Jakarta (VLF) – Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengapresiasi besarnya alokasi belanja pemerintah pusat ke daerah melalui sejumlah program prioritas. Namun dia mengatakan penyesuaian dana transfer ke daerah, dirinya meminta harus mempertimbangkan kebutuhan layanan dasar.

Hal itu dikatakan Sultan dalam pidatonya di sidang bersama DPD-DPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Sultan menyebut kebutuhan dasar daerah yang perlu diperhatikan itu adalah kesehatan hingga pendidikan.

“Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah harus tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” kata Sultan.

Sultan menyebut, dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, tapi untuk pemerataan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah diminta meningkatkan inovasi pendapatannya.

“Dana transfer ke daerah bukan sekadar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Selain itu dalam pidatonya Sultan juga menyinggung bangsa Indonesia yang telah 81 tahun mampu menghadapi sejumlah permasalahan. Hal itu karena masyarakat Indonesia yang selalu mencintai negeri ini.

“Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap tegak berdiri,” sebutnya.

(Sumber:Ketua DPD Tekankan Dana Transfer Daerah Jadi Instrumen Pemerataan Pembangunan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif. Ia menyebut ada BUMN yang terus merugi, tetapi dalam laporan keuangan justru tercatat mencetak keuntungan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya,” kata Prabowo.

Prabowo menilai masih ada BUMN yang bekerja tidak bertanggung jawab kepada negara. Ia mempertanyakan kondisi tersebut dan mengatakan pemerintah tidak seharusnya dianggap remeh.

“BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini,” ujarnya.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu mengusut pengelolaan BUMN pada masa lalu. Ia bahkan membuka kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut para pengurus atau direksi BUMN selama 30 tahun terakhir.

“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” kata Prabowo.

Meski demikian, Prabowo juga membuka peluang pemberian amnesti bagi pihak yang mengakui kesalahan dan bertobat. Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada lembaga legislatif.

“Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah juga tengah membenahi hubungan kerja sama antara BUMN dan perusahaan asing. Ia menilai praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan BUMN harus dihilangkan.

“Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini,” katanya.

Prabowo kemudian mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari pembenahan perusahaan milik negara. “Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” pungkasnya.

(Sumber:Prabowo Sentil BUMN: Rugi Terus tapi Laporan Untung, Ngarang Aja Tuh!.)

Jakarta (VLF) – Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyoroti capaian lembaga legislatif termasuk DPR RI dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026. Prabowo mengungkit DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang menjadi terobosan setelah perjalanan 22 tahun.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Prabowo berbicara di podium di hadapan seluruh anggota MPR/DPR dan DPD RI.

“DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan payung hukum tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mengakui seluruh pekerjaan berhak memperoleh perlindungan.

“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan,” ujarnya.

Diketahui, RUU PPRT disahkan menjadi UU pada 21 April lalu. RUU PPRT disahkan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Rapat paripurna turut dihadiri oleh 314 orang anggota dari 578 orang anggota DPR dari seluruh fraksi di DPR. Pengesahan diawali dengan laporan pembahasan RUU PPRT oleh Ketua Panja RUU PPRT sekaligus Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mewakili pemerintah menyambut baik RUU PPRT disahkan menjadi undang-undang. Supratman mengatakan perlindungan pekerja rumah tangga sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

(Sumber:Prabowo: DPR Telah Sahkan UU PPRT, Tiap Pekerja Berhak Peroleh Perlindungan.)

Jakarta (VLF) – Bagi sebagian masyarakat di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), mendapatkan akses internet bukan perkara menyalakan ponsel lalu terhubung ke jaringan. Sebelum infrastruktur telekomunikasi hadir, warga di pelosok ini bahkan harus berjalan kaki, mengendarai sepeda motor, hingga naik pohon hanya untuk mendapatkan sinyal.

Kondisi tersebut pernah dialami masyarakat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah kepulauan dengan kondisi geografis berupa pegunungan dan daerah rawan bencana membuat akses komunikasi menjadi tantangan tersendiri.

Kepala Dinas Kominfo Flores Timur Silvester Suban Toa Kabelen mengisahkan, sebelum konektivitas tersedia, masyarakat hingga aparatur pemerintah harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan sinyal.

