Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto jengkel masih ada pihak yang merampok kekayaan negara, salah satunya tambang ilegal. Menurutnya, praktik tambang ilegal merugikan negara, karena negara tak mendapatkan penerimaan.

“Ada yang merampok kekayaan negara, ada yang tambang ilegal, kan itu ngerampok. Tidak bayar pajak, tidak bayar royalti, tidak… lapor aja nggak,” kata Prabowo saat pidato pada perayaan HUT ke-15 Partai Nasional Demokrat, Rabu (11/11/2026) malam.

Prabowo mendapatkan laporan ada satu tambang ilegal yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin. Setiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram (kg)emas.

Prabowo memprediksi per tahun tambang itu memproduksi 6 ton emas. Nilainya diperkirakan mencapai US$ 800 juta per tahun atau sekitar Rp 14,48 triliun (kurs Rp 18.100). Prabowo membuatkannya menjadi Rp 15 triliun.

“Kalau 6 ton itu nilainya hampir US$ 800 juta. 6 ton 1 tahun, US$ 800 juta. Rp 15 triliun,” ujar Prabowo.

Menurutnya dengan uang Rp 15 triliun pemerintah bisa membangun belasan ribu sekolah.

“Bayangkan kalau kita punya Rp 15 triliun lagi kita bisa nambah 15 ribu sekolah lagi, karena rata-rata perbaikan sekolah renovasi itu Rp 1 miliar satu sekolah,” pungkas Prabowo.

(Sumber:Tambang Emas Ilegal Raup Rp 15 T/Tahun, Prabowo: Itu Ngerampok!.)

Jakarta (VLF) – Komisi III DPR RI mendorong Polri mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh serta masyarakat yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dkk. Komisi III DPR meminta Listyo dkk juga dikenakan pasal makar.

“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan Pasal-pasal UU ITE semata, ini bukan sekedar delik intersepsi transmisi elektronik biasa, tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat membuka rapat dengan Kapolri di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Sebab yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah Kepala Negara RI, serta begitu banyak tokoh bangsa, hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap ini,” imbuhnya.

Habiburokhman mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa Listyo Sigit dkk tidak hanya melakukan penyadapan ilegal. Dia mengatakan Listyo Sigit dkk juga melakukan profiling ilegal hingga menggalang massa untuk menyabotase kebijakan pemerintah.

“Terlebih lagi kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan pemantauan atau surveillance ilegal, pem-profilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secata ilegal atau doxing, kriminalisasi dan penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik,” ungkapnya.

Kemudian mereka juga membangun opini di media sosial secara ilegal. Mereka juga disebut menggalang dana dengan menggunakan bisnis ilegal.

“Pembangunan opini di media sosial secara ilegal, penggalangan masyarakat untuk melakukan aksi menyabotase kebijakan pemerintah, sampai melakukan penggalangan dana dengan melakukan aktivitas bisnis ilegal,” ucapnya.

Dia menilai rangkaian perbuatan tersebut, secara langsung membahayakan keselamatan negara dan kepala negara, sekaligus mengancam keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia. Dia juga menyampaikan tiga poin yang ingin dibahas dalam rapat ini, sebagai berikut:

• Penerapan pasal-pasal makar dan pidana berat, proses hukum tidak boleh berhenti pada jeratan formalitas UU ITE, buka seluruh penyidikan dengan pasal-pasal makar dan delik kejahatan terhadap keamanan negara.
• Penghentian total operasi ilegal, kami menuntut seluruh pengawasan ilegal ini dihentikan seketika, dan data hasil sadapan diamankan serta diaudit oleh otoritas independen agar tidak dijadikan alat intimidasi atau manipulasi politik.
• Konsekuensi hukum dan institusional tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, siapapun yang terlibat mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik sebagai status orang pribadi, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas.

(Sumber:Ketua Komisi III DPR Desak Kasus Penyadapan Presiden Diusut Tuntas hingga Pasal Makar.)

Jakarta (VLF) – Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk tidak hanya melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh politik, anggota Dewan, hingga kalangan internal Polri juga disadap.

Hal itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Jenderal Suyudi.

