Jakarta (VLF) – Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tumbuh 6,88% (year-on-year) pada triwulan I 2026. Pertumbuhan perekonomian tersebut diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja serta perbaikan kualitas pekerjaan.

“Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 6,88% (y-on-y),” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Aryanto, Selasa (5/5/2026).

Aryanto menjelaskan, perekonomian Sulsel menghasilkan nilai tambah sebesar Rp 191,28 triliun (atas dasar harga berlaku) pada triwulan I 2026. BPS juga merilis sejumlah indikator lain, termasuk data ketenagakerjaan Februari 2026 dan Indeks Ketimpangan Gender 2025.

Jumlah penduduk bekerja di Sulsel mencapai sekitar 4,75 juta orang atau meningkat sekitar 170,90 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Dari sisi kualitas pekerjaan, proporsi pekerja penuh waktu meningkat menjadi 62,49% atau naik sekitar 5,05% poin. Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun menjadi 6,17% dari sebelumnya 8,05% yang mencerminkan pergeseran menuju pekerjaan yang lebih stabil dan produktif.

Struktur ekonomi Sulsel masih ditopang sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 23,71 persen.

Selain sebagai kontributor utama ekonomi, sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 34,06% atau setara 1,62 juta orang. Hal ini menegaskan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Secara nasional, Sulsel masuk dalam enam besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I 2026. Sulsel berada di atas sejumlah provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

Kontribusi Sulsel terhadap perekonomian nasional tercatat sebesar 3,10 persen. Hal ini memperkuat posisinya sebagai salah satu motor utama ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis sektor riil.

Penguatan sektor pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan konektivitas infrastruktur menjadi strategi utama dalam memperkuat daya tahan ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

Berbagai program strategis seperti penguatan kemandirian benih melalui Program Mandiri Benih serta hilirisasi pertanian terus didorong untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Sulsel Syamsul mengatakan, capaian ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Capaian ini akan terus dijaga untuk dimaksimalkan.

“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 6,88 persen ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja mulai memberikan hasil nyata. Pemerintah Provinsi akan terus menjaga momentum ini agar pertumbuhan tetap berkualitas dan inklusif,” ujar Syamsul.

Pemprov Sulsel akan terus memperkuat program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak hanya tinggi secara angka. Tetapi juga berkualitas karena diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja dan perbaikan struktur pekerjaan.

Peningkatan pekerja penuh waktu serta penurunan setengah pengangguran menjadi sinyal bahwa pertumbuhan mulai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, konsistensi kebijakan berbasis sektor riil, penguatan ekonomi desa, serta perluasan kesempatan kerja akan menjadi kunci menjaga tren positif ini sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Sulawesi Selatan menuju daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

(Sumber:Ekonomi Sulsel Tumbuh 6,88%, Pengangguran Turun-Kualitas Kerja Meningkat.)

Jakarta (VLF) – Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) membawa pulang dua penghargaan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan yang digelar Kemendagri. Penghargaan itu diraih untuk kategori Entrepreneur Government/Creative Financing, dan Pengendalian Inflasi.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengaku tak menyangka daerah yang dipimpinnya bisa keluar sebagai pemenang di dua kategori sekaligus. Sebab, selama ini Pemkot Samarinda disebut hanya fokus bekerja dan membenahi tata kelola pemerintahan berbasis data.

“Kami juga surprise, kaget, enggak nyangka. Karena selama ini kami tahunya kerja saja,” ujar Andi Harun, saat ditemui setelah acara penghargaan, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, seluruh program di Samarinda dibangun dengan pendekatan data driven policy agar penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung pada persoalan yang ditemukan di lapangan. Ia menyebut penghargaan tersebut bukan hasil kerja instan, melainkan buah dari konsistensi dan kolaborasi yang dibangun bertahun-tahun di lingkungan Pemkot Samarinda.

“Ini bukan pencapaian yang gampang. Dibangun dari kerja yang lama, konsisten dan kolaboratif,” katanya.

Untuk kategori Creative Financing, Andi mengatakan salah satu strategi utama yang dilakukan adalah memperkuat BUMD dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) agar tidak lagi menjadi beban daerah. Bahkan beberapa unit usaha daerah yang sebelumnya merugi kini mulai menghasilkan keuntungan signifikan.

“Dulu ada yang rugi, sekarang bukan cuma lepas dari kerugian tapi sudah berkontribusi besar ke APBD,” ucapnya.