“Masyarakat kami atau teman-teman di sekolah, bahkan fasilitas kesehatan, Puskesmas, Pustu, harus menjangkau berkilometer-kilometer jarak untuk mendapatkan tempat bersinyal sehingga bisa mengakses informasi, memberikan laporan, menyampaikan data,” ujar Silvester dalam agenda Bakti Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8).

Perjuangan tersebut bahkan terkadang dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Ketika sinyal tidak tersedia di permukaan tanah, warga mencari titik yang lebih tinggi agar telepon seluler dapat menangkap jaringan yang dipancarkan dari infrastruktur telekomunikasi di sekitar.

“Kadang naik pohon karena di bawah tidak ada sinyal, jadi harus naik pohon,” kata Silvester.

Kondisi tanpa internet itu tidak hanya menyulitkan komunikasi sehari-hari, terutama di era digitalisasi seperti saat ini. Mulai dari sekolah kesulitan menjalankan aktivitas yang mulai bergeser ke sistem digital, fasilitas kesehatan dan pemerintah daerah menghadapi kendala ketika harus mengirimkan laporan maupun data.

Situasi perlahan berubah setelah infrastruktur telekomunikasi masuk ke wilayah tersebut.

Di Flores Timur, pembangunan enam BTS dan sekitar 262 akses internet di fasilitas pemerintahan, desa, sekolah, serta fasilitas kesehatan mulai membuka akses komunikasi bagi masyarakat yang sebelumnya harus mencari sinyal ke lokasi tertentu.

Masuknya akses internet juga mengubah kebutuhan sekolah. Jika sebelumnya persoalan utamanya adalah tidak tersedianya akses internet, kini sekolah mulai membutuhkan jaringan dengan kapasitas yang lebih besar.

Kepala SMAN 1 Titehena Konradus Kudarto mengatakan internet kini menjadi kebutuhan penting karena berbagai aktivitas sekolah telah menggunakan sistem digital, mulai administrasi hingga pelaksanaan asesmen.

Namun, ketika ratusan pengguna mengakses jaringan secara bersamaan, persoalan kapasitas muncul.

“Saya datang dengan harapan besar supaya ada peningkatan kapasitasnya. Sudah ada di lapangan, tapi ada sesuatu yang harus dibenahi supaya itu bisa dimaksimalkan,” harapnya.

Konradus mengatakan sekitar 450 siswa ditambah 50 guru dan pengawas dapat menggunakan jaringan secara bersamaan ketika asesmen berlangsung. Artinya, kebutuhan sekolah kini bukan lagi sekadar mendapatkan sinyal, tetapi memastikan koneksi tetap mampu melayani banyak pengguna sekaligus.

Perubahan juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Setelah konektivitas tersedia, masyarakat di daerah pegunungan mulai bisa mendapatkan informasi harga komoditas pertanian yang sebelumnya sulit diperoleh.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong Khairuddin mengatakan akses tersebut membantu masyarakat memperoleh informasi dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

“Tapi dengan adanya bantuan dari BAKTI, masyarakat sudah bisa mengakses semua informasi-informasi yang ada, khususnya di provinsi, kabupaten sampai di kecamatan,” tuturnya.

Kepala Desa Baina Barat, Yuslan, mengatakan informasi harga membuat petani memiliki pilihan lebih banyak sebelum menjual hasil pertanian. Mereka dapat membandingkan harga dan mencari pembeli yang menawarkan nilai lebih baik.

Internet juga mulai dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha warga. Produk makanan dan hasil usaha masyarakat dapat dipromosikan melalui media sosial sehingga peluang mendapatkan pembeli dari luar desa semakin terbuka.

“Mudah aksesnya untuk mereka mendapatkan misalnya seperti makanan yang dibuat kemudian dijual, kemudian mereka posting di foto, posting kemudian dikirim di media sosial,” kata Yuslan.

Konektivitas yang awalnya dibutuhkan untuk sekadar mendapatkan sinyal berkembang menjadi akses terhadap informasi, layanan publik, pendidikan, hingga peluang ekonomi.

