Category: News

Tahun Depan TKDN Mobil Listrik Wajib 60%, GAC Indonesia Siapkan Lokalisasi Baterai

Jakarta (VLF) – GAC Indonesia menyiapkan baterai buatan lokal untuk memenuhi target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 60%. Diketahui pemerintah mewajibkan TKDN kendaraan mobil listrik hingga 60% mulai 2027.

Product Planning & Strategy GAC Indonesia, Iqbal Taufiqurrahman, mengatakan baterai menjadi salah satu komponen penting yang perlu dilokalisasi buat memenuhi target tersebut. Saat ini, GAC Indonesia telah bekerja sama dengan pemasok baterai dan mendukung proses perakitan di pabrik Cikampek.

“Di tahun 2027, regulasi pemerintah kan (TKDN) 60%. Kita akan terus mengejar ke situ. Jadi kalau di segmen mobil listrik ini, untuk komponen TKDN yang paling besar itu, komponen baterai,” ujar Iqbal dalam acara media drive AION i60 Jakarta-Anyer, Senin (16/11/2026).

Menurut Iqbal, lokalisasi baterai menjadi bagian penting dari upaya perusahaan meningkatkan kandungan komponen lokal. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap, mulai dari perakitan sejumlah bagian baterai.

“Jadi selain investasi, R&D dan lain sebagainya, komponen yang terbesar selanjutnya adalah baterai. Jadi kita saat ini juga fokus mengarah ke sana, untuk lokalisasi baterai supaya TKDN-nya bisa mencapai 60%,” katanya lagi.

GAC Indonesia saat ini masih menjalani proses pengujian dan menentukan pemasok baterai yang akan digunakan. Iqbal menyebut proses tersebut juga mencakup pengujian keselamatan serta kelayakan sebelum implementasi lebih lanjut.

“Kalau terkait hal itu, saat ini kita ada kerja sama dengan supplier baterai juga. Dan itu sudah mendukung proses perakitan di pabrik kami di Cikampek. Tentu saat ini masih dalam proses pengujian dari sisi safety dan lain sebagainya, uji kelayakan dan sebagainya,” tuturnya.

Meski perakitan akan dilakukan di Indonesia, teknologi baterai GAC tetap dibawa dari China. Adapun proses lokalisasi akan dikembangkan secara bertahap, mulai dari bagian pengemasan hingga komponen lainnya.

“Kita masih menimbang juga mana yang akan kita pilih untuk jadi supplier. Tapi yang jelas teknologi dari sisi magazine baterainya dari (GAC) AION, itu tetap kita bawa utuh dari China. Hanya saja proses perakitan dan ke depannya akan terus tumbuh. Karena kapasitas baterai itu kan ada yang mulai dari packing dulu, housing, wiring, BMS, itu kita akan lakukan secara bertahap,” jelasnya lagi.

Kewajiban TKDN 60% Mobil Listrik Tahun Depan

Diberitakan sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyebut kewajiban TKDN mobil listrik 60% mulai berlaku tahun depan. Ketentuan yang dirancang Kementerian Perindustrian itu juga mewajibkan proses perakitan battery pack dari sel baterai dilakukan sepenuhnya di Indonesia.

Sekretaris Eksekutif DEN Septian Hario Seto menjelaskan, target tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri manufaktur otomotif dalam negeri.

“Kalau 60%, jadi TKDN 60% itu artinya komponen dalam negeri untuk mobil listrik itu 60% harus diproduksi di dalam negeri. Kalau 60% itu battery pack-nya. Jadi kalau baterai kan kita mulai dari sel, selnya digabung-gabung itu menjadi pack. Battery pack-nya itu harus diproduksi di Indonesia,” ujar Seto dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026, di Jiexpo, Selasa (3/11/2026), dikutip dari CNBC Indonesia.

Penerapan aturan TKDN ini dinilai penting agar Indonesia tidak mengalami ketidakstabilan regulasi seperti yang terjadi di Thailand. Pengetatan persyaratan komponen lokal juga didukung oleh besarnya pasar kendaraan listrik di dalam negeri.

Diketahui penjualan mobil listrik nasional menembus angka 100.000 unit pada tahun lalu. Capaian tersebut menempatkan Indonesia dalam 20 besar pasar mobil listrik dunia, sekaligus menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pertumbuhan industri komponen kendaraan listrik di dalam negeri.

Pemerintah juga menargetkan TKDN mobil listrik meningkat menjadi 80% pada 2029. Pada tingkat tersebut, produsen mobil listrik diwajibkan memproduksi sel baterai atau battery cell di dalam negeri.

“Nah di 2029 kalau enggak salah 80% ya TKDN-nya. Kalau 80% itu baterai selnya harus dibikin di Indonesia,” paparnya.

Seto menilai konsistensi penerapan aturan TKDN penting untuk menjaga pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Menurutnya, pasar mobil listrik Indonesia sudah cukup besar untuk mendukung pengembangan industri komponen lokal.

“Kita udah bilang TKDN-nya tahun depan 60%, 2029 80%, ya kita konsisten supaya industrinya tumbuh di dalam negeri. Kenapa? Karena pasar mobil listrik kita cukup besar. Tahun lalu kita sekitar 100-an ribu itu masuk 20 pasar mobil listrik terbesar di dunia,” tandasnya.

(Sumber:Tahun Depan TKDN Mobil Listrik Wajib 60%, GAC Indonesia Siapkan Lokalisasi Baterai.)

Pemkab-DPRD Tabanan Sepakati APBD 2027, 3 Ranperda Baru Diajukan

Jakarta (VLF) – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan III Tahun 2026 dalam rangka Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026). Agenda ini sekaligus diisi Rapat Paripurna ke-17 tentang Penyampaian Pidato Pengantar Bupati terhadap Tiga Ranperda.