Ia mencontohkan PDAM Samarinda yang kini mampu membukukan keuntungan hingga sekitar Rp 100 miliar per tahun. Selain itu, sejumlah BLUD sektor kesehatan juga mulai mencatat surplus.

Menariknya, surplus tersebut kini tidak lagi dihabiskan sendiri oleh masing-masing BLUD, tetapi mulai diarahkan untuk membantu unit layanan lain yang belum mandiri secara keuangan.

“Ternyata surplus itu enggak harus dihabiskan sendiri. Bisa mensubsidi BLUD lain,” ucapnya.

Selain memperkuat BUMD, Pemkot Samarinda juga mulai mengembangkan skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Salah satu proyek yang tengah disiapkan ialah pembangunan Rumah Sakit Lamus Samarinda.

“Kami lagi mengusahakan pembangunan rumah sakit lewat skema KPBU,” jelasnya.

Sementara untuk kategori Pengendalian Inflasi, Andi menilai soliditas antarorganisasi perangkat daerah menjadi kunci utama. Seluruh temuan di lapangan disebut langsung ditindaklanjuti secara paralel agar gejolak harga tetap terkendali.

“Menjaga inflasi dan mencari alternatif pembiayaan itu sudah jadi budaya baru di Pemkot Samarinda,” ujarnya.

Atas dua penghargaan tersebut, Samarinda memperoleh total hadiah Rp 6 miliar. Dana itu rencananya akan digunakan untuk memperkuat layanan dasar masyarakat.

“Sesuai arahan Presiden dan Mendagri, nanti dipakai untuk pendidikan dan kesehatan. Bisa rehab sekolah, bisa rehab Puskesmas,” katanya.

Meski demikian, Andi menegaskan penghargaan itu bukan semata soal hadiah uang. Baginya, yang paling penting adalah adanya pengakuan pemerintah pusat terhadap kerja kolektif seluruh unsur di Samarinda.

“Yang lebih penting itu apresiasi ini datang karena kerja bersama di lapangan memang dirasakan manfaatnya,” pungkasnya.

(Sumber:Samarinda Borong 2 Penghargaan Kemendagri, Dapat Rp 6 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai saat ini ekonomi Indonesia tengah berada di fase akselerasi. Hal ini sejalan dengan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2026 terhadap triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% (yoy).

Melihat hal itu, Purbaya mengatakan Indonesia telah berhasil membalikkan arah ekonomi menuju tren yang lebih positif. Hal ini juga telah disampaikan langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

“Dulu kan sebelumnya 5,39% sekarang 5,61% dibandingkan sebelum-sebelumnya 5% atau di bawah 5% sedikit kan. Jadi ekonomi kita sedang mengalami akselerasi,” ujar Purbaya dalam konfederasi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026) malam.

Namun, Purbaya melihat banyak pihak yang belum menyadari potensi ekonomi Indonesia ke depan. Hal ini dapat dilihat dari para investor yang memutuskan keluar dari pasar modal.

“Itu yang tidak disadari banyak orang sehingga orang agak takut dan keluar dari pasar modal. Kan saya kemarin-kemarin bilang serok, serok, serok aja kalau mereka ikut mestinya nanti ke depan akan untung banyak,” tambah Purbaya.

Serok saham sendiri merupakan istilah yang kerap dipakai di pasar modal, yakni tindakan membeli saham saat harga murah.

Ia menegaskan bahwa tren pertumbuhan ini tidak akan berhenti di sini. Pemerintah bersama otoritas terkait berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini.

Koordinasi intensif dengan Bank Indonesia (BI) terus dilakukan, terutama dalam menjaga likuiditas pasar agar tetap stabil. Tak hanya itu, Purbaya memberi bocoran bahwa pemerintah akan segera merilis stimulus baru.

“Kita kan memberikan stimulus tambahan ya Pak Menko Perekonomian yang nggak lama lagi akan diumumkan. Ya mungkin 1 Juni akan mulai jalan,” terang Purbaya.

(Sumber:Investor Cabut dari Pasar Modal Saat Ekonomi 5,61%, Purbaya: Serok Aja!.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya (outsourcing) yang masih menuai penolakan dari kelompok buruh. Komisi IX DPR meminta Kemnaker intensif melakukan sosialisasi aturan baru tersebut secara komprehensif ke masyarakat.

“Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif di kalangan buruh agar Permenaker tersebut bisa dipahami dengan baik,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).

