Jakarta (VLF) – Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, menyepakati postur dan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2027 dilanjutkan ke tingkat II Rapat Paripurna, pada Selasa (29/9/2026) mendatang.

Kesepakatan tersebut didapati dari hasil rapat pembicaraan tingkat I antara Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri PPN/Kepala Bapenas, dan Menteri Hukum, pada Kamis (24/9/2026).

“Apakah hasil Rapat kita pada hari ini kita sepakati dan kita akan lanjutkan ke tingkat 2 Rapat Paripurna pada Selasa 29 September 2026 untuk dapat disetujui dan disahkan?” Tanya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

“Setuju,” ucap peserta rapat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Badan Anggaran atas dukungan, perhatian, dan pemikiran yang telah diberikan dalam pembahasan RAPBN 2027. Menurutnya, pembahasan ini yang sangat dinamis, terbuka, dan konstruktif telah memperkaya desain arsitektur RAPBN 2027.

“Pembahasan RAPBN 2027 berlangsung dalam situasi konflik global yang tidak mudah karena itu kita harus terus memperkuat perekonomian Indonesia dan kita bersyukur fundamental ekonomi pada saat ini cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi nasional 5,45% dengan inflasi yang terkendali 3,2%,” ujarnya.

“Ini merupakan kinerja yang solid dari perekonomian kita dan APBN juga menunjukkan kinerja yang solid sampai dengan akhir Agustus,” sambungnya.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan tetap menjaga kebijakan fiskal agar pruden. Namun demikian, kebijakan fiskal tidak bolah pasif. APBN harus digunakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi investasi.

“Defisit 2,40% terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kita upayakan untuk kredibel. Sesuai kesimpulan yang tadi juga telah dibacakan, terutama kesimpulan di Panja A, disampaikan bahwa kebijakan RAPBN 2027 harus dilandasi oleh disiplin fiskal dan menjaga kredibilitas,” katanya.

(Sumber:Defisit RAPBN 2027 Dipatok 2,40%, Selasa Dibawa ke Paripurna.)

Jakarta (VLF) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh pegawai Kementerian Sosial mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Gerakan tersebut mendorong keterlibatan bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan tertata.

Ajakan ini disampaikan Gus Ipul saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini.

“Saya mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Sosial untuk terus membiasakan diri terlibat menjaga kebersihan kantor. Kita dukung penuh Gerakan ASRI Bapak Presiden: Aman, Sehat, Resik, dan Indah,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Gus Ipul menekankan bahwa menjaga kebersihan kantor tidak semata-mata menjadi tanggung jawab petugas kebersihan. Seluruh pegawai memiliki kewajiban bersama untuk menjaga lingkungan kerja tetap bersih, indah, dan nyaman.

Dia meminta kebiasaan tersebut dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menjaga kebersihan ruang kerja, toilet, pantry, tempat ibadah, hingga sudut-sudut kantor.

“Jika melihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Bantu kantor kita ini untuk bisa dirasakan kenyamanannya oleh semua pihak,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga mengajak seluruh pegawai Kemensos menjadi relawan sekaligus Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital perlindungan sosial.

Gus Ipul mengatakan keterlibatan pegawai Kemensos diperlukan untuk menyukseskan digitalisasi bansos, terutama karena masih terdapat masyarakat yang menghadapi berbagai kendala dalam mengakses layanan digital. Mulai dari belum memiliki telepon pintar, belum memahami tata cara pendaftaran, hingga belum percaya diri menggunakan layanan digital.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak jajaran Kementerian Sosial untuk semuanya bisa menjadi agen-agen Perlinsos. Caranya mudah, daftarkan diri Anda lewat web perlinsos.kemensos.go.id, kemudian ikuti langkah-langkah di situ. Setelah menjadi agen perlinsos, bantu tetangga-tetangga terdekat terlebih dahulu,” katanya.

Menurut Gus Ipul, digitalisasi bansos merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan layanan perlindungan sosial dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang memenuhi kriteria. Karena itu, seluruh jajaran Kemensos perlu ikut mengambil bagian dalam proses transformasi tersebut.

