Jakarta (VLF) – Pemerintah menetapkan harga minyak pada Juli 2026 turun. Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Juli ditetapkan pemerintah menjadi sebesar US$ 81,68 per barel.

ICP turun US$ 1,77 dibandingkan bulan sebelumnya. Meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan mulai pulihnya arus pasokan minyak dunia menjadi penyebab utama harga minyak turun.

Penetapan ICP Juli 2026 tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 319.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Juli 2026.

“Penetapan ICP bulan Juli 2026 sebesar US$ 81,68 per barel mencerminkan dinamika pasar minyak mentah global yang mengalami penyesuaian menyusul meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berangsur pulihnya arus pasokan minyak dunia,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman, dalam keterangannya, dikutip Selasa (11/8/2026).

Menurut Laode perkembangan harga minyak internasional dipengaruhi faktor geopolitik, kondisi pasokan, serta perkembangan permintaan global. Salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan tersebut adalah sempat meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang diikuti gencatan senjata serta terbukanya ruang diplomasi bilateral dan multilateral.

Kondisi lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz yang mulai membaik juga disebut mempengaruhi kepercayaan pasar. Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pemulihan sementara lalu lintas di Selat Hormuz mendorong kenaikan pasokan minyak dunia hingga 4,1 juta barel per hari pada Juni 2026 sehingga total pasokan mencapai 98,8 juta barel per hari.

Sejumlah faktor masih menjadi sumber ketidakpastian, termasuk potensi perdamaian yang rapuh dan memicu eskalasi militer dalam skala terbatas dan perubahan persediaan minyak mentah Amerika Serikat. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi arah pergerakan harga minyak pada periode berikutnya.

Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak internasional. Formula ICP juga akan tetap diterapkan secara transparan agar mencerminkan dinamika pasar internasional serta tetap akuntabel bagi keuangan negara dan kegiatan usaha hulu migas.

Pemantauan terhadap perubahan pasokan, kondisi geopolitik, dan perkembangan pasar global menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menghadapi fluktuasi harga minyak sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan energi nasional.

Harga Rata-rata Minyak Mentah

• Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$ 1,77/barel dari US$ 83,45/barel menjadi US$ 81,68/barel.
• Brent (ICE) turun sebesar US$ 0,46/barel dari US$ 84,43/barel menjadi US$ 83,97/barel.
• WTI (Nymex) turun sebesar US$ 2,57/barel dari US$ 81,79/barel menjadi US$ 79,22/barel.
• Dated Brent turun sebesar US$ 2,06/barel dari US$ 85,47/barel menjadi US$ 83,41/barel.
• Basket OPEC turun sebesar US$ 7,00/barel dari US$ 89,75/barel menjadi US$ 82,74/barel.

(Sumber:Harga Minyak Mentah RI Turun Jadi US$ 81,68/Barel.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecualikan Undang-undang (UU) Jones dan hingga November 2026. Hal ini merupakan keputusan langsung Presiden AS Donald Trump untuk menjaga pasokan minyak masuk ke negaranya.

UU Jones mengharuskan pengangkutan barang antarpelabuhan dilakukan oleh kapal berbendera AS. Trump mengeluarkan pengecualian 60 hari terhadap aturan ini pada 17 Maret lalu, kurang dari tiga minggu setelah AS dan Israel memulai perang dengan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran.

Kini Trump ingin memperpanjang kebijakan itu selama 90 hari dalam upaya untuk menjaga aliran bahan bakar di tengah perang Iran. Perpanjangan 90 hari terbaru ini diperkirakan berlangsung hingga pertengahan November, melewati tanggal pemilihan paruh waktu.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan perpanjangan terbaru ini akan dipersempit dan hanya berlaku untuk kapal yang mengangkut sumber daya energi tertentu, komoditas minyak salah satunya. Perpanjangan ini juga mengharuskan Pentagon untuk berkonsultasi dengan Administrasi Maritim AS dan menentukan apakah pengecualian tersebut berlaku untuk setiap pelayaran pengiriman individu.

“Kami memuji kepemimpinan pemerintah dalam memperpanjang pengecualian Undang-Undang Jones, tindakan penting yang akan menjaga agar energi Amerika tetap berjalan, memperkuat keamanan pasokan, dan membantu melindungi konsumen dari volatilitas harga yang tidak perlu. Langkah tegas ini akan memastikan bahan bakar penting mencapai wilayah yang paling membutuhkannya sekaligus memperkuat ketahanan Amerika di tengah gangguan pasar global yang sedang berlangsung,” kata Kristin Whitman, wakil presiden senior hubungan pemerintah di American Petroleum Institute dikutip dari CNBC, Selasa (11/8/2026).

UU Jones dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembangkan industri pelayaran domestik setelah Perang Dunia I. Namun, beberapa ekonom, termasuk mereka yang berada di lembaga libertarian Cato Institute, berpendapat bahwa UU Jones adalah bentuk proteksionisme yang sudah ketinggalan zaman.

Sejak Trump pertama kali mencabut pengecualian terhadap undang-undang tersebut, sekitar 210 pelayaran yang seharusnya dianggap ilegal berhasil dituntaskan. Mayoritas kapal-kapal ini mengangkut bensin dan minyak mentah.

Cato, mengutip data tersebut, memperkirakan ada hampir 55 juta barel kargo secara total telah dikirim dengan memanfaatkan kebijakan pengecualian UU Jones. Juru bicara Gedung Putih Taylor Rogers mengatakan pemerintahan Trump mengambil langkah tersebut untuk memastikan militer dan industri utama AS tetap memiliki akses tanpa gangguan ke sumber daya penting.

“Data menunjukkan bahwa pengecualian tersebut telah mendorong peningkatan signifikan dalam pengiriman domestik produk-produk penting seperti bensin, solar, dan bahan bakar jet. Presiden Trump terus mengambil tindakan berani dan masuk akal yang melindungi dan memperkuat keamanan ekonomi dan nasional Amerika,” kata Rogers.

(Sumber:Trump Bolehkan Kapal Berbendera Asing Angkut BBM ke AS.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah tahun ini membebaskan pajak 100 persen untuk setiap pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar. Tujuannya untuk mendorong penjualan properti.

Ternyata hal ini benar berefek menurut pengamat properti sekaligus CEO of Indonesia Property Watch Ali Tranghanda. Secara keseluruhan, penjualan rumah pada Q1 2026 sebenarnya menurun. Namun, PPN DTP jadi penggerak utama penjualan hunian Rp 2 miliar ke bawah. Sebab, kebanyakan yang terjual adalah rumah ready stock.

Hal ini ia ungkapkan setelah acara Press Conference The People’s Choice 2026, Indonesia’s Top Consumer Voted Awards, di Raffles Hotel Jakarta.

“Penjualan (properti) lagi turun. Tapi sebagian besar yang beli itu menggunakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Tapi penjualan malah turun. Tapi PPN DTP salah satu yang menyebabkan bisa masih masih mendorong lah penjualan itu. Kalau nggak ada PPN DTP mungkin penjualan makin jatuh lagi,” kata Ali, pada Senin (10/8/2026).

Ali menilai buruknya pasar properti awal tahun ini disebabkan oleh kondisi ekonomi dan lesunya daya beli masyarakat. Selain itu, maraknya kabar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) membuat kelas menengah ke bawah khawatir dan mengerem untuk membeli rumah.

“Pasti itu ekonomi dan segala macam. Pasti terjadi, karena ini kita sejak Q1 awal 2026 ini trennya menurun terus. Menengah bawah juga rentan. Beli dan segala macam. Isu-isu PHK segala macam,” jelasnya.

Kondisi pasar yang lesu ini juga terjadi di kelas atas. Meskipun dari beberapa data yang diungkap oleh konsultan properti bahwa rumah Rp 5 miliar ke atas laris manis setiap dipasarkan, tetapi pasar ini jumlahnya sedikit sekali jika dibandingkan dengan pasar properti kelas bawah. Selain itu, jika melihat di kawasan Pondok Indah dan Menteng banyak ditemui rumah mewah dijual.

Menurut Ali penjualan properti tersebut dikarenakan orang-orang kaya sudah terlalu banyak aset dan ingin mengurangi.

“Di menengah atas itu udah kebanyakan dia buang aset. Jadi itu yang membuat pasar agak sedikit terganggu,” sebutnya.

Selain itu, saat ini jenis investasi semakin banyak, seperti kripto dan saham yang dinilai lebih menguntungkan dibanding properti yang nilainya tumbuh ketika disimpan dalam waktu lama.

“Properti itu bukan primadona. Penjualannya itu nggak bagus. Kenaikannya nggak membuatnya menarik. Mungkin dia main saham, main kripto, itu mungkin lebih menarik atau emas. Tapi kalau kita bicara yang 5 tahun sebelumnya itu (properti) primadona,” ujarnya.

(Sumber:Orang Kaya Mulai Kurangi Properti, Saham dan Kripto Dinilai Lebih Menarik.)

Jakarta (VLF) – Kelompok bersenjata Houthi yang berbasis di Yaman dikabarkan melancarkan serangan terhadap fasilitas kilang milik perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, pada Minggu (9/8/2026) pagi. Pemerintah Arab Saudi menyatakan tidak ada korban luka dalam insiden tersebut.

Dilansir detikNews dari CNBC, serangan tersebut menyasar fasilitas Saudi Aramco yang berada di Jazan. Hingga Minggu siang, petugas pemadam kebakaran masih melakukan upaya untuk mengendalikan api yang muncul di area kilang.

“Pihak berwenang sedang menyelesaikan prosedur yang diperlukan untuk menangani insiden tersebut,” tulis Kementerian Energi Arab Saudi dalam unggahan resmi X, dikutip dari CNBC, Minggu (9/8/2026).

Houthi, kelompok bersenjata yang mendapat dukungan Iran, turut mengonfirmasi serangan tersebut. Mereka menyebut serangan dilakukan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone dan ditujukan ke fasilitas Aramco di Jazan.

Kelompok tersebut menyatakan serangan merupakan respons terhadap dugaan pelanggaran wilayah udara Yaman oleh drone milik Arab Saudi.

“Angkatan Bersenjata Yaman mengatakan mereka menyerang kilang Aramco milik Arab Saudi di Jizan pada hari Minggu, dan menggambarkan serangan pesawat tak berawak itu sebagai serangan yang tepat sasaran dan dilakukan sebagai tanggapan atas pelanggaran wilayah udara Yaman oleh pesawat tak berawak Saudi,” tulis laporan kantor berita Iran, Mehr.

Houthi sebelumnya juga beberapa kali mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap fasilitas Saudi Aramco sejak konflik di kawasan tersebut dimulai.

Insiden terbaru itu terjadi di tengah situasi hubungan Iran dan Amerika Serikat (AS) yang masih diwarnai ketegangan. Kedua negara diketahui belum kembali melakukan pembicaraan langsung terkait upaya perdamaian.

Gencatan pertempuran antara AS dan Iran setelah tercapainya nota kesepahaman pada 17 Juni juga tidak berlangsung lama. Setelah periode tersebut, Iran kembali melancarkan serangkaian serangan menggunakan drone dan rudal selama beberapa pekan. Sasaran serangan antara lain kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz serta sejumlah negara Teluk di sekitarnya.

AS kemudian merespons dengan melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan dirinya tidak terlibat dalam pembicaraan langsung dengan AS. Dalam proses negosiasi tersebut, Oman disebut memainkan peran penting sebagai mediator, terutama dalam pembahasan mengenai persoalan Selat Hormuz.

“Pembicaraan dengan Oman tidak berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali. Kesepakatan mungkin tercapai, tetapi pembukaan kembali selat tersebut bergantung pada kondisi lain yang disampaikan melalui perantara,” kata Araghchi.

Araghchi sebelumnya juga menyampaikan bahwa Iran dan Oman hampir mencapai kesepakatan mengenai pengaturan navigasi untuk jalur transit tertentu.

(Sumber:Kilang Minyak di Arab Saudi Diserang Houthi.)

Jakarta (VLF) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri bertemu Presiden Prabowo Subianto sore kemarin. Pertemuan dilakukan di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Jawa Barat.

Simon melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan Prabowo pada Juli, serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol.

“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioethanol oleh Pemerintah,” ujar keterangan resmi dalam akun @sekretariat.kabinet, dikutip Senin (10/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut Prabowo juga memerintahkan pengurangan lapisan birokrasi dan anak cucu perusahaan di Pertamina. Pesan yang sama juga disampaikan Prabowo untuk PLN dan BUMN lainnya.

“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tulis keterangan tersebut.

(Sumber:Dirut Pertamina Lapor Prabowo soal B50 hingga Persiapan Bioetanol.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan resmi menunda pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% hingga 31 Oktober 2026. Tokopedia dan Shopee juga telah berkomitmen mengembalikan pajak yang telah dipungut dari pedagang pada periode 1-5 Agustus kemarin.

Berdasarkan catatan detikcom, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diketahui telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Namun hingga kini, baru dua platform yang telah menetapkan jangka waktu pengembalian atau restitusi pajak PPh.

Tokopedia

Dikutip dari laman resmi Tokopedia, perusahaan tersebut telah menghentikan pemotongan lebih lanjut mulai Kamis (6/8/2026) pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Tokopedia berkomitmen mengembalikan PPh yang terlanjur dipungut paling lambat 30 September 2026.

“Untuk setiap jumlah yang sebelumnya telah dipotong dari transaksi Anda, dana tersebut diperkirakan akan dikembalikan ke akun penjual Anda paling lambat pada 30 September 2026,” tulis Manajemen Tokopedia, dikutip dari laman resminya, Minggu (9/8/2026).

Namun, waktu pengembalian dana bisa berbeda tergantung proses penyesuaian dan kapan dana tersebut tercatat di akun pedagang Tokopedia. Pedagang tidak perlu melakukan apa pun karena pengembalian akan dilakukan otomatis dan dapat dicek melalui akun atau riwayat transaksi terkait.

“Platform tetap berkomitmen penuh untuk mematuhi peraturan pemerintah dan akan terus menerapkan arahan lebih lanjut dari otoritas terkait,” lanjutnya.

Shopee

Sementara itu, Shopee juga resmi menghentikan pemungutan PPh