Category: News

Baleg DPR Pastikan RUU Hak Cipta Rampung 17 Desember 2026

Jakarta (VLF) – Baleg DPR dan pemerintah membahas RUU tentang Hak Cipta. Dalam rapat itu, disepakati bahwa RUU Hak Cipta paling lambat selesai pada 17 Desember 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Ketua Baleg DPR Bob Hasan di Baleg DPR, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Ia awalnya menunjukkan rencana pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Hak Cipta yang sedianya mulai dibahas Rabu (7/10/2026) besok.

“Apakah rencana jadwal ini 6 Oktober, 7 Oktober, 8 Oktober, 26-30 Oktober masih ada kunker rupanya, 2-6 November masih ada kunker, sudah itu, itu masa sidang berikutnya jadwalnya, apa dapat disetujui?” tanya Bob.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej lalu memotong Bob. Ia meminta maaf karena pemerintah belum bisa mulai membahas pada 7 Oktober.

“Pimpinan mohon maaf karena ini leading sector ada di Kemenkum, kami tanggal 7 sampai 10 Oktober ada sidang WIPO (World International Property) di Bali dan ada dari 50 negara dan kami tuan rumah maka dirjen yang menangani ini semua in charge di Bali,” ucap Eddy.

“Berarti belum bisa mulai besok?” tanya Bob.

“Belum bisa mulai mohon maaf,” timpal Eddy.

“Berarti habis reses?” tanya Bob lagi.

“Habis reses iya,” jawab Bob.

Bob tidak masalah DIM RUU Hak Cipta baru mulai dibahas setelah reses. Namun ia menegaskan RUU Hak Cipta paling lambat rampung pada 17 Desember 2026.

“Oke, berarti tanggal 7 kita, makanya yang tertulis ini masih tentative bisa dipindah geser, tapi pada dasarnya penyelesaiannya paling lambat tanggal 17 Desember 2026,” tegas Bob.

“Siap pimpinan,” jawab Eddy.

“Tentang jadwal rapat apa dapat disetujui?” tanya Bob.

“Setuju,” jawab forum rapat.

(Sumber:Baleg DPR Pastikan RUU Hak Cipta Rampung 17 Desember 2026.)

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aspirasi Buruh Berujung Solusi

Jakarta (VLF) – Aspirasi panjang para pekerja mengenai pelindungan ketenagakerjaan kini bermuara pada keputusan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang sekaligus menuntaskan target rampung pada Oktober yang disampaikan DPR bersama pemerintah.

Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026), dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, sehari setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin pengambilan keputusan tingkat I bersama Komisi IX DPR RI dan pemerintah. Delapan fraksi menyatakan setuju setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari melaporkan hasil pembahasan. Undang-undang yang memuat 23 bab dan 313 pasal ini mengatur hubungan kerja, tenaga kerja asing, hingga pengupahan.

Pembentukannya menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang meminta pembentuk undang-undang menyusun pengaturan ketenagakerjaan tersendiri, terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Suara buruh yang didengar DPR pada Kamis (24/9/2026), bersama masukan serikat pekerja dan pengusaha, menjadi bahan pembahasan. Masukan para pihak dihimpun dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah, lalu dibahas bersama DPR hingga pandangan yang berbeda menemukan titik temu dalam rumusan pasal.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat tingkat I yang dipimpin Dasco, Senin (5/10/2026). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah menerima RUU tersebut setelah mempertimbangkan seluruh pandangan dan masukan selama pembahasan.

“Pemerintah berpandangan bahwa RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan secara keseluruhan memperkuat pelindungan ketenagakerjaan, baik bagi pekerja atau buruh, pencari kerja, peserta pemagangan, maupun pengusaha,” kata Yassierli.

Pada hari pengesahan, perwakilan buruh menyaksikan sidang dari balkon ruang paripurna, sementara massa buruh menggelar aksi di luar Kompleks Parlemen untuk mengawal pengesahan. Seusai paripurna, Dasco bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa menemui massa di depan gerbang, didampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Menurut Dasco, pimpinan koalisi buruh secara khusus meminta pimpinan DPR menyampaikan hasil paripurna langsung kepada para pekerja yang hadir.

“Kawan-kawan yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, saat ini DPR dan pemerintah dan Presiden telah menunaikan janji bahwa UU Pelindungan Ketenagakerjaan harus selesai bulan Oktober, dan pada hari ini, bulan Oktober, pada paripurna telah disahkan,” ujar Dasco di hadapan massa buruh.