Selain dari eksternal, Sigit cs juga diduga menyadap sejumlah pejabat di lingkungan internal Polri. Jenderal Suyudi menegaskan bahwa nama-nama daftar target penyadapan tersebut tidak serta-merta terlibat dalam suatu tindak pidana.

“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” katanya.

Berikut daftar target penyadapan yang dilakukan oleh Sigit cs sebagaimana dipaparkan oleh Kapolri:

• Presiden Prabowo Subianto
• Lingkar Istana
• Kementerian/lembaga
• Pejabat pemerintah
• Anggota DPR dan parpol
• Tokoh politik
• Gubernur
• Kapolda
• KPK
• Kejaksaan
• Internal Polri
• Organisasi kemasyarakatan (ormas)
• Aktivis
• Mahasiswa

Jenderal Suyudi menegaskan kehormatan institusi menjadi hal penting, bukan semata-mata tentang pencapaian, namun juga tentang kejujuran. Jenderal Suyudi menegaskan kepercayaan masyarakat terhadap Polri tidak bisa dipertahankan dengan menutupi kesalahan yang ada.

“Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam. menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi,” kata dia.

Seperti diketahui, Polri menetapkan 4 tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Empat tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang sakit stroke.

(Sumber:Jenderal Listyo Sigit cs Ternyata Juga Menyadap Internal Polri.)

Jakarta (VLF) – PT RANS Entertainment Indonesia milik Raffi Ahmad akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik anggaran jasa influencer senilai Rp 14,7 miliar dari dua kementerian. Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dan RANS.

Dilansir detikHot, ICW menyoroti anggaran sebesar Rp 14,69 miliar yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Melalui keterangan resmi yang dipublikasikan di situs web perusahaan pada Rabu (11/11/2026), RANS menyampaikan apresiasi atas masukan dan pengawasan masyarakat. Perusahaan tersebut juga memaparkan empat poin penjelasan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.

Berikut empat point penjelasan tersebut:

1. Pelaksanaan Kerja Sama Melalui Prosedur yang Transparan dan Akuntabel

Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui inproc.id atau e-catalogue.com yang dapat secara terbuka diakses oleh masyarakat.

Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel.

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Kerja Sama dengan Kementerian

Melalui kerja sama dengan Kemendikbud, RANS mempromosikan museum-museum di Indonesia lewat konten menarik dan interaktif guna meningkatkan kunjungan masyarakat. Selain itu, bersama KKP, RANS memproduksi konten dan menyebarluaskan konten tersebut untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sumber daya laut dan industri perikanan yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, mengingat potensi laut Indonesia yang sangat luas.

RANS bekerja sama dengan The Dudas-1 mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Tenau Utara, Natuna.

3. Penentuan Kewajaran Harga

Nilai kerja sama dengan total keseluruhan Rp 14.696.955.000, terdiri dari campaign Kemendikbud sebesar Rp 3.900.000.000 dan 3 campaign KKP sebesar Rp 10.796.955.000 mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati.

Nilai tersebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Selama periode pelaksanaan, keempat campaign tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 output mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan (event attendance), serta berbagai amplifikasi digital. Dari jumlah tersebut lebih dari 120 output berasal dari tiga campaign bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output berasal dari campaign promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.

Lebih lanjut, saat seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 32,6 juta views secara akumulatif di kanal digital. Capaian ini mencerminkan kemampuan RANS dan anak usahanya dalam menghasilkan berbagai konten yang diminati masyarakat dan mendapatkan views dan perhatian yang tinggi.

4. Klarifikasi Mengenai Konflik Kepentingan

Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden.

RANS telah berdiri sejak 2018, dan berhasil menjadi salah satu creator-based venture yang paling sukses di Indonesia, terbukti dengan followers-nya yang mencapai lebih dari 140 juta dan telah bekerja sama dengan berbagai mitra baik swasta atau lembaga pemerintah. Anak-anak usaha dan Hak Kekayaan Intelektual seperti The Dudas-1 yang diciptakan sejak pertengahan 2024 dan terbukti berhasil jauh sebelum Raffi Ahmad dilantik menjadi UKP di bulan Oktober 2024 dan sebelum RANS mendapatkan penunjukan dari Kemendikbud dan KKP.

Sebagai ilustrasi, The Dudas-1 telah membuat kurang lebih 40 konten sebelum penunjukan dari KKP, jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan konten yang diproduksi oleh The Dudas-1 untuk campaign bersama dengan KKP.

