Jakarta (VLF) – Konglomerat Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam dikabarkan mengajukan tawaran untuk mengakuisisi PT Bayan Resources Tbk (BYAN). Angka yang ditawarkan juga disebut lebih rendah dari nilai pasar BYAN saat ini.
Dikutip dari Bloomberg, Jumat (11/9/2026), Haji Isam disebut mengajukan penawaran sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 52,75 triliun (kurs Rp 17.584). Tawaran tersebut mencakup sekitar 62% saham BYAN.

Dalam proses penawaran, harga akuisisi saham mulanya dipatok sekitar US$ 4,8 miliar atau sekitar Rp 84,54 triliun. Angka tersebut juga jauh di bawah nilai pasar saham BYAN yang saat ini nyaris menyentuh US$ 26 miliar atau sekitar Rp 457,96 triliun.

Saham milik konglomerat Low Tuck Kwong ini disebut telah lama akan dijual dengan harga diskon. Hal tersebut terjadi lantaran jumlah saham yang beredar bebas terbatas dan volume perdagangan yang tipis dapat menaikkan harga pasar.

Sementara untuk prospek jangka panjang, sektor batu bara termal disebut suram karena konsumen beralih ke energi yang lebih bersih. Selain itu, pemerintah juga telah memberlakukan kuota penambangan yang telah menghambat pemain lokal.

Hingga berita ini terbit, belum menerima ada respons dari perwakilan Haji Isam. Sementara BYAN dan keluarga Low juga tidak menanggapi permintaan komentar terkait rumor tersebut.

(Sumber:Haji Isam Dikabarkan Bidik 62% Saham BYAN Rp 52,7 T, Jauh di Bawah Nilai Pasar.)

Jakarta (VLF) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah sampai saat ini memutuskan untuk menjaga harga BBM subsidi, meskipun harga minyak dunia melonjak pada perdagangan Kamis (10/9/2026) hingga tembus US$ 108 per barel.

Bahlil mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan harga minyak dunia. Dia juga mengaku rutin berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan harga BBM subsidi tak naik.

“Saya selalu berkoordinasi terus dengan menteri keuangan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, selalu melakukan dan mengikuti secara saksama terhadap berbagai dinamika perkembangan global. Khususnya menyangkut dengan harga minyak dunia yang tidak menentu. Tetapi pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Bahlil mengakui keputusan untuk menahan harga BBM subisidi cukup berat bagi pemerintah. Hal ini karena beban subsidi pemerintah terus bertambah. Namun, keputusan tersebut tetap dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, lebih penting.

“Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah. Tetapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting sekalipun dengan berbagai macam hal-hal yang sudah kita lakukan,” katanya.

Di sisi lain, Bahlil menilai rata-rata harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak awal tahun hingga September masih berada pada level yang relatif aman.

“Sekalipun sekarang sudah menjadi 106 sampai 108 dolar per barel, tapi rata-rata ICP dari Januari sampai dengan bulan September sekarang itu kurang lebih di angka sekitar 85 sampai 90. Jadi masih, overall masih oke, ya,” katanya.

(Sumber:Minyak Dunia Tembus US$ 108, Bahlil Akui Berat Jaga Harga BBM Subsidi.)

Jakarta (VLF) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi serikat buruh dan asosiasi pengusaha yang mulai duduk bersama membahas RUU Cipta Kerja. Jenderal Sigit menyebut dialog sejak awal menjadi cara terbaik untuk mencari titik temu di tengah berbagai kepentingan buruh dan dunia usaha.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit dalam Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026). Acara yan bertajuk ‘Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi’ ini dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari sekitar 1.200 perusahaan.

Jenderal Sigit mengaku senang karena pembahasan RUU Ciptaker diawali dengan komunikasi antara serikat pekerja dan Apindo. Pola ini, kata Jenderal Sigit, penting dipertahankan karena berbagai isu ketenagakerjaan memang tidak selalu mudah dan sangat mungkin memunculkan perbedaan pandangan.

“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Jenderal Sigit di lokasi.

Jenderal Sigit menegaskan, perbedaan antara pekerja dan pengusaha merupakan hal yang wajar. Hal terpenting, kata Dia, persoalan hubungan industrial harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, tanpa mengabaikan hak buruh maupun keberlangsungan perusahaan.

