Jakarta (VLF) – Dana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga tahap pembangunan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengatakan tiga tahap pembangunan mencakup gedung perkantoran, akses jalan, dan rumah susun.

Pertama, diproyeksikan untuk pembangunan konektivitas mendukung investasi seperti peningkatan akses jalan 12,1 km pada Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, hingga penataan ruang terbuka hijau (RTH).

Kedua, alokasi anggaran dari APBN ini juga digunakan untuk membangun kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif serta infrastruktur pendukung lainnya. Secara rata-rata, progres pembangunan kawasan tersebut telah mencapai 13,6%.

Ketiga, pembangunan hunian vertikal negara dan infrastruktur pendukungnya. Pada tahap ini, pembangunan meliputi hunian personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN serta infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan hingga penataan kawasan.

“APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan Perencanaan dan dari Prasarana, itu membutuhkan Rp 48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya,” terang Basuki saat ditemui wartawan di KIPP IKN, Kalimantan Timur, Senin (17/8/2026).

Selain itu, pembangunan IKN juga berasal dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, hingga hibah. Untuk skema KPBU tercatat nilai proyek sebesar Rp 134,22 triliun yang terbagi untuk membangun hunian serta jalan dan Multi-Utility Tunnel (MUT).

Untuk pembangunan hunian, terdapat tujuh perusahaan pemrakarsa seperti PT Intiland Development Tbk yang membangun 109 rumah tapak dan 41 tower rusun.

Kemudian untuk pendanaan dari investasi swasta, tercatat nilai investasi sebesar Rp 74,54 triliun. Basuki merinci, dana tersebut dialokasikan untuk membangun hotel, rumah sakit, mal, rumah makan, prasarana olahraga hingga rekreasi.

Investor swasta ini di antaranya adalah perusahaan properti asal Dubai PT Dejem Nusantara Development, perusahaan asal Korea Selatan PT Dian Jaya Indonesia, hingga perusahaan asal China PT Starbright International Investment. Basuki mengatakan, ketiga perusahaan properti itu sudah mulai melakukan pengerjaan.

“Dari Dejem itu membangun mal sebesar Rp 4 triliun, 10 hektar, sudah dilunasi tanahnya. 8 hektar untuk mal, 2 hektar untuk wakaf mereka mau bikin masjid. Insyaallah mulai dari 2027 mereka akan siap mulai bekerja. Kemudian yang Starbright dari China, ada 4 tower hunian bangunan dan komersial, sudah mulai membentuk pekerjanya sebesar Rp 1,25 triliun. Yang ketiga dari Korea, itu yang Dian Jaya, itu kawasan komersial, ada 25 tower, desainnya itu sangat-sangat futuristic,” jelasnya.

Berikut rincian sumber pendanaan dan proyek pembangunan IKN:

APBN Rp 48,8 Triliun

Batch 1 (2025)

• 12,1 km peningkatan jalan akses KIPP 1B & 1C
• Penataan kawasan Sepaku
• Penataan RTH

Batch 2 (2025-2027)

• Gedung DPR
• Gedung DPD
• Gedung MPR
• Gedung Sidang Paripurna
• Gedung MA
• Gedung MK dan KY
• Kantor Pendukung
• Jalan Kawasan Legislatif
• Jalan Kawasan Yudikatif
• Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A
• Embung KIPP 1B
• Embung KIPP 1C
• Kolam Retensi
• Jaringan Perpipaan Air Minum

Batch 3 (2026-2028)

• Hunian personel lembaga legislatif, yudikatif, dan ASN
• Infrastruktur pendukung (jalan & MUT,sanitasi, air minum, penataan kawasan)

Kerja Sama Pemerintah & Badan Usaha (KPBU) Rp 134,22 Triliun

Pemrakarsa Hunian

• Intiland (109 rumah tapak, 41 tower rusun)
• Nindya (8 tower rusun)
• Guangxi – DMT (11 tower rusun)
• Samsung C&T (21 tower rusun)
• PJ-IC (20 tower rusun)
• IJM-CHEC (20 tower rusun)
• PT Hutama Karya (10 tower rusun)

Pemrakarsa Jalan & MUT

• PT Sumber Mitra Jaya (17,67 km)
• CSCEC (31,36 km)
• PT Adhi Karya (15,48 km)
• Nindya – Brantas (21,67 km)
• CHEC – IJM (26,9 km)
• Guangxi – DMT (21,04 km)

