Category: News

RI Tawarkan 14 Proyek Mitigasi Iklim ke Investor Global di COP31

Jakarta (VLF) – Indonesia menawarkan 14 proyek mitigasi perubahan iklim kepada calon pembeli, investor, lembaga keuangan, hingga mitra pembangunan internasional dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Proyek yang ditawarkan mencakup sektor kehutanan, pengelolaan limbah, hingga pertanian.

Penawaran tersebut dilakukan melalui Carbon Connection Session (Carbonnex) di Paviliun Indonesia pada pekan pertama COP31. Proyek-proyek itu tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari hutan Kalimantan hingga lahan restorasi di Sumba.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan platform kolaborasi perdagangan dan kerja sama karbon harus berorientasi pada aksi nyata. Dan yang tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

“Prinsip High Integrity, Real Impact tidak boleh berhenti sebagai tema kegiatan, tetapi harus menjadi pedoman sejak penyiapan proyek hingga pencapaian hasil,” ujar Jumhur kepada wartawan, Senin (16/11/2026).


Upaya tersebut diperkuat dengan peluncuran Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) pada 10 November 2026. Platform ini menjadi wadah kemitraan strategis untuk menghubungkan prioritas nasional dengan keahlian, teknologi, serta pembiayaan dari mitra internasional.

Melalui ICCP dan Carbonnex, Indonesia berupaya memastikan proyek mitigasi tidak hanya menghasilkan penurunan emisi yang terukur, tetapi juga memenuhi standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas pasar karbon global. Jumhur juga menekankan pentingnya kredibilitas dalam membangun kepercayaan pasar karbon internasional.

“Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas aksi mitigasi, yang tercermin melalui kejelasan hasil penurunan emisi, proses verifikasi, dan pencatatannya,” ujar Menteri Jumhur.

Daftar 14 Proyek yang Ditawarkan

Pada pekan pertama COP31, sembilan pengembang memaparkan 14 proyek karbon yang ditawarkan kepada calon investor. Rinciannya terdiri atas sembilan proyek kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU), empat proyek pengelolaan limbah, serta satu proyek pertanian dan biomassa.
Sejumlah proyek tersebut melibatkan masyarakat secara langsung di tingkat tapak. Berikut daftar 14 proyek yang ditawarkan Indonesia:

  • Rangkong Basaken Conservation Project, dikembangkan PT Pertamina Power Indonesia melalui skema pengelolaan hutan lestari (Improved Forest Management/IFM), dengan potensi penurunan emisi sekitar 272 ribu ton CO₂e per tahun.
  • Daisy Berau Project, dikembangkan PT Karbonix Utama Indonesia melalui konservasi dan pengelolaan hutan lestari, dengan potensi penurunan emisi sekitar 44.276 ton CO₂e per tahun.
  • KGR Kalimantan Tengah, dikembangkan PT Karbonix Utama Indonesia melalui pendekatan pengelolaan hutan lestari dan pengurangan emisi dari deforestasi serta degradasi hutan, dengan potensi penurunan emisi sekitar 78.414 ton CO₂e per tahun.
  • M4CR Blue Carbon Project, dikembangkan PT Benuanta Kaltara Jaya melalui restorasi dan pengurangan emisi pada ekosistem mangrove. Proyek ini memiliki potensi penurunan emisi sekitar 137.665 ton CO₂e per tahun atau 5,5 juta ton CO₂e selama 40 tahun.
  • Sanggala Corridor Project, dikembangkan PT CarbonX Bumi Harmoni melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan serta restorasi kawasan. Proyek ini memiliki potensi penurunan emisi sekitar 8,24 juta ton CO₂e hingga 2074.
  • Bina Pitri Jaya Mill, dikembangkan KIS Group melalui penangkapan gas metana dari pengolahan limbah, dengan potensi penurunan emisi sekitar 401.751 ton CO₂e.
  • KIS Biofuels Bakrie Project, dikembangkan KIS Group melalui skema penangkapan gas metana dari limbah, dengan potensi penurunan emisi sekitar 425.370 ton CO₂e.
  • PT SMART Tbk PKS Padang Halaban, dikembangkan KIS Group melalui penangkapan gas metana dari limbah, dengan potensi penurunan emisi sekitar 404.411 ton CO₂e.
  • Langga Payung Mill, dikembangkan KIS Group melalui penangkapan gas metana, dengan potensi penurunan emisi sekitar 563.930 ton CO₂e.
  • Mahakam Forest Landscape, dikembangkan PT Karbon Indo Pratama melalui pengelolaan hutan lestari, pencegahan deforestasi, dan restorasi kawasan hutan.
  • Kayan Forest Rejuvenation, juga dikembangkan PT Karbon Indo Pratama melalui pengelolaan hutan lestari dan restorasi kawasan hutan. Kedua proyek tersebut memiliki potensi gabungan sekitar 600-700 ribu kredit karbon per tahun.
  • IFM Murung Raya, dikembangkan PT Nafas Fajar Karbon/KALYRA melalui pengelolaan hutan lestari dan restorasi. Proyek ini memiliki potensi penurunan emisi sekitar 572.359 ton CO₂e per tahun, dengan potensi kumulatif mencapai 22,89 juta ton CO₂e.
  • Biochar Carbon Removal Project, Ogan Ilir, dikembangkan PT Planet Carbon Teknologi melalui pengembangan biochar pada sektor pertanian dan industri biomassa, dengan target menghasilkan 10 ribu kredit karbon pada 2027.
  • Restoring Sumba with Pongamia, dikembangkan PT Santi Energi Hijau melalui restorasi dan agroforestri dengan tanaman pongamia. Proyek ini memiliki potensi penurunan emisi sekitar 284 ribu ton CO₂e selama 40 tahun, dengan target penerbitan 232 ribu Verified Carbon Units (VCU).