“Kawan-kawan buruh tetap istikamah. Semoga ke depan kerja sama buruh, pengusaha, pemerintah, DPR berjalan dengan lancar,” pesannya.

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI berkomitmen memastikan undang-undang ini memberi pelindungan dan kepastian bagi pekerja, sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. Aspirasi yang didengar kini menemukan jalannya menjadi solusi.

(Sumber:DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aspirasi Buruh Berujung Solusi.)

Rumah Dinas Kejati Riau Senilai Rp 8,5 M Ternyata Sempat Dibatalkan Tahun 2025

Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Tinggi Riau senilai Rp 8,5 miliar memasuki tahap finishing. Pembangunan rumah dinas itu ternyata sempat dibatalkan karena dapat kritik dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau di tahun 2025 lalu.
Kabid Cipta Karya Dinas PUPR-PKPP Riau, Novira menyebut rumah iu dibangun dengan anggaran APBD Provinsi Riau Tahun 2026. Kontrak selama 180 hari kalender selesai pada November mendatang.

“Iya (finishing) November habis kontrak,” ujar Novira saat dikonfirmasi detikSumut, Selasa (6/10/2026).

Novira mengaku saat menjabat sebagai Kabid Cipta Karya kontrak tersebut telah berjalan. Kontrak dilakukan untuk tahap pembangunan rumah setelah rumah lama dibongkar.

“Saya masuk bulan Mei sudah dijalankan. Itu pembangunan, yang bongkar (rumah lama) itu urusan Kejati karena kita bangun saja,” katanya.

Adapun nilai kontrak Rp 8,5 miliar dilakukan untuk pembangunan rumah utama, garasi hingga aula. Sementara untuk pagar hanya merapikan dan tidak masuk dalam kontrak.

“Itu tinggal listrik sama AC ada tidak ngalir. Rumah utama, garasi, semacam aula, jadi semua. Pagar tidak,” kata Novira.

Sempat Dikritik dan Dibatalkan

Sebelumnya, anggaran untuk pembangunan rumah dinas tersebut sempat jadi polemik pada tahun 2025. Terutama usai mendapat kritikan FITRA Riau karena nilai kontraknya mencapai Rp 10 miliar.

Bukan tanpa alasan, FITRA Riau menyoroti karena Provinsi Riau sedang dalam kondisi tekanan fiskal dan defisit anggaran. FITRA saat itu meminta anggaran difokuskan ke pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.

“Belanja untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mencakup pembangunan rumah dinas sebesar Rp 10 miliar, pembangunan rehab gedung barang bukti Rp 5,9 miliar, serta perencanaan rehabilitasi gedung barang bukti Rp 100 juta,” kata Deputi FITRA Riau Taupik, Senin (16/3/2025) lalu.

Setelah mendapat kritikan, pembangunan rumah dinas itu akhirnya dibatalkan. Hal ini juga ditegaskan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau saat itu, Akmal Abas.

“Itu data awal APBD 2025, setelah pergeseran tidak ada lagi,” kata Akmal saat dikonfirmasi, Selasa (18/3/2025) lalu.

Tidak hanya anggaran untuk rumah dinas Rp 10 miliar, anggaran rehabilitasi gedung barang bukti juga tidak ada. Termasuk anggaran lain untuk Korps Adhiyaksa yang bersumber dari APBD Riau.

(Sumber:Rumah Dinas Kejati Riau Senilai Rp 8,5 M Ternyata Sempat Dibatalkan Tahun 2025.)

300 Ribu PNS-Nakes Prancis Demo Tolak Pembekuan Gaji dan Tuntut Kenaikan 6%

Jakarta (VLF) – Puluhan ribu pegawai negeri sipil (PNS) di Prancis turun ke jalan untuk memprotes rencana anggaran pemerintah sekaligus menuntut kenaikan gaji. Aksi tersebut melibatkan berbagai profesi, mulai dari guru, petugas pemadam kebakaran (damkar), hingga tenaga kesehatan.

Dilansir detikFinance, aksi mogok kerja dan demonstrasi itu berlangsung pada Selasa (29/9/2026). Serikat pekerja memperkirakan sekitar 300.000 orang berpartisipasi dalam aksi mogok selama satu hari yang digelar secara nasional.

Kementerian Pendidikan Prancis mencatat lebih dari 11% guru dan staf sekolah turut melakukan aksi mogok. Kondisi tersebut menjadi sorotan mengingat rata-rata gaji guru di Prancis masih lebih rendah dibandingkan pendidik di sejumlah negara Eropa lainnya.