Investasi Swasta Rp 74,54 Triliun

• PT Dejem Nusantara Development
• PT Dian Jaya Indonesia
• PT Starbright International Investment
• PT Panca Karya Sentosa
• PT Fajar Maju Karya Gemilang
• PT Plataran Boga Rasa
• PT Haupstadt Indonesia Borneo
• PT Electronic City Indonesia
• dan lain-lain

(Sumber:Rincian Proyek IKN Pakai Dana APBN Rp 48,8 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Bencana gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah telah menyiapkan kebutuhan pembiayaan penanganan bencana tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dukungan pembiayaan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan tahapan pemulihan yang dilakukan pemerintah.

Dia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana tersebut menjadi sumber pembiayaan awal dalam merespons kebutuhan penanganan bencana.

Ada Rp 5 triliun dana di BNPB yang siap digunakan untuk bencana. Pihaknya juga siap memberikan tambahan dana bila dibutuhkan.

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana BNPB,” jelas Purbaya dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).

Penanganan bencana dilakukan secara bertahap yang dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan. Apabila kebutuhan pembiayaan meningkat, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan.

Pemerintah pun memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” kata Purbaya.

“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tegasnya menekankan.

Purbaya menyampaikan dukungan pembiayaan akan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana serta mekanisme koordinasi antar instansi.

Sementara itu, untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Dengan dukungan pembiayaan yang telah disiapkan, pemerintah memastikan penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat terdampak dapat terus berjalan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga, serta pihak terkait lainnya.

(Sumber:Purbaya Blak-blakan soal Anggaran Bencana Rp 5 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan Jumat (14/8) dengan kenaikan 1,59% ke level 6.401,89. Sejumlah saham mencatat pergerakan signifikan, dengan BYAN naik 20,00%, MPRO menguat 17,92%, dan SRAJ bertambah 15,38%. Di sisi lain, BREN terkoreksi 2,46%, TPIA turun 2,43%, dan BBCA melemah 0,39%.

Penguatan IHSG terjadi meski investor asing masih mencatatkan aksi jual. Di pasar reguler, asing membukukan net sell Rp396,50 miliar, sedangkan secara keseluruhan pasar tercatat net sell Rp1,03 triliun.

Dari 11 sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), seluruhnya berakhir di zona hijau. Sektor Healthcare mencatat kenaikan 3,09%, menjadi sektor dengan penguatan terbesar pada perdagangan tersebut.

Pergerakan bursa Amerika Serikat justru berakhir di zona merah. Dow Jones turun 0,51% ke 53.459, S&P 500 melemah 0,52% ke 7.745, sedangkan Nasdaq terkoreksi 0,32% ke 26.644.

Dari dalam negeri, pemerintah menargetkan regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis rampung pada 17 September. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kehadiran bursa komoditas ini diharapkan dapat mendukung proses pembentukan harga (price discovery) serta memperkuat posisi tawar emiten tambang domestik.

Sentimen tersebut turut tercermin pada sejumlah aset Indonesia. ETF EIDO naik 0,96%, sementara indeks MSCI Indonesia menguat 0,21%.

Berita Emiten

Sumi Indo Kabel Tbk (IKBI)

IKBI memasang target penjualan sebesar USD266 juta pada 2026. Target tersebut meningkat 15,65% dibandingkan realisasi penjualan 2025 yang mencapai USD230 juta.

Prospek bisnis kabel listrik dan jaringan tegangan menengah menjadi salah satu penopang target tersebut. Permintaan diharapkan berasal dari pengembangan jaringan listrik, integrasi energi terbarukan, serta modernisasi infrastruktur.

Namun, hingga semester I 2026, IKBI baru mencatatkan penjualan USD75,43 juta atau sekitar 28,36% dari target tahunan. Dengan demikian, perseroan perlu membukukan penjualan sekitar USD190,57 juta pada semester II untuk mencapai target 2026.

Dari sisi kinerja, pendapatan IKBI tumbuh 18,11% secara tahunan. Namun, beban pokok penjualan meningkat lebih tinggi, yakni 21,40%, sehingga laba bruto turun 20,88% menjadi USD3,94 juta.

