Jakarta (VLF) – Ahmad Zaini (LAZ). KPK memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi (LR).

“Dugaan TPK terkait benturan kepentingan dalam PBJ, suap PBJ, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

“LR, PNS / Kepala Dinas PUPRPKP Pemkab Lombok Barat,” tambahnya.

KPK juga memanggil dua saksi lainnya. Salah satunya adalah I Agus Wirawan Sastraselaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Barat.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya.

Berikut daftar saksi yang dipanggil KPK:

• Lalu Ratnawi PNS / Kepala Dinas PUPRPKP Pemkab Lombok Barat
• I Agus Wirawan Sastra PNS / Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Barat
• 3. Ricky Muharam Staff HRD Hotel Santika Premier Slipi Jakarta

Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi karena ikut main proyek dan menerima suap. Total penerimaan diduga mencapai Rp 12,4 miliar dalam bentuk uang tunai dan barang.

“Berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Mereka adalah:

• Lalu Ahmad Zaini selaku Bupati Lombok Barat
• Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat (PT AMGM)
• Alvonsus Gani selaku Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (PT MSI).

Berikut ini rincian suap yang diterima Lalu Ahmad Zaini:

• Satu unit mobil merek Toyota Alphard senilai Rp 1,2 miliar;
• Satu pasang sepatu merek Hermes senilai Rp 19 juta;
• Akomodasi perjalanan LOP-JKT (Bupati sering kali melakukan perjalanan Lombok-Jakarta PP);
• Uang tunai sekurang-kurangnya senilai Rp 380 juta;
• Satu unit telepon genggam merek iPhone 17 Pro senilai Rp 26 juta;
• Satu ekor sapi kurban senilai Rp 17 juta.

Jika ditotal, Lalu Ahmad menerima Rp 12,4 miliar dalam bentuk uang, barang, dan fasilitas.

(Sumber:KPK Panggil Kadis PUPRPKP Lombok Barat Terkait Kasus Bupati Lalu Ahmad.)

Jakarta (VLF) – Prancis tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat utang pemerintah yang terus membengkak. Total utang negara tersebut kini mencapai rekor US$ 4 triliun atau setara 119% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengutip Fortune, Senin (19/10/2026), rasio tersebut menjadi yang tertinggi sejak masa setelah Perang Dunia II. Tekanan ekonomi ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi masyarakat yang memprotes tingginya biaya hidup.

Situasi semakin rumit karena pemerintah Prancis juga menghadapi tekanan politik untuk memangkas belanja negara dan mengendalikan defisit anggaran. Tingginya utang Prancis mulai menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan.

Imbal hasil obligasi pemerintah bahkan melonjak ke level tertinggi dalam 24 tahun, memunculkan sinyal peringatan yang terakhir terlihat ketika krisis utang melanda kawasan Eropa pada 2011.

Investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah Prancis dalam mengendalikan defisit anggaran. Kondisi politik yang tidak stabil turut memperbesar kekhawatiran bahwa pemerintah akan kesulitan menjalankan kebijakan penghematan.

Direktur Pelaksana Eurasia Group untuk Eropa, Mujtaba Rahman, menilai Prancis tengah menghadapi tiga persoalan sekaligus, yakni krisis demokrasi liberal, buruknya pengelolaan keuangan negara, dan meningkatnya ketidakpuasan generasi muda.

Menurutnya, persoalan fiskal menjadi ancaman paling serius karena berkaitan dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi Prancis. Rahman bahkan menyebut Prancis berada di ambang krisis.

“Prancis benar-benar berada di ambang krisis,” tambahnya.

Persoalan utang Prancis semakin berat akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina dan Iran. Perdana Menteri (PM) Prancis, Sébastien Lecornu telah mengusulkan rancangan anggaran 2027 untuk menurunkan defisit secara bertahap, dari 5,4% menjadi 5% terhadap PDB. Namun, rancangan tersebut masih harus menghadapi pemungutan suara penting di Majelis Nasional pada Selasa (20/10).

Rahman memperingatkan bahwa kegagalan pemerintah meloloskan anggaran berpotensi membuat biaya pembayaran bunga utang Prancis melonjak tajam.

“Prancis bisa terpaksa meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan berharap mendapat bantuan dari Bank Sentral Eropa (ECB). Ini akan menjadi penghinaan bagi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia,” sambungnya.

Di tengah tekanan tersebut, gelombang demonstrasi juga melanda berbagai wilayah Prancis. Aksi protes terhadap tingginya biaya hidup bahkan berujung kerusuhan, penjarahan toko-toko mewah dan supermarket, hingga pembakaran bangunan pemerintah.

