Jakarta (VLF) – Chief Technology Officer Danantara Sigit Puji Santosa bersama Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Irwan Rey, Direktur IT Digital Telkom Kharim I. G. Siregar, dan Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji meluncurkan pengembangan Sovereign Digital Technology TelkomGroup.

TelkomGroup mengembangkan empat kapabilitas Sovereign Digital Technology, meliputi AI Ready Data Center, AI ModelHub, National IoT Platform, dan PaDiSera. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendorong kemandirian ekosistem teknologi digital nasional melalui penguatan infrastruktur, pengembangan kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM.

“Selamat atas peluncuran Sovereign Digital Technology TelkomGroup. Kami berharap inisiatif ini dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara Danantara, TelkomGroup, BUMN, dan para pemangku kepentingan, sehingga mampu melahirkan inovasi yang relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Hal itu diungkapkan Sigit dalam rangkaian Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10).

Peluncuran ini merupakan bagian dari rangkaian DTIIF 2026 yang berlangsung pada 26-28 Oktober 2026 dengan mengusung tema ‘Investing in Tomorrow: Advancing Technology, Innovation, and Sustainable Growth’.

Forum ini mempertemukan pemerintah, BUMN, investor, pelaku industri, dan inovator untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan teknologi, mendorong inovasi, serta membuka peluang investasi strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada sesi kunjungan ke booth TelkomGroup, Direktur IT Digital Telkom Kharim I. G. Siregar dan Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji memperkenalkan empat kapabilitas Sovereign Digital Technology yang membentuk ekosistem teknologi digital nasional terintegrasi.

AI Ready Data Center yang dikembangkan oleh operating company (OpCo) NeutraDC menjadi fondasi komputasi untuk mendukung pengembangan dan pengoperasian beragam model AI di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan aspirasi ekspansi kapasitas hingga 1 gigawatt.

Sementara itu, AI Model Hub menyediakan akses terpadu ke berbagai model AI untuk mendukung pemanfaatan teknologi secara aman, dengan tetap memperhatikan kendali atas data strategis nasional.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan penguatan kapabilitas tersebut merupakan bagian dari peran TelkomGroup dalam membangun ekosistem digital nasional yang berdaya saing dan mandiri secara teknologi.

“Kemandirian digital perlu dibangun melalui penguasaan fondasi teknologi secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur dan komputasi, pengembangan AI, hingga penerapan solusi digital yang menjawab kebutuhan sektor strategis. Penguasaan teknologi juga perlu diiringi kemampuan membangun ekosistem yang terintegrasi agar teknologi tidak hanya menjadi enabler transformasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing nasional,” ujar Nanang.

Pada kapabilitas berikutnya, National IoT Platform dari Telkomsel menggabungkan konektivitas perangkat Internet of Things (IoT) dan analitik berbasis AI untuk mendukung efisiensi operasional di berbagai sektor.

Dengan sekitar tiga juta perangkat IoT yang telah diterapkan di Indonesia, platform ini dapat dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan, termasuk pemantauan, keamanan, dan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, PaDiSera merupakan marketplace nasional besutan Danantara yang didukung melalui pemanfaatan fondasi teknologi PaDi UMKM.

Sejak diluncurkan pada 2020, PaDi UMKM telah memfasilitasi lebih dari 190.000 UMKM dalam memasok kebutuhan BUMN. Pengalaman Telkom mengembangkan platform perdagangan digital tersebut menjadi bekal dalam mendukung operasional PaDiSera, sekaligus memperluas akses pasar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen ritel.

“TelkomGroup dan Danantara ingin memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui perluasan akses teknologi dan peluang pasar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di era ekonomi digital,” tutup Nanang.

Kehadiran TelkomGroup dalam DTIIF 2026 menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung transformasi digital nasional melalui penguatan infrastruktur, pengembangan inovasi, dan kolaborasi strategis.

Melalui integrasi kapabilitas teknologi dengan kebutuhan berbagai sektor, TelkomGroup mendorong pemanfaatan teknologi digital yang berdaulat dan berdaya saing, sekaligus memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

(Sumber:TelkomGroup Luncurkan Pengembangan Sovereign Digital Technology di DTIIF.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mengkaji kembali definisi tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Arahan tersebut muncul setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan gagasan mengenai perlunya redefinisi korupsi.