Kedua rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa. Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Sanjaya mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tabanan atas komitmen dan kesungguhan dalam mengikuti seluruh tahapan pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab bersama sekaligus cerminan kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Adapun postur APBD Tabanan Tahun Anggaran 2027 yang telah disepakati bersama terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp2,137 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp2,119 triliun lebih, serta surplus anggaran sebesar Rp18,231 miliar.

Sanjaya menegaskan penyusunan anggaran tersebut harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta menetapkan skala prioritas yang tepat sasaran.

“Kita menyadari bahwa tantangan keuangan ke depan menuntut kebijaksanaan kita bersama. Keterbatasan fiskal bukanlah halangan, melainkan momentum bagi kita untuk bekerja lebih cerdas, efektif, dan efisien melalui penetapan skala prioritas yang tepat sasaran,” tegas Sanjaya.

Sanjaya berharap seluruh program dan kegiatan dalam APBD 2027 mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat. Setelah disepakati bersama, Ranperda APBD selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai ketentuan.

Pada Rapat Paripurna ke-17, Sanjaya menyampaikan pidato pengantar terhadap tiga Ranperda, yakni Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Ranperda tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana.

Terkait Ranperda narkotika, Sanjaya menjelaskan tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Tabanan menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tabanan, tercatat 26 kasus pada 2020, meningkat menjadi 82 kasus pada 2024, dan masih ditemukan 72 kasus pada 2025. Melalui regulasi ini, upaya pencegahan dan pemberantasan diharapkan dapat berjalan lebih terpadu melalui penguatan koordinasi, edukasi, pencegahan dini, pemberdayaan masyarakat, hingga pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Kemudian, Ranperda tentang BPBD diajukan guna memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana di Tabanan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2025, Tabanan memiliki skor risiko bencana sebesar 116,72 dengan kategori sedang.

Sementara Ranperda perubahan Perda tentang Perumda Tirta Amertha Buana bertujuan menyesuaikan ketentuan organ dan kepegawaian BUMD air minum dengan regulasi terbaru sehingga tata kelola perusahaan dan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat dapat semakin optimal.

Sanjaya berharap kesepakatan APBD 2027 dan pengajuan ketiga ranperda dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan sesuai prosedur yang berlaku, dengan terus memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM)

(Sumber:Pemkab-DPRD Tabanan Sepakati APBD 2027, 3 Ranperda Baru Diajukan.)

Mendagri Sebut Inflasi Saat Ini 3,23%: Terjaga Cukup Baik

Jakarta (VLF) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan angka inflasi saat ini sebesar 3,24 persen. Tito menilai angka itu masih cukup baik karena masih berada dalam range 1,5 hingga 3,5 persen.

Hal itu disampaikan Tito Karnavian dalam acara Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III Regional Papua di Nusantara Ballroom, Jakarta Timur, Selasa (17/11/2026) malam. Mulanya, Tito menjelaskan alasan adanya kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Nah kemudian yang kedua adalah masalah kedukcapilan. Kenapa ini kita perlombakan juga? Karena ini salah satu data yang paling lengkap tentang kependudukan, itulah data Dukcapil-an yang kita kelola bersama-sama antara Kemendagri dengan Dukcapil seluruh kabupaten kota dan di provinsi dikoordinir oleh provinsi. Ya. Ini 290 juta lebih penduduk Indonesia, 98% sudah ada di dalam data kita, data di tingkat pusat,” kata Tito Karnavian dalam sambutannya.

Tito berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) segera selesai. Dia mengatakan RUU tersebut merupakan penguatan dari DPR tentang pentingnya data Dukcapil untuk menjadi basis data seperti perencanaan pembangunan, pengawasan, bansos, pelayanan publik, dan lainnya.

“Yang kedua adalah kita sedang juga berproses Undang-Undang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia pun itu nanti basis datanya adalah NIK juga, Nomor Induk Kependudukan dari data Dukcapil. Oleh karena itu siapa yang paling rapi, daerah paling rapi menyelenggarakan kedukcapilan, kita berikan penghargaan,” ujarnya.

Tito lalu menjelaskan alasan adanya kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Dia mengatakan angka inflasi saat ini 3,23 persen.

“Nah yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Kita sudah sering apa namanya, bicarakan mengenai penanganan atau pengendalian harga barang dan jasa yang kita sebutkan inflasi, yang terjaga saat ini cukup baik di angka 3,23%. Itu fine dalam range 1,5 sampai dengan 3,5. Tapi angka nasional ini adalah agregat penjumlahan dari usaha pusat, pemerintah pusat dan usaha pemerintah daerah yang jumlahnya 552 daerah,” kata Tito.

Tito menilai angka inflasi saat ini masih dalam kategori cukup baik. Dia mengatakan angka inflasi masih dalam range 1,5 hingga 3,5 persen.

“Oleh karena itu 552 daerah ini harus semuanya peduli untuk menjaga harga barang jasa, bukan hanya untuk kepentingan nasional tapi untuk kepentingan daerah masing-masing. Agar rakyat cukup dan mampu menjangkau harga barang dan jasa yang ada di daerah masing-masing. Dan akan membuat masyarakat menjadi tenang,” ujarnya.

Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan kerja kepala daerah yang luar biasa. Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan tentang kemampuan daya beli masyarakat di daerahnya dan konsumsi rumah tangga.