Sebelumnya, para pelajar juga menggelar demonstrasi untuk memprotes buruknya fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, serta minimnya investasi pemerintah di sektor pendidikan selama bertahun-tahun.

(Sumber:Utang Prancis Tembus US$ 4 T, Tertinggi sejak Perang Dunia II.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat perlindungan hak pekerja. Tak hanya itu, Pemprov Jabar menyiapkan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak PHK kembali memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK selama Januari hingga September 2026. Kondisi tersebut mendorong Pemprov Jabar untuk tidak hanya memastikan hak pekerja terpenuhi, tetapi juga memperluas akses terhadap kesempatan kerja baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar mengatakan, Pemprov Jabar berupaya memastikan hak pekerja tetap terpenuhi melalui fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya tersebut juga dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan deteksi dini untuk mencegah persoalan hubungan industrial berkembang menjadi konflik.

Menurutnya, penyelesaian melalui dialog menjadi salah satu langkah yang ditempuh ketika muncul permasalahan hubungan industrial. Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja yang terdampak PHK tetap dapat mengakses manfaat jaminan sosial.

“Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kim dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).

Di samping memastikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK, Pemprov Jabar juga berupaya membantu pencari kerja menemukan peluang pekerjaan baru. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi Nyari Gawe yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi Nyari Gawe mencatat 704.121 pencari kerja dan melibatkan 714 perusahaan. Platform tersebut menyediakan 24.085 lowongan kerja, dengan 1.209 pelamar tercatat telah diterima bekerja.

Upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan juga dilakukan melalui program Bursa Kerja Online yang disiarkan langsung bersama Gubernur Jawa Barat melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial. Hingga 9 Oktober 2026, program tersebut telah berjalan dalam empat edisi dengan melibatkan 89 perusahaan dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.

Selain memperluas akses informasi dan penempatan kerja, Pemprov Jabar mendorong peningkatan keterampilan agar tenaga kerja memiliki bekal untuk bersaing di pasar kerja.

Disnakertrans Jabar menyelenggarakan pelatihan berbasis kejuruan di berbagai bidang, meliputi otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, dan pembuatan konten digital.

Pelatihan melalui Mobile Training Unit turut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan.

Pemprov Jabar juga mengembangkan pelatihan kewirausahaan sebagai alternatif bagi pekerja terdampak PHK maupun pencari kerja lainnya untuk membangun usaha mandiri.

(Sumber:Jurus Pemprov Jabar Lindungi Hak & Perluas Akses Kerja Warga Terdampak PHK.)

Jakarta (VLF) – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Irwan Meilano bicara potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang masih perlu ditingkatkan dalam perdagangan global. Hal ini disampaikan saat meresmikan Trade Indonesia, di She La Vie Grand Ballroom, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2026).

Irwan mengatakan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu peluang terbesar dalam perdagangan global. Menurutnya, nilai perdagangan produk perikanan dunia kini mencapai US$ 184 miliar, hampir menyamai perdagangan daging, dan lebih dari sepertiganya diperdagangkan lintas negara melalui laut, namun potensi itu belum dapat dimanfaatkan maksimal oleh Indonesia.

Indonesia merupakan peringkat kedua dunia untuk perikanan tangkap setelah China dan peringkat ketiga untuk perikanan budi daya. Ekspor perikanan nasional tahun lalu mencapai US$ 6,27 miliar, tumbuh 5,2%, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun dari sisi nilai perdagangan, Indonesia masih berada di peringkat ke-10.

“Produksinya banyak, nilainya rendah. Bapak dan Ibu yang paham soal margin pasti melihat ada gap serius di sini, dan gap itu seharusnya menjadi potensi. Itu peluang yang harus kita rebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Ia mencontohkan Norwegia, yang dengan produksi sekitar 4 juta ton mampu membukukan ekspor US$ 17 miliar. Artinya, peningkatan nilai tambah produk perikanan Indonesia masih sangat terbuka.

Untuk itu, pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi, pengembangan perikanan budidaya di pesisir, laut, dan darat, pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir, serta penanganan sampah plastik. Irwan menyebut seluruh agenda itu membuka peluang usaha di sepanjang rantai nilai, mulai dari pakan, benih, rantai dingin, pengolahan, logistik, hingga ekspor.

Ia menjelaskan, perluasan kawasan konservasi bukan sekadar agenda lingkungan. Ketika kawasan konservasi membaik, kualitas hasil laut ikut meningkat, sehingga volume tangkapan tidak harus besar tetapi nilainya di pasar jauh lebih baik.

