Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti kasus siswi di Karo, Sumatera Utara, yang disebut mengalami gangguan ingatan hingga 70% setelah menjalani perawatan akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Yahya meminta siswi bernama Febiona Purba (16) dipastikan sehat secara fisik dan mental.

“Terkait kasus di Karo tentang adanya siswi yang hilang ingatan 70% pasca perawatan setelah kasus keracunan, saya minta pihak rumah sakit dan dokter memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan baik fisik maupun mental,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, apabila gangguan mental tersebut memang berkaitan dengan trauma akibat keracunan makanan, harus ada pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau benar gangguan mental akibat keracunan makanan karena trauma harus ada yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Yahya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membantu biaya perawatan siswi tersebut hingga dinyatakan sembuh total. Dia menegaskan biaya pengobatan tidak semestinya dibebankan kepada orang tua siswa apabila kondisi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program MBG.

“Saya minta BGN untuk membantu biaya perawatan yang bersangkutan sampai benar-benar sembuh total. Biaya perawatan rumah sakit tidak seharusnya ditanggung oleh orang tua siswa. Melainkan harus menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini BGN,” tegasnya.

Selain kasus di Karo, Yahya juga menyampaikan keprihatinan atas semakin banyaknya kasus keracunan MBG. Dia meminta BGN melakukan investigasi secara tuntas untuk mengetahui penyebab setiap kejadian.

Menurut Yahya, investigasi perlu memastikan apakah keracunan disebabkan kesalahan dalam proses memasak atau makanan dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman.

“Idealnya jarak antara makanan selesai dimasak dengan waktu makan tidak boleh lebih dari 4 jam,” katanya.

“Kepala dapur adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya keracunan makanan. Mereka harus disiplin dan tidak boleh lalai sedikit pun dalam mengawasi pengelolaan makanan, mulai dari proses persiapan, pemasakan, pemorsian sampai distribusi di tempat penerima manfaat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswi yang mengalami keracunan akibat Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Febiona Purba (16), diduga mengalami gangguan ingatan usai menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus menyebut sudah mendapatkan informasi terkait kondisi Febiona dari kepala sekolah.

“Ya, saya baru konfirmasi kepada kepala sekolah kita. Laporan kepala sekolah kemarin dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan EEG,” ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Selasa (8/9).

(Sumber:Siswi Keracunan MBG Diduga Hilang Ingatan, Komisi IX DPR: BGN Tanggung Biaya.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah akan memangkas proses perizinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyertai penanaman modal di Indonesia. Hal ini dilakukan lantaran beberapa sektor industri tanah air masih membutuhkan TKA.

Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan dua Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

SKB pertama yaitu tentang Integrasi Sistem Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), dan Aplikasi All Indonesia. SKB kedua yaitu tentang Pembentukan Tim Teknis Integrasi.

Melalui SKB tiga kementerian ini, sistem Online Single Submission (OSS) pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan diintegrasikan dengan SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan Aplikasi All Indonesia pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rosan mengatakan kini proses perizinan TKA ditargetkan dapat selesai dalam waktu sekitar lima hari. Jika melewati batas waktu tersebut, izin akan diterbitkan secara otomatis sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kebijakan tersebut mulai berlaku akhir September ini.

“Jadi memang rencananya pada akan mulai berjalan implementasinya pada akhir bulan ini rencananya tadi saya di- diinformasikan, Insyaallah akhir bulan ini sudah mulai berjalan hasil dari kesepakatan dari kami bertiga,” ujar Rosan.

Rosan mengatakan kebijakan pemangkasan waktu ini dapat meningkatkan investasi dan industri di Indonesia. Kebijakan itu juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing.

“Karena memang kita melihat bahwa dari beberapa sektor industri memang kebutuhan tenaga kerja asing itu masih kita perlukan. Dan harapan ini bisa memberikan transfer of knowledge, transfer of technology kepada sumber daya manusia kita,” terang Rosan yang juga CEO Danantara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menambahkan, dengan SKB ini pelayanan ke depan nantinya akan semakin baik. Meski begitu, Menaker memastikan tetap monitoring terhadap jalannya proses perizinan kerja KTA.

“Insyaallah kita yakin dalam implementasinya nanti akan memberikan layanan dan hasil yang efektif dan efisien yang lebih baik,” terang Yassierli.

(Sumber:TKA Makin Mudah Kerja di Indonesia, Ini Aturannya.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran tambahan untuk memperkuat mitigasi bencana. Terkait hal itu, BNPB menilai penguatan mitigasi tidak bisa hanya dibebankan kepada BNPB, tetapi perlu dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan sektor terkait.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan dari sisi program, BNPB tidak memiliki persoalan dalam hal pendanaan. Untuk program rutin, BNPB memperoleh anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui dana ABT,” kata Berton kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Sementara untuk penanganan kondisi darurat, BNPB dapat menggunakan dana siap pakai. Sedangkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki sumber pendanaan tersendiri.

“Sedangkan untuk dana penanganan darurat dapat diperoleh melalui mekanisme dana siap pakai. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana rekonstruksi,” ujarnya.

Berton menekankan anggaran mitigasi bencana tidak seharusnya hanya dilihat dari kebutuhan BNPB. Menurutnya, BNPB hanya salah satu aktor dalam upaya mitigasi, sementara peran besar justru berada di kementerian dan lembaga yang memiliki sektor masing-masing.

“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” jelasnya.

Dia mencontohkan sektor pendidikan. Menurut Berton, anggaran mitigasi dapat dialokasikan kepada kementerian yang menangani pendidikan untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan sejak dini.

Anggaran tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menyusun kurikulum kebencanaan, melatih guru, hingga membangun sekolah yang tahan terhadap bencana.

“Misalnya, agar anak-anak sekolah mengerti kebencanaan sejak awal, maka dana mitigasi dapat dialokasikan ke kementerian pendidikan untuk membuat kurikulum, melatih guru terkait bencana, membangun sekolah yang tahan bencana,” tuturnya.

Berton mengatakan kebutuhan mitigasi juga terdapat di berbagai sektor lain. Dia menyebut sektor pekerjaan umum, kesehatan, hingga dunia usaha semestinya turut memiliki anggaran untuk mendukung upaya mitigasi bencana.

“Sektor PU, sektor kesehatan, sektor dunia usaha dan lain-lain semuanya ada dana mitigasi, mestinya,” katanya.

Meski demikian, Berton menilai keberadaan BNPB tetap penting untuk memastikan berbagai upaya mitigasi tersebut berjalan secara terpadu. BNPB berperan dalam mengoordinasikan kegiatan mitigasi yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga sektor publik dan swasta.

“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan. Hal ini dinilai penting mengingat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam.

“Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana alam dengan kepala daerah secara virtual, Senin (7/9/2026).

“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” lanjutnya.

(Sumber:Prabowo Siapkan Anggaran Tambahan Mitigasi Bencana, BNPB Usul Perkuat Ini.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan di masa paceklik seperti saat ini. Langkah ini juga sebagai upaya untuk menekan angka kenaikan sejumlah kebutuhan pokok.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kondisi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, periode September hingga Desember ditandai kemarau basah sehingga masih ada hujan yang memungkinkan petani melakukan penanaman padi dan menjaga pasokan beras di pasar.

Berdasarkan data dari BPS dan Bappenas, harga beras medium pada periode Januari-September 2026 meningkat dari Rp 13.857 per kg menjadi Rp 14.060 per kg, atau naik sekitar Rp203 per kg. Sementara harga beras premium meningkat dari Rp 15.505 per kg menjadi Rp15.794 per kg, atau naik sekitar Rp 289 per kg. Kelangkaan beras premium turut memberikan tekanan terhadap naiknya harga beras secara umum.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah memutuskan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan menjaga keterjangkauan harga.

Pertama, pemerintah menambah penyaluran SPHP beras medium sebesar 1 juta ton sampai Desember 2026 untuk memperkuat pasokan di pasar, khususnya pasar tradisional. Beras SPHP akan dijual dengan harga sekitar Rp12.000-Rp12.500 per kilogram.

“Kalau harga naik Rp 100 sampai Rp 200, kita respons dengan menambah supply. Kita banjiri pasar dengan beras SPHP sehingga harga bisa kita turunkan kembali,” kata Zulhas, Rabu (9/9/2026).

Dia mengatakan pemerintah juga meminta Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat desil 1 sampai desil 4, dengan total penerima sekitar 33,2 juta penerima. Bantuan pangan tersebut berupa beras 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yaitu Juli-September, yang akan dirapel sehingga masyarakat menerima 30 kilogram sekaligus.

“Ini kita minta Bulog selesaikan dalam bulan ini. Jadi masyarakat menerima sekaligus 30 kilogram. Kita ingin beras benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Zulhas juga memutuskan dalam rapat untuk menambah penyaluran bantuan pangan sejumlah 1 juta ton pada Oktober, November, dan Desember 2026. Langkah ini diharapkan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan menjaga konsumsi pangan tetap terjangkau.

Untuk mengantisipasi penurunan produksi jagung akibat kemarau, pemerintah juga menyiapkan pasokan jagung untuk peternak kecil berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bulog saat ini memiliki sekitar 130 ribu ton stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dari realisasi pengadaan sekitar 234 ribu ton, dengan target pengadaan mencapai 1 juta ton.

Pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu ton untuk dialokasikan melalui SPHP Jagung bagi peternak UMKM, bukan industri peternakan skala besar.

“Kita ingin peternak-peternak UMKM tidak terkena dampak kenaikan harga jagung. Musim kemarau membuat produksi turun dan harga naik, sehingga supply untuk peternak harus kita jaga,” jelasnya.

Pemerintah juga merespons kenaikan harga tepung beras dengan memanfaatkan stok beras yang telah berusia lebih dari 12 bulan dan mengalami penurunan mutu, namun masih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung beras.

Kementerian Perindustrian menghitung bahwa dibutuhkan 380.000 ton beras untuk bahan baku industri tepung beras. Pemerintah memutuskan beras tersebut dapat dilelang dengan harga minimal Rp 11.000 per kilogram untuk kemudian diolah oleh industri menjadi tepung beras.

“Beras yang kurang mutu ini bisa dibeli oleh pabrik tepung untuk dijadikan tepung. Jadi kita harapkan kenaikan harga tepung beras juga bisa kita tekan,” pungkas Zulhas.

(Sumber:Zulhas Siapkan Jurus Ini Perkuat Pasokan & Keterjangkauan Harga Pangan.)

Jakarta (VLF) – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan saat pembahasan di Panitia Kerja (Panja) RUU Reforma Agraria muncul usulan adanya Pengadilan Agraria untuk menangani sengketa.

“Usulan Pengadilan Agraria tidak didrop, tetapi akan dikoordinasikan dulu dengan Mahkamah Agung dan menunggu DIM dari pemerintah. Menurut saya, Pengadilan Agraria sebenarnya dibutuhkan sebagai lembaga pemutus sengketa agraria supaya punya kekuatan eksekusi,” kata Deddy kepada wartawan Rabu (9/9/2026).

Deddy mengatakan persoalan agraria telah ditangani melalui peradilan umum selama puluhan tahun. Namun, konflik agraria masih terus terjadi dan masyarakat dinilai belum merasakan keadilan dari proses peradilan tersebut.

“Sudah puluhan tahun persoalan agraria diurus di pengadilan umum tetapi konflik masih terus terjadi dan masyarakat merasa bahwa keadilan belum bisa diberikan oleh lembaga peradilan,” kata dia.

Menurut Deddy usulan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) tak cukup untuk menangani sengketa agraria. Ia memandang diperlukan keputusan yang berkekuatan tetap untuk mengeksekusi masalah sengketa.

“Jika hanya BRAN, saya khawatir tidak ada keputusan yang mengikat dan tidak bisa dieksekusi. Masalah sengketa agraria itu kan terkait kebijakan dan pidana, tanpa kekuatan untuk bisa dieksekusi maka keputusan atau rekomendasi BRAN berpotensi tak punya kekuatan memaksa,” kata dia.

Meski begitu, Deddy menyebut usulan itu masih harus didiskusikan lebih lanjut, terutama dengan Mahkamah Agung (MA).

“Nah, makanya rapat kemari memutuskan agar masalah itu didiskusikan dulu dengan MA, agar putusannya final and binding tentu harus putusan pengadilan,” ujar Deddy.

(Sumber:Anggota Komisi II DPR Ungkap soal Usulan Pengadilan Agraria di RUU Reforma Agraria.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tetap mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi terjadinya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumsel.

Herman Deru juga menegaskan akan meminta langsung tambahan kuota BBM bersubsidi apabila stok yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi hingga penghujung tahun. Menurutnya, antrean BBM, khususnya Biosolar, dalam beberapa hari terakhir semakin panjang. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Beberapa hari belakangan ini kita tidak bisa tutup mata bahwa antrean semakin panjang,” ujar Herman Deru, Selasa (8/9/2026).

Dari hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, lanjut Herman Deru, diketahui salah satu kendala yang terjadi berada pada distribusi bahan baku FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang digunakan dalam proses pencampuran atau blending Biosolar.

“Jadi ketika kita tanyakan dengan Pertamina Patra Niaga, ternyata memang ada hambatan di distribusi FAME-nya,” katanya.

Herman Deru menerangkan keterlambatan tersebut terjadi karena bahan baku FAME berasal dari sejumlah vendor yang berada di berbagai daerah. Bahkan, beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan, sebagian pasokan harus didatangkan dari wilayah lain, salah satunya dari Panjang, Lampung, untuk memenuhi kebutuhan di Sumsel.

Karena itu, dia mendorong agar ke depan pasokan FAME dapat lebih banyak melibatkan vendor lokal. Hal tersebut dinilai memungkinkan karena Sumsel memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar.

“Kita juga upayakan agar vendor kenapa tidak dari lokal saja? Jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai, jauh-jauh itu. Karena kebun sawit kita ada 1,4 juta hektare,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi, Herman Deru juga menyoroti kuota BBM bersubsidi untuk Sumsel.

Herman Deru menyebut usulan kebutuhan BBM subsidi Sumsel mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter (KL), di luar Pertalite.

Untuk Pertalite, Sumsel mengusulkan sekitar 1,7 juta KL. Sementara itu, kuota Biosolar yang diterima disebut sekitar 630 ribu KL atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 655 ribu KL.

“Ini kan jadi terjadi fluktuasi distribusi yang kadang terhambat. Saya minta kerja sama yang harus selalu terjalin dan informasi ke masyarakat juga harus lugas sampainya, agar tidak saling menyalahkan,” katanya.

Karena itu, Herman Deru meminta Pertamina tidak hanya berpatokan pada sisa kuota dalam melakukan distribusi hingga akhir tahun.

“Saya minta untuk yang di Sumsel, distribusi jangan berhitung dari sisa kuota. Jalankan saja. Tidak boleh kita diam dan tidak merasionalisasi kondisi ini. Kasihan orang antre, kasihan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila kuota yang tersedia tidak mencukupi, Pemprov Sumsel akan berkoordinasi dan mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.

Di sisi lain, Herman Deru meminta pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi diperketat. Ia meminta aparat kepolisian menindak pelangsir maupun pengguna barcode ganda yang memanfaatkan BBM bersubsidi secara tidak semestinya.

“Pelangsir, barcode ganda, saya sudah minta kepada pihak kepolisian untuk segera diawasi dan ditindak,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, subsidi harus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak.

“Masyarakat yang kira-kira memang tidak layak pakai subsidi, ya jangan pakai subsidi,” tegasnya.

Herman Deru juga menyinggung adanya kendaraan yang secara sengaja dimodifikasi agar dapat menggunakan Biosolar bersubsidi. Ia meminta pemilik kendaraan yang memenuhi spesifikasi kendaraan Euro 4 untuk menggunakan BBM yang sesuai dengan peruntukannya.

“Kalau memang mobilnya Euro 4, pakai Dex. Jangan Euro 4 diubah jadi Euro 2 lagi, injektornya diubah. Jangan juga,” ujarnya.

Gubernur berharap sinergi antara Pemprov Sumsel, Pertamina, BPH Migas, kepolisian, dan instansi terkait dapat segera mengurai antrean di SPBU. Ia juga meminta masyarakat bersabar sembari memastikan distribusi BBM tetap berjalan dan stok tidak sampai kosong.

“Kepada masyarakat, kita sedikit bersabar menghadapi kondisi ini. Sabarnya itu untuk juga kita meyakini bahwa kita adalah yang berhak memakai subsidi atau nonsubsidi,” pungkasnya.

Sementara itu, Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Ayub Ritto, menjelaskan pada Agustus dan September 2026 terjadi peningkatan permintaan, khususnya terhadap solar.

Menurut Ayub, peningkatan permintaan tersebut terjadi karena masyarakat maupun pelaku usaha mengejar distribusi pada akhir tahun, baik untuk kebutuhan angkutan orang maupun barang. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan permintaan yang cukup tajam pada Agustus dan September.

“Situasinya yang pertama, di bulan Agustus dan September ini Pertamina melihat ada beberapa peningkatan permintaan, khususnya solar. Permintaan solar ini meningkat karena mereka mengejar akhir tahun untuk distribusi orang ataupun barang. Jadi peningkatannya cukup tajam di bulan Agustus dan September,” jelas Ayub.

Menanggapi arahan Gubernur Sumsel agar penyaluran BBM subsidi tetap kondusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumsel, Ayub mengatakan Pertamina pada prinsipnya akan tetap menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Namun, ia menjelaskan bahwa Pertamina memiliki batasan dalam penyaluran BBM subsidi karena kuota tersebut ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami dari Pertamina menyampaikan bahwa posisinya sebenarnya kan ada batasan. BBM subsidi ini kan seperti pupuk sebenarnya. Tidak bisa kami dari Pertamina menyalurkan lebih,” jelasnya.

Karena itu, Pertamina meminta Pemerintah Provinsi Sumsel mendorong pemenuhan selisih kebutuhan BBM subsidi hingga akhir tahun kepada BPH Migas.

“Sehingga kami sampaikan ke pemerintah provinsi agar selisih kebutuhan supaya tercukupi sampai dengan akhir tahun ini bisa didorong ke BPH Migas,” katanya.

Ayub menjelaskan, kuota BBM subsidi diawali dari usulan pemerintah kabupaten/kota yang kemudian dikumpulkan oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada BPH Migas atau pemerintah untuk dibahas dan ditetapkan.

Menurutnya, karena BBM tersebut merupakan barang subsidi, penetapan kuotanya dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Besaran kuota yang ditetapkan kemudian menjadi dasar penyaluran BBM subsidi untuk tahun berjalan.

“Kuota itu menurut Ayub nanti turunnya, angka dalam rupiah itu turunnya dalam bentuk produk dan Pertamina adalah sebagai penyalur. Misalnya ditentukan 100, disalurkan 100,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pertamina hanya berperan sebagai penyalur. Sementara penentuan kuota bukan berada di tangan Pertamina, melainkan ditetapkan pemerintah.

“Pertamina hanya menyalurkan sesuai permintaan yang ditetapkan,” ujarnya.

Terkait keterlambatan distribusi FAME yang menjadi salah satu kendala dalam beberapa waktu terakhir, Ayub menjelaskan bahwa FAME tidak diproduksi oleh Pertamina, melainkan dipasok oleh vendor.

“FAME ini kami tidak produksi. FAME itu vendor. Kalau vendor, saya yakin teman-teman paham, proses karena proses itu adalah kami berkontrak dengan pihak vendor, sehingga waktu kedatangannya pun sebenarnya sudah terjadwal oleh kami,” jelasnya.

Menurut Ayub, apabila terjadi kendala dalam proses pengiriman FAME, Pertamina akan melakukan koordinasi dengan vendor untuk mengetahui penyebab keterlambatan tersebut.

“Ketika ada kendala, kami pasti tanya sama vendor kenapa ada kendala,” pungkasnya.

(Sumber:Upaya Pemprov Sumsel Urai Antrean Pengisian BBM di SPBU.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pajak di Indonesia relatif lebih terjangkau dibanding negara-negara besar di Eropa. Hal tersebut terjadi karena belanja negara tidak dibebankan dari penerimaan hasil pungutan pajak.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin, bahkan menyebut pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan Belanda.

“Indonesia itu pajaknya tinggi atau rendah? Nah, kalau teman-teman nanti sekolah lanjut, sekolah S2 misalnya di luar negeri ya, kayak di Belanda, pajaknya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang pajaknya terjangkau,” ungkap Herman dalam acara Lampung Financial Festival, Minggu (6/9/2026).

Herman mengatakan, pajak di Indonesia relatif lebih rendah karena pemerintah memperluas penerimaan untuk belanja negara. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hingga gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Salah satu penerimaan untuk mendanai belanja negara adalah penerbitan instrumen investasi surat berharga negara (SBN). Instrumen ini tidak hanya dijual di pasar domestik, tetapi juga luar negeri.

“Jadi sebenarnya SBN itu ada untuk membantu negara melakukan pembangunan. Jadi tidak selalu mengandalkan pajak, tapi dari SBN,” ungkapnya.

Herman menambahkan, SBN menjadi investasi yang aman seperti emas dengan imbal hasil sebesar 7%. Investasi di instrumen SBN juga bisa dilakukan melalui layanan mobile banking.

“Jadi, kapan waktunya tempat investasi? Ya, sekarang. Kalau kita sudah punya pendapatan yang positif, langsung sisihkan minimal untuk tabungan,” pungkasnya.

(Sumber:Kemenkeu Sebut Pajak RI Rendah.)

Jakarta (VLF) – PT Pegadaian (Persero) mencatatkan kinerja positif hingga akhir Semester I 2026. Hingga 30 Juni 2026, perusahaan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 6,59 triliun, tumbuh sekitar 84,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 3,57 triliun.

Pertumbuhan tersebut sejalan dengan ekspansi bisnis Pegadaian, terutama dalam pengembangan ekosistem emas serta strategi bisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kinerja positif juga terlihat dari total aset Pegadaian yang mencapai Rp186,33 triliun per 30 Juni 2026. Angka tersebut meningkat 53,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 121,1 triliun.

Pertumbuhan aset turut ditopang oleh peningkatan Outstanding Loan (OSL) gross yang mencapai Rp 155,1 triliun. Nilai tersebut tumbuh 52,7% secara tahunan dibandingkan OSL gross sebesar Rp 101,5 triliun pada Semester I 2025.

Kualitas Pembiayaan Tetap Terjaga

Di tengah ekspansi bisnis dan pertumbuhan pembiayaan, Pegadaian juga mampu menjaga kualitas asetnya. Hal tersebut tercermin dari penurunan rasio Non-Performing Loan (NPL) menjadi 0,71% per 30 Juni 2026, dari sebelumnya 0,81% pada periode yang sama tahun 2025.

Direktur Utama (Dirut) PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan mengatakan pertumbuhan tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk terus memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik.

“Alhamdulillah, Pegadaian terus membukukan pertumbuhan kinerja di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik saat ini. Terima kasih kepada Nasabah dan seluruh masyarakat Indonesia, atas kepercayaan terhadap produk dan layanan Pegadaian,” ujar Damar, dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).

“Dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Pegadaian terus meningkatkan peran dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, untuk MengEMASkan Indonesia,” sambungnya.

Menurut Damar, Pegadaian juga terus melakukan transformasi untuk menghadirkan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Pencapaian ini juga merupakan buah dari dedikasi dan kerja keras seluruh Insan Pegadaian. Kami berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan yang relevan bagi masyarakat. Dengan hadirnya Layanan Bank Emas, serta aplikasi Tring!, harapannya mampu mempermudah masyarakat dalam berinvestasi bersama Pegadaian,” kata Damar.

Perkuat Ekosistem Emas

Salah satu fokus pengembangan bisnis Pegadaian adalah memperkuat ekosistem emas melalui layanan Bank Emas atau Bullion Services.

Pegadaian menawarkan sejumlah layanan dalam ekosistem tersebut, mulai dari Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, hingga Perdagangan Emas.

Pengembangan bisnis ini turut didukung oleh infrastruktur yang dimiliki Pegadaian. Sebanyak 90% agunan gadai di Pegadaian disebut berupa emas. Selain itu, perusahaan juga memiliki jaringan ruang penyimpanan emas atau vault dengan standar keamanan internasional.

Damar menilai kondisi tersebut menjadi salah satu modal bagi Pegadaian untuk mengembangkan layanan Bank Emas sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk berbasis emas.

“Emas terbukti menjadi aset aman (safe haven) yang paling diminati masyarakat. Dengan hadirnya layanan Bank Emas yang juga terintegrasi dengan Tring!, kami optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap roda perekonomian nasional,” kata Damar.

“Bersama Danantara (Daya Anagata Nusantara), kami optimis untuk mewujudkan misi jangka panjang untuk MengEMASkan Indonesia,” kata Damar.

Prabowo Sebut Danantara Perkuat Kedaulatan Ekonomi

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara merupakan salah satu capaian penting pemerintah dalam mengelola kekayaan dan aset negara secara lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada masa depan.

Menurut Presiden, pengelolaan yang rapi terhadap aset negara akan menjadi cadangan kekuatan ekonomi bagi generasi mendatang.

“Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia,” kata Prabowo, dikutip dari laman resmi Presiden RI.

“Untuk anak, cucu, dan cicit kita,” sambungnya.

Prabowo menyampaikan bahwa Danantara memiliki nilai aset lebih dari US$ 1.000 miliar. Prabowo menyebut melalui Danantara, kekayaan negara yang sebelumnya kerap tersebar dan sulit dipantau kini dapat dikonsolidasikan dengan lebih baik.

“Alhamdulillah, kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari seribu miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau,” kata Prabowo

“Sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana,” pungkasnya.

(Sumber:Laba Pegadaian Naik 84,6% Jadi Rp 6,59 Triliun di Semester I 2026.)

Jakarta (VLF) – Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara, dijadwalkan menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (7/9/2026). Terdakwa kasus korupsi ijon proyek tersebut akan mendengarkan vonis hakim di ruang sidang yang berlokasi di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.

Meski diagendakan mulai pukul 09.00 WIB, hingga pukul 10.00 WIB persidangan terpantau belum dimulai. Suasana di lokasi tampak padat oleh kehadiran seratusan simpatisan, keluarga, dan kerabat Ade Kuswara yang memenuhi ruang sidang. Sebagian besar pendukung bahkan harus berdiri karena kapasitas kursi yang terbatas. Kerumunan massa juga terlihat meluber hingga ke area luar gedung dan kawasan parkir PN Bandung.

Pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan tuntutan 7 tahun penjara bagi Ade Kuswara. Sementara itu, sang ayah, HM Kunang, dituntut pidana 4 tahun penjara.

“Menuntut, agar majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Kuswara dengan pidana penjara selama 7 tahun dan HM Kunang dengan 4 tahun kurungan dengan denda Rp 300 juta subsider 100 hari,” kata JPU.

Jaksa meyakini kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Jo Pasal 20 huruf c Jo Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut tindakan kedua terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat Kabupaten Bekasi dan mencederai program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Adapun poin yang meringankan hukuman adalah sikap kooperatif selama persidangan, status belum pernah dihukum, serta masih memiliki tanggungan keluarga.

Selain hukuman fisik, Ade Kuswara juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 11 miliar, sedangkan HM Kunang dibebankan Rp 1 miliar. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan tambahan hukuman kurungan selama 3 tahun.

(Sumber:Kasus Ijon Proyek Bekasi, Ade Kuswara Hadapi Vonis Hari Ini.)

Jakarta (VLF) – Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Kabupaten Cilacap, Sadmoko Danardono, mengungkap jajaran pejabat Forkopimda nyaris kecipratan tunjangan hari raya (THR) dari hasil pemerasan Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman. Dia bahkan sudah menyiapkan jatah buat para pejabat itu.

Namun, jatah kepada para pejabat vertikal itu urung dibagikan lantaran KPK keburu melakukan operasi tangkap tangan.

Hal itu disampaikan Sadmoko yang hadir sebagai saksi dalam kasus itu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Kecamatan Semarang Barat. Awalnya Sadmoko mengaku mengetahui adanya dana dari para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Cilacap sudah terkumpul pada 12 Maret 2026 yang akan diserahkan sebagai THR ke anggota Forkopimda.

“Dijelaskan pertama kali saudara Ferry (Asisten II) nomor 1 Kapolresta jumlahnya Rp 100 juta. 2 Kajari jumlahnya Rp 75 juta. Dandim dan Lanal (masing-masing) Rp 50 juta. Kepala PA dan PN Rp 20 juta,” kata Sadmoko saat sidang, Jumat (4/9/2026).

Ia menyebut tak tahu mengapa ada perbedaan nominal THR yang akan diberikan. Menurutnya, angka-angka itu diputuskan oleh Asisten II Kabupaten Cilacap, Ferry Adhi Dharma.

“Pada Jumat, pukul 09.45 WIB di ruang rapat Sekda, Ferry duduk jejeran, mendekat ke saya, menyampaikan ‘Pak Sekda, sesuai petunjuk Pak Bupati, Kajari supaya ditambah Rp 25 juta, disamakan dengan Kapolresta’,” kata Sadmoko menirukan Ferry.

Ia menyebut uang itu dibungkus dalam paper bag dan akan diserahkan hari itu juga usai rapat di Ruang Sekda. Namun, jatah THR itu belum sempat dibagikan, keburu terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.

“Ferry laporan ke saya, Pak Sekda setelah rapat ini selesai saya akan membagikan langsung ke masing-masing Forkopimda,” jelas Sadmoko yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini.

“Itu ucapan terakhir sebelum pintu langsung digedor, saya juga kaget, ternyata OTT KPK. (Belum sempat diserahkan?) Belum,” jawab Sadmoko terhadap pertanyaan JPU.

Ia mengaku tak tahu nominal uang di dalam paper bag yang sudah tertutup itu. Namun, ia mendapatkan kode yang diinformasikan oleh Ferry.

“Secara yang ada anggaran THR untuk ASN, dari pemerintah pusat. Tapi untuk anggaran Forkopimda atau pihak lain tidak ada,” jelasnya. Forkopimda tidak ada,” ucapnya.

Sadmoko menuturkan total uang yang terkumpul dari para OPD sebesar Rp 568 juta. Dia mengaku tak tahu alokasi uang THR selain untuk forkopimda.

“Iya (total nominal Rp 340 juta). Tidak tahu (sisa uangnya ke mana), Ferry yang pegang uang,” ucapnya.

Sadmoko juga mengungkapkan pada 2025 pun ada pembagian THR bagi para Forkopimda senilai total Rp 265 juta. Ia mengaku menjadi pihak yang membagikan paper bag kepada para Forkopimda.

“Iya, 2025 itu untuk Kapolresta, Kajari, dan Dandim. Saat jam kerja saya dengan Ferry mengantar langsung ke ketua PA dan PN. Saya sampaikan itu amanah dari Bupati, Rp 20 juta dan Rp 20 juta, sama kayak 2026, seingat saya,” ucapnya.

Selain uang untuk Forkopimda, Sadmoko juga mengaku pernah meminta kepada Ferry untuk menyediakan uang THR lainnya.

“Pernah secara spontan (minta ke Ferry), karena biasanya kalau Lebaran banyak wartawan dan LSM ke Sekda. (Saya bilang) ‘Mas Ferry barangkali bisa disiapkan buat teman-teman wartawan atau media atau LSM’,” ungkap Sadmoko.

“Jawaban Ferry, ‘berapa? Rp 5 juta cukup?’. Saya jawab ‘ya sudah nggak apa-apa’. Terus oleh Ferry setahu saya diberikan ke Mas Bowo,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkap adanya keberatan dari pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap saat diminta mengumpulkan uang untuk tunjangan hari raya (THR) Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman. Beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga disebut merasa kesal hingga enggan memberikan uang.

Sementara untuk total uang yang berhasil dikumpulkan dari para kepala OPD disebut mencapai Rp 568 juta. Dana itu dihimpun melalui sejumlah pejabat sebelum akhirnya terkumpul di Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Adhi Dharma.

Sementara itu, Kapolresta Cilacap yang menjabat kala itu, Kombes Budi Adhy Buono buka suara soal kasus yang menjerat Bupati nonaktif Syamsul Auliya. Dia menegaskan tidak pernah terlibat dalam dugaan aliran dana yang tengah diselidiki KPK.

“Intinya saya tidak pernah meminta dan tidak pernah menerima hal tersebut,” kata Budi saat dimintai konfirmasi detikJateng, Rabu (18/3).

Pihaknya pun menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. “Saya menghormati sepenuhnya proses hukum oleh KPK,” terangnya.

(Sumber:Eks Sekda Ungkap Jatah THR buat Pejabat di Pusaran Korupsi Bupati Cilacap.)