Jakarta (VLF) – Pemerintah Kabupaten Merangin menyiapkan anggaran Rp 1,8 miliar untuk mendukung penanganan stunting melalui penyediaan makanan tambahan bagi anak. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menekan angka stunting yang pada 2026 tercatat sebanyak 759 anak.

Wakil Bupati Merangin A. Khafidh mengatakan, penanganan stunting membutuhkan perhatian serius karena wilayah Merangin terdiri dari 205 desa dan 10 kelurahan. Luasnya cakupan wilayah tersebut menuntut koordinasi yang kuat agar program penanganan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

“Dinas Kesehatan telah menyediakan makanan tambahan untuk anak-anak yang tergolong stunting. Dan Pak Bupati sudah mengalokasikan dana ini cukup besar, kurang lebih Rp 1,8 miliar. Nah, ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin,” kata Khafidh dalam keterangan tertulis yang diterima detikSumbagsel, Selasa (13/10/2026).

Persoalan stunting ini pun dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2026. Dimana dalam rakor itu juga menunjukkan prevalensi stunting di Merangin sebesar 2,83 persen.

Rakor itu digelar di Aula Depati Payung Bappeda, Selasa (13/10) dan dihadiri Bupati Merangin M. Syukur, Wakil Bupati A. Khafidh, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala puskesmas, kepala desa, serta lurah.

“Kita minta OPD terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas PUPR, Dinas Ketahanan Pangan, serta DP3KB, diminta memperkuat kerja sama agar program penanganan berjalan terintegrasi,” ujar Khafidh.

Khafidh juga berharap dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor dapat memperkuat intervensi gizi serta pendampingan terhadap keluarga yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya memastikan bantuan dan program yang tersedia benar-benar tepat sasaran.

“Dengan langkah tersebut, penanganan stunting di Merangin diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga didukung keterlibatan aktif seluruh pihak dalam mendampingi ibu hamil, bayi, balita, dan keluarga berisiko stunting,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Merangin M. Syukur meminta seluruh perangkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri dalam menangani persoalan stunting. Dia menegaskan, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk pemerintah kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan unsur terkait lainnya.

Syukur juga meminta setiap OPD mengevaluasi pelaksanaan program agar upaya penanganan stunting berjalan efektif. Menurutnya, penggunaan anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan balita.

“Ini bukan masalah pemerintah daerah, tapi masalah kita bersama. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi ibu hamil, bayi, dan balita di Kabupaten Merangin,” kata Syukur.

Untuk memperkuat penanganan di lapangan, para camat diminta berkoordinasi secara intensif dengan kepala puskesmas, kepolisian melalui Polsek, serta jajaran TNI melalui Koramil.

“Pemerintah desa dan kelurahan juga didorong memanfaatkan dana desa untuk mendukung program penanganan stunting. Upaya tersebut mencakup penguatan rumah desa sehat dan pendampingan keluarga berisiko stunting melalui Posyandu,” tutupnya.

(Sumber:759 Anak di Merangin Alami Stunting, Pemkab Siapkan Anggaran Rp 1,8 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menurutnya, penetapan status tersebut diperlukan agar dukungan anggaran penanganan karhutla bisa dimaksimalkan, termasuk untuk melindungi warga terdampak.

Daniel menilai kondisi karhutla saat ini sudah sangat darurat. Ketua DPP PKB itu menilai penanganan perlu dilakukan secara masif, baik melalui pemadaman kebakaran maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.

“Tetapkan status bencana karhutla sebagai bencana nasional, ini langkah yang harus ditempuh pemerintah saat ini. Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini termasuk kepada warga yang terdampak,” kata Daniel kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Daniel menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, terutama warga di wilayah pedalaman. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, hingga pangan bagi warga terdampak.

Daniel juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada relawan yang ikut memadamkan kebakaran. Menurutnya, para relawan yang meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa perlu mendapat dukungan logistik serta perlengkapan keselamatan yang memadai.

“Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif,” ujarnya.

Kemudian, Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan sejumlah upaya penanganan, seperti water bombing, modifikasi cuaca, serta pemadaman dari darat. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana masih menjadi kendala.