“Kami di KKP sangat berharap kita semua bisa naik kelas. Nelayan naik kelas, produk ekspor kita naik kelas, baik dari sisi kualitas maupun nilai. Yang penting adalah menemukan mitra yang tepat untuk membangun investasi, dan KKP siap mendukung Bapak dan Ibu sekalian dalam proses tersebut,” ujarnya.

Irwan mengingatkan bahwa peningkatan nilai ekspor menuntut pemenuhan standar mutu. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah lama menjadi produsen besar dunia, dan tugas bersama ke depan adalah meningkatkan kapasitas produksi sekaligus nilai ekspornya.

“Tidak banyak negara yang dianugerahi kekayaan laut seperti kita. Saya banyak terlibat di bidang sumber daya mineral, dan sekarang saya melihat sumber daya laut kita jauh lebih berharga dari itu semua. Yang kita perlukan adalah kolaborasi,” tuturnya.

Founder & Global Head International Creatives Exchange (ICE) yang menaungi Trade Indonesia, Atta Ul Karim, menjelaskan bahwa Trade Indonesia dibangun untuk mempertemukan pelaku usaha domestik dan mitra luar negeri secara lebih langsung, sekaligus mendorong hubungan bisnis yang berkembang menjadi kerja sama konkret.

Melalui jaringan bisnis dan direktori yang disediakan, platform ini diharapkan membantu pelaku usaha menemukan mitra yang relevan, memperoleh informasi peluang perdagangan, serta menjajaki kerja sama dengan jaringan internasional.

“Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem yang mendorong lebih banyak bisnis Indonesia berkembang dan menjangkau pasar internasional,” lanjutnya.

(Sumber:Produksi Ikan RI Melimpah, tapi Nilai Perdagangannya Masih Rendah.)

Jakarta (VLF) – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memulai usaha dengan modal yang terbatas. Saat dibentuk pada April 2025, koperasi tersebut hanya memiliki sekitar 26 anggota dengan dana terkumpul kurang dari Rp 3 juta.

Kini, KDMP Wonokerto mengelola dua unit usaha, yakni gerai sembako dan sarana produksi pertanian. Omzet gabungan kedua unit tersebut berada di kisaran Rp 200 juta hingga Rp 260 juta per bulan.

Perjalanan itu bermula ketika M. Yusril Suhendra terpilih sebagai Ketua KDMP Wonokerto melalui musyawarah desa khusus pada 21 April 2025. Saat itu, koperasi menetapkan simpanan pokok Rp 100 ribu dan simpanan wajib Rp 10 ribu per bulan.

“Pada saat itu awal terbentuk kita beranggotakan masih kurang lebih 26 anggota, dan terkumpul dana dari anggota kurang lebih tidak sampai Rp3 juta, Rp2 juta sekian,” kata Yusril kepada detikcom belum lama ini.

Dengan modal awal yang terbatas tersebut, pengurus tidak perlu mengalokasikannya untuk mendirikan bangunan fisik dari nol. KDMP Wonokerto memanfaatkan Gedung Serbaguna yang sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah desa menggunakan anggaran desa. Di gedung itulah yang kini bertransformasi menjadi minimarket, koperasi mulai merintis aktivitas penjualan pada Juni 2025.

Pada tahap awal, usaha dijalankan secara bertahap dan sederhana. Karena belum memiliki modal cukup untuk membeli stok, koperasi memanfaatkan kerja sama dengan pemasok menggunakan sistem konsinyasi. Barang disuplai terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelah produk terjual.

“Karena kita tidak ada modal, sistemnya seperti itu. Supply barang dari Bulog dan ID Food, ada beras, ada gula, ada minyak, ada air mineral waktu itu, di-supply dari sana, dibayar ketika laku,” ujar Yusril.

Koperasi juga bekerja sama dengan dua pemasok es krim yang meminjamkan freezer. Langkah tersebut dipilih karena lokasi gedung koperasi berdekatan dengan sejumlah sekolah, seperti SD, TK, dan MTs. Mereka pun mulai menjual komoditas harian seperti beras, minyak, gula, air mineral, hingga es krim tersebut.

Perkembangan usaha kemudian melesat setelah koperasi memperoleh pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Koperasi sebelumnya mengajukan pembiayaan Rp 1,3 miliar, yang kemudian disetujui sebesar Rp 864,4 juta dan cair pada September 2025. Setelah dana cair, pengurus mulai menata gerai dengan pendampingan konsultan ritel selama sekitar 35 hari.

Pada akhir Oktober 2025, minimarket KDMP Wonokerto resmi beroperasi penuh dengan konsep ritel modern. Sejak saat itu, jumlah barang yang dijual bertambah dan aktivitas perdagangan koperasi meningkat pesat.