Pengalaman di Flores Timur dan Parigi Moutong menjadi gambaran bagaimana pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T diarahkan untuk menjawab persoalan konektivitas sekaligus membuka peluang pemanfaatan internet.

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengembangkan sejumlah infrastruktur untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan komersial.

Direktur Utama Bakti Komdigi Fadhilah Mathar mengatakan kehadiran Satelit Republik Indonesia (Satria-1) dengan kapasitas 150 Gbps memungkinkan pemerintah menggabungkan jaringan terestrial dan nonterestrial untuk mempercepat perluasan konektivitas.

“Hal lain yang membuat kami dapat mempercepat penggelaran konektivitas digital itu adalah kehadiran Satria-1. Kehadiran Satria-1 ini membuat kita bisa menggabungkan solusi terestrial dengan solusi non-terestrial pada saat wilayah-wilayah itu memang masih sangat sulit,” tutur Fadhilah.

Selain Satria-1, Badan Layanan Umum Komdigi ini mengandalkan Palapa Ring sebagai tulang punggung jaringan serat optik di wilayah nonkomersial. Jaringan tersebut membentang sekitar 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Melalui program Bakti Aksi, akses internet gratis juga telah direalisasikan di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Sementara Bakti Sinyal telah membangun BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik di wilayah 3T dan perbatasan.

“Bakti telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi. Sekitar 68% berada di sektor pendidikan, kemudian sektor kesehatan sebesar 5,89% untuk mendukung e-government,” ungkap perempuan yang disapa Indah ini.

(Sumber:Saat Internet Mengubah Hidup Warga 3T: Tak Lagi Naik Pohon Cari Sinyal.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Arab Saudi terus meningkatkan pengiriman ekspor minyak melalui jalur pipa yang membentang melintasi Mesir hingga Laut Mediterania. Langkah ini merupakan alternatif Arab sejak sekutu Houthi Iran mendeklarasikan embargo maritim di Laut Merah.

Untuk diketahui, di Timur Tengah terdapat pipa bernama Suez-Mediterranean (Sumed) yang terhubung dari pelabuhan Ain Sokhna di Laut Merah ke pelabuhan Sidi Kerir di Mediterania, Mesir.

Dalam konteks ini, kapal super tanker yang bermuatan penuh membawa minyak Saudi ke pelabuhan Ain Sokhna. Di sana mereka kemudian memompa muatan minyak ke dalam pipa Sumed sampai ke pelabuhan Sidi Kerir untuk dimuat kembali dalam kapal tanker.

Menurut data yang diberikan oleh perusahaan intelijen perdagangan Kpler, volume ekspor minyak dari pelabuhan Sidi Kerir meningkat jadi sekitar 2,3 juta barel per hari pada Agustus ini. Jumlah ini tercatat meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang rata-rata volume ekspor minyak hariannya hanya 1 juta barel.

“Mayoritas ekspor tersebut adalah minyak mentah Saudi,” kata direktur riset komoditas di Kpler, Matt Smith.

“Ini bukan keputusan jangka pendek. Ini adalah perubahan strategi atau dinamika yang nyata,” sambungnya.

Di luar itu, saat ini Arab Saudi memang berada di bawah tekanan karena Iran dan sekutunya Houthi menekan titik-titik jalur minyak utama mereka di Timur Tengah.

Pada awalnya saat perang antara AS dan Iran berkecamuk, Arab Saudi harus mengalihkan jutaan barel minyak per hari melalui jalur pipa dari wilayah timurnya yang terhubung dengan Selat Hormuz ke pelabuhan Yanbu di Laut Merah.

Namun tak lama setelah mengalihkan jalur pengiriman minyaknya, kapal-kapal tanker Saudi malah mendapatkan serangan Houthi saat melintasi Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah. Memberikan tekanan pada ekspor Saudi dari Yanbu.

Inilah yang kemudian membuat pemerintah Arab Saudi kembali mengubah jalur ekspor mereka melalui pipa Sumed. Alhasil ekspor minyak Saudi dari Yanbu melalui Selat Bab el-Mandeb turun hampir 90% menjadi 1,3 juta barel pada Agustus ini, dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 11 juta barel.