Secara umum sedikitnya kurang dari 1 per 10 PNS lainnya ikut serta, dan jumlah peserta demonstrasi ini lebih sedikit untuk para pekerja di rumah sakit. Jumlah PNS yang demo ini tergolong cukup terbatas karena terancam kehilangan gaji satu hari.

Menurut serikat pekerja, pemerintah mengusulkan menahan gaji pokok PNS 2027 demi menghemat 2 miliar euro atau Rp 40,26 triliun (kurs Rp 20.130). Ini akan menjadi pembekuan upah tahunan keempat berturut-turut dan yang kedelapan selama masa jabatan Presiden Emmanuel Macron.

Serikat pekerja mengatakan kebijakan pembekuan upah tersebut telah mengurangi daya beli pekerja hingga dua digit, sehingga mereka turut menuntut kenaikan upah 6%.

“Kemarahan ini tidak akan hilang. Pemerintah harus meninjau kembali anggaran tersebut,” kata Sophie Binet selaku sekretaris jenderal Konfederasi Umum Buruh.
Demonstrasi Terus Berlanjut

Meski aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PNS hanya berlangsung satu hari, banyak siswa dan mahasiswa di Prancis terus turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka atas rendahnya rencana anggaran pendidikan pada tahun fiskal mendatang.

Berdasarkan laporan DW, lebih dari 400 sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Prancis tutup pada Jumat (2/10) waktu setempat karena protes mahasiswa terkait pendidikan terus berlanjut. Beberapa aksi di antaranya berubah ricuh yang disertai penangkapan hingga mendorong pembakaran.

Sekitar 400 sekolah atau perguruan tinggi yang ditutup rusak di tengah demonstrasi, salah satu yang paling parah dampaknya adalah Lycee (tingkat sekolah menengah atas di Prancis) Mandela di Nantes, yang diperkirakan tutup hingga pertengahan Oktober setelah kebakaran di aula masuk.

Para siswa dan mahasiswa ini melakukan aksi protes atas kondisi kekurangan guru, bangunan sekolah yang bobrok, dan kurangnya bahan ajar. Menurut Menteri Pendidikan Prancis, Edouard Geffray, polisi telah menangkap 2.000 orang dan puluhan orang terluka, termasuk 40 kepala sekolah menengah atas.

Kemudian satu mobil dibakar di kota Strasbourg. Sementara polisi anti huru hara bentrok dengan para pemuda di Toulouse.

Di wilayah tenggara Auvergne-Rhone-Alpes, pihak berwenang mengklaim bahwa kerusakan telah terjadi di wilayah yurisdiksi mereka saja telah menimbulkan kerugian 25 juta euro atau Rp 503,25 miliar. Wilayah Ile de France yang meliputi Paris memperkirakan kerusakan sekitar 7 juta euro atau Rp 140,91 miliar.

(Sumber:300 Ribu PNS-Nakes Prancis Demo Tolak Pembekuan Gaji dan Tuntut Kenaikan 6%.)

Babat Hutan, Proyek Data Center AI Google Dikecam

Jakarta (VLF) – Seiring persaingan AI yang memanas, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa berlomba membangun data center yang berpolusi tinggi dan rakus energi sebanyak mungkin.

Dan sementara pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat umumnya membuka jalan dengan melonggarkan peraturan lingkungan untuk fasilitas-fasilitas semacam itu, pemerintah di negara lain tidak serta merta memberikan kelonggaran yang sama.

Seperti dilaporkan surat kabar Finlandia, Kaleva, Google mendapat kecaman karena membabat lebih dari 300 hektare lahan atau setara hampir 500 lapangan sepak bola untuk dua data center baru di utara negara Eropa tersebut tanpa menyelesaikan analisis dampak lingkungan yang diperlukan.

Meskipun proses analisis tersebut masih berlangsung, para kontraktor raksasa teknologi itu telah mulai menebang pohon di kawasan tersebut sejak beberapa bulan lalu, sehingga memicu peringatan keras dari Asosiasi Konservasi Alam Finlandia.

“Ini bisa jadi merupakan inkompetensi yang luar biasa dari perusahaan proyek Google di Finlandia, Tuike Finland Oy, atau pengabaian secara nyata terhadap undang-undang Finlandia atau kemungkinan terburuknya adalah keduanya,” ujar chairman asosiasi tersebut, Hanna Halmeenpaa.

Dikutip detikINET dari Futurism, citra satelit menunjukkan bahwa empat lokasi berbeda telah diratakan dengan tanah untuk membangun dua data center baru tersebut.

Google menegaskan bahwa penebangan pohon yang mereka lakukan telah memenuhi persyaratan Undang-Undang Kehutanan Finlandia dan bahwa mereka telah merampungkan evaluasi lingkungan menyeluruh.

