Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia turun sekitar 3% pada penutupan perdagangan Kamis (4/6) kemarin. Pelemahan harga ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan enggan untuk melanjutkan kembali perang penuh dengan Iran.

“Trump mengatakan kepada para ajudannya bahwa gencatan senjata yang telah berlangsung selama berminggu-minggu dengan Iran masih berlaku meskipun terjadi bentrokan sporadis,” kata para pejabat AS yang tidak disebutkan namanya kepada The Wall Street Journal seperti dikutip dari CNBC, Jumat (5/6/2026).

Informasi ini membuat harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 3,1% dan ditutup pada US$ 93,04 per barel. Sementara harga minyak mentah Brent yang juga kerap menjadi patokan global turun 2,8% dan ditutup pada harga US$ 95,03 per barel.

Meski begitu, Trump dikabarkan masih mempertimbangkan untuk mengakhiri gencatan senjata alias memulai perang kembali jika Iran ada membunuh pasukan AS. Sayangnya hingga kini Gedung Putih masih menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa meski Trump selalu lebih menyukai solusi diplomatik, dirinya benar-benar akan memberikan konsekuensi jika Iran menolak untuk membuat kesepakatan.

Di luar itu, gencatan senjata tampaknya hampir runtuh awal pekan ini setelah media milik pemerintah Iran mengatakan Teheran telah menghentikan pembicaraan dengan AS karena kampanye militer Israel di Lebanon. Sebab, Iran secara terbuka telah mendukung militan Hizbullah di Lebanon yang telah menembakkan rudal ke Israel.

Sementara itu, Israel dan Lebanon sepakat pada Rabu (3/6) kemarin untuk menerapkan gencatan senjata, yang dapat membantu memajukan pembicaraan antara AS dan Iran. Namun, belum jelas apakah gencatan senjata Lebanon akan bertahan karena Hizbullah beroperasi secara independen dari pemerintah di Beirut.

“Kita harus melucuti senjata Hizbullah dan kita harus melakukan demiliterisasi Lebanon,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Rabu (3/6) kemarin.

(Sumber:Harga Minyak Anjlok 3% Usai Trump Ogah Lanjutkan Perang Lawan Iran.)

Jakarta (VLF) – Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) jauh dari target. Daerah hanya kebagian puluhan miliar rupiah dari estimasi awal yang mencapai ratusan miliar rupiah.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Muhammad Zuhudy Kadran, mengungkapkan DBH yang diterima Pemprov NTB dari keuntungan bersih PT AMNT hanya sebesar 3,3 juta US$. Jika dikonversi ke rupiah, nilainya berkisar di angka Rp 59 miliar, tergantung nilai tukar rupiah saat pencairan.

“Kami (Pemprov NTB) mendapatkan bagi hasil 1,5 persennya, itu sekitar 3,3 juta dolar AS. Ini DBH tahun 2025 yang ditagih tahun 2026,” kata Zuhudy, Kamis (4/6/2026).

Zuhudy mengakui perolehan DBH dengan PT Amman tahun ini merosot tajam dibanding ekspektasi mencapai Rp 111 miliar. Padahal, dia berujar, Pemprov NTB telah memasang target pendapatan dari DBH PT AMNT sebesar Rp 111 miliar lebih pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.

“Kami targetkan Rp 111 miliar lebih di APBD murni 2026, tetapi terealisasi hanya puluhan miliar itu,” imbuhnya.

Menurutnya, penurunan pendapatan dari DBH dengan PT Amman disebabkan oleh menurunnya performa produksi dan volume ekspor konsentrat dari perusahaan tambang tersebut. Selain faktor operasional tambang, anjloknya DBH ini juga dipicu oleh regulasi baru berdasarkan Surat Edaran (SE) terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Zuhudy menerangkan SE tersebut mengatur basis perhitungan DBH murni hanya diambil dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Meski simulasi awal, Pemprov NTB sempat memasukkan keuntungan dari sejumlah anak perusahaan yang berada di bawah bendera grup AMNT. Namun, rencana itu kandas setelah proses rekonsiliasi.

