Jakarta (VLF) – Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 akan dilanjutkan ke tingkat II Rapat Paripurna, pada Selasa (29/9) mendatang.

Pembahasan tersebut disepakati oleh Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI dalam rapat pembicaraan tingkat I antara Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bapenas, dan Menteri Hukum, pada Kamis (24/9/2026).

“Apakah hasil Rapat kita pada hari ini kita sepakati dan kita akan lanjutkan ke tingkat 2 Rapat Paripurna pada Selasa 29 September 2026 untuk dapat disetujui dan disahkan?” Tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

“Setuju,” ucap peserta rapat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran atas dukungan, perhatian, dan pemikiran yang telah diberikan dalam pembahasan RAPBN 2027. Menurutnya, pembahasan ini yang sangat dinamis, terbuka, dan konstruktif telah memperkaya desain arsitektur RAPBN 2027.

“Pembahasan RAPBN 2027 berlangsung dalam situasi konflik global yang tidak mudah karena itu kita harus terus memperkuat perekonomian Indonesia dan kita bersyukur fundamental ekonomi pada saat ini cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,45% dengan inflasi yang terkendali 3,2%,” ujarnya.

“Ini merupakan kinerja yang solid dari perekonomian kita dan APBN juga menunjukkan kinerja yang solid sampai dengan akhir Agustus,” sambungnya.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan tetap menjaga kebijakan fiskal agar pruden. Namun demikian, kebijakan fiskal tidak bolah pasif. APBN harus digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi investasi.

“Defisit 2,40% terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel. Sesuai kesimpulan yang tadi juga telah dibacakan, terutama kesimpulan di Panja A, disampaikan bahwa kebijakan RAPBN 2027 harus dilandasi oleh disiplin fiskal dan menjaga kredibilitas,” katanya.

(Sumber:RAPBN 2027 Dibawa ke Paripurna Minggu Depan.)

Jakarta (VLF) – Ketepatan penyaluran perlindungan sosial semakin bergantung pada kemampuan pemerintah memastikan setiap warga terhubung dengan identitas yang benar. Di titik inilah Identitas Kependudukan Digital (IKD) mengambil peran penting.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemanfaatan IKD sebagai fondasi identitas dalam ekosistem digitalisasi perlindungan sosial. Penguatan itu dilakukan bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait, termasuk melalui pendampingan bagi warga yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan layanan digital. Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Percepatan Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Aktivasi IKD di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (24/9).

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi menyatakan digitalisasi perlindungan sosial tidak dapat berjalan apabila hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan kerja bersama dari tingkat kementerian dan pemerintah daerah hingga jajaran kewilayahan.

“Digitalisasi perlindungan sosial tidak mungkin dilaksanakan oleh satu pihak. Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kolaborasi dengan Dukcapil, Kominfo, Bappeda, asisten, kepala daerah, camat, lurah, kepala desa, hingga perangkat RT dan RW,” ujar Teguh dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Menurut Teguh, Jawa Timur telah menyatakan komitmen untuk mengikutsertakan seluruh kabupaten dan kota dalam agenda digitalisasi perlindungan sosial. Dengan demikian, pelaksanaannya tidak lagi terbatas pada daerah yang sebelumnya menjadi lokasi percontohan.

“Untuk Jawa Timur sudah dideklarasikan tidak ada lagi piloting. Semua kabupaten dan kota harus ikut program digitalisasi perlindungan sosial,” katanya.

IKD Pintu Masuk Identitas Digital

Dalam ekosistem tersebut, IKD berfungsi sebagai identitas digital yang memungkinkan warga mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah. Bagi perlindungan sosial, identitas yang terverifikasi menjadi penting karena proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan membutuhkan kepastian mengenai siapa warga yang didata.

Data kependudukan Dukcapil juga dilengkapi dengan rekam biometrik. Hal itu memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan dengan mencocokkan data penduduk dengan karakteristik biometriknya.

Teguh menjelaskan, data kependudukan dapat dipertukarkan secara terkontrol melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Mekanisme tersebut membuka ruang integrasi dengan data dari berbagai kementerian dan lembaga sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

Di antaranya data kendaraan dari Korlantas, pertanahan dari ATR/BPN, serta data kepegawaian dari BKN. Pemadanan lintas sektor tersebut dapat menjadi bagian dari proses verifikasi dalam menentukan kelayakan penerima perlindungan sosial.