Meskipun demikian, Asosiasi Konservasi Alam Finlandia meminta pihak berwenang Finlandia menghentikan sementara aktivitas di sana hingga analisis dampak lingkungan yang sedang berjalan selesai dilakukan.

Halmeenpaa khawatir spesies burung lokal mungkin ikut terdampak perataan lahan di kawasan tersebut. Hutan ini juga berfungsi sebagai jalur ekologis sangat penting, yang memungkinkan hewan-hewan berpindah dari satu habitat ke habitat lainnya.

Insiden ini menyoroti lonjakan pesat proyek pembangunan data center AI baru di seluruh dunia, proyek infrastruktur skala besar yang dapat membawa dampak signifikan terhadap lingkungan setempat.

Sementara itu, Google berharap dapat mengambil hati pemerintah Finlandia dengan menjadikan negara tersebut lokasi investasi tunggal terbesarnya di Eropa, dengan nilai mencapai USD 15 miliar.

(Sumber:Babat Hutan, Proyek Data Center AI Google Dikecam.)

Pemerintah Kejar Investasi Rp 2.258 T buat Dorong Ekonomi 6%

Jakarta (VLF) – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6% pada 2027. Untuk mencapai itu, investasi nasional diproyeksikan harus tumbuh 8-9% dengan kebutuhan penanaman modal mencapai Rp 2.218 triliun hingga Rp 2.258 triliun.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan transisi menuju ekonomi hijau, ekonomi biru, serta ketahanan pangan, energi, dan air terus dipacu sebagai penggerak utama transformasi ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi hijau memerlukan sinergi yang kuat antara ketersediaan energi bersih dan akselerasi infrastruktur digital.

“Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).

Haryo mengatakan, keandalan energi hijau menjadi prasyarat mutlak menopang kebutuhan listrik yang diproyeksikan mencapai 700-800 TWh pada 2030, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas pembangkit hingga 100 GW peak berbasis energi terbarukan.

Percepatan transisi energi ditopang oleh pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit guna menjamin pasokan listrik yang andal bagi industri dan data center.

Sementara itu, pemerataan energi diwujudkan melalui program Listrik Desa yang telah menjangkau 1.505 lokasi pada 2025 dan ditargetkan mencakup 4.390 lokasi pada 2026, sehingga rasio elektrifikasi mendekati di atas 99% dengan indeks ketahanan energi meningkat ke angka 7,13.

Peluang akselerasi ekonomi hijau juga diperkuat oleh kekayaan sumber daya mineral strategis seperti nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara. Program hilirisasi berbasis energi bersih diproyeksikan meningkatkan nilai tambah secara signifikan, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang berpotensi memberikan nilai tambah hingga 67 kali lipat dengan permintaan global US$ 5,91 triliun pada 2045.

Kekayaan mineral kritis dan potensi bahan baku solar panel seperti pasir silika menempatkan Indonesia pada posisi tawar strategis dalam rantai pasok global. Momentum ini berhasil menarik minat kemitraan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi transisi energi dan diversifikasi rantai pasok mineral kritis global di Indonesia.

Dari sisi pembiayaan dan SDM, Pemerintah mendorong pemanfaatan skema pembiayaan hijau seperti green bonds, blended finance, JETP, dan AZEC. Skema tersebut diselaraskan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perluasan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi guna memenuhi kebutuhan industri hijau.

“Optimalisasi potensi energi hijau dan digitalisasi secara terpadu merupakan golden moment bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai tuan rumah energi dan pemain utama transisi energi global. Melalui skema pembiayaan inovatif dan penyiapan SDM berkualitas, Pemerintah optimistis sektor ekonomi hijau dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas,” pungkasnya.

(Sumber:Pemerintah Kejar Investasi Rp 2.258 T buat Dorong Ekonomi 6%.)

Undang-Undang Lalu Lintas Direvisi, Pelanggar ODOL Bisa Kena Denda Rp 50 M!

Jakarta (VLF) – DPR RI membahas revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah pelanggaran kendaraan kelebihan dimensi dan muatan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait sanksi untuk kendaraan over dimension over loading (ODOL). Bahkan, dalam usulannya, pelanggar truk ODOL bisa kena denda Rp 50 miliar.

“Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait ketentuan pidana, yaitu pemuatan sanksi pidana serta usulan untuk memperluas subjek pengenaannya untuk tindak pidana kendaraan bermotor yang melebihi muatan atau dimensi (over dimension over loading),” kata Dudy dalam Raker dengan Komisi V DPR RI yang membahas RUU Perubahan Ketiga Atas UU No. 22 Tahun 2009.