Menurut Yahya, Permenaker yang baru diteken Menaker Yassierli itu sudah mengakomodir aspirasi kaum buruh. Dalam aturan itu, kata dia, telah dibatasi sektor-sektor tertentu yang diperbolehkan menerapkan pekerjaan outsourcing.

“Saya berpendapat Permenaker tersebut sudah cukup mengakomodir aspirasi buruh. Karena pemerintah membatasi jenis pekerjaan outsourcing hanya pada 6 sektor penunjang, bukan pada pekerjaan inti, yaitu layanan keberhasihan, penyediaan makan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan, layanan penunjang operasional, penunjang sektor energi dan penambangan,” katanya.

Selain itu, Yahya menilai aturan itu telah memberikan perlindungan hak ketenagakerjaan bagi pekerja outsourcing atau alih daya.

“Perusahaan alih daya wajib memenuhi seluruh hak pekerja, seperti upah, lembur, cuti, BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja, hingga perlindungan saat PHK,” katanya.

Politikus Golkar ini juga menyinggung kewajiban perjanjian kerja yang telah diatur. Menurutnya, permenaker tersebut telah memperkuat perlindungan kepada buruh dan pemberi kerja.

“Ketiga, pencatatan dan perjanjian. Perjanjian kerja wajib dilakukan dengan jelas dan dicatatkan untuk menjamin kepastian status pekerja. Keempat, memberikan perlindungan lebih kuat kepada buruh sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan bahwa Permenaker tersebut harus segera direvisi karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan tidak menjawab persoalan nyata yang dihadapi buruh di lapangan.

“Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 harus direvisi. Isinya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang dimenangkan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI, dan FSPMI. Selain itu, aturan ini tidak menjawab persoalan faktual yang merugikan buruh,” tegas Said Iqbal dalam konferensi pers virtual dilansir detikFinance, Senin (4/5).

Secara substansi, KSPI menilai terdapat sejumlah masalah mendasar dalam regulasi tersebut. Pertama, tidak adanya ketegasan mengenai jenis pekerjaan yang dilarang menggunakan tenaga outsourcing.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, secara jelas diatur bahwa pekerjaan inti atau proses produksi langsung tidak boleh dialihdayakan. Namun dalam Permenaker terbaru, ketentuan tersebut dihilangkan sehingga membuka celah hukum.

“Tanpa adanya larangan eksplisit, maka pekerjaan di proses produksi langsung bisa dialihdayakan. Ini berbahaya karena membuka ruang eksploitasi yang lebih luas,” tegas Said Iqbal.

(Sumber:Waka Komisi IX DPR: Permenaker Sudah Akomodir Aspirasi Buruh, Perlu Sosialisasi.)

Jakarta (VLF) – Peribahasa “tinggal gelanggang colong playu mungkin” sangat tepat dialamatkan ke BFI Finance. Bagaimana tidak, setelah kasus DC suruhannya tarik paksa Lexus milik warga Surabaya, Andy Pratomo, BFI belum seperti lari dari tanggung jawabnya.

Kuasa hukum Andy Pratomo, Ronald Talaway mengatakan hingga saat ini belum adanya komunikasi konkret dari pihak BFI. Ia juga menyinggung soal tanggung jawab yang diharapkan tidak hanya untuk kliennya, tetapi juga masyarakat.

“Sudah dihubungi (BFI) tapi belum ada komunikasi konkret. Jadi belum pernah ada pembicaraan apa yang diinginkan dalam komunikasi tersebut juga kita belum tahu,” ujar Ronald, Selasa (5/5/2026).

Saat ditanya soal kemungkinan permintaan maaf dari pihak BFI, Ronald mengaku hal itu pun diharapkan, namun hingga saat ini pihaknya belum menerima.

“Ya kami sangat mengharapkan. Tapi belum ada (permintaan maaf),” tuturnya.

Sementara terkait peluang penyelesaian damai, seperti jika terdapat pertanggungjawaban material maupun immaterial, Ronald menyebut pihaknya masih menunggu perkembangan dalam kasus ini. Ia juga menekankan pertanggungjawaban BFI Finance untuk masyarakat agar tak terjadi peristiwa serupa di kemudian hari.

“Ya kita lihatlah karena belum ada pembicaraan sampai ke titik itu kan. Kita juga enggak tahu bagaimana pertanggungjawaban yang bisa dia berikan bukan buat kita saja kan sebenarnya untuk masyarakat nanti,” tegasnya.