“Data kependudukan menjadi penting karena telah terhubung dengan identitas biometrik, seperti rekam wajah, iris mata, dan sidik jari. Sistem tersebut memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi identitas secara lebih akurat,” ujar Teguh.

Pendekatan tersebut menempatkan identitas kependudukan sebagai salah satu fondasi dalam membangun layanan publik digital. Tiga unsur yang dikembangkan dalam transformasi pemerintahan digital meliputi identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital.

Tidak Harus Miliki Smartphone

Digitalisasi tidak berarti seluruh proses pelayanan harus dilakukan sendiri oleh warga melalui telepon pintar. Keterbatasan perangkat, jaringan internet, maupun literasi digital masih menjadi kenyataan di sejumlah wilayah. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme pendampingan melalui Agen Perlinsos Digital.

Agen dapat berasal dari unsur ASN, pendamping Program Keluarga Harapan, relawan, personel TNI-Polri, hingga pengurus RT dan RW. Mereka membantu warga dalam proses registrasi, pengisian data, serta verifikasi identitas.

Skema tersebut penting agar digitalisasi tidak justru menciptakan kelompok warga yang tertinggal karena tidak memiliki perangkat atau kemampuan mengakses layanan secara mandiri.

Di Surabaya, misalnya, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan ribuan agen yang melibatkan unsur ASN, RT/RW, pendamping PKH, dan tenaga kesejahteraan sosial untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan akses digital. Dalam mekanisme ini, agen berfungsi sebagai pendamping.

Mereka tidak menentukan apakah seseorang berhak menerima bantuan. Penentuan kelayakan tetap mengikuti data, kriteria, serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Dari Identitas ke Verifikasi Data

Digitalisasi perlindungan sosial juga membutuhkan mekanisme untuk memperbarui data masyarakat. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat melalui gerakan Peduli Tetangga.

Gerakan ini mengajak masyarakat membantu mengenali warga di lingkungan sekitarnya yang membutuhkan perlindungan sosial dan memastikan mereka memiliki kesempatan untuk masuk dalam proses pendataan. Konsep tersebut sekaligus menjawab persoalan warga yang mungkin membutuhkan bantuan tetapi belum terdata atau kesulitan mengakses sistem digital secara mandiri.

“Persoalannya di lapangan, yang membutuhkan tidak semuanya punya handphone, tidak semuanya bisa mengakses internet, maka butuh agen,” ujar Koordinator Harian Digitalisasi Perlindungan Sosial, Rahmat Danu Andika.

Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengembangan ekosistem tersebut. Hingga rapat koordinasi digelar, pemerintah melaporkan telah terdapat agen yang membantu proses registrasi ulang calon penerima perlindungan sosial.

Menjaga Akurasi Sekaligus Inklusivitas

Bagi Ditjen Dukcapil, digitalisasi perlindungan sosial pada akhirnya bukan semata soal memindahkan layanan ke platform digital. Yang lebih mendasar adalah memastikan identitas warga valid, data dapat diverifikasi, dan akses pelayanan tetap terbuka bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan digital. Karena itu, aktivasi IKD berjalan beriringan dengan penguatan pelayanan jemput bola dan pendampingan masyarakat.

Teguh menekankan pentingnya koordinasi sampai tingkat pemerintahan paling dekat dengan warga. Sekretaris daerah, menurut dia, memiliki posisi strategis untuk menggerakkan koordinasi lintas perangkat daerah sehingga program tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Untuk Jawa Timur sudah dideklarasikan tidak ada lagi piloting. Semua kabupaten dan kota harus ikut program digitalisasi perlindungan sosial,” tegasnya.

Dengan pendekatan tersebut, IKD tidak berhenti sebagai identitas digital pengganti dokumen fisik. IKD menjadi bagian dari infrastruktur identitas yang mendukung pemerintah melakukan verifikasi warga dalam berbagai layanan publik.

Bagi masyarakat, tujuan akhirnya sederhana yaitu identitas yang benar, data yang dapat diverifikasi, dan akses perlindungan sosial yang tetap terbuka bagi siapa pun yang memenuhi kriteria.