(Sumber:RANS Ungkap Rincian Anggaran Influencer Rp 14,7 M dari Kemendikbud dan KKP.)

Jakarta (VLF) – MUI menerbitkan fatwa haram rokok elektronik atau vape yang tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Bendahara Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menilai usulan pelarangan vape melalui UU perlu dikaji.

“Saya memandang bahwa fatwa MUI ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan DPR RI. Terlebih, persoalan vape tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga memiliki potensi penyalahgunaan sebagai media konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat-zat berbahaya lainnya,” kata Lola kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Lola mengatakan usulan pelarangan vape melalui undang-undang, perlu dikaji secara komprehensif. Lola mengatakan pembahasan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak.

“Terkait usulan pelarangan vape melalui undang-undang, tentu hal ini perlu dikaji dan dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, hingga para pemangku kepentingan terkait,” ungkapnya.

Lola menilai prinsip utama dalam penyusunan kebijakan tersebut ialah memastikan negara hadir memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Khususnya anak-anak dan generasi muda dari potensi ketergantungan nikotin atau penyalahgunaan zat terlarang melalui vape.

“Dari perspektif Komisi III DPR RI, kami tentu memberikan perhatian terhadap aspek penegakan hukum, khususnya apabila vape disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika. Jangan sampai ada celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana,” tuturnya.

“Namun, terkait pembentukan undang-undang pelarangan vape secara menyeluruh, diperlukan pembahasan lintas komisi dan koordinasi dengan pemerintah agar regulasi yang dihasilkan tepat sasaran, memiliki landasan yang kuat, serta benar-benar berorientasi pada perlindungan masyarakat,” imbuh dia.

MUI Terbitkan Fatwa Haram Vape

Komisi Fatwa MUI sebelumnya resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan seluruh mata rantai peredaran, dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik maupun penggunaannya, dinyatakan haram.

Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11). MUI sebelumnya melaksanakan Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026 lalu.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Niam mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada wartawan, Senin (9/11).

(Sumber:Anggota DPR Dorong Usulan Pelarangan Vape Lewat UU Dikaji Komprehensif.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan klarifikasi sekaligus koreksi resmi terkait narasi dan pemberitaan yang sempat berkembang mengenai penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pasca-rapat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.

Pemprov Sumsel menegaskan bahwa angka 2,5% yang sempat mengemuka dalam rapat tersebut bukan merupakan persentase penyerapan atas plafon alokasi anggaran KUR daerah, melainkan perbandingan parsial penyaluran KUR Sumsel terhadap total penyaluran KUR secara nasional.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian UMKM dan Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, realisasi penyaluran KUR di Bumi Sriwijaya justru menunjukkan kinerja yang impresif. Hingga November 2026, penyaluran KUR telah menembus Rp8,08 triliun atau setara dengan 91,04% dari total kuota atau alokasi plafon sebesar Rp8,88 triliun.

Dengan capaian luar biasa ini, Sumatera Selatan secara konsisten berada pada peringkat ke-9 dari 34 provinsi di Indonesia dalam hal realisasi penyerapan KUR, serta sukses menjangkau 101.083 debitur UMKM.

Capaian tersebut dipertegas dalam Rapat Monitoring Penyerapan KUR yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Edward Candra, di Ruang Rapat Bina Praja Provinsi Sumsel, Selasa (10/11/2026). Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kementerian Keuangan Sumsel, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, Nana Riana, memaparkan rincian sebaran KUR di wilayahnya. Dimana, Berdasarkan skema penyaluran, Jumlah Penyaluran KUR Wilayah Sumatera Selatan sebesar 65,78% berada pada segmen Skema Mikro.

Sedangkan Jika berdasarkan sektor, Penyaluran KUR wilayah Sumatera Selatan Penyaluran tertinggi masih berada pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang sebesar Rp4.969,33 Miliar atau sebesar 61,44% dari total penyaluran. Agro mendominasi, menunjukkan kerentanan pada cuaca dan harga komoditas

“Jumlah penyaluran tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin yang baru menduduki peringkat ini dari Bulan Maret 2026 di mana pada tahun-tahun sebelumnya Kabupaten OKI yang menduduki peringkat pertama penyaluran selama 4 tahun berturut-turut,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima detikSumbagsel, Rabu (11/11/2026).