“Ini adalah pergeseran besar yang sedang terjadi di sini. Jelas bahwa Arab Saudi tidak menganggap enteng hal ini, dan mereka memperkirakan ini akan menjadi tren baru,” jelas Smith.

Perubahan strategi ekspor ini dipertegas kembali oleh CEO Saudi Aramco, Amin Nasser. Ia menjelaskan Riyadh memiliki alternatif jalur pengiriman minyak selain Laut Merah bagian selatan dan Selat Bab el-Mandeb.

“Seperti yang Anda ketahui, kami memiliki berbagai pilihan melalui berbagai rute akses dan jalur alternatif ke Mediterania melalui jalur pipa Sumed dan Terusan Suez,” kata Nasser dalam sebuah konferensi pers Aramco.

(Sumber:Arab Saudi Punya Jurus Baru Genjot Ekspor Minyak.)

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi V DPR Fraksi Golkar Hamka B Kady menyoroti insiden kecelakaan kapal yang belakangan terjadi. Hamka mendesak ada evaluasi menyeluruh terkait tata kelola keselamatan pelayaran, termasuk regulasi penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB).

“Tak boleh hanya dipandang sebagai insiden yang berdiri sendiri, tetapi merupakan sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola keselamatan pelayaran, termasuk regulasi mengenai penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB),” kata Hamka kepada wartawan, Kamis (12/8/2026).

Hamka menyinggung soal tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, kebakaran KM Barcelona di Sulawesi Utara, tenggelamnya KM Nurul Salsa di Kepulauan Selayar hingga kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan Madura. Terbaru, KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Regulasi tersebut masih terlalu berorientasi pada pemenuhan administrasi melalui master sailing declaration, sementara pemeriksaan fisik kapal sebelum keberangkatan belum menjadi kewajiban dalam setiap penerbitan SPB,” kata dia.

Menurut Hamka ketentuan tersebut perlu diselaraskan dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 66 Tahun 2024, yang memberikan mandat kepada syahbandar untuk menjamin keselamatan pelayaran melalui pengawasan, pemeriksaan kapal, serta kewenangan menerbitkan maupun menunda SPB apabila persyaratan keselamatan tidak terpenuhi.

Hamka mengkritisi ketentuan Pasal 12 ayat (2) Permenhub Nomor 28 Tahun 2022 yang menyatakan keabsahan dan kebenaran kelaiklautan kapal dalam master sailing declaration menjadi tanggung jawab nakhoda sepenuhnya.

“Tanggung jawab nakhoda memang tidak dapat dikurangi, namun tanggung jawab negara melalui Syahbandar untuk melakukan pengawasan aktif juga tidak boleh dilemahkan,” kata Hamka.

“Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban kecelakaan kapal yang terjadi dalam satu tahun terakhir. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” sambungnya.

Legislator Golkar ini berharap pemerintah melakukan evaluasi secara total. Antisipasi sebelum kapal diberangkatkan harus diprioritaskan sebelum transportasi laut tersebut berlayar.

“Rentetan tragedi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Permenhub Nomor 28 Tahun 2022. Keselamatan pelayaran tidak boleh hanya bergantung pada deklarasi administrasi, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan yang kuat, pemeriksaan fisik kapal yang memadai, dan tata kelola keselamatan yang benar-benar mampu mencegah kecelakaan sebelum terjadi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, KMP Putri Yasmin terbakar saat melintas di perairan Pantai Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kebakaran itu dilaporkan terjadi Rabu (12/8) pagi.

Dilansir detikBali, video yang beredar memperlihatkan kepulan asap sempat membuat penumpang kapal panik. Seluruh penumpang tampak telah mengenakan pelampung.

“Hancur sudah. Allahu Akbar,” ungkap pria dalam video tersebut sambil mengenakan jaket pelampung.

Kepala KSOP Lembar Syamsurizal mengatakan pihaknya baru memastikan satu penumpang meninggal dalam insiden tersebut. “Sementara ini masih satu orang meninggal. Kami belum pastikan kelaminnya,” ungkapnya di lokasi, Rabu (12/8).

(Sumber:Kebakaran Kapal Berulang, Legislator Desak Evaluasi Aturan Izin Berlayar.)