“Ketika rekonsiliasi awal, kami menghitung termasuk keuntungan anak perusahaan. Ternyata setelah kami rekon dengan PT Amman, keuntungan anak perusahaan tidak bisa dimasukkan ke dana bagi hasil. Sehingga nilainya turun,” beber dia.

Terkait proses pencairan, Bapenda NTB memberikan tenggat waktu 14 hari setelah proses rekonsiliasi rampung. Karena tagihan menggunakan denominasi dolar AS, maka jumlah rupiah yang masuk ke kas daerah akan mengikuti pergerakan kurs pada hari-H pembayaran.

“Besok kami akan bersurat untuk minta penagihan ke PT Amman. Mudah-mudahan minggu depan bisa cair,” ujar Zuhudy.

Di sisi lain, Zuhudy menyebut kontribusi sektor tambang terhadap total PAD NTB tidak sebesar yang dibayangkan masyarakat. Hingga saat ini, struktur pendapatan daerah NTB masih ketergantungan pada pusat.

Adapun, dana transfer dari pemerintah pusat mendominasi di angka 54 persen. Sementara sisanya sebesar 46 persen ditopang oleh PAD.

“Tambang itu hanya menyumbang sekitar 2,5 persen dari total PAD. Jadi tidak seperti anggapan bahwa tambang menjadi penyumbang terbesar pendapatan di NTB,” pungkasnya.

(Sumber:Bagi Hasil PT Amman Anjlok, NTB Cuma Kebagian US$ 3,3 Juta.)

Jakarta (VLF) – Nilai tukar Dolar Amerika Serikat (USD) menembus Rp 18.000. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yakin Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat.

“Yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari inflasi yang masih terjaga Insya Allah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.

Prasetyo menegaskan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi secara intens. Pemerintah, kata dia, dipastikan melakukan sejumlah langkah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD.

“Kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” katanta.

Diketahui, nilai tukar USD semakin menguat terhadap rupiah. Bahkan kini mata uang negeri Paman Sam itu sudah menembus level Rp 18.000.

Dilansir detikFinance, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi saat ini masih dipengaruhi oleh meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas. Kondisi ini mendorong harga minyak tetap tinggi dan meningkatkan risiko inflasi global serta arus dana keluar dari negara emerging.

Dari sisi domestik, menurutnya permintaan Dolar masih besar digunakan untuk repatriasi dividen dan juga pembayaran utang luar negeri.

“Selain itu kebutuhan domestik masih cukup besar sesuai dengan pola repatriasi dividen dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN),” ujar Destry dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6).

Destry juga menyampaikan pelemahan yang terjadi pada mata Rupiah ini juga dialami oleh mata uang negara lainnya yang berada di kawasan.

“Secara umum, pelemahan Rupiah juga masih sejalan dengan regional, secara YTD melemah 7,44%. Cadangan devisa tetap terjaga di level US$ 146,2 miliar pada akhir April 2026,” ujar Destry.

(Sumber:Dolar AS Tembus Rp 18.000, Pemerintah Yakin Fundamental Ekonomi RI Kuat.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mempermudah proses pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai pemerintah federal dengan gaji tertinggi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk merombak sistem tenaga kerja pemerintah.

Melansir Reuters, Kamis (4/6/2026), perintah yang baru dikeluarkan oleh Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia AS (OPM) pada dasarnya mencabut jaminan perlindungan pekerjaan dari sebagian besar kelompok pegawai negeri federal senior yang berpenghasilan hingga hampir US$ 200.000 per tahun.

Perintah eksekutif ini dirancang agar PNS senior di AS terlepas dari campur tangan politik, sebab posisi mereka sedikit banyak dapat memengaruhi hasil dari implementasi kebijakan pemerintah. Untuk saat ini, aturan baru tersebut setidaknya akan mempengaruhi sekitar 8.000 PNS federal.

Dalam sebuah panggilan untuk membahas langkah tersebut, Direktur OPM Scott Kupor mengatakan saat ini pemerintah perlu mempekerjakan orang-orang yang bersedia dan mampu melaksanakan perintah untuk mencapai prioritas kebijakan pemerintah.