Daniel menilai kondisi lahan gambut yang sangat kering dan terbakar hingga lapisan dalam turut menyulitkan proses pemadaman.

“Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman,” kata Daniel.

Namun, Daniel menilai upaya mitigasi sebelum kebakaran perlu menjadi perhatian serius agar dampak karhutla dapat ditekan. Daniel juga menyebut DPR mendukung penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kebakaran yang dinilainya sudah dalam kondisi darurat.

Menurutnya, DPR telah mendorong agar status bencana nasional ditetapkan sejak awal kebakaran. Namun, dia menyebut pemerintah belum menetapkan status tersebut hingga saat ini.

“Masyarakat tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” ujarnya.

Minta Korporasi Pelaku Karhutla Dihukum Berat

Selain penanganan darurat, Daniel meminta pemerintah menindak tegas perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha saja tidak cukup untuk memberikan efek jera.

Daniel menilai pemilik perusahaan yang terbukti bertanggung jawab juga harus mendapatkan hukuman berat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Hukum berat bagi pelaku korporasi yang menjadi penyebab kebakaran, tidak hanya mencabut izin usaha tetapi pemilik perusahaan harus mendapat hukuman yang berat, hal ini untuk memastikan efek jera,” katanya.

Daniel mengingatkan dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, kehidupan sosial, hingga hubungan antarnegara.

Karena itu, Daniel meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.

(Sumber:Soroti Mitigasi, Legislator PKB Dorong Karhutla Jadi Bencana Nasional.)

Jakarta (VLF) – Presiden Microsoft Brad Smith mempertanyakan minimnya regulasi terhadap AI dibandingkan produk rumah tangga seperti susu dan mesin cuci. Ia menyebut AI merupakan alat sekaligus senjata yang harus segera diatur.

“Saat ini, mesin cuci Anda harus mematuhi lebih banyak persyaratan keselamatan dibandingkan AI,” kata Smith dalam wawancara dengan BBC, seperti dikutip detikINET, Rabu (14/10/2026).

“Setiap karton susu yang Anda lihat di toko kelontong harus mematuhi peraturan keselamatan dan inspeksi,” sambungnya.

Tuntutan akan undang-undang dan regulasi untuk mengendalikan AI telah meningkat setelah beberapa pakar di industri tersebut meyakini AI merupakan ancaman bagi masa depan umat manusia.

Para petinggi perusahaan AI seperti CEO Anthropic Dario Amodei, CEO OpenAI Sam Altman, dan CEO SpaceXAI Elon Musk mendukung gagasan untuk mengerem pengembangan AI.

Smith mengatakan perusahaan AI harus memiliki “rem darurat” untuk menghentikan sementara atau mematikan AI yang lepas kendali. Komentar Smith senada dengan usulan yang diserukan CEO Microsoft Satya Nadella di media sosial.

Smith menambahkan seharusnya ada persyaratan hukum bagi perusahaan untuk menulis ‘laporan insiden’ dan memberi tahu korban jika AI lepas kendali. Ia juga menyarankan adanya evaluator pemerintah independen untuk memeriksa teknologi AI baru.

“Kita tahu bagaimana cara melakukan ini untuk produk lain. Kita harus mengembangkan pengetahuan itu dan memikirkan bagaimana menerapkannya pada AI,” jelas Smith.

Gagasan Smith ini berlawanan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa perusahaan AI di AS harus mengatur dirinya sendiri agar tidak memperlambat pengembangan dan kalah bersaing dengan China.

Smith mendorong pemerintah Inggris untuk mempromosikan aturan global AI. Menurutnya Inggris memiliki posisi terbaik untuk membahas keamanan AI karena adanya AI Security Institute.

“Di dunia teknologi, di sektor teknologi, kebanyakan orang yang saya tahu akan mengatakan, jika ditanya, sebutkan negara yang menjadi pemimpin dalam kemampuan teknis ini, mereka akan menjawab itu sangat sederhana. Negara itu adalah Inggris Raya. Mereka yang terbaik,” jelasnya.