“Yang kedua adalah kemampuan kepala daerah untuk menjaga iklim usaha, karena komponen keduanya adalah investasi. Makin banyak investasi masuk, seperti tadi Merauke kenapa dapat penghargaan? Merauke langsung bergerak sangat cepat sekali ketika investasi masuk dan dengan berbagai proyek-proyek besar yang ada di situ,” ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah pusat melakukan evaluasi belanja daerah dalam waktu tiga bulan sekali. Dia mengatakan banyak daerah yang pendapatannya tidak tercapai, belanjanya juga rendah, uang tidak beredar di masyarakat sehingga menandakan ekonomi akan melambat.

Tito berharap para kepala daerah memahami pentingnya mencapai pendapatan tinggi sesuai target APBD, belanja tinggi, sehingga ada uang yang beredar di masyarakat dan menstimulasi swasta. Dia menilai jika swasta bergerak, maka otomatis pendapatan daerah akan masuk dan ekonomi berputar.

“Yang terakhir adalah antara ekspor dikurangi impor. Maka nggak heran Mimika naik terus, tinggi terus pertumbuhan ekonominya. Karena apa? Karena ada Freeport yang ekspor. Teluk Bintuni naik. Papua Tengah ikut-ikutan karena adanya ekspor. Kemudian juga yang di Papua Barat juga menjadi tinggi, karena apa? Karena adanya dari Teluk Bintuni ekspor,” ujarnya.

Tito juga mengatakan ekspor tak harus dari perusahaan besar. Dia mengatakan daerah lain bisa mendorong masyarakat, UMKM, dan lainnya untuk berpikir mengekspor produk-produk yang ada di daerah masing-masing.

“Banyak sebetulnya. Di misalnya di Raja Ampat di Papua Barat itu kan banyak kerajinan-kerajinan kerang dan lain-lain, ya. Kemudian potensi ikan misalnya yang ada di daerah Fakfak, di daerah Raja Ampat, di daerah Biak, itu banyak sekali, tuna dan lain. Nggak hanya dimakan lokal tapi bagaimana untuk membuatnya bisa menjadi berorientasi ekspor, hilirisasi,” ucapnya.

Tito mengatakan kategori ini sengaja dibuat untuk mengingatkan pentingnya pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan program apresiasi pemerintah daerah berprestasi akan digelar lagi di tahun depan.

“Tahun depan dari Menteri Keuangan udah menyampaikan lebih kurang Rp 1 triliunan juga, entah nanti uangnya di Kementerian Keuangan atau di Kemendagri, tapi programnya insyaallah kita tetap adakan. Kami mohon dukungan lagi dari Bapak Rifqi nantinya, mohon dukungan,” ujarnya.

(Sumber:Mendagri Sebut Inflasi Saat Ini 3,23%: Terjaga Cukup Baik.)

Kadis LH Jatim Jadi Tersangka Baru Kasus Pungli ESDM

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, NK, atas dugaan kasus pungutan liar di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur. NK merupakan Kepala DinS ESDM Jawa Timur sebelumnya.

Pantauan detikJatim, NK keluar dari gedung Kejati Jatim, Senin (16/11/2026) pukul 23.04 WIB dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah milik Kejati Jatim dan wajahnya ditutup map berwarna cokelat.

Ia dibawa oleh dua penyidik dari Kejati Jatim menuju ruang tahanan. Tak ada komentar sepatah pun dari NK ketika ditanya awak media.

“Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungli dalam proses pengajuan penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan inisial NK selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode bulan Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024,” kata Aspidsus Kejati Jatim, IG Punia Atmaja saat konferensi pers.

Punia menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan ditemukan adanya peran NK memerintahkan tersangka OS selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim untuk meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar.

“Kepada para pemohon izin pada bidang pertambangan sebanyak 7 pemohon izin dengan total uang sebesar Rp 1.105.000.000,” lanjutnya.

Kemudian, di bidang tersebut terdapat 28 pemohon izin dalam periode Maret-September 2024 dengan total nilai Rp 133,5 juta.

“Sehingga total keseluruhan jumlah punglinya adalah senilai Rp 1.238.500.000,” ungkapnya.

Punia juga menerangkan NK telah menikmati uang sebesar Rp 687,5 juta dari total pungli tersebut, yang terdiri dari bidang Pertambangan sebesar Rp 552,5 juta dan bisang Geologi dan Air Tanah sebesar Rp 135 juta.

“Bahwa keseluruhan barang bukti baik berupa uang dan emas batangan seberat 50 gram yang telah dinikmati oleh NK sebelumnya telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” jelas dia.

Perbuatan tersangka NK selaku Kepala Dinas ESDM melanggar sejumlah pasal yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kemudian, Pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dan ketiga, Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

(Sumber:Kadis LH Jatim Jadi Tersangka Baru Kasus Pungli ESDM.)

Rp 5 Triliun Disiapkan untuk Program Sekolah Swasta Gratis

Jakarta (VLF) – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk menjalankan program sekolah swasta gratis pada 2027. Program ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban negara memenuhi hak pendidikan dasar tanpa biaya, termasuk bagi siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, mengatakan anggaran tersebut telah disiapkan pemerintah bersama DPR untuk mendukung pelaksanaan program.

“Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” kata Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026) seperti dikutip dari 20Detik.

Meski demikian, program tersebut tidak akan berlaku otomatis bagi seluruh sekolah swasta. Pemerintah akan melakukan verifikasi untuk menentukan satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.

Pasalnya terdapat sekolah swasta yang memiliki fasilitas dan keunggulan khusus. Beberapa di antaranya menerapkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional, seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu pun mengungkapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini tengah menyusun daftar sekolah swasta yang akan menjadi sasaran program tersebut.

“Nah, swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan,” ujar Lalu.