Sebelumnya, Ronald menyebut kasus dugaan penarikan paksa mobil Lexus RX350 milik kliennya telah naik ke tahap penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara. Kini polisi masih mendalami data dari pihak BFI Finance dalam kasus dugaan penarikan paksa mobil Lexus tersebut.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya AKP Raditya Herlambang saat ditanya setelah memanggil BFI dan debt collector, apakah polisi mengendus adanya kejanggalan atau praktik kecurangan dalam kasus yang terjadi?

“Masih perlu kami dalami nanti dalam proses sidik terkait bagaimana data yang diberikan oleh Finance kepada DC atas unit Lexus tersebut,” ujar Raditya saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (2/5/2026).

Diketahui ini bermula dari pengakuan Andy Pratomo, warga Mojoklanggru Wetan, yang mengalami upaya penarikan paksa mobilnya pada 4 November 2025. Saat itu, debt collector berdalih ada tunggakan cicilan.

Padahal, Andy menegaskan mobil tersebut dibeli secara tunai pada September 2025 di Jakarta dengan nilai sekitar Rp1,3 miliar dan seluruh dokumen asli kendaraan berada di tangannya.

Andy telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya pada 8 Desember 2025 dan menjalani pemeriksaan pada Februari 2026. Hingga kini, proses hukum masih berjalan.

(Sumber:Tinggal Gelanggang Colong Playu BFI Finance di Kasus Tarik Paksa Lexus.)

Jakarta (VLF) – Buruh masih memiliki tanda tanya besar mengenai Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto saat acara May Day 2026, Jumat 1 Mei.

Di hadapan buruh yang tumpah ruah di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Prabowo menyatakan Satgas PHK akan menjadi simbol pembelaan dari negara untuk para buruh yang terkena PHK.

“Saya akan bela kepentingan buruh, yang diancam PHK kita akan bela dan melindungi kalian,” kata Prabowo dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026) lalu.

Meski Satgas PHK diluncurkan, masih belum jelas apa tugas dan fungsinya, termasuk bagaimana struktur kerjanya. Prabowo menyatakan Satgas PHK dirilis berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026, namun hingga kini salinan beleid itu belum beredar.

Kala itu, Prabowo cuma bilang negara akan mengambil alih tanggung jawab pengusaha yang tidak sanggup menyelesaikan urusan PHK. Prabowo menegaskan bahwa dirinya akan berada di pihak rakyat.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir negara kita kuat, negara kita akan ambil alih, akan bela rakyat Indonesia. Jangan khawatir,” ujar Prabowo.

Beberapa petinggi buruh juga mengaku belum mendapatkan kejelasan soal Satgas PHK. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku belum mengetahui jelas tugas dan fungsi, bahkan pengambilan keputusan Satgas PHK. Soal pengurus Satgas PHK juga dirinya mengaku belum diberitahu.

“Kita juga belum jelas fungsi, tugas, dan mekanisme pengambilan keputusan di Satgas PHK bagaimana. Susunan pengurusnya pun KSPI belum diberitahu,” ujar Said Iqbal ketika dihubungi detikcom, Senin (4/5/2026).

Said Iqbal juga mengaku belum memiliki salinan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026, beleid yang menjadi landasan hukum pembentukan Satgas PHK.

Kejelasan Satgas PHK

Sama seperti Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban juga bertanya-tanya soal kejelasan Satgas PHK yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Padahal pada prinsipnya dia memandang pembentukan Satgas PHK sebagai langkah positif untuk merespons situasi ketenagakerjaan yang saat ini menghadapi tekanan.

“Hingga saat ini kami masih menunggu penjelasan lebih rinci,” kata Elly Rosita kepada detikcom.

Pihaknya meminta kejelasan pada tugas dan fungsi Satgas, khususnya apakah akan berfokus pada pencegahan PHK, penanganan kasus, atau juga mencakup pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan.

Dia juga meminta kejelasan soal struktur dan komposisi keanggotaan, termasuk sejauh mana keterlibatan serikat buruh dalam Satgas tersebut, karena partisipasi buruh menjadi kunci efektivitas. Mekanisme kerjanya pun harus diberikan kejelasan agar Satgas ini dapat bekerja cepat, responsif, dan memberikan solusi konkret bagi pekerja.

Pihaknya juga masih menunggu salinan resmi dari Keppres Nomor 10 Tahun 2026 yang menjadi landasan hukum Satgas PHK. “Sampai saat ini serikat buruh juga masih menunggu salinan resmi dari regulasi tersebut untuk dapat mempelajari secara komprehensif substansi pengaturannya,” tegas Elly Rosita.