Sesi pemaparan proyek tersebut menjadi bagian dari Priority Support Package (PSP) 7 dalam ICCP, yakni penyiapan proyek dan investasi iklim. Melalui sesi ini, pemerintah memperkenalkan daftar proyek yang siap dikembangkan sekaligus menjajaki kebutuhan pembiayaan dan akses pasar.

Libatkan 3 Mitra Strategis

Selain menawarkan proyek kepada investor, Indonesia juga memperkuat ekosistem pendukung melalui ICCP. Platform ini memiliki delapan Paket Dukungan Prioritas (Priority Support Packages/PSP).

Delapan paket tersebut meliputi penguatan kebijakan dan regulasi, kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) serta infrastruktur digital, integritas karbon, kesiapan sektoral, kesiapan subnasional, penyiapan proyek dan investasi iklim, serta kerja sama Pasal 6 Persetujuan Paris dan pengembangan pasar karbon.

ICCP dan Carbonnex memiliki fungsi yang saling melengkapi. Carbonnex membuka akses proyek ke pasar dan investor, sedangkan ICCP memperkuat berbagai prasyarat agar proyek memenuhi standar integritas serta layak secara teknis dan finansial.

Pada pekan pertama COP31, tiga mitra strategis turut menyampaikan potensi dukungan terhadap implementasi ICCP.

Pertama, ASEAN Alliance on Carbon Markets (AACM). Dengan jaringan 95 anggota dari 20 negara, AACM menawarkan fasilitasi akses proyek karbon Indonesia ke pembeli internasional, dukungan pengembangan kebijakan dan regulasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan teknis.

Kedua, IDXCarbon. Dukungan yang ditawarkan mencakup penguatan infrastruktur perdagangan karbon yang transparan dan terintegrasi dengan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), peningkatan kapasitas pelaku pasar, serta konektivitas lintas negara melalui Global Carbon Market Network (GCMN).

Ketiga, CNGR Indonesia. Perusahaan tersebut menjajaki kerja sama dekarbonisasi industri nikel melalui percontohan MRV dan jejak karbon produk nikel, pengembangan energi bersih, konservasi bentang alam di Sulawesi, serta kerja sama Pasal 6.

Dukungan ketiga mitra tersebut menjadi langkah awal untuk merumuskan kontribusi dan tindak lanjut bersama. Melalui penawaran proyek dan penguatan kemitraan internasional ini, Indonesia berupaya mendorong potensi sumber daya alam menjadi investasi hijau yang kredibel dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

(Sumber:RI Tawarkan 14 Proyek Mitigasi Iklim ke Investor Global di COP31.)

RUU Adminduk Bakal Larang Minta Fotokopi KTP dan Jadikan NIK Identitas Tunggal

Jakarta (VLF) – Ketua Panja RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengatakan RUU Adminduk akan mengatur sejumlah pembaruan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Di antaranya, larangan meminta fotokopi atau tangkapan layar dokumen kependudukan dalam pelayanan publik hingga NIK menjadi identitas tunggal.

Hal itu disampaikan Aria Bima dalam rapat tingkat I bersama pemerintah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Aria Bima mengatakan dalam UU Adminduk yang saat ini berlaku, penerapan nomor identitas tunggal belum optimal.

