Jakarta (VLF) – PT RANS Entertainment Indonesia milik Raffi Ahmad akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik anggaran jasa influencer senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dan RANS.

Dilansir detikHot, ICW menyoroti anggaran sebesar Rp 14,69 miliar yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melalui keterangan resmi yang dipublikasikan di situs web perusahaan pada Rabu (11/11/2026), RANS menyampaikan apresiasi atas masukan dan pengawasan masyarakat. Perusahaan tersebut juga memaparkan empat poin penjelasan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.

Berikut empat point penjelasan tersebut:

1. Pelaksanaan Kerja Sama Melalui Prosedur yang Transparan dan Akuntabel

Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui inproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat.

Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerja Sama dengan Kementerian

Melalui kerja sama dengan Kemendikbud, RANS mempromosikan museum-museum di Indonesia lewat konten menarik dan interaktif guna meningkatkan kunjungan masyarakat. Selain itu, bersama KKP, RANS memproduksi konten dan menyebarluaskan konten tersebut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sumber daya laut dan industri perikanan yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, mengingat potensi laut Indonesia yang sangat luas.

RANS bekerja sama dengan The Dudas-1 mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Tenau Utara, Natuna.

3. Penentuan Kewajaran Harga

Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp 14.696.955.000, terdiri dari campaign Kemendikbud sebesar Rp 3.900.000.000 dan 3 campaign KKP sebesar Rp 10.796.955.000 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati.

Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Selama periode pelaksanaan, keempat campaign tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 output mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan (event attendance), serta berbagai amplifikasi digital. Dari jumlah tersebut lebih dari 120 output berasal dari tiga campaign bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output berasal dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

Lebih lanjut, saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 32,6 juta views secara akumulatif di kanal digital. Capaian ini mencerminkan kemampuan RANS dan anak usahanya dalam menghasilkan berbagai konten yang diminati masyarakat dan mendapatkan views dan perhatian yang tinggi.

4. Klarifikasi Mengenai Konflik Kepentingan

Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden.

RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan followers-nya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah. Anak-anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual seperti The Dudas-1 yang diciptakan sejak pertengahan 2024 dan terbukti berhasil jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP di bulan Oktober 2024 dan sebelum RANS mendapatkan penunjukan dari Kemendikbud dan KKP.

Sebagai ilustrasi, The Dudas-1 telah membuat kurang lebih 40 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh The Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP.

(Sumber:RANS Ungkap Rincian Anggaran Influencer Rp 14,7 M dari Kemendikbud dan KKP.)

Jakarta (VLF) – MUI menerbitkan fatwa haram rokok elektronik atau vape yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Bendahara Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menilai usulan pelarangan vape melalui UU perlu dikaji.

“Saya memandang bahwa fatwa MUI ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPR RI. Terlebih, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki potensi penyalahgunaan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya,” kata Lola kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Lola mengatakan usulan pelarangan vape melalui undang-undang, perlu dikaji secara komprehensif. Lola mengatakan pembahasan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

“Terkait usulan pelarangan vape melalui undang-undang, tentu hal ini perlu dikaji dan dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, hingga para pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya.

Lola menilai prinsip utama dalam penyusunan kebijakan tersebut ialah memastikan negara hadir memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Khususnya anak-anak dan generasi muda dari potensi ketergantungan nikotin atau penyalahgunaan zat terlarang melalui vape.

“Dari perspektif Komisi III DPR RI, kami tentu memberikan perhatian terhadap aspek penegakan hukum, khususnya apabila vape disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. Jangan sampai ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana,” tuturnya.

“Namun, terkait pembentukan undang-undang pelarangan vape secara menyeluruh, diperlukan pembahasan lintas komisi dan koordinasi dengan pemerintah agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, memiliki landasan yang kuat, serta benar-benar berorientasi pada perlindungan masyarakat,” imbuh dia.

MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape

Komisi Fatwa MUI sebelumnya resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya, dinyatakan haram.

Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11). MUI sebelumnya melaksanakan Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026 lalu.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11).

(Sumber:Anggota DPR Dorong Usulan Pelarangan Vape Lewat UU Dikaji Komprehensif.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan klarifikasi sekaligus koreksi resmi terkait narasi dan pemberitaan yang sempat berkembang mengenai penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pasca-rapat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.

