Jakarta (VLF) – Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengkritik Pemerintah Singapura soal teguran ke tujuh perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain ke Kalimantan dan Sumatera, kabut asap imbas karthula ini menyebar hingga ke Singapura dan Malaysia.

Menurut Lutfi langkah yang dilakukan Singapura ini tidak lebih dari sekadar cara untuk menyenangkan warga negaranya yang mengalami kerugian imbas kabut asap dari karhutla di Indonesia.

Lutfi menilai seharusnya Singapura tidak cuma mengirim surat peringatan, melainkan benar-benar menindak tegas perusahaan yang dinilai terlibat dalam bencana tersebut.

“Pemerintah Singapura mengumumkan bahwa mereka mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia karena becana (Karhutla). Biar saya katakan, jangan menulis surat peringatan hanya untuk membuat konstituen dan pemilih Anda senang,” kata Lutfi dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, @m.lutfi, dikutip Selasa (20/10/2026).

Lutfi yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, mengatakan dalam laporan Greenpeace Oktober 2026, diketahui empat dari tujuh perusahaan yang diberikan peringatan, tambah dua entitas raksasa lain yaitu First Resources dan Bumitama Agri, secara langsung terdaftar di Bursa Singapura (SGX) dan berbasis di Negeri Singa dengan total nilai mencapai 10 miliar dolar singapura (Rp 141 triliun).

“Empat dari tujuh perusahaan yang Anda sebutkan adalah pemasok untuk kelompok konglomerat dengan kepemilikan korporasi yang masif dan tercatat langsung di sana, di Singapura,” ujar Lutfi yang secara langsung menyoroti pengumuman yang disampaikan Menteri Grace Fu terkait tujuh perusahaan penyebab Karhutla.

Lutfi menjelaskan model ekonomi Singapura pada dasarnya memang dirancang untuk menampung korporasi besar tanpa harus membutuhkan lahan yang luas. Negara tersebut banyak menarik perusahaan global untuk mendirikan induk perusahaan di kawasannya dengan skema pajak ringan.

Namun insentif pajak ini hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar memiliki kantor pusat, modal, karyawan hingga pengambilan keputusan di wilayah Singapura sementara pabrik dan perkebunan fisiknya dibiarkan berada di negara-negara tetangga.

Artinya jika ada perusahaan di Indonesia yang memiliki induk di Singapura menjadi penyebab Karhutla, maka besar kemungkinan pengambilan keputusan yang menjadi penyebab bencana itu ya berasal dari Singapura sendiri.

“Jadi yang mana yang benar Menteri Fu? Apakah keputusan nyata dibuat di Singapura untuk memenuhi syarat keringanan pajak Anda, atau apakah Anda tiba-tiba berpura-pura bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Singapura ketika ada asap?” sindir Lutfi.

Oleh karenanya alih-alih hanya mengirimkan surat teguran kepada tujuh perusahaan yang diduga terlibat dalam bencana karhutla hanya untuk ‘pencitraan’ politik semata, Lutfi menilai harusnya pemerintah Singapura lebih tegas dalam menindak perusahaan yang sejatinya berada di bawah yurisdiksi mereka.

“Singapura tidak memiliki yurisdiksi di Indonesia, dan Anda tahu itu. Jadi jika Anda benar-benar yakin memiliki yurisdiksi atas kelompok-kelompok ini, tuntut saja mereka. Tidak perlu mengancam dan mengumumkannya di konferensi pers, adili kantor pusat mereka di Singapura dan tunjukkan kepada kami terbuat dari apa sebenarnya Singapura itu,” tegasnya lagi.

(Sumber:Eks Menteri Kritik Singapura soal Karhutla: 4 dari 7 Perusahaan Tercatat di Sana!.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengembangan pusat data (data center) di Indonesia membutuhkan tambahan listrik 20 gigawatt (GW). Angka itu setara 20% dari total kapasitas listrik yang ada saat ini.

“Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20% dari total listrik yang existing sekarang. Ini enggak sedikit, cukup besar sekali,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).

Bahlil bilang kesiapan pasokan energi, terutama energi bersih, menjadi kunci agar Indonesia mampu menarik investasi pusat data berskala regional. Menurutnya, digitalisasi merupakan instrumen industrialisasi, dan tanpa dukungan energi yang memadai, perkembangannya justru akan memunculkan persoalan baru.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan menjadi hub baru pusat data Indonesia, melengkapi hub yang sudah ada di Malaysia dan Singapura. Bahlil menilai kawasan itu memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan air, kepadatan penduduk yang lebih rendah dibanding Jawa Barat, Jakarta, atau Bali, serta peluang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

“Kita akan membangun sekarang PLTS kurang lebih sekitar 100 gigawatt-peak. Dan saya punya keyakinan, teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan. Dan ini sebuah peluang bisnis,” kata Bahlil.

Peluang itu mulai terlihat di Batam. Kapasitas pusat data yang telah tersedia, berkomitmen, dan dalam tahap pengembangan di kota tersebut mencapai 1,47 GW. Selain itu, PLN Batam dan DayOne telah meneken kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW, kontrak terbesar untuk pusat data di Indonesia.