Pada perdagangan Jumat (14/8), saham IKBI ditutup di level Rp550 per saham. Secara teknikal, saham tersebut masih menghadapi potensi tekanan menuju area Rp530 setelah tiga sesi berturut-turut berada di bawah EMA 21.

Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII)

BPII menetapkan pembagian dividen tunai interim tahun buku 2026 sebesar Rp3,54 per saham. Total dividen yang akan dibagikan mencapai Rp34,98 miliar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026.

Pembagian tersebut setara dengan dividend payout ratio 81,68% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada semester I 2026 sebesar Rp42,83 miliar. Keputusan pembagian dividen telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris pada 12 Agustus 2026.

Sepanjang semester I 2026, BPII mencatat pendapatan jasa asuransi sebesar Rp936,34 miliar. Pendapatan jasa transportasi mencapai Rp346 miliar, sementara pendapatan jasa manajemen investasi dan lainnya sebesar Rp219,23 miliar.

Selain itu, perseroan membukukan pendapatan keuangan neto Rp20,47 miliar serta pendapatan lain-lain neto Rp34,42 miliar.

Saham BPII pada perdagangan Jumat (14/8) ditutup di level Rp464 per saham, naik 4,98% dari sesi sebelumnya. Dengan harga tersebut, dividen interim Rp3,54 per saham memberikan dividend yield sekitar 0,76%.

Cum date dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 26 Agustus 2026, sedangkan pembayaran dividen dijadwalkan pada 11 September 2026.

Siloam International Hospitals Tbk (SILO)

SILO berencana mengambil alih 100% saham 14 perusahaan yang memiliki aset properti rumah sakit dari entitas anak First Real Estate Investment Trust (First REIT).

Nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp6,91 triliun, atau sekitar 67,57% dari total ekuitas SILO per 31 Maret 2026.

Nilai kesepakatan atas aset properti tersebut mencapai Rp9 triliun. Setelah memperhitungkan penyesuaian aset dan liabilitas bersih serta komitmen belanja modal, nilai transaksi yang diperhitungkan menjadi sekitar minus Rp2,09 triliun.

Proses transaksi akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama melalui Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Share Purchase Agreement/CSPA), kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Opsi Put (Put Option Agreement/POA). Kedua perjanjian tersebut telah ditandatangani pada 1 April 2026.

Untuk pendanaan, SILO akan menggunakan fasilitas pinjaman perbankan. Berdasarkan proforma per 31 Maret 2026, transaksi tersebut akan meningkatkan utang bank jangka panjang sekitar Rp8,88 triliun dan total liabilitas sebesar Rp8,62 triliun.

Sementara itu, kas dan setara kas diproyeksikan berkurang sekitar Rp12,39 juta menjadi Rp1,19 triliun.

Rekomendasi Saham Hari Ini

• PGEO – Buy 1080-1090 | TP 1110-1130 | SL 1030
• PACK – Buy 290-294 | TP 300-304 | SL 276
• INET – Buy 228-232 | TP 238-242 | SL 216
• DSNG – Buy 1325-1335 | TP 1350-1380 | SL 1260
• EXCL – Buy 2780-2800 | TP 2830-2890 | SL 2620

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

(Sumber:IHSG Naik 1,59%, IKBI Kejar Target dan SILO Siapkan Akuisisi Rp6,91 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi besarnya alokasi belanja pemerintah pusat ke daerah melalui sejumlah program prioritas. Namun dia mengatakan penyesuaian dana transfer ke daerah, dirinya meminta harus mempertimbangkan kebutuhan layanan dasar.

Hal itu dikatakan Sultan dalam pidatonya di sidang bersama DPD-DPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Sultan menyebut kebutuhan dasar daerah yang perlu diperhatikan itu adalah kesehatan hingga pendidikan.

“Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Sultan.

Sultan menyebut, dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, tapi untuk pemerataan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah diminta meningkatkan inovasi pendapatannya.

“Dana transfer ke daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Selain itu dalam pidatonya Sultan juga menyinggung bangsa Indonesia yang telah 81 tahun mampu menghadapi sejumlah permasalahan. Hal itu karena masyarakat Indonesia yang selalu mencintai negeri ini.

“Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap tegak berdiri,” sebutnya.

(Sumber:Ketua DPD Tekankan Dana Transfer Daerah Jadi Instrumen Pemerataan Pembangunan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Ia menyebut ada BUMN yang terus merugi, tetapi dalam laporan keuangan justru tercatat mencetak keuntungan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya,” kata Prabowo.