Jakarta (VLF) –  Kasus dugaan penyimpangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang senilai lebih dari Rp 2 miliar telah naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang bakal memeriksa ratusan kepala sekolah (kepsek).

Dikatakan Kepala Kejari Rembang, Rully Mutiara, bakal ada 270 kepsek yang dimintai keterangannya.

“Kasus TPP ini kami masih melakukan pendalaman. Seminggu yang lalu sudah kita naikkan penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi mohon bersabar, kalau saudara lihat ini tiap hari ada yang kita panggil,” kata Rully saat diwawancarai detikJateng di Kompleks Rumdin Bupati Rembang, Selasa (11/8/2026).

Rully melanjutkan, saat ini pihaknya sudah meminta keterangan dari 10-15 orang. Jumlah itu akan bertambah pada 1-2 pekan mendatang.

“(Sampai saat ini total sudah berapa saksi yang dimintai keterangan?) Udah ada mungkin 10-15, nanti yang akan banyak itu satu dua minggu ke depan. Karena mungkin dari 270 kepala sekolah itu akan kita panggil semua,” ujarnya.

Alasan Ratusan Kepsek Dipanggil

Rully menjelaskan, asalan Kejari Rembang memanggil 270 kepala sekolah untuk mendalami alur pembayaran TPP. Selain itu, pemeriksaan juga mengungkap pihak yang bertanggung jawab pada dugaan penyimpangan itu.

“Untuk membuktikan siapa yang harus mempertanggungjawabkan soal penyimpangan ini,” ucap Rully.

Kejari Rembang juga akan memanggil pihak non-ASN yang diduga menerima aliran dana dalam perkara tersebut.

“Termasuk pihak non-ASN yang menerima aliran dana, itu pasti kita panggil semua. Saat ini belum (dipanggil). Karena yang dipanggil banyak kan, jadi membagi waktunya. Mana yang harus kita dahulukan kita periksa,” kata dia.

Sementara Kepala Dindikpora Rembang, Achmad Sholchan, tidak menjawab saat detikJateng mengirim permintaan wawancara melalui WhatsApp.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap dugaan penyimpangan pembayaran TPP di Dindikpora Rembang senilai lebih dari Rp 2 miliar. Bupati Rembang Bupati Rembang Harno meminta temuan tersebut segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 75.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tertanggal 25 Mei 2026. Dalam laporan tersebut disebutkan pembayaran TPP pada Dindikpora tidak sesuai ketentuan.

Seperti dilihat detikJateng, BPK mencatat Pemkab Rembang merealisasikan belanja TPP ASN tahun 2025 sebesar Rp 238.486.576.019. Namun, hasil pemeriksaan menemukan pencairan TPP sebesar Rp 2.058.834.687 kepada pegawai Dindikpora yang juga telah menerima tunjangan profesi guru (TPG).

Berdasarkan pemeriksaan daftar pemindahbukuan, daftar transfer Bank Jateng, dan rekening koran penerima, BPK menemukan daftar transfer yang dikirim ke bank berbeda dengan daftar nominatif penerima yang dilampirkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM).

Dari total dana tersebut, hanya Rp 108.932.062 yang ditransfer ke rekening 36 pegawai sesuai data. Sementara Rp 1.949.902.625 justru dialihkan ke delapan rekening penampung.

Delapan rekening itu masing-masing atas nama berinisial AWI sebesar Rp 750.615.427 yang tercatat bukan ASN Pemkab Rembang, BAS Rp 69.702.000, HPR Rp 235.505.074, ISE Rp 10.000.000, KHU Rp 232.000.000, SNO Rp 82.000.000, SUM Rp 405.133.358, dan YPU Rp 164.946.766. Tujuh nama terakhir merupakan ASN di lingkungan Dindikpora.

BPK juga mencatat dari dana yang sempat masuk ke rekening 36 pegawai, sebagian yakni Rp 55.133.304 telah dikembalikan kepada pegawai Dindikpora maupun pegawai koordinator wilayah. Namun hingga 31 Desember 2025 dana tersebut belum seluruhnya disetor ke kas daerah.

