sampai dengan bulan September sekarang itu kurang lebih di angka sekitar 85 sampai 90. Jadi masih, overall masih oke, ya,” katanya.

(Sumber:Minyak Dunia Tembus US$ 108, Bahlil Akui Berat Jaga Harga BBM Subsidi.)

Jakarta (VLF) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang mulai duduk bersama membahas RUU Cipta Kerja. Jenderal Sigit menyebut dialog sejak awal menjadi cara terbaik untuk mencari titik temu di tengah berbagai kepentingan buruh dan dunia usaha.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Acara yan bertajuk ‘Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi’ ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.

Jenderal Sigit mengaku senang karena pembahasan RUU Ciptaker diawali dengan komunikasi antara serikat pekerja dan Apindo. Pola ini, kata Jenderal Sigit, penting dipertahankan karena berbagai isu ketenagakerjaan memang tidak selalu mudah dan sangat mungkin memunculkan perbedaan pandangan.

“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Jenderal Sigit di lokasi.

Jenderal Sigit menegaskan, perbedaan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar. Hal terpenting, kata Dia, persoalan hubungan industrial harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, tanpa mengabaikan hak buruh maupun keberlangsungan perusahaan.

Kapolri mengatakan, keseimbangan antara dua kepentingan tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang turut berdampak pada dunia usaha serta sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dia mengingatkan pengusaha agar tidak melihat pekerja semata-mata sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai mitra dan keluarga besar perusahaan.

“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” tuturnya.

Di sisi lain, Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif. Pemerintah, kata dia, terus mendorong hilirisasi dan investasi agar semakin banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga pasar domestik yang luas.

Jenderal Sigit mengatakan potensi tersebut harus diiringi dengan kepastian, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat. Jenderal Sigit meminta perusahaan tidak ragu melaporkan praktik premanisme, pungutan liar, kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” imbuhnya.

Jenderal Sigit juga optimistis jika pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja mampu bekerja bersama, Indonesia akan semakin kuat dalam mendorong hilirisasi. Selain itu, lapangan kerja akan terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 yang dinilai menjadi contoh konkret kolaborasi dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas. Dia berharap pekerja Indonesia ke depan tidak hanya menjadi tenaga terampil, tetapi juga mampu mengisi posisi-posisi strategis di perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkasnya.

(Sumber:Kapolri Apresiasi Buruh dan Pengusaha Duduk Bersama Bahas RUU Ciptaker.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti kasus siswi di Karo, Sumatera Utara, yang disebut mengalami gangguan ingatan hingga 70% setelah menjalani perawatan akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Yahya meminta siswi bernama Febiona Purba (16) dipastikan sehat secara fisik dan mental.

“Terkait kasus di Karo tentang adanya siswi yang hilang ingatan 70% pasca perawatan setelah kasus keracunan, saya minta pihak rumah sakit dan dokter memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan baik fisik maupun mental,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, apabila gangguan mental tersebut memang berkaitan dengan trauma akibat keracunan makanan, harus ada pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau benar gangguan mental akibat keracunan makanan karena trauma harus ada yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Yahya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membantu biaya perawatan siswi tersebut hingga dinyatakan sembuh total. Dia menegaskan biaya pengobatan tidak semestinya dibebankan kepada orang tua siswa apabila kondisi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program MBG.

“Saya minta BGN untuk membantu biaya perawatan yang bersangkutan sampai benar-benar sembuh total. Biaya perawatan rumah sakit tidak seharusnya ditanggung oleh orang tua siswa. Melainkan harus menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini BGN,” tegasnya.

Selain kasus di Karo, Yahya juga menyampaikan keprihatinan atas semakin banyaknya kasus keracunan MBG. Dia meminta BGN melakukan investigasi secara tuntas untuk mengetahui penyebab setiap kejadian.

Menurut Yahya, investigasi perlu memastikan apakah keracunan disebabkan kesalahan dalam proses memasak atau makanan dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman.

“Idealnya jarak antara makanan selesai dimasak dengan waktu makan tidak boleh lebih dari 4 jam,” katanya.

“Kepala dapur adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya keracunan makanan. Mereka harus disiplin dan tidak boleh lalai sedikit pun dalam mengawasi pengelolaan makanan, mulai dari proses persiapan, pemasakan, pemorsian sampai distribusi di tempat penerima manfaat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswi yang mengalami keracunan akibat Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Febiona Purba (16), diduga mengalami gangguan ingatan usai menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus menyebut sudah mendapatkan informasi terkait kondisi Febiona dari kepala sekolah.