Prabowo menilai masih ada BUMN yang bekerja tidak bertanggung jawab kepada negara. Ia mempertanyakan kondisi tersebut dan mengatakan pemerintah tidak seharusnya dianggap remeh.

“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu mengusut pengelolaan BUMN pada masa lalu. Ia bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut para pengurus atau direksi BUMN selama 30 tahun terakhir.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo juga membuka peluang pemberian amnesti bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada lembaga legislatif.

“Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah juga tengah membenahi hubungan kerja sama antara BUMN dan perusahaan asing. Ia menilai praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan BUMN harus dihilangkan.

“Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini,” katanya.

Prabowo kemudian mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari pembenahan perusahaan milik negara. “Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” pungkasnya.

(Sumber:Prabowo Sentil BUMN: Rugi Terus tapi Laporan Untung, Ngarang Aja Tuh!.)

Jakarta (VLF) – Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyoroti capaian lembaga legislatif termasuk DPR RI dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026. Prabowo mengungkit DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang menjadi terobosan setelah perjalanan 22 tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo berbicara di podium di hadapan seluruh anggota MPR/DPR dan DPD RI.

“DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan payung hukum tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mengakui seluruh pekerjaan berhak memperoleh perlindungan.

“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan,” ujarnya.

Diketahui, RUU PPRT disahkan menjadi UU pada 21 April lalu. RUU PPRT disahkan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Rapat paripurna turut dihadiri oleh 314 orang anggota dari 578 orang anggota DPR dari seluruh fraksi di DPR. Pengesahan diawali dengan laporan pembahasan RUU PPRT oleh Ketua Panja RUU PPRT sekaligus Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mewakili pemerintah menyambut baik RUU PPRT disahkan menjadi undang-undang. Supratman mengatakan perlindungan pekerja rumah tangga sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

(Sumber:Prabowo: DPR Telah Sahkan UU PPRT, Tiap Pekerja Berhak Peroleh Perlindungan.)

Jakarta (VLF) – Bagi sebagian masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), mendapatkan akses internet bukan perkara menyalakan ponsel lalu terhubung ke jaringan. Sebelum infrastruktur telekomunikasi hadir, warga di pelosok ini bahkan harus berjalan kaki, mengendarai sepeda motor, hingga naik pohon hanya untuk mendapatkan sinyal.

Kondisi tersebut pernah dialami masyarakat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah kepulauan dengan kondisi geografis berupa pegunungan dan daerah rawan bencana membuat akses komunikasi menjadi tantangan tersendiri.

Kepala Dinas Kominfo Flores Timur Silvester Suban Toa Kabelen mengisahkan, sebelum konektivitas tersedia, masyarakat hingga aparatur pemerintah harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan sinyal.

“Masyarakat kami atau teman-teman di sekolah, bahkan fasilitas kesehatan, Puskesmas, Pustu, harus menjangkau berkilometer-kilometer jarak untuk mendapatkan tempat bersinyal sehingga bisa mengakses informasi, memberikan laporan, menyampaikan data,” ujar Silvester dalam agenda Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).

Perjuangan tersebut bahkan terkadang dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Ketika sinyal tidak tersedia di permukaan tanah, warga mencari titik yang lebih tinggi agar telepon seluler dapat menangkap jaringan yang dipancarkan dari infrastruktur telekomunikasi di sekitar.

“Kadang naik pohon karena di bawah tidak ada sinyal, jadi harus naik pohon,” kata Silvester.

Kondisi tanpa internet itu tidak hanya menyulitkan komunikasi sehari-hari, terutama di era digitalisasi seperti saat ini. Mulai dari sekolah kesulitan menjalankan aktivitas yang mulai bergeser ke sistem digital, fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah menghadapi kendala ketika harus mengirimkan laporan maupun data.

Situasi perlahan berubah setelah infrastruktur telekomunikasi masuk ke wilayah tersebut.

Di Flores Timur, pembangunan enam BTS dan sekitar 262 akses internet di fasilitas pemerintahan, desa, sekolah, serta fasilitas kesehatan mulai membuka akses komunikasi bagi masyarakat yang sebelumnya harus mencari sinyal ke lokasi tertentu.