Dia mengatakan saat ini masyarakat masih memegang berbagai nomor, di antaranya NIK, paspor, kartu keluarga, SIM, hingga BPKB. Menurutnya, data yang terpisah memicu duplikasi dan ketidaksinkronan.

“Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, Single Identity Number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan berdasarkan laporan Ombudsman, layanan adminduk banyak dilaporkan dengan keluhan prosedur berbalik, penerbitan lambat dan kesalahan data.

Berdasarkan data Kemendagri, sebanyak 211.826.747 jiwa wajib KTP elektronik, dan 206.467.957 jiwa atau 97,47% sudah merekam. Kemudian, Blanko 2025 sebanyak 26.318.136 keping dinilai mencukupi.

“Kendalanya ada pada jaringan server SIAK yang terganggu, mesin cetak rusak, serta distribusi blanko terlambat. Capaian tidak boleh berhenti pada angka target, tetapi harus tampak pada kualitas layanan, terutama di wilayah 3T. Kanal digital wajib berjalan berdampingan dengan layanan tatap muka, jemput bola, pendampingan petugas,” ujarnya.

Dirjen Imigrasi Jelaskan Nasib Nomor Paspor Jika NIK Jadi Identitas Tunggal
“Digitalisasi tidak boleh menjadi syarat yang justru menghalangi orang memperoleh hak,” sambungnya.

Dalam RUU tersebut, pemerintah juga diwajibkan menerapkan prinsip stelsel aktif. Pemerintah harus proaktif menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dan tak hanya menunggu masyarakat datang mengurus dokumen.

“Stelsel aktif menuntut standar layanan menuntut standar layanan, tolok ukur kerja, kemampuan jemput bola, terutama di wilayah 3T,” ujarnya.

Dia mengatakan RUU itu juga mengatur hak akses dan data balikan memerlukan batas kewenangan, standar teknis, serta penanggung jawab mutu data. Kemudian, RUU itu juga mengatur larangan fotokopi KTP.

“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.

Selain itu, terdapat pengaturan mengenai nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri, Kartu Identitas Anak (KIA), Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan keamanan data, hingga mekanisme pengaduan masyarakat.

Berikut pokok-pokok yang diatur dalam RUU Adminduk:

  • Stelsel aktif: pemerintah wajib menyelenggarakan layanan, tidak lagi menunggu penduduk datang.
  • NIK sebagai SIN, Single Identity Number, untuk semua layanan publik.
  • Dan integrasi NIK lewat interoperabilitas berbasis SIAK dengan pengaturan hak akses dan kewajiban data balikan.
  • Pemanfaatan data kependudukan terintegrasi, termasuk KTP elektronik atau IKD.
  • Perlindungan data dan dokumen, termasuk larangan meminta fotokopi atau tangkapan gambar, diganti verifikasi dengan alat baca digital.
  • Nomor identitas nonkependudukan bagi WNI di luar negeri.
  • Identitas anak sebagai dokumen resmi anak di bawah 17 yang belum kawin.
  • IKD sebagai representatif digital KTP elektronik dan dokumen lainnya..
  • Pengawasan internal dan eksternal termasuk keamanan data.
  • Pengaduan langsung maupun melalui sistem pengaduan nasional.
  • Pendanaan dari APBN, APBD, PNBP diprioritaskan bagi pengembangan layanan.
  • Sanksi administratif bagi penyelenggara dan pengguna yang melanggar kewajiban integrasi data SIAK.

(Sumber:RUU Adminduk Bakal Larang Minta Fotokopi KTP dan Jadikan NIK Identitas Tunggal.)

Kriteria Wapres yang Cocok Bantu Prabowo Genjot Ekonomi Jadi 8%

Jakarta (VLF) – Kursi Wakil Presiden di Indonesia kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Kini, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua nama calon Wakil Presiden.

Kondisi perekonomian Indonesia perlu menjadi perhatian utama calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo di sisa masa jabatannya. Apalagi Prabowo punya target mempercepat pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. Lalu, figur wakil presiden seperti apa yang mampu membantu Prabowo menggenjot ekonomi?

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan dari perspektif ekonomi, figur wakil presiden yang dipilih harus mampu membantu pemerintahan menghadapi tantangan yang ada dalam tiga tahun ke depan. Perlu diingat, bahwa wapres tidak memiliki kewenangan eksekutif yang berdiri sendiri, maka efektivitas peran wakil presiden sangat bergantung pada mandat yang diberikan presiden.

“Figur yang dibutuhkan bukan semata yang memiliki popularitas tinggi, tetapi yang dapat menjalankan fungsi koordinasi dan eksekusi secara efektif,” beber Yusuf Rendy ketika dihubungi detikcom, Senin (16/11/2026).