“Ya, saya baru konfirmasi kepada kepala sekolah kita. Laporan kepala sekolah kemarin dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan EEG,” ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Selasa (8/9).

(Sumber:Siswi Keracunan MBG Diduga Hilang Ingatan, Komisi IX DPR: BGN Tanggung Biaya.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah akan memangkas proses perizinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyertai penanaman modal di Indonesia. Hal ini dilakukan lantaran beberapa sektor industri tanah air masih membutuhkan TKA.

Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan dua Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

SKB pertama yaitu tentang Integrasi Sistem Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), dan Aplikasi All Indonesia. SKB kedua yaitu tentang Pembentukan Tim Teknis Integrasi.

Melalui SKB tiga kementerian ini, sistem Online Single Submission (OSS) pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan diintegrasikan dengan SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan Aplikasi All Indonesia pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rosan mengatakan kini proses perizinan TKA ditargetkan dapat selesai dalam waktu sekitar lima hari. Jika melewati batas waktu tersebut, izin akan diterbitkan secara otomatis sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kebijakan tersebut mulai berlaku akhir September ini.

“Jadi memang rencananya pada akan mulai berjalan implementasinya pada akhir bulan ini rencananya tadi saya di- diinformasikan, Insyaallah akhir bulan ini sudah mulai berjalan hasil dari kesepakatan dari kami bertiga,” ujar Rosan.

Rosan mengatakan kebijakan pemangkasan waktu ini dapat meningkatkan investasi dan industri di Indonesia. Kebijakan itu juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing.

“Karena memang kita melihat bahwa dari beberapa sektor industri memang kebutuhan tenaga kerja asing itu masih kita perlukan. Dan harapan ini bisa memberikan transfer of knowledge, transfer of technology kepada sumber daya manusia kita,” terang Rosan yang juga CEO Danantara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menambahkan, dengan SKB ini pelayanan ke depan nantinya akan semakin baik. Meski begitu, Menaker memastikan tetap monitoring terhadap jalannya proses perizinan kerja KTA.

“Insyaallah kita yakin dalam implementasinya nanti akan memberikan layanan dan hasil yang efektif dan efisien yang lebih baik,” terang Yassierli.

(Sumber:TKA Makin Mudah Kerja di Indonesia, Ini Aturannya.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran tambahan untuk memperkuat mitigasi bencana. Terkait hal itu, BNPB menilai penguatan mitigasi tidak bisa hanya dibebankan kepada BNPB, tetapi perlu dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan sektor terkait.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan dari sisi program, BNPB tidak memiliki persoalan dalam hal pendanaan. Untuk program rutin, BNPB memperoleh anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui dana ABT,” kata Berton kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Sementara untuk penanganan kondisi darurat, BNPB dapat menggunakan dana siap pakai. Sedangkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki sumber pendanaan tersendiri.

“Sedangkan untuk dana penanganan darurat dapat diperoleh melalui mekanisme dana siap pakai. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana rekonstruksi,” ujarnya.

Berton menekankan anggaran mitigasi bencana tidak seharusnya hanya dilihat dari kebutuhan BNPB. Menurutnya, BNPB hanya salah satu aktor dalam upaya mitigasi, sementara peran besar justru berada di kementerian dan lembaga yang memiliki sektor masing-masing.

“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” jelasnya.

Dia mencontohkan sektor pendidikan. Menurut Berton, anggaran mitigasi dapat dialokasikan kepada kementerian yang menangani pendidikan untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan sejak dini.

Anggaran tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menyusun kurikulum kebencanaan, melatih guru, hingga membangun sekolah yang tahan terhadap bencana.

“Misalnya, agar anak-anak sekolah mengerti kebencanaan sejak awal, maka dana mitigasi dapat dialokasikan ke kementerian pendidikan untuk membuat kurikulum, melatih guru terkait bencana, membangun sekolah yang tahan bencana,” tuturnya.

Berton mengatakan kebutuhan mitigasi juga terdapat di berbagai sektor lain. Dia menyebut sektor pekerjaan umum, kesehatan, hingga dunia usaha semestinya turut memiliki anggaran untuk mendukung upaya mitigasi bencana.