Nana juga meluruskan informasi keliru mengenai kabar realisasi KUR Sumsel yang sempat disebut hanya 2,5 persen. Ia menegaskan bahwa kabar tersebut sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Kami sempat kaget ketika ada informasi yang menyebut realisasi KUR Sumsel hanya 2 persen, karena data kami tidak menunjukkan hal itu. Data yang sebenarnya membuktikan bahwa kinerja penyaluran di Sumsel sangat positif dan tidak seperti yang disangkakan,” tegas Nana.

Sementara Usai memimpin rapat, Edward Candra mengapresiasi kinerja perbankan dan solidnya koordinasi lintas instansi dalam mendorong pembiayaan bagi pelaku usaha di Sumsel.

“Dari hasil konfirmasi kepada pihak Kanwil DJPb dan seluruh perbankan, capaian Sumsel dari target Rp8,88 triliun sudah tersalurkan Rp8,08 triliun atau 91,04 persen. Ini capaian yang sangat luar biasa dan menunjukkan progres yang sangat baik,” ujar Edward.

Edward optimistis sisa waktu sekitar satu setengah bulan menjelang akhir tahun sangat mencukupi untuk menuntaskan sisa target penyaluran hingga 100 persen.

Berdasarkan laporan perbankan, laju penyaluran terpantau konsisten di angka rata-rata 500 debitur per bulan. Bahkan, sejumlah bank dilaporkan telah menyerap kuota tambahan dari provinsi lain akibat tingginya permintaan.

“Dengan sisa waktu yang ada, perbankan optimistis tidak ada kendala berarti. Posisi kita saat ini sudah on the track untuk mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Di tengah catatan positif tersebut, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap terjaga solid di angka 5,06%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi ke-2 di seluruh Pulau Sumatera serta menyumbang 13,77% terhadap total PDRB se-Pulau Sumatera.

Pemprov Sumsel menyampaikan apresiasi atas perhatian serta masukan konstruktif dari pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama perbankan penyalur untuk terus memaksimalkan program KUR, pengembangan desa wisata, serta pemberdayaan UMKM.

Menutup rangkaian kegiatan, Kanwil DJPb menyatakan kesiapannya untuk terus bersinergi dengan Pemprov Sumsel, BI, OJK, dan kalangan perbankan guna memaksimalkan sisa waktu yang ada agar serapan KUR semakin optimal hingga penghujung tahun 2026.

(Sumber:Pemprov Tegaskan Penyaluran KUR Sumsel Capai 91,04%.)

Jakarta (VLF) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memaparkan perkembangan pemulihan pascabencana Sumatera yang telah berlangsung hampir satu tahun.

Di tengah berbagai capaian penanganan pada sejumlah sektor, Tito menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon), termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran daerah untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak.

“Intinya adalah Beliau (Presiden Prabowo) ingin mendapatkan laporan progres satu tahun pascabencana Sumatera. Kemudian langkah yang jangka pendek menghadapi potensi hujan, hidrometeorologi lagi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sudah terjadi di beberapa tempat. Sekaligus juga untuk program 2027 dalam rangka rehab dan rekon berikut anggarannya,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Hal tersebut disampaikan Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11).

Tito menjelaskan rapat tersebut membahas perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana Sumatera selama satu tahun terakhir. Selain mengevaluasi progres rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi serta keberlanjutan program pemulihan pada 2027, termasuk kebutuhan anggarannya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito melaporkan perkembangan pemulihan di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencakup 53 kabupaten/kota terdampak. Pemulihan dilakukan pada berbagai sektor, mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana ekonomi, tempat ibadah, pasar, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, penanganan juga mencakup normalisasi sungai, pembersihan lumpur dan kayu, pemulihan sektor perikanan dan pertanian, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Ia mengakui luasnya wilayah terdampak menjadi salah satu tantangan dalam proses pemulihan. Selain luasnya wilayah terdampak bencana lalu, hambatan pemulihan juga karena hujan terus berlanjut yang mengakibatkan banjir dan longsor susulan. Meski berbagai upaya terus dilakukan, sejumlah wilayah masih membutuhkan penanganan lanjutan, terutama perbaikan sungai dan jalan agar dapat kembali berfungsi secara permanen. Karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditargetkan berlangsung hingga 2028.