4 Kriteria Wapres

Menurutnya, ada empat kriteria penting yang mesti dimiliki wakil presiden baru agar dapat membantu menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Pertama, wakil presiden mesti memiliki kredibilitas di mata pelaku usaha, investor, dan pasar keuangan. Dalam kondisi global yang masih penuh ketidakpastian dan ruang fiskal yang makin terbatas, figur yang dipandang kompeten akan membantu menjaga kepercayaan pasar dan menekan premi risiko terhadap Indonesia. Dampaknya bisa terlihat pada biaya pendanaan pemerintah maupun biaya modal sektor swasta.

Kedua, wakil presiden harus punya kemampuan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Banyak tantangan ekonomi saat ini sebenarnya tidak kekurangan kebijakan, melainkan terkendala pelaksanaan.

“Mulai dari investasi, hilirisasi, perizinan, hingga program perlindungan sosial sering menghadapi hambatan koordinasi antarinstansi. Wapres yang memiliki kemampuan mengeksekusi dan menyelesaikan bottleneck birokrasi akan memberi nilai tambah yang besar,” beber Yusuf Rendy.

Ketiga, wakil presiden harus selaras dengan presiden. Hubungan kerja yang solid penting agar proses delegasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan dualisme dalam pengambilan keputusan. Namun keselarasan tersebut idealnya tidak hanya berbasis loyalitas politik, melainkan juga kemampuan memberikan perspektif dan keahlian yang melengkapi presiden.

Keempat, tentunya sebagai pejabat negara wakil presiden mesti punya integritas dan kredibilitas personal. Jabatan ini sebaiknya dipandang sebagai instrumen untuk memperkuat pemerintahan, bukan sekadar akomodasi politik.

“Dalam perspektif ekonomi, figur dengan integritas yang kuat dapat membantu mengurangi ketidakpastian kebijakan dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha,” beber Yusuf Rendy.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta agar wakil presiden berikutnya memiliki sejumlah kompetensi yang relevan dalam merespons situasi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan domestik maupun global.

Kompetensi tersebut adalah pemahaman yang kuat terhadap persoalan ekonomi dan pembangunan, kemampuan mendukung koordinasi lintas sektor, serta kapasitas membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi sektor riil, mulai dari investasi, daya saing industri, hingga penciptaan lapangan kerja, juga penting agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi langkah yang efektif dan responsif terhadap kondisi di lapangan,” sebut Shinta kepada detikcom.

Latar Belakang Profesi

Latar belakang profesi tentu menjadi sorotan utama untuk menilai sosok wakil presiden. Kembali ke Yusuf Rendy, menurutnya yang perlu diuji dari calon wakil presiden adalah kapasitas individunya. Sebab, setiap latar belakang profesi mempunyai plus minus masing-masing.

Misalnya saja, figur politisi, tentu orang ini akan punya modal politik untuk menjembatani DPR, partai koalisi, dan pemerintah daerah. Ini penting karena banyak kebijakan ekonomi membutuhkan dukungan legislasi dan anggaran.

Risikonya, agenda elektoral menjelang 2029 bisa ikut mewarnai kebijakan. Bisa saja keputusan diambil hanya karena dampak politis bukan sesuai kebutuhan masyarakat. Jabatan itu juga berpotensi menjadi akomodasi koalisi, bukan jawaban atas kebutuhan pemerintahan.

Sementara itu, figur profesional atau ahli, misalnya teknokrat ekonomi, biasanya paling cepat mendapat kepercayaan pasar karena pemahaman kebijakannya kuat dan relatif bebas dari kepentingan elektoral.

“Kelemahannya, modal politiknya sering terbatas. Tanpa dukungan politik yang memadai, gagasan yang baik bisa tersendat di tahap pelaksanaan,” beber Yusuf Rendy.

Figur pengusaha juga bisa saja membawa kecepatan eksekusi, pemahaman langsung atas hambatan di lapangan, dan jaringan dengan dunia usaha yang dapat membantu kebijakan bisa direalisasikan. Namun risiko konflik kepentingan juga besar meskipun yang bersangkutan sudah berkomitmen melakukan pemisahan tegas kepentingan bisnis pribadi serta keterbukaan terhadap pengawasan publik.

“Indonesia sebenarnya pernah punya wakil presiden dari ketiga latar belakang ini, dan pengalamannya menunjukkan efektivitas lebih banyak ditentukan oleh mandat yang jelas dan hubungan kerja dengan presiden daripada oleh asal profesinya,” beber Yusuf Rendy.