Yusril mengatakan omzet koperasi sebelum memperoleh pembiayaan LPDB belum mencapai Rp 50 juta per bulan. Setelah dua unit usaha berjalan, omzet gabungan meningkat hingga berada di kisaran Rp 200 juta-Rp260 juta per bulan.

“Untuk omzet kita sebelum ada pembiayaan dari LPDB karena hanya beberapa item saja yang kita jual, satu bulan belum sampai Rp 50 juta. Setelah ada pembiayaan, saat ini kita kurang lebih di Rp 260 juta untuk dua gerai,” tuturnya.

Menurut Yusril, kontribusi terbesar berasal dari gerai sembako karena kebutuhan pokok menjadi barang yang paling banyak dicari masyarakat. Omzet minimarket saat ini disebut berada di kisaran Rp 7 juta-Rp 9 juta per hari, meski angka tersebut dapat berubah tergantung jenis barang dan program promosi.

Bukan Hanya Menjual, KDMP Wonokerto Turut Membuka Akses Pasar

Pertumbuhan KDMP Wonokerto tidak hanya terlihat dari omzet koperasi. Pengurus juga berupaya menjadikan gerai tersebut sebagai ruang pertemuan antara produk lokal, pedagang kecil, dan konsumen.

Sejumlah UMKM di sekitar desa dapat menitipkan produk mereka melalui koperasi. Produk yang masuk antara lain asinan mangga, cokelat karakter, es mambo, makanan ringan kemasan ulang, telur asin, dan keripik pisang aneka rasa.

Salah satu produk yang masuk ke gerai tersebut adalah asinan mangga buatan Anita Kurniawati. Produk itu dibuat secara musiman dengan memanfaatkan hasil kebun mangga miliknya, terutama ketika harga mangga sedang turun.

Melalui koperasi, Anita tidak hanya mengandalkan penjualan dari lingkungan pertemanan dan status WhatsApp. Produk asinan mangga miliknya dapat ditawarkan kepada konsumen yang datang ke gerai, sekaligus diperkenalkan melalui kegiatan promosi koperasi.

Sistem penitipan dilakukan secara konsinyasi. Anita mengirimkan produk ke koperasi, sedangkan pembayaran diberikan berdasarkan jumlah yang terjual. Produk yang belum terjual akan dikembalikan setelah dilakukan pengecekan stok.

Yusril mengatakan koperasi juga membantu mempromosikan produk UMKM melalui media sosial. Sejumlah produk lokal Wonokerto bahkan pernah dibawa dalam kegiatan pameran di Jakarta untuk memperluas jangkauan pemasaran.

Membangun Kolaborasi dengan Warung Sekitar

Kehadiran minimarket koperasi sempat menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pemilik toko kelontong di sekitar Wonokerto. Mereka menganggap koperasi berpotensi menjadi pesaing baru.

Namun, pengurus KDMP memilih pendekatan berbeda. Pemilik warung justru diajak bergabung sebagai anggota dan memanfaatkan koperasi sebagai tempat kulakan.

Yusril mengatakan sejumlah toko di sekitar koperasi kini membeli barang, termasuk LPG, dari KDMP. Dengan begitu, warung tetap dapat menjual kembali barang kepada warga dengan harga yang lebih kompetitif.

“Banyak warga yang mempunyai toko protes dengan hadirnya koperasi. Kita bisa menyikapi itu dengan mengajak bergabung menjadi anggota koperasi. Nanti kita bisa memberi harga yang lebih murah, sehingga toko-toko kelontong di sekitar bisa menjual dengan harga yang sama dengan yang dijual di koperasi,” jelasnya.

Menurut Yusril, pola tersebut juga membantu masyarakat mendapatkan LPG dengan harga lebih rendah. Sebelum koperasi hadir, warga disebut membeli gas LPG 3 Kg dengan harga sekitar Rp 20 ribu-Rp 21 ribu. Kini, harga di koperasi berada di kisaran Rp 18 ribu.

Konsumen saat berbelanja di gerai sarana produksi pertanian KDMP Wonokerto Foto: Dok. Akfa Nasrulhak/detikcom
Selain menjadi tempat belanja warga, KDMP juga menyediakan sarana produksi pertanian, seperti pupuk dan pestisida. Sebelumnya, petani harus membeli kebutuhan tersebut ke luar desa, bahkan ke luar kecamatan.

Melalui unit saprodi, petani dapat memperoleh kebutuhan pertanian dengan jarak yang lebih dekat. Sejumlah pemasok juga memberikan edukasi mengenai penggunaan produk dan dosis yang diperlukan untuk tanaman, termasuk mangga.