(Sumber:IKD Perkuat Verifikasi Data dalam Digitalisasi Perlindungan Sosial di Jatim.)

Jakarta (VLF) – Maybank Indonesia buka suara soal penerapan Performance Improvement Plan (PIP) yang sebelumnya menjadi aduan dari serikat pekerja hingga diduga memicu PHK. Persoalan itu sudah disampaikan ke Komisi XI DPR dan berujung pada permintaan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi aturan PIP di Maybank.

Maybank Indonesia mengatakan manajemen menghormati perhatian dan masukan dari berbagai pihak terkait penerapan PIP. Menurut manajemen, PIP merupakan bagian dari praktik manajemen kinerja yang diterapkan oleh banyak organisasi. Proses tersebut bertujuan memastikan pengelolaan kinerja dilakukan secara terukur.

“Sebagai bagian dari praktik manajemen kinerja yang diterapkan oleh banyak organisasi, proses tersebut bertujuan untuk memastikan pengelolaan kinerja yang terukur serta mendukung terwujudnya budaya kinerja tinggi (high performance culture),” kata Juru Bicara Maybank Indonesia dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026)

Maybank Indonesia menyatakan penerapan PIP di perusahaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Di Maybank Indonesia, pelaksanaannya dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Terkait persoalan yang disampaikan oleh serikat pekerja, Maybank Indonesia menyatakan hingga saat ini tidak terdapat kasus perselisihan seperti yang dimaksud.

“Terkait hal-hal yang disampaikan, hingga saat ini tidak terdapat kasus perselisihan yang dimaksud,” katanya.

Maybank menjelaskan apabila terdapat persoalan yang berkaitan dengan perselisihan ketenagakerjaan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Apabila terdapat hal yang berkaitan dengan perselisihan ketenagakerjaan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Maybank juga menyebut persoalan ketenagakerjaan telah ditangani melalui mekanisme dan instansi pemerintah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.

“Hal-hal terkait ketenagakerjaan tersebut juga telah ditangani melalui mekanisme dan instansi pemerintah yang berwenang di bidang ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR meminta OJK mengevaluasi penerapan PIP di Maybank Indonesia setelah menerima aduan dari serikat pekerja. Menanggapi hal tersebut, Maybank menyatakan menghormati proses yang berjalan serta kewenangan regulator.

“Terkait permintaan Komisi XI DPR kepada OJK, kami menghormati proses dan kewenangan regulator serta siap memberikan informasi maupun klarifikasi yang diperlukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.

(Sumber:Dituding Picu PHK, Ini Jawaban Maybank soal Aturan PIP.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, menyepakati postur dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2027 dilanjutkan ke tingkat II Rapat Paripurna, pada Selasa (29/9/2026) mendatang.

Kesepakatan tersebut didapati dari hasil rapat pembicaraan tingkat I antara Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bapenas, dan Menteri Hukum, pada Kamis (24/9/2026).

“Apakah hasil Rapat kita pada hari ini kita sepakati dan kita akan lanjutkan ke tingkat 2 Rapat Paripurna pada Selasa 29 September 2026 untuk dapat disetujui dan disahkan?” Tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

“Setuju,” ucap peserta rapat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran atas dukungan, perhatian, dan pemikiran yang telah diberikan dalam pembahasan RAPBN 2027. Menurutnya, pembahasan ini yang sangat dinamis, terbuka, dan konstruktif telah memperkaya desain arsitektur RAPBN 2027.

“Pembahasan RAPBN 2027 berlangsung dalam situasi konflik global yang tidak mudah karena itu kita harus terus memperkuat perekonomian Indonesia dan kita bersyukur fundamental ekonomi pada saat ini cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,45% dengan inflasi yang terkendali 3,2%,” ujarnya.

“Ini merupakan kinerja yang solid dari perekonomian kita dan APBN juga menunjukkan kinerja yang solid sampai dengan akhir Agustus,” sambungnya.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan tetap menjaga kebijakan fiskal agar pruden. Namun demikian, kebijakan fiskal tidak bolah pasif. APBN harus digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi investasi.

“Defisit 2,40% terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel. Sesuai kesimpulan yang tadi juga telah dibacakan, terutama kesimpulan di Panja A, disampaikan bahwa kebijakan RAPBN 2027 harus dilandasi oleh disiplin fiskal dan menjaga kredibilitas,” katanya.