Dari sisi pasokan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Dari jumlah itu, 42,6 GW berasal dari EBT, 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit fosil, dengan potensi investasi Rp 2.967,4 triliun. Pengembangan PLTS 100 GWp juga mencakup PLTS skala besar, terapung, atap, dan kawasan industri.

Bahlil menambahkan, pemerintah akan meminta data rencana lokasi dari calon investor pusat data agar pasokan energinya bisa disiapkan langsung. Ia juga tengah menyiapkan aturan agar investor menggandeng pengusaha nasional dan daerah.

“Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan juga semuanya dikerjain oleh mereka sendiri,” tegasnya.

(Sumber:Data Center Butuh Tambahan Listrik 20 GW, Setara 20% Kapasitas RI.)

Jakarta (VLF) – Prancis tengah menjadi sorotan dunia usai ratusan ribu orang berdemonstrasi di berbagai kota, termasuk Paris. Mereka mengangkat isu sistem pendidikan hingga tingginya biaya hidup.

Data Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan bahwa jumlah demonstran mencapai 550.000 pada Sabtu (17/10/2026). Namun, data serikat pekerja (CGT) mengklaim jumlah pengunjuk rasa mencapai 800.000.

Sebagian besar unjuk rasa berlangsung damai di sejumlah kota yang diikuti oleh siswa, mahasiswa, guru, hingga serikat pekerja. Sementara di bagian lain, ada kelompok pengunjuk rasa yang menyerang dan membakar gedung bersejarah, menjarah toko-toko, dan bentrok dengan polisi. Situasi ini kemudian menjadi sorotan internasional.

Berawal dari Protes Kekurangan Guru dan Fasilitas Buruk di Sekolah
Jauh sebelum Prancis ‘membara’, aksi protes diawali dengan gerakan di sekolah-sekolah menengah di pinggiran utara Paris sejak September 2026. Para siswa memprotes kekurangan guru dan fasilitas yang buruk.

Gerakan ini kemudian menyebar ke kota lain, termasuk Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Lille, dan Marseille. Puncaknya pada Sabtu (17/10/2026), massa dari kalangan pelajar bertemu dengan serikat pekerja yang menentang kenaikan biaya hidup dan ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, pendukung gerakan “rompi kuning” yang muncul pada 2018 juga ikut bergabung.

“Gerakan itu didorong oleh tekanan finansial dan rasa tidak puas terhadap ‘sistem presidensial Prancis’,” kata Emile Chabal, profesor sejarah kontemporer di Universitas Edinburgh, dikutip dari Al Jazeera.

Sejak lama, sekolah telah merasakan sistem pendidikan yang kurang memuaskan. Kondisi ini bertambah buruk di sekolah-sekolah negeri.

Poin-poinnya antara lain:

• Sistem di SMA mendidik siswa berusia 15 hingga 18 tahun. Para siswa menginginkan kelas yang lebih kecil
• Para siswa menuntut jumlah guru yang cukup
• Bangunan yang lebih baik
• Jadwal yang tidak terlalu padat
• Sistem yang digunakan lulusan sekolah menengah untuk mendaftar ke pendidikan tinggi dinilai diskriminatif. Sistem ini telah menyebabkan 126.000 pelamar – banyak di antaranya berasal dari latar belakang kurang mampu – tidak mendapatkan tempat pada 2026 ini.

Keluhan para siswa mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang apakah negara dapat menyediakan pendidikan dan kesempatan yang dibutuhkan kaum muda. Maka itu, berawal dari keluhan di sekolah, demo bisa meluas seputar ketidaksetaraan, pemotongan investasi publik, dan hak-hak demokrasi.

“Mereka tidak ingin berperang; mereka menginginkan masa depan yang berbeda,” ujar Donatella della Porta, seorang sosiolog dan ilmuwan politik di Italia, kepada Al Jazeera.

Sistem Pendidikan yang Tidak Setara

Laporan The Guardian mengungkapkan bahwa sistem pendidikan di Prancis termasuk yang paling tidak setara bagi wilayah yang dinilai maju. Kekurangan guru telah menjadi masalah selama bertahun-tahun, bahkan tenaga kependidikan di beberapa distrik terkadang dibiarkan kosong selama berbulan-bulan.

Akibatnya, hampir 10 persen jam pelajaran hilang di sekolah menengah negeri pada 2024-2025. Sekolah-sekolah di daerah pendidikan prioritas yang melayani komunitas kurang mampu sangat terpengaruh oleh kekurangan guru ini, menurut Kantor Audit Nasional Prancis.

Pada awal 2022, otoritas pendidikan Créteil melaporkan kekurangan 60 perawat sekolah dan 20 pekerja sosial. Pada 2023, di Seine-Saint-Denis, wilayah termiskin di daratan Prancis, dua pertiga posisi dokter sekolah kosong.

Laporan menemukan adanya sekolah-sekolah yang secara fisik sudah rusak parah, termasuk air yang tidak aman untuk diminum karena kontaminasi bakteri. Siswa-siswa juga melaporkan adanya tikus dan kecoa, toilet yang kotor, dan dalam satu kasus, tangki septik yang meluap saat hujan.