Perluas Akses Pasar Melalui Media Sosial

Pengurus KDMP Wonokerto tidak hanya mengandalkan lokasi gerai untuk menarik pembeli. Mereka menggunakan TikTok, Instagram, dan WhatsApp sebagai saluran promosi sekaligus layanan komunikasi dengan masyarakat.

Konten yang dibuat mengikuti tren media sosial, tetapi tetap diarahkan untuk mempromosikan barang dan layanan koperasi. Produk yang paling sering dipromosikan antara lain beras dan minyak goreng dengan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Melalui media sosial, koperasi juga menginformasikan promo, program undian, serta layanan pengaduan yang terhubung dengan kasir, ketua, dan sekretaris. Akun TikTok koperasi disebut telah memiliki lebih dari 400 pengikut dengan hampir 50 konten.

Koperasi juga mengembangkan kartu anggota dengan sistem barcode. Setiap transaksi anggota dapat dicatat dalam basis data dan dikonversi menjadi poin yang nantinya dapat ditukarkan melalui program penghargaan pada akhir tahun.

Di balik pertumbuhan omzet, KDMP Wonokerto masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan tenaga kerja. Pengurus menyebut perekrutan pekerja belum dilakukan secara luas karena biaya operasional dan gaji masih bergantung pada pendapatan koperasi.

Untuk menjaga operasional, pengurus menggandeng konsultan ritel dan konsultan laporan keuangan. Sistem kasir juga digunakan untuk memantau pergerakan stok, sedangkan pemeriksaan stok dilakukan secara berkala.

Ke depan, KDMP Wonokerto berencana mengembangkan usaha baru, termasuk budidaya ikan lele atau nila. Pengurus juga menjajaki peluang kerja sama dengan pengelola program Makan Bergizi Gratis agar hasil budidaya atau produk pangan lokal dapat masuk ke rantai pasok kebutuhan makanan.

(Sumber:Kopdes Wonokerto Tembus Omzet Rp 260 Juta, Begini Strateginya.)

Jakarta (VLF) – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dilanda kebakaran hebat pada Kamis (15/10/2026) dini hari.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut dan meminta masyarakat tidak panik terkait nasib dokumen pertanahan yang tersimpan di kantor itu.

Ossy mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan mengupayakan penyelamatan aset dan dokumen yang masih bisa diamankan. Sementara itu, kepolisian diminta menyelidiki penyebab kebakaran agar insiden tersebut dapat terungkap secara jelas.

“Malam hari ini kami turut prihatin terjadi kebakaran di kantor pertanahan Kabupaten Karawang. Untuk itu saya langsung datang, tadi saya mendengar kejadian sekitar pukul 11 malam, dan saya sudah tiba di TKP sekitar jam 12,” kata Ossy saat meninjau lokasi, Kamis (15/10/2026) dini hari.

Ia menjelaskan, keselamatan pegawai menjadi prioritas utama dalam penanganan awal kejadian. Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, pihaknya berupaya menyelamatkan aset serta dokumen pertanahan yang masih memungkinkan untuk diamankan.

Kebakaran Diduga Berawal dari Lantai Dua

Berdasarkan laporan awal yang diterima Ossy, kebakaran diduga berasal dari lantai dua gedung kantor BPN Karawang. Informasi tersebut diperoleh dari laporan petugas keamanan yang berjaga saat kejadian.

Meski demikian, Ossy meminta semua pihak tidak berspekulasi mengenai penyebab kebakaran sebelum ada hasil pemeriksaan resmi dari kepolisian.

“Dugaan sementara kira-kira, kalau tadi kami mendengar dari security penjaga melaporkan bahwa penyebabnya dari lantai 2. Tapi tentunya agar ini terkonfirmasi dan tidak menjadi spekulasi, kita berikan waktu dan ruang kepada kepolisian untuk menyelidiki dan melakukan investigasi agar kami tidak salah dalam memberikan keterangan,” ucap Ossy.

Setelah proses pemadaman selesai, kepolisian akan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengetahui penyebab kebakaran. Petugas juga direncanakan memasang garis polisi di lokasi.

Ossy menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian agar penyebab kebakaran dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karawang yang turut membantu penanganan kebakaran, termasuk pemerintah daerah, TNI, dan kepolisian.

Hampir Seluruh Ruangan Gedung Terdampak

Ossy menyebut gedung kantor BPN Karawang memiliki banyak ruangan, termasuk ruang kerja empat kepala seksi, satu kepala subbagian tata usaha, serta sejumlah gudang arsip.