Instruksi Presiden tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN, tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” kata Yusril dilansir detikNews.

Menurut Yusril, definisi dan kategori tindak pidana korupsi perlu dikaji secara lebih luas. Pembahasan tersebut juga akan mempertimbangkan ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2006.

“Jadi pengertian kita juga sebenarnya cukup luas, bahkan di samping juga gratifikasi, selain juga suap, juga di dalam Undang-Undang Tipikor kita ada pemerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap orang lain yang meminta fasilitas atau meminta kemudahan, dan lain sebagainya,” kata Yusril.

Yusril menyebut pemerintah perlu mencari titik temu antara konsep korupsi yang tercantum dalam UNCAC dengan aturan pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia.

“Jadi tinggal sekarang kita bagaimana menyelaraskan konsep korupsi di dalam UN Convention dengan perbaikan undang-undang korupsi kita sendiri,” lanjutnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian terkait perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Gagasan tersebut telah disampaikan Luhut secara langsung kepada Presiden Prabowo.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Salah satu poin utama dalam usulan tersebut adalah kerugian negara tidak secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Luhut berpendapat gagasan tersebut mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

“Nah, itu kami mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.

Dengan adanya arahan Presiden, pemerintah kini akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum menentukan apakah diperlukan perubahan terhadap konsep dan definisi korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(Sumber:Diusulkan Luhut Kerugian Negara Bukan Korupsi, Prabowo Minta Dikaji.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Indonesia memangkas eskpor gas ke Singapura. Alasan pertama yakni karena sedang adanya pemeliharaan fasilitas gas pipa. Kedua, Indonesia sedang mementingkan produksi gas untuk dalam negeri.

“Dan ini terjadi karena pertama adalah terjadi pemeliharaan, shutdown. Yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik,” ujar pria yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM tersebut, di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Saat ditanya apakah pemangkasan tersebut dilakukan karena adanya konflik terhadap Singapura, Bahlil membantah hal tersebut. Pemangkasan tersebut murni karena dua hal saja, soal adanya pemeliharaan fasilitas dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Oh nggak ada konflik-konflik, nggak konflik,” tegas Bahlil.

Tak Langgar Kontrak

Bahlil menegaskan pemangkasan pasokan gas ke Singapura tidak melanggar kontrak yang telah disepakati. Ia menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 BBTUD. Pasokan tersebut berasal dari dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatera.

Adapun dari jumlah itu, volume gas yang dikurangi hanya sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8% dari total ekspor tersebut. Dengan demikian kata Bahlil, jumlah ekspor yang dikurangi dari Indonesia itu tidak melanggar aturan kontrak yang ada. Dia mengatakan batas minimum kontrak pasokan gas berada di kisaran 91-92 BBTUD.

Dia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak mengajarkan Indonesia dalam menghormati kontrak. Pasalnya kata Bahlil, Indonesia merupakan negara yang selalu berkomitmen untuk memenuhi kontrak yang ada.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum,” tegas Bahlil.

Kembali lagi, ia meminta Singapura maupun pihak lain yang bekerja sama dengan Indonesia untuk saling menghormati dalam hubungan antar negara.

“Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan, apalagi Menteri ESDM-nya. Sangat menghargai aturan sekali. Tapi saya juga minta jangan di saat bersamaan kalian minta menghargai, susah minta dihargai, senang mengolok-olok negara lain, gimana itu? Jadi di sinilah asas kebersamaan kita. Jadi kita harus equal treatment,” ujar Bahlil.

Selain gas pipa, Bahlil menyampaikan, bahwa Indonesia juga mengekspor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang mencapai hingga 146 kargo.

“Itu nanti dijelaskan tenis. Jadi cukup besar yang dikirimkan,” katanya.

(Sumber:Dua Penyebab RI Pangkas Ekspor Gas ke Singapura.)

Jakarta (VLF) – Keamanan server web di Indonesia menjadi sorotan. Hasil pemindaian Vaksincom menemukan 69,6% kecocokan versi PHP yang terdeteksi masih menggunakan versi usang atau End of Life (EOL), sehingga tidak lagi mendapatkan pembaruan keamanan resmi dari pengembangnya.