“Ada juga swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional tetapi juga ada kurikulum tambahan baik IB (International Baccalaureate), Cambridge, dan sebagainya. Nah, itu yang sedang dibuat daftarnya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” lanjutnya.

Putusan MK tentang Pendidikan Dasar Gratis

Sebagai informasi, dalam putusan yang dibacakan pada Mei 2025, MK menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya. Ketentuan tersebut berlaku bagi satuan pendidikan tingkat SD, SMP, madrasah, atau sederajat, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

Namun, MK juga memberikan pengecualian terhadap sekolah swasta tertentu. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan kondisi pembiayaan setiap sekolah swasta tidak dapat disamaratakan.

“Mahkamah juga memahami bahwa seluruh sekolah/madrasah swasta di Indonesia yang turut menyelenggarakan pendidikan dasar tidak dapat diletakkan dalam satu kategori yang sama berkenaan dengan kondisi pembiayaan yang melatarbelakangi adanya pungutan biaya kepada peserta didik,” ujar Enny, dikutip dari laman MK.

Pengecualian tersebut berkaitan dengan sekolah yang menawarkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional, seperti kurikulum internasional maupun keagamaan. Kurikulum tersebut merupakan ciri khas sekaligus dijadikan “nilai jual” keunggulan yang ditawarkan sekolah kepada calon peserta didik.

Menurut MK, model pendidikan semacam itu turut memengaruhi motivasi dan tujuan peserta didik dalam memilih sekolah. Dengan demikian, keputusan untuk bersekolah di lembaga pendidikan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada keterbatasan akses terhadap sekolah negeri.

“Dalam kasus ini, peserta didik secara sadar memahami konsekuensi pembiayaan yang lebih tinggi sesuai dengan pilihan dan motivasinya ketika memutuskan untuk mengikuti pendidikan dasar di sekolah/madrasah tertentu,” kata Enny.

(Sumber:Rp 5 Triliun Disiapkan untuk Program Sekolah Swasta Gratis.)

Desakan Agar PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Bergilir di Sulsel

Jakarta (VLF) – Desakan agar PT PLN (Persero) segera mengatasi pemadaman listrik bergilir di Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menguat. Desakan itu datang dari pengusaha dan mahasiswa yang menggeruduk kantor PLN di Pinrang, hingga Wali Kota Makassar yang memanggil langsung pimpinan PLN.

Diketahui, pemadaman bergilir di Sulsel sudah berlangsung sejak akhir Agustus 2026. Warga mengeluh pemadaman 4 jam karena aktivitas rumah tangga terganggu, usaha merugi, hingga peralatan elektronik rusak.

Pengusaha dan Mahasiswa Geruduk PLN Pinrang

Sejumlah pengusaha dan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Terdampak Mati Lampu (Pelita) Pinrang menggeruduk kantor PLN UP3 Pinrang di Jalan Soekawati, Kamis (12/11/2026). Massa memprotes pemadaman listrik bergilir yang kini berlangsung hingga empat jam setiap kali padam.

“Kami ini sebagai pelanggan yang merasakan dampak pemadaman listrik yang terjadi bahkan sampai 4 jam. Makanya kami hadir untuk menunjukkan keresahan kami,” ujar perwakilan massa, Muslimin.

Muslimin mengatakan, pemadaman itu membuat biaya usaha peternak ayam broiler membengkak dan merusak dagangan pelaku UMKM. Peternak harus menyalakan genset lebih lama untuk menjaga suhu kandang, sementara pengusaha penggilingan padi dan UMKM lainnya terpaksa menghentikan produksi.

“Kehadiran kami di sini juga sekaligus meminta solusi atas pemadaman yang terjadi. Kami berharap ada solusi secepatnya dan tidak membiarkan pemadaman ini berlanjut,” desaknya.

Massa kemudian melanjutkan aksinya ke Gedung DPRD Kabupaten Pinrang di Jalan Jenderal Gatot Subroto untuk membawa persoalan itu ke forum rapat dengar pendapat.

Menanggapi aksi itu, Manager PLN UP3 Pinrang, Dadang Hidayat, membenarkan pemadaman bergilir terjadi karena sistem kelistrikan sedang defisit. Dia menyebut kapasitas pembangit listrik tenaga air yang selama ini berkapasitas 800 mega, kini hanya bisa menyuplai 200 mega.

“Terkait dengan pemadaman ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Yang pertama memang faktor El Nino menyebabkan defisit air di pembangkit listrik tenaga air kami dari kapasitas 800 mega total, tersisa yang bisa disuplai untuk kebutuhan pelanggan sisa 200 MW kurang lebih,” ujar Dadang.

Dadang mengatakan, PLN kini mengkaji pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman bergilir. Namun kebijakan itu masih menunggu hasil kajian yang melibatkan Kementerian ESDM, PLN, dan Ombudsman sebagai perwakilan pelanggan.

“Saat ini sementara dilakukan pengkajian dari Kementerian ESDM, PLN, dan perwakilan pelanggan yaitu dari Ombudsman, kami menunggu hasil dari rekomendasi tersebut,” jelasnya.

Wali Kota Makassar Panggil Bos PLN

Desakan serupa juga disuarakan dari Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri ‘Appi’ Arifuddin memanggil jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Senin (16/11/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar itu dihadiri General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono. Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, pertemuan itu merupakan bentuk respons pemerintah kota terhadap berbagai aspirasi dan keluhan warga yang merasakan dampak pemadaman listrik.

“Pertemuan ini semoga menghasilkan solusi konkret. Apalagi, banyak sekali aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di Makassar. Tadi sudah dijelaskan penyebabnya, sembari kita bersama-sama mencari solusi,” ujar Appi.