Lalu Dindikpora telah mengembalikan Rp 56.572.802 ke kas daerah. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian yang belum dikembalikan sebesar Rp 2.002.261.885.

Terkait temuan itu, Bupati Rembang Harno meminta kasus ini diusut tuntas. Harno pun menyoroti temuan yang ada di Dinas Pendidikan (Disdik).

“Temuan BPK ini harus ditindaklanjuti. Prosesnya semuanya dikembalikan sesuai ketentuan. Yang paling menonjol memang ada di Dinas Pendidikan terkait penyimpangan TPP,” kata Harno saat ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Rembang, Senin (29/6).

Senada, Wakil Bupati Rembang M Hanies Cholil Barro’ mengatakan pemerintah daerah telah menelusuri temuan tersebut. Hasilnya ditemukan adanya penyimpangan pembayaran TPP, termasuk dana yang mengalir ke pihak luar.

“Sudah ditelusuri, ternyata ada penyimpangan dari TPP guru, ada yang dobel-dobel dan ada beberapa yang masuk ke pihak luar. Yang bersangkutan juga sudah berkomitmen untuk menyelesaikannya. Kami belum mengetahui yang pihak luar itu,” ujar Hanies.

ASN Dindikpora Sudah Dinonjob

Saat dimintai konfirmasi detikJateng, Kepala Dindikpora Rembang Achmad Sholchan mengatakan pihaknya telah mendapat instruksi untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Ia menyebut ASN berinisial SUM yang diduga menyusun data TPP telah dinonaktifkan dari tugasnya.

“Statusnya yang bersangkutan sampai saat ini kami non-jobkan, tidak kami beri tugas apa-apa. Hanya kami beri tugas untuk segera menyelesaikan tanggungannya dan mengembalikan ke kas daerah sesuai hasil temuan BPK,” kata Sholchan saat diwawancarai detikJateng, Kamis (2/7).

Menurutnya, seluruh ASN yang rekeningnya menerima transfer juga telah dimintai keterangan. Berdasarkan pengakuan mereka, uang yang masuk ke rekening masing-masing hanya dititipkan sementara lalu diserahkan kepada SUM.

“Prinsipnya mereka hanya dititipi sementara. Setelah menerima transfer satu sampai dua hari diserahkan ke yang bersangkutan (SUM) yang membuat daftar TPP,” ujarnya.

Terkait aliran dana ke rekening AWI yang bukan ASN, Sholchan membenarkannya. “Ya yang non-ASN itu bukan pegawai atau karyawan sini. (AWI dan SUM) Mereka teman. SUM sendiri selaku pembuat data TPP,” terang Sholchan.

Sementara itu, kasus dugaan penyimpangan TPP tersebut kini telah ditangani Kejaksaan Negeri Rembang. Perkara masih berada pada tahap penyelidikan.

“Iya, kasus itu sedang kita tangani, masuk tahap penyelidikan,” kata Kasi Intelijen Kejari Rembang, Yusni Febriansyah Efendi saat dimintai konfirmasi detikJateng, Kamis (2/7).

(Sumber:Ratusan Kepsek Diperiksa Buntut Dugaan Penyimpangan TPP Rp 2 M di Rembang.)

Jakarta (VLF) – Mobil beli Pertalite bakal dibatasi. Masyarakat masuk kategori ini nggak bakal lagi bisa beli Pertalite.
Pemerintah bakal memperketat distribusi Pertalite. Nantinya, tidak semua kendaraan bisa beli Pertalite seperti sekarang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap, masyarakat yang masuk kategori desil 9 dan desil 10 berpotensi tak lagi diperbolehkan beli BBM subsidi. Pembatasan ini diperlukan lantaran penyaluran BBM subsidi sekelas Pertalite belum tepat sasaran.

“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya usai menggelar rapat koordinasi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dikutip detikFinance.

Untuk diketahui, dikutip dari laman Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi mencakup keterangan individu (pekerjaan, pendidikan), keterangan perumahan (kondisi rumah, daya listrik), dan kepemilikan aset.

Terdapat 10 desil yang masing-masing berisi 10 persen keluarga di Indonesia. Desil 9 dan desil 10 masuk dalam golongan keluarga dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.