PHP merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk menjalankan website dan aplikasi berbasis web. Penggunaan versi usang dapat meningkatkan risiko serangan siber, terutama jika celah keamanan tidak mendapatkan perbaikan.

Temuan ini muncul di tengah ancaman celah keamanan kritis PHP2Shell yang berpotensi memungkinkan peretas mengambil alih server dari jarak jauh tanpa perlu login terlebih dahulu.

Pengamat Keamanan Cyber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkapkan pemindaian pada 23 Oktober 2026 mendeteksi 89.193 host PHP aktif di Indonesia, dengan total 99.896 kecocokan versi layanan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.546 kecocokan atau 69,6% menggunakan PHP EOL. Sementara itu, hanya 226 kecocokan atau sekitar 0,2% yang teridentifikasi menggunakan versi dengan perbaikan keamanan.

Menurut Alfons, sekitar tujuh dari sepuluh kecocokan versi PHP yang terdeteksi dari internet menggunakan versi EOL. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama pada sektor pemerintah dan perusahaan.

Ancaman PHP2Shell melibatkan dua celah keamanan, yakni CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619, dengan skor keparahan CVSS 9,2 dari maksimal 10.

Kerentanan tersebut berpotensi memungkinkan serangan remote code execution (RCE), yakni menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh tanpa autentikasi. Jika berhasil dieksploitasi, penyerang dapat mengancam data dan layanan pada server terdampak.

Mengapa Server Pemerintah dan Perusahaan Rentan?

Server pemerintah dan perusahaan menjadi sorotan karena masing-masing mencatat 96,7% kecocokan versi PHP berstatus EOL berdasarkan pemindaian Vaksincom.

Pada sektor pemerintah (.go.id), sebanyak 1.621 dari 1.677 kecocokan versi PHP yang teridentifikasi menggunakan versi usang. Versi terbanyak adalah PHP 5.6.40, yang dukungan resminya telah berakhir sejak 2018.

Kondisi serupa terjadi pada perusahaan (.co.id). Sebanyak 4.495 dari 4.650 kecocokan versi PHP menggunakan versi EOL.

Sementara itu, penggunaan PHP EOL di perguruan tinggi (.ac.id) mencapai 88,7%, sedangkan sekolah (.sch.id) sebesar 69,9%.

Alfons menjelaskan, persoalannya bukan sekadar memperbarui perangkat lunak. Banyak organisasi masih menggunakan aplikasi lama atau legacy system yang membutuhkan perombakan kode agar kompatibel dengan PHP modern.

Bagaimana Cara Mengamankan Server PHP?

Menghadapi ancaman PHP2Shell, Alfons menyarankan administrator TI segera mengaudit versi PHP pada seluruh server, termasuk sistem internal.

Server yang masih menggunakan PHP versi didukung perlu diperbarui ke rilis dengan perbaikan keamanan. Sementara pengguna versi EOL harus menyiapkan migrasi bertahap.

Sebelum migrasi selesai, administrator disarankan memastikan ketersediaan backported patch, membatasi akses publik menggunakan WAF atau VPN, serta menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan.

Vaksincom mengingatkan bahwa server dengan nomor versi lama belum tentu tidak terlindungi. Sejumlah distribusi Linux menerapkan patch keamanan tanpa mengubah nomor versi PHP.

Demi mencegah penyalahgunaan, Vaksincom tidak mempublikasikan daftar domain atau instansi yang terindikasi rentan. Informasi tersebut dikoordinasikan secara tertutup kepada pihak terkait, termasuk BSSN.

(Sumber:70% Versi PHP di Server Indonesia Usang, Pemerintah Disorot.)

Jakarta (VLF) – Market Overview
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Jumat (23/10) di zona hijau. IHSG naik 0,95% ke level 5.439,26.
Sejumlah saham menjadi penggerak utama kenaikan IHSG. MORA naik 9,46%, DSSA menguat 6,16%, sedangkan VKTR melonjak 16,96%. Sebaliknya, BBCA turun 2,90%, DCII melemah 1,08%, dan AMRT terkoreksi 3,24%.