Dia menekankan meritokrasi dengan ukuran yang bisa diuji. Pertama, apakah figur itu punya rekam jejak mengeksekusi kebijakan atau memimpin organisasi besar dengan hasil yang terukur. Kedua, apakah figur tersebut memahami persoalan ekonomi makro dan fiskal yang sedang kita hadapi.

“Ketiga, apakah ia punya kemampuan politik yang cukup untuk menggerakkan birokrasi dan berkoordinasi dengan daerah. Keempat, apakah rekam jejak integritasnya bersih dan potensi konflik kepentingannya bisa dikelola secara terbuka,” lanjut Yusuf Rendy.

(Sumber:Kriteria Wapres yang Cocok Bantu Prabowo Genjot Ekonomi Jadi 8%.)

Eks Pejabat Bea Cukai Divonis 6 Tahun Bui dan Bayar Rp 5,5 M di Kasus Suap

Jakarta (VLF) – Mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Orlando Hamonangan alias Ocoy, divonis 6 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi dari PT BlueRay Cargo.

Hakim menilai Orlando terbukti secara sah telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, Rizal dan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono.

“Menyatakan terdakwa Orlando Hamonangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan turut serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kedua,” kata hakim saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama 6 tahun,” lanjut hakim.

Hakim juga menjatuhi pidana denda kepada Orlando sejumlah Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Selain itu, hakim turut menjatuhkan pidana kepada berupa uang pengganti senilai Rp 5,5 miliar terhadap Orlando.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 5.566.221.515,00 dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti,” jelas hakim.

“Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun,” imbuh hakim.

Hakim juga meminta masa penahanan yang telah dijalani Orlando dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim pun meminta Orlando tetap ditahan.

Dalam putusannya, hakim juga membeberkan hal yang memberatkan dan meringankan atas putusan terhadap Orlando. Untuk hal memberatkan, hakim memilai perbuatan Orlando bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi. Perbuatan Orlando juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya.

Sedangkan untuk hal meringankan, hakim menyampaikan jika Orlando belum pernah dipidana sebelummya. Orlando juga mengakui perbuatannya dan menyesal.

“Terdakwa sudah mengabdi pada negara sebagai pegawai negeri sipil puluhan tahun dan mempunyai prestasi, terdakwa mempunyai istri dan anak serta keluarga yang menjadi tanggung jawabnya,” tutur hakim.

Sebelumnya, Orlando dituntut dengan 7,5 tahun penjara, denda sejumlah Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan, serta uang pengganti Rp 5.566.221.515 (5,5 miliar) subsider 1 tahun kurungan. Jaksa meyakini Orlando bersama-sama dengan Rizal dan Sisprian terbukti menerima uang, barang mewah, dan fasilitas hiburan terkait pengawasan di kepabeanan.

Rizal dan Sisprian sudah dijatuhi vonis juga oleh hakim. Rizal dijatuhi vonis 9 tahun penjara oleh hakim. Sementara Sisprian divonis 7 tahun penjara dalam kasus ini.

Keduanya juga turut dijatuhi pidana denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti. Sementara tiga pihak PT BlueRay Cargo telah dijatuhi vonis oleh hakim. Berikut ini vonisnya:

  • ⁠John Field: 3 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 300 juta subsider 100 hari pidana kurungan.
  • Deddy Kurniawan Sukolo: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.
  • Andri: 2,5 tahun penjara dan denda sejumlah Rp 200 juta subsider 80 hari pidana kurungan.

(Sumber:Eks Pejabat Bea Cukai Divonis 6 Tahun Bui dan Bayar Rp 5,5 M di Kasus Suap.)

Pengusaha Wanti-wanti Ketidakpastian Politik Ganggu Ekonomi

Jakarta (VLF) – Pengusaha menyatakan dinamika politik yang terjadi usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) dapat berpengaruh terhadap ekonomi. Investor bisa menunda realisasi investasi hingga menahan ekspansi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan stabilitas dan kepastian hukum menjadi pertimbangan penting pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan investasi, terutama yang bersifat jangka panjang.

“Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi,” kata Shinta saat dihubungi detikcom, Kamis (12/11/2026).

Shinta berharap setiap proses ketatanegaraan yang berlangsung dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan konstitusi, dengan tetap menjaga stabilitas nasional dan kesinambungan kebijakan ekonomi.

Selain itu, agenda strategis pemerintah juga diharapkan dapat terus dijalankan secara konsisten khususnya dalam memperbaiki iklim berusaha, memperkuat daya saing industri, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.