“Ditarget sampai tahun 2028, yang penting kita terus ada bergerak dan terus bekerja semua kementerian dan lembaga. Dan juga saya minta rekan-rekan semua pemerintah daerah memanfaatkan anggaran-anggaran yang ada, baik dari TKD maupun dari PAD,” terangnya.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah telah memberikan dukungan anggaran sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada daerah di tiga provinsi terdampak beserta kabupaten/kotanya. Dukungan tersebut meliputi bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD sebesar Rp1,44 triliun yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan bencana.

Namun, Tito menyoroti realisasi pemanfaatan anggaran yang masih bervariasi antardaerah. Sebagian daerah telah menunjukkan penyerapan yang cukup baik, sementara daerah lainnya masih mencatatkan realisasi yang rendah. Karena itu, ia mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat.

“Realisasinya ini bervariasi yang sudah diterima oleh daerah. Di Sumatera Barat yang tertinggi 54 persen tapi ada juga yang baru 5 persen. Ini, dalam kesempatan yang baik ini saya ingatkan kepada rekan-rekan kepala daerah, agar tambahan TKD yang sudah diberikan Bapak Presiden tolong manfaatkan betul maksimal,” terangnya.

Ia juga mengaku prihatin karena masih terdapat daerah dengan realisasi anggaran di bawah 10 persen. Padahal, tambahan TKD tersebut secara khusus diarahkan untuk mendukung penanganan bencana di daerah terdampak maupun langkah mitigasi di wilayah yang berpotensi mengalami bencana.

Menurutnya, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan mendesak, seperti penyediaan tenda, perbaikan jalan rawan longsor, hingga pembersihan sungai. Ia pun meminta Pemda lebih proaktif dalam melakukan penanganan dan mitigasi bencana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi.

(Sumber:Mendagri Dorong Percepatan Pemulihan dan Optimalisasi Anggaran Daerah.)

Jakarta (VLF) – Kritik mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali muncul setelah Anthony Budiawan menulis di media sosial “Over-estimasi Pertumbuhan Ekonomi 2026” pada 7 November 2026. Tulisan tersebut mempertanyakan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47 persen pada triwulan III-2026 dan 5,45 persen selama Januari-September 2026 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemberitaan Fajar pada 8 November 2026, dengan judul “Bukan 5,47 Persen, Anthony Budiawan Simulasikan Pertumbuhan Ekonomi RI Cuma 0,26 Persen”, semakin menarik perhatian terhadap perbedaan antara statistik resmi dan simulasi pertumbuhan alternatif.

Argumentasi utamanya adalah besarnya diskrepansi statistik antara PDB dengan pendekatan produksi dan pengeluaran. Diskrepansi tersebut kemudian dipandang sebagai kelebihan produksi sehingga pertumbuhan ekonomi disimulasikan turun menjadi hanya 0,26 persen pada triwulan III, bahkan minus 0,4 persen selama Januari-September 2026.

Diskrepansi Statistik Bukan Kesalahan PDB

Dalam kerangka System of National Accounts (SNA), PDB dihitung melalui tiga pendekatan, yakni produksi, pengeluaran, dan pendapatan. Secara konseptual, ketiganya menghasilkan nilai yang sama. Namun, dalam praktik, sumber data, metode estimasi, cakupan, dan waktu menghasilkan pencatatan yang berbeda. Perbedaan hasil penghitungan tersebut disebut diskrepansi statistik.

Makalah berjudul Discrepancies Between Quarterly GDP Estimates (Bloem dkk., 1997) menjelaskan bahwa diskrepansi merupakan fenomena yang lazim dalam penyusunan PDB triwulanan. Negara dengan sistem statistik maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru maupun di banyak negara emerging, juga menghadapi persoalan serupa.

Sebagian negara mempublikasikan selisih tersebut secara terbuka, sementara yang lain melakukan rekonsiliasi melalui metode balancing dan tabel pasokan-penggunaan (supply and use tables).