Elly juga menekankan jangan sampai Satgas PHK tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah gelombang PHK, menjamin perlindungan hak-hak pekerja, dan mendorong peningkatan kesejahteraan buruh secara nyata. Elly Rosita dan Said Iqbal, keduanya merupakan petinggi serikat buruh yang ada di atas panggung bersama Presiden Prabowo Subianto saat May Day 2026.

Struktur Satgas PHK

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendapatkan informasi sedikit lebih banyak soal pembentukan Satgas PHK. Perlu diketahui Andi Gani juga ada di atas panggung dengan Elly dan Said Iqbal mendampingi Prabowo saat May Day.

Menurut penuturan Andi Gani kepada detikcom, struktur Satgas PHK akan terdiri dari Penasihat, Ketua dan Sekretaris Satgas, hingga Komite Eksekutif. Menurutnya dirinya masuk dalam dewan penasihat bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

“Saya masuk di Penasihat bersama Menaker,” ujar Andi Gani ketika dihubungi lewat pesan singkat.

Ketika ditanya apakah sudah ada nama-nama yang akan ditunjuk dalam struktur Satgas, Andi Gani mengatakan sudah ada nama yang dipilih Prabowo dan akan segera diumumkan, sayangnya dia enggan menyebutkan siapa.

“Sudah (ada namanya yang ditunjuk). Tinggal diumumkan,” kata Andi Gani.

Ketika ditanya apa saja tugas dan fungsi Satgas PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh, Andi enggan bicara detail. Yang jelas, menurutnya Satgas juga akan mengurus beberapa hal soal kesejahteraan buruh, mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga jaminan sosial.

(Sumber:Tanda Tanya Buruh soal Satgas PHK.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meragukan prospek dari proposal baru yang dilayangkan Iran. Bila AS menolak proposal tersebut, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyebut ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, AS akan kembali menggempur Iran.

“Kemungkinan pertama AS akan menyerang kembali Iran. Masalahnya bagi Trump ia belum mendapat persetujuan dari Kongres. Kalau kemarin AS menyerang memang tidak membutuhkan approval dari Kongres hanya saja masa berlakunya hanya untuk 60 hari. Saat ini kan sudah 60 hari,” kata Hikmahanto kepada wartawan, Senin (4/5/2026).

Kemungkinan kedua, terang Hikmahanto, yakni perundingan lanjutan antara AS dan Iran tak akan digelar. Namun, gencatan senjata diyakini tetap akan berlaku.

“Kemungkinan kedua, proposal tidak diterima dan perundingan putaran berikut tidak dilakukan namun gencatan senjata terus diberlakukan oleh Trump,” sambungnya.

Bila ini terjadi, kata Hikmahanto, artinya perang reda. Yakni baik AS dan Iran sama-sama mengaku menang dan gencatan senjata yang tidak ada batas waktunya merupakan penyelesaian perang.

“Kemungkinan kedua ini sebagai exit strategy dari Trump dengan menyalahkan Kongres karena Trump diminta untuk mendapatkan persetujuan,” tutur Hikmahanto.

“Trump akan mengatakan seandainya Kongres memberi persetujuan sudah pasti AS akan menyerang Iran dan melumatkan Iran, termasuk kemampuannya untuk mengembangkan senjata nuklir dan pengayaan uranium,” pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir AFP, Minggu (3/5), kantor berita Iran Tasnim dan Fars mengatakan Teheran telah menyerahkan proposal 14 poin kepada mediator Pakistan. Rinciannya termasuk mengakhiri konflik di semua lini dan memberlakukan kerangka kerja baru untuk Selat Hormuz yang penting, kata Tasnim.

“Saya akan segera meninjau rencana yang baru saja dikirim Iran kepada kami, tetapi tidak dapat membayangkan bahwa itu akan diterima karena mereka belum membayar harga yang cukup besar atas apa yang telah mereka lakukan kepada umat manusia, dan dunia, selama 47 tahun terakhir,” kata Trump di platform Truth Social miliknya.

Dalam wawancara singkat dengan wartawan di West Palm Beach, Florida, ia menolak untuk menyebutkan secara spesifik apa yang dapat memicu aksi militer baru terhadap republik Islam tersebut.

“Jika mereka berperilaku buruk, jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, tetapi saat ini, kita akan lihat,” katanya.

“Tetapi itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi, tentu saja,” sambungnya.