(Sumber:Presiden Microsoft: Regulasi Susu Lebih Ketat Dibandingkan AI.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menjamin Transportasi online seperti ojek online akan masuk menjadi salah satu jenis transportasi umum dalam Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sejauh ini Kementerian Perhubungan sedang melakukan pembahasan revisi UU LLAJ dengan DPR.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan layanan transportasi online memenuhi standar keselamatan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan masyarakat sebagai pengguna jasa.

“Perkembangan transportasi online perlu diikuti dengan kerangka regulasi yang jelas agar penyelenggaraannya dapat diawasi secara efektif. Kita tidak bisa membiarkan layanan yang sudah berkembang di masyarakat berjalan tanpa pengaturan yang memadai, karena pada akhirnya dapat menimbulkan polemik,” ujar Dudy dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Menurut Dudy pengaturan dalam UU LLAJ menjadi salah satu upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan layanan transportasi berbasis aplikasi yang masif digunakan masyarakat saat ini. Aturan yang tengah dibahas adalah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

“Terkait transportasi berbasis aplikasi, Pemerintah menyetujui usulan DPR RI terkait penambahan Bab XIII A dengan materi muatan yang mengatur mengenai angkutan sewa khusus serta angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk angkutan orang, pengantaran barang dan makanan,” jelas Dudy.

Dudy menjelaskan ada beberapa catatan yang diberikan pihaknya. Pertama, pemerintah akan menetapkan aturan agar layanan angkutan orang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dapat diselenggarakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kepentingan publik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian Kemenhub adalah standar keselamatan kendaraan dan pengemudi.

“Kalau kita sudah berbicara mengenai keselamatan, tentu harus ada standar yang dipenuhi, mulai dari kondisi kendaraan hingga perlengkapan keselamatan pengemudi. Dalam implementasinya, Kemenhub juga akan mendorong peran aktif perusahaan aplikator dalam memastikan kendaraan yang digunakan mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan,” kata Dudy.

Pengawasan dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi kendaraan, pemenuhan perlengkapan keselamatan, serta pelatihan pengemudi, disertai penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

Kedua, pihaknya juga akan memperhatikan keberlanjutan ekosistem transportasi online agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya melindungi pengguna jasa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pengemudi dan kemampuan industri untuk terus beroperasi.

Kemenhub menilai pengawasan layanan transportasi online membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi.

Ketiga, soal transaksi perjalanan melalui aplikasi, menurut Dudy, perlu didukung sistem pencatatan dan pemantauan yang memadai agar perjalanan dapat ditelusuri, sehingga aspek keselamatan dan akuntabilitas layanan tetap terjaga.

Melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, Dudy berharap transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah akan terus mengkaji substansi pengaturan dengan mempertimbangkan dinamika industri, perlindungan mitra pengemudi, keselamatan penumpang, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang mudah diakses dan terjangkau.

“Kita usahakan secepat mungkin revisi UU LLAJ ini rampung, karena ini kan masuk dalam Prolegnas tahun 2026, jadi harapannya tahun ini bisa segera diselesaikan. Harapan kami 2026 ini bisa selesai, sehingga bisa dilaksanakan pada tahun 2027,” sebut Dudy.

(Sumber:Ojol Bakal Masuk Kategori Transportasi, Ini 3 Catatan Menhub.)

Jakarta (VLF) – Pemangku kepentingan dunia mulai memberikan peringatan keras tentang gangguan yang disebabkan oleh perkembangan kecerdasan buatan alias artificial inteligence (AI).

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Kristalina Georgieva memperingatkan kecerdasan buatan dapat menghantam pasar tenaga kerja global. Saking kerasnya, Georgieva menyebut hantaman itu bagai tsunami yang bergerak lambat.

Para lulusan muda menurutnya menjadi yang pertama terkena dampaknya. Mencari pekerjaan pertama untuk karier yang panjang mungkin akan lebih sulit daripada biasanya.

“Yang perlu dikhawatirkan, pertama dan terutama, adalah kaum muda yang mulai memasuki pasar tenaga kerja. Biasanya, mereka akan masuk ke pekerjaan rutin dan berulang dan kemudian naik pangkat. Tetapi jika mereka pergi, saya rasa tidak ada anak muda yang ingin menjadi barista di kedai kopi sebagai masa depan profesional mereka,” papar Georgieva dilansir dari CNBC, Selasa (13/10/2026).