Kondisi ini diperparah oleh pemadaman listrik dan perabotan yang hilang. Beberapa ruang kelas juga memiliki insulasi yang sangat buruk sehingga suhu turun di bawah 14 derajat Celsius pada musim dingin dan mencapai 40 derajat Celsius pada musim panas.

Prancis Membara, Anak Muda Jadi Korban

Datang dengan aspirasi tentang sekolah mereka, justru ada remaja yang menjadi korban. Kondisi keos menciptakan ketegangan yang berkepanjangan antara demonstran dan polisi.

Alih-alih merespons tuntutan para siswa, pemerintah telah menerapkan doktrin yang tercantum dalam Panduan Operasionalnya tentang Kekerasan Perkotaan. Pemerintah memperlakukan siswa sekolah sebagai musuh internal yang harus dinetralisir. Pada 8 Oktober saja, 6.877 orang telah ditahan polisi, sekitar 80% di antaranya adalah anak-anak.

Selama protes berlangsung, seorang anak berusia 15 tahun juga kehilangan tangannya akibat granat kejut polisi. Korban lain, anak berusia 14 tahun, menderita rahang hancur setelah terkena tabung gas air mata yang ditembakkan dari jarak dekat, menurut Human Rights Watch.

Human Rights Watch pun mengutuk penggunaan kekerasan berlebihan terhadap anak-anak, padahal sebagian besar demonstrasi telah berlangsung damai.

“Kaum muda juga telah mengalami penindasan brutal ketika menggunakan taktik (aksi) yang tidak mengganggu,” kata Guya Accornero, seorang spesialis gerakan sosial di Institut Universitas Lisbon.

(Sumber:Kekurangan Guru Bikin Prancis Membara, Begini Sistem Pendidikan yang Diprotes.)

Jakarta (VLF) – Ahmad Zaini (LAZ). KPK memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi (LR).

“Dugaan TPK terkait benturan kepentingan dalam PBJ, suap PBJ, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

“LR, PNS / Kepala Dinas PUPRPKP Pemkab Lombok Barat,” tambahnya.

KPK juga memanggil dua saksi lainnya. Salah satunya adalah I Agus Wirawan Sastraselaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Barat.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya.

Berikut daftar saksi yang dipanggil KPK:

• Lalu Ratnawi PNS / Kepala Dinas PUPRPKP Pemkab Lombok Barat
• I Agus Wirawan Sastra PNS / Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Barat
• 3. Ricky Muharam Staff HRD Hotel Santika Premier Slipi Jakarta

Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi karena ikut main proyek dan menerima suap. Total penerimaan diduga mencapai Rp 12,4 miliar dalam bentuk uang tunai dan barang.

“Berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Mereka adalah:

• Lalu Ahmad Zaini selaku Bupati Lombok Barat
• Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat (PT AMGM)
• Alvonsus Gani selaku Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (PT MSI).

Berikut ini rincian suap yang diterima Lalu Ahmad Zaini:

• Satu unit mobil merek Toyota Alphard senilai Rp 1,2 miliar;
• Satu pasang sepatu merek Hermes senilai Rp 19 juta;
• Akomodasi perjalanan LOP-JKT (Bupati sering kali melakukan perjalanan Lombok-Jakarta PP);
• Uang tunai sekurang-kurangnya senilai Rp 380 juta;
• Satu unit telepon genggam merek iPhone 17 Pro senilai Rp 26 juta;
• Satu ekor sapi kurban senilai Rp 17 juta.

Jika ditotal, Lalu Ahmad menerima Rp 12,4 miliar dalam bentuk uang, barang, dan fasilitas.

(Sumber:KPK Panggil Kadis PUPRPKP Lombok Barat Terkait Kasus Bupati Lalu Ahmad.)

Jakarta (VLF) – Prancis tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat utang pemerintah yang terus membengkak. Total utang negara tersebut kini mencapai rekor US$ 4 triliun atau setara 119% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengutip Fortune, Senin (19/10/2026), rasio tersebut menjadi yang tertinggi sejak masa setelah Perang Dunia II. Tekanan ekonomi ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi masyarakat yang memprotes tingginya biaya hidup.

Situasi semakin rumit karena pemerintah Prancis juga menghadapi tekanan politik untuk memangkas belanja negara dan mengendalikan defisit anggaran. Tingginya utang Prancis mulai menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan.

Imbal hasil obligasi pemerintah bahkan melonjak ke level tertinggi dalam 24 tahun, memunculkan sinyal peringatan yang terakhir terlihat ketika krisis utang melanda kawasan Eropa pada 2011.

Investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah Prancis dalam mengendalikan defisit anggaran. Kondisi politik yang tidak stabil turut memperbesar kekhawatiran bahwa pemerintah akan kesulitan menjalankan kebijakan penghematan.

Direktur Pelaksana Eurasia Group untuk Eropa, Mujtaba Rahman, menilai Prancis tengah menghadapi tiga persoalan sekaligus, yakni krisis demokrasi liberal, buruknya pengelolaan keuangan negara, dan meningkatnya ketidakpuasan generasi muda.

Menurutnya, persoalan fiskal menjadi ancaman paling serius karena berkaitan dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi Prancis. Rahman bahkan menyebut Prancis berada di ambang krisis.