“Sektor PU, sektor kesehatan, sektor dunia usaha dan lain-lain semuanya ada dana mitigasi, mestinya,” katanya.

Meski demikian, Berton menilai keberadaan BNPB tetap penting untuk memastikan berbagai upaya mitigasi tersebut berjalan secara terpadu. BNPB berperan dalam mengoordinasikan kegiatan mitigasi yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga sektor publik dan swasta.

“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan. Hal ini dinilai penting mengingat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam.

“Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana alam dengan kepala daerah secara virtual, Senin (7/9/2026).

“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” lanjutnya.

(Sumber:Prabowo Siapkan Anggaran Tambahan Mitigasi Bencana, BNPB Usul Perkuat Ini.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan di masa paceklik seperti saat ini. Langkah ini juga sebagai upaya untuk menekan angka kenaikan sejumlah kebutuhan pokok.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kondisi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, periode September hingga Desember ditandai kemarau basah sehingga masih ada hujan yang memungkinkan petani melakukan penanaman padi dan menjaga pasokan beras di pasar.

Berdasarkan data dari BPS dan Bappenas, harga beras medium pada periode Januari-September 2026 meningkat dari Rp 13.857 per kg menjadi Rp 14.060 per kg, atau naik sekitar Rp203 per kg. Sementara harga beras premium meningkat dari Rp 15.505 per kg menjadi Rp15.794 per kg, atau naik sekitar Rp 289 per kg. Kelangkaan beras premium turut memberikan tekanan terhadap naiknya harga beras secara umum.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah memutuskan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan menjaga keterjangkauan harga.

Pertama, pemerintah menambah penyaluran SPHP beras medium sebesar 1 juta ton sampai Desember 2026 untuk memperkuat pasokan di pasar, khususnya pasar tradisional. Beras SPHP akan dijual dengan harga sekitar Rp12.000-Rp12.500 per kilogram.

“Kalau harga naik Rp 100 sampai Rp 200, kita respons dengan menambah supply. Kita banjiri pasar dengan beras SPHP sehingga harga bisa kita turunkan kembali,” kata Zulhas, Rabu (9/9/2026).

Dia mengatakan pemerintah juga meminta Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat desil 1 sampai desil 4, dengan total penerima sekitar 33,2 juta penerima. Bantuan pangan tersebut berupa beras 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yaitu Juli-September, yang akan dirapel sehingga masyarakat menerima 30 kilogram sekaligus.

“Ini kita minta Bulog selesaikan dalam bulan ini. Jadi masyarakat menerima sekaligus 30 kilogram. Kita ingin beras benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Zulhas juga memutuskan dalam rapat untuk menambah penyaluran bantuan pangan sejumlah 1 juta ton pada Oktober, November, dan Desember 2026. Langkah ini diharapkan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan menjaga konsumsi pangan tetap terjangkau.

Untuk mengantisipasi penurunan produksi jagung akibat kemarau, pemerintah juga menyiapkan pasokan jagung untuk peternak kecil berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bulog saat ini memiliki sekitar 130 ribu ton stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dari realisasi pengadaan sekitar 234 ribu ton, dengan target pengadaan mencapai 1 juta ton.

Pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu ton untuk dialokasikan melalui SPHP Jagung bagi peternak UMKM, bukan industri peternakan skala besar.

“Kita ingin peternak-peternak UMKM tidak terkena dampak kenaikan harga jagung. Musim kemarau membuat produksi turun dan harga naik, sehingga supply untuk peternak harus kita jaga,” jelasnya.

Pemerintah juga merespons kenaikan harga tepung beras dengan memanfaatkan stok beras yang telah berusia lebih dari 12 bulan dan mengalami penurunan mutu, namun masih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung beras.

Kementerian Perindustrian menghitung bahwa dibutuhkan 380.000 ton beras untuk bahan baku industri tepung beras. Pemerintah memutuskan beras tersebut dapat dilelang dengan harga minimal Rp 11.000 per kilogram untuk kemudian diolah oleh industri menjadi tepung beras.

“Beras yang kurang mutu ini bisa dibeli oleh pabrik tepung untuk dijadikan tepung. Jadi kita harapkan kenaikan harga tepung beras juga bisa kita tekan,” pungkas Zulhas.

(Sumber:Zulhas Siapkan Jurus Ini Perkuat Pasokan & Keterjangkauan Harga Pangan.)