Berdasarkan pengamatan dari luar gedung, hampir seluruh ruangan terlihat terdampak kebakaran. Namun, tingkat kerusakan dan kondisi dokumen di dalamnya belum dapat dipastikan karena petugas belum bisa memeriksa seluruh area terdampak.

“Ruangannya ada banyak ya, ini memang di dalam ini ruangannya cukup banyak karena ada 4 kasi dan 1 Kasubag TU. Jadi ruangan di dalam banyak termasuk juga Ada beberapa gudang-gudang arsip, nah ini yang kita belum ketahui karena kita kesini sudah pada posisi terbakar dan kita tidak bisa melihat di dalam,” kata Ossy.

Ia menambahkan, “Tapi ini hampir semuanya, hampir seluruh ruangan kalau kami lihat dari luar memang kelihatannya terbakar, tapi masih perlu dipastikan.”

Kondisi tersebut membuat proses pendataan kerusakan dan penyelamatan arsip harus menunggu hingga situasi dinyatakan aman. Kementerian ATR/BPN selanjutnya akan mengevaluasi dokumen yang masih bisa diselamatkan serta kebutuhan pemulihan arsip yang terdampak.

Warga Diminta Tidak Panik soal Dokumen Tanah

Kebakaran tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dokumen pertanahan milik masyarakat yang sedang diproses maupun tersimpan di kantor BPN Karawang.

Menanggapi hal itu, Ossy meminta masyarakat tetap tenang. Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN memiliki mekanisme pemulihan dokumen apabila terjadi keadaan darurat, termasuk kebakaran dan bencana alam.

Menurutnya, arsip pertanahan tidak hanya tersimpan dalam bentuk dokumen fisik. Kementerian juga memiliki sistem digital yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan dan pencocokan data.

“Tentunya arsip-arsip pertanahan ini dengan kemajuan teknologi saat ini tidak hanya tersimpan dalam bentuk kertas, Tentunya bisa kita cross-check dengan sistem KKP kita, database komputer kita ada di pusat,” jelas Ossy.

Sistem tersebut diharapkan membantu proses verifikasi data dan pemulihan dokumen pertanahan masyarakat. Namun, proses pemulihan tetap akan dilakukan setelah penanganan kebakaran selesai dan kondisi arsip dapat diperiksa.

“Nah ini yang tentunya pemulihan dokumen akan kami lakukan setelah proses pemadaman selesai. Jadi kami juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak panik, kami akan memastikan pemulihan dokumen-dokumen yang dimiliki masyarakat juga akan kami lakukan secepat mungkin,” sambungnya.

Kementerian ATR/BPN melalui BPN Karawang juga akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai mekanisme pengecekan dokumen bagi warga yang terdampak. Masyarakat diminta menunggu pengumuman resmi mengenai prosedur yang harus ditempuh.

Pelayanan Pertanahan Diupayakan Tetap Berjalan

Selain pemulihan arsip, keberlangsungan pelayanan pertanahan menjadi perhatian Kementerian ATR/BPN setelah kebakaran. Kerusakan gedung berpotensi mengganggu aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Ossy mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mencari solusi apabila kantor tersebut belum dapat digunakan untuk memberikan pelayanan.

“Contoh kalau memang kantor ini tidak bisa dilakukan pelayanan, tentunya kami akan juga berkoordinasi dengan Pemda bagaimana agar pelayanan pertanahan tetap bisa diberikan kepada masyarakat. Dan itu yang menjadi komitmen kami di Kementerian Antara BPN, berusaha untuk agar pelayanan pertanahan ini tidak mandeg, tapi kami mohon juga kesabaran dari masyarakat, tentunya akan ada gangguan dan hambatan sedikit dengan adanya kejadian ini,” ujar dia.

Kementerian ATR/BPN masih perlu menyusun langkah penanganan dan mitigasi agar pelayanan tetap dapat berjalan. Informasi mengenai prosedur pengecekan serta pemulihan dokumen milik masyarakat akan disampaikan setelah proses investigasi dan penanganan di lokasi selesai.

Dengan demikian, masyarakat yang memiliki urusan pertanahan di BPN Karawang diimbau mengikuti informasi resmi dari instansi terkait untuk mengetahui perkembangan pelayanan dan mekanisme pemulihan dokumen pascakebakaran.

(Sumber:Kantor BPN Karawang Terbakar, Wamen ATR/BPN Pastikan Dokumen Warga Dipulihkan.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan anggaran Rp 1,8 miliar untuk mendukung penanganan stunting melalui penyediaan makanan tambahan bagi anak. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menekan angka stunting yang pada 2026 tercatat sebanyak 759 anak.