Aktivitas investor asing masih mencatatkan tekanan jual. Investor asing membukukan net sell Rp1,62 triliun di pasar reguler dan Rp1,29 triliun di seluruh pasar. Dari 11 sektor yang tercatat di Bursa, seluruhnya ditutup menguat. Consumer Cyclical menjadi sektor dengan kenaikan terbesar, yakni 3,14%.

Dari bursa Amerika Serikat, tiga indeks utama bergerak melemah. Dow Jones turun 1,23% ke 52.215, S&P 500 terkoreksi 0,52% ke 7.623, sedangkan Nasdaq turun 0,21% ke 25.955.

Pergerakan IHSG masih dibayangi sejumlah sentimen, mulai dari perkembangan reformasi pasar modal dan prospek perbaikan kepercayaan investor hingga arus jual investor asing. Ketidakpastian terkait MSCI dan pelemahan rupiah juga masih menjadi perhatian. Sementara itu, ETF EIDO turun 0,28% dan MSCI Indonesia melemah 0,02%.

Berita Emiten

• Darma Henwa (DEWA)

DEWA mencatatkan peningkatan kinerja pada sembilan bulan pertama 2026. Pendapatan perseroan mencapai Rp5,10 triliun, naik 9,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,65 triliun.

Laba bersih DEWA bahkan meningkat 114,55% menjadi Rp513,08 miliar. Pada 9M25, laba bersih perseroan tercatat Rp239,14 miliar.

Kinerja tersebut didukung kenaikan laba bruto sebesar 53,72% menjadi Rp1,03 triliun. Sementara itu, beban pokok pendapatan hanya meningkat 2,26% secara tahunan. Pendapatan lain-lain bersih juga meningkat menjadi Rp260,20 miliar.

Namun, DEWA tetap mencatat kenaikan beban umum dan administrasi serta beban keuangan. Dari sisi neraca, total liabilitas meningkat 21,16% secara year-to-date menjadi Rp9,86 triliun. Posisi kas dan bank tercatat Rp744,92 miliar, turun 36,64% dibandingkan periode sebelumnya.

• Sat Nusapersada (PTSN)

PTSN mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +65.20% YoY menjadi USD 182.28mn pada 1H26 (1H25: USD 110.32mn). Namun, laba bersih turun -30.40% YoY menjadi USD 4.69mn (1H25: USD 6.74mn), seiring kenaikan beban pokok pendapatan yang menekan margin laba kotor menjadi 8.10% dari 13.90%.

PTSN juga berpeluang terlibat dalam rencana pemerintah membagikan ponsel gratis kepada 25 juta warga kelompok desil 1–4. Program tersebut dapat membuka peluang bagi perseroan melalui kegiatan perakitan dan produksi perangkat.

Dengan asumsi harga pengadaan Rp1,10 juta per unit, kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp27,50 triliun. Meski demikian, realisasi peluang bagi PTSN masih bergantung pada mekanisme pengadaan serta keterlibatan perseroan dalam program tersebut.

• Abadi Nusantara Hijau Investama (PACK)

PACK menyiapkan aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan HMETD II atau rights issue. Perseroan berencana menerbitkan maksimal 100 miliar saham baru dengan nilai maksimal US$463 juta atau sekitar Rp8,20 triliun.

Dana dari aksi tersebut akan digunakan untuk pembayaran pinjaman, pembelian saham Denway Development Limited (DDL), serta kebutuhan modal kerja perseroan dan/atau anak usaha.

PT Eco Energi Perkasa ditunjuk sebagai pembeli siaga dengan nilai maksimal US$418 juta atau sekitar Rp7,40 triliun. Sementara itu, pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam rights issue berpotensi mengalami dilusi hingga sekitar 74,60%.

Bersamaan dengan rights issue, PACK juga menyiapkan sejumlah aksi akuisisi. Perseroan berencana membeli 100% saham DDL senilai US$324 juta dari Hanking (Indonesia) Mining Limited. Transaksi ini termasuk transaksi afiliasi karena terdapat kesamaan pengendali akhir.

PACK juga akan mengakuisisi 100% saham PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama senilai US$79 juta. Perusahaan tersebut memiliki konsesi tambang nikel seluas 4.778 hektare di Morowali.