(Sumber:Defisit RAPBN 2027 Dipatok 2,40%, Selasa Dibawa ke Paripurna.)

Jakarta (VLF) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh pegawai Kementerian Sosial mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan tersebut mendorong keterlibatan bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Ajakan ini disampaikan Gus Ipul saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini.

“Saya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk terus membiasakan diri terlibat menjaga kebersihan kantor. Kita dukung penuh Gerakan ASRI Bapak Presiden: Aman, Sehat, Resik, dan Indah,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Gus Ipul menekankan bahwa menjaga kebersihan kantor tidak semata-mata menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Seluruh pegawai memiliki kewajiban bersama untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih, indah, dan nyaman.

Dia meminta kebiasaan tersebut dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga kebersihan ruang kerja, toilet, pantry, tempat ibadah, hingga sudut-sudut kantor.

“Jika melihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Bantu kantor kita ini untuk bisa dirasakan kenyamanannya oleh semua pihak,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga mengajak seluruh pegawai Kemensos menjadi relawan sekaligus Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital perlindungan sosial.

Gus Ipul mengatakan keterlibatan pegawai Kemensos diperlukan untuk menyukseskan digitalisasi bansos, terutama karena masih terdapat masyarakat yang menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan digital. Mulai dari belum memiliki telepon pintar, belum memahami tata cara pendaftaran, hingga belum percaya diri menggunakan layanan digital.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak jajaran Kementerian Sosial untuk semuanya bisa menjadi agen-agen Perlinsos. Caranya mudah, daftarkan diri Anda lewat web perlinsos.kemensos.go.id, kemudian ikuti langkah-langkah di situ. Setelah menjadi agen perlinsos, bantu tetangga-tetangga terdekat terlebih dahulu,” katanya.

Menurut Gus Ipul, digitalisasi bansos merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan layanan perlindungan sosial dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang memenuhi kriteria. Karena itu, seluruh jajaran Kemensos perlu ikut mengambil bagian dalam proses transformasi tersebut.

“Kita tahu pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo terus ingin meningkatkan layanan, ingin meningkatkan layanan-layanan teknologi sebagai perangkat yang bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah. Digitalisasi bansos menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan belum semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital. Sebagian belum memiliki telepon pintar, sementara lainnya telah memiliki perangkat tetapi belum mengetahui cara mendaftarkan diri atau masih membutuhkan pendampingan.

Karena itu, dia berharap agar Agen Perlinsos menjadi jembatan bagi masyarakat untuk masuk sistem layanan perlindungan sosial. Pegawai Kemensos dapat memulai peran tersebut dari lingkungan terdekat dengan membantu tetangga yang membutuhkan pendampingan.

“Usahakan yang dikenal dengan baik, tetangga berdekatan, bantu mereka masuk dalam sistem layanan perlindungan sosial ini. Nanti hasilnya bisa secara langsung kita lihat apakah yang kita usulkan, yang kita masukkan datanya itu memang memiliki kelayakan menerima bansos atau tidak,” imbuhnya.

Gus Ipul berharap seluruh pegawai Kemensos dapat menjalankan kedua peran di atas secara bersama-sama. Pegawai Kemensos diharapkan dapat memberikan pelayanan perlindungan sosial yang semakin mudah diakses masyarakat sekaligus membangun lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

“Bantu Kementerian Sosial untuk bisa memberikan layanan yang lebih hebat, tentu tanpa korupsi. Sekali lagi, mari kita memberikan layanan kepada masyarakat tanpa korupsi,” tutupnya.

(Sumber:Mensos Ajak Seluruh Jajaran Kawal Gerakan ASRI & Jadi Agen Perlinsos.)

Jakarta (VLF) – DPR RI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia. Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026) tersebut membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta kebutuhan sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Dasco menekankan bahwa kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi negara perlu berjalan dalam arah yang saling mendukung dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga.

“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco.

Menurut Dasco, komunikasi antarlembaga diperlukan agar setiap institusi memahami langkah dan tantangan satu sama lain. Dengan begitu, kebijakan pada satu sektor dapat berjalan selaras dengan kebijakan di sektor lainnya.