Pemprov Sumsel menegaskan bahwa angka 2,5% yang sempat mengemuka dalam rapat tersebut bukan merupakan persentase penyerapan atas plafon alokasi anggaran KUR daerah, melainkan perbandingan parsial penyaluran KUR Sumsel terhadap total penyaluran KUR secara nasional.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian UMKM dan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, realisasi penyaluran KUR di Bumi Sriwijaya justru menunjukkan kinerja yang impresif. Hingga November 2026, penyaluran KUR telah menembus Rp8,08 triliun atau setara dengan 91,04% dari total kuota atau alokasi plafon sebesar Rp8,88 triliun.

Dengan capaian luar biasa ini, Sumatera Selatan secara konsisten berada pada peringkat ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal realisasi penyerapan KUR, serta sukses menjangkau 101.083 debitur UMKM.

Capaian tersebut dipertegas dalam Rapat Monitoring Penyerapan KUR yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, Selasa (10/11/2026). Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Sumsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, Nana Riana, memaparkan rincian sebaran KUR di wilayahnya. Dimana, Berdasarkan skema penyaluran, Jumlah Penyaluran KUR Wilayah Sumatera Selatan sebesar 65,78% berada pada segmen Skema Mikro.

Sedangkan Jika berdasarkan sektor, Penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan Penyaluran tertinggi masih berada pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang sebesar Rp4.969,33 Miliar atau sebesar 61,44% dari total penyaluran. Agro mendominasi, menunjukkan kerentanan pada cuaca dan harga komoditas

“Jumlah penyaluran tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin yang baru menduduki peringkat ini dari Bulan Maret 2026 di mana pada tahun-tahun sebelumnya Kabupaten OKI yang menduduki peringkat pertama penyaluran selama 4 tahun berturut-turut,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima detikSumbagsel, Rabu (11/11/2026).

Nana juga meluruskan informasi keliru mengenai kabar realisasi KUR Sumsel yang sempat disebut hanya 2,5 persen. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kami sempat kaget ketika ada informasi yang menyebut realisasi KUR Sumsel hanya 2 persen, karena data kami tidak menunjukkan hal itu. Data yang sebenarnya membuktikan bahwa kinerja penyaluran di Sumsel sangat positif dan tidak seperti yang disangkakan,” tegas Nana.

Sementara Usai memimpin rapat, Edward Candra mengapresiasi kinerja perbankan dan solidnya koordinasi lintas instansi dalam mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha di Sumsel.

“Dari hasil konfirmasi kepada pihak Kanwil DJPb dan seluruh perbankan, capaian Sumsel dari target Rp8,88 triliun sudah tersalurkan Rp8,08 triliun atau 91,04 persen. Ini capaian yang sangat luar biasa dan menunjukkan progres yang sangat baik,” ujar Edward.

Edward optimistis sisa waktu sekitar satu setengah bulan menjelang akhir tahun sangat mencukupi untuk menuntaskan sisa target penyaluran hingga 100 persen.

Berdasarkan laporan perbankan, laju penyaluran terpantau konsisten di angka rata-rata 500 debitur per bulan. Bahkan, sejumlah bank dilaporkan telah menyerap kuota tambahan dari provinsi lain akibat tingginya permintaan.

“Dengan sisa waktu yang ada, perbankan optimistis tidak ada kendala berarti. Posisi kita saat ini sudah on the track untuk mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Di tengah catatan positif tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap terjaga solid di angka 5,06%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi ke-2 di seluruh Pulau Sumatera serta menyumbang 13,77% terhadap total PDRB se-Pulau Sumatera.

Pemprov Sumsel menyampaikan apresiasi atas perhatian serta masukan konstruktif dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama perbankan penyalur untuk terus memaksimalkan program KUR, pengembangan desa wisata, serta pemberdayaan UMKM.

Menutup rangkaian kegiatan, Kanwil DJPb menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Pemprov Sumsel, BI, OJK, dan kalangan perbankan guna memaksimalkan sisa waktu yang ada agar serapan KUR semakin optimal hingga penghujung tahun 2026.

(Sumber:Pemprov Tegaskan Penyaluran KUR Sumsel Capai 91,04%.)