“Dengan demikian, kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia perlu terus kita jaga bersama sehingga dinamika yang berlangsung tidak menghambat momentum investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menambahkan stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh sangat dibutuhkan agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak was-was. Terlebih saat ini tekanan ekonomi global telah membuat ketidakpastian.

“Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha,” ucap Sarman.

Sarman menyebut calon Investor yang wait and see tentu merugikan perekonomian Indonesia. Padahal dalam kondisi seperti ini, realisasi investasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.

“Terlalu mahal yang harus kita tanggung jika gara-gara stabilitas politik yang tidak kondusif, ekonomi kita terpuruk. Tentu ini harus kita sadari bersama seluruh pemangku kepentingan. Kita harus menciptakan kondisi bagaimana gerak perekonomian mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mendongkrak daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Sarman berharap pengunduran diri Gibran sampai proses penggantinya, kondisi situasi politik berjalan aman dan stabil. Dengan demikian tidak mengganggu aktivitas bisnis dan perekonomian.

“Harapan kita, pemerintah dan elite politik mampu menciptakan budaya politik yang santun, beretika dan tidak membuat gaduh. Kami dari pelaku usaha, sebesar apapun dinamika politiknya, jika dapat diselesaikan secara damai dan demokratis, maka perekonomian kita akan selalu produktif dan bergairah,” tuturnya.

Pemerintah Minta Jangan Panik

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo meminta agar tidak panik menyikapi dinamika politik yang terjadi setelah Gibran mundur dari jabatan Wapres.

Dradjad mengatakan penyelesaian dinamika politik tersebut menjadi ranah parlemen. Sementara pemerintah akan fokus memastikan pasar modal Indonesia tetap resilient dan berjalan dengan baik.

“Dinamika politik itu kita serahkan kepada teman-teman di parlemen untuk menyelesaikan. Tugas kami di Kemenko Perekonomian adalah untuk memastikan bahwa pasar modal kita, pasar keuangan kita itu resilient dan berjalan dengan baik,” ujar Dradjad di kantornya, Jakarta Pusat.

Menurut Dradjad, dinamika politik di Indonesia bukan hal baru. Berdasarkan pengalamannya berkecimpung di dunia politik sejak 2004, situasi politik yang ramai dalam beberapa waktu biasanya akan kembali mereda.

Oleh karena itu, ia meminta pelaku pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap perkembangan politik saat ini.

“Dinamika politik biasanya ramai dalam waktu, ya, beberapa saat, setelah itu damai lagi. Saya sudah cukup lama di politik sejak 2004, lumayan 22 tahun, jadi sudah sering mengalami dinamika seperti ini. Jadi nggak usah terlalu panik dengan dinamika politik,” ucapnya.

Dradjad mengakui pasar keuangan dapat bereaksi dalam jangka pendek terhadap perkembangan politik. Meski demikian, ia berharap perbaikan yang sedang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat mendukung kondisi pasar modal Indonesia.

“Kalau fundamental, enggak. Kalau pasar dalam 1-2 jam, 1-2 hari biasalah bereaksi. Insyaallah dengan perbaikan yang dilakukan OJK, BEI, insyaallah pasar kita akan cukup kuat untuk menghadapi dinamika politik yang ada,” imbuh Dradjad.

(Sumber:Pengusaha Wanti-wanti Ketidakpastian Politik Ganggu Ekonomi.)

Agak Laen Bantah Terima Rp 255 Juta dari Kemenag, Akui Terima Rp 95 Juta

Jakarta (VLF) – Podcast Agak Laen buka suara terkait isu anggaran pengadaan jasa influencer dari Kementerian Agama (Kemenag). Data tersebut disebut bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui platform INAPROC.

Dilansir detikHot, dalam data yang beredar, Agak Laen tercatat menerima anggaran sebesar Rp 255.300.000 pada 2024. Melalui akun Instagram resminya pada Kamis (12/11/2026), Podcast Agak Laen menjelaskan keterlibatannya bersama Podcast Titik Kumpul dan Warung Kopi (PWK) hanya sebatas sebagai media promosi program OTW Kemandirian Pesantren. Program tersebut menghadirkan Habib Ja’far dan ditayangkan pada 25 November 2024.

“Menyikapi isu yang sedang ramai diperbincangkan, kami ingin memberikan klarifikasi bahwa Agak Laen, sama halnya dengan PWK dan Titik Kumpul (Tikum) dalam hal ini hanya berperan sebagai media promosi untuk program OTW Kemandirian Pesantren bersama Habib Jafar pada tayangan 25 November 2024 yang kami dapat dari pihak ketiga,” tertulis dalam klarifikasi tersebut.