Karena itu, diskrepansi tidak otomatis mencerminkan produksi yang tidak terserap oleh konsumsi, apalagi manipulasi PDB. Produksi yang belum terjual, misalnya, dapat dicatat sebagai perubahan inventori.

Anthony Budiawan mengutip diskrepansi triwulan II-2026 sebesar Rp461,9 triliun atau 7,05 persen PDB, sedangkan triwulan III sebesar Rp333,2 triliun atau sekitar 4,94 persen PDB. Selama Januari-September, diskrepansi mencapai 5,56 persen PDB.

Penyebabnya dapat berupa estimasi produksi yang terlalu tinggi, pengeluaran yang terlalu rendah, atau kombinasi keduanya. Tanpa pengujian sumber data, tidak ada dasar empiris untuk menyatakan seluruh diskrepansi sebagai kelebihan estimasi produksi.

Perbandingan diskrepansi dengan konsumsi pemerintah, yang menghasilkan rasio hingga 93 persen, juga kurang relevan untuk menilai akurasi PDB. Konsumsi pemerintah hanyalah salah satu komponen pengeluaran. Ukuran yang lebih tepat adalah rasio terhadap keseluruhan PDB, dibandingkan secara historis, serta ditelusuri sumber perubahan diskrepansinya.

Persoalan paling mendasar terletak pada metode simulasi pertumbuhan alternatif. Anthony menyatakan bahwa seluruh diskrepansi tahun 2026 merupakan kelebihan estimasi produksi. Diskrepansi tersebut kemudian dikurangkan dari PDB 2026, sedangkan PDB tahun 2025 tetap menggunakan angka publikasi yang juga mengandung diskrepansi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan PDB riil antara dua periode. Karena itu, apabila dilakukan koreksi terhadap definisi atau cakupan PDB tahun 2026, perlakuan yang sama harus diterapkan terhadap tahun pembanding, yaitu 2025.

Sebagai ilustrasi, berdasarkan angka diskrepansi tahun 2025 sekitar 4,32 persen PDB yang digunakan dalam naskah analisis, apabila asumsi koreksi diterapkan secara konsisten terhadap kedua tahun dengan deflator tetap, pertumbuhan triwulan III-2026 menjadi sekitar 4,8 persen, bukan 0,26 persen. Pertumbuhan Januari-September menjadi sekitar 4,1 persen, bukan minus 0,4 persen.

Selain itu, diskrepansi yang dikutip merupakan data PDB atas dasar harga berlaku, sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan harga konstan.

Pengurangan terhadap PDB nominal tidak dapat langsung diterjemahkan menjadi koreksi pertumbuhan riil tanpa memperhitungkan perubahan harga, volume, dan komponen penyusunnya.

Demikian pula, asumsi bahwa diskrepansi yang normal harus sebesar 2 persen PDB tidak memiliki dasar universal dalam metodologi. Menetapkan diskrepansi sebesar nol, 2 persen, atau separuh dari angka publikasi merupakan simulasi hipotetis, bukan pembuktian empiris mengenai besarnya kesalahan PDB.
Dengan demikian, angka pertumbuhan 0,26 persen maupun kontraksi minus 0,4 persen tidak dapat dinyatakan sebagai pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya hanya berdasarkan simulasi tersebut.

Tekanan Global Tidak Otomatis Menghilangkan Pertumbuhan

Kritik juga mempertanyakan bagaimana ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen di tengah kenaikan harga minyak, depresiasi rupiah, dan gejolak geopolitik. Pertanyaan ini relevan. Tekanan eksternal dapat meningkatkan biaya produksi, memperburuk ekspektasi inflasi, mengurangi daya beli, dan menekan investasi.

Namun, dampaknya terhadap pertumbuhan tidak berlangsung secara mekanis. Pertumbuhan PDB merupakan hasil keseluruhan aktivitas produksi, konsumsi, investasi, perdagangan internasional, serta respons kebijakan.

Depresiasi rupiah dapat meningkatkan biaya impor sekaligus memengaruhi daya saing sebagian ekspor. Kenaikan harga komoditas dapat menekan industri pengguna bahan baku tetapi meningkatkan pendapatan sektor penghasil komoditas tertentu.