Masuknya akses internet juga mengubah kebutuhan sekolah. Jika sebelumnya persoalan utamanya adalah tidak tersedianya akses internet, kini sekolah mulai membutuhkan jaringan dengan kapasitas yang lebih besar.

Kepala SMAN 1 Titehena Konradus Kudarto mengatakan internet kini menjadi kebutuhan penting karena berbagai aktivitas sekolah telah menggunakan sistem digital, mulai administrasi hingga pelaksanaan asesmen.

Namun, ketika ratusan pengguna mengakses jaringan secara bersamaan, persoalan kapasitas muncul.

“Saya datang dengan harapan besar supaya ada peningkatan kapasitasnya. Sudah ada di lapangan, tapi ada sesuatu yang harus dibenahi supaya itu bisa dimaksimalkan,” harapnya.

Konradus mengatakan sekitar 450 siswa ditambah 50 guru dan pengawas dapat menggunakan jaringan secara bersamaan ketika asesmen berlangsung. Artinya, kebutuhan sekolah kini bukan lagi sekadar mendapatkan sinyal, tetapi memastikan koneksi tetap mampu melayani banyak pengguna sekaligus.

Perubahan juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Setelah konektivitas tersedia, masyarakat di daerah pegunungan mulai bisa mendapatkan informasi harga komoditas pertanian yang sebelumnya sulit diperoleh.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong Khairuddin mengatakan akses tersebut membantu masyarakat memperoleh informasi dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

“Tapi dengan adanya bantuan dari BAKTI, masyarakat sudah bisa mengakses semua informasi-informasi yang ada, khususnya di provinsi, kabupaten sampai di kecamatan,” tuturnya.

Kepala Desa Baina Barat, Yuslan, mengatakan informasi harga membuat petani memiliki pilihan lebih banyak sebelum menjual hasil pertanian. Mereka dapat membandingkan harga dan mencari pembeli yang menawarkan nilai lebih baik.

Internet juga mulai dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha warga. Produk makanan dan hasil usaha masyarakat dapat dipromosikan melalui media sosial sehingga peluang mendapatkan pembeli dari luar desa semakin terbuka.

“Mudah aksesnya untuk mereka mendapatkan misalnya seperti makanan yang dibuat kemudian dijual, kemudian mereka posting di foto, posting kemudian dikirim di media sosial,” kata Yuslan.

Konektivitas yang awalnya dibutuhkan untuk sekadar mendapatkan sinyal berkembang menjadi akses terhadap informasi, layanan publik, pendidikan, hingga peluang ekonomi.

Pengalaman di Flores Timur dan Parigi Moutong menjadi gambaran bagaimana pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T diarahkan untuk menjawab persoalan konektivitas sekaligus membuka peluang pemanfaatan internet.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengembangkan sejumlah infrastruktur untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan komersial.

Direktur Utama Bakti Komdigi Fadhilah Mathar mengatakan kehadiran Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dengan kapasitas 150 Gbps memungkinkan pemerintah menggabungkan jaringan terestrial dan nonterestrial untuk mempercepat perluasan konektivitas.

“Hal lain yang membuat kami dapat mempercepat penggelaran konektivitas digital itu adalah kehadiran Satria-1. Kehadiran Satria-1 ini membuat kita bisa menggabungkan solusi terestrial dengan solusi non-terestrial pada saat wilayah-wilayah itu memang masih sangat sulit,” tutur Fadhilah.

Selain Satria-1, Badan Layanan Umum Komdigi ini mengandalkan Palapa Ring sebagai tulang punggung jaringan serat optik di wilayah nonkomersial. Jaringan tersebut membentang sekitar 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Melalui program Bakti Aksi, akses internet gratis juga telah direalisasikan di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Sementara Bakti Sinyal telah membangun BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik di wilayah 3T dan perbatasan.

“Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68% berada di sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89% untuk mendukung e-government,” ungkap perempuan yang disapa Indah ini.

(Sumber:Saat Internet Mengubah Hidup Warga 3T: Tak Lagi Naik Pohon Cari Sinyal.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan pengiriman ekspor minyak melalui jalur pipa yang membentang melintasi Mesir hingga Laut Mediterania. Langkah ini merupakan alternatif Arab sejak sekutu Houthi Iran mendeklarasikan embargo maritim di Laut Merah.

Untuk diketahui, di Timur Tengah terdapat pipa bernama Suez-Mediterranean (Sumed) yang terhubung dari pelabuhan Ain Sokhna di Laut Merah ke pelabuhan Sidi Kerir di Mediterania, Mesir.

