Jakarta (VLF) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta Roblox agar mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal itu disampaikan langsung oleh Meutya kepada Co-Founder dan CEO Roblox David Baszucki.

Dalam pertemuan tersebut di di kantor pusat Roblox, Silicon Valley, Amerika Serikat (AS), Meutya menegaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret di dalam platform.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya dikutip dari keterangan resmi.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox di Indonesia, antara lain penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select.

Namun, langkah tersebut dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan verifikasi usia yang lebih akurat dan mekanisme pelindungan yang lebih ketat bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meutya menekankan pentingnya penerapan prinsip safety-by-design, yakni memastikan aspek keamanan dan pelindungan anak dibangun sejak tahap perancangan produk dan fitur. Dengan pendekatan tersebut, upaya perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau munculnya risiko, tetapi menjadi bagian dari sistem dan pengalaman pengguna sejak awal.

Pemerintah meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal, mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform, serta meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menghentikan perilaku berisiko sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia.

Merespon permintaan Pemerintah RI, Baszucki menuturkan bahwa Roblox menyadari besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap penggunanya, khususnya generasi muda. Ia juga menyatakan keterbukaan Roblox untuk terus menyesuaikan produknya dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform tersebut beroperasi.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ucap Baszucki.

Baszucki menjelaskan sejumlah perubahan yang diminta Indonesia dapat menjadi bagian dari arah pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain yang memiliki kebutuhan serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap regulasi nasional dapat berjalan seiring dengan pengembangan produk dan standar keamanan platform.

Selain aspek produk dan fitur, Meutya mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia, termasuk melalui penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta. Kehadiran tersebut dinilai dapat mempercepat komunikasi, koordinasi, dan interaksi antara Roblox dengan pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak.

Roblox sebelumnya telah menyampaikan bahwa perusahaan sedang mengevaluasi penempatan senior leader di Jakarta. Pemerintah selanjutnya meminta agar implementasi PP Tunas dapat dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan.

Menurut Meutya, komitmen terhadap pelindungan anak perlu terlihat dalam perubahan dan hasil nyata di dalam platform, bukan hanya melalui pengumuman kebijakan. Pemerintah akan terus memastikan setiap platform yang beroperasi di Indonesia memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” pungkas Meutya.

(Sumber:Menkomdigi Temui CEO Roblox di Silicon Valley, Minta Patuhi PP Tunas.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung rencana larangan ekspor solar di tengah lonjakan harga bahan bakar yang mencapai rekor tertinggi. Usulan tersebut juga didorong sejumlah kandidat Partai Republik sebagai upaya menekan harga.

Harga solar di AS dan Eropa telah melonjak hingga mencetak rekor tertinggi. Kondisi ini terjadi setelah perang di Iran dan Ukraina memangkas tajam ekspor dari sejumlah produsen utama, termasuk Rusia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

“Saya sudah mengatakan, jangan kirim solar ke luar. Kami memproduksi banyak solar. Saya sudah menyerukan itu. Saya sudah menyampaikannya kepada orang-orang saya,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Rabu (23/9/2026).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan larangan ekspor solar, salah satunya apakah pembatasan akan diberlakukan secara penuh atau hanya sebagian.

Dorongan untuk membatasi ekspor juga datang dari sejumlah kandidat Partai Republik yang menghadapi persaingan ketat memperebutkan kursi Kongres, antara lain Senator Dan Sullivan dari Alaska, anggota DPR Ashley Hinson dari Iowa, serta Mike Rogers dari Michigan.

“Bahan bakar Amerika harus tetap berada di dalam negeri untuk rakyat Amerika,” kata Sullivan dalam pernyataannya.

Sullivan menilai harga solar sudah terlalu tinggi dan meminta ekspor dihentikan sementara. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu AS menambah kembali cadangan diesel menjelang musim dingin sekaligus memprioritaskan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

Harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya menjadi salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian pemilih menjelang pemilu paruh waktu. Hinson dan Rogers sebelumnya juga menyerukan agar perang di Iran segera diakhiri, sikap yang berbeda dengan posisi Trump.

Departemen Pertanian AS pada pekan lalu juga telah mendesak Gedung Putih mengambil langkah untuk merespons tingginya harga solar. Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengaku telah membicarakan masalah itu dengan Trump dan menyebut lonjakan harga solar sebagai persoalan yang serius.