Agak Laen juga membantah menerima pembayaran sebesar angka yang tercantum dalam data yang beredar. Mereka menyebut nominal yang diterima tidak sesuai dengan nilai yang ramai diberitakan.

“Terkait nominal yang beredar, perlu kami tegaskan bahwa angka yang kami terima berbeda dari nominal yang disebutkan dalam pemberitaan yang beredar,” tegasnya.

Sebagai bukti, Podcast Agak Laen menyertakan tangkapan layar bukti transfer dan keterangan pembayaran pada slide kedua unggahan. Dokumen tersebut berkaitan dengan pekerjaan built-in YouTube untuk program Adek Abang yang menghadirkan Habib Ja’far sebagai narasumber.

Dalam bukti pembayaran yang dilampirkan, tercantum nominal sebesar Rp 95 juta.

“Selamat sore dan semoga clear ya,” tegas Podcast Agak Laen.

(Sumber:Agak Laen Bantah Terima Rp 255 Juta dari Kemenag, Akui Terima Rp 95 Juta.)

Tambang Emas Ilegal Raup Rp 15 T/Tahun, Prabowo: Itu Ngerampok!

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto jengkel masih ada pihak yang merampok kekayaan negara, salah satunya tambang ilegal. Menurutnya, praktik tambang ilegal merugikan negara, karena negara tak mendapatkan penerimaan.

“Ada yang merampok kekayaan negara, ada yang tambang ilegal, kan itu ngerampok. Tidak bayar pajak, tidak bayar royalti, tidak… lapor aja nggak,” kata Prabowo saat pidato pada perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat, Rabu (11/11/2026) malam.

Prabowo mendapatkan laporan ada satu tambang ilegal yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin. Setiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram (kg)emas.

Prabowo memprediksi per tahun tambang itu memproduksi 6 ton emas. Nilainya diperkirakan mencapai US$ 800 juta per tahun atau sekitar Rp 14,48 triliun (kurs Rp 18.100). Prabowo membuatkannya menjadi Rp 15 triliun.

“Kalau 6 ton itu nilainya hampir US$ 800 juta. 6 ton 1 tahun, US$ 800 juta. Rp 15 triliun,” ujar Prabowo.

Menurutnya dengan uang Rp 15 triliun pemerintah bisa membangun belasan ribu sekolah.

“Bayangkan kalau kita punya Rp 15 triliun lagi kita bisa nambah 15 ribu sekolah lagi, karena rata-rata perbaikan sekolah renovasi itu Rp 1 miliar satu sekolah,” pungkas Prabowo.

(Sumber:Tambang Emas Ilegal Raup Rp 15 T/Tahun, Prabowo: Itu Ngerampok!.)

Ketua Komisi III DPR Desak Kasus Penyadapan Presiden Diusut Tuntas hingga Pasal Makar

Jakarta (VLF) – Komisi III DPR RI mendorong Polri mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh serta masyarakat yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dkk. Komisi III DPR meminta Listyo dkk juga dikenakan pasal makar.

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan Pasal-pasal UU ITE semata, ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa, tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membuka rapat dengan Kapolri di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Sebab yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah Kepala Negara RI, serta begitu banyak tokoh bangsa, hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap ini,” imbuhnya.

Habiburokhman mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa Listyo Sigit dkk tidak hanya melakukan penyadapan ilegal. Dia mengatakan Listyo Sigit dkk juga melakukan profiling ilegal hingga menggalang massa untuk menyabotase kebijakan pemerintah.

“Terlebih lagi kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan pemantauan atau surveillance ilegal, pem-profilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secata ilegal atau doxing, kriminalisasi dan penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik,” ungkapnya.

Kemudian mereka juga membangun opini di media sosial secara ilegal. Mereka juga disebut menggalang dana dengan menggunakan bisnis ilegal.

“Pembangunan opini di media sosial secara ilegal, penggalangan masyarakat untuk melakukan aksi menyabotase kebijakan pemerintah, sampai melakukan penggalangan dana dengan melakukan aktivitas bisnis ilegal,” ucapnya.

Dia menilai rangkaian perbuatan tersebut, secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia. Dia juga menyampaikan tiga poin yang ingin dibahas dalam rapat ini, sebagai berikut:

  • Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat, proses hukum tidak boleh berhenti pada jeratan formalitas UU ITE, buka seluruh penyidikan dengan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara.
  • Penghentian total operasi ilegal, kami menuntut seluruh pengawasan ilegal ini dihentikan seketika, dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.
  • Konsekuensi hukum dan institusional tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapapun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik sebagai status orang pribadi, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas.