“Prancis benar-benar berada di ambang krisis,” tambahnya.

Persoalan utang Prancis semakin berat akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina dan Iran. Perdana Menteri (PM) Prancis, Sébastien Lecornu telah mengusulkan rancangan anggaran 2027 untuk menurunkan defisit secara bertahap, dari 5,4% menjadi 5% terhadap PDB. Namun, rancangan tersebut masih harus menghadapi pemungutan suara penting di Majelis Nasional pada Selasa (20/10).

Rahman memperingatkan bahwa kegagalan pemerintah meloloskan anggaran berpotensi membuat biaya pembayaran bunga utang Prancis melonjak tajam.

“Prancis bisa terpaksa meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan berharap mendapat bantuan dari Bank Sentral Eropa (ECB). Ini akan menjadi penghinaan bagi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia,” sambungnya.

Di tengah tekanan tersebut, gelombang demonstrasi juga melanda berbagai wilayah Prancis. Aksi protes terhadap tingginya biaya hidup bahkan berujung kerusuhan, penjarahan toko-toko mewah dan supermarket, hingga pembakaran bangunan pemerintah.

Sebelumnya, para pelajar juga menggelar demonstrasi untuk memprotes buruknya fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, serta minimnya investasi pemerintah di sektor pendidikan selama bertahun-tahun.

(Sumber:Utang Prancis Tembus US$ 4 T, Tertinggi sejak Perang Dunia II.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat perlindungan hak pekerja. Tak hanya itu, Pemprov Jabar menyiapkan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak PHK kembali memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK selama Januari hingga September 2026. Kondisi tersebut mendorong Pemprov Jabar untuk tidak hanya memastikan hak pekerja terpenuhi, tetapi juga memperluas akses terhadap kesempatan kerja baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar mengatakan, Pemprov Jabar berupaya memastikan hak pekerja tetap terpenuhi melalui fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya tersebut juga dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan deteksi dini untuk mencegah persoalan hubungan industrial berkembang menjadi konflik.

Menurutnya, penyelesaian melalui dialog menjadi salah satu langkah yang ditempuh ketika muncul permasalahan hubungan industrial. Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja yang terdampak PHK tetap dapat mengakses manfaat jaminan sosial.

“Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kim dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).

Di samping memastikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK, Pemprov Jabar juga berupaya membantu pencari kerja menemukan peluang pekerjaan baru. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi Nyari Gawe yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi Nyari Gawe mencatat 704.121 pencari kerja dan melibatkan 714 perusahaan. Platform tersebut menyediakan 24.085 lowongan kerja, dengan 1.209 pelamar tercatat telah diterima bekerja.

Upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan juga dilakukan melalui program Bursa Kerja Online yang disiarkan langsung bersama Gubernur Jawa Barat melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial. Hingga 9 Oktober 2026, program tersebut telah berjalan dalam empat edisi dengan melibatkan 89 perusahaan dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.

Selain memperluas akses informasi dan penempatan kerja, Pemprov Jabar mendorong peningkatan keterampilan agar tenaga kerja memiliki bekal untuk bersaing di pasar kerja.

Disnakertrans Jabar menyelenggarakan pelatihan berbasis kejuruan di berbagai bidang, meliputi otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, dan pembuatan konten digital.

Pelatihan melalui Mobile Training Unit turut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan.

Pemprov Jabar juga mengembangkan pelatihan kewirausahaan sebagai alternatif bagi pekerja terdampak PHK maupun pencari kerja lainnya untuk membangun usaha mandiri.

(Sumber:Jurus Pemprov Jabar Lindungi Hak & Perluas Akses Kerja Warga Terdampak PHK.)

Jakarta (VLF) – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Irwan Meilano bicara potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang masih perlu ditingkatkan dalam perdagangan global. Hal ini disampaikan saat meresmikan Trade Indonesia, di She La Vie Grand Ballroom, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2026).

Irwan mengatakan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu peluang terbesar dalam perdagangan global. Menurutnya, nilai perdagangan produk perikanan dunia kini mencapai US$ 184 miliar, hampir menyamai perdagangan daging, dan lebih dari sepertiganya diperdagangkan lintas negara melalui laut, namun potensi itu belum dapat dimanfaatkan maksimal oleh Indonesia.

Indonesia merupakan peringkat kedua dunia untuk perikanan tangkap setelah China dan peringkat ketiga untuk perikanan budi daya. Ekspor perikanan nasional tahun lalu mencapai US$ 6,27 miliar, tumbuh 5,2%, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun dari sisi nilai perdagangan, Indonesia masih berada di peringkat ke-10.

“Produksinya banyak, nilainya rendah. Bapak dan Ibu yang paham soal margin pasti melihat ada gap serius di sini, dan gap itu seharusnya menjadi potensi. Itu peluang yang harus kita rebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Ia mencontohkan Norwegia, yang dengan produksi sekitar 4 juta ton mampu membukukan ekspor US$ 17 miliar. Artinya, peningkatan nilai tambah produk perikanan Indonesia masih sangat terbuka.