Appi meminta PLN mempercepat langkah pemulihan, termasuk mengoptimalkan pembangkit alternatif dan mendatangkan generator set (genset) untuk menopang kebutuhan listrik selama persoalan pasokan utama belum teratasi.

“Kita memahami ada persoalan teknis yang tidak bisa langsung diselesaikan saat ini juga. Tetapi kita menunggu upaya-upaya yang dilakukan pihak PLN, salah satunya dengan mendatangkan genset yang ada,” katanya.

“Kami juga berharap kepada PLN agar genset yang tersedia bisa ditempatkan di wilayah Kota Makassar,” tambahnya.

Appi juga meminta PLN membuka informasi jadwal dan wilayah terdampak agar warga bisa mengantisipasi. Ia menyoroti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada listrik.

“Besar harapan kepastian solusi pemulihan listrik kembali normal. Tentu, komunikasi dan koordinasi dengan PLN terus kita bangun, hingga persoalan pasokan listrik dapat ditangani secara optimal,” tutup Appi.

PLTA Anjlok Akibat El Nino

Dalam pertemuan itu, PLN mengungkap persoalan mendasar yang menyebabkan pemadaman bergilir, yakni defisit pasokan listrik sekitar 500 megawatt (MW). Penurunan produksi sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat minimnya ketersediaan air menjadi faktor utama.

General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono mengungkapkan dalam kondisi normal, PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru mampu menyuplai sekitar 800 MW, tetapi saat ini produksinya hanya berkisar 300 MW.

“Secara kelistrikan, kami memang masih kekurangan daya akibat variasi musim. Pembangkit-pembangkit besar kami yang ada di Poso, PLTA, kemudian Maleo, dan juga Bakaru ini karena El Nino, sehingga kapasitasnya turun drastis,” ujar Didik.

Untuk menjaga keseimbangan sistem agar tidak padam total, PLN terpaksa melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir. Didik pun menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan pemadaman bergilir.

“Kami mewakili PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan masyarakat Makassar dan juga seluruh pelanggan PLN,” ujar Didik.

Untuk mengatasi kondisi itu, PLN mengaku telah menyiapkan tambahan daya melalui pembangkit sewa dengan total kapasitas mencapai 700 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan. Dari jumlah itu, sekitar 125 MW telah beroperasi, sementara tambahan 200 MW lainnya masih dalam proses pengadaan dan pengoperasian.

“Totalnya nanti 700 MW untuk mendukung sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan,” pungkasnya.

(Sumber:Desakan Agar PLN Segera Atasi Pemadaman Listrik Bergilir di Sulsel.)

RI Tawarkan 14 Proyek Mitigasi Iklim ke Investor Global di COP31

Jakarta (VLF) – Indonesia menawarkan 14 proyek mitigasi perubahan iklim kepada calon pembeli, investor, lembaga keuangan, hingga mitra pembangunan internasional dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Proyek yang ditawarkan mencakup sektor kehutanan, pengelolaan limbah, hingga pertanian.

Penawaran tersebut dilakukan melalui Carbon Connection Session (Carbonnex) di Paviliun Indonesia pada pekan pertama COP31. Proyek-proyek itu tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari hutan Kalimantan hingga lahan restorasi di Sumba.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan platform kolaborasi perdagangan dan kerja sama karbon harus berorientasi pada aksi nyata. Dan yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Prinsip High Integrity, Real Impact tidak boleh berhenti sebagai tema kegiatan, tetapi harus menjadi pedoman sejak penyiapan proyek hingga pencapaian hasil,” ujar Jumhur kepada wartawan, Senin (16/11/2026).


Upaya tersebut diperkuat dengan peluncuran Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) pada 10 November 2026. Platform ini menjadi wadah kemitraan strategis untuk menghubungkan prioritas nasional dengan keahlian, teknologi, serta pembiayaan dari mitra internasional.

Melalui ICCP dan Carbonnex, Indonesia berupaya memastikan proyek mitigasi tidak hanya menghasilkan penurunan emisi yang terukur, tetapi juga memenuhi standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas pasar karbon global. Jumhur juga menekankan pentingnya kredibilitas dalam membangun kepercayaan pasar karbon internasional.

“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas aksi mitigasi, yang tercermin melalui kejelasan hasil penurunan emisi, proses verifikasi, dan pencatatannya,” ujar Menteri Jumhur.

Daftar 14 Proyek yang Ditawarkan

Pada pekan pertama COP31, sembilan pengembang memaparkan 14 proyek karbon yang ditawarkan kepada calon investor. Rinciannya terdiri atas sembilan proyek kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU), empat proyek pengelolaan limbah, serta satu proyek pertanian dan biomassa.
Sejumlah proyek tersebut melibatkan masyarakat secara langsung di tingkat tapak. Berikut daftar 14 proyek yang ditawarkan Indonesia:

  • Rangkong Basaken Conservation Project, dikembangkan PT Pertamina Power Indonesia melalui skema pengelolaan hutan lestari (Improved Forest Management/IFM), dengan potensi penurunan emisi sekitar 272 ribu ton CO₂e per tahun.
  • Daisy Berau Project, dikembangkan PT Karbonix Utama Indonesia melalui konservasi dan pengelolaan hutan lestari, dengan potensi penurunan emisi sekitar 44.276 ton CO₂e per tahun.
  • KGR Kalimantan Tengah, dikembangkan PT Karbonix Utama Indonesia melalui pendekatan pengelolaan hutan lestari dan pengurangan emisi dari deforestasi serta degradasi hutan, dengan potensi penurunan emisi sekitar 78.414 ton CO₂e per tahun.
  • M4CR Blue Carbon Project, dikembangkan PT Benuanta Kaltara Jaya melalui restorasi dan pengurangan emisi pada ekosistem mangrove. Proyek ini memiliki potensi penurunan emisi sekitar 137.665 ton CO₂e per tahun atau 5,5 juta ton CO₂e selama 40 tahun.
  • Sanggala Corridor Project, dikembangkan PT CarbonX Bumi Harmoni melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan serta restorasi kawasan. Proyek ini memiliki potensi penurunan emisi sekitar 8,24 juta ton CO₂e hingga 2074.
  • Bina Pitri Jaya Mill, dikembangkan KIS Group melalui penangkapan gas metana dari pengolahan limbah, dengan potensi penurunan emisi sekitar 401.751 ton CO₂e.
  • KIS Biofuels Bakrie Project, dikembangkan KIS Group melalui skema penangkapan gas metana dari limbah, dengan potensi penurunan emisi sekitar 425.370 ton CO₂e.
  • PT SMART Tbk PKS Padang Halaban, dikembangkan KIS Group melalui penangkapan gas metana dari limbah, dengan potensi penurunan emisi sekitar 404.411 ton CO₂e.
  • Langga Payung Mill, dikembangkan KIS Group melalui penangkapan gas metana, dengan potensi penurunan emisi sekitar 563.930 ton CO₂e.
  • Mahakam Forest Landscape, dikembangkan PT Karbon Indo Pratama melalui pengelolaan hutan lestari, pencegahan deforestasi, dan restorasi kawasan hutan.
  • Kayan Forest Rejuvenation, juga dikembangkan PT Karbon Indo Pratama melalui pengelolaan hutan lestari dan restorasi kawasan hutan. Kedua proyek tersebut memiliki potensi gabungan sekitar 600-700 ribu kredit karbon per tahun.
  • IFM Murung Raya, dikembangkan PT Nafas Fajar Karbon/KALYRA melalui pengelolaan hutan lestari dan restorasi. Proyek ini memiliki potensi penurunan emisi sekitar 572.359 ton CO₂e per tahun, dengan potensi kumulatif mencapai 22,89 juta ton CO₂e.
  • Biochar Carbon Removal Project, Ogan Ilir, dikembangkan PT Planet Carbon Teknologi melalui pengembangan biochar pada sektor pertanian dan industri biomassa, dengan target menghasilkan 10 ribu kredit karbon pada 2027.
  • Restoring Sumba with Pongamia, dikembangkan PT Santi Energi Hijau melalui restorasi dan agroforestri dengan tanaman pongamia. Proyek ini memiliki potensi penurunan emisi sekitar 284 ribu ton CO₂e selama 40 tahun, dengan target penerbitan 232 ribu Verified Carbon Units (VCU).

Sesi pemaparan proyek tersebut menjadi bagian dari Priority Support Package (PSP) 7 dalam ICCP, yakni penyiapan proyek dan investasi iklim. Melalui sesi ini, pemerintah memperkenalkan daftar proyek yang siap dikembangkan sekaligus menjajaki kebutuhan pembiayaan dan akses pasar.

Libatkan 3 Mitra Strategis

Selain menawarkan proyek kepada investor, Indonesia juga memperkuat ekosistem pendukung melalui ICCP. Platform ini memiliki delapan Paket Dukungan Prioritas (Priority Support Packages/PSP).

Delapan paket tersebut meliputi penguatan kebijakan dan regulasi, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) serta infrastruktur digital, integritas karbon, kesiapan sektoral, kesiapan subnasional, penyiapan proyek dan investasi iklim, serta kerja sama Pasal 6 Persetujuan Paris dan pengembangan pasar karbon.

ICCP dan Carbonnex memiliki fungsi yang saling melengkapi. Carbonnex membuka akses proyek ke pasar dan investor, sedangkan ICCP memperkuat berbagai prasyarat agar proyek memenuhi standar integritas serta layak secara teknis dan finansial.

Pada pekan pertama COP31, tiga mitra strategis turut menyampaikan potensi dukungan terhadap implementasi ICCP.

Pertama, ASEAN Alliance on Carbon Markets (AACM). Dengan jaringan 95 anggota dari 20 negara, AACM menawarkan fasilitasi akses proyek karbon Indonesia ke pembeli internasional, dukungan pengembangan kebijakan dan regulasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis.

Kedua, IDXCarbon. Dukungan yang ditawarkan mencakup penguatan infrastruktur perdagangan karbon yang transparan dan terintegrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), peningkatan kapasitas pelaku pasar, serta konektivitas lintas negara melalui Global Carbon Market Network (GCMN).

Ketiga, CNGR Indonesia. Perusahaan tersebut menjajaki kerja sama dekarbonisasi industri nikel melalui percontohan MRV dan jejak karbon produk nikel, pengembangan energi bersih, konservasi bentang alam di Sulawesi, serta kerja sama Pasal 6.

Dukungan ketiga mitra tersebut menjadi langkah awal untuk merumuskan kontribusi dan tindak lanjut bersama. Melalui penawaran proyek dan penguatan kemitraan internasional ini, Indonesia berupaya mendorong potensi sumber daya alam menjadi investasi hijau yang kredibel dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

(Sumber:RI Tawarkan 14 Proyek Mitigasi Iklim ke Investor Global di COP31.)

RUU Adminduk Bakal Larang Minta Fotokopi KTP dan Jadikan NIK Identitas Tunggal

Jakarta (VLF) – Ketua Panja RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengatakan RUU Adminduk akan mengatur sejumlah pembaruan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Di antaranya, larangan meminta fotokopi atau tangkapan layar dokumen kependudukan dalam pelayanan publik hingga NIK menjadi identitas tunggal.