(Sumber:Pakar Bicara 2 Kemungkinan Jika AS Tolak Proposal Baru Iran.)

Jakarta (VLF) – Pemandangan yang tak lazim terlihat di sebuah ruas jalan tol di India. Di tengah jalur yang sudah beroperasi, berdiri sebuah rumah yang seolah “memotong” akses jalan.

Bangunan itu dikenal sebagai Rumah Swabhiman, milik Dr. Veersen Saroha, seorang warga yang menolak untuk angkat kaki dari lahannya. Penolakan ini berakar sejak 1998, ketika Dewan Perumahan Uttar Pradesh merencanakan pembangunan kawasan permukiman di atas tanah milik Veersen-jauh sebelum proyek jalan tol digagas.

Program Perumahan Mandola tersebut menargetkan enam desa dengan total kebutuhan lahan mencapai 2.614 hektare. Sekitar 1.000 petani dan pemilik rumah terdampak dalam proyek ini, termasuk Veersen yang lahannya turut masuk dalam rencana penggusuran.

Namun, Veersen menolak karena nilai ganti rugi yang ditawarkan dinilai terlalu rendah, hanya sekitar Rp209 ribu per meter persegi. Sementara itu, sekitar 94 persen warga lain yang terdampak dilaporkan telah menerima kompensasi tersebut.

Pada 2007, Veersen membawa sengketa ini ke Pengadilan Tinggi Allahabad dengan tuntutan kenaikan nilai ganti rugi. Proses hukum pun berjalan cukup lama. Di tengah ketidakpastian itu, Dewan Perumahan Uttar Pradesh tetap melanjutkan penetapan batas lahan tanpa menunggu putusan pengadilan.

Mengutip The Indian Express, sebelum perkara tersebut mencapai titik akhir, Veersen meninggal dunia. Kepemilikan lahan itu kemudian diwariskan kepada cucunya, Lakshyaveer Saroha.
Beberapa tahun kemudian, Otoritas Jalan Raya Nasional India (NHAI) mengumumkan akan meluncurkan jalan tol dari Akshardham di Delhi ke Dehradun di Uttarakhand pada 2020 dengan panjang jalan 212 km. Proyek tersebut melewati lahan rumah Saroha.

Terdapat 2 jalanan yang akan dibangun, yakni Akshardham ke perbatasan UP di Loni sepanjang 14,7 km dan 16 km dari Loni ke Khekra di EPE. Kedua bagian ini telah selesai kecuali 1.600 meter persegi yang merupakan lahan rumah Veersen yang tidak bisa digusur karena tanah sengketa.

Jalan tol telah diresmikan pada Selasa (14/4/2026) oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Lahan yang sebelumnya dipegang oleh Dewan Perumahan telah diberikan kepada NHAI.

Lakshyaveer Saroha menggugat NHAI ke Mahkamah Agung karena tanah miliknya diberikan kepada NHAI padahal itu bukan tanah pemerintah. Saat ini laporan tersebut sudah diserahkan ke Pengadilan Tinggi cabang Locknow. Mahkamah Agung juga berpesan agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat agar seluruh jalan tol dapat beroperasi segera tanpa membahayakan siapa pun.

Ada pun, Jalan Tol Delhi-Dehradun ini dibangun karena bisa memangkas waktu tempuh antara kedua kota dari 6 jam menjadi hanya 2-2,5 jam. Estimasi biaya proyek ini sekitar Rp 22-25 triliun. Dibuat dengan enam jalur yang terkontrol aksesnya dan batas kecepatan 100 km/jam. Koridor ini mencakup 14 fasilitas di sepanjang jalan, beberapa jembatan, persimpangan, dan jembatan layang kereta api.

Berdasarkan keterangan The Indian Express, rumah tersebut tidak dihuni oleh ahli warisnya, kata Jaipal Singh (46), satpam rumah tersebut. Pemiliknya tinggal di kota lain, yakni Noida.

Jaipal Sing mengungkapkan pekerjaan terkadang cukup berat karena harus menjaga rumah dari hewan, orang-orang yang mencoba masuk ke dalam rumah, dan kebisingan kendaraan yang lewat dengan kecepatan hingga 100 km/jam di Jalan Tol Delhi-Dehradun.

Kini rumah tersebut masih berdiri seperti penampakan rumah pada tahun 1990-an. Jaipal mengatakan rumah itu terdiri dari dua lantai seluas hampir 1.600 meter persegi di Mandola dekat Loni di Ghaziabad.

