Jakarta (VLF) – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan pemerintah perlu segera melakukan pembenahan terhadap regulasi, proses perizinan, dan birokrasi investasi. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor terhadap Indonesia di tengah persaingan antarnegara yang semakin ketat.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana, mengatakan tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya bagaimana menarik investasi masuk, namun bagaimana cara memastikan investasi yang telah diperoleh dapat segera direalisasikan.

“Jangan sampai investasi sudah berhasil kita tarik masuk, tetapi justru tertahan oleh birokrasi kita sendiri, untuk itu kami meminta reformasi birokrasi benar-benar dijalankan” ujar Akhmad dalam keterangan resminya, Rabu (16/9/2026).

Menurut HKI, birokrasi yang berbelit-belit, panjangnya proses perizinan, tumpang tindih regulasi, serta koordinasi yang belum efektif antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah merupakan hambatan bagi percepatan investasi.

“Kondisi tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Apabila tidak segera dibenahi, hambatan tersebut berpotensi menurunkan persepsi dan tingkat kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia” terangnya.

Pasalnya saat ini investor yang ingin masuk ke suatu negara sudah tidak lagi hanya mempertimbangkan besar pasar, sumber daya, maupun insentif yang ditawarkan. Namun, mereka juga melihat seberapa cepat investasi dapat direalisasikan, seberapa pasti regulasinya, dan seberapa efektif pemerintah menyelesaikan persoalan yang muncul dalam proses investasi.

“Dalam kompetisi investasi global, Indonesia tidak hanya bersaing dalam insentif, tetapi juga dalam kecepatan dan kepastian berusaha,” jelas Akhmad.

Dengan begitu Akhmad menegaskan bahwa kepastian dalam berinvestasi itu semakin penting karena investor memiliki banyak pilihan untuk menanamkan modal mereka di negara-negara lain yang menawarkan proses investasi lebih sederhana dan dapat diprediksi.

“Kepercayaan investor dibangun bukan hanya ketika kita menawarkan investasi, tetapi juga dari pengalaman mereka ketika mulai merealisasikan investasinya. Kalau perizinannya terlalu panjang, regulasinya tidak pasti, atau persoalan lintas instansi tidak kunjung mendapatkan keputusan, tentu ini akan memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia,” katanya.

Bersama dengan itu, HKI juga mencermati masih ada berbagai usulan pengembangan investasi strategis, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang butuh kepastian dan percepatan penyelesaian. HKI memahami bahwa setiap usulan KEK, PSN maupun proyek investasi strategis harus memenuhi persyaratan dan melalui evaluasi yang ketat.

“Terhadap proyek yang telah memiliki investor nyata, komitmen investasi yang jelas, kesiapan pengembangan, serta potensi penciptaan lapangan kerja dan multiplier effect yang besar, pemerintah perlu menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih cepat dan terukur. Yang paling menyulitkan investasi adalah ketika prosesnya berjalan terlalu lama tanpa kepastian,” tegas Akhmad.

Atas kondisi tersebut, HKI mendorong pemerintah membentuk Tim Percepatan dan Pengawalan Investasi yang memiliki kewenangan kuat untuk mengawal investasi secara end-to-end, mulai dari masuknya komitmen investasi hingga proyek benarbenar terealisasi dan beroperasi.

“Tim tersebut tidak seharusnya hanya menjadi forum koordinasi tambahan, tetapi perlu memiliki mandat yang jelas untuk melakukan debottlenecking, menetapkan target waktu penyelesaian, mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta mendorong pengambilan keputusan ketika investasi terhambat oleh persoalan lintas sektor,” pungkasnya.

(Sumber:Tak Cuma Insentif, Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah buat Tarik Investor.)

Jakarta (VLF) – Perwakilan konsumen LRT City mengikuti rapat bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP BUMN, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk membahas kelanjutan dari proyek apartemen tersebut. Mereka masih berharap bisa mendapatkan pengembalian dana atau refund secara utuh.

Ryan, salah satu perwakilan konsumen LRT City mengatakan ada 12 orang perwakilan yang datang. Mereka ada yang membeli unit di LRT City Tebet, Ciracas, Cibubur, Oase Park hingga Grand City Bogor. Mereka semua masih menginginkan pengembalian dana secara utuh.

“Kami bersyukur bahwasannya kami di sini dan perwakilan konsumen didengarkan oleh Pak Dony Oskaria (Kepala BP BUMN/COO BPI Danantara). Tujuannya memang untuk dari semua costumer itu memang meminta pengembalian dana. Tetapi kami ingin berusaha untuk semuanya teraspirasi kepentingan dari semua masing-masing konsumen. Jadi tidak ada yang dispute,” katanya kepada wartawan di Gedung BUMN, Selasa (15/9/2026).

Untuk menjaring semua aspirasi konsumen LRT City, perwakilan konsumen ini akan mendatanya hingga tanggal 1 Oktober 2026. Nantinya pada pertengahan Oktober, sekitar tanggal 10-15, akan diadakan pertemuan lagi dari BUMN dan konsumen LRT City untuk menentukan kelanjutannya.

Ditemui seusai acara, Ryan mengaku bahwa paguyuban mereka awalnya bergerak sendiri untuk menghimpun korban-korban pembelian apartemen LRT City melalui media sosial.

“Jadi kita coba buka google form di Instagram itu. Kebetulan yang sudah masuk itu di angka 150-200 orang. Jadi mereka kebanyakan sekitar 93 persennya meminta refund dan sekitar 8 persennya itu mereka minta untuk menunggu,” ujarnya.

Ryan mengaku sangat terbuka untuk solusi yang diberikan pemerintah. Asalkan hasilnya tidak menzalimi para konsumen.

Ryan menambahkan, mayoritas korban LRT City menginginkan refund dan ramai di media sosial adalah mereka yang membeli unit di proyek yang sudah hampir 75 persen jadi, seperti di LRT City Tebet serta LRT City Ciracas.

“Karena ini tinggal dikit lagi, tinggal sudah dapat kepastian tiba-tiba buyar. Sementara di proyek-proyek yang masih 0 persen itu kami agak sedikit kesulitan menjangkaunya,” ungkapnya.

Ia berkata, apabila masih ada korban-korban lain yang belum terdata bisa segera menghubunginya melalui media sosial.”Sekiranya ada korban lagi, nanti dicek aja ke Instagram korban LRT City, nanti tinggal DM disitu, nanti kita akan coba akomodir,” tuturnya.

Ryan pun kembali menegaskan bahwa kedatangannya dan perwakilan konsumen LRT City lainnya datang ke pertemuan tersebut adalah meminta pengembalian dana secara utuh.

“Pada intinya kami bisa bertemu Pak Doni dan Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), ini satu keberuntungan. Tapi harapan kami yang bisa disounding di sini adalah pengembalian dana secara utuh kepada konsumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” kata Ryan.

(Sumber:Konsumen LRT City Tak Bergeming, Tetap Minta Refund 100%.)

Jakarta (VLF) – Pengadilan di Seoul, Korea Selatan (Korsel), memerintahkan Korea Utara (Korut) untuk membayar sekitar USD 32,5 juta atau setara Rp 574 miliar atas penghancuran kantor penghubung antar Korea di Korut pada tahun 2020. Bangunan itu diketahui merupakan kantor yang digunakan untuk membina hubungan antar kedua negara Korea itu.

Dilansir AFP, Rabu (16/9/2026), gugatan terkait penghancuran Kantor Penghubung Antar-Korea ini menandai kali pertama pemerintah Korsel menuntut ganti rugi secara langsung dari negara Korut.

Gedung kantor tersebut dibangun di Kompleks Industri Kaesong yang saat itu tidak beroperasi, tempat perusahaan-perusahaan Korea Selatan pernah mempekerjakan tenaga kerja Korea Utara.

Namun, pemerintah Korut meledakkan gedung itu pada Juni 2020 setelah ketegangan meningkat selama beberapa hari akibat aksi aktivis di Korea Selatan yang mengirimkan balon berisi selebaran anti-Pyongyang melintasi perbatasan. Pihak Korut sendiri mencela kantor tersebut sebagai sesuatu yang “tidak berguna”.

“Korea Utara harus membayar ganti rugi sebesar 44,6 miliar won kepada pemerintah Korea Selatan atas penghancuran kantor penghubung tersebut,” demikian bunyi putusan Pengadilan Distrik Pusat Seoul sebagaimana dilaporkan Yonhap.

Kantor itu dibuka pada September 2018, beberapa hari sebelum Presiden Korea Selatan saat itu, Moon Jae-in, bertolak ke Pyongyang untuk melakukan pertemuan puncak ketiga dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un.

Sekitar 20 pejabat dari masing-masing pihak ditempatkan di kantor tersebut pada bulan-bulan berikutnya hingga operasionalnya dihentikan sementara pada Januari 2020 akibat pandemi Covid-19.

(Sumber:Korsel Tuntut Korut Bayar Rp 574 M Buntut Ledakkan Kantor Penghubung.)

Jakarta (VLF) – Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31,1 triliun untuk biaya pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Jadi ada program di tahun depan, awal Januari semua PPPK paruh waktu akan menjadi penuh waktu dan dibayar oleh pemerintah pusat. Anggaran sekitar Rp31,1 triliun, mungkin juga lebih,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI dikutip dari Antara, Selasa (15/9/2026).

Sebelumnya pembayaran PPPK adalah tanggungan pemerintah daerah. Namun, kini pembayaran dialihkan ke pemerintah pusat dan mulai berlaku pada 2027.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pada 2027, pemerintah mengalokasikan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.

PPPK Berpeluang Jadi PNS

Kebijakan ini juga beriringan dengan kebijakan perpindahan jabatan. Nantinya, pegawai PPPK penuh waktu berkesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Untuk pegawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat, dilakukan secara bertahap selama tiga tahun ke depan,” kata Purbaya.

Langkah tersebut dilakukan pemerintah guna mengurangi beban pemda. Walau begitu, Purbaya menyebut kebijakan ini belum disosialisasikan secara masif.

Apakah PPPK Guru Turut Dialihkan ke Pusat?

Kebijakan ini berlaku juga untuk PPPK guru. Dituturkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, status guru PPPK daerah akan dialihkan menjadi ASN pusat.

“Status guru akan dialihkan menjadi ASN pusat. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat kualitas dan keberlanjutan pendidikan di seluruh Indonesia,” tutur Atip melalui postingan Instagram resminya dikutip Rabu (19/8/2026).

Dengan adanya kebijakan ini, pemda dilarang mengangkat staf baru terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto.

“Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah, ini disampaikan kepada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN,” katanya dikutip dari detikNews.

Setelah alih status tercapai, pemda baru dipersilahkan merekrut staf baru. Kemudian pemda juga bisa menyesuaikan kembali kebutuhan pegawai lewat rapat finalisasi kebijakan status kepegawaian.

“Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini,” kata Bima.

(Sumber:PPPK Daerah Jadi ASN Pusat Mulai 2027, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 31,1 T.)

Jakarta (VLF) – Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari posisi Menteri Keuangan setelah sekitar satu tahun menjabat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menggantikannya.

Purbaya sebelumnya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Selama menjabat, sejumlah kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara menjadi sorotan, mulai dari penempatan dana pemerintah di perbankan hingga pengawasan belanja kementerian dan lembaga.

Lantas, apa saja kebijakan Purbaya selama setahun menjadi Menteri Keuangan?

Purbaya Dicopot Setelah Setahun Jadi Menkeu

Purbaya Yudhi Sadewa menjabat Menteri Keuangan sejak September 2025. Tepat setelah satu tahun masa jabatannya, posisi tersebut berpindah kepada Suahasil Nazara.

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan mendampingi Purbaya dalam menjalankan tugas di Kementerian Keuangan.

Usai dilantik pada Senin (14/9/2026), Suahasil mengatakan dirinya mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo untuk menjaga kondisi keuangan negara.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” ujar Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Suahasil juga memastikan kebijakan fiskal tetap menjaga batas defisit APBN.

“Defisit akan tetap di bawah 3%,” tutur Suahasil meyakinkan.

Kebijakan Purbaya Selama Menjadi Menkeu

Selama sekitar satu tahun menjabat, Purbaya dikenal memiliki gaya komunikasi yang ceplas-ceplos dan berbeda dari pejabat keuangan pada umumnya.

Selain gaya komunikasinya yang kerap menjadi perhatian, sejumlah kebijakan yang diambilnya juga menjadi sorotan.

1. Menempatkan Rp200 Triliun Dana Pemerintah di Himbara

Salah satu kebijakan Purbaya yang paling banyak mendapat perhatian adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara.

Kebijakan tersebut dilakukan dengan harapan dana pemerintah yang berada di perbankan dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan likuiditas perbankan.

Langkah ini menjadi salah satu kebijakan yang dikaitkan dengan upaya pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi.

2. Mengawasi Belanja Kementerian dan Lembaga

Purbaya juga menaruh perhatian pada realisasi belanja pemerintah.

Kementerian dan lembaga didorong untuk mempercepat pelaksanaan anggaran agar belanja negara dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi.

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan APBN tidak hanya terserap, tetapi juga memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

Kebijakan lainnya adalah dukungan pembiayaan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.

Pembiayaan koperasi tersebut dikaitkan dengan pemanfaatan Dana Desa. Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa.

4. Mengambil Alih Utang Kereta Cepat

Purbaya juga terlibat dalam kebijakan pemerintah terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pemerintah mengambil alih kewajiban utang proyek tersebut sebagai bagian dari penanganan persoalan pembiayaan proyek.

Kebijakan ini menjadi salah satu keputusan penting yang dilakukan pemerintah di sektor pembiayaan infrastruktur selama masa Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Ekonomi Tumbuh, tapi Purbaya Sebut Belum Capai Target

Salah satu tolok ukur yang menjadi perhatian selama Purbaya menjabat adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam empat kuartal sebelum Purbaya menjabat berada di kisaran 4,99%. Sementara dalam empat kuartal setelah Purbaya menjabat, rata-ratanya meningkat menjadi sekitar 5,33%.

Artinya, terdapat kenaikan sekitar 0,34 poin persentase.

Namun, Purbaya menilai pertumbuhan tersebut masih belum sesuai dengan target yang diharapkannya.

Dalam wawancara khusus dengan detikcom pada Selasa (8/9/2026), Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi seharusnya bisa mencapai level yang lebih tinggi.

“Kalau desainnya sesuai dengan yang saya dan pak presiden inginkan saat itu, harusnya kita sudah tumbuh lebih cepat. Harusnya kita sudah di kisaran 6%,” kata Purbaya kepada detikcom.

Pernyataan tersebut menggambarkan target pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai Purbaya selama berada di Kementerian Keuangan.

Purbaya Juga Fokus Benahi Penerimaan Pajak

Selain kebijakan terkait belanja dan pembiayaan, Purbaya juga menyoroti sektor perpajakan.

Ia mengatakan tengah melakukan perbaikan terhadap cara kerja aparat pajak dalam mengumpulkan penerimaan negara.

“Jadi izin bapak-ibu saya sedang perbaiki di pajak juga, cara kerja mereka mengumpulkan pajak. Ada keributan sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa,” sebut Purbaya.

Menurut Purbaya, pembenahan tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang lebih adil bagi pelaku usaha dalam negeri.

Beberapa Jam Sebelum Dicopot, Purbaya Singgung Perusahaan Asing

Pada hari yang sama dengan reshuffle, Purbaya juga sempat menyampaikan pernyataan keras mengenai perusahaan asing dalam rapat dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Purbaya mengungkapkan adanya perusahaan yang menurutnya meremehkan aturan di Indonesia.

“Karena orang perusahaan-perusahaan sana tuh menghina saya. Dia bilang gini, nggak ada gunanya kita ikuti peraturan Indonesia, orang Indonesia nggak akan bisa berubah. Dibayar, selesai,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Ia kemudian menegaskan sikapnya terhadap perusahaan yang dianggap tidak menghormati aturan Indonesia.

“Kita akan hantam yang gitu-gitu. Walaupun saya kelihatan ketawa-ketawa, dalam hati ‘kurang ajar! Jadi yang itu saya nggak ada kompromi yang seperti itu,” tegas Purbaya.

Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa jam sebelum Purbaya resmi dicopot dari jabatan Menteri Keuangan.

Namun, belum ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa pernyataan tersebut menjadi alasan pencopotan Purbaya.

Suahasil Nazara Gantikan Purbaya

Setelah Purbaya dicopot, Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan baru.

Suahasil bukan sosok baru di Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi Menkeu, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan bekerja mendampingi Purbaya.

Karena itu, Suahasil mengatakan pergantian tersebut tidak serta-merta berarti perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara.

Fokus utama yang disampaikan Suahasil adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan defisit APBN tetap berada di bawah 3%.

Pergantian Menteri Keuangan ini sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan Purbaya setelah sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan.

(Sumber:Purbaya Dicopot Setelah Setahun Jadi Menkeu, Ini Sederet Kebijakannya.)

Jakarta (VLF) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini bergerak dua arah. IHSG terpantau dibuka menguat di zona hijau, namun langsung jatuh ke zona merah di bawah level 6.500-an usai kabar pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu).

Dikutip dari RTI, Selasa (15/9/2026), IHSG pukul 9.02 WIB berada di level 6.488,56, turun 0,71% atau 46,12 poin. Sementara, IHSG pada pembukaan berada di level 6.544,77 dengan level tertinggi 6.549,60 dan terendah 6.482,36.

Volume transaksi tercatat 1,43 miliar saham, turnover Rp 951,83 miliar dengan frekuensi transaksi 92.264 kali. Sebanyak 191 saham menguat, 217 saham melemah, dan 252 saham tidak mengalami perubahan.

IHSG tercatat sudah melemah 2,98% secara mingguan. Namun nilai indeks saham Garuda ini masih berada di zona hijau jika selama bulanan dengan kenaikan 1,33%. Begitu juga jika dilihat per tiga bulan yang masih naik 10,21%.

IHSG Sempat Anjlok

Sebelumnya, IHSG berhasil memangkas pelemahan usai anjlok lebih dari 2% jelang penutupan perdagangan, Senin (14/9). Indeks saham bahkan sempat berbalik menguat setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Terkait pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara, saya melihat respons awal pasar cenderung positif-terukur, bukan euforia,” ungkap Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, kepada detikcom, Senin (14/9).

Nafan menjelaskan, Suahasil bukan sosok baru bagi pasar mengingat jabatan sebelumnya sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, posisi tersebut menunjukkan adanya keberlanjutan terhadap kebijakan fiskal.

Selain itu, pelaku pasar juga kemungkinan akan mencermati dampak pergantian menkeu terhadap kepastian, konsistensi, dan kredibilitas kebijakan fiskal. Hal tersebut utamanya mencakup pengelolaan APBN, defisit, penerimaan negara, belanja pemerintah, dan koordinasi fiskal-moneter.

“Menurut saya, penguatan IHSG menjelang penutupan tidak bisa semata-mata diatribusikan kepada pergantian Menkeu, karena sentimen geopolitik dan harga minyak masih menjadi dominant market driver. Tetapi, munculnya katalis domestik berupa pergantian Menkeu dapat memberikan counterbalance terhadap sentimen negatif global,” jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal Elandry Pratama, menilai reshuffle menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG. Menurutnya, Suahasil menjadi unsur keberlanjutan bagi pengelolaan fiskal dan risiko perubahan kebijakan yang terlalu drastis relatif lebih terbatas.

Ia menilai pergerakan IHSG yang sempat terkoreksi lebih dari 2,5% sebelum berbalik menguat menunjukkan risk appetite investor pulih dengan cukup cepat setelah ketidakpastian politik mulai mereda. Menurutnya, penguatan IHSG tersebut menjadi sinyal awal bahwa pasar mulai merespons positif ekspektasi transisi kebijakan yang berjalan relatif mulus.

“Menurut saya rebound IHSG menjelang penutupan menunjukkan market sentiment mulai merespons positif kepastian reshuffle, terutama setelah Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya,” jelasnya.

(Sumber:IHSG Bergerak Dua Arah Pagi Ini Usai Purbaya Dicopot dari Menkeu.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus mengejar pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. Meski cakupan jaringan mobile seluler telah mencapai 98,9% di wilayah berpopulasi, pemerintah kini mulai mengarahkan perhatian pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan konektivitas sekaligus menjaga kualitas layanan.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah berupaya agar tidak ada lagi wilayah Indonesia yang tertinggal dari akses konektivitas digital.

“Kita selalu berusaha untuk bagaimana meningkatkan konektivitas digital kita ini. Sampai ke pelosok wilayah Indonesia tidak ada yang tidak kena, blankspot lagi,” kata Wayan di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Wayan memaparkan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, cakupan mobile seluler saat ini telah mencapai 98,9%. Artinya, sebagian besar wilayah yang memiliki populasi telah mendapatkan layanan jaringan seluler.

Dengan kondisi tersebut, pekerjaan pemerintah ke depan tidak hanya mengejar perluasan cakupan, tetapi juga memastikan kualitas konektivitas tetap terjaga.

“Artinya wilayah-wilayah yang berpopulasi itu sudah tercover. Nah, kita tinggal jaga dari sisi kualitasnya. Kualitasnya juga kita tetap jaga,” ungkapnya.

Untuk wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses, Komdigi akan mengandalkan berbagai pendekatan, termasuk melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sebagai lembaga BLU di bawah Kementerian Komdigi.

Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan teknologi alternatif untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan terestrial.

“Kekurangan-kekurangan kita akan coba melalui lembaga BLU kita, BAKTI, dan juga bagaimana mengupayakan memanfaatkan teknologinya,” kata Wayan.

Salah satu teknologi yang disebut adalah konektivitas berbasis satelit. Menurut Wayan, pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan konektivitas di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau infrastruktur jaringan konvensional.

“Memanfaatkan teknologi ke depan itu dalam artian kan kita ada teknologi yang dari satelit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa menyelesaikan konektivitas ke depannya,” kata Wayan.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan konektivitas yang semakin luas untuk aktivitas ekonomi. Wayan secara khusus menyebut UMKM sebagai salah satu kelompok yang dapat memanfaatkan akses 4G dan 5G untuk mendorong pertumbuhan usaha.

“Manfaatkanlah konektivitas kita yang sudah merata ini, baik 4G, 5G ke depan, manfaatkan dengan baik, gunakan untuk pertumbuhan UMKM, dan silakan menggunakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal,” kata Wayan.

Wayan menilai pemerataan konektivitas tidak berhenti pada persoalan tersedianya jaringan. Infrastruktur digital yang semakin luas perlu diikuti pemanfaatan yang produktif agar akses internet memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Upaya memperluas konektivitas tersebut, menurut Wayan, juga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, operator, vendor, akademisi, hingga masyarakat tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan industri telekomunikasi.

“Vendor, akademisi, regulator, operator, masyarakat itu juga harus semua berkolaborasi untuk meningkatkan bagaimana layanan telekomunikasi ini lebih baik ke depannya,” tuturnya.

Semarak peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 semakin terasa dengan digelarnya Turnamen Mini Soccer Menkomdigi CUP 2026 yang mempertemukan tim-tim dari perusahaan telekomunikasi dan ekosistem digital Indonesia. Foto: Komdigi
Pesan kolaborasi tersebut turut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhakti Postel 2026. Salah satu kegiatannya adalah turnamen mini soccer yang diikuti 12 tim dan menjadi penyelenggaraan keempat.

Wayan mengatakan kegiatan olahraga tersebut dimaknai sebagai sarana mempererat hubungan antarpelaku industri sekaligus mencerminkan pentingnya kerja sama dalam membangun sektor telekomunikasi.

Ia juga mengaitkan peringatan Hari Bhakti Postel dengan tiga tagline Komdigi, yakni “terhubung, tumbuh, dan terjaga”. Disebutkannya bahwa ketiganya menggambarkan kebutuhan industri untuk menjaga konektivitas, mendorong pertumbuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjaga ruang digital agar tetap digunakan secara positif.

(Sumber:98,9% Wilayah Berpopulasi RI Sudah Terjangkau Internet, Komdigi Kejar Kualitas.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia kembali melesat setelah Arab Saudi menutup East-West Pipeline, jalur penting yang selama ini digunakan untuk mengirim minyak tanpa melewati Selat Hormuz.

Dilansir dari CNBC, Senin (14/9/2026), pada perdagangan Minggu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) naik 2,8% menjadi US$ 102,87 per barel. Harga minyak Brent juga terkerek 3,1% ke level US$ 107,87 per barel.

Penutupan dilakukan setelah East-West Pipeline rusak akibat serangan drone yang diluncurkan dari Irak pada Kamis. Hingga kini, pemerintah Arab Saudi belum mengungkap tingkat kerusakan pipa maupun berapa lama jalur tersebut akan berhenti beroperasi.

Serangan itu juga berimbas pada agenda diplomatik di kawasan. Pertemuan Iran dengan negara-negara Arab Teluk yang sedianya digelar Senin di Oman untuk membahas situasi Selat Hormuz akhirnya ditunda.

“Demi mencapai kesepakatan bersama, pertemuan regional yang dijadwalkan besok di Salalah telah ditunda. Kami tetap berkomitmen mendorong dialog yang mendukung stabilitas dan kerja sama jangka panjang di kawasan,” kata Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi, Minggu.

Sementara itu, kondisi keamanan di Selat Hormuz masih belum mereda. Sebuah kapal tanker kembali mendapat serangan pada Minggu hingga mengalami kebakaran hebat, berdasarkan laporan United Kingdom Maritime Trade Operations Center.

East-West Pipeline memiliki kapasitas hingga 7 juta barel minyak per hari. Jalur ini membentang melintasi Arab Saudi, menghubungkan kawasan penghasil minyak di dekat Teluk Persia dengan terminal ekspor di pesisir Laut Merah.

Keberadaan pipa tersebut menjadi semakin penting sejak perang Iran mengganggu pasokan minyak. Saudi memanfaatkannya untuk mengalihkan pengiriman minyak dari kawasan Teluk di tengah perebutan kendali Selat Hormuz antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

CEO Saudi Aramco Amin Nasser bahkan pernah menyebut pipa tersebut lebih berperan dalam menjaga stabilitas pasar minyak dibandingkan pelepasan cadangan minyak strategis secara besar-besaran yang dipimpin AS. Pernyataan itu disampaikan Nasser dalam paparan kinerja perusahaan pada Agustus.

Tekanan terhadap Arab Saudi juga datang dari kelompok-kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran. Pada awal pekan lalu, kelompok Houthi di Yaman menyerang fasilitas energi dan sejumlah aset sipil di Saudi.

Berdasarkan laporan media pemerintah Saudi, serangan itu menyebabkan lebih dari 70 orang terluka. Houthi juga dilaporkan telah merebut Pulau Perim yang berada di Selat Bab el-Mandeb setelah sebelumnya menguasai kota pelabuhan Mokha di pesisir barat Yaman.

Penguasaan wilayah tersebut membuat posisi Houthi semakin kuat untuk mengganggu lalu lintas minyak melalui Bab el-Mandeb, salah satu akses yang menghubungkan Laut Merah bagian selatan dengan pasar global. Sebelumnya, Houthi telah mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi pada Juli.

(Sumber:Naik Lagi, Harga Minyak Tembus US$ 107 per Barel!.)

Jakarta (VLF) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk cermat dalam mengelola keseimbangan harga kebutuhan pokok. Tito menekankan esensi dari pengendalian inflasi bukan sekadar menekan harga serendah-rendahnya, melainkan menjaga titik keseimbangan agar daya beli konsumen terjangkau tanpa harus mengorbankan kesejahteraan para produsen lokal.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026. Tito menjabarkan bahwa pergerakan harga yang terlampau ekstrem ke bawah justru akan melumpuhkan roda ekonomi di tingkat akar rumput.

“Bapak Ibu sekalian, kita inflasi penting untuk menjaga agar harga barang dan jasa tetap stabil. Jangan sampai terjadi kenaikan yang sangat memberatkan masyarakat ataupun penurunan yang sangat jatuh yang membuat para produsen, petani, nelayan, pabrik, kesulitan untuk menutup ongkos operasional,” kata Tito seperti dikutip, Senin (14/9/2026).

Berdasarkan data yang dirilis dalam rapat tersebut, inflasi year on year berada di angka 3,19 persen, dengan inflasi bulanan sebesar 0,21 persen. Kenaikan ini didominasi oleh sektor makanan dan minuman, dengan komoditas penyumbang utama meliputi daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.

Atas kondisi tersebut, Tito meminta kepala daerah untuk berfokus pada manajemen harga komoditas-komoditas pokok ini.


“Ada tiga hal komponen inflasi. Satu adalah yang disebut dengan volatile items, yaitu makanan, minuman, tembakau. Harga yang bergejolak itu yang dijaga terus, sektor pangan terutama,” ujar mantan Kapolri tersebut.

Tito mengatakan demi mewujudkan stabilitas yang menguntungkan kedua belah pihak tersebut, pemerintah pusat tidak bekerja secara reaktif melainkan berbasis pada ekosistem data yang riil. Kemendagri, kata Tito, telah berkoordinasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan indeks harga secara spesifik di setiap kabupaten dan kota.

“BPS memiliki data lengkap per kabupaten/kota di mana saja yang terjadi kenaikan, mana yang mengalami penurunan yang perlu kita waspadai dan perlu kita intervensi. Saya sudah share juga kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Pertanian, dan Dirut Bulog agar di daerah tersebut kita berikan atensi dukungan, termasuk misalnya beras SPHP, Pasar Murah, dan lain-lain,” kata Tito.

Tito berharap langkah terukur ini dapat mencegah kepanikan pasar. Dengan pemantauan ketat dari Satgas Pangan daerah, Bulog, serta kementerian terkait, pemerintah daerah dituntut mampu menjaga harmoni perekonomian.

(Sumber:Mendagri Tegaskan Stabilitas Harga Harus Untungkan Konsumen dan Lindungi Petani.)

Jakarta (VLF) – Konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dikabarkan mengajukan tawaran untuk mengakuisisi PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Angka yang ditawarkan juga disebut lebih rendah dari nilai pasar BYAN saat ini.
Dikutip dari Bloomberg, Jumat (11/9/2026), Haji Isam disebut mengajukan penawaran sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 52,75 triliun (kurs Rp 17.584). Tawaran tersebut mencakup sekitar 62% saham BYAN.

Dalam proses penawaran, harga akuisisi saham mulanya dipatok sekitar US$ 4,8 miliar atau sekitar Rp 84,54 triliun. Angka tersebut juga jauh di bawah nilai pasar saham BYAN yang saat ini nyaris menyentuh US$ 26 miliar atau sekitar Rp 457,96 triliun.

Saham milik konglomerat Low Tuck Kwong ini disebut telah lama akan dijual dengan harga diskon. Hal tersebut terjadi lantaran jumlah saham yang beredar bebas terbatas dan volume perdagangan yang tipis dapat menaikkan harga pasar.

Sementara untuk prospek jangka panjang, sektor batu bara termal disebut suram karena konsumen beralih ke energi yang lebih bersih. Selain itu, pemerintah juga telah memberlakukan kuota penambangan yang telah menghambat pemain lokal.

Hingga berita ini terbit, belum menerima ada respons dari perwakilan Haji Isam. Sementara BYAN dan keluarga Low juga tidak menanggapi permintaan komentar terkait rumor tersebut.

(Sumber:Haji Isam Dikabarkan Bidik 62% Saham BYAN Rp 52,7 T, Jauh di Bawah Nilai Pasar.)