Hal itu disampaikan Aria Bima dalam rapat tingkat I bersama pemerintah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Aria Bima mengatakan dalam UU Adminduk yang saat ini berlaku, penerapan nomor identitas tunggal belum optimal.

Dia mengatakan saat ini masyarakat masih memegang berbagai nomor, di antaranya NIK, paspor, kartu keluarga, SIM, hingga BPKB. Menurutnya, data yang terpisah memicu duplikasi dan ketidaksinkronan.

“Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, Single Identity Number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan berdasarkan laporan Ombudsman, layanan adminduk banyak dilaporkan dengan keluhan prosedur berbalik, penerbitan lambat dan kesalahan data.

Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 211.826.747 jiwa wajib KTP elektronik, dan 206.467.957 jiwa atau 97,47% sudah merekam. Kemudian, Blanko 2025 sebanyak 26.318.136 keping dinilai mencukupi.

“Kendalanya ada pada jaringan server SIAK yang terganggu, mesin cetak rusak, serta distribusi blanko terlambat. Capaian tidak boleh berhenti pada angka target, tetapi harus tampak pada kualitas layanan, terutama di wilayah 3T. Kanal digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, pendampingan petugas,” ujarnya.

Dirjen Imigrasi Jelaskan Nasib Nomor Paspor Jika NIK Jadi Identitas Tunggal
“Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak,” sambungnya.

Dalam RUU tersebut, pemerintah juga diwajibkan menerapkan prinsip stelsel aktif. Pemerintah harus proaktif menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan tak hanya menunggu masyarakat datang mengurus dokumen.

“Stelsel aktif menuntut standar layanan menuntut standar layanan, tolok ukur kerja, kemampuan jemput bola, terutama di wilayah 3T,” ujarnya.

Dia mengatakan RUU itu juga mengatur hak akses dan data balikan memerlukan batas kewenangan, standar teknis, serta penanggung jawab mutu data. Kemudian, RUU itu juga mengatur larangan fotokopi KTP.

“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Selain itu, terdapat pengaturan mengenai nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri, Kartu Identitas Anak (KIA), Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan keamanan data, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.

Berikut pokok-pokok yang diatur dalam RUU Adminduk:

  • Stelsel aktif: pemerintah wajib menyelenggarakan layanan, tidak lagi menunggu penduduk datang.
  • NIK sebagai SIN, Single Identity Number, untuk semua layanan publik.
  • Dan integrasi NIK lewat interoperabilitas berbasis SIAK dengan pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan.
  • Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi, termasuk KTP elektronik atau IKD.
  • Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital.
  • Nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri.
  • Identitas anak sebagai dokumen resmi anak di bawah 17 yang belum kawin.
  • IKD sebagai representatif digital KTP elektronik dan dokumen lainnya..
  • Pengawasan internal dan eksternal termasuk keamanan data.
  • Pengaduan langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional.
  • Pendanaan dari APBN, APBD, PNBP diprioritaskan bagi pengembangan layanan.
  • Sanksi administratif bagi penyelenggara dan pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data SIAK.

(Sumber:RUU Adminduk Bakal Larang Minta Fotokopi KTP dan Jadikan NIK Identitas Tunggal.)

Kriteria Wapres yang Cocok Bantu Prabowo Genjot Ekonomi Jadi 8%

Jakarta (VLF) – Kursi Wakil Presiden di Indonesia kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Kini, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua nama calon Wakil Presiden.

Kondisi perekonomian Indonesia perlu menjadi perhatian utama calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di sisa masa jabatannya. Apalagi Prabowo punya target mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. Lalu, figur wakil presiden seperti apa yang mampu membantu Prabowo menggenjot ekonomi?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan dari perspektif ekonomi, figur wakil presiden yang dipilih harus mampu membantu pemerintahan menghadapi tantangan yang ada dalam tiga tahun ke depan. Perlu diingat, bahwa wapres tidak memiliki kewenangan eksekutif yang berdiri sendiri, maka efektivitas peran wakil presiden sangat bergantung pada mandat yang diberikan presiden.

“Figur yang dibutuhkan bukan semata yang memiliki popularitas tinggi, tetapi yang dapat menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif,” beber Yusuf Rendy ketika dihubungi detikcom, Senin (16/11/2026).

4 Kriteria Wapres

Menurutnya, ada empat kriteria penting yang mesti dimiliki wakil presiden baru agar dapat membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Pertama, wakil presiden mesti memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha, investor, dan pasar keuangan. Dalam kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang makin terbatas, figur yang dipandang kompeten akan membantu menjaga kepercayaan pasar dan menekan premi risiko terhadap Indonesia. Dampaknya bisa terlihat pada biaya pendanaan pemerintah maupun biaya modal sektor swasta.

Kedua, wakil presiden harus punya kemampuan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Banyak tantangan ekonomi saat ini sebenarnya tidak kekurangan kebijakan, melainkan terkendala pelaksanaan.

“Mulai dari investasi, hilirisasi, perizinan, hingga program perlindungan sosial sering menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi. Wapres yang memiliki kemampuan mengeksekusi dan menyelesaikan bottleneck birokrasi akan memberi nilai tambah yang besar,” beber Yusuf Rendy.

Ketiga, wakil presiden harus selaras dengan presiden. Hubungan kerja yang solid penting agar proses delegasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme dalam pengambilan keputusan. Namun keselarasan tersebut idealnya tidak hanya berbasis loyalitas politik, melainkan juga kemampuan memberikan perspektif dan keahlian yang melengkapi presiden.

Keempat, tentunya sebagai pejabat negara wakil presiden mesti punya integritas dan kredibilitas personal. Jabatan ini sebaiknya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, bukan sekadar akomodasi politik.