Nantinya, sanksi untuk pelanggar truk ODOL tidak hanya dikenakan kepada sopir truk. Korporasi dan pemilik barang juga bisa kena sanksi.

“Tidak hanya kepada pengemudi, melainkan juga dikenakan kepada pemilik kendaraan, korporasi, dan sekaligus pemilik barang,” katanya.

Dalam usulannya, ada 8 kategori denda yang mengancam pelaku ODOL. Berikut detailnya:

  • Kategori I: Rp 1.000.000
  • Kategori II: Rp 10.000.000
  • Kategori III: Rp 50.000.000
  • Kategori IV: Rp 200.000.000
  • Kategori V: Rp 500.000.000
  • Kategori VI: Rp 2.000.000.000
  • Kategori VII: Rp 5.000.000.000
  • Kategori VIII: Rp 50.000.000.000.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengawasan sanksi tindak pidana kendaraan bermotor yang melebihi muatan atau dimensi (over dimension over loading), terdapat penambahan materi mengenai penimbangan kendaraan pada penimbangan alat angkut dan penindakan terhadap pelanggaran penimbangan alat angkut dengan mewajibkan penimbangan penimbangan elektronik,” katanya.

(Sumber:Undang-Undang Lalu Lintas Direvisi, Pelanggar ODOL Bisa Kena Denda Rp 50 M!.)

Deretan Reshuffle Kabinet Prabowo dari 2025 hingga 2026

Jakarta (VLF) – Kabinet Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah tujuh kali mengalami perombakan sejak 2025. Dalam setiap reshuffle, sejumlah posisi menteri, wakil menteri hingga pejabat lembaga negara mengalami pergantian.

Reshuffle terbaru dilakukan Prabowo pada Kamis (1/10). Sebanyak 18 pejabat dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, mulai dari menteri koordinator (menko), menteri, wakil menteri, kepala lembaga hingga Kapolri dan Wakapolri.

Rotasi kali ini menjadi reshuffle kabinet ketujuh selama pemerintahan Prabowo. Perombakan tersebut merujuk pada sejumlah surat keputusan sebagai berikut:

  • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029
  • Keputusan Republik Indonesia Nomor 105P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
  • Keputusan Republik Indonesia Nomor 84P Tahun 2026 dan 96P Tahun 2026 tentang pengangkatan Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
  • Keputusan Republik Indonesia Nomor 46M Tahun 2026 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
  • Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 Polri Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Reshuffle Pertama, Februari 2025

Prabowo pertama kali merombak kabinet pada 19 Februari 2025. Saat itu, Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto.

Reshuffle Kedua, 8 September 2025

Pada 8 September 2025, Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet. Nama Sri Mulyani hingga Budi Arie Setiadi masuk dalam daftar reshuffle ini.

Berikut daftar menteri yang diganti dari jabatannya:

  • Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
  • Menteri Keuangan: Sri Mulyani
  • Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
  • Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
  • Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

Selain melakukan reshuffle kabinet, Prabowo melantik Menteri serta Wakil Menteri Haji dan Umrah. Prabowo kemudian melantik sejumlah pejabat baru. Namun, saat itu masih ada kursi menteri yang kosong, yaitu kursi Menko Polkam dan Menpora.

Berikut ini daftarnya:

  1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
  2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
  3. Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
  4. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf
  5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

Reshuffle Ketiga, 17 September 2025

Reshuffle ketiga dilakukan untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo. Kursi Wamenaker yang ditinggalkan Immanuel Ebenezer yang terjerat kasus korupsi di KPK juga terisi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau PCO juga diganti.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Prabowo pada 17 September 2025:

  1. Menko Polkam: Djamari Chaniago
  2. Menpora: Erick Thohir
  3. Wamenaker: Afriansyah Noor
  4. Wamenhut: Rohmat Marzuki
  5. Wamenkop: Farida Faricha
  6. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo
  7. Wakil Kepala BGN: Sonny Sanjaya
  8. Wakil Kepala BGN: Naniek S Dayang
  9. Kepala LKPP: Sarah Sadiqa
  10. Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri: Ahmad Dofiri
  11. KSP: Muhammad Qodari

Reshuffle Keempat, Oktober 2025

Pada 8 Oktober 2025, Prabowo tercatat melantik Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Prabowo juga melantik dua Asisten Khusus Presiden.