Kapolri mengatakan, keseimbangan antara dua kepentingan tersebut menjadi semakin penting di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang turut berdampak pada dunia usaha serta sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dia mengingatkan pengusaha agar tidak melihat pekerja semata-mata sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai mitra dan keluarga besar perusahaan.

“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” tuturnya.

Di sisi lain, Kapolri juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif. Pemerintah, kata dia, terus mendorong hilirisasi dan investasi agar semakin banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Menurutnya, Indonesia memiliki modal besar, mulai dari kekayaan sumber daya alam hingga pasar domestik yang luas.

Jenderal Sigit mengatakan potensi tersebut harus diiringi dengan kepastian, keamanan, serta hubungan industrial yang sehat. Jenderal Sigit meminta perusahaan tidak ragu melaporkan praktik premanisme, pungutan liar, kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” imbuhnya.

Jenderal Sigit juga optimistis jika pemerintah, pengusaha, investor, dan pekerja mampu bekerja bersama, Indonesia akan semakin kuat dalam mendorong hilirisasi. Selain itu, lapangan kerja akan terbuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengapresiasi keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 yang dinilai menjadi contoh konkret kolaborasi dunia pendidikan dan industri dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas. Dia berharap pekerja Indonesia ke depan tidak hanya menjadi tenaga terampil, tetapi juga mampu mengisi posisi-posisi strategis di perusahaan.

“Dengan semangat kebersamaan antara pengusaha, investor, buruh dan pemerintah, kita yakin Indonesia bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju,” pungkasnya.

(Sumber:Kapolri Apresiasi Buruh dan Pengusaha Duduk Bersama Bahas RUU Ciptaker.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti kasus siswi di Karo, Sumatera Utara, yang disebut mengalami gangguan ingatan hingga 70% setelah menjalani perawatan akibat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Yahya meminta siswi bernama Febiona Purba (16) dipastikan sehat secara fisik dan mental.

“Terkait kasus di Karo tentang adanya siswi yang hilang ingatan 70% pasca perawatan setelah kasus keracunan, saya minta pihak rumah sakit dan dokter memastikan kondisi kesehatan yang bersangkutan baik fisik maupun mental,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, apabila gangguan mental tersebut memang berkaitan dengan trauma akibat keracunan makanan, harus ada pihak yang bertanggung jawab.

“Kalau benar gangguan mental akibat keracunan makanan karena trauma harus ada yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Yahya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) membantu biaya perawatan siswi tersebut hingga dinyatakan sembuh total. Dia menegaskan biaya pengobatan tidak semestinya dibebankan kepada orang tua siswa apabila kondisi tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program MBG.

“Saya minta BGN untuk membantu biaya perawatan yang bersangkutan sampai benar-benar sembuh total. Biaya perawatan rumah sakit tidak seharusnya ditanggung oleh orang tua siswa. Melainkan harus menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini BGN,” tegasnya.

Selain kasus di Karo, Yahya juga menyampaikan keprihatinan atas semakin banyaknya kasus keracunan MBG. Dia meminta BGN melakukan investigasi secara tuntas untuk mengetahui penyebab setiap kejadian.

Menurut Yahya, investigasi perlu memastikan apakah keracunan disebabkan kesalahan dalam proses memasak atau makanan dikonsumsi setelah melewati batas waktu aman.

“Idealnya jarak antara makanan selesai dimasak dengan waktu makan tidak boleh lebih dari 4 jam,” katanya.

“Kepala dapur adalah orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya keracunan makanan. Mereka harus disiplin dan tidak boleh lalai sedikit pun dalam mengawasi pengelolaan makanan, mulai dari proses persiapan, pemasakan, pemorsian sampai distribusi di tempat penerima manfaat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang siswi yang mengalami keracunan akibat Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatra Utara, Febiona Purba (16), diduga mengalami gangguan ingatan usai menjalani perawatan di rumah sakit.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah IV Zulkarnain Barus menyebut sudah mendapatkan informasi terkait kondisi Febiona dari kepala sekolah.

“Ya, saya baru konfirmasi kepada kepala sekolah kita. Laporan kepala sekolah kemarin dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk dilakukan EEG,” ujar Zulkarnain saat dikonfirmasi, Selasa (8/9).