Wakil Bupati Merangin A. Khafidh mengatakan, penanganan stunting membutuhkan perhatian serius karena wilayah Merangin terdiri dari 205 desa dan 10 kelurahan. Luasnya cakupan wilayah tersebut menuntut koordinasi yang kuat agar program penanganan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

“Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang tergolong stunting. Dan Pak Bupati sudah mengalokasikan dana ini cukup besar, kurang lebih Rp 1,8 miliar. Nah, ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Khafidh dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Selasa (13/10/2026).

Persoalan stunting ini pun dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2026. Dimana dalam rakor itu juga menunjukkan prevalensi stunting di Merangin sebesar 2,83 persen.

Rakor itu digelar di Aula Depati Payung Bappeda, Selasa (13/10) dan dihadiri Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, kepala desa, serta lurah.

“Kita minta OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, serta DP3KB, diminta memperkuat kerja sama agar program penanganan berjalan terintegrasi,” ujar Khafidh.

Khafidh juga berharap dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor dapat memperkuat intervensi gizi serta pendampingan terhadap keluarga yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan bantuan dan program yang tersedia benar-benar tepat sasaran.

“Dengan langkah tersebut, penanganan stunting di Merangin diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga didukung keterlibatan aktif seluruh pihak dalam mendampingi ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga berisiko stunting,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Merangin M. Syukur meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menangani persoalan stunting. Dia menegaskan, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya.

Syukur juga meminta setiap OPD mengevaluasi pelaksanaan program agar upaya penanganan stunting berjalan efektif. Menurutnya, penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita.

“Ini bukan masalah pemerintah daerah, tapi masalah kita bersama. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin,” kata Syukur.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, para camat diminta berkoordinasi secara intensif dengan kepala puskesmas, kepolisian melalui Polsek, serta jajaran TNI melalui Koramil.

“Pemerintah desa dan kelurahan juga didorong memanfaatkan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting. Upaya tersebut mencakup penguatan rumah desa sehat dan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui Posyandu,” tutupnya.

(Sumber:759 Anak di Merangin Alami Stunting, Pemkab Siapkan Anggaran Rp 1,8 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurutnya, penetapan status tersebut diperlukan agar dukungan anggaran penanganan karhutla bisa dimaksimalkan, termasuk untuk melindungi warga terdampak.

Daniel menilai kondisi karhutla saat ini sudah sangat darurat. Ketua DPP PKB itu menilai penanganan perlu dilakukan secara masif, baik melalui pemadaman kebakaran maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.

“Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak,” kata Daniel kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Daniel menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama warga di wilayah pedalaman. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, hingga pangan bagi warga terdampak.

Daniel juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada relawan yang ikut memadamkan kebakaran. Menurutnya, para relawan yang meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa perlu mendapat dukungan logistik serta perlengkapan keselamatan yang memadai.

“Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif,” ujarnya.

Kemudian, Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan sejumlah upaya penanganan, seperti water bombing, modifikasi cuaca, serta pemadaman dari darat. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana masih menjadi kendala.

Daniel menilai kondisi lahan gambut yang sangat kering dan terbakar hingga lapisan dalam turut menyulitkan proses pemadaman.

“Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman,” kata Daniel.

Namun, Daniel menilai upaya mitigasi sebelum kebakaran perlu menjadi perhatian serius agar dampak karhutla dapat ditekan. Daniel juga menyebut DPR mendukung penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kebakaran yang dinilainya sudah dalam kondisi darurat.

Menurutnya, DPR telah mendorong agar status bencana nasional ditetapkan sejak awal kebakaran. Namun, dia menyebut pemerintah belum menetapkan status tersebut hingga saat ini.

“Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” ujarnya.

Minta Korporasi Pelaku Karhutla Dihukum Berat

Selain penanganan darurat, Daniel meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha saja tidak cukup untuk memberikan efek jera.

Daniel menilai pemilik perusahaan yang terbukti bertanggung jawab juga harus mendapatkan hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Hukum berat bagi pelaku korporasi yang menjadi penyebab kebakaran, tidak hanya mencabut izin usaha tetapi pemilik perusahaan harus mendapat hukuman yang berat, hal ini untuk memastikan efek jera,” katanya.

Daniel mengingatkan dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, kehidupan sosial, hingga hubungan antarnegara.

Karena itu, Daniel meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

(Sumber:Soroti Mitigasi, Legislator PKB Dorong Karhutla Jadi Bencana Nasional.)

Jakarta (VLF) – Presiden Microsoft Brad Smith mempertanyakan minimnya regulasi terhadap AI dibandingkan produk rumah tangga seperti susu dan mesin cuci. Ia menyebut AI merupakan alat sekaligus senjata yang harus segera diatur.