  1. Wakil Menteri Dalam Negeri: Akhmad Wiyagus
  2. Wakil Menteri Kesehatan: Benyamin Paulus Octavianus
  3. Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan: Dirgayuza Setiawan
  4. Asisten Khusus Presiden Bidang Analisa Data Strategis: Agung Gumilar

Pada hari tersebut, Prabowo juga membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Prabowo menunjuk Velix Wanggai sebagai ketua komite tersebut.

Berikut daftar lengkap Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua:

  • Velix Vernando Wanggai (Ketua)
  • John Wempi Wetipo
  • Ignatius Yogo Triyono
  • Paulus Waterpauw
  • Ribka Haluk
  • Ali Hamdan Bogra
  • Gracia Josaphat Jobel Mambrasar
  • Yani
  • John Gluba Gebze
  • Johnson Estrella Sihasale atau Ari Sihasale.

Reshuffle Kelima, April 2026

Pada reshuffle kelima, 27 April 2026, ada enam jabatan yang dirombak Prabowo. Posisi tersebut mulai Menteri Lingkungan Hidup hingga Kepala Staf Presiden.

  • Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Mohammad Jumhur Hidayat
  • Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan: Hanif Faisol Nurofiq
  • Kepala Staf Presiden: Dudung Abdurachman
  • Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Muhammad Qodari
  • Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi: Hasan Nasbi
  • Kepala Badan Karantina Indonesia: Abdul Kadir Kading

Reshuffle Keenam, September 2026

Pada September 2026, Prabowo merombak posisi Menteri Keuangan. Jabatan tersebut kini diemban Suahasil Nazara.

Reshuffle Ketujuh, 1 Oktober 2026

Reshuffle ketujuh dilakukan Prabowo pada Kamis (1/10). Sebanyak 18 pejabat dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Salah satunya Bahlil Lahadalia yang kini diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Prabowo juga melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jabatan Sugiono sebelumnya sebagai Menteri Luar Negeri, yang kini diemban Arrmanatha Nasir.

Selain itu, Prabowo melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Berikut daftar pejabat yang dilantik Prabowo, Kamis (1/10):

  1. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
  2. Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  3. Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
  4. Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri
  5. M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian
  6. Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
  7. Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan
  8. Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan
  9. Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian
  10. Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
  11. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan
  12. Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
  13. Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  14. Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
  15. Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman
  16. Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman
  17. Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri
  18. Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri

(Sumber:Deretan Reshuffle Kabinet Prabowo dari 2025 hingga 2026.)

GEMS Bidik Penjualan Batu Bara 58 Juta Ton, BBRM Tambah Kapal dan BRNA Rights Issue

Jakarta (VLF) – Market Overview

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (1/10) kembali berakhir di zona merah. IHSG turun 1,02% ke level 6.009,50.

Sejumlah saham masih bergerak naik dan menjadi penggerak pasar, seperti DSSA yang menguat 4,67%, CASA naik 4,72%, serta VKTR tumbuh 4,43%. Di sisi lain, GOTO turun 12,50%, BRMS terkoreksi 6,78%, dan BBCA melemah 1,23%.

Investor asing membukukan net sell Rp240,43 miliar di pasar reguler. Jika dihitung di seluruh pasar, nilai net sell mencapai Rp241,86 miliar.

Tekanan terjadi di sebagian besar sektor. Sebanyak 9 dari 11 sektor berakhir melemah, dengan sektor Technology turun paling dalam sebesar 3,93%. Sementara sektor Energy menjadi salah satu yang masih mencatat penguatan, yakni 0,31%.

Dari pasar global, bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat tipis. Dow Jones naik 0,04% ke level 50.926, S&P 500 bertambah 0,19% menjadi 7.666, sedangkan Nasdaq naik 0,04% ke 26.871.

Pergerakan IHSG turut dipengaruhi aksi jual asing pada sejumlah saham berkapitalisasi besar, di antaranya GOTO, BBCA, BBRI, AMMN, TLKM, ASII, BYAN, dan UNTR.

Penyesuaian harga setelah penghapusan batas bawah Rp50 serta dimulainya perdagangan short selling juga menjadi faktor yang diperhatikan pasar. Sementara itu, ETF EIDO turun 1,02% dan MSCI Indonesia melemah 1,28%.

Berita Emiten

Golden Energy Mines (GEMS)

GEMS memasang target produksi sekaligus penjualan batu bara hingga 58 juta ton pada 2026.

Target tersebut berada di atas realisasi produksi 2025 yang mencapai 54,95 juta ton, naik 8,38% dibandingkan 50,70 juta ton pada 2024. Perseroan menetapkan target tersebut ketika pemerintah berencana menjaga produksi batu bara nasional di bawah 700 juta ton.