Seluruh rencana aksi korporasi tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung pada 30 November 2026.

Rekomendasi Saham Hari Ini

• UNTR – Buy 25100-25200 | TP 25650-26000 | SL 23700
• TOBA – Buy 505-515 | TP 530-540 | SL 484
• VKTR – Buy 392-396 | TP 408-418 | SL 374
• ENRG – Buy 865-875 | TP 890-900 | SL 820
• AKRA – Buy 1375-1385 | TP 1400-1420 | SL 1310

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

(Sumber:DEWA Cetak Laba Rp 513 Miliar, PACK Siapkan Rights Issue Rp 8,2 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Singapura akan mendiversifikasi sumber impor gas dari berbagai negara dan mempertahankan kesiapan fasilitas gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Langkah ini dilakukan menyusul keputusan pemerintah Indonesia untuk memangkas pasokan gas yang diekspor ke Singapura mulai Sabtu (24/10/2026).

Selain itu, pemerintah Singapura juga akan meningkatkan impor LNG kapan pun dibutuhkan. Langkah ini akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) negara tersebut, yakni Singapore GasCo.

“Mendiversifikasi sumber gas alam kita dari seluruh dunia; Mempertahankan fasilitas LNG siaga kami; dan Memastikan bahwa Singapore GasCo siap mengimpor lebih banyak LNG kapan pun dibutuhkan,” ungkap Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, dalam keterangan dikutip dari laman resmi Kementerian Energi, Perdagangan dan Industri, Senin (26/10/2026).

Selain itu Singapura juga mewajibkan perusahaan pembangkit listrik menjaga cadangan bahan bakar diesel yang memadai untuk mengantisipasi gangguan pasokan gas. Singapura juga tengah membangun terminal LNG kedua sekaligus melakukan diversifikasi bauran energi.

Tan See Leng meminta masyarakat Singapura untuk tidak panik dengan pemangkasan pasokan ekspor gas tersebut. Ia menegaskan, Singapura juga sempat menangani pengurangan pasokan gas serupa sebelumnya tanpa kendala.

“Jadi saya ingin mendesak warga Singapura untuk tetap tenang dan teruskan. Kami telah menangani pengurangan semacam ini di masa lalu dengan lancar tanpa insiden. Dan Pemerintah akan terus memastikan keandalan dan ketahanan pasokan energi Singapura,” tegasnya.

Tan See Leng menegaskan, pasokan gas Singapura diatur melalui kontrak komersial antara importir gas negara tersebut, Gas Supply Pte Ltd (GSPL), dan pemasok dari Indonesia. Ia berharap seluruh pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Selanjutnya GSPL akan menghubungi pemasok gas Indonesia untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran kontrak. Jika ditemukan pelanggaran, GSPL akan menempuh upaya hukum komersial sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut.

“Kami mengharapkan kontrak tersebut dipatuhi. GSPL akan menghubungi pemasoknya untuk menentukan apakah ada pelanggaran kontrak, dan jika demikian, akan menempuh upaya hukum komersial yang tercantum dalam kontrak,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pengurangan ekspor gas ini terjadi setelah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pernyataan pada Kamis (22/10). Bahlil menyebut Indonesia dapat menghentikan ekspor energi ke negara-negara yang tidak menunjukkan sikap saling menghormati. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengumumkan Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD pada Sabtu (24/10).

Rinciannya, sebanyak 15 BBTUD berasal dari Natuna dan 16 BBTUD dari Jambi Merang di Sumatera. Berdasarkan penelusuran The Straits Times, gas dari Sumatera dipasok kepada Gas Supply.

Sementara itu, gas dari Laut Natuna dialirkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas penerimaan yang dikelola Sembcorp Gas. Dalam laporan tahunan Sembcorp Industries 2023, perusahaan tersebut tercatat memiliki perjanjian pembelian gas dari ladang Natuna Barat senilai sekitar 1,9 miliar dolar Singapura.

Kedua kontrak pasokan gas dari Indonesia tersebut diperkirakan berlaku hingga 2028. Indonesia sendiri telah merencanakan pengurangan ekspor gas ke Singapura sejak beberapa tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan domestik.

(Sumber:Langkah Singapura Usai RI Pangkas Ekspor Gas.)