Jakarta (VLF) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berlangsung hampir satu tahun.

Di tengah berbagai capaian penanganan pada sejumlah sektor, Tito menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon), termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.

“Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Hal tersebut disampaikan Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11).

Tito menjelaskan rapat tersebut membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatera selama satu tahun terakhir. Selain mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta keberlanjutan program pemulihan pada 2027, termasuk kebutuhan anggarannya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito melaporkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Pemulihan dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, penanganan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, pemulihan sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Ia mengakui luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam proses pemulihan. Selain luasnya wilayah terdampak bencana lalu, hambatan pemulihan juga karena hujan terus berlanjut yang mengakibatkan banjir dan longsor susulan. Meski berbagai upaya terus dilakukan, sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga 2028.

“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” terangnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.

Namun, Tito menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah. Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sementara daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.

“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” terangnya.

Ia juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.

Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Ia pun meminta Pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi.

(Sumber:Mendagri Dorong Percepatan Pemulihan dan Optimalisasi Anggaran Daerah.)

Jakarta (VLF) – Kritik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali muncul setelah Anthony Budiawan menulis di media sosial “Over-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026” pada 7 November 2026. Tulisan tersebut mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada triwulan III-2026 dan 5,45 persen selama Januari-September 2026 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemberitaan Fajar pada 8 November 2026, dengan judul “Bukan 5,47 Persen, Anthony Budiawan Simulasikan Pertumbuhan Ekonomi RI Cuma 0,26 Persen”, semakin menarik perhatian terhadap perbedaan antara statistik resmi dan simulasi pertumbuhan alternatif.

Argumentasi utamanya adalah besarnya diskrepansi statistik antara PDB dengan pendekatan produksi dan pengeluaran. Diskrepansi tersebut kemudian dipandang sebagai kelebihan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi disimulasikan turun menjadi hanya 0,26 persen pada triwulan III, bahkan minus 0,4 persen selama Januari-September 2026.

Diskrepansi Statistik Bukan Kesalahan PDB

Dalam kerangka System of National Accounts (SNA), PDB dihitung melalui tiga pendekatan, yakni produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Secara konseptual, ketiganya menghasilkan nilai yang sama. Namun, dalam praktik, sumber data, metode estimasi, cakupan, dan waktu menghasilkan pencatatan yang berbeda. Perbedaan hasil penghitungan tersebut disebut diskrepansi statistik.

Makalah berjudul Discrepancies Between Quarterly GDP Estimates (Bloem dkk., 1997) menjelaskan bahwa diskrepansi merupakan fenomena yang lazim dalam penyusunan PDB triwulanan. Negara dengan sistem statistik maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru maupun di banyak negara emerging, juga menghadapi persoalan serupa.

Sebagian negara mempublikasikan selisih tersebut secara terbuka, sementara yang lain melakukan rekonsiliasi melalui metode balancing dan tabel pasokan-penggunaan (supply and use tables).

Karena itu, diskrepansi tidak otomatis mencerminkan produksi yang tidak terserap oleh konsumsi, apalagi manipulasi PDB. Produksi yang belum terjual, misalnya, dapat dicatat sebagai perubahan inventori.

Anthony Budiawan mengutip diskrepansi triwulan II-2026 sebesar Rp461,9 triliun atau 7,05 persen PDB, sedangkan triwulan III sebesar Rp333,2 triliun atau sekitar 4,94 persen PDB. Selama Januari-September, diskrepansi mencapai 5,56 persen PDB.

Penyebabnya dapat berupa estimasi produksi yang terlalu tinggi, pengeluaran yang terlalu rendah, atau kombinasi keduanya. Tanpa pengujian sumber data, tidak ada dasar empiris untuk menyatakan seluruh diskrepansi sebagai kelebihan estimasi produksi.

Perbandingan diskrepansi dengan konsumsi pemerintah, yang menghasilkan rasio hingga 93 persen, juga kurang relevan untuk menilai akurasi PDB. Konsumsi pemerintah hanyalah salah satu komponen pengeluaran. Ukuran yang lebih tepat adalah rasio terhadap keseluruhan PDB, dibandingkan secara historis, serta ditelusuri sumber perubahan diskrepansinya.