“Anda boleh memiliki pandangan politik apa pun, tapi jika Anda membiarkan pandangan tersebut mengganggu kesediaan Anda untuk benar-benar melaksanakan perintah dan arahan kebijakan yang sah dari pemerintah, maka (aturan) ini jelas memberikan mekanisme bagi orang-orang di lembaga-lembaga tersebut untuk dapat diberhentikan sesuka hati,” katanya.

Perintah terbaru ini menunjukkan bahwa Trump tetap gigih dalam upayanya untuk mendisiplinkan dan memecat pegawai tetap yang dianggapnya merusak tujuan politiknya. Bahkan orang nomor satu di AS itu meyakini pemerintahannya terhambat oleh para pegawai federal yang menentang setiap kebijakan selama masa jabatannya yang pertama.

Untuk saat ini jumlah pekerja yang terdampak oleh perintah tersebut masih jauh di bawah perkiraan maksimum yang mencapai 50.000 pekerja. Namun para pejabat senior pemerintahan yang hadir dalam panggilan tersebut mengatakan Trump dapat memperluas kelompok PNS yang jaminan perlindungan pekerjaannya dicabut, meski belum memiliki rencana untuk melakukannya dalam waktu dekat.

(Sumber:Trump Teken Aturan Baru, 8.000 PNS AS Terancam PHK.)

Jakarta (VLF) – Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di berbagai daerah sentra di Kalimantan Utara (Kaltara) dilaporkan sempat merosot tajam. Penurunan harga yang menyentuh angka Rp 300 hingga Rp 1.250 per kilogram ini diduga dipicu oleh kepanikan pasar merespons masa transisi kebijakan Tata Kelola Ekspor Kelapa Sawit Satu Pintu.

Merespons anjloknya harga yang merugikan pekebun swadaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltara menggelar rapat penetapan harga TBS Periode I Juni 2026 di Hotel Padmaloka, Tarakan, Rabu (3/6/2026). Rapat ini mempertemukan unsur pemerintah, DPRD, pelaku usaha (GAPKI), hingga asosiasi petani (APKASINDO).

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara sekaligus Pimpinan Rapat, Mohtari, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir menetapkan harga dasar sebagai perisai pelindung bagi para petani sawit.

“Penetapan harga TBS ini merupakan instrumen perlindungan bagi pekebun kelapa sawit agar memperoleh harga yang adil dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Mohtari melalui keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Lebih lanjut, Mohtari juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap dinamika regulasi. Kementan bersama Pemprov Kaltara mendorong pembentukan dan penguatan Satgas Pengawasan Harga TBS.

“Kondisi pasar global dan kebijakan pemerintah pusat terkait ekspor sawit memang perlu terus dicermati, karena sangat berpengaruh terhadap pembentukan harga TBS di daerah kita,” jelas Mohtari.

“Tentunya, untuk menjamin harga kesepakatan ini diterapkan di lapangan, Kementan bersama Pemprov Kaltara sepakat untuk mendorong pembentukan dan penguatan Satgas Pengawasan Harga TBS. Satgas ini nantinya akan bertugas menindak tegas pabrik nakal yang tidak mematuhi harga ketetapan pemerintah,” imbuhnya.

Turunnya harga beli di tingkat petani akibat isu ekspor satu pintu turut diluruskan oleh pihak Kementerian Pertanian (Kementan). Ketua Kelompok Pemasaran Hasil Perkebunan Kementan RI, Elvyrisma T. Nainggolan, memastikan bahwa fundamental permintaan pasar global saat ini sebenarnya masih relatif stabil. Penurunan harga murni karena faktor psikologis pelaku usaha.

“Kebijakan ekspor satu pintu ini justru bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan menjamin stabilitas harga komoditas sawit. Masa transisi berlangsung hingga 31 Agustus 2026, dan selama masa transisi ini kegiatan ekspor tetap berjalan normal sebagaimana ketentuan yang berlaku,” jelas Elvyrisma secara daring.