Jakarta (VLF) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dia menilai belanja negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bamsoet seusai menghadiri Rapat Pleno III Wantimpres bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Bamsoet menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.

“Dari paparan Menteri Keuangan, Kami melihat di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita tidak terlalu terganggu. Pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi. Ini adalah modal besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat,” ujar Bamsoet.

Waketum Golkar ini mengatakan APBN punya peran strategis dalam menerjemahkan kekuatan ekonomi menjadi perbaikan nyata. Dia menekankan APBN perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan data, pendapatan negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.341,7 triliun atau tumbuh 25,5%. Sementara itu, penerimaan pajak tercatat Rp 1.607,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 492,3 triliun.

Kemudian belanja negara tercatat Rp 2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen. Angka itu, kata dia, mencerminkan kapasitas negara yang semakin kuat dalam membiayai agenda pembangunan.

“Peningkatan penerimaan negara harus terus dipertahankan. Ruang fiskal ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial. APBN harus hadir sebagai instrumen yang memberi rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi rakyat,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua MPR RI ini mengatakan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang terjaga. Menurutnya, APBN bisa terus menjadi instrumen yang kredibel jika dilakukan dengan disiplin anggaran dan belanja yang semakin berkualitas.

“Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga keseimbangan antara keberanian membiayai pembangunan dan kehati-hatian menjaga kesehatan fiskal. Ini penting agar Indonesia mampu terus tumbuh, sekaligus memiliki ketangguhan menghadapi berbagai perubahan global,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi. Proyeksi subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 mencapai Rp 525,9 triliun.

Bamsoet meminta pemerintah memperbaiki data penerima subsidi dan mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG. Hal itu, menurutnya, agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima, menutup kebocoran distribusi, serta mempercepat kemandirian energi nasional,” tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, dia mengatakan prospek perekonomian nasional juga didukung masuknya aliran modal sebesar Rp 149,3 triliun hingga 16 Oktober 2026. Hal ini, kata Bamsoet, menunjukkan Indonesia tetap dipandang punya fundamental ekonomi yang menarik, pasar domestik yang besar, hingga peluang investasi menjanjikan.

Dia menyinggung konsultasi MSCI mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia. Dia mengatakan hal itu perlu menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham dan perlindungan investor.

“Kepercayaan pasar harus terus kita perkuat melalui kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis. Dengan pembenahan yang berkelanjutan, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi dunia,” ujar Bamsoet.

Waketum Pemuda Pancasila ini mengatakan sinergi antar kementerian lembaga harus terus diperkuat. Bamsoet mengatakan kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan industrialisasi perlu berjalan dalam satu arah.

“Arah kebijakan fiskal 2027 harus menjadi pondasi menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Optimisme kita memiliki dasar yang nyata, yakni ekonomi tumbuh, penerimaan negara meningkat, industri bergerak, investasi tetap datang, dan negara hadir melindungi rakyat. Tugas kita adalah memastikan seluruh kekuatan itu bekerja untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(Sumber:Bamsoet Dorong APBN Perkuat Daya Beli hingga Buka Lapangan Kerja.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik atau EV (Electric Vehicle) baik roda dua maupun roda empat di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya menekan beban subsidi energi, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Industri KBLBB Direktorat Iimata Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Patia Junjungan, dalam diskusi Detik Forum bertajuk “Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi”.

Patia menjelaskan keseriusan pemerintah dalam menggerakkan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023.

“Dengan adanya Perkes 55/2019 dan 79/2023 ini, pemerintah mengajak dan memang mengakselerasi adanya program percepatan kendaraan listrik,” ujar Patia.

“Tentunya dengan situasi global seperti sekarang termasuk Indonesia, ini tentunya masyarakat bisa melihat bahwa yang dilakukan pemerintah sejak 2019 ini sudah semakin kita lihat ada benarnya. Jadi memang sudah saatnya kita sekarang untuk bisa lebih mengakselerasi lagi percepatan penggunaan kendaraan listrik,” sambungnya.