Tentu saja, pertumbuhan agregat yang relatif baik tidak berarti seluruh sektor ekonomi dalam keadaan baik. Tekanan terhadap likuiditas perbankan, dunia usaha, investasi, konsumsi rumah tangga, dan kesempatan kerja tetap perlu diwaspadai.
Kondisi tersebut harus diuji menggunakan indikator pendukung, bukan diasumsikan sebagai bukti bahwa statistik pertumbuhan pasti keliru. Di situlah kredibilitas statistik dan kualitas kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diperkuat.

(Sumber:Menjawab Kritik Diskrepansi Statistik dan Pertumbuhan Ekonomi.)

Jakarta (VLF) – Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan, kebijakan industri harus berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha. Jika masalahnya salah dibaca, solusi yang dibuat pemerintah bisa meleset, bahkan memperburuk keadaan.

Menurutnya pemerintah tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11).

“Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).

Sarmuji berharap pertemuan itu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia industri. Jika persoalannya dipahami dengan tepat, pemerintah bisa merumuskan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi dan karakteristik tiap sektor.

“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri. Pasalnya, sebagian persoalan yang dihadapi dunia usaha juga berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain.

“Kita harapkan sinergitas yang kita bangun ini bisa terus kita lanjutkan. Dan juga memang kita lebih tidak hanya menjabarkan isu yang dihadapi, tapi solusi dan rekomendasi apa yang bisa kita lakukan bersama,” ujar Shinta.

Kemenperin sendiri mencermati sejumlah tantangan antara lain persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, produktivitas dan kualitas SDM, kebutuhan modernisasi teknologi, serta penguatan struktur industri dari hulu ke hilir

Terkait hal tersebut, Kemenperin menjalankan kebijakan sesuai kebutuhan tiap sektor. Untuk pasar domestik diperkuat lewat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), SNI wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas). Kemudian untuk energi dan bahan baku didukung lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Struktur industri diperkuat lewat hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Berikutnya, untuk IKM dan industri padat karya melalui keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar yang diperkuat lewat kemitraan, dan akses pembiayaan industri padat karya diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).

(Sumber:Bertemu Pengusaha, Menperin Ungkap Tantangan Industri RI.)

Jakarta (VLF) – Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 7,39 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada triwulan III 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja sektor pertambangan dan galian.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi pada triwulan III 2026 didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan jadi pendorong utama pertumbuhan ekonom di NTB,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin, usai rilis di kantornya, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, peningkatan produksi konsentrat tembaga menjadi salah satu faktor yang mendukung kinerja kedua sektor tersebut. Kondisi itu sejalan dengan berlanjutnya siklus produksi tambang pada fase optimal dan optimalisasi smelter.

“Kinerja kedua lapangan usaha ini didukung oleh peningkatan produksi konsentrat tembaga sejalan dengan berlanjutnya siklus produksi tambang pada fase optimal dan optimalisasi smelter,” sambungnya.

Berdasarkan data BPS NTB, sektor pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 30,23 persen. Berikutnya, industri pengolahan tumbuh 19,02 persen dan pengadaan listrik dan gas sebesar 11,45 persen.

Sejumlah sektor lain juga mencatat pertumbuhan positif. Di antaranya jasa kesehatan sebesar 5,91 persen, pengadaan air dan pengelolaan sampah 5,48 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum 5,38 persen.

Sementara itu, jasa lainnya tumbuh positif sebesar 4,94 persen, diikuti jasa perusahaan (4,21 persen), transportasi (4,15 persen), jasa pendidikan (4,07 persen), informasi dan komunikasi (3,54 persen), perdagangan (3,41 persen), real estate (2,96 persen), administrasi pemerintah (2,45 persen), dan pertanian (0,95 persen).

Sementara itu, dari sisi PDRB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 didorong oleh ekspor barang dan jasa sebesar 31,37 persen, disusul dikurangi impor barang dan jasa (10,85 persen), konsumsi pemerintah (4,65 persen), konsumsi rumah tangga (4,41 persen), dan konsumsi LNPRT (0,53 persen).

“Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, terutama ditopang oleh kinerja ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 31,37 persen. Peningkatan tersebut sejalan dengan aktivitas ekspor produk industri pengolahan logam,” ungkap Wahyudin.

(Sumber:Ekonomi NTB Tumbuh 7,39%, Sektor Tambang Jadi Motor Utama.)