Sebagai solusi agar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tetap membeli buah pekebun dengan harga wajar, Tim Penetapan Harga menyepakati harga tertinggi dipatok pada angka Rp 3.362,20 per kg untuk kelompok kelapa sawit dengan umur tanam 10-20 tahun.

Berikut rincian kesepakatan Harga TBS Kelapa Sawit Kaltara Periode I Juni 2026 berdasarkan umur tanaman:

• Umur Tanaman 3 Tahun, Harga TBS Rp 2.916,56 rupiah/kg.
• Umur Tanaman 4 Tahun, Harga TBS Rp 2.977,46 rupiah/kg.
• Umur Tanaman 5 Tahun, Harga TBS Rp 3.105,02 rupiah/kg.
• Umur Tanaman 6 Tahun, Harga TBS Rp 3.118,67 rupiah/kg.
• Umur Tanaman 7 Tahun, Harga TBS Rp 3.140,05 rupiah/kg.
• Umur Tanaman 8 Tahun, Harga TBS Rp 3.196,94 rupiah/kg.
• Umur Tanaman 9 Tahun, Harga TBS Rp 3.255,82 rupiah/kg.
• Umur Tanaman 10-20 Tahun, Harga TBS Rp 3.362,20 rupiah/kg.

(Sumber:Harga Sawit Kaltara Sempat Anjlok, Kini Resmi Dipatok Rp 3.362/Kg.)

Jakarta (VLF) – Eks Kepala BGN Dadan Hindayana disebut melakukan markup terhadap pengadaan barang di program MBG. Salah satunya pengadaan motor listrik. Berikut ini nilai pengadaan motor listrik buat program MBG itu.

Pengadaan barang untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap kali menuai sorotan. Sebab, angka pengadaan itu cukup fantastis. Salah satunya pengadaan motor listrik sebanyak 25.000 unit dengan anggaran sebesar triliunan rupiah. Eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap pengadaan motor listrik itu dilakukan untuk mendukung operasional Kepala SPPG.

“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan pada April lalu.

Namun baru-baru ini terungkap bahwa nilai pengadaan itu tak sesuai. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai Rp 1 triliun itu tidak sesuai lantaran Dadan diduga melakukan markup harga. Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi menyebut Dadan dan dua wakil BGN yakni Sony Sanjaya serta Lodewyk Pusung melakukan penyusunan pengadaan barang dan jasa yang tak sesuai kebutuhan di lapangan. Ketiganya juga menaikkan harga dalam penyusunan anggaran tersebut.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sekitar Rp 1 triliun,” terang Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi dikutip detikNews.

Atas perbuatannya itu, Dadan, Sony, dan Lodewyk kini ditahan Kejagung. Adapun, anggaran puluhan ribu motor listrik buat program MBG itu memang tak dijelaskan secara gamblang. Ditelusuri detikOto dalam laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk pengadaan kendaraan roda dua ada beberapa paket.

Namun yang jumlahnya fantastis ada dua paket, masing-masing bernilai Rp 1,22 triliun dari sumber dana APBN dengan metode pemilihan e-purchasing. Tertulis paketnya berupa ‘Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk SPPI wilayah I, wilayah II, dan wilayah III. Sementara paket satu lagi tertulis ‘Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk SPPI di seluruh wilayah Indonesia’.

Masing-masing jumlah volumenya 24.400 unit. Maka kalau ditotal jumlahnya 48.800 unit. Tak dijelaskan detail soal jenis motor ataupun harganya. Namun kalau berdasarkan video yang beredar, motor itu adalah Emmo JVX GT yang juga tersedia di katalog Inaproc. Dalam katalog itu, tertulis penjualnya adalah PT Yasa Artha Trimanunggal. Satu motor harganya Rp 49,95 juta sudah termasuk PPN 12 persen. Jika dihitung harga satuan motor listrik Emmo JVX GT dikalikan dengan jumlah 24.400 unit, maka totalnya sekitar Rp 1.218.780.000.000.

Kalau ada dua paket dengan jumlah yang sama, itu artinya total anggaran yang dikeluarkan untuk motor listrik operasional MBG sebesar Rp 2.437.560.000.000 (2,4 triliunan).