Di sisi lain, GEMS menghadapi proyeksi perlambatan permintaan dari China dan India, yang merupakan dua pasar ekspor utama. Kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan produksi batu bara domestik serta efisiensi energi di kedua negara.

Sepanjang 2025, sekitar 65% penjualan GEMS berasal dari pasar ekspor. China berkontribusi 52%, India 6%, dan negara lainnya 7%. Adapun pasar domestik menyumbang 35% penjualan.

Untuk memperluas pasar, GEMS turut mengincar negara alternatif seperti Filipina. Harga batu bara pada 2026 diperkirakan relatif stabil.

2. Pelayaran Nasional Bina Buana Raya (BBRM)

BBRM telah menyelesaikan pembelian kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) MP Maverick jenis 80T BP dengan kapasitas 6.000 BHP dari Great Union China Limited.

Nilai transaksi mencapai USD12,10 juta. Kapal tersebut telah diserahterimakan dan siap digunakan untuk kegiatan operasional. Pembelian dibiayai melalui pinjaman investasi dari Bank IBK senilai Rp120 miliar.

Harga pembelian kapal tercatat lebih rendah dibandingkan nilai pasar berdasarkan penilaian independen KJPP yang mencapai Rp230,91 miliar per 28 September 2026.

Nilai transaksi tersebut setara dengan 31,80% ekuitas BBRM per 31 Desember 2024 yang tercatat USD38 juta. Karena perjanjian pembelian awal telah ditandatangani pada 30 Oktober 2024, transaksi tersebut tidak memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan basis materialitas yang digunakan perseroan.

Penambahan kapal ini memperkuat bisnis kapal penunjang lepas pantai BBRM. Pada 1H26, segmen tersebut menyumbang USD6,21 juta atau sekitar 93,41% dari total pendapatan, naik 13,67% secara tahunan dari USD5,46 juta pada 1H25.

Sebaliknya, pendapatan dari segmen self-propelled barge turun 69,20% menjadi USD0,44 juta.

3. Berlina (BRNA)

BRNA menjalankan rights issue atau PMHMETD III dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 543,95 juta saham baru. Harga pelaksanaan ditetapkan Rp685 per saham, sehingga nilai emisi maksimal mencapai Rp372,61 miliar.

Dalam aksi korporasi tersebut, BRNA juga akan menerbitkan 181,32 juta Waran Seri I secara cuma-cuma dengan rasio 3:1. Waran tersebut memiliki harga pelaksanaan Rp800 per saham.

Sebagian besar dana rights issue, yakni sekitar 70,95% atau Rp264,38 miliar, akan digunakan untuk menyelesaikan pokok utang kepada pemegang saham utama PT Dwi Satrya Utama (DSU). Pelunasan dilakukan melalui konversi utang menjadi saham atau set-off sehingga bagian tersebut tidak menghasilkan penerimaan kas.

Adapun dana tunai yang berasal dari pemegang saham selain DSU akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk untuk pembelian bahan baku dan bahan penolong.

BRNA menetapkan rasio HMETD sebesar 9:5. Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam aksi tersebut berpotensi mengalami dilusi maksimal 35,71%.

DSU, yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pembeli siaga, saat ini memiliki 54,57% saham BRNA. Setelah pelaksanaan HMETD, kepemilikannya diproyeksikan meningkat menjadi 60,97%.

Perdagangan dan pelaksanaan HMETD dijadwalkan berlangsung pada 14-21 Oktober 2026.

Rekomendasi Saham Hari Ini

  • ENRG – Buy 1395-1405 | TP 1435-1455 | SL 1325
  • COCO – Buy 108-110 | TP 113-115 | SL 102
  • GEMS – Buy 8075-8125 | TP 8250-8350 | SL 7625
  • DSSA – Buy 1105-1115 | TP 1135-1150 | SL 1055
  • BULL – Buy 342-346 | TP 352-358 | SL 324

(Sumber:GEMS Bidik Penjualan Batu Bara 58 Juta Ton, BBRM Tambah Kapal dan BRNA Rights Issue.)

Bamsoet dan Menko Polkam Tekankan Keamanan Berusaha untuk Perkuat Ekonomi

Jakarta (VLF) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menko Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago sepakat bahwa perlindungan terhadap dunia usaha perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasalnya, kepastian hukum, jaminan investasi, keamanan dalam menjalankan usaha, serta stabilitas politik dan keamanan menjadi fondasi penting agar pelaku usaha memiliki keberanian untuk menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di Indonesia.