Dalam konteks ini, kapal super tanker yang bermuatan penuh membawa minyak Saudi ke pelabuhan Ain Sokhna. Di sana mereka kemudian memompa muatan minyak ke dalam pipa Sumed sampai ke pelabuhan Sidi Kerir untuk dimuat kembali dalam kapal tanker.

Menurut data yang diberikan oleh perusahaan intelijen perdagangan Kpler, volume ekspor minyak dari pelabuhan Sidi Kerir meningkat jadi sekitar 2,3 juta barel per hari pada Agustus ini. Jumlah ini tercatat meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang rata-rata volume ekspor minyak hariannya hanya 1 juta barel.

“Mayoritas ekspor tersebut adalah minyak mentah Saudi,” kata direktur riset komoditas di Kpler, Matt Smith.

“Ini bukan keputusan jangka pendek. Ini adalah perubahan strategi atau dinamika yang nyata,” sambungnya.

Di luar itu, saat ini Arab Saudi memang berada di bawah tekanan karena Iran dan sekutunya Houthi menekan titik-titik jalur minyak utama mereka di Timur Tengah.

Pada awalnya saat perang antara AS dan Iran berkecamuk, Arab Saudi harus mengalihkan jutaan barel minyak per hari melalui jalur pipa dari wilayah timurnya yang terhubung dengan Selat Hormuz ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah.

Namun tak lama setelah mengalihkan jalur pengiriman minyaknya, kapal-kapal tanker Saudi malah mendapatkan serangan Houthi saat melintasi Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah. Memberikan tekanan pada ekspor Saudi dari Yanbu.

Inilah yang kemudian membuat pemerintah Arab Saudi kembali mengubah jalur ekspor mereka melalui pipa Sumed. Alhasil ekspor minyak Saudi dari Yanbu melalui Selat Bab el-Mandeb turun hampir 90% menjadi 1,3 juta barel pada Agustus ini, dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 11 juta barel.

“Ini adalah pergeseran besar yang sedang terjadi di sini. Jelas bahwa Arab Saudi tidak menganggap enteng hal ini, dan mereka memperkirakan ini akan menjadi tren baru,” jelas Smith.

Perubahan strategi ekspor ini dipertegas kembali oleh CEO Saudi Aramco, Amin Nasser. Ia menjelaskan Riyadh memiliki alternatif jalur pengiriman minyak selain Laut Merah bagian selatan dan Selat Bab el-Mandeb.

“Seperti yang Anda ketahui, kami memiliki berbagai pilihan melalui berbagai rute akses dan jalur alternatif ke Mediterania melalui jalur pipa Sumed dan Terusan Suez,” kata Nasser dalam sebuah konferensi pers Aramco.

(Sumber:Arab Saudi Punya Jurus Baru Genjot Ekspor Minyak.)

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi V DPR Fraksi Golkar Hamka B Kady menyoroti insiden kecelakaan kapal yang belakangan terjadi. Hamka mendesak ada evaluasi menyeluruh terkait tata kelola keselamatan pelayaran, termasuk regulasi penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB).

“Tak boleh hanya dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan pelayaran, termasuk regulasi mengenai penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB),” kata Hamka kepada wartawan, Kamis (12/8/2026).

Hamka menyinggung soal tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, kebakaran KM Barcelona di Sulawesi Utara, tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar hingga kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan Madura. Terbaru, KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Regulasi tersebut masih terlalu berorientasi pada pemenuhan administrasi melalui master sailing declaration, sementara pemeriksaan fisik kapal sebelum keberangkatan belum menjadi kewajiban dalam setiap penerbitan SPB,” kata dia.

Menurut Hamka ketentuan tersebut perlu diselaraskan dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 66 Tahun 2024, yang memberikan mandat kepada syahbandar untuk menjamin keselamatan pelayaran melalui pengawasan, pemeriksaan kapal, serta kewenangan menerbitkan maupun menunda SPB apabila persyaratan keselamatan tidak terpenuhi.

Hamka mengkritisi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 yang menyatakan keabsahan dan kebenaran kelaiklautan kapal dalam master sailing declaration menjadi tanggung jawab nakhoda sepenuhnya.