“Saat ini, mesin cuci Anda harus mematuhi lebih banyak persyaratan keselamatan dibandingkan AI,” kata Smith dalam wawancara dengan BBC, seperti dikutip detikINET, Rabu (14/10/2026).

“Setiap karton susu yang Anda lihat di toko kelontong harus mematuhi peraturan keselamatan dan inspeksi,” sambungnya.

Tuntutan akan undang-undang dan regulasi untuk mengendalikan AI telah meningkat setelah beberapa pakar di industri tersebut meyakini AI merupakan ancaman bagi masa depan umat manusia.

Para petinggi perusahaan AI seperti CEO Anthropic Dario Amodei, CEO OpenAI Sam Altman, dan CEO SpaceXAI Elon Musk mendukung gagasan untuk mengerem pengembangan AI.

Smith mengatakan perusahaan AI harus memiliki “rem darurat” untuk menghentikan sementara atau mematikan AI yang lepas kendali. Komentar Smith senada dengan usulan yang diserukan CEO Microsoft Satya Nadella di media sosial.

Smith menambahkan seharusnya ada persyaratan hukum bagi perusahaan untuk menulis ‘laporan insiden’ dan memberi tahu korban jika AI lepas kendali. Ia juga menyarankan adanya evaluator pemerintah independen untuk memeriksa teknologi AI baru.

“Kita tahu bagaimana cara melakukan ini untuk produk lain. Kita harus mengembangkan pengetahuan itu dan memikirkan bagaimana menerapkannya pada AI,” jelas Smith.

Gagasan Smith ini berlawanan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa perusahaan AI di AS harus mengatur dirinya sendiri agar tidak memperlambat pengembangan dan kalah bersaing dengan China.

Smith mendorong pemerintah Inggris untuk mempromosikan aturan global AI. Menurutnya Inggris memiliki posisi terbaik untuk membahas keamanan AI karena adanya AI Security Institute.

“Di dunia teknologi, di sektor teknologi, kebanyakan orang yang saya tahu akan mengatakan, jika ditanya, sebutkan negara yang menjadi pemimpin dalam kemampuan teknis ini, mereka akan menjawab itu sangat sederhana. Negara itu adalah Inggris Raya. Mereka yang terbaik,” jelasnya.

(Sumber:Presiden Microsoft: Regulasi Susu Lebih Ketat Dibandingkan AI.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menjamin Transportasi online seperti ojek online akan masuk menjadi salah satu jenis transportasi umum dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sejauh ini Kementerian Perhubungan sedang melakukan pembahasan revisi UU LLAJ dengan DPR.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

“Perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif. Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik,” ujar Dudy dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Menurut Dudy pengaturan dalam UU LLAJ menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi yang masif digunakan masyarakat saat ini. Aturan yang tengah dibahas adalah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

“Terkait transportasi berbasis aplikasi, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang dan makanan,” jelas Dudy.

Dudy menjelaskan ada beberapa catatan yang diberikan pihaknya. Pertama, pemerintah akan menetapkan aturan agar layanan angkutan orang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dapat diselenggarakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan publik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Kemenhub adalah standar keselamatan kendaraan dan pengemudi.

“Kalau kita sudah berbicara mengenai keselamatan, tentu harus ada standar yang dipenuhi, mulai dari kondisi kendaraan hingga perlengkapan keselamatan pengemudi. Dalam implementasinya, Kemenhub juga akan mendorong peran aktif perusahaan aplikator dalam memastikan kendaraan yang digunakan mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan,” kata Dudy.

Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi kendaraan, pemenuhan perlengkapan keselamatan, serta pelatihan pengemudi, disertai penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

Kedua, pihaknya juga akan memperhatikan keberlanjutan ekosistem transportasi online agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi pengguna jasa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pengemudi dan kemampuan industri untuk terus beroperasi.

Kemenhub menilai pengawasan layanan transportasi online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi.

Ketiga, soal transaksi perjalanan melalui aplikasi, menurut Dudy, perlu didukung sistem pencatatan dan pemantauan yang memadai agar perjalanan dapat ditelusuri, sehingga aspek keselamatan dan akuntabilitas layanan tetap terjaga.

Melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, Dudy berharap transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah akan terus mengkaji substansi pengaturan dengan mempertimbangkan dinamika industri, perlindungan mitra pengemudi, keselamatan penumpang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang mudah diakses dan terjangkau.

“Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung, karena ini kan masuk dalam Prolegnas tahun 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada tahun 2027,” sebut Dudy.

(Sumber:Ojol Bakal Masuk Kategori Transportasi, Ini 3 Catatan Menhub.)