(Sumber:Segini Nilai Pengadaan Puluhan Ribu Motor Listrik saat Dadan Jadi Kepala BGN.)

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Komisi III DPR RI mendukung penggeledahan tersebut.

“Nah, jadi terkait dengan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ini kan tindakan yang memang harus ditindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Bapak Presiden Prabowo, ini wujud bahwa memang Bapak Presiden benar-benar sangat concern untuk menindak hal-hal yang tidak baik di Republik ini, terutama masalah BGN,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan di DPR RI, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Sahroni menekankan program MBG sejatinya baik untuk rakyat. Hanya saja, menurutnya, ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini untuk berbuat hal yang tidak baik.

“Nah, program MBG ini secara penyaluran dari keinginan Bapak Presiden itu sangat baik. Tapi kan ada pihak-pihak yang, dugaannya, yang melakukan tindak pidana yaitu korupsi. Kenapa? Karena memang anggarannya cukup besar, orang bisa gelap mata,” jelas dia.

Sahroni menganggap langkah Kejagung ini bukti bahwa Prabowo tidak main-main dengan program prioritasnya. Ia pun mendorong Kejagung segera saja menetapkan siapa yang bersalah terkait penggeledahan tersebut.

“Dengan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini dengan menggeledah kantor BGN, ini membuktikan bahwa Presiden nggak main-main dengan mereka yang mau main-main. Maka saya minta Kejaksaan Agung, kalau sore nanti press conference, segera saja tetapkan para mereka yang melakukan tindak pidana korupsi untuk memperjelas masalah yang mereka sedang hadapi,” tutur dia.

Bendum DPP NasDem ini juga meyakini langkah Kejagung ini tak akan mengganggu program MBG Prabowo. Langkah ini, lanjut dia, justru baik agar MBG berjalan dengan baik.

“Ini bagus malahan, lebih cepat lebih baik untuk menindak mereka, kalau nanti tidak disikapi oleh aparat penegak hukum, malah lebih bahaya. Programnya bagus, tapi penyalurannya tidak sempurna. Ini yang menyebabkan banyak terjadi komplain di masyarakat. Dan ini harus diluruskan secepatnya,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Kepala BGN yang baru Nanik S Deyang hati-hati dalam menjalankan program MBG. “Harapannya tidak lagi ada, penggantinya (Nanik S Deyang) ini menjadi concern. Jangan sampai terjadi lagi hal seperti yang saat ini. Jadi pengganti dari yang Ketua BGN ini adalah orang yang memang profesional,” imbuh dia.

Seperti diketahui,Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pengamanan TNI disiagakan di sekitar gedung.

Pantauan detikcom di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6), sekitar pukul 09.40 WIB, suasana di dalam kantor BGN tampak lengang. Namun di luar gedung tampak beberapa pengamanan dari unsur TNI hingga petugas keamanan gedung lainnya yang sudah berjaga.

Tampak beberapa mobil yang terparkir di dalam area gedung. Pagar luar juga tampak tertutup.

Beberapa karyawan pun tidak diperbolehkan untuk naik ke lantai atas gedung BGN.

(Sumber:Komisi III DPR Soal Kejagung Geledah BGN: Bukti Presiden Nggak Main-main.)

Jakarta (VLF) – Hingga tanggal 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani telah mencapai 3.008.626 kg setara beras (3,01 juta ton) atau sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2026.

Dalam waktu kurang dari enam bulan, BULOG berhasil mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi hingga seluruh insan BULOG yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung.

“Alhamdulillah hingga awal Juni 2026, BULOG telah berhasil menyerap 3 juta ton setara beras. Ini menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Ahmad Rizal dalam siaran pers, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Keberhasilan serapan ini juga berdampak langsung terhadap penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Stok beras yang dikelola BULOG telah melampaui 5 juta ton sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Lebih lanjut, BULOG optimistis target pengadaan 4 juta ton setara beras pada tahun 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun. Dengan masih berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah strategis, BULOG akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui sinergi yang semakin kuat bersama seluruh pemangku kepentingan.