“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Pertemuan juga menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta isu-isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Dasco menekankan pentingnya menjaga efektivitas sekaligus akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap kebijakan.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keselarasan langkah tanpa mengurangi independensi maupun tanggung jawab masing-masing institusi. DPR menilai komunikasi yang terjaga diperlukan agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari fungsi kelembagaan DPR dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga pada isu strategis yang berkaitan dengan perekonomian nasional.

(Sumber:DPR Perkuat Koordinasi Ekonomi, Dasco Tekankan Sinkronisasi Kebijakan.)

Jakarta (VLF) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta Roblox agar mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal itu disampaikan langsung oleh Meutya kepada Co-Founder dan CEO Roblox David Baszucki.

Dalam pertemuan tersebut di di kantor pusat Roblox, Silicon Valley, Amerika Serikat (AS), Meutya menegaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret di dalam platform.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya dikutip dari keterangan resmi.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox di Indonesia, antara lain penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select.

Namun, langkah tersebut dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan verifikasi usia yang lebih akurat dan mekanisme pelindungan yang lebih ketat bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meutya menekankan pentingnya penerapan prinsip safety-by-design, yakni memastikan aspek keamanan dan pelindungan anak dibangun sejak tahap perancangan produk dan fitur. Dengan pendekatan tersebut, upaya perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau munculnya risiko, tetapi menjadi bagian dari sistem dan pengalaman pengguna sejak awal.

Pemerintah meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal, mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform, serta meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menghentikan perilaku berisiko sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia.

Merespon permintaan Pemerintah RI, Baszucki menuturkan bahwa Roblox menyadari besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap penggunanya, khususnya generasi muda. Ia juga menyatakan keterbukaan Roblox untuk terus menyesuaikan produknya dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform tersebut beroperasi.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ucap Baszucki.

Baszucki menjelaskan sejumlah perubahan yang diminta Indonesia dapat menjadi bagian dari arah pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain yang memiliki kebutuhan serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap regulasi nasional dapat berjalan seiring dengan pengembangan produk dan standar keamanan platform.

Selain aspek produk dan fitur, Meutya mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia, termasuk melalui penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta. Kehadiran tersebut dinilai dapat mempercepat komunikasi, koordinasi, dan interaksi antara Roblox dengan pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak.

Roblox sebelumnya telah menyampaikan bahwa perusahaan sedang mengevaluasi penempatan senior leader di Jakarta. Pemerintah selanjutnya meminta agar implementasi PP Tunas dapat dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan.

Menurut Meutya, komitmen terhadap pelindungan anak perlu terlihat dalam perubahan dan hasil nyata di dalam platform, bukan hanya melalui pengumuman kebijakan. Pemerintah akan terus memastikan setiap platform yang beroperasi di Indonesia memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” pungkas Meutya.

(Sumber:Menkomdigi Temui CEO Roblox di Silicon Valley, Minta Patuhi PP Tunas.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung rencana larangan ekspor solar di tengah lonjakan harga bahan bakar yang mencapai rekor tertinggi. Usulan tersebut juga didorong sejumlah kandidat Partai Republik sebagai upaya menekan harga.

Harga solar di AS dan Eropa telah melonjak hingga mencetak rekor tertinggi. Kondisi ini terjadi setelah perang di Iran dan Ukraina memangkas tajam ekspor dari sejumlah produsen utama, termasuk Rusia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

“Saya sudah mengatakan, jangan kirim solar ke luar. Kami memproduksi banyak solar. Saya sudah menyerukan itu. Saya sudah menyampaikannya kepada orang-orang saya,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Rabu (23/9/2026).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan larangan ekspor solar, salah satunya apakah pembatasan akan diberlakukan secara penuh atau hanya sebagian.

Dorongan untuk membatasi ekspor juga datang dari sejumlah kandidat Partai Republik yang menghadapi persaingan ketat memperebutkan kursi Kongres, antara lain Senator Dan Sullivan dari Alaska, anggota DPR Ashley Hinson dari Iowa, serta Mike Rogers dari Michigan.

“Bahan bakar Amerika harus tetap berada di dalam negeri untuk rakyat Amerika,” kata Sullivan dalam pernyataannya.