Pada kesempatan yang sama, Bahlil lebih lanjut menjelaskan, selama ini distribusi BBM RON 90 Pertamina itu memang masih dinikmati orang kaya. Makanya butuh pembatasan agar distribusinya benar-benar tepat sasaran.

“Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” lanjut Bahlil.

Skema pembatasannya belum diketahui. Namun Bahlil bilang bakal menyasar jenis kendaraan.

“Nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” ucap Bahlil.

Namun, sebelumnya pada Mei 2026, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengungkap pembatasan Pertalite itu akan diatur melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Satya mengungkap bila skema pembatasan menggunakan jenis kendaraan dan kapasitas mesin, maka pemerintah bisa menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15 persen.

“Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya, hitungan kami itu 10-15% daripada volume,” terang Satya kala itu.

Adapun pembatasan Pertalite berdasarkan kapasitas mesin mobil sebenarnya sudah mencuat dalam tiga tahun belakangan. Dulu kabarnya pembatasan Pertalite akan berlaku untuk mobil dengan kapasitas maksimal 1.400 cc. Sedangkan untuk solar subsidi, kapasitas mesin kendaraan maksimal 2.000 cc.

(Sumber:Pertalite Mau Dibatasi, Kategori Ini Bakal Nggak Bisa Beli Lagi.)

Jakarta (VLF) – Presiden AS Donald Trump telah menandatangani perintah yang menyerukan pengurangan jumlah total vaksinasi yang diberikan untuk anak-anak pada Senin (11/8). Tak hanya itu, rekomendasi tersebut juga menyarankan agar vaksinasi campak, gondongan, dan rubella (MMR) dalam jadwal vaksinasi diberikan sebagai tiga suntikan terpisah.
“Kita menguranginya,” kata Trump dari Ruang Oval, Gedung Putih.

“Bukan hanya mengurangi jumlah vaksin yang diberikan, atau suntikan, seperti yang mereka sebut, tetapi juga memberikannya dalam serangkaian kunjungan ke dokter.”

Trump membuat serangkaian klaim yang tidak memiliki bukti tentang vaksin. Dikutip dari laman BBC, ia telah lama meragukan keamanan vaksin MMR, tetapi berbagai penelitian tidak menemukan hubungan antara vaksin tersebut dan autisme.

“Beberapa dekade lalu, anak-anak hanya menerima sebagian kecil dari vaksin yang dibutuhkan saat ini,” kata Trump.

“Pada masa itu, orang-orang jauh lebih sehat dan tentu saja tingkat autisme yang tinggi seperti yang kita lihat sekarang tidak ada.”

Ia berulang kali mengatakan bahwa anak-anak disuntik dengan lebih banyak vaksin daripada yang mampu mereka tangani, dengan alasan bahwa suntikan tersebut seharusnya diberikan dengan jarak waktu yang lebih lama. Dikutip dari laman CNN, saat didesak mengenai alasannya, Trump mengatakan bahwa ia telah melakukan hal tersebut pada anak-anak dan mereka tidak mengalami masalah.

“Tidak ada hal buruk yang akan terjadi dari apa yang kita lakukan,” katanya mengenai perubahan yang telah lama diperingatkan oleh para ahli kesehatan akan mengurangi tingkat imunisasi dan membuat anak-anak lebih rentan terhadap penyakit.

“Tidak ada hal buruk yang akan terjadi.”

Senator Partai Republik Bill Cassidy mengatakan bahwa perintah yang diberikan Trump salah. Menurutnya, presiden tidak memiliki keahlian untuk melakukan perubahan ini.

“Vaksin sebagian besar aman. Vaksin efektif. Vaksin TIDAK menyebabkan autisme,” kata Cassidy di X.

“Memecah vaksin berarti anak-anak harus mendapatkan lebih banyak suntikan untuk mendapatkan perlindungan yang sama, bukan lebih sedikit suntikan. Ini akan meningkatkan keraguan dan membuat anak-anak kurang aman.”

Berdasarkan perintah tersebut, kebijakan baru pemerintah menyatakan bahwa semua anak disarankan untuk menerima vaksin campak, gondongan, rubella, difteri, tetanus, pertusis, polio, Hib, penyakit pneumokokus, HPV, dan varisela, atau cacar air.