(Sumber:Siswi Keracunan MBG Diduga Hilang Ingatan, Komisi IX DPR: BGN Tanggung Biaya.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah akan memangkas proses perizinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyertai penanaman modal di Indonesia. Hal ini dilakukan lantaran beberapa sektor industri tanah air masih membutuhkan TKA.

Kebijakan ini ditandai dengan penandatanganan dua Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

SKB pertama yaitu tentang Integrasi Sistem Online Single Submission (OSS), Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja), dan Aplikasi All Indonesia. SKB kedua yaitu tentang Pembentukan Tim Teknis Integrasi.

Melalui SKB tiga kementerian ini, sistem Online Single Submission (OSS) pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan diintegrasikan dengan SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan Aplikasi All Indonesia pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rosan mengatakan kini proses perizinan TKA ditargetkan dapat selesai dalam waktu sekitar lima hari. Jika melewati batas waktu tersebut, izin akan diterbitkan secara otomatis sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Kebijakan tersebut mulai berlaku akhir September ini.

“Jadi memang rencananya pada akan mulai berjalan implementasinya pada akhir bulan ini rencananya tadi saya di- diinformasikan, Insyaallah akhir bulan ini sudah mulai berjalan hasil dari kesepakatan dari kami bertiga,” ujar Rosan.

Rosan mengatakan kebijakan pemangkasan waktu ini dapat meningkatkan investasi dan industri di Indonesia. Kebijakan itu juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing.

“Karena memang kita melihat bahwa dari beberapa sektor industri memang kebutuhan tenaga kerja asing itu masih kita perlukan. Dan harapan ini bisa memberikan transfer of knowledge, transfer of technology kepada sumber daya manusia kita,” terang Rosan yang juga CEO Danantara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menambahkan, dengan SKB ini pelayanan ke depan nantinya akan semakin baik. Meski begitu, Menaker memastikan tetap monitoring terhadap jalannya proses perizinan kerja KTA.

“Insyaallah kita yakin dalam implementasinya nanti akan memberikan layanan dan hasil yang efektif dan efisien yang lebih baik,” terang Yassierli.

(Sumber:TKA Makin Mudah Kerja di Indonesia, Ini Aturannya.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran tambahan untuk memperkuat mitigasi bencana. Terkait hal itu, BNPB menilai penguatan mitigasi tidak bisa hanya dibebankan kepada BNPB, tetapi perlu dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga dan sektor terkait.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan dari sisi program, BNPB tidak memiliki persoalan dalam hal pendanaan. Untuk program rutin, BNPB memperoleh anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

“Secara program BNPB itu tidak ada masalah. Anggaran untuk program rutin kami peroleh melalui dana ABT,” kata Berton kepada wartawan, Kamis (10/9/2026).

Sementara untuk penanganan kondisi darurat, BNPB dapat menggunakan dana siap pakai. Sedangkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki sumber pendanaan tersendiri.

“Sedangkan untuk dana penanganan darurat dapat diperoleh melalui mekanisme dana siap pakai. Untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari dana rekonstruksi,” ujarnya.

Berton menekankan anggaran mitigasi bencana tidak seharusnya hanya dilihat dari kebutuhan BNPB. Menurutnya, BNPB hanya salah satu aktor dalam upaya mitigasi, sementara peran besar justru berada di kementerian dan lembaga yang memiliki sektor masing-masing.

“Jadi perlu kita pahami kalau dana mitigasi itu jangan dilihat di BNPB saja. Kami itu adalah aktor kecil, tapi aktor yang besar itu adalah kementerian lembaga,” jelasnya.

Dia mencontohkan sektor pendidikan. Menurut Berton, anggaran mitigasi dapat dialokasikan kepada kementerian yang menangani pendidikan untuk meningkatkan pemahaman kebencanaan sejak dini.

Anggaran tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk menyusun kurikulum kebencanaan, melatih guru, hingga membangun sekolah yang tahan terhadap bencana.

“Misalnya, agar anak-anak sekolah mengerti kebencanaan sejak awal, maka dana mitigasi dapat dialokasikan ke kementerian pendidikan untuk membuat kurikulum, melatih guru terkait bencana, membangun sekolah yang tahan bencana,” tuturnya.

Berton mengatakan kebutuhan mitigasi juga terdapat di berbagai sektor lain. Dia menyebut sektor pekerjaan umum, kesehatan, hingga dunia usaha semestinya turut memiliki anggaran untuk mendukung upaya mitigasi bencana.