Persoalan paling mendasar terletak pada metode simulasi pertumbuhan alternatif. Anthony menyatakan bahwa seluruh diskrepansi tahun 2026 merupakan kelebihan estimasi produksi. Diskrepansi tersebut kemudian dikurangkan dari PDB 2026, sedangkan PDB tahun 2025 tetap menggunakan angka publikasi yang juga mengandung diskrepansi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan PDB riil antara dua periode. Karena itu, apabila dilakukan koreksi terhadap definisi atau cakupan PDB tahun 2026, perlakuan yang sama harus diterapkan terhadap tahun pembanding, yaitu 2025.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan angka diskrepansi tahun 2025 sekitar 4,32 persen PDB yang digunakan dalam naskah analisis, apabila asumsi koreksi diterapkan secara konsisten terhadap kedua tahun dengan deflator tetap, pertumbuhan triwulan III-2026 menjadi sekitar 4,8 persen, bukan 0,26 persen. Pertumbuhan Januari-September menjadi sekitar 4,1 persen, bukan minus 0,4 persen.

Selain itu, diskrepansi yang dikutip merupakan data PDB atas dasar harga berlaku, sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan.

Pengurangan terhadap PDB nominal tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi koreksi pertumbuhan riil tanpa memperhitungkan perubahan harga, volume, dan komponen penyusunnya.

Demikian pula, asumsi bahwa diskrepansi yang normal harus sebesar 2 persen PDB tidak memiliki dasar universal dalam metodologi. Menetapkan diskrepansi sebesar nol, 2 persen, atau separuh dari angka publikasi merupakan simulasi hipotetis, bukan pembuktian empiris mengenai besarnya kesalahan PDB.
Dengan demikian, angka pertumbuhan 0,26 persen maupun kontraksi minus 0,4 persen tidak dapat dinyatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya hanya berdasarkan simulasi tersebut.

Tekanan Global Tidak Otomatis Menghilangkan Pertumbuhan

Kritik juga mempertanyakan bagaimana ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen di tengah kenaikan harga minyak, depresiasi rupiah, dan gejolak geopolitik. Pertanyaan ini relevan. Tekanan eksternal dapat meningkatkan biaya produksi, memperburuk ekspektasi inflasi, mengurangi daya beli, dan menekan investasi.

Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan tidak berlangsung secara mekanis. Pertumbuhan PDB merupakan hasil keseluruhan aktivitas produksi, konsumsi, investasi, perdagangan internasional, serta respons kebijakan.

Depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya impor sekaligus memengaruhi daya saing sebagian ekspor. Kenaikan harga komoditas dapat menekan industri pengguna bahan baku tetapi meningkatkan pendapatan sektor penghasil komoditas tertentu.

Tentu saja, pertumbuhan agregat yang relatif baik tidak berarti seluruh sektor ekonomi dalam keadaan baik. Tekanan terhadap likuiditas perbankan, dunia usaha, investasi, konsumsi rumah tangga, dan kesempatan kerja tetap perlu diwaspadai.
Kondisi tersebut harus diuji menggunakan indikator pendukung, bukan diasumsikan sebagai bukti bahwa statistik pertumbuhan pasti keliru. Di situlah kredibilitas statistik dan kualitas kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diperkuat.

(Sumber:Menjawab Kritik Diskrepansi Statistik dan Pertumbuhan Ekonomi.)

Jakarta (VLF) – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, kebijakan industri harus berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha. Jika masalahnya salah dibaca, solusi yang dibuat pemerintah bisa meleset, bahkan memperburuk keadaan.

Menurutnya pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11).

“Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Sarmuji berharap pertemuan itu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia industri. Jika persoalannya dipahami dengan tepat, pemerintah bisa merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik tiap sektor.

“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri. Pasalnya, sebagian persoalan yang dihadapi dunia usaha juga berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain.

“Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan. Dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama,” ujar Shinta.

Kemenperin sendiri mencermati sejumlah tantangan antara lain persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, produktivitas dan kualitas SDM, kebutuhan modernisasi teknologi, serta penguatan struktur industri dari hulu ke hilir

Terkait hal tersebut, Kemenperin menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan tiap sektor. Untuk pasar domestik diperkuat lewat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), SNI wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas). Kemudian untuk energi dan bahan baku didukung lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Struktur industri diperkuat lewat hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Berikutnya, untuk IKM dan industri padat karya melalui keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar yang diperkuat lewat kemitraan, dan akses pembiayaan industri padat karya diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).