Ahmad Rizal mengatakan capaian ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Di tengah berbagai tantangan global, BULOG hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

“BULOG akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai 3 juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tutupnya.

(Sumber:BULOG Serap Gabah dan Beras Petani 3 Juta Ton.)

Jakarta (VLF) – Defisit perdagangan Vietnam dilaporkan membengkak hingga mencetak rekor tertinggi. Hal ini didorong melambungnya impor akibat kenaikan harga bahan baku global di tengah konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Melansir dari Business Times, dari data yang dirilis Kantor Pusat Statistik Vietnam pada Rabu (3/6/2026), defisit perdagangan pada Mei 2026 melonjak jadi US$ 5,21 miliar. Nilai tersebut lebih tinggi dari defisit bulan sebelumnya, April sebesar US$ 3,28 miliar.

Nilai ekspor Vietnam pada Mei sebenarnya naik 18% secara tahunan menjadi US$ 46,93 miliar. Namun, angka ini masih di bawah perkiraan ekonom yang mematok target 19,7%.

Namun, impor Vietnam justru melonjak hingga 33,8% menjadi US$ 52,14 miliar. Artinya, Vietnam mencatat defisit perdagangan sebesar US$ 5,21 miliar pada Mei 2026.

Data ini menunjukkan besarnya dampak ekonomi yang harus ditanggung Vietnam imbas perang yang masih berkecamuk di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Vietnam sempat menyatakan bahwa kondisi tersebut menjadi tantangan berat untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 10% di tahun ini.

Kendati begitu, AS masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Vietnam. Perdagangan Vietnam dengan Negeri Paman Sam tersebut melonjak 21,1% menjadi US$ 60,4 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, China menjadi pemasok impor terbesar bagi Vietnam dengan nilai US$ 92,6 miliar

Di sisi lain, inflasi Vietnam melonjak 5,60% pada Mei secara tahunan. Angka ini mengalami kenaikan dibanding inflasi April sebesar 5,46%. Realisasi ini sudah melampaui batas yang diprediksi bank sentral Vietnam sebesar 5,5%.

Laju inflasi yang cepat ini terjadi karena lonjakan harga energi global akibat perang Iran. Kenaikan harga energi global ini mulai berdampak langsung pada sektor transportasi, jasa, hingga biaya bahan baku.

(Sumber:Impor Vietnam Naik Gila-gilaan, Tekor Neraca Dagang Tembus Rekor.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan insentif untuk mobil dan motor listrik ditunda. Pengamat transportasi menyarankan pemerintah memprioritaskan daerah-daerah ini.

Pemerintah berencana akan kembali memberikan insentif untuk mobil dan motor listrik. Awalnya, rencana pemberian insentif untuk kendaraan listrik itu berlaku mulai Juni 2026. Namun Menteri Keuangan Purbaya menyebut insentif itu ditunda.

“Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan Selasa (26/5).

Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, diperlukan program insentif kendaraan listrik yang berkeadilan dan lebih tetap sasaran agar kemanfaatan dapat dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Dalam memberikan insentif ini, pemerintah ada baiknya memprioritaskan warga atau daerah tertentu terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar insentif, terutama untuk motor listrik, bisa lebih tepat sasaran. Hal ini juga penting untuk mengantisipasi agar tidak menambah masalah baru di perkotaan, seperti kemacetan dan tingginya angka kecelakaan sepeda motor. Berikut adalah kriteria sasaran yang dinilai tepat,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Djoko, skema pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat sangat krusial bagi pemerintah daerah (pemda) yang berkomitmen menyelenggarakan transportasi umum berbasis kendaraan listrik. Langkah ini akan menjadi stimulus baru bagi penguatan ekosistem transportasi lokal.