(Sumber:Ketua Komisi III DPR Desak Kasus Penyadapan Presiden Diusut Tuntas hingga Pasal Makar.)

Jenderal Listyo Sigit cs Ternyata Juga Menyadap Internal Polri

Jakarta (VLF) – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk tidak hanya melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh politik, anggota Dewan, hingga kalangan internal Polri juga disadap.

Hal itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Jenderal Suyudi.

Selain dari eksternal, Sigit cs juga diduga menyadap sejumlah pejabat di lingkungan internal Polri. Jenderal Suyudi menegaskan bahwa nama-nama daftar target penyadapan tersebut tidak serta-merta terlibat dalam suatu tindak pidana.

“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” katanya.

Berikut daftar target penyadapan yang dilakukan oleh Sigit cs sebagaimana dipaparkan oleh Kapolri:

  • Presiden Prabowo Subianto
  • Lingkar Istana
  • Kementerian/lembaga
  • Pejabat pemerintah
  • Anggota DPR dan parpol
  • Tokoh politik
  • Gubernur
  • Kapolda
  • KPK
  • Kejaksaan
  • Internal Polri
  • Organisasi kemasyarakatan (ormas)
  • Aktivis
  • Mahasiswa

Jenderal Suyudi menegaskan kehormatan institusi menjadi hal penting, bukan semata-mata tentang pencapaian, namun juga tentang kejujuran. Jenderal Suyudi menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak bisa dipertahankan dengan menutupi kesalahan yang ada.

“Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam. menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi,” kata dia.

Seperti diketahui, Polri menetapkan 4 tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Empat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang sakit stroke.

(Sumber:Jenderal Listyo Sigit cs Ternyata Juga Menyadap Internal Polri.)

RANS Ungkap Rincian Anggaran Influencer Rp 14,7 M dari Kemendikbud dan KKP

Jakarta (VLF) – PT RANS Entertainment Indonesia milik Raffi Ahmad akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik anggaran jasa influencer senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dan RANS.

Dilansir detikHot, ICW menyoroti anggaran sebesar Rp 14,69 miliar yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melalui keterangan resmi yang dipublikasikan di situs web perusahaan pada Rabu (11/11/2026), RANS menyampaikan apresiasi atas masukan dan pengawasan masyarakat. Perusahaan tersebut juga memaparkan empat poin penjelasan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.

Berikut empat point penjelasan tersebut:

1. Pelaksanaan Kerja Sama Melalui Prosedur yang Transparan dan Akuntabel

Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui inproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat.

Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerja Sama dengan Kementerian

Melalui kerja sama dengan Kemendikbud, RANS mempromosikan museum-museum di Indonesia lewat konten menarik dan interaktif guna meningkatkan kunjungan masyarakat. Selain itu, bersama KKP, RANS memproduksi konten dan menyebarluaskan konten tersebut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sumber daya laut dan industri perikanan yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, mengingat potensi laut Indonesia yang sangat luas.

RANS bekerja sama dengan The Dudas-1 mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Tenau Utara, Natuna.

3. Penentuan Kewajaran Harga

Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp 14.696.955.000, terdiri dari campaign Kemendikbud sebesar Rp 3.900.000.000 dan 3 campaign KKP sebesar Rp 10.796.955.000 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati.

Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Selama periode pelaksanaan, keempat campaign tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 output mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan (event attendance), serta berbagai amplifikasi digital. Dari jumlah tersebut lebih dari 120 output berasal dari tiga campaign bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output berasal dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

Lebih lanjut, saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 32,6 juta views secara akumulatif di kanal digital. Capaian ini mencerminkan kemampuan RANS dan anak usahanya dalam menghasilkan berbagai konten yang diminati masyarakat dan mendapatkan views dan perhatian yang tinggi.

4. Klarifikasi Mengenai Konflik Kepentingan

Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden.

RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan followers-nya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah. Anak-anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual seperti The Dudas-1 yang diciptakan sejak pertengahan 2024 dan terbukti berhasil jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP di bulan Oktober 2024 dan sebelum RANS mendapatkan penunjukan dari Kemendikbud dan KKP.

Sebagai ilustrasi, The Dudas-1 telah membuat kurang lebih 40 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh The Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP.

(Sumber:RANS Ungkap Rincian Anggaran Influencer Rp 14,7 M dari Kemendikbud dan KKP.)