Sullivan menilai harga solar sudah terlalu tinggi dan meminta ekspor dihentikan sementara. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu AS menambah kembali cadangan diesel menjelang musim dingin sekaligus memprioritaskan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

Harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya menjadi salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian pemilih menjelang pemilu paruh waktu. Hinson dan Rogers sebelumnya juga menyerukan agar perang di Iran segera diakhiri, sikap yang berbeda dengan posisi Trump.

Departemen Pertanian AS pada pekan lalu juga telah mendesak Gedung Putih mengambil langkah untuk merespons tingginya harga solar. Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengaku telah membicarakan masalah itu dengan Trump dan menyebut lonjakan harga solar sebagai persoalan yang serius.

(Sumber:Trump Perintahkan Setop Ekspor Solar Imbas Harga Naik.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Pemerintah Kabupaten Wajo dan kontraktor pengelola Wilayah Kerja Migas Sengkang menyepakati peningkatan Participating Interest (PI) menjadi 10 persen bagi pemerintah daerah.

Kesepakatan ini dicapai melalui proses renegosiasi yang difasilitasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam memfasilitasi proses tersebut.

“Alhamdulillah, renegosiasi Participating Interest (PI) Perusahaan Migas Energy Equity EPIC Sengkang (EEES) yang sebelumnya hanya 2,5 persen kembali menjadi 10 persen bagi pemerintah daerah telah dicapai,” ujar Andi Sudirman.

Ia menyebut, kesepakatan ini menjadi peluang tambahan sumber pendapatan daerah, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Ini merupakan sebuah keberkahan untuk potensi sumber pendapatan tambahan baru bagi daerah di tengah efisiensi saat ini,” tuturnya.

Andi Sudirman menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas komitmen dalam mendorong pembagian manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi daerah penghasil.

Proses renegosiasi tersebut difasilitasi oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman bersama jajaran serta Sekretaris SKK Migas Lucky Yusgiantoro. Pemerintah daerah juga melakukan pembahasan bersama jajaran direksi PT Energy Mega Persada, selaku induk perusahaan EEES, yang diwakili Tri Firmanto beserta jajaran.

“Kami mengapresiasi fasilitasi pemerintah pusat melalui Ditjen Migas dan SKK Migas. Ini merupakan proses yang harus kita kawal bersama agar kepentingan daerah, masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas dapat berjalan secara seimbang,” jelasnya.

Gubernur Sulsel didampingi Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin beserta jajaran. Kata dia, Kabupaten Wajo sebagai wilayah lokasi kegiatan usaha hulu migas akan memperoleh porsi 50 persen dari nilai PI 10 persen yang dialokasikan untuk pemerintah daerah.

Menurutnya, kesepakatan ini perlu ditindaklanjuti dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pengelolaan PI dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah tanpa mengabaikan keberlanjutan investasi.

“Yang terpenting bukan hanya persentasenya, tetapi bagaimana PI ini nantinya dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemprov Sulsel akan terus mengawal tahapan lanjutan bersama Pemkab Wajo, termasuk melibatkan BUMD Pemprov Sulsel, PT Sulsel Andalan Energi (SAE), menunjuk anak perusahaan sebagai entitas penerima sharing PI daerah bersama Kabupaten Wajo.

Andi Sudirman juga mengapresiasi jajaran direksi PT Energy Mega Persada atas persetujuan terhadap usulan PI 10 persen. Ia berharap kesepakatan ini menjadi landasan bagi kerja sama yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam migas di Sulawesi Selatan.

“Kesepakatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kontribusi sektor migas terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan investasi yang berdampak bagi daerah,” pungkasnya.

Melalui kesepakatan ini, Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo akan melanjutkan koordinasi dengan pihak kontraktor dan instansi terkait untuk memastikan proses pengelolaan PI berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Sumber:Gubernur Andi Sudirman Berhasil Renegosiasi PI Migas dari 2,5% ke 10%.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto berbicara terkait peluang merombak atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Lantas bagaimana peluangnya?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membeberkan tiga hal terkait peluang adanya reshuffle kabinet. Pertama, Adi menyebut menjelang dua tahun pemerintahan adalah momentum resuffle kabinet.