Untuk itu, pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi, pengembangan perikanan budidaya di pesisir, laut, dan darat, pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir, serta penanganan sampah plastik. Irwan menyebut seluruh agenda itu membuka peluang usaha di sepanjang rantai nilai, mulai dari pakan, benih, rantai dingin, pengolahan, logistik, hingga ekspor.

Ia menjelaskan, perluasan kawasan konservasi bukan sekadar agenda lingkungan. Ketika kawasan konservasi membaik, kualitas hasil laut ikut meningkat, sehingga volume tangkapan tidak harus besar tetapi nilainya di pasar jauh lebih baik.

“Kami di KKP sangat berharap kita semua bisa naik kelas. Nelayan naik kelas, produk ekspor kita naik kelas, baik dari sisi kualitas maupun nilai. Yang penting adalah menemukan mitra yang tepat untuk membangun investasi, dan KKP siap mendukung Bapak dan Ibu sekalian dalam proses tersebut,” ujarnya.

Irwan mengingatkan bahwa peningkatan nilai ekspor menuntut pemenuhan standar mutu. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah lama menjadi produsen besar dunia, dan tugas bersama ke depan adalah meningkatkan kapasitas produksi sekaligus nilai ekspornya.

“Tidak banyak negara yang dianugerahi kekayaan laut seperti kita. Saya banyak terlibat di bidang sumber daya mineral, dan sekarang saya melihat sumber daya laut kita jauh lebih berharga dari itu semua. Yang kita perlukan adalah kolaborasi,” tuturnya.

Founder & Global Head International Creatives Exchange (ICE) yang menaungi Trade Indonesia, Atta Ul Karim, menjelaskan bahwa Trade Indonesia dibangun untuk mempertemukan pelaku usaha domestik dan mitra luar negeri secara lebih langsung, sekaligus mendorong hubungan bisnis yang berkembang menjadi kerja sama konkret.

Melalui jaringan bisnis dan direktori yang disediakan, platform ini diharapkan membantu pelaku usaha menemukan mitra yang relevan, memperoleh informasi peluang perdagangan, serta menjajaki kerja sama dengan jaringan internasional.

“Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem yang mendorong lebih banyak bisnis Indonesia berkembang dan menjangkau pasar internasional,” lanjutnya.

(Sumber:Produksi Ikan RI Melimpah, tapi Nilai Perdagangannya Masih Rendah.)

Jakarta (VLF) – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memulai usaha dengan modal yang terbatas. Saat dibentuk pada April 2025, koperasi tersebut hanya memiliki sekitar 26 anggota dengan dana terkumpul kurang dari Rp 3 juta.

Kini, KDMP Wonokerto mengelola dua unit usaha, yakni gerai sembako dan sarana produksi pertanian. Omzet gabungan kedua unit tersebut berada di kisaran Rp 200 juta hingga Rp 260 juta per bulan.

Perjalanan itu bermula ketika M. Yusril Suhendra terpilih sebagai Ketua KDMP Wonokerto melalui musyawarah desa khusus pada 21 April 2025. Saat itu, koperasi menetapkan simpanan pokok Rp 100 ribu dan simpanan wajib Rp 10 ribu per bulan.

“Pada saat itu awal terbentuk kita beranggotakan masih kurang lebih 26 anggota, dan terkumpul dana dari anggota kurang lebih tidak sampai Rp3 juta, Rp2 juta sekian,” kata Yusril kepada detikcom belum lama ini.

Dengan modal awal yang terbatas tersebut, pengurus tidak perlu mengalokasikannya untuk mendirikan bangunan fisik dari nol. KDMP Wonokerto memanfaatkan Gedung Serbaguna yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah desa menggunakan anggaran desa. Di gedung itulah yang kini bertransformasi menjadi minimarket, koperasi mulai merintis aktivitas penjualan pada Juni 2025.

Pada tahap awal, usaha dijalankan secara bertahap dan sederhana. Karena belum memiliki modal cukup untuk membeli stok, koperasi memanfaatkan kerja sama dengan pemasok menggunakan sistem konsinyasi. Barang disuplai terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah produk terjual.

“Karena kita tidak ada modal, sistemnya seperti itu. Supply barang dari Bulog dan ID Food, ada beras, ada gula, ada minyak, ada air mineral waktu itu, di-supply dari sana, dibayar ketika laku,” ujar Yusril.

Koperasi juga bekerja sama dengan dua pemasok es krim yang meminjamkan freezer. Langkah tersebut dipilih karena lokasi gedung koperasi berdekatan dengan sejumlah sekolah, seperti SD, TK, dan MTs. Mereka pun mulai menjual komoditas harian seperti beras, minyak, gula, air mineral, hingga es krim tersebut.

Perkembangan usaha kemudian melesat setelah koperasi memperoleh pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Koperasi sebelumnya mengajukan pembiayaan Rp 1,3 miliar, yang kemudian disetujui sebesar Rp 864,4 juta dan cair pada September 2025. Setelah dana cair, pengurus mulai menata gerai dengan pendampingan konsultan ritel selama sekitar 35 hari.

Pada akhir Oktober 2025, minimarket KDMP Wonokerto resmi beroperasi penuh dengan konsep ritel modern. Sejak saat itu, jumlah barang yang dijual bertambah dan aktivitas perdagangan koperasi meningkat pesat.