“Kita tahu pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo terus ingin meningkatkan layanan, ingin meningkatkan layanan-layanan teknologi sebagai perangkat yang bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah. Digitalisasi bansos menjadi salah satu upaya pemerintah dalam rangka untuk memberikan bantuan-bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan belum semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital. Sebagian belum memiliki telepon pintar, sementara lainnya telah memiliki perangkat tetapi belum mengetahui cara mendaftarkan diri atau masih membutuhkan pendampingan.

Karena itu, dia berharap agar Agen Perlinsos menjadi jembatan bagi masyarakat untuk masuk sistem layanan perlindungan sosial. Pegawai Kemensos dapat memulai peran tersebut dari lingkungan terdekat dengan membantu tetangga yang membutuhkan pendampingan.

“Usahakan yang dikenal dengan baik, tetangga berdekatan, bantu mereka masuk dalam sistem layanan perlindungan sosial ini. Nanti hasilnya bisa secara langsung kita lihat apakah yang kita usulkan, yang kita masukkan datanya itu memang memiliki kelayakan menerima bansos atau tidak,” imbuhnya.

Gus Ipul berharap seluruh pegawai Kemensos dapat menjalankan kedua peran di atas secara bersama-sama. Pegawai Kemensos diharapkan dapat memberikan pelayanan perlindungan sosial yang semakin mudah diakses masyarakat sekaligus membangun lingkungan kerja yang bersih dan nyaman.

“Bantu Kementerian Sosial untuk bisa memberikan layanan yang lebih hebat, tentu tanpa korupsi. Sekali lagi, mari kita memberikan layanan kepada masyarakat tanpa korupsi,” tutupnya.

(Sumber:Mensos Ajak Seluruh Jajaran Kawal Gerakan ASRI & Jadi Agen Perlinsos.)

Jakarta (VLF) – DPR RI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia. Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Pertemuan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026) tersebut membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional serta kebutuhan sinkronisasi kebijakan antarlembaga. Dasco menekankan bahwa kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi negara perlu berjalan dalam arah yang saling mendukung dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga.

“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco.

Menurut Dasco, komunikasi antarlembaga diperlukan agar setiap institusi memahami langkah dan tantangan satu sama lain. Dengan begitu, kebijakan pada satu sektor dapat berjalan selaras dengan kebijakan di sektor lainnya.

“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Pertemuan juga menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta isu-isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Dasco menekankan pentingnya menjaga efektivitas sekaligus akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap kebijakan.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keselarasan langkah tanpa mengurangi independensi maupun tanggung jawab masing-masing institusi. DPR menilai komunikasi yang terjaga diperlukan agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari fungsi kelembagaan DPR dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga pada isu strategis yang berkaitan dengan perekonomian nasional.

(Sumber:DPR Perkuat Koordinasi Ekonomi, Dasco Tekankan Sinkronisasi Kebijakan.)

Jakarta (VLF) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta Roblox agar mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal itu disampaikan langsung oleh Meutya kepada Co-Founder dan CEO Roblox David Baszucki.

Dalam pertemuan tersebut di di kantor pusat Roblox, Silicon Valley, Amerika Serikat (AS), Meutya menegaskan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret di dalam platform.

“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” ujar Meutya dikutip dari keterangan resmi.

Pemerintah mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox di Indonesia, antara lain penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select.

Namun, langkah tersebut dinilai perlu terus diperkuat, terutama dalam memastikan verifikasi usia yang lebih akurat dan mekanisme pelindungan yang lebih ketat bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Meutya menekankan pentingnya penerapan prinsip safety-by-design, yakni memastikan aspek keamanan dan pelindungan anak dibangun sejak tahap perancangan produk dan fitur. Dengan pendekatan tersebut, upaya perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau munculnya risiko, tetapi menjadi bagian dari sistem dan pengalaman pengguna sejak awal.

Pemerintah meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi antara anak dan orang yang tidak dikenal, mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform, serta meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menghentikan perilaku berisiko sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting mengingat tingginya penggunaan Roblox di kalangan anak-anak Indonesia.