Hanya populasi berisiko tinggi yang disarankan untuk menerima antibodi Respiratory Syncytial Virus (RSV) serta vaksin hepatitis B, meningokokus B, meningokokus ACWY, dan demam berdarah. Hal ini berbeda dari jadwal vaksinasi sebelumnya yang merekomendasikan agar semua anak menerima sebagian besar vaksin tersebut.

Beberapa vaksin, seperti hepatitis, kini diberikan berdasarkan apa yang disebut sebagai pengambilan keputusan bersama, yaitu melalui diskusi antara orang tua dan tenaga kesehatan. Pendekatan ini juga mencakup vaksin rotavirus, penyakit meningokokus, influenza, dan Covid-19.

Panduan baru pemerintah AS menyarankan agar vaksinasi tersebut diberikan dalam beberapa kunjungan medis. Langkah ini disebut bertujuan memberikan lebih banyak pilihan kepada orang tua terkait waktu dan frekuensi pemberian vaksin.

Namun, Trump memberikan penjelasan yang lebih blak-blakan di Gedung Putih. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak yakin dengan keamanan jadwal vaksinasi yang berlaku saat ini.

“Sederhananya: Sejumlah besar vaksin, sejumlah besar-seperti wadah besar, vaksin saat ini dipompa ke dalam tubuh anak Anda,” kata Trump.

“Kami melakukan 20% dari itu pada setiap kunjungan, dan kami akan memberi jeda waktu antara kunjungan agar tubuh dapat menangani sejumlah besar cairan yang dipompa masuk,” katanya. Kendati demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaimnya.

(Sumber:Trump Kurangi Jumlah Vaksinasi Anak, Kaitkan MMR dengan Autisme.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menetapkan harga minyak pada Juli 2026 turun. Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Juli ditetapkan pemerintah menjadi sebesar US$ 81,68 per barel.

ICP turun US$ 1,77 dibandingkan bulan sebelumnya. Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mulai pulihnya arus pasokan minyak dunia menjadi penyebab utama harga minyak turun.

Penetapan ICP Juli 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 319.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juli 2026.

“Penetapan ICP bulan Juli 2026 sebesar US$ 81,68 per barel mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global yang mengalami penyesuaian menyusul meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berangsur pulihnya arus pasokan minyak dunia,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman, dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/8/2026).

Menurut Laode perkembangan harga minyak internasional dipengaruhi faktor geopolitik, kondisi pasokan, serta perkembangan permintaan global. Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tersebut adalah sempat meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diikuti gencatan senjata serta terbukanya ruang diplomasi bilateral dan multilateral.

Kondisi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang mulai membaik juga disebut mempengaruhi kepercayaan pasar. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pemulihan sementara lalu lintas di Selat Hormuz mendorong kenaikan pasokan minyak dunia hingga 4,1 juta barel per hari pada Juni 2026 sehingga total pasokan mencapai 98,8 juta barel per hari.

Sejumlah faktor masih menjadi sumber ketidakpastian, termasuk potensi perdamaian yang rapuh dan memicu eskalasi militer dalam skala terbatas dan perubahan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi arah pergerakan harga minyak pada periode berikutnya.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak internasional. Formula ICP juga akan tetap diterapkan secara transparan agar mencerminkan dinamika pasar internasional serta tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas.

Pemantauan terhadap perubahan pasokan, kondisi geopolitik, dan perkembangan pasar global menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.

Harga Rata-rata Minyak Mentah

• Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$ 1,77/barel dari US$ 83,45/barel menjadi US$ 81,68/barel.
• Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,46/barel dari US$ 84,43/barel menjadi US$ 83,97/barel.
• WTI (Nymex) turun sebesar US$ 2,57/barel dari US$ 81,79/barel menjadi US$ 79,22/barel.
• Dated Brent turun sebesar US$ 2,06/barel dari US$ 85,47/barel menjadi US$ 83,41/barel.
• Basket OPEC turun sebesar US$ 7,00/barel dari US$ 89,75/barel menjadi US$ 82,74/barel.

(Sumber:Harga Minyak Mentah RI Turun Jadi US$ 81,68/Barel.)