Rumah itu telah diapit oleh jalan tol di area depan dan belakang. Sementara bagian kanannya adalah pepohonan tinggi dan rimbun serta area kiri rumah berupa tanah kosong yang terlihat bekas digali.

(Sumber:Tolak Ganti Rugi Rp 209 Ribu per Meter, Rumah Ini Berakhir Dijepit Tol.)

Jakarta (VLF) – Ancaman spyware kembali menghantui pengguna Android. Kali ini muncul Morpheus, malware yang bekerja dengan cara licik dan bisa diam-diam mengambil alih akun penting seperti WhatsApp.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkapkan bahwa Morpheus merupakan spyware Android yang diduga berasal dari Italia dan digunakan oleh lembaga penegak hukum maupun intelijen. Malware ini bahkan dilaporkan telah beroperasi di lebih dari 20 negara.

“Morpheus adalah spyware Android yang digunakan oleh lembaga penegak hukum dan intelijen, dan sudah beroperasi di banyak negara,” ujar Alfons.

Modus Licik: Korban Dipancing Instal Sendiri

Berbeda dengan malware konvensional, Morpheus tidak langsung menyerang perangkat. Ia membutuhkan kondisi tertentu, yakni saat ponsel korban kehilangan akses data seluler. Dalam situasi tersebut, korban akan diarahkan untuk melakukan langkah pemulihan koneksi.

Namun di sinilah jebakannya. Korban bisa menerima instruksi berupa pembaruan sistem atau perbaikan jaringan, padahal file yang diunduh sebenarnya adalah spyware Morpheus dalam bentuk APK.

“Morpheus membutuhkan kondisi khusus, biasanya saat ponsel kehilangan akses data. Korban kemudian dipancing untuk melakukan update, padahal itu adalah spyware,” jelas Alfons.

Karena berbentuk aplikasi di luar toko resmi, Morpheus memanfaatkan celah di Android yang masih memungkinkan instalasi dari luar Play Store (side loading). Hal ini membuat Android lebih rentan dibanding iPhone yang tidak mengizinkan instalasi aplikasi di luar ekosistem resmi.

Bisa Ambil Alih WhatsApp dan Intai Layar

Setelah berhasil terpasang, Morpheus akan mengeksploitasi fitur Accessibility Permission di Android. Dengan izin ini, spyware dapat memantau aktivitas layar, membaca konten, bahkan berinteraksi dengan aplikasi lain.

Yang paling berbahaya, Morpheus bisa mengambil alih akun WhatsApp korban dengan cara menautkan perangkat baru tanpa sepengetahuan pengguna.

“Dengan memanfaatkan akses tersebut, spyware bisa membaca layar dan bahkan menautkan perangkat baru ke WhatsApp korban, sehingga akun bisa diambil alih,” ungkap Alfons.

Meski demikian, Morpheus dikategorikan sebagai spyware “low cost” karena tidak menggunakan teknik canggih seperti zero-click attack yang dimiliki spyware kelas atas seperti Pegasus. Namun, efektivitasnya tetap tinggi jika digunakan secara terarah.

Tidak Semua Orang Jadi Target

Alfons menegaskan bahwa Morpheus bukan ancaman massal. Serangan ini bersifat sangat terarah atau highly targeted, biasanya menyasar individu tertentu seperti jurnalis, aktivis, politisi, atau pihak yang dianggap menarik oleh aparat atau pemerintah.

“Serangan seperti ini biasanya tidak menyasar pengguna umum, melainkan target tertentu yang bernilai tinggi,” ujarnya.

Meski Morpheus saat ini hanya menyerang Android, bukan berarti pengguna iPhone bisa sepenuhnya tenang. Alfons mengingatkan bahwa ancaman spyware terus berkembang.

Ke depan, bukan tidak mungkin muncul spyware baru seperti DarkSword atau Coruna yang diklaim mampu menginfeksi perangkat hanya dengan mengunjungi situs web tertentu, tanpa perlu instalasi aplikasi.

Dengan kata lain, keamanan digital bukan hanya soal perangkat yang digunakan, tetapi juga perilaku pengguna dalam menghadapi berbagai modus serangan yang semakin canggih.