(Sumber:Trump Perintahkan Setop Ekspor Solar Imbas Harga Naik.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Pemerintah Kabupaten Wajo dan kontraktor pengelola Wilayah Kerja Migas Sengkang menyepakati peningkatan Participating Interest (PI) menjadi 10 persen bagi pemerintah daerah.

Kesepakatan ini dicapai melalui proses renegosiasi yang difasilitasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam memfasilitasi proses tersebut.

“Alhamdulillah, renegosiasi Participating Interest (PI) Perusahaan Migas Energy Equity EPIC Sengkang (EEES) yang sebelumnya hanya 2,5 persen kembali menjadi 10 persen bagi pemerintah daerah telah dicapai,” ujar Andi Sudirman.

Ia menyebut, kesepakatan ini menjadi peluang tambahan sumber pendapatan daerah, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Ini merupakan sebuah keberkahan untuk potensi sumber pendapatan tambahan baru bagi daerah di tengah efisiensi saat ini,” tuturnya.

Andi Sudirman menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas komitmen dalam mendorong pembagian manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi daerah penghasil.

Proses renegosiasi tersebut difasilitasi oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman bersama jajaran serta Sekretaris SKK Migas Lucky Yusgiantoro. Pemerintah daerah juga melakukan pembahasan bersama jajaran direksi PT Energy Mega Persada, selaku induk perusahaan EEES, yang diwakili Tri Firmanto beserta jajaran.

“Kami mengapresiasi fasilitasi pemerintah pusat melalui Ditjen Migas dan SKK Migas. Ini merupakan proses yang harus kita kawal bersama agar kepentingan daerah, masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas dapat berjalan secara seimbang,” jelasnya.

Gubernur Sulsel didampingi Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin beserta jajaran. Kata dia, Kabupaten Wajo sebagai wilayah lokasi kegiatan usaha hulu migas akan memperoleh porsi 50 persen dari nilai PI 10 persen yang dialokasikan untuk pemerintah daerah.

Menurutnya, kesepakatan ini perlu ditindaklanjuti dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pengelolaan PI dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah tanpa mengabaikan keberlanjutan investasi.

“Yang terpenting bukan hanya persentasenya, tetapi bagaimana PI ini nantinya dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemprov Sulsel akan terus mengawal tahapan lanjutan bersama Pemkab Wajo, termasuk melibatkan BUMD Pemprov Sulsel, PT Sulsel Andalan Energi (SAE), menunjuk anak perusahaan sebagai entitas penerima sharing PI daerah bersama Kabupaten Wajo.

Andi Sudirman juga mengapresiasi jajaran direksi PT Energy Mega Persada atas persetujuan terhadap usulan PI 10 persen. Ia berharap kesepakatan ini menjadi landasan bagi kerja sama yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam migas di Sulawesi Selatan.

“Kesepakatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kontribusi sektor migas terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan investasi yang berdampak bagi daerah,” pungkasnya.

Melalui kesepakatan ini, Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo akan melanjutkan koordinasi dengan pihak kontraktor dan instansi terkait untuk memastikan proses pengelolaan PI berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Sumber:Gubernur Andi Sudirman Berhasil Renegosiasi PI Migas dari 2,5% ke 10%.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto berbicara terkait peluang merombak atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Lantas bagaimana peluangnya?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membeberkan tiga hal terkait peluang adanya reshuffle kabinet. Pertama, Adi menyebut menjelang dua tahun pemerintahan adalah momentum resuffle kabinet.

“Tentu kebutuhannya mengganti menteri yang performa kinerja buruk. Tiga tahun ke depan adalah tahun pembuktian bahwa visi misi dan keinginan pemerintah terealisasi. Saat ini yang paling banyak dikeluhkan rakyat soal kondisi ekonomi. Nah, di sektor ekonomi secara keseluruhan inilah yang perlu evaluasi total,” kata Adi kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Kedua, Adi menilai menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, rakyat bahkan tidak tahu nama-nama menteri, apalagi kinerjanya. Menurutnya, menteri yang paling dikenal rakyat itu Seskab Teddy Indra Wijaya dan menteri dari ketum partai seperti Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Di luar itu tak ada yang kenal. Menteri-menteri yang tak dikenal itu mestinya belajar banyak dari Teddy Indra Wijaya, tak banyak komentar, selalu fokus bekerja, dan pasang badan setiap presiden diserang publik. Presiden perlu memperbanyak sosok seperti Teddy yang bekerja dalam diam,” ucapnya.