(Sumber:Bertemu Pengusaha, Menperin Ungkap Tantangan Industri RI.)

Jakarta (VLF) – Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 7,39 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada triwulan III 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja sektor pertambangan dan galian.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi pada triwulan III 2026 didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan jadi pendorong utama pertumbuhan ekonom di NTB,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin, usai rilis di kantornya, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, peningkatan produksi konsentrat tembaga menjadi salah satu faktor yang mendukung kinerja kedua sektor tersebut. Kondisi itu sejalan dengan berlanjutnya siklus produksi tambang pada fase optimal dan optimalisasi smelter.

“Kinerja kedua lapangan usaha ini didukung oleh peningkatan produksi konsentrat tembaga sejalan dengan berlanjutnya siklus produksi tambang pada fase optimal dan optimalisasi smelter,” sambungnya.

Berdasarkan data BPS NTB, sektor pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 30,23 persen. Berikutnya, industri pengolahan tumbuh 19,02 persen dan pengadaan listrik dan gas sebesar 11,45 persen.

Sejumlah sektor lain juga mencatat pertumbuhan positif. Di antaranya jasa kesehatan sebesar 5,91 persen, pengadaan air dan pengelolaan sampah 5,48 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum 5,38 persen.

Sementara itu, jasa lainnya tumbuh positif sebesar 4,94 persen, diikuti jasa perusahaan (4,21 persen), transportasi (4,15 persen), jasa pendidikan (4,07 persen), informasi dan komunikasi (3,54 persen), perdagangan (3,41 persen), real estate (2,96 persen), administrasi pemerintah (2,45 persen), dan pertanian (0,95 persen).

Sementara itu, dari sisi PDRB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 didorong oleh ekspor barang dan jasa sebesar 31,37 persen, disusul dikurangi impor barang dan jasa (10,85 persen), konsumsi pemerintah (4,65 persen), konsumsi rumah tangga (4,41 persen), dan konsumsi LNPRT (0,53 persen).

“Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, terutama ditopang oleh kinerja ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 31,37 persen. Peningkatan tersebut sejalan dengan aktivitas ekspor produk industri pengolahan logam,” ungkap Wahyudin.

(Sumber:Ekonomi NTB Tumbuh 7,39%, Sektor Tambang Jadi Motor Utama.)

Jakarta (VLF) – Pasar saham Indonesia mengalami tekanan sepanjang Oktober 2026. Kondisi ini ditandai dengan aksi jual bersih atau net sell investor asing mencapai Rp 16,88 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut kondisi tersebut turut dipengaruhi pengumuman MSCI. Pengumuman itu berkaitan dengan konsultasi rencana reklasifikasi status Indonesia.

“Dengan investor asing membukukan net sell Rp 16,88 triliun,” ungkap Hasan dalam Konferensi Pers Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober, disiarkan secara virtual, Kamis (5/10/2026).

Adapun IHSG ditutup pada level 5.057,05 pada akhir Oktober 2026. Posisi tersebut mengalami koreksi sebesar 16,7% secara bulanan atau month to month (MtM).

“Pengumuman MSCI atas proposal konsultasi reklasifikasi status Indonesia turut mempengaruhi dinamika pergerakan pasar modal dalam negeri pada periode laporan. IHSG ditutup di level. 5.057,05 per akhir Oktober 2026 atau terkoreksi 16,7% secara MtM,” terang Hasan.

Meski demikian, investor asing justru mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 9,55 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang Oktober 2026. Kondisi ini menunjukkan perbedaan arah aliran dana asing antara pasar saham dan surat utang pemerintah.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan saham mengalami peningkatan. Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp 16,31 triliun pada Oktober, naik dibandingkan September 2026 sebesar Rp 14,94 triliun.

(Sumber:MSCI Bikin Rp 16 Triliun Cabut dari Pasar Modal.)

Jakarta (VLF) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan sektor jasa keuangan Indonesia dalam kondisi stabil di tengah berlanjutnya konflik geopolitik global, tekanan inflasi, dan ekspektasi kenaikan suku bunga global. Hal ini telah diputuskan pada saat Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 28 Oktober lalu.

“Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan pada 28 Oktober 2026 menilai sektor jasa keuangan stabil di tengah berlanjutnya konflik geopolitik, tekanan inflasi, dan ekspektasi kenaikan suku bunga global,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2026 secara daring, Kamis (5/11/2026).

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini membeberkan dinamika inflasi global masih dipengaruhi oleh kenaikan harga energi seiring eskalasi konflik geopolitik. Tak hanya itu, lonjakan tingkat inflasi di sejumlah negara, seperti Jepang dan Inggris bahkan melampaui rentang target yang ditetapkan.

Kenaikan inflasi ini, lanjut Kiki, telah mendorong bank sentral global melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dengan kecenderungan suku bunga kebijakan berlanjut di level yang tinggi hingga 2027.

Tak hanya itu, terbatasnya ruang fiskal di berbagai negara, khususnya di kawasan Eropa, juga mempersempit kapasitas pemerintah dalam memberikan subsidi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga. Situasi ini memicu ketegangan sosial serta gejolak luas di sejumlah wilayah.

“Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi serta gelombang instabilitas politik global turut meningkatkan ketidakpastian sehingga mendorong sentimen risk-off di pasar keuangan global,” beber Kiki.

Selain itu, kinerja bursa saham global juga dipengaruhi oleh koreksi saham teknologi, sementara imbal hasil obligasi pemerintah di berbagai negara terus meningkat ke level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Di sisi dalam negeri, Kiki menyebut adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang semakin konservatif. Meskipun inflasi mengalami kenaikan akibat dorongan harga pangan, pertumbuhan uang beredar dan inflasi inti terpantau relatif stabil.

Kendati begitu, sektor riil menunjukkan ketahanan yang positif. Penjualan kendaraan bermotor tercatat tumbuh cukup solid, yang utamanya didorong oleh meningkatnya penjualan mobil listrik.

Dari sisi produksi, aktivitas manufaktur nasional juga mengalami penguatan. PMI manufaktur pada Oktober 2026 naik ke level 54, yang merupakan angka tertinggi sejak Maret 2024. Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2026 mampu terjaga positif di level 5,4% year-on-year (yoy) dengan seluruh lapangan usaha tumbuh positif.

(Sumber:Kondisi Industri Keuangan RI di Tengah Ancaman Inflasi & Suku Bunga Tinggi.)

Jakarta (VLF) – Ketua Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia PB PII, Amsal Alfian, mendorong adanya perlindungan khusus bagi saksi dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk mencegah saksi mengalami ancaman yang membahayakan keselamatannya.

“Terkadang orang-orang yang beriktikad baik ini butuh perlindungan khusus. Jangan sampai nanti saksi atau apa hilang dalam perjalanan, gitu-lah,” kata Amsal dalam RDPU dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, dikutip Kamis (5/11/2026).

Amsal mengatakan mekanisme perlindungan tersebut juga perlu mencakup orang-orang terdekat dari pihak yang terlibat dalam perkara. Di antaranya pasangan hingga ahli waris.

“Ini harus punya mekanisme tertentu dalam melindungi baik perlindungan mutlak dari, bagi itu pasangannya, ataupun ahli warisnya, atau dan lain sebagainyalah, yang terikat memang sangat dekat dengan si pelaku,” katanya.

Amsal juga meminta RUU Perampasan Aset mengatur secara jelas standar pembuktian. Menurutnya, beban pembuktian terkait kepemilikan aset pada dasarnya harus dibatasi ketat.

“Kejelasan standar pembuktian. Beban pembuktian berkaitan dengan aset mutlak berada pada negara. Pergeseran beban pembuktian pada warga harus dibatasi secara dengan sangat ketat,” sebutnya.

Amsal turut menyoroti pengelolaan aset yang telah disita. Dia meminta pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan tim khusus.

“Pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel. Wajib ada pemisahan peran antara penyidik, penuntut, dengan pengelola aset. Penggunaan penilai independen secara lelang terbuka,” ucap dia.

(Sumber:PB PII Dorong RUU Perampasan Aset Atur Perlindungan Khusus bagi Saksi.)