IMF memperkirakan sekitar 40% pekerjaan di seluruh dunia pada akhirnya akan ditambah, diturunkan, atau dihilangkan. Paparan risiko sekitar 60% di negara-negara maju, dan 23% di negara-negara berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam, yang merupakan Ketua Dewan Pekerjaan Bank Dunia (World Bank), menyerukan kepada pemerintah-pemerintah negara di dunia untuk memberikan langkah-langkah dukungan dalam membantu kaum muda mendapatkan pekerjaan.

Beberapa kebijakan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 dan krisis keuangan global harus dipikirkan bukan sebagai langkah krisis, tapi menjadi bagian kebijakan struktural yang permanen. Kerja sama dengan sektor swasta, dan memberikan insentif kepada perusahaan untuk mempekerjakan lulusan baru saat ini menjadi penting untuk dilakukan.

“Sekarang kebijakan itu harus dipikirkan bukan sebagai langkah krisis, tetapi sebagai bagian dari kebijakan struktural, serangkaian kebijakan struktural,” kata Shanmugaratnam.

Para pemangku kebijakan nampak beralih dari memperdebatkan apakah AI akan mengganggu lapangan kerja ke memutuskan bagaimana mengurangi dampaknya. Pada saat yang sama, populasi menua dengan cepat muncul khususnya di Asia dan mengancam jumlah angkatan kerja.

Presiden Bank Dunia Ajay Banga memperkirakan 1,2 miliar anak muda akan berusia 18 tahun dalam 15 tahun ke depan. Menurutnya sektor swasta, yang sudah menghasilkan 75% hingga 85% lapangan kerja, harus menyerap sebagian besar dari mereka.

Pemerintah berbagai negara dapat membangun infrastruktur, menetapkan kebijakan, dan mengurangi risiko modal swasta, atau menurunkan risiko yang menghalangi investor untuk menanamkan uang dalam skala besar.

“Modal swasta itulah yang menciptakan lapangan kerja,” kata Ajay Banga.

(Sumber:Bank Dunia & IMF Wanti-wanti Dampak AI ke Lapangan Kerja.)

Jakarta (VLF) – Bill Gates memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat memicu gelombang besar serangan siber pada tahun depan. Ia mengatakan bahwa aktor-aktor jahat kini mendapatkan akses ke model AI yang semakin canggih.

Sang pendiri Microsoft memperingatkan para penjahat dapat mengeksploitasi teknologi AI terbaru untuk mengacaukan sistem keuangan, memeras perusahaan, dan melancarkan serangan siber yang semakin canggih.

“Ketika ada orang-orang jahat, tanpa perlindungan, dan didukung model AI terbaru, di situlah pada tahun depan terutama di ranah siber, kita akan menghadapi banyak kejutan negatif,” kata Gates dalam wawancara dengan CNN yang dikutip detikINET.

Ahli strategi dari Partai Demokrat, Oliver Libby, menilai peringatan Gates menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan di tengah kemajuan AI, sementara Amerika Serikat berusaha mempertahankan daya saing teknologinya.

“Tantangan besar bagi para inovator dan pemerintah dalam beberapa bulan mendatang adalah menyeimbangkan kemajuan AI yang berkelanjutan dengan regulasi cerdas. Para pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan ini, memastikan Amerika tak tertinggal namun juga tidak ada warga terabaikan, akan memenangkan kepercayaan publik,” ujar Libby.

Peringatan Gates ini muncul ketika para peneliti keamanan siber melaporkan adanya lonjakan tajam dalam ancaman yang didukung oleh AI.

Menurut Global Threat Report 2026 dari CrowdStrike, serangan yang menggunakan kemampuan AI meningkat 89% secara tahunan di 2025. Sementara itu, waktu rata-rata bagi hacker untuk bergerak secara lateral di dalam jaringan yang telah disusupi turun drastis menjadi hanya 29 menit.

Gates menjabarkan potensi motivasi finansial di balik serangan-serangan siber, termasuk skema pemerasan dan kekacauan yang sengaja dirancang untuk memanipulasi pasar keuangan maupun hasil perjudian.