Menurut Bamsoet dan Djamari, iklim investasi tidak dapat dibangun hanya melalui pemberian berbagai insentif ekonomi. Pelaku usaha juga membutuhkan kepastian mengenai keamanan aset, kelancaran kegiatan produksi dan distribusi, kepastian hukum, serta kemampuan negara menjaga stabilitas ketika muncul berbagai gangguan yang dapat memengaruhi kegiatan ekonomi. Semakin besar skala investasi, semakin besar pula kebutuhan terhadap kepastian tersebut.

“Dengan adanya jaminan, terutama jaminan investasi, jaminan keamanan dalam berusaha, dan kepastian lainnya, tentu sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun semangat investasi di dalam negeri. Pengusaha membutuhkan kepastian bahwa modal yang ditanamkan dapat berkembang dalam lingkungan usaha yang aman, stabil, dan memiliki aturan yang jelas,” tegas Bamsoet, dalam keterangannya, Kamis (1/10/2026).

Hal itu ia katakan dalam Rakornas Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Tahun 2026 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (30/9).

Bamsoet menuturkan, tantangan dunia usaha saat ini semakin kompleks karena dinamika ekonomi global berjalan beriringan dengan perubahan geopolitik, gangguan rantai pasok, perkembangan teknologi, hingga potensi ancaman keamanan baru. Kondisi tersebut membuat daya tarik investasi suatu negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara memberikan kepastian dan menjaga stabilitas.

“Dunia usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian. Ketika investasi masuk dalam jumlah besar dan membangun kegiatan usaha dalam jangka panjang, tentu yang dibutuhkan adalah rasa aman, kepastian hukum, serta jaminan bahwa kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, aspek politik, keamanan, dan ekonomi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat,” kata Bamsoet.

Pandangan tersebut sejalan dengan penegasan Djamari yang menyebut kekuatan ekonomi akan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan bangsa ke depan. Karena itu, stabilitas politik dan keamanan perlu berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional.

Djamari menjelaskan Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi ekonomi yang besar. Namun, besarnya potensi tersebut belum otomatis menghasilkan kekuatan ekonomi apabila tidak didukung situasi politik dan keamanan yang stabil.

Menurutnya, negara membutuhkan dunia usaha untuk mengolah berbagai potensi tersebut menjadi kegiatan ekonomi produktif, lapangan kerja, penerimaan negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kekayaan kita yang begitu banyak tidak mungkin bisa kita kelola sendiri, tidak mungkin bisa kita manfaatkan sendiri tanpa kita menciptakan suasana yang aman. Kekayaan kita perlu, terlebih tentunya, kita lindungi dan kita berikan peluang sebesar-besarnya kepada para pengusaha kita untuk bisa memanfaatkan semua potensi tersebut,” ujar Djamari.

Karena itu, Djamari membuka ruang bagi dunia usaha untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan politik dan keamanan. Masukan dari pelaku usaha diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui secara lebih konkret hambatan yang terjadi di lapangan dan mencari jalan keluarnya melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Djamari memaparkan komunikasi langsung dengan dunia usaha penting untuk mengidentifikasi persoalan yang sering kali tidak terlihat dari sisi kebijakan pemerintah. Berbagai persoalan tersebut selanjutnya dapat dipetakan dan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

“Jangan ragu-ragu. Sampaikan apa yang kira-kira masih bisa disampaikan kepada saya. Saya akan sepenuhnya mendukung berbagai kepentingan perusahaan dan dunia usaha,” kata Djamari.

Djamari menegaskan politik, keamanan, dan ekonomi merupakan tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membangun ketahanan nasional. Stabilitas politik memberikan kepastian bagi kegiatan ekonomi, keamanan yang kondusif memungkinkan dunia usaha beroperasi secara normal, sementara perekonomian yang kuat turut memperkuat kemampuan negara menjaga stabilitas dan menghadapi berbagai tantangan.

“Antara politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan, antara keamanan dengan ekonomi juga tidak bisa dilepaskan, semuanya menjadi satu kesatuan. Bagaimana mungkin ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau keamanan tidak bagus? Bagaimana keamanan juga bisa mantap kalau ekonominya tidak bagus? Maka, keduanya saling mengisi,” pungkas Djamari.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menko Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie (daring), Wakil Ketua Umum Koordinator Taufan EN Rotorasiko, Wakil Ketua Umum Junaidi Elvis, Wakil Ketua Umum Joverly S Vinood serta Wakil Ketua Umum Reginal FM Engelen.

(Sumber:Bamsoet dan Menko Polkam Tekankan Keamanan Berusaha untuk Perkuat Ekonomi.)