“Sektor PU, sektor kesehatan, sektor dunia usaha dan lain-lain semuanya ada dana mitigasi, mestinya,” katanya.

Meski demikian, Berton menilai keberadaan BNPB tetap penting untuk memastikan berbagai upaya mitigasi tersebut berjalan secara terpadu. BNPB berperan dalam mengoordinasikan kegiatan mitigasi yang dilakukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga sektor publik dan swasta.

“BNPB perlu ada? Ya perlu untuk membuat berbagai koordinasi kegiatan-kegiatan mitigasi dari semua lini, pusat, daerah, publik, swasta, pemimpin masyarakat, tua muda,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan meningkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan. Hal ini dinilai penting mengingat Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik atau Ring of Fire yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam.

“Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat,” kata Prabowo dalam rapat terbatas penanganan bencana alam dengan kepala daerah secara virtual, Senin (7/9/2026).

“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” lanjutnya.

(Sumber:Prabowo Siapkan Anggaran Tambahan Mitigasi Bencana, BNPB Usul Perkuat Ini.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan pangan di masa paceklik seperti saat ini. Langkah ini juga sebagai upaya untuk menekan angka kenaikan sejumlah kebutuhan pokok.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan kondisi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, periode September hingga Desember ditandai kemarau basah sehingga masih ada hujan yang memungkinkan petani melakukan penanaman padi dan menjaga pasokan beras di pasar.

Berdasarkan data dari BPS dan Bappenas, harga beras medium pada periode Januari-September 2026 meningkat dari Rp 13.857 per kg menjadi Rp 14.060 per kg, atau naik sekitar Rp203 per kg. Sementara harga beras premium meningkat dari Rp 15.505 per kg menjadi Rp15.794 per kg, atau naik sekitar Rp 289 per kg. Kelangkaan beras premium turut memberikan tekanan terhadap naiknya harga beras secara umum.

Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah memutuskan sejumlah langkah untuk memperkuat pasokan dan menjaga keterjangkauan harga.

Pertama, pemerintah menambah penyaluran SPHP beras medium sebesar 1 juta ton sampai Desember 2026 untuk memperkuat pasokan di pasar, khususnya pasar tradisional. Beras SPHP akan dijual dengan harga sekitar Rp12.000-Rp12.500 per kilogram.

“Kalau harga naik Rp 100 sampai Rp 200, kita respons dengan menambah supply. Kita banjiri pasar dengan beras SPHP sehingga harga bisa kita turunkan kembali,” kata Zulhas, Rabu (9/9/2026).

Dia mengatakan pemerintah juga meminta Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat desil 1 sampai desil 4, dengan total penerima sekitar 33,2 juta penerima. Bantuan pangan tersebut berupa beras 10 kilogram per bulan selama tiga bulan, yaitu Juli-September, yang akan dirapel sehingga masyarakat menerima 30 kilogram sekaligus.

“Ini kita minta Bulog selesaikan dalam bulan ini. Jadi masyarakat menerima sekaligus 30 kilogram. Kita ingin beras benar-benar sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Zulhas juga memutuskan dalam rapat untuk menambah penyaluran bantuan pangan sejumlah 1 juta ton pada Oktober, November, dan Desember 2026. Langkah ini diharapkan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan menjaga konsumsi pangan tetap terjangkau.

Untuk mengantisipasi penurunan produksi jagung akibat kemarau, pemerintah juga menyiapkan pasokan jagung untuk peternak kecil berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bulog saat ini memiliki sekitar 130 ribu ton stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dari realisasi pengadaan sekitar 234 ribu ton, dengan target pengadaan mencapai 1 juta ton.

Pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu ton untuk dialokasikan melalui SPHP Jagung bagi peternak UMKM, bukan industri peternakan skala besar.

“Kita ingin peternak-peternak UMKM tidak terkena dampak kenaikan harga jagung. Musim kemarau membuat produksi turun dan harga naik, sehingga supply untuk peternak harus kita jaga,” jelasnya.

Pemerintah juga merespons kenaikan harga tepung beras dengan memanfaatkan stok beras yang telah berusia lebih dari 12 bulan dan mengalami penurunan mutu, namun masih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung beras.