Cara Menghindari Spyware Morpheus

Untuk menghindari serangan Morpheus, pengguna Android disarankan untuk lebih waspada dan disiplin dalam menjaga keamanan perangkat. Berikut langkah penting yang bisa dilakukan:

• Jangan pernah menginstal aplikasi dari luar Play Store
• Jangan percaya update Android dari SMS atau link APK
• Pastikan fitur “Install unknown apps” dalam kondisi nonaktif
• Aktifkan verifikasi dua langkah di WhatsApp
• Rutin cek perangkat tertaut (Linked Devices) di WhatsApp

(Sumber:Spyware Morpheus Serang Android, Bisa Bajak WhatsApp Diam-diam.)

Jakarta (VLF) – Mantan perdana menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang menjalani hukuman penjara satu tahun atas kasus korupsi, dijadwalkan akan dibebaskan dengan pembebasan bersyarat pada Mei mendatang, menurut pernyataan Departemen Pemasyarakatan pada Rabu (29/4).

Shinawatra, yang berusia 76 tahun, akan keluar dari penjara pada 11 Mei dan “harus mematuhi semua persyaratan” hingga masa percobaannya berakhir, termasuk mengenakan alat pemantau elektronik, demikian isi pernyataan tersebut.

Usianya serta fakta bahwa ia hanya memiliki sisa hukuman kurang dari satu tahun menjadi alasan pembebasan lebih awal, tambah pernyataan itu.

Mengapa Shinawatra dipenjara?

Shinawatra mulai menjalani hukumannya pada 9 September 2025 di Penjara Pusat Klong Prem, Bangkok.

Hukuman tersebut menyusul sidang pengadilan yang menilai apakah pejabat telah salah menangani kepulangannya ke Thailand pada tahun 2023, setelah ia menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan.

Shinawatra digulingkan dari jabatannya sebagai perdana menteri dalam kudeta militer pada 2006. Ia melarikan diri dari Thailand pada 2008 ketika menghadapi hukuman penjara atas tuduhan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi selama masa pemerintahannya.

Shinawatra, yang juga seorang pengusaha miliarder, menyatakan bahwa tuduhan tersebut bermotif politik.

Ia dijatuhi hukuman delapan tahun penjara segera setelah kembali ke Thailand pada tahun 2023. Beberapa hari kemudian, raja mengurangi hukumannya menjadi satu tahun, yang memicu spekulasi bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan pemerintah yang bersimpati kepadanya.

Thailand adalah monarki konstitusional, yang memberikan kepada raja kewenangan akhir dalam pemberian pengampunan kepada terpidana.

Pengaruh Thaksin dalam politik Thailand

Pengaruh Thaksin Shinawatra dalam politik Thailand tetap signifikan selama dua dekade terakhir, terutama melalui jaringan keluarga dan partainya. Klan Shinawatra secara konsisten menjadi penantang utama kelompok elite pro-militer dan pro-monarki, yang memandang pendekatan populis mereka sebagai ancaman terhadap tatanan sosial tradisional.

Melalui Partai Pheu Thai dan partai-partai pendahulunya, kubu Thaksin mencatat dominasi elektoral di Thailand pada abad ke-21. Keluarga Shinawatra bahkan telah melahirkan empat perdana menteri, dengan basis dukungan kuat terutama dari masyarakat pedesaan.

Namun, dinamika politik terbaru menunjukkan pelemahan. Dalam pemilu Februari, Pheu Thai mencatat hasil terburuknya dengan turun ke posisi ketiga, memunculkan pertanyaan tentang keberlanjutan mesin politik yang selama ini menjadi tulang punggung pengaruh Thaksin.

Meski begitu, peluang kebangkitan tetap terbuka. Keterlibatan Pheu Thai dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri konservatif Anutin Charnvirakul menjadi indikasi reposisi strategis.

“Bhumjaithai dan Pheu Thai akan melihat ke masa depan. Kami sepakat bahwa kedua partai kami memiliki orang-orang dengan kemampuan yang cukup besar untuk memimpin Thailand menuju masa depan yang stabil dan berkelanjutan,” kata Anutin dalam konferensi pers pada Februari 2026.

Di dalam kabinet, kehadiran figur keluarga juga tetap terlihat. Yodchanan Wongsawat, keponakan Thaksin yang sebelumnya menjadi kandidat perdana menteri dari Pheu Thai, kini menjabat sebagai menteri pendidikan tinggi, memperkuat indikasi bahwa pengaruh politik keluarga Shinawatra masih berlanjut meski dalam konfigurasi kekuasaan yang berbeda.

(Sumber:Eks PM Thailand Thaksin Keluar Penjara Lebih Cepat, Ini Alasannya.)