“Saat ini, tercatat sudah ada 42 pemda yang mengalokasikan APBD mereka untuk menyelenggarakan angkutan umum modern melalui skema pembelian layanan (buy the service/BTS). Bahkan, tiga di antaranya yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru, Semarang, dan Batam telah melangkah lebih jauh dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengunci persentase khusus dari APBD untuk subsidi angkutan umum. Adanya insentif tambahan untuk kendaraan listrik ini tentu akan merangsang kepala daerah lain untuk turut serta membenahi transportasi publik mereka. Kehadiran Perda akan menjadi jangkar yang menjamin keberlangsungan layanan tersebut dalam jangka panjang,” kata Djoko.

Selanjutnya, Djoko menyarankan agar pemerintah membangun transportasi umum berbasis kendaraan listrik di daerah lingkar tambang nikel, seperti Konawe (Sulawesi Tenggara), Weda (Maluku Utara), dan Morowali (Sulawesi Tengah). Daerah-daerah itu, kata Djoko, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih.

“Selama ini, daerah-daerah tersebut terjebak dalam paradoks; dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan yang kontras, padahal sumber daya alamnya melimpah dan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara. Ironisnya, masyarakat lokal belum banyak menikmati hasil bumi mereka sendiri. Penyediaan transportasi publik berbasis listrik di wilayah-wilayah ini bukan sekadar urusan mobilitas, melainkan simbol kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus wujud nyata dari keadilan sosial,” saran Djoko.

Kemudian, Djoko meminta agar alokasi insentif motor listrik senilai Rp 5 juta perlu diprioritaskan bagi dua kelompok masyarakat, yakni warga di daerah lingkar tambang nikel sebagai bentuk keadilan wilayah, serta penduduk di pulau-pulau kecil yang menghadapi kendala ketahanan energi (kesulitan BBM).

“Kebijakan berbasis wilayah terpencil ini memiliki landasan empiris yang kuat, seperti yang telah dibuktikan oleh Kabupaten Asmat. Sejak tahun 2007, karena keterbatasan pasokan BBM telah mendorong wilayah tersebut mengadopsi kendaraan listrik sebagai moda transportasi utama secara swadaya,” katanya.

Sayangnya, menurut Djoko, selama ini kebijakan insentif kendaraan listrik seolah menutup mata terhadap nasib masyarakat di daerah penghasil mineral nikel. Wilayah-wilayah yang menjadi penyedia bahan baku utama baterai ini justru masih terjebak dalam lingkaran ketidaksejahteraan.

“Ironisnya, di tengah gegap gempita tren ramah lingkungan, kemiskinan ekstrem masih mendera masyarakat yang hidup di atas tanah sekaya itu. Memberikan transportasi umum berbasis kendaraan listrik (EV) serta insentif khusus bagi warga di daerah penghasil nikel memiliki nilai simbolis serta keadilan sosial yang kuat. Ini adalah bentuk konkret dari filosofi ‘menikmati buah dari tanah sendiri’. Warga yang daerahnya dieksploitasi untuk bahan baku baterai global, menjadi yang pertama merasakan teknologi bersih tersebut,” ujar Djoko.

Daerah lingkar tambang dan smelter nikel (seperti Morowali, Weda, atau Konawe) kerap mengalami lonjakan volume lalu lintas yang drastis akibat mobilitas puluhan ribu pekerja. Bus listrik massal dapat mengurangi kepadatan kendaraan pribadi dan menekan angka kecelakaan kerja di jalan raya.

“Membangun industri kendaraan listrik nasional tidak boleh mengorbankan sisi kemanusiaan dan keadilan wilayah. Melalui momentum finalisasi skema fiskal saat ini, pemerintah ditantang untuk melahirkan kebijakan yang inklusif. Insentif kendaraan listrik tidak boleh hanya menjadi pemanis bagi masyarakat urban, tetapi harus menjadi instrumen penuntasan kemiskinan dan pembenahan mobilitas di daerah hulu penambangan. Hanya dengan cara itulah, transisi energi bersih di Indonesia dapat berjalan secara hakiki, bukan sekadar pergeseran emisi, melainkan sebuah lompatan menuju kesejahteraan yang berkeadilan,” pungkas Djoko.

(Sumber:Insentif Kendaraan Listrik Ditunda, Pemerintah Diminta Prioritaskan Daerah Ini.)