Merespon permintaan Pemerintah RI, Baszucki menuturkan bahwa Roblox menyadari besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap penggunanya, khususnya generasi muda. Ia juga menyatakan keterbukaan Roblox untuk terus menyesuaikan produknya dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform tersebut beroperasi.

“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ucap Baszucki.

Baszucki menjelaskan sejumlah perubahan yang diminta Indonesia dapat menjadi bagian dari arah pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain yang memiliki kebutuhan serupa.

Hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian terhadap regulasi nasional dapat berjalan seiring dengan pengembangan produk dan standar keamanan platform.

Selain aspek produk dan fitur, Meutya mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia, termasuk melalui penempatan perwakilan senior atau pembukaan kantor di Jakarta. Kehadiran tersebut dinilai dapat mempercepat komunikasi, koordinasi, dan interaksi antara Roblox dengan pemerintah Indonesia, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pelindungan anak.

Roblox sebelumnya telah menyampaikan bahwa perusahaan sedang mengevaluasi penempatan senior leader di Jakarta. Pemerintah selanjutnya meminta agar implementasi PP Tunas dapat dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan.

Menurut Meutya, komitmen terhadap pelindungan anak perlu terlihat dalam perubahan dan hasil nyata di dalam platform, bukan hanya melalui pengumuman kebijakan. Pemerintah akan terus memastikan setiap platform yang beroperasi di Indonesia memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” pungkas Meutya.

(Sumber:Menkomdigi Temui CEO Roblox di Silicon Valley, Minta Patuhi PP Tunas.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendukung rencana larangan ekspor solar di tengah lonjakan harga bahan bakar yang mencapai rekor tertinggi. Usulan tersebut juga didorong sejumlah kandidat Partai Republik sebagai upaya menekan harga.

Harga solar di AS dan Eropa telah melonjak hingga mencetak rekor tertinggi. Kondisi ini terjadi setelah perang di Iran dan Ukraina memangkas tajam ekspor dari sejumlah produsen utama, termasuk Rusia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

“Saya sudah mengatakan, jangan kirim solar ke luar. Kami memproduksi banyak solar. Saya sudah menyerukan itu. Saya sudah menyampaikannya kepada orang-orang saya,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Rabu (23/9/2026).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan larangan ekspor solar, salah satunya apakah pembatasan akan diberlakukan secara penuh atau hanya sebagian.

Dorongan untuk membatasi ekspor juga datang dari sejumlah kandidat Partai Republik yang menghadapi persaingan ketat memperebutkan kursi Kongres, antara lain Senator Dan Sullivan dari Alaska, anggota DPR Ashley Hinson dari Iowa, serta Mike Rogers dari Michigan.

“Bahan bakar Amerika harus tetap berada di dalam negeri untuk rakyat Amerika,” kata Sullivan dalam pernyataannya.

Sullivan menilai harga solar sudah terlalu tinggi dan meminta ekspor dihentikan sementara. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu AS menambah kembali cadangan diesel menjelang musim dingin sekaligus memprioritaskan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.

Harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya menjadi salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian pemilih menjelang pemilu paruh waktu. Hinson dan Rogers sebelumnya juga menyerukan agar perang di Iran segera diakhiri, sikap yang berbeda dengan posisi Trump.

Departemen Pertanian AS pada pekan lalu juga telah mendesak Gedung Putih mengambil langkah untuk merespons tingginya harga solar. Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengaku telah membicarakan masalah itu dengan Trump dan menyebut lonjakan harga solar sebagai persoalan yang serius.

(Sumber:Trump Perintahkan Setop Ekspor Solar Imbas Harga Naik.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama Pemerintah Kabupaten Wajo dan kontraktor pengelola Wilayah Kerja Migas Sengkang menyepakati peningkatan Participating Interest (PI) menjadi 10 persen bagi pemerintah daerah.

Kesepakatan ini dicapai melalui proses renegosiasi yang difasilitasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam memfasilitasi proses tersebut.

“Alhamdulillah, renegosiasi Participating Interest (PI) Perusahaan Migas Energy Equity EPIC Sengkang (EEES) yang sebelumnya hanya 2,5 persen kembali menjadi 10 persen bagi pemerintah daerah telah dicapai,” ujar Andi Sudirman.

Ia menyebut, kesepakatan ini menjadi peluang tambahan sumber pendapatan daerah, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

“Ini merupakan sebuah keberkahan untuk potensi sumber pendapatan tambahan baru bagi daerah di tengah efisiensi saat ini,” tuturnya.

Andi Sudirman menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas komitmen dalam mendorong pembagian manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi daerah penghasil.

Proses renegosiasi tersebut difasilitasi oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman bersama jajaran serta Sekretaris SKK Migas Lucky Yusgiantoro. Pemerintah daerah juga melakukan pembahasan bersama jajaran direksi PT Energy Mega Persada, selaku induk perusahaan EEES, yang diwakili Tri Firmanto beserta jajaran.

“Kami mengapresiasi fasilitasi pemerintah pusat melalui Ditjen Migas dan SKK Migas. Ini merupakan proses yang harus kita kawal bersama agar kepentingan daerah, masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas dapat berjalan secara seimbang,” jelasnya.

Gubernur Sulsel didampingi Wakil Bupati Wajo, Baso Rahmanuddin beserta jajaran. Kata dia, Kabupaten Wajo sebagai wilayah lokasi kegiatan usaha hulu migas akan memperoleh porsi 50 persen dari nilai PI 10 persen yang dialokasikan untuk pemerintah daerah.

Menurutnya, kesepakatan ini perlu ditindaklanjuti dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pengelolaan PI dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah tanpa mengabaikan keberlanjutan investasi.

“Yang terpenting bukan hanya persentasenya, tetapi bagaimana PI ini nantinya dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemprov Sulsel akan terus mengawal tahapan lanjutan bersama Pemkab Wajo, termasuk melibatkan BUMD Pemprov Sulsel, PT Sulsel Andalan Energi (SAE), menunjuk anak perusahaan sebagai entitas penerima sharing PI daerah bersama Kabupaten Wajo.

Andi Sudirman juga mengapresiasi jajaran direksi PT Energy Mega Persada atas persetujuan terhadap usulan PI 10 persen. Ia berharap kesepakatan ini menjadi landasan bagi kerja sama yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam migas di Sulawesi Selatan.

“Kesepakatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kontribusi sektor migas terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan investasi yang berdampak bagi daerah,” pungkasnya.

Melalui kesepakatan ini, Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo akan melanjutkan koordinasi dengan pihak kontraktor dan instansi terkait untuk memastikan proses pengelolaan PI berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

(Sumber:Gubernur Andi Sudirman Berhasil Renegosiasi PI Migas dari 2,5% ke 10%.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto berbicara terkait peluang merombak atau reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya. Lantas bagaimana peluangnya?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membeberkan tiga hal terkait peluang adanya reshuffle kabinet. Pertama, Adi menyebut menjelang dua tahun pemerintahan adalah momentum resuffle kabinet.

“Tentu kebutuhannya mengganti menteri yang performa kinerja buruk. Tiga tahun ke depan adalah tahun pembuktian bahwa visi misi dan keinginan pemerintah terealisasi. Saat ini yang paling banyak dikeluhkan rakyat soal kondisi ekonomi. Nah, di sektor ekonomi secara keseluruhan inilah yang perlu evaluasi total,” kata Adi kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Kedua, Adi menilai menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, rakyat bahkan tidak tahu nama-nama menteri, apalagi kinerjanya. Menurutnya, menteri yang paling dikenal rakyat itu Seskab Teddy Indra Wijaya dan menteri dari ketum partai seperti Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

“Di luar itu tak ada yang kenal. Menteri-menteri yang tak dikenal itu mestinya belajar banyak dari Teddy Indra Wijaya, tak banyak komentar, selalu fokus bekerja, dan pasang badan setiap presiden diserang publik. Presiden perlu memperbanyak sosok seperti Teddy yang bekerja dalam diam,” ucapnya.

Ketiga, Adi mengatakan resuffle kabinet juga harus menyasar menteri partai koalisi yang loyalitasnya diragukan, termasuk menteri yang terindikasi berurusan dengan hukum. Hal itu perlu dilakukan agar tak menjadi beban bagi pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, mengatakan tren kepuasan terhadap kinerja pemerintahan terus mengalami pejurunan signifikan di segala bidang. Sehingga, kata dia, ini menjadi masukan penting bagi Prabowo agar reshuffle segera dilakukan dalam konteks bidang perekonomian hingga penegakan hukum khususnya antikorupsi.

“Reshuffle menjadi relevan karena tidak semua mitra koalisi yakni partai-partai mengirimkan kader-kader, politiknya ke kabinet dengan format kinerja yang optimal,” ucap Agung.

Agung menyoroti terkait anggota kabinet yang problematik dalam hal komunikasi publik atau kinerja. Menurutnya, banyak para menteri terjebak dalam kerja-kerja politik, bahkan tersandung kasus hukum.

“Sehingga daripada menjadi beban kerja dari presiden, maka menteri-menteri yang ditengarai tidak bekerja optimal atau tersangkut kasus hukum sebaiknya diganti sesegera mungkin,” ujarnya.

Dia berharap isu reshuffle ini menjadi momentum untuk merampingkan kabinet. Sebab, kata dia, selama ini Kabinet Merah Putih diisi terlalu banyak menteri ataupun wakil menteri dan menjadi persepsi yang minor di mata publik di tengah narasi efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah di segala lini.

“Dengan merampingkan kabinet harapannya terpilih orang-orang atau teknokrat-teknokrat ulung yang memang fokus berorientasi kerja, sehingga tanggung jawab presiden dalam menjalankan pemerintahan yang baik, effective, good government, itu bisa terwujud dengan sendirinya,” kata Agung.

“Sehingga orang-orang yang selama ini punya basis karier yang lebih banyak mengedepankan nafas politiknya itu bisa tereduksi secara otomatis,” imbuhnya.

Pernyataan Prabowo

Prabowo tidak menutup peluang melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada momentum dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo menilai para anggota kabinet semestinya sudah memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan kinerja mereka.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9), saat merespons pertanyaan menjelang dua tahun masa pemerintahannya. Prabowo ditanya mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja jajaran menterinya dan peluang untuk merombak kabinet.

“Atau Bapak merasa bahwa, ‘Wah, 2 tahun ini sudah waktunya saya melakukan evaluasi besar-besaran dan merombak kabinet saya’. Artinya, akan ada reshuffle besar-besaran, Pak? Yang mungkin Bapak pertimbangkan gitu ya,” tanya Wakil Pemimpin Redaksi Metro TV Rivana Pratiwi.

“Jadi begini, kalau saya evaluasinya terus-menerus dan sampai sekarang secara objektif, ya saya harus mengatakan bahwa tim saya bekerja oke. Tetapi saya katakan juga kepada tim, ingat ya ibarat kita kesebelasan sepak bola ada pemain inti, ada striker, ada cadangan. Jadi saya fokus dulu karena Indonesia ini begitu rumit masalahnya, kita harus fokus pada hal yang mendasar,” jawab Prabowo.

Prabowo menerangkan, terdapat sejumlah kementerian yang diistilahkan tidak berada di garis depan. Menteri-menteri itu disebutnya bekerja sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

“Jadi pada saat ini ada beberapa kementerian yang tentunya istilahnya tidak di garis depan, tetapi mereka mengerti. Dan mereka bekerja sesuai inisiatif masing-masing,” ujar Prabowo.

Prabowo menambahkan, reshuffle kabinet terhadap jajarannya diperlukan untuk menempatkan orang di posisi yang tepat. Namun hal itu juga dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang perlu dipertanggungjawabkan.

“Jadi, kalaupun nanti ada reshuffle, saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi. Dan kalau ada yang mungkin dia nggak cocok di tempat itu ya kita harus, tadi, mampu untuk mengganti orang yang bener,” katanya.

“Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini..’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. ‘You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjutnya.

Rivana kemudian bertanya kembali, menurutnya ada momentum jelang 2 tahun pemerintah Prabowo. Rivana bertanya apakah momentum tersebut pergantian atau evaluasi anggota kabinet.

“Saya kira itu sesuatu yang logis ya, ya kan, 2 tahun, jadi masing-masing sudah punya waktu untuk membuktikan kemampuannya dan sebagainya,” jawab Prabowo.

(Sumber:Analisis Pakar Usai Prabowo Buka Kans Reshuffle di 2 Tahun Pemerintahan.)

Jakarta (VLF) – Setelah berhasil mengembangkan penggunaan solar yang dicampur minyak kelapa sawit hingga 50 persen atau B50 sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor, pemerintah kini menyiapkan pengembangan sumber energi alternatif lainnya. Salah satu yang tengah dibidik adalah produksi bensin dengan bahan baku batu bara.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan para akademisi dan profesor dari berbagai fakultas teknik di Indonesia telah berhasil mengembangkan bahan bakar yang berasal dari sumber daya dalam negeri, salah satunya minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Menurut Prabowo, pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal tersebut perlu terus dilanjutkan. Selain solar berbasis minyak sawit, pemerintah juga berencana mengembangkan bensin yang menggunakan batu bara sebagai bahan dasarnya.

“Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara,” kata Prabowo dalam acara Syukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, dilansir detikFinance, Sabtu (19/9/2026).

Sebelumnya, pemerintah telah meningkatkan penggunaan campuran minyak sawit dalam solar hingga mencapai B50. Prabowo menyebut penerapan kebijakan tersebut telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar sejak 1 Juli 2026.

Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian yang ingin dipertahankan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian energi nasional.

“Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri,” tutur Prabowo.

Prabowo menilai penghentian impor solar dapat membantu Indonesia menghadapi risiko krisis energi. Menurutnya, situasi geopolitik global yang masih diwarnai berbagai konflik telah berdampak terhadap ketersediaan pasokan solar di sejumlah negara.

“Hari-hari ini solar langka di dunia, kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit,” ucapnya.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor, pengembangan bahan bakar dari sumber daya domestik dinilai dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi Indonesia. Pemerintah kini juga mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan bensin berbasis batu bara sebagai alternatif sumber bahan bakar di masa mendatang.

(Sumber:Rencana Prabowo Bikin Bensin dari Batu Bara.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menjelaskan sejumlah poin krusial dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang tengah dibahas DPR. Dalam draf RUU tersebut, akan diatur terkait pembentukan dan kewenangan Badan Usaha Khusus (BUK) Minyak dan Gas Bumi.

Bambang juga menegaskan BUK nantinya akan bertanggung jawab langsung ke presiden. Ketentuan ini tertuang dalam draf RUU Migas Pasal 5 ayat (3).

“Dalam Draf RUU Migas yang telah diserahkan ke pemerintah ditegaskan dalam pasal 5 ayat (3) bahwa BUK bertanggung jawab kepada Presiden, dan alhamdulillah ketentuan yang kita usulkan terkait kedudukan BUK sudah disepakati pemerintah,” ungkapnya.

Bambang juga mengatakan ada perubahan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), yang mana terdapat usulan perubahan frasa di RUU Migas dari “paling banyak 25%” menjadi “paling sedikit 25%” dalam kewajiban pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri. Menurut Bambang, hal itu menjadi salah satu poin vital untuk menyesuaikan dengan putusan MK tahun 2003 terhadap UU No. 22 tahun 2001.

“Yang tadinya itu untuk DMO di UU No. 22 Tahun 2001 termaktub untuk kepentingan dalam negeri itu ‘paling banyak 25%’ diubah dalam RUU Migas menjadi ‘paling sedikit 25%. Nah itu salah satu yang krusial untuk memenuhi putusan MK,” kata Bambang dalam keterangannya yang diterima, Minggu (20/9/2026).

Adapun poin kedua, yakni Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) akan mendapat kewenangan khusus dibandingkan aturan sektoral lainnya. Hal ini mencakup soal aturan cadangan migas di kawasan hutan, kelautan, pertanian dan lainnya.

“BUK akan diberikan satu kewenangan yang bisa diutamakan dibanding aturan-aturan lainnya dan diatur dalam RUU Migas pasal 52 ayat 3” jelasnya.

Substansi lainnya, dikatakan jika seluruh wilayah kerja migas akan berada pada kendali BUK. Bambang menyebut proses perizinan yang bekerja sama dengan swasta sekalipun mesti ada izin dari BUK.

“Semua wilayah kerja itu akan dikuasai oleh BUK. Harus dikerjakan oleh BUK. Ketika ada yang tidak bisa dikerjakan, BUK dapat menawarkan kerja sama dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap, tetapi bukan melepas. Tetapi lebih tepatnya BUK akan melakukan KSO dengan Badan Usaha maupun Badan Usaha tetap atas wilayah kerja yang tidak bisa dikerjakan sendiri”, ujar Bambang.

“Investor hanya terima beres izin, silakan langsung kerja. Karena walaupun dalam skema kerjasama, tetapi seluruh pengurusan ijin akan dilakukan oleh BUK,” sambungnya.

Hal tersebut di atas diatur dalam RUU ini untuk memberikan kenyamanan bagi investor terkait perijinan yang sepenuhnya akan diurus BUK, sehingga ada kepastian kenyamanan dan keamanan berinvestasi.

“Dalam Bab XV tentang Dana Minyak dan Gas bumi diatur dalam pasal 85 terkait petrolium fund yang dihimpun untuk pendanaan eksplorasi, penelitian maupun pengembangan cadangan migas di wilayah kerja maupun open area, sehingga tidak membebani keuangan negara,” sebut sekretaris Fraksi Gerindra itu.

Ia menyinggung konsep aturan ini yang mirip dalam praktik pengelolaan migas di Malaysia hingga Arab Saudi.

“Prinsipnya konsep draf undang-undang kita itu ada beberapa kesamaan dengan Malaysia Petrolium Development Act 74, dan Malaysia itu sendiri juga mengadopsi UU No. 8 Tahun 1971. Makanya dalam RUU Migas ini BUK diberikan kewenangan penguasaan dan pengusahaan penuh dari negara, dan bertindak dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kalau tidak ada perubahan begitu, lifting kita nggak bakal naik sampai kapan pun,” kata dia.

(Sumber:Komisi XII DPR Ungkap Poin Krusial di Revisi UU Migas.)

Jakarta (VLF) – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak ambang batas parlemen 5 persen yang sempat disepakati saat pertemuan para ketua umum partai politik beberapa saat lalu. Said Iqbal meminta agar ambang batas parlemen 1 persen.

Said Iqbal awalnya menyampaikan partainya bersama partai-partai non-parlemen lainnya menolak usulan ambang batas parlemen 5 persen. Menurutnya, angka itu melanggar putusan MK.

“8 partai non-parlemen yang bergabung di GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) menolak usulan tersebut karena melanggar keputusan MK yang menyatakan PT di bawah 4%,” kata Said Iqbal saat dihubungi, Jumat (18/9/2026).

Dia menegaskan usulan ambang batas parlemen 1 persen. Ia menggarisbawahi putusan MK yang menolak angka 4 persen.

“Usulan GKSR adalah PT 1%, lebih kecil dari 4% karena kata MK 4% saja ditolak MK, usulan GKSR PT 1% agar tidak banyak suara rakyat terbuang,” ucap dia.

Kemudian, Said juga menekankan putusan MK yang mewajibkan adanya diskusi dengan partai non-parlemen perihal ambang batas tersebut. Menurutnya, seharusnya ada pertemuan dengan partai non-parlemen membahas hal itu.

“Kata MK perubahan nilai PT wajib didiskusikan dengan parpol non-parlemen juga, harusnya setelah parpol parlemen, maka wajib ada pertemuan dengan parpol non parlemen, karena perintah MK penentuan nilai PT wajib mendengar pandangan MK,” tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah ketua umum (ketum) partai politik koalisi pemerintah sempat bertemu. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi UU Pemilu yang turut mengatur ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Dalam penjelasannya, Sugiono mengatakan para ketum parpol bertemu belum lama ini.

“Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum partai berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibahas dalam rangka undang-undang pemilu,” kata Sugiono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Sugiono mengatakan ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan itu perihal ambang batas parlemen. Sugiono menuturkan partainya yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sepakat dengan ambang batas parlemen 5%.

“Satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati,” pungkasnya.

(Sumber:Tolak Ambang Batas 5%, Partai Buruh Minta 1% Agar Tak Banyak Suara Terbuang.)