Kementerian Perindustrian menghitung bahwa dibutuhkan 380.000 ton beras untuk bahan baku industri tepung beras. Pemerintah memutuskan beras tersebut dapat dilelang dengan harga minimal Rp 11.000 per kilogram untuk kemudian diolah oleh industri menjadi tepung beras.

“Beras yang kurang mutu ini bisa dibeli oleh pabrik tepung untuk dijadikan tepung. Jadi kita harapkan kenaikan harga tepung beras juga bisa kita tekan,” pungkas Zulhas.

(Sumber:Zulhas Siapkan Jurus Ini Perkuat Pasokan & Keterjangkauan Harga Pangan.)

Jakarta (VLF) – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan saat pembahasan di Panitia Kerja (Panja) RUU Reforma Agraria muncul usulan adanya Pengadilan Agraria untuk menangani sengketa.

“Usulan Pengadilan Agraria tidak didrop, tetapi akan dikoordinasikan dulu dengan Mahkamah Agung dan menunggu DIM dari pemerintah. Menurut saya, Pengadilan Agraria sebenarnya dibutuhkan sebagai lembaga pemutus sengketa agraria supaya punya kekuatan eksekusi,” kata Deddy kepada wartawan Rabu (9/9/2026).

Deddy mengatakan persoalan agraria telah ditangani melalui peradilan umum selama puluhan tahun. Namun, konflik agraria masih terus terjadi dan masyarakat dinilai belum merasakan keadilan dari proses peradilan tersebut.

“Sudah puluhan tahun persoalan agraria diurus di pengadilan umum tetapi konflik masih terus terjadi dan masyarakat merasa bahwa keadilan belum bisa diberikan oleh lembaga peradilan,” kata dia.

Menurut Deddy usulan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) tak cukup untuk menangani sengketa agraria. Ia memandang diperlukan keputusan yang berkekuatan tetap untuk mengeksekusi masalah sengketa.

“Jika hanya BRAN, saya khawatir tidak ada keputusan yang mengikat dan tidak bisa dieksekusi. Masalah sengketa agraria itu kan terkait kebijakan dan pidana, tanpa kekuatan untuk bisa dieksekusi maka keputusan atau rekomendasi BRAN berpotensi tak punya kekuatan memaksa,” kata dia.

Meski begitu, Deddy menyebut usulan itu masih harus didiskusikan lebih lanjut, terutama dengan Mahkamah Agung (MA).

“Nah, makanya rapat kemari memutuskan agar masalah itu didiskusikan dulu dengan MA, agar putusannya final and binding tentu harus putusan pengadilan,” ujar Deddy.

(Sumber:Anggota Komisi II DPR Ungkap soal Usulan Pengadilan Agraria di RUU Reforma Agraria.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta PT Pertamina Patra Niaga Sumbagsel tetap mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026. Hal ini sebagai upaya mengantisipasi terjadinya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sumsel.

Herman Deru juga menegaskan akan meminta langsung tambahan kuota BBM bersubsidi apabila stok yang tersedia diperkirakan tidak mencukupi hingga penghujung tahun. Menurutnya, antrean BBM, khususnya Biosolar, dalam beberapa hari terakhir semakin panjang. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Beberapa hari belakangan ini kita tidak bisa tutup mata bahwa antrean semakin panjang,” ujar Herman Deru, Selasa (8/9/2026).

Dari hasil koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga, lanjut Herman Deru, diketahui salah satu kendala yang terjadi berada pada distribusi bahan baku FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang digunakan dalam proses pencampuran atau blending Biosolar.

“Jadi ketika kita tanyakan dengan Pertamina Patra Niaga, ternyata memang ada hambatan di distribusi FAME-nya,” katanya.

Herman Deru menerangkan keterlambatan tersebut terjadi karena bahan baku FAME berasal dari sejumlah vendor yang berada di berbagai daerah. Bahkan, beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan, sebagian pasokan harus didatangkan dari wilayah lain, salah satunya dari Panjang, Lampung, untuk memenuhi kebutuhan di Sumsel.

Karena itu, dia mendorong agar ke depan pasokan FAME dapat lebih banyak melibatkan vendor lokal. Hal tersebut dinilai memungkinkan karena Sumsel memiliki potensi perkebunan kelapa sawit yang besar.