Yusril mengatakan omzet koperasi sebelum memperoleh pembiayaan LPDB belum mencapai Rp 50 juta per bulan. Setelah dua unit usaha berjalan, omzet gabungan meningkat hingga berada di kisaran Rp 200 juta-Rp260 juta per bulan.

“Untuk omzet kita sebelum ada pembiayaan dari LPDB karena hanya beberapa item saja yang kita jual, satu bulan belum sampai Rp 50 juta. Setelah ada pembiayaan, saat ini kita kurang lebih di Rp 260 juta untuk dua gerai,” tuturnya.

Menurut Yusril, kontribusi terbesar berasal dari gerai sembako karena kebutuhan pokok menjadi barang yang paling banyak dicari masyarakat. Omzet minimarket saat ini disebut berada di kisaran Rp 7 juta-Rp 9 juta per hari, meski angka tersebut dapat berubah tergantung jenis barang dan program promosi.

Bukan Hanya Menjual, KDMP Wonokerto Turut Membuka Akses Pasar

Pertumbuhan KDMP Wonokerto tidak hanya terlihat dari omzet koperasi. Pengurus juga berupaya menjadikan gerai tersebut sebagai ruang pertemuan antara produk lokal, pedagang kecil, dan konsumen.

Sejumlah UMKM di sekitar desa dapat menitipkan produk mereka melalui koperasi. Produk yang masuk antara lain asinan mangga, cokelat karakter, es mambo, makanan ringan kemasan ulang, telur asin, dan keripik pisang aneka rasa.

Salah satu produk yang masuk ke gerai tersebut adalah asinan mangga buatan Anita Kurniawati. Produk itu dibuat secara musiman dengan memanfaatkan hasil kebun mangga miliknya, terutama ketika harga mangga sedang turun.

Melalui koperasi, Anita tidak hanya mengandalkan penjualan dari lingkungan pertemanan dan status WhatsApp. Produk asinan mangga miliknya dapat ditawarkan kepada konsumen yang datang ke gerai, sekaligus diperkenalkan melalui kegiatan promosi koperasi.

Sistem penitipan dilakukan secara konsinyasi. Anita mengirimkan produk ke koperasi, sedangkan pembayaran diberikan berdasarkan jumlah yang terjual. Produk yang belum terjual akan dikembalikan setelah dilakukan pengecekan stok.

Yusril mengatakan koperasi juga membantu mempromosikan produk UMKM melalui media sosial. Sejumlah produk lokal Wonokerto bahkan pernah dibawa dalam kegiatan pameran di Jakarta untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Membangun Kolaborasi dengan Warung Sekitar

Kehadiran minimarket koperasi sempat menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pemilik toko kelontong di sekitar Wonokerto. Mereka menganggap koperasi berpotensi menjadi pesaing baru.

Namun, pengurus KDMP memilih pendekatan berbeda. Pemilik warung justru diajak bergabung sebagai anggota dan memanfaatkan koperasi sebagai tempat kulakan.

Yusril mengatakan sejumlah toko di sekitar koperasi kini membeli barang, termasuk LPG, dari KDMP. Dengan begitu, warung tetap dapat menjual kembali barang kepada warga dengan harga yang lebih kompetitif.

“Banyak warga yang mempunyai toko protes dengan hadirnya koperasi. Kita bisa menyikapi itu dengan mengajak bergabung menjadi anggota koperasi. Nanti kita bisa memberi harga yang lebih murah, sehingga toko-toko kelontong di sekitar bisa menjual dengan harga yang sama dengan yang dijual di koperasi,” jelasnya.

Menurut Yusril, pola tersebut juga membantu masyarakat mendapatkan LPG dengan harga lebih rendah. Sebelum koperasi hadir, warga disebut membeli gas LPG 3 Kg dengan harga sekitar Rp 20 ribu-Rp 21 ribu. Kini, harga di koperasi berada di kisaran Rp 18 ribu.

Konsumen saat berbelanja di gerai sarana produksi pertanian KDMP Wonokerto Foto: Dok. Akfa Nasrulhak/detikcom
Selain menjadi tempat belanja warga, KDMP juga menyediakan sarana produksi pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Sebelumnya, petani harus membeli kebutuhan tersebut ke luar desa, bahkan ke luar kecamatan.

Melalui unit saprodi, petani dapat memperoleh kebutuhan pertanian dengan jarak yang lebih dekat. Sejumlah pemasok juga memberikan edukasi mengenai penggunaan produk dan dosis yang diperlukan untuk tanaman, termasuk mangga.

Perluas Akses Pasar Melalui Media Sosial

Pengurus KDMP Wonokerto tidak hanya mengandalkan lokasi gerai untuk menarik pembeli. Mereka menggunakan TikTok, Instagram, dan WhatsApp sebagai saluran promosi sekaligus layanan komunikasi dengan masyarakat.

Konten yang dibuat mengikuti tren media sosial, tetapi tetap diarahkan untuk mempromosikan barang dan layanan koperasi. Produk yang paling sering dipromosikan antara lain beras dan minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Melalui media sosial, koperasi juga menginformasikan promo, program undian, serta layanan pengaduan yang terhubung dengan kasir, ketua, dan sekretaris. Akun TikTok koperasi disebut telah memiliki lebih dari 400 pengikut dengan hampir 50 konten.

Koperasi juga mengembangkan kartu anggota dengan sistem barcode. Setiap transaksi anggota dapat dicatat dalam basis data dan dikonversi menjadi poin yang nantinya dapat ditukarkan melalui program penghargaan pada akhir tahun.

Di balik pertumbuhan omzet, KDMP Wonokerto masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan tenaga kerja. Pengurus menyebut perekrutan pekerja belum dilakukan secara luas karena biaya operasional dan gaji masih bergantung pada pendapatan koperasi.

Untuk menjaga operasional, pengurus menggandeng konsultan ritel dan konsultan laporan keuangan. Sistem kasir juga digunakan untuk memantau pergerakan stok, sedangkan pemeriksaan stok dilakukan secara berkala.

Ke depan, KDMP Wonokerto berencana mengembangkan usaha baru, termasuk budidaya ikan lele atau nila. Pengurus juga menjajaki peluang kerja sama dengan pengelola program Makan Bergizi Gratis agar hasil budidaya atau produk pangan lokal dapat masuk ke rantai pasok kebutuhan makanan.

(Sumber:Kopdes Wonokerto Tembus Omzet Rp 260 Juta, Begini Strateginya.)

Jakarta (VLF) – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dilanda kebakaran hebat pada Kamis (15/10/2026) dini hari.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan meminta masyarakat tidak panik terkait nasib dokumen pertanahan yang tersimpan di kantor itu.

Ossy mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan mengupayakan penyelamatan aset dan dokumen yang masih bisa diamankan. Sementara itu, kepolisian diminta menyelidiki penyebab kebakaran agar insiden tersebut dapat terungkap secara jelas.

“Malam hari ini kami turut prihatin terjadi kebakaran di kantor pertanahan Kabupaten Karawang. Untuk itu saya langsung datang, tadi saya mendengar kejadian sekitar pukul 11 malam, dan saya sudah tiba di TKP sekitar jam 12,” kata Ossy saat meninjau lokasi, Kamis (15/10/2026) dini hari.

Ia menjelaskan, keselamatan pegawai menjadi prioritas utama dalam penanganan awal kejadian. Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, pihaknya berupaya menyelamatkan aset serta dokumen pertanahan yang masih memungkinkan untuk diamankan.

Kebakaran Diduga Berawal dari Lantai Dua

Berdasarkan laporan awal yang diterima Ossy, kebakaran diduga berasal dari lantai dua gedung kantor BPN Karawang. Informasi tersebut diperoleh dari laporan petugas keamanan yang berjaga saat kejadian.

Meski demikian, Ossy meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai penyebab kebakaran sebelum ada hasil pemeriksaan resmi dari kepolisian.

“Dugaan sementara kira-kira, kalau tadi kami mendengar dari security penjaga melaporkan bahwa penyebabnya dari lantai 2. Tapi tentunya agar ini terkonfirmasi dan tidak menjadi spekulasi, kita berikan waktu dan ruang kepada kepolisian untuk menyelidiki dan melakukan investigasi agar kami tidak salah dalam memberikan keterangan,” ucap Ossy.

Setelah proses pemadaman selesai, kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab kebakaran. Petugas juga direncanakan memasang garis polisi di lokasi.

Ossy menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian agar penyebab kebakaran dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang yang turut membantu penanganan kebakaran, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan kepolisian.

Hampir Seluruh Ruangan Gedung Terdampak

Ossy menyebut gedung kantor BPN Karawang memiliki banyak ruangan, termasuk ruang kerja empat kepala seksi, satu kepala subbagian tata usaha, serta sejumlah gudang arsip.

Berdasarkan pengamatan dari luar gedung, hampir seluruh ruangan terlihat terdampak kebakaran. Namun, tingkat kerusakan dan kondisi dokumen di dalamnya belum dapat dipastikan karena petugas belum bisa memeriksa seluruh area terdampak.

“Ruangannya ada banyak ya, ini memang di dalam ini ruangannya cukup banyak karena ada 4 kasi dan 1 Kasubag TU. Jadi ruangan di dalam banyak termasuk juga Ada beberapa gudang-gudang arsip, nah ini yang kita belum ketahui karena kita kesini sudah pada posisi terbakar dan kita tidak bisa melihat di dalam,” kata Ossy.

Ia menambahkan, “Tapi ini hampir semuanya, hampir seluruh ruangan kalau kami lihat dari luar memang kelihatannya terbakar, tapi masih perlu dipastikan.”

Kondisi tersebut membuat proses pendataan kerusakan dan penyelamatan arsip harus menunggu hingga situasi dinyatakan aman. Kementerian ATR/BPN selanjutnya akan mengevaluasi dokumen yang masih bisa diselamatkan serta kebutuhan pemulihan arsip yang terdampak.

Warga Diminta Tidak Panik soal Dokumen Tanah

Kebakaran tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dokumen pertanahan milik masyarakat yang sedang diproses maupun tersimpan di kantor BPN Karawang.

Menanggapi hal itu, Ossy meminta masyarakat tetap tenang. Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN memiliki mekanisme pemulihan dokumen apabila terjadi keadaan darurat, termasuk kebakaran dan bencana alam.

Menurutnya, arsip pertanahan tidak hanya tersimpan dalam bentuk dokumen fisik. Kementerian juga memiliki sistem digital yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan dan pencocokan data.

“Tentunya arsip-arsip pertanahan ini dengan kemajuan teknologi saat ini tidak hanya tersimpan dalam bentuk kertas, Tentunya bisa kita cross-check dengan sistem KKP kita, database komputer kita ada di pusat,” jelas Ossy.

Sistem tersebut diharapkan membantu proses verifikasi data dan pemulihan dokumen pertanahan masyarakat. Namun, proses pemulihan tetap akan dilakukan setelah penanganan kebakaran selesai dan kondisi arsip dapat diperiksa.

“Nah ini yang tentunya pemulihan dokumen akan kami lakukan setelah proses pemadaman selesai. Jadi kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak panik, kami akan memastikan pemulihan dokumen-dokumen yang dimiliki masyarakat juga akan kami lakukan secepat mungkin,” sambungnya.

Kementerian ATR/BPN melalui BPN Karawang juga akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pengecekan dokumen bagi warga yang terdampak. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi mengenai prosedur yang harus ditempuh.

Pelayanan Pertanahan Diupayakan Tetap Berjalan

Selain pemulihan arsip, keberlangsungan pelayanan pertanahan menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN setelah kebakaran. Kerusakan gedung berpotensi mengganggu aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Ossy mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mencari solusi apabila kantor tersebut belum dapat digunakan untuk memberikan pelayanan.

“Contoh kalau memang kantor ini tidak bisa dilakukan pelayanan, tentunya kami akan juga berkoordinasi dengan Pemda bagaimana agar pelayanan pertanahan tetap bisa diberikan kepada masyarakat. Dan itu yang menjadi komitmen kami di Kementerian Antara BPN, berusaha untuk agar pelayanan pertanahan ini tidak mandeg, tapi kami mohon juga kesabaran dari masyarakat, tentunya akan ada gangguan dan hambatan sedikit dengan adanya kejadian ini,” ujar dia.

Kementerian ATR/BPN masih perlu menyusun langkah penanganan dan mitigasi agar pelayanan tetap dapat berjalan. Informasi mengenai prosedur pengecekan serta pemulihan dokumen milik masyarakat akan disampaikan setelah proses investigasi dan penanganan di lokasi selesai.

Dengan demikian, masyarakat yang memiliki urusan pertanahan di BPN Karawang diimbau mengikuti informasi resmi dari instansi terkait untuk mengetahui perkembangan pelayanan dan mekanisme pemulihan dokumen pascakebakaran.

(Sumber:Kantor BPN Karawang Terbakar, Wamen ATR/BPN Pastikan Dokumen Warga Dipulihkan.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan anggaran Rp 1,8 miliar untuk mendukung penanganan stunting melalui penyediaan makanan tambahan bagi anak. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menekan angka stunting yang pada 2026 tercatat sebanyak 759 anak.

Wakil Bupati Merangin A. Khafidh mengatakan, penanganan stunting membutuhkan perhatian serius karena wilayah Merangin terdiri dari 205 desa dan 10 kelurahan. Luasnya cakupan wilayah tersebut menuntut koordinasi yang kuat agar program penanganan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

“Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang tergolong stunting. Dan Pak Bupati sudah mengalokasikan dana ini cukup besar, kurang lebih Rp 1,8 miliar. Nah, ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Khafidh dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Selasa (13/10/2026).

Persoalan stunting ini pun dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2026. Dimana dalam rakor itu juga menunjukkan prevalensi stunting di Merangin sebesar 2,83 persen.

Rakor itu digelar di Aula Depati Payung Bappeda, Selasa (13/10) dan dihadiri Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, kepala desa, serta lurah.

“Kita minta OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, serta DP3KB, diminta memperkuat kerja sama agar program penanganan berjalan terintegrasi,” ujar Khafidh.

Khafidh juga berharap dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor dapat memperkuat intervensi gizi serta pendampingan terhadap keluarga yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan bantuan dan program yang tersedia benar-benar tepat sasaran.

“Dengan langkah tersebut, penanganan stunting di Merangin diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga didukung keterlibatan aktif seluruh pihak dalam mendampingi ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga berisiko stunting,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Merangin M. Syukur meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menangani persoalan stunting. Dia menegaskan, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya.

Syukur juga meminta setiap OPD mengevaluasi pelaksanaan program agar upaya penanganan stunting berjalan efektif. Menurutnya, penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita.

“Ini bukan masalah pemerintah daerah, tapi masalah kita bersama. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin,” kata Syukur.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, para camat diminta berkoordinasi secara intensif dengan kepala puskesmas, kepolisian melalui Polsek, serta jajaran TNI melalui Koramil.

“Pemerintah desa dan kelurahan juga didorong memanfaatkan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting. Upaya tersebut mencakup penguatan rumah desa sehat dan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui Posyandu,” tutupnya.

(Sumber:759 Anak di Merangin Alami Stunting, Pemkab Siapkan Anggaran Rp 1,8 Miliar.)