Menurutnya hasil dari kebijakan itu mulai terlihat dari lonjakan populasi kendaraan listrik yang sangat signifikan di Tanah Air. Berdasarkan data yang dicatat Kemenperin, populasi kendaraan listrik melesat dari sekitar 40.000 unit pada tahun 2022 menjadi sekitar 530.000 unit pada tahun 2026.

“Jadi kalau dihitung peningkatannya selama empat tahun terakhir, ini sangat meningkat, sangat tajam lebih dari 200-300% peningkatannya per tahunnya sampai dengan saat ini, dan bukan tidak mungkin dengan situasi yang seperti saat ini, dan juga kita lihat bersama-sama kendaraan listrik ini juga semakin banyak digunakan,” paparnya.

Selain mendorong penyerapan pasar, Patia menilai adopsi kendaraan listrik ini terbukti memberikan efisiensi biaya operasional yang cukup tinggi bagi para penggunanya. Sebab dalam berbagai penelitian yang ada, penggunaan kendaraan listrik terbukti bisa memangkas biaya operasional 60-70% dibandingkan kendaraan berbasis BBM.

“Kendaraan listrik ini sendiri dari biaya operasionalnya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, ini angkanya menghemat 60-70% dari biaya operasional untuk kendaraan yang konvensional bahan bakar fosil,” jelas Patia.

Penghematan biaya operasional tersebut berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM fosil, yang pada akhirnya membantu pemerintah mengurangi ketergantungan impor dan beban subsidi energi negara.

“Apabila pemerintah menggunakan kendaraan listrik ini tentu sangat membantu pemerintah. Karena pemerintah sendiri sampai saat ini kan masih memberikan subsidi terhadap bahan bakar yang beredar di masyarakat,” jelasnya.

“Tentunya dengan jumlah kendaraan yang bahan bakar fosil ini semakin sedikit, tentunya ini akan semakin membantu pemerintah, subsidi yang tidak tertarik semuanya untuk kendaraan bahan bakar minyak, tapi mungkin bisa digunakan oleh hal-hal yang lainnya,” pungkasnya.

(Sumber:Pemerintah Genjot Penggunaan EV: Tekan Subsidi Energi, Hemat Biaya Pengguna 70%.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Kominfo memperkuat komitmen pelindungan anak di ruang digital melalui Deklarasi dan Edukasi Publik Serentak Pelindungan Anak di Ruang Digital bertema ‘Tumbuh Aman di Ruang Digital’.

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan teknologi, penanganan kasus, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak.

Deklarasi dan edukasi serentak ini melibatkan sekitar 34 ribu peserta dari berbagai lapisan masyarakat di Jawa Timur. Mulai dari pelajar, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, organisasi profesi, akademisi, pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Deklarasi ini dilaksanakan secara online oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Juga dilaksanakan secara offline, online serta hybrid oleh 38 Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Di masing-masing kabupaten/kota, deklarasi dan edukasi serentak menghadirkan para narasumber berkompeten dari masing-masing daerah.

Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid mengajak seluruh pihak memperkuat langkah bersama dalam melindungi anak di ruang digital, dimulai dari Jatim. Ia juga mengapresiasi Pemprov Jatim bersama 38 kabupaten/kota atas pelaksanaan deklarasi dan edukasi publik serentak melalui program Perisai Anak.

“Dari Jawa Timur kita perkuat langkah bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Mari kita wujudkan komitmen ‘Tumbuh Aman di Ruang Digital’ agar setiap anak dapat bermain, belajar, dan meraih masa depannya dengan aman,” ujar Meutya, Jumat (23/10/2026).

Ia menambahkan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS, pemerintah bertanggung jawab terhadap platform digital dalam melindungi anak. Upaya tersebut perlu didukung oleh pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui pendampingan serta pembiasaan perilaku digital yang sehat.

“Pemerintah berkomitmen memperkuat pelindungan anak di ruang digital dengan menegaskan tanggung jawab platform digital melalui penyediaan layanan yang aman sejak dirancang (safety by design). Perisai Anak diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak,” tegasnya.