“Tanggung jawab nakhoda memang tidak dapat dikurangi, namun tanggung jawab negara melalui Syahbandar untuk melakukan pengawasan aktif juga tidak boleh dilemahkan,” kata Hamka.

“Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban kecelakaan kapal yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” sambungnya.

Legislator Golkar ini berharap pemerintah melakukan evaluasi secara total. Antisipasi sebelum kapal diberangkatkan harus diprioritaskan sebelum transportasi laut tersebut berlayar.

“Rentetan tragedi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Permenhub Nomor 28 Tahun 2022. Keselamatan pelayaran tidak boleh hanya bergantung pada deklarasi administrasi, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan yang kuat, pemeriksaan fisik kapal yang memadai, dan tata kelola keselamatan yang benar-benar mampu mencegah kecelakaan sebelum terjadi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, KMP Putri Yasmin terbakar saat melintas di perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebakaran itu dilaporkan terjadi Rabu (12/8) pagi.

Dilansir detikBali, video yang beredar memperlihatkan kepulan asap sempat membuat penumpang kapal panik. Seluruh penumpang tampak telah mengenakan pelampung.

“Hancur sudah. Allahu Akbar,” ungkap pria dalam video tersebut sambil mengenakan jaket pelampung.

Kepala KSOP Lembar Syamsurizal mengatakan pihaknya baru memastikan satu penumpang meninggal dalam insiden tersebut. “Sementara ini masih satu orang meninggal. Kami belum pastikan kelaminnya,” ungkapnya di lokasi, Rabu (12/8).

(Sumber:Kebakaran Kapal Berulang, Legislator Desak Evaluasi Aturan Izin Berlayar.)

Jakarta (VLF) –  Kasus dugaan penyimpangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang senilai lebih dari Rp 2 miliar telah naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang bakal memeriksa ratusan kepala sekolah (kepsek).

Dikatakan Kepala Kejari Rembang, Rully Mutiara, bakal ada 270 kepsek yang dimintai keterangannya.

“Kasus TPP ini kami masih melakukan pendalaman. Seminggu yang lalu sudah kita naikkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi mohon bersabar, kalau saudara lihat ini tiap hari ada yang kita panggil,” kata Rully saat diwawancarai detikJateng di Kompleks Rumdin Bupati Rembang, Selasa (11/8/2026).

Rully melanjutkan, saat ini pihaknya sudah meminta keterangan dari 10-15 orang. Jumlah itu akan bertambah pada 1-2 pekan mendatang.

“(Sampai saat ini total sudah berapa saksi yang dimintai keterangan?) Udah ada mungkin 10-15, nanti yang akan banyak itu satu dua minggu ke depan. Karena mungkin dari 270 kepala sekolah itu akan kita panggil semua,” ujarnya.

Alasan Ratusan Kepsek Dipanggil

Rully menjelaskan, asalan Kejari Rembang memanggil 270 kepala sekolah untuk mendalami alur pembayaran TPP. Selain itu, pemeriksaan juga mengungkap pihak yang bertanggung jawab pada dugaan penyimpangan itu.

“Untuk membuktikan siapa yang harus mempertanggungjawabkan soal penyimpangan ini,” ucap Rully.

Kejari Rembang juga akan memanggil pihak non-ASN yang diduga menerima aliran dana dalam perkara tersebut.

“Termasuk pihak non-ASN yang menerima aliran dana, itu pasti kita panggil semua. Saat ini belum (dipanggil). Karena yang dipanggil banyak kan, jadi membagi waktunya. Mana yang harus kita dahulukan kita periksa,” kata dia.

Sementara Kepala Dindikpora Rembang, Achmad Sholchan, tidak menjawab saat detikJateng mengirim permintaan wawancara melalui WhatsApp.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan penyimpangan pembayaran TPP di Dindikpora Rembang senilai lebih dari Rp 2 miliar. Bupati Rembang Bupati Rembang Harno meminta temuan tersebut segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 75.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026. Dalam laporan tersebut disebutkan pembayaran TPP pada Dindikpora tidak sesuai ketentuan.

Seperti dilihat detikJateng, BPK mencatat Pemkab Rembang merealisasikan belanja TPP ASN tahun 2025 sebesar Rp 238.486.576.019. Namun, hasil pemeriksaan menemukan pencairan TPP sebesar Rp 2.058.834.687 kepada pegawai Dindikpora yang juga telah menerima tunjangan profesi guru (TPG).