“Kita juga upayakan agar vendor kenapa tidak dari lokal saja? Jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai, jauh-jauh itu. Karena kebun sawit kita ada 1,4 juta hektare,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi, Herman Deru juga menyoroti kuota BBM bersubsidi untuk Sumsel.

Herman Deru menyebut usulan kebutuhan BBM subsidi Sumsel mencapai sekitar 2,8 juta kiloliter (KL), di luar Pertalite.

Untuk Pertalite, Sumsel mengusulkan sekitar 1,7 juta KL. Sementara itu, kuota Biosolar yang diterima disebut sekitar 630 ribu KL atau lebih rendah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 655 ribu KL.

“Ini kan jadi terjadi fluktuasi distribusi yang kadang terhambat. Saya minta kerja sama yang harus selalu terjalin dan informasi ke masyarakat juga harus lugas sampainya, agar tidak saling menyalahkan,” katanya.

Karena itu, Herman Deru meminta Pertamina tidak hanya berpatokan pada sisa kuota dalam melakukan distribusi hingga akhir tahun.

“Saya minta untuk yang di Sumsel, distribusi jangan berhitung dari sisa kuota. Jalankan saja. Tidak boleh kita diam dan tidak merasionalisasi kondisi ini. Kasihan orang antre, kasihan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila kuota yang tersedia tidak mencukupi, Pemprov Sumsel akan berkoordinasi dan mengajukan tambahan kuota kepada pemerintah pusat.

Di sisi lain, Herman Deru meminta pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan BBM subsidi diperketat. Ia meminta aparat kepolisian menindak pelangsir maupun pengguna barcode ganda yang memanfaatkan BBM bersubsidi secara tidak semestinya.

“Pelangsir, barcode ganda, saya sudah minta kepada pihak kepolisian untuk segera diawasi dan ditindak,” katanya.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi agar menggunakan BBM nonsubsidi. Menurutnya, subsidi harus diberikan kepada masyarakat yang memang berhak.

“Masyarakat yang kira-kira memang tidak layak pakai subsidi, ya jangan pakai subsidi,” tegasnya.

Herman Deru juga menyinggung adanya kendaraan yang secara sengaja dimodifikasi agar dapat menggunakan Biosolar bersubsidi. Ia meminta pemilik kendaraan yang memenuhi spesifikasi kendaraan Euro 4 untuk menggunakan BBM yang sesuai dengan peruntukannya.

“Kalau memang mobilnya Euro 4, pakai Dex. Jangan Euro 4 diubah jadi Euro 2 lagi, injektornya diubah. Jangan juga,” ujarnya.

Gubernur berharap sinergi antara Pemprov Sumsel, Pertamina, BPH Migas, kepolisian, dan instansi terkait dapat segera mengurai antrean di SPBU. Ia juga meminta masyarakat bersabar sembari memastikan distribusi BBM tetap berjalan dan stok tidak sampai kosong.

“Kepada masyarakat, kita sedikit bersabar menghadapi kondisi ini. Sabarnya itu untuk juga kita meyakini bahwa kita adalah yang berhak memakai subsidi atau nonsubsidi,” pungkasnya.

Sementara itu, Region Manager Retail Sales Area Sumatera Bagian Selatan PT Pertamina Patra Niaga, Ayub Ritto, menjelaskan pada Agustus dan September 2026 terjadi peningkatan permintaan, khususnya terhadap solar.

Menurut Ayub, peningkatan permintaan tersebut terjadi karena masyarakat maupun pelaku usaha mengejar distribusi pada akhir tahun, baik untuk kebutuhan angkutan orang maupun barang. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan permintaan yang cukup tajam pada Agustus dan September.

“Situasinya yang pertama, di bulan Agustus dan September ini Pertamina melihat ada beberapa peningkatan permintaan, khususnya solar. Permintaan solar ini meningkat karena mereka mengejar akhir tahun untuk distribusi orang ataupun barang. Jadi peningkatannya cukup tajam di bulan Agustus dan September,” jelas Ayub.

Menanggapi arahan Gubernur Sumsel agar penyaluran BBM subsidi tetap kondusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sumsel, Ayub mengatakan Pertamina pada prinsipnya akan tetap menyalurkan BBM sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

Namun, ia menjelaskan bahwa Pertamina memiliki batasan dalam penyaluran BBM subsidi karena kuota tersebut ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami dari Pertamina menyampaikan bahwa posisinya sebenarnya kan ada batasan. BBM subsidi ini kan seperti pupuk sebenarnya. Tidak bisa kami dari Pertamina menyalurkan lebih,” jelasnya.

Karena itu, Pertamina meminta Pemerintah Provinsi Sumsel mendorong pemenuhan selisih kebutuhan BBM subsidi hingga akhir tahun kepada BPH Migas.

“Sehingga kami sampaikan ke pemerintah provinsi agar selisih kebutuhan supaya tercukupi sampai dengan akhir tahun ini bisa didorong ke BPH Migas,” katanya.

Ayub menjelaskan, kuota BBM subsidi diawali dari usulan pemerintah kabupaten/kota yang kemudian dikumpulkan oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, usulan tersebut disampaikan kepada BPH Migas atau pemerintah untuk dibahas dan ditetapkan.

Menurutnya, karena BBM tersebut merupakan barang subsidi, penetapan kuotanya dilakukan oleh pemerintah bersama DPR. Besaran kuota yang ditetapkan kemudian menjadi dasar penyaluran BBM subsidi untuk tahun berjalan.

“Kuota itu menurut Ayub nanti turunnya, angka dalam rupiah itu turunnya dalam bentuk produk dan Pertamina adalah sebagai penyalur. Misalnya ditentukan 100, disalurkan 100,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pertamina hanya berperan sebagai penyalur. Sementara penentuan kuota bukan berada di tangan Pertamina, melainkan ditetapkan pemerintah.

“Pertamina hanya menyalurkan sesuai permintaan yang ditetapkan,” ujarnya.

Terkait keterlambatan distribusi FAME yang menjadi salah satu kendala dalam beberapa waktu terakhir, Ayub menjelaskan bahwa FAME tidak diproduksi oleh Pertamina, melainkan dipasok oleh vendor.

“FAME ini kami tidak produksi. FAME itu vendor. Kalau vendor, saya yakin teman-teman paham, proses karena proses itu adalah kami berkontrak dengan pihak vendor, sehingga waktu kedatangannya pun sebenarnya sudah terjadwal oleh kami,” jelasnya.

Menurut Ayub, apabila terjadi kendala dalam proses pengiriman FAME, Pertamina akan melakukan koordinasi dengan vendor untuk mengetahui penyebab keterlambatan tersebut.

“Ketika ada kendala, kami pasti tanya sama vendor kenapa ada kendala,” pungkasnya.

(Sumber:Upaya Pemprov Sumsel Urai Antrean Pengisian BBM di SPBU.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut pajak di Indonesia relatif lebih terjangkau dibanding negara-negara besar di Eropa. Hal tersebut terjadi karena belanja negara tidak dibebankan dari penerimaan hasil pungutan pajak.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin, bahkan menyebut pajak di Indonesia lebih rendah dibandingkan Belanda.

“Indonesia itu pajaknya tinggi atau rendah? Nah, kalau teman-teman nanti sekolah lanjut, sekolah S2 misalnya di luar negeri ya, kayak di Belanda, pajaknya itu jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Jadi, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang pajaknya terjangkau,” ungkap Herman dalam acara Lampung Financial Festival, Minggu (6/9/2026).

Herman mengatakan, pajak di Indonesia relatif lebih rendah karena pemerintah memperluas penerimaan untuk belanja negara. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur hingga gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Salah satu penerimaan untuk mendanai belanja negara adalah penerbitan instrumen investasi surat berharga negara (SBN). Instrumen ini tidak hanya dijual di pasar domestik, tetapi juga luar negeri.

“Jadi sebenarnya SBN itu ada untuk membantu negara melakukan pembangunan. Jadi tidak selalu mengandalkan pajak, tapi dari SBN,” ungkapnya.

Herman menambahkan, SBN menjadi investasi yang aman seperti emas dengan imbal hasil sebesar 7%. Investasi di instrumen SBN juga bisa dilakukan melalui layanan mobile banking.

“Jadi, kapan waktunya tempat investasi? Ya, sekarang. Kalau kita sudah punya pendapatan yang positif, langsung sisihkan minimal untuk tabungan,” pungkasnya.

(Sumber:Kemenkeu Sebut Pajak RI Rendah.)