Deklarasi serentak dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa S.Pd. Deklarasi menjadi bentuk konkret komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem pelindungan anak di ruang digital. Komitmen ini mencakup pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak, dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami, seluruh pemangku kepentingan pelindungan anak di ruang digital berkomitmen mendukung penyelenggaraan ekosistem pelindungan anak yang protektif, tertib, responsif, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelindungan anak di ruang digital,” jelas Dedi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengajak seluruh peserta menjadikan deklarasi tersebut sebagai komitmen nyata untuk mengambil bagian dalam upaya pelindungan anak di ruang digital. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar upaya perlindungan dapat berjalan secara bersama dan berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk menyimak dan meneguhkannya dalam hati sekaligus berjanji bahwa kita akan mengambil bagian dari perlindungan anak di ruang digital. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah, barokah dan sebesar-besarnya manfaat serta kemudahan, sehingga kita bisa sama-sama melakukan perlindungan anak di ruang digital,” tutur Sherlita.

Melalui deklarasi dan edukasi publik serentak ini, Sherlita menegaskan Pemprov Jatim mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga anak tetap aman saat mengakses ruang digital, sehingga mereka dapat belajar, bermain, berkreasi, dan mengembangkan potensi demi masa depan yang lebih baik.

Edukasi publik dalam kegiatan ini disampaikan oleh tiga narasumber, yakni Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nancy Laura Sitinjak; Asisten Deputi Perumusan Dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Muhammad Ihsan; serta Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho.

Nancy menekankan pentingnya peran orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah risiko digital. Ia juga memaparkan sejumlah regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah sebagai bentuk pelindungan terhadap anak di dunia digital. Hal ini karena kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa Indonesia.

Muhammad Ihsan menyoroti pentingnya penguatan peran keluarga, pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, ramah, dan nyaman bagi anak. Anak juga perlu dibekali kesadaran untuk menjaga data pribadi, mengenali risiko digital, berani melaporkan situasi yang tidak aman, serta menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang.

Adapun Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah, disertai edukasi dan pendampingan agar anak mampu menghadapi risiko digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI), secara aman dan kritis.

Ia menyatakan, UNICEF sangat mendukung dalam penyusunan regulasi dan aplikasi tentang pelindungan anak di dunia digital seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan, PP TUNAS dan Perisai Anak yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Jatim.

(Sumber:Pemprov Jatim Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital Lewat Perisai.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni setuju dengan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa kerugian negara bukan tindak pidana korupsi. Dia menyarankan adanya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Yang dikatakan Pak Luhut saya setuju, basis ukuran tindak pidana korupsi harus dibedakan antara bisnis negara sama tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara,” kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (22/10/2026).

Ia lalu mencontohkan ketika tindakan korupsi dilakukan kepala daerah. Dia menyebut kepala daerah harusnya mementingkan masyarakat di daerah.

“Contoh kalau kepala daerah yang harusnya mementingkan masyarakat tapi malah diambil itu tindak pidana korupsi, kita lihat pada ukuran mens rea-nya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Bendum DPP NasDem ini menyarankan agar usulan Luhut benar-benar dipertimbangkan. Dia juga mendorong agar usulan itu ditindaklanjuti dalam bentuk revisi UU Tipikor.

“Jadi saran Pak Luhut harus benar-benar dikaji mendalam untuk jadi dasar perbedaan korupsi untuk kepentingan negara, apa korupsi yang dilakukan secara jelas merugikan masyarakat, iya wajib ditindaklanjuti dengan revisi UU Tipikor agar menjadikan dasar yang kuat bagi APH dan ini sangat bagus ide dari Pak Luhut,” jelas dia.

Pernyataan Luhut

Sebelumnya, Luhut mengusulkan kajian untuk mengubah definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Usulan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Usulannya adalah kerugian negara bukan tindak pidana korupsi. Menurut dia, hal itu sesuai dengan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) yang sudah diratifikasi pemerintah.

“Nah, itu kami mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.

Dia mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan kerugian negara sebagai salah satu tindakan korupsi. Hal tersebut, menurut Luhut, membebani operasional bisnis negara atau perusahaan pelat merah. Misalnya saja bagi Danantara untuk melakukan aksi korporasi.

“Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan kepada, seperti Danantara untuk membuat bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Maka ini saya kira penting,” terang Luhut.

(Sumber:Sahroni Setuju Kerugian Negara Bukan Pidana Korupsi, Dorong Revisi UU Tipikor.)