Berdasarkan pemeriksaan daftar pemindahbukuan, daftar transfer Bank Jateng, dan rekening koran penerima, BPK menemukan daftar transfer yang dikirim ke bank berbeda dengan daftar nominatif penerima yang dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

Dari total dana tersebut, hanya Rp 108.932.062 yang ditransfer ke rekening 36 pegawai sesuai data. Sementara Rp 1.949.902.625 justru dialihkan ke delapan rekening penampung.

Delapan rekening itu masing-masing atas nama berinisial AWI sebesar Rp 750.615.427 yang tercatat bukan ASN Pemkab Rembang, BAS Rp 69.702.000, HPR Rp 235.505.074, ISE Rp 10.000.000, KHU Rp 232.000.000, SNO Rp 82.000.000, SUM Rp 405.133.358, dan YPU Rp 164.946.766. Tujuh nama terakhir merupakan ASN di lingkungan Dindikpora.

BPK juga mencatat dari dana yang sempat masuk ke rekening 36 pegawai, sebagian yakni Rp 55.133.304 telah dikembalikan kepada pegawai Dindikpora maupun pegawai koordinator wilayah. Namun hingga 31 Desember 2025 dana tersebut belum seluruhnya disetor ke kas daerah.

Lalu Dindikpora telah mengembalikan Rp 56.572.802 ke kas daerah. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian yang belum dikembalikan sebesar Rp 2.002.261.885.

Terkait temuan itu, Bupati Rembang Harno meminta kasus ini diusut tuntas. Harno pun menyoroti temuan yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik).

“Temuan BPK ini harus ditindaklanjuti. Prosesnya semuanya dikembalikan sesuai ketentuan. Yang paling menonjol memang ada di Dinas Pendidikan terkait penyimpangan TPP,” kata Harno saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Rembang, Senin (29/6).

Senada, Wakil Bupati Rembang M Hanies Cholil Barro’ mengatakan pemerintah daerah telah menelusuri temuan tersebut. Hasilnya ditemukan adanya penyimpangan pembayaran TPP, termasuk dana yang mengalir ke pihak luar.

“Sudah ditelusuri, ternyata ada penyimpangan dari TPP guru, ada yang dobel-dobel dan ada beberapa yang masuk ke pihak luar. Yang bersangkutan juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya. Kami belum mengetahui yang pihak luar itu,” ujar Hanies.

ASN Dindikpora Sudah Dinonjob

Saat dimintai konfirmasi detikJateng, Kepala Dindikpora Rembang Achmad Sholchan mengatakan pihaknya telah mendapat instruksi untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Ia menyebut ASN berinisial SUM yang diduga menyusun data TPP telah dinonaktifkan dari tugasnya.

“Statusnya yang bersangkutan sampai saat ini kami non-jobkan, tidak kami beri tugas apa-apa. Hanya kami beri tugas untuk segera menyelesaikan tanggungannya dan mengembalikan ke kas daerah sesuai hasil temuan BPK,” kata Sholchan saat diwawancarai detikJateng, Kamis (2/7).

Menurutnya, seluruh ASN yang rekeningnya menerima transfer juga telah dimintai keterangan. Berdasarkan pengakuan mereka, uang yang masuk ke rekening masing-masing hanya dititipkan sementara lalu diserahkan kepada SUM.

“Prinsipnya mereka hanya dititipi sementara. Setelah menerima transfer satu sampai dua hari diserahkan ke yang bersangkutan (SUM) yang membuat daftar TPP,” ujarnya.

Terkait aliran dana ke rekening AWI yang bukan ASN, Sholchan membenarkannya. “Ya yang non-ASN itu bukan pegawai atau karyawan sini. (AWI dan SUM) Mereka teman. SUM sendiri selaku pembuat data TPP,” terang Sholchan.

Sementara itu, kasus dugaan penyimpangan TPP tersebut kini telah ditangani Kejaksaan Negeri Rembang. Perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

“Iya, kasus itu sedang kita tangani, masuk tahap penyelidikan,” kata Kasi Intelijen Kejari Rembang, Yusni Febriansyah Efendi saat dimintai konfirmasi detikJateng, Kamis (2/7).

(Sumber:Ratusan Kepsek Diperiksa Buntut Dugaan Penyimpangan TPP Rp 2 M di Rembang.)