“Tentu kebutuhannya mengganti menteri yang performa kinerja buruk. Tiga tahun ke depan adalah tahun pembuktian bahwa visi misi dan keinginan pemerintah terealisasi. Saat ini yang paling banyak dikeluhkan rakyat soal kondisi ekonomi. Nah, di sektor ekonomi secara keseluruhan inilah yang perlu evaluasi total,” kata Adi kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Kedua, Adi menilai menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, rakyat bahkan tidak tahu nama-nama menteri, apalagi kinerjanya. Menurutnya, menteri yang paling dikenal rakyat itu Seskab Teddy Indra Wijaya dan menteri dari ketum partai seperti Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Di luar itu tak ada yang kenal. Menteri-menteri yang tak dikenal itu mestinya belajar banyak dari Teddy Indra Wijaya, tak banyak komentar, selalu fokus bekerja, dan pasang badan setiap presiden diserang publik. Presiden perlu memperbanyak sosok seperti Teddy yang bekerja dalam diam,” ucapnya.

Ketiga, Adi mengatakan resuffle kabinet juga harus menyasar menteri partai koalisi yang loyalitasnya diragukan, termasuk menteri yang terindikasi berurusan dengan hukum. Hal itu perlu dilakukan agar tak menjadi beban bagi pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengatakan tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus mengalami pejurunan signifikan di segala bidang. Sehingga, kata dia, ini menjadi masukan penting bagi Prabowo agar reshuffle segera dilakukan dalam konteks bidang perekonomian hingga penegakan hukum khususnya antikorupsi.

“Reshuffle menjadi relevan karena tidak semua mitra koalisi yakni partai-partai mengirimkan kader-kader, politiknya ke kabinet dengan format kinerja yang optimal,” ucap Agung.

Agung menyoroti terkait anggota kabinet yang problematik dalam hal komunikasi publik atau kinerja. Menurutnya, banyak para menteri terjebak dalam kerja-kerja politik, bahkan tersandung kasus hukum.

“Sehingga daripada menjadi beban kerja dari presiden, maka menteri-menteri yang ditengarai tidak bekerja optimal atau tersangkut kasus hukum sebaiknya diganti sesegera mungkin,” ujarnya.

Dia berharap isu reshuffle ini menjadi momentum untuk merampingkan kabinet. Sebab, kata dia, selama ini Kabinet Merah Putih diisi terlalu banyak menteri ataupun wakil menteri dan menjadi persepsi yang minor di mata publik di tengah narasi efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah di segala lini.

“Dengan merampingkan kabinet harapannya terpilih orang-orang atau teknokrat-teknokrat ulung yang memang fokus berorientasi kerja, sehingga tanggung jawab presiden dalam menjalankan pemerintahan yang baik, effective, good government, itu bisa terwujud dengan sendirinya,” kata Agung.

“Sehingga orang-orang yang selama ini punya basis karier yang lebih banyak mengedepankan nafas politiknya itu bisa tereduksi secara otomatis,” imbuhnya.

Pernyataan Prabowo

Prabowo tidak menutup peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada momentum dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo menilai para anggota kabinet semestinya sudah memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja mereka.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9), saat merespons pertanyaan menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja jajaran menterinya dan peluang untuk merombak kabinet.

“Atau Bapak merasa bahwa, ‘Wah, 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya’. Artinya, akan ada reshuffle besar-besaran, Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya,” tanya Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi.

“Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar,” jawab Prabowo.

Prabowo menerangkan, terdapat sejumlah kementerian yang diistilahkan tidak berada di garis depan. Menteri-menteri itu disebutnya bekerja sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

“Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tetapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing,” ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan, reshuffle kabinet terhadap jajarannya diperlukan untuk menempatkan orang di posisi yang tepat. Namun hal itu juga dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan.

“Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener,” katanya.

“Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini..’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjutnya.

Rivana kemudian bertanya kembali, menurutnya ada momentum jelang 2 tahun pemerintah Prabowo. Rivana bertanya apakah momentum tersebut pergantian atau evaluasi anggota kabinet.

“Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” jawab Prabowo.

(Sumber:Analisis Pakar Usai Prabowo Buka Kans Reshuffle di 2 Tahun Pemerintahan.)