Ketiga, Adi mengatakan resuffle kabinet juga harus menyasar menteri partai koalisi yang loyalitasnya diragukan, termasuk menteri yang terindikasi berurusan dengan hukum. Hal itu perlu dilakukan agar tak menjadi beban bagi pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengatakan tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus mengalami pejurunan signifikan di segala bidang. Sehingga, kata dia, ini menjadi masukan penting bagi Prabowo agar reshuffle segera dilakukan dalam konteks bidang perekonomian hingga penegakan hukum khususnya antikorupsi.

“Reshuffle menjadi relevan karena tidak semua mitra koalisi yakni partai-partai mengirimkan kader-kader, politiknya ke kabinet dengan format kinerja yang optimal,” ucap Agung.

Agung menyoroti terkait anggota kabinet yang problematik dalam hal komunikasi publik atau kinerja. Menurutnya, banyak para menteri terjebak dalam kerja-kerja politik, bahkan tersandung kasus hukum.

“Sehingga daripada menjadi beban kerja dari presiden, maka menteri-menteri yang ditengarai tidak bekerja optimal atau tersangkut kasus hukum sebaiknya diganti sesegera mungkin,” ujarnya.

Dia berharap isu reshuffle ini menjadi momentum untuk merampingkan kabinet. Sebab, kata dia, selama ini Kabinet Merah Putih diisi terlalu banyak menteri ataupun wakil menteri dan menjadi persepsi yang minor di mata publik di tengah narasi efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah di segala lini.

“Dengan merampingkan kabinet harapannya terpilih orang-orang atau teknokrat-teknokrat ulung yang memang fokus berorientasi kerja, sehingga tanggung jawab presiden dalam menjalankan pemerintahan yang baik, effective, good government, itu bisa terwujud dengan sendirinya,” kata Agung.

“Sehingga orang-orang yang selama ini punya basis karier yang lebih banyak mengedepankan nafas politiknya itu bisa tereduksi secara otomatis,” imbuhnya.

Pernyataan Prabowo

Prabowo tidak menutup peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada momentum dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo menilai para anggota kabinet semestinya sudah memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja mereka.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9), saat merespons pertanyaan menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja jajaran menterinya dan peluang untuk merombak kabinet.

“Atau Bapak merasa bahwa, ‘Wah, 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya’. Artinya, akan ada reshuffle besar-besaran, Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya,” tanya Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi.

“Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar,” jawab Prabowo.

Prabowo menerangkan, terdapat sejumlah kementerian yang diistilahkan tidak berada di garis depan. Menteri-menteri itu disebutnya bekerja sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

“Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tetapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing,” ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan, reshuffle kabinet terhadap jajarannya diperlukan untuk menempatkan orang di posisi yang tepat. Namun hal itu juga dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan.

“Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener,” katanya.

“Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini..’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjutnya.

Rivana kemudian bertanya kembali, menurutnya ada momentum jelang 2 tahun pemerintah Prabowo. Rivana bertanya apakah momentum tersebut pergantian atau evaluasi anggota kabinet.

“Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” jawab Prabowo.

(Sumber:Analisis Pakar Usai Prabowo Buka Kans Reshuffle di 2 Tahun Pemerintahan.)

Jakarta (VLF) – Setelah berhasil mengembangkan penggunaan solar yang dicampur minyak kelapa sawit hingga 50 persen atau B50 sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor, pemerintah kini menyiapkan pengembangan sumber energi alternatif lainnya. Salah satu yang tengah dibidik adalah produksi bensin dengan bahan baku batu bara.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan para akademisi dan profesor dari berbagai fakultas teknik di Indonesia telah berhasil mengembangkan bahan bakar yang berasal dari sumber daya dalam negeri, salah satunya minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Menurut Prabowo, pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal tersebut perlu terus dilanjutkan. Selain solar berbasis minyak sawit, pemerintah juga berencana mengembangkan bensin yang menggunakan batu bara sebagai bahan dasarnya.

“Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara,” kata Prabowo dalam acara Syukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, dilansir detikFinance, Sabtu (19/9/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah meningkatkan penggunaan campuran minyak sawit dalam solar hingga mencapai B50. Prabowo menyebut penerapan kebijakan tersebut telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026.

Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian yang ingin dipertahankan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian energi nasional.

“Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri,” tutur Prabowo.

Prabowo menilai penghentian impor solar dapat membantu Indonesia menghadapi risiko krisis energi. Menurutnya, situasi geopolitik global yang masih diwarnai berbagai konflik telah berdampak terhadap ketersediaan pasokan solar di sejumlah negara.