“Sektor yang kemungkinan akan kita lihat perubahannya secara paling dramatis pada tahun depan adalah serangan siber. Sebab, di sana sudah ada model bisnis yang jelas, misalnya, Anda mengancam akan melakukan sesuatu lalu menuntut tebusan, atau Anda menciptakan kekacauan yang berdampak pada pasar saham maupun pada hal-hal terkait perjudian,” jelas Gates.

Libby menyerukan adanya pendekatan regulasi yang terkoordinasi untuk mengatasi risiko keamanan AI, sekaligus mempersiapkan warga Amerika menghadapi dampak ekonomi AI yang lebih luas.

“Regulasi harus fokus pada standar federal dan internasional, tanggung jawab platform, hukuman untuk kejahatan siber dan deepfake, keselamatan anak, serta memastikan masyarakat ikut menikmati manfaat ekonomi dari revolusi teknologi masif ini sembari mulai mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan disrupsi tenaga kerja sangat besar,” tegas Libby.

(Sumber:Bill Gates Bawa Kabar Buruk soal AI: Tahun Depan Akan Banyak Kejutan.)

Jakarta (VLF) – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengajak Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) memperkuat kerja sama strategis untuk membangun ketahanan obat nasional. Sinergi ini dinilai penting untuk mendukung kemandirian industri farmasi sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Taruna Ikrar menilai IAI memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi sektor kefarmasian nasional. Sebagai organisasi yang menaungi ratusan ribu apoteker di seluruh Indonesia, IAI memiliki sumber daya manusia yang sangat besar.

“Apoteker bukan sekadar profesi yang menyerahkan obat kepada masyarakat. Mereka adalah bagian penting dari kekuatan bangsa, mulai dari penelitian, pengembangan bahan baku, formulasi, produksi, pengendalian mutu, hingga memastikan keamanan dan kualitas obat yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Ia menyebutkan bahwa sekitar 70 persen pegawai BPOM berasal dari kalangan apoteker. Kesamaan latar belakang keilmuan tersebut dapat menjadi modal untuk mempererat kemitraan BPOM dan IAI, terutama dalam pengawasan obat dan makanan.

Ketergantungan Impor Jadi Tantangan Ketahanan Nasional

Taruna Ikrar juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat dari luar negeri. Pada 2025, sekitar 94 persen kebutuhan bahan baku obat nasional masih bergantung pada impor.

Menurutnya, situasi ini membuat industri farmasi dalam negeri rentan terhadap dinamika geopolitik, gangguan rantai pasok global, hingga perubahan kebijakan perdagangan negara pemasok.

“Ketahanan obat adalah bagian dari ketahanan nasional. Negara yang kuat harus memiliki kemampuan menjamin kebutuhan obat rakyatnya, termasuk ketika dunia menghadapi krisis. Kita tidak boleh terus-menerus bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri,” tegasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPOM mendorong penguatan riset, pengembangan bahan baku lokal, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, serta hilirisasi inovasi di bidang farmasi.

Langkah ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, pelaku industri, pemerintah, hingga organisasi profesi. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan Academia, Business, and Government (ABG).

Taruna menegaskan bahwa BPOM berkomitmen menerapkan regulasi yang berlandaskan bukti ilmiah (science-based) dan analisis risiko (risk-based). Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi industri sekaligus menjaga perlindungan kesehatan masyarakat.

Soroti Antibiotik Tanpa Resep dan Ancaman Resistansi Antimikroba

Selain persoalan bahan baku obat, Taruna Ikrar menekankan pentingnya keterlibatan apoteker dalam menghadapi ancaman resistansi antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR).

Berdasarkan data pengawasan BPOM, persentase apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter masih mencapai 63,75 persen pada 2025, meski menurun dibandingkan dengan 70,59 persen pada 2024.

Menurut Taruna, kondisi tersebut menunjukkan perlunya memperkuat disiplin profesi, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta memperketat pengawasan penggunaan antibiotik.

“Antibiotik bukan obat yang boleh digunakan sembarangan. Apoteker memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan penggunaannya sesuai ketentuan. Melindungi masyarakat dari resistansi antimikroba berarti ikut menjaga masa depan kesehatan bangsa,” jelasnya.

Ia juga mengajak IAI meningkatkan kompetensi para anggotanya agar mampu mengikuti perkembangan bioteknologi, produk biologi, serta terapi inovatif, termasuk Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP).

IAI Diharapkan Jadi Mitra Strategis BPOM

Taruna Ikrar berharap Pengurus Pusat IAI periode 2026-2030 semakin aktif berkontribusi dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kompetensi apoteker, pengembangan inovasi, serta percepatan kemandirian industri farmasi nasional.

Ia menilai masukan dari organisasi profesi sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang konstruktif, inovatif, berbasis bukti ilmiah, dan mempertimbangkan risiko secara proporsional.

“BPOM dan IAI memiliki tanggung jawab besar yang sama, yakni melindungi kesehatan masyarakat. Dengan kekuatan ratusan ribu apoteker di seluruh Indonesia, kita memiliki modal besar untuk membangun ekosistem kefarmasian yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing global,” katanya.

Taruna menegaskan bahwa kemandirian obat tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri farmasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa di bidang kesehatan.

“Kita ingin Indonesia bukan hanya menjadi pasar obat dunia, tetapi juga menjadi bangsa yang mampu meneliti, mengembangkan, memproduksi, dan menjamin mutu obat bagi rakyatnya sendiri. Sinergi BPOM dan IAI harus menjadi kekuatan nyata menuju kemandirian obat dan ketahanan nasional,” pungkasnya.

(Sumber:BPOM Ajak IAI Perkuat Sinergi, 94 Persen Bahan Baku Obat RI Masih Impor.)

Jakarta (VLF) – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka makin mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024. Sejumlah partai politik pun mulai buka suara, meski sebagian masih memilih mengkaji putusan MK sebelum menentukan sikap.

Wacana pemakzulan atau impeachment itu mencuat setelah MK memutus gugatan tersebut pada 6 Oktober 2026. Dalam putusannya, MK menyatakan tidak ada bukti tamat SMA yang dilaporkan Gibran saat mendaftarkan diri sebagai cawapres.

Setelah putusan tersebut, pihak penggugat berencana mendatangi DPR, MPR, dan sejumlah partai politik untuk melakukan audiensi guna membahas pemakzulan Gibran.

“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,” kata penggugat ijazah Gibran, Denny Indrayana, kepada wartawan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Denny meminta lembaga legislatif memakzulkan Gibran. Selain mengunjungi lembaga legislatif, pihaknya juga akan mendatangi partai-partai politik untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Lantas, bagaimana respons lima partai politik terkait wacana pemakzulan Gibran?

Demokrat Terbuka Terima Aspirasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron merespons wacana pemakzulan Gibran dengan menyatakan pihaknya akan mempelajari putusan MK yang menjadi dasar munculnya wacana tersebut.

“Kami menghormati proses dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Saat ini kami monitor perkembangan atas keputusan MK tersebut, dan tentu konsolidasi ke dalam apa langkah-langkah yang tepat untuk bangsa dan rakyat,” kata Herman saat dihubungi, Minggu (11/10).

Herman mengatakan Demokrat terbuka untuk menerima audiensi dari para penggugat ijazah Gibran. Menurut dia, partainya siap menerima aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.

“Partai Demokrat terbuka bagi elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Partai Demokrat terbuka untuk siapa pun,” jelas Herman.

PDIP Pilih Soroti Karhutla

Berbeda dengan Demokrat, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo enggan menanggapi wacana pemakzulan Gibran. Ganjar memilih menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang hingga kini belum padam.

“Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik,” kata Ganjar saat dihubungi, Minggu (11/10).

Ganjar menilai penanganan karhutla harus menjadi prioritas pemerintah. Dia juga menyinggung sejumlah negara tetangga yang telah melayangkan protes karena terdampak asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

“Kita malu sebagai bangsa tidak bisa membereskan ini dengan segera,” kata Ganjar.

PKB Masih Kaji Putusan MK

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku belum menentukan sikap resmi terkait wacana pemakzulan Gibran. Partai tersebut masih mengkaji dan mengkalkulasi salinan putusan MK sebelum mengambil sikap.

“Belum, sampai sejauh ini PKB belum bersikap secara resmi karena kita masih mengkaji dan mengkalkulasi salinan putusan secara lengkap. Ini kan baru 3 hari yang lalu,” kata politikus PKB sekaligus anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, di DPP PKB, Jakarta Pusat, kepada wartawan, Sabtu (10/10).

“Kita sedang menunggu salinan resminya, putusannya untuk dilakukan kajian dan kalkulasi. Ya pada saatnya nanti akan diinformasikan,” imbuhnya.

PAN Utamakan Kepentingan Bangsa

Partai Amanat Nasional (PAN) juga buka suara terkait wacana pemakzulan Gibran. PAN menyatakan masih mengkaji putusan MK tersebut.

“PAN akan mengkaji putusan MK dengan baik,” kata Waketum PAN, Viva Yoga kepada wartawan, Senin (12/10).

Viva mengatakan PAN ingin mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Menurut dia, partainya tidak ingin mengutamakan kepentingan kekuasaan.

“Tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kekuasaan,” ujarnya.

PKS Sebut Masuk Ranah Sosial dan Politik

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai MK telah memberikan fakta hukum bahwa tidak ditemukan dokumen pendidikan yang menyatakan Gibran telah tamat SMA melalui putusannya. PKS menilai persoalan tersebut kini telah memasuki ranah sosial dan politik.

“PKS berpendapat MK sudah memberi fakta hukum tidak ditemukan dokumen menyatakan telah selesai sekolah menengah atas. Sekarang masuk ranah sosial dan politik,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Senin (12/10).

Mardani menegaskan masyarakat dan partai politik memiliki hak untuk merespons putusan MK tersebut. Namun, PKS saat ini masih menjalin komunikasi untuk mencari langkah terbaik bagi kemajuan bangsa.

“Masyarakat punya hak merespon keputusan MK. Juga parpol. PKS sedang berkomunikasi untuk mendapatkan kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa,” ujarnya.

(Sumber:Wacana Pemakzulan Gibran Makin Kencang: Ini Sikap PDIP, Demokrat, hingga PKS.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution mengusulkan pembukaan jalur laut dengan skema pengiriman skala kecil dan berfrekuensi tinggi serta subsidi logistik untuk mempercepat ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke Malaysia. Usulan tersebut diharapkan dapat menekan biaya pengiriman, mempercepat perputaran modal, dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM Sumut.

Bobby mengungkapkan potensi UMKM di Sumut sangat besar. Namun, pengembangan ekspor selama ini masih terkendala sistem pengiriman antarnegara yang mensyaratkan kuantitas besar dalam satu kali pengiriman.

Sebagai solusi, Bobby mendorong pembukaan jalur laut dengan pola pengiriman dalam volume lebih kecil, tetapi dilakukan secara rutin.

“Kita usulkan pengiriman dalam volume yang tidak terlalu besar tetapi lebih sering, misalnya lima hari sekali atau seminggu sekali. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak perlu menumpuk stok terlalu lama dan perputaran modal mereka bisa lebih cepat dan dinamis,” ujar Bobby dalam keterangannya, Senin (12/10/2026).

Usulan itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Muzafar Shah Mustafa, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Sabtu (10/10).

Untuk mendukung skema tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyatakan kesiapan memberikan subsidi pada sektor transportasi laut lintas negara guna menekan biaya logistik produk UMKM lokal.

Menurut Bobby, kedekatan jarak dan singkatnya waktu tempuh dari Sumut menuju Kuala Lumpur maupun Penang menjadi modal penting untuk mempererat hubungan bilateral, khususnya di bidang perdagangan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), dan penguatan kawasan industri.

“Jarak kita sangat dekat, bahkan beberapa daerah di Sumut lebih cepat dijangkau dari Kuala Lumpur dibanding Jakarta. Keunggulan geografis ini harus kita konversikan menjadi peluang ekonomi nyata bagi masyarakat di kedua wilayah,” kata Bobby.

Selain kerja sama ekonomi, pertemuan tersebut juga membahas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penanganan dampak asap lintas negara. Bobby menyampaikan kondisi cuaca dan penanganan Karhutla di Sumut pada tahun ini relatif baik sehingga wilayah Sumut tidak menyumbangkan asap ke negara tetangga, termasuk Malaysia.

“Alhamdulillah, tahun ini tidak ada kebakaran hutan dan lahan di Sumut yang mengirimkan asap ke Malaysia. Meskipun ada kiriman asap tipis dari daerah lain, curah hujan di Sumut saat ini masih lumayan baik,” jelas Bobby.

Menanggapi usulan tersebut, Dato’ Muzafar menyambut baik gagasan pembukaan jalur laut dan subsidi logistik. Pihaknya berkomitmen mendiskusikan mekanisme teknis pelaksanaannya, baik dari sisi regulasi pemerintah maupun kerja sama dengan sektor swasta di Malaysia.

Dato’ Muzafar mengatakan Sumut merupakan salah satu pintu masuk strategis bagi Malaysia di Indonesia. Dari total nilai perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia yang mencapai hampir US$26 miliar,kontribusi perdagangan Sumut tercatat signifikan,yakni sekitar US$1 miliar hingga US$2 miliar.

“Sumatera Utara memiliki kepentingan yang sangat besar bagi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, perkapalan, hingga pariwisata medis dan pendidikan. Kami menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin sangat baik selama ini,” ungkap Dato’ Muzafar.

Menutup pertemuan, Dato’ Muzafar menyampaikan apresiasi atas hubungan dan kerja sama yang terjalin antara Malaysia dan Sumut. Ia juga menyatakan kesiapan Malaysia untuk terus berkoordinasi dan berpartisipasi dalam penanganan isu lingkungan regional di kawasan

(Sumber:Bobby Nasution Usul Subsidi Angkutan Laut untuk Ekspor UMKM ke Malaysia.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta semua kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan anggaran, secara rinci anggaran yang harus dihemat adalah perjalanan dinas sebesar 30% di kuartal IV tahun 2026. Hal tersebut tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-708/MK.03/2026 tertanggal 8 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Anggaran, Sudarto menjelaskan kebijakan ini diambil untuk menjaga fokus APBN yang menumbuhkan dan melindungi. Dia menegaskan, pengelolaan belanja negara harus fokus pada target yang telah ditetapkan.

“Prinsipnya bahwa kebijakan tersebut adalah merupakan penguatan atas arah kebijakan yang telah dijalankan sepanjang 2026, terutama melalui dikeluarkannya surat S-98 Februari 2026 ini. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk mempertajam pengelolaan belanja agar semakin fokus pada pencapaian keluaran dan hasil yang direncanakan,” ungkap Sudarto dalam acara APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Sudarto menegaskan, kebijakan ini bukan hal baru yang ditetapkan Kemenkeu. Dia juga menyebut, setiap rupiah yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk bagi pertumbuhan ekonomi kuartal IV.

“Jadi bukan sesuatu yang baru, serta memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberikan manfaat yang optimal terlebih ketika kita memasuki triwulan IV,” tegasnya.

Sudarto menambahkan, capaian target prioritas pembangunan harus tetap menjadi fokus. Dia menegaskan, penajaman belanja tidak boleh menggangu pelayanan publik.

“Fokusnya adalah kita mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk semakin fokus untuk mencapai target-target yang sudah direncanakan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kemenkeu menerbitkan S-708/MK.03/2026 pada 8 Oktober 2026. Surat tersebut memuat arahan untuk optimalisasi belanja pemerintah dan disiplin anggaran kementerian atau lembaga untuk memastikan pelaksanaan kebijakan.

Terdapat dua poin utama yang ditekankan, yakni penghematan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebesar 30% dari pagu perjalanan dinas yang belum direalisasikan melalui optimalisasi pertemuan secara daring, pembatasan perjalanan yang tidak prioritas, serta efisiensi jumlah dan frekuensi perjalanan dinas, dengan tetap menjaga kelancaran pelaksanaan tugas dan program prioritas. Poin kedua, melakukan Penundaan Belanja Pendukung Aparatur yang belum direalisasikan.

(Sumber:Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 30% Jelang Akhir Tahun!.)