“Dalam perspektif ekonomi, figur dengan integritas yang kuat dapat membantu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha,” beber Yusuf Rendy.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta agar wakil presiden berikutnya memiliki sejumlah kompetensi yang relevan dalam merespons situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan domestik maupun global.

Kompetensi tersebut adalah pemahaman yang kuat terhadap persoalan ekonomi dan pembangunan, kemampuan mendukung koordinasi lintas sektor, serta kapasitas membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan,” sebut Shinta kepada detikcom.

Latar Belakang Profesi

Latar belakang profesi tentu menjadi sorotan utama untuk menilai sosok wakil presiden. Kembali ke Yusuf Rendy, menurutnya yang perlu diuji dari calon wakil presiden adalah kapasitas individunya. Sebab, setiap latar belakang profesi mempunyai plus minus masing-masing.

Misalnya saja, figur politisi, tentu orang ini akan punya modal politik untuk menjembatani DPR, partai koalisi, dan pemerintah daerah. Ini penting karena banyak kebijakan ekonomi membutuhkan dukungan legislasi dan anggaran.

Risikonya, agenda elektoral menjelang 2029 bisa ikut mewarnai kebijakan. Bisa saja keputusan diambil hanya karena dampak politis bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Jabatan itu juga berpotensi menjadi akomodasi koalisi, bukan jawaban atas kebutuhan pemerintahan.

Sementara itu, figur profesional atau ahli, misalnya teknokrat ekonomi, biasanya paling cepat mendapat kepercayaan pasar karena pemahaman kebijakannya kuat dan relatif bebas dari kepentingan elektoral.

“Kelemahannya, modal politiknya sering terbatas. Tanpa dukungan politik yang memadai, gagasan yang baik bisa tersendat di tahap pelaksanaan,” beber Yusuf Rendy.

Figur pengusaha juga bisa saja membawa kecepatan eksekusi, pemahaman langsung atas hambatan di lapangan, dan jaringan dengan dunia usaha yang dapat membantu kebijakan bisa direalisasikan. Namun risiko konflik kepentingan juga besar meskipun yang bersangkutan sudah berkomitmen melakukan pemisahan tegas kepentingan bisnis pribadi serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.

“Indonesia sebenarnya pernah punya wakil presiden dari ketiga latar belakang ini, dan pengalamannya menunjukkan efektivitas lebih banyak ditentukan oleh mandat yang jelas dan hubungan kerja dengan presiden daripada oleh asal profesinya,” beber Yusuf Rendy.

Dia menekankan meritokrasi dengan ukuran yang bisa diuji. Pertama, apakah figur itu punya rekam jejak mengeksekusi kebijakan atau memimpin organisasi besar dengan hasil yang terukur. Kedua, apakah figur tersebut memahami persoalan ekonomi makro dan fiskal yang sedang kita hadapi.

“Ketiga, apakah ia punya kemampuan politik yang cukup untuk menggerakkan birokrasi dan berkoordinasi dengan daerah. Keempat, apakah rekam jejak integritasnya bersih dan potensi konflik kepentingannya bisa dikelola secara terbuka,” lanjut Yusuf Rendy.

(Sumber:Kriteria Wapres yang Cocok Bantu Prabowo Genjot Ekonomi Jadi 8%.)

Eks Pejabat Bea Cukai Divonis 6 Tahun Bui dan Bayar Rp 5,5 M di Kasus Suap

Jakarta (VLF) – Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Orlando Hamonangan alias Ocoy, divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi dari PT BlueRay Cargo.

Hakim menilai Orlando terbukti secara sah telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Rizal dan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono.

“Menyatakan terdakwa Orlando Hamonangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua,” kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama 6 tahun,” lanjut hakim.

Hakim juga menjatuhi pidana denda kepada Orlando sejumlah Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Selain itu, hakim turut menjatuhkan pidana kepada berupa uang pengganti senilai Rp 5,5 miliar terhadap Orlando.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 5.566.221.515,00 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” jelas hakim.

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun,” imbuh hakim.

Hakim juga meminta masa penahanan yang telah dijalani Orlando dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim pun meminta Orlando tetap ditahan.

Dalam putusannya, hakim juga membeberkan hal yang memberatkan dan meringankan atas putusan terhadap Orlando. Untuk hal memberatkan, hakim memilai perbuatan Orlando bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan Orlando juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Sedangkan untuk hal meringankan, hakim menyampaikan jika Orlando belum pernah dipidana sebelummya. Orlando juga mengakui perbuatannya dan menyesal.

“Terdakwa sudah mengabdi pada negara sebagai pegawai negeri sipil puluhan tahun dan mempunyai prestasi, terdakwa mempunyai istri dan anak serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya,” tutur hakim.

Sebelumnya, Orlando dituntut dengan 7,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 5.566.221.515 (5,5 miliar) subsider 1 tahun kurungan. Jaksa meyakini Orlando bersama-sama dengan Rizal dan Sisprian terbukti menerima uang, barang mewah, dan fasilitas hiburan terkait pengawasan di kepabeanan.

Rizal dan Sisprian sudah dijatuhi vonis juga oleh hakim. Rizal dijatuhi vonis 9 tahun penjara oleh hakim. Sementara Sisprian divonis 7 tahun penjara dalam kasus ini.

Keduanya juga turut dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sementara tiga pihak PT BlueRay Cargo telah dijatuhi vonis oleh hakim. Berikut ini vonisnya:

  • ⁠John Field: 3 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan.
  • Deddy Kurniawan Sukolo: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.
  • Andri: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

(Sumber:Eks Pejabat Bea Cukai Divonis 6 Tahun Bui dan Bayar Rp 5,5 M di Kasus Suap.)