“Hari-hari ini solar langka di dunia, kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit,” ucapnya.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor, pengembangan bahan bakar dari sumber daya domestik dinilai dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi Indonesia. Pemerintah kini juga mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan bensin berbasis batu bara sebagai alternatif sumber bahan bakar di masa mendatang.

(Sumber:Rencana Prabowo Bikin Bensin dari Batu Bara.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menjelaskan sejumlah poin krusial dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang tengah dibahas DPR. Dalam draf RUU tersebut, akan diatur terkait pembentukan dan kewenangan Badan Usaha Khusus (BUK) Minyak dan Gas Bumi.

Bambang juga menegaskan BUK nantinya akan bertanggung jawab langsung ke presiden. Ketentuan ini tertuang dalam draf RUU Migas Pasal 5 ayat (3).

“Dalam Draf RUU Migas yang telah diserahkan ke pemerintah ditegaskan dalam pasal 5 ayat (3) bahwa BUK bertanggung jawab kepada Presiden, dan alhamdulillah ketentuan yang kita usulkan terkait kedudukan BUK sudah disepakati pemerintah,” ungkapnya.

Bambang juga mengatakan ada perubahan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), yang mana terdapat usulan perubahan frasa di RUU Migas dari “paling banyak 25%” menjadi “paling sedikit 25%” dalam kewajiban pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri. Menurut Bambang, hal itu menjadi salah satu poin vital untuk menyesuaikan dengan putusan MK tahun 2003 terhadap UU No. 22 tahun 2001.

“Yang tadinya itu untuk DMO di UU No. 22 Tahun 2001 termaktub untuk kepentingan dalam negeri itu ‘paling banyak 25%’ diubah dalam RUU Migas menjadi ‘paling sedikit 25%. Nah itu salah satu yang krusial untuk memenuhi putusan MK,” kata Bambang dalam keterangannya yang diterima, Minggu (20/9/2026).

Adapun poin kedua, yakni Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) akan mendapat kewenangan khusus dibandingkan aturan sektoral lainnya. Hal ini mencakup soal aturan cadangan migas di kawasan hutan, kelautan, pertanian dan lainnya.

“BUK akan diberikan satu kewenangan yang bisa diutamakan dibanding aturan-aturan lainnya dan diatur dalam RUU Migas pasal 52 ayat 3” jelasnya.

Substansi lainnya, dikatakan jika seluruh wilayah kerja migas akan berada pada kendali BUK. Bambang menyebut proses perizinan yang bekerja sama dengan swasta sekalipun mesti ada izin dari BUK.

“Semua wilayah kerja itu akan dikuasai oleh BUK. Harus dikerjakan oleh BUK. Ketika ada yang tidak bisa dikerjakan, BUK dapat menawarkan kerja sama dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, tetapi bukan melepas. Tetapi lebih tepatnya BUK akan melakukan KSO dengan Badan Usaha maupun Badan Usaha tetap atas wilayah kerja yang tidak bisa dikerjakan sendiri”, ujar Bambang.

“Investor hanya terima beres izin, silakan langsung kerja. Karena walaupun dalam skema kerjasama, tetapi seluruh pengurusan ijin akan dilakukan oleh BUK,” sambungnya.

Hal tersebut di atas diatur dalam RUU ini untuk memberikan kenyamanan bagi investor terkait perijinan yang sepenuhnya akan diurus BUK, sehingga ada kepastian kenyamanan dan keamanan berinvestasi.

“Dalam Bab XV tentang Dana Minyak dan Gas bumi diatur dalam pasal 85 terkait petrolium fund yang dihimpun untuk pendanaan eksplorasi, penelitian maupun pengembangan cadangan migas di wilayah kerja maupun open area, sehingga tidak membebani keuangan negara,” sebut sekretaris Fraksi Gerindra itu.

Ia menyinggung konsep aturan ini yang mirip dalam praktik pengelolaan migas di Malaysia hingga Arab Saudi.

“Prinsipnya konsep draf undang-undang kita itu ada beberapa kesamaan dengan Malaysia Petrolium Development Act 74, dan Malaysia itu sendiri juga mengadopsi UU No. 8 Tahun 1971. Makanya dalam RUU Migas ini BUK diberikan kewenangan penguasaan dan pengusahaan penuh dari negara, dan bertindak dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kalau tidak ada perubahan begitu, lifting kita nggak bakal naik sampai kapan pun,” kata dia.

(Sumber:Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial di Revisi UU Migas.)

Jakarta (VLF) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak ambang batas parlemen 5 persen yang sempat disepakati saat pertemuan para ketua umum partai politik beberapa saat lalu. Said Iqbal meminta agar ambang batas parlemen 1 persen.

Said Iqbal awalnya menyampaikan partainya bersama partai-partai non-parlemen lainnya menolak usulan ambang batas parlemen 5 persen. Menurutnya, angka itu melanggar putusan MK.

“8 partai non-parlemen yang bergabung di GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) menolak usulan tersebut karena melanggar keputusan MK yang menyatakan PT di bawah 4%,” kata Said Iqbal saat dihubungi, Jumat (18/9/2026).

Dia menegaskan usulan ambang batas parlemen 1 persen. Ia menggarisbawahi putusan MK yang menolak angka 4 persen.

“Usulan GKSR adalah PT 1%, lebih kecil dari 4% karena kata MK 4% saja ditolak MK, usulan GKSR PT 1% agar tidak banyak suara rakyat terbuang,” ucap dia.

Kemudian, Said juga menekankan putusan MK yang mewajibkan adanya diskusi dengan partai non-parlemen perihal ambang batas tersebut. Menurutnya, seharusnya ada pertemuan dengan partai non-parlemen membahas hal itu.

“Kata MK perubahan nilai PT wajib didiskusikan dengan parpol non-parlemen juga, harusnya setelah parpol parlemen, maka wajib ada pertemuan dengan parpol non parlemen, karena perintah MK penentuan nilai PT wajib mendengar pandangan MK,” tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum (ketum) partai politik koalisi pemerintah sempat bertemu. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi UU Pemilu yang turut mengatur ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Dalam penjelasannya, Sugiono mengatakan para ketum parpol bertemu belum lama ini.

“Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum partai berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibahas dalam rangka undang-undang pemilu,” kata Sugiono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sugiono mengatakan ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan itu perihal ambang batas parlemen. Sugiono menuturkan partainya yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sepakat dengan ambang batas parlemen 5%.

“Satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati,” pungkasnya.

(Sumber:Tolak Ambang Batas 5%, Partai Buruh Minta 1% Agar Tak Banyak Suara Terbuang.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkini. Ini adalah yang pertama kalinya disampaikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan.

Ia mengatakan, APBN defisit sebesar Rp 240,1 triliun hingga Agustus 2026. Realisasi itu setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai Agustus 2026 mencapai Rp 2.055,6 triliun atau tumbuh 25,4% yoy.

Pendapatan negara sebesar Rp 2.055,6 triliun tersebut setara dengan 65,2% dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja negara mencapai 59,7% dari pagu, yakniRp 2.295,7 triliun atau tumbuh 17,1%.

“Hingga akhir Agustus kinerja APBN itu tetap kuat dengan keseimbangan primer positif, defisit tetap dalam batasan terkendali. Ini artinya perjalanan APBN relatif on track, pendapatan negara 2.055 triliun, 65,2% dari target, belanja negara Rp 2.295 triliun, maka defisit adalah Rp 240,1 triliun, artinya 0,93% dari PDB kita,” katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jumat (18/9/2026).

Di sisi lain, keseimbangan primer APBN hingga Agustus 2026 masih tercatat positif sebesar Rp 154 triliun.

Suahasil menambahkan, pemerintah juga turut memperhatikan kondisi perekonomian global. Salah satunya konflik di Timur Tengah yang turut berpengaruh terhadap kondisi di Indonesia.

“Kita baca gimana konflik Timur Tengah masih berlanjut, tambah seru, di tengah-tengah itu 2 hari lalu banyak yang sudah melaporkan juga bahwa The Fed menaikkan suku bunga. Tentu ini antisipasi di sisi Amerika karena dia antisipasi dari perkeonomian AS,” ujarnya.

(Sumber:Perdana Sebagai Menkeu, Suahasil Umumkan APBN Tekor Rp 240 T.)

Jakarta (VLF) – Jaksa dari Seksi Tindak Pidana Khusus (Sipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang menyita sejumlah barang dari rumah Marsela Masneno di RT 17, RW 06, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Jaksa menggeledah rumah adik mantan bupati Kupang Korinus Masneno itu pada Kamis (17/9/2026) malam.
Penggeledahan dipimpin oleh Kasipidsus Kejari Kupang, Andre Keya.

“Ada sejumlah dokumen yang kami lakukan penyitaan dalam kegiatan penggeledahan malam ini,” terang Andre Keya seusai penggledehan.

Sita Dokumen Penting

Dokumen itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Dana Kapitasi JKN Tahun Anggaran (TA) 2021-2024 di Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebesar Rp 6 miliar lebih.

“Saya kira (yang disita) itu dokumen-dokumen penting terkait pengelolaan anggaran tersebut,” sambung Andre.

Andre menjelaskan penggeledahan itu bertujuan untuk mencari dan menemukan alat bukti berkaitan dengan kasus tipikor yang sedang ditangani. Jaksa juga tengah menyelidiki dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran tersebut.

“Kami sedang mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran tersebut berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat sebelumnya sebesar 1 M lebih,” jelas Andre.

Marsela Mantan Kepala Puskesmas

Menurut Andre, Marsela sebelumnya berkapasitas sebagai Kepala Puskesmas Tarus. Namun, statusnya masih sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Sekitar 80-an saksi telah diperiksa dalam kasus tersebut. Puluhan saksi itu di antaranya adalah sejumlah pegawai Puskesmas Tarus, BPJS selaku penyalur dana, Bank NTT, BKD Kabupaten Kupang, dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kupang.

“Jumlah saksi yang sudah kami periksa dalam perkara ini sekitar 80-an orang. Ya kalau dilihat dari anggarannya besar selama 4 tahun,” jelas Andre.

Jaksa Sisir Kolong Ranjang

Sebelumnya, dalam penggeledahan itu, Andre terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua RT 17, Alfred Saebessi, untuk menggeledah rumah Marsela. Selanjutnya, tim langsung melakukan penggeledahan ke setiap kamar.

“Pada malam hari ini, kami dari Kejari Kabupaten Kupang, berdasarkan tindakan penyelidikan ada beberapa rangkaian yang perlu kami lakukan penggeledahan,” ujar Andre saat berdialog dengan keluarga.

Andre menjelaskan penggeledahan tersebut bertujuan untuk mencari sejumlah alat bukti yang terindikasi berada di rumah tersebut. “Sehingga sesuai petunjuk penyidik, maka harus dilakukan penyelidikan,” jelasnya.

Penggeledahan tersebut melibatkan tim kuasa hukum Marsela Masneno, yaitu Reynaldy Gidion Liu dan Jidon Roberto Pello. Jaksa menyisir setiap kamar tidur, lemari, kolong tempat tidur, dan sejumlah tempat yang diduga menyimpan alat bukti.

(Sumber:Temuan Jaksa di Rumah Adik Eks Bupati Kupang Terkait Kasus Korupsi)

Jakarta (VLF) – Pemerintah sedang membuat aturan untuk mencegah pengguna BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM subsidi, alias dari Pertamax ke Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean di sejumlah SPBU secara nasional, termasuk antrean yang ada di Makassar.

“Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya. Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi,” ujar Bahlil saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Selain adanya peralihan konsumsi, Bahlil bilang ada faktor lain yang membuat antrean pembelian BBM subsidi di SPBU yang ada di Sulawesi. Dalam kesempatan ini Bahlil tidak menjelaskan detail. Ia hanya menyampaikan ada pihak-pihak yang sengaja antre dengan maksud tertentu.

“Kemudian yang terjadi di Sulawesi Selatan kemarin itu menjadi antrian panjang karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak, kan teman-teman media kan udah punya data. Ngantri di pompa bensin hanya untuk, ya ada maksud lain lah kira-kira begitu,” katanya.

Ia memastikan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan BBM. Bahlil menyampaikan stok BBM nasional dalam kondisi aman berada di atas batas minimal.

“BBM itu kan secara cadangan stok nasional kita kan dalam batas minimal nasional, 18-20 hari,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan pihaknya bersama dengan aparat penegak hukum dan Pertamina tengah menggali dugaan penimbunan BBM yang ada di Makassar. Laode menjelaskan penimbunan BBM ini dilakukan dengan modus memperbesar tangki kendaraan.

“Ya dia ngisi tapi tangkinya diperbesar, contohnya kayak gitu. Tangkinya ditambah yang harusnya kapasitasnya X, ditambah X plus 50%, X plus 75%. Contohnya gitu,” katanya.

(Sumber:Bahlil Siapkan Aturan Larang Orang Kaya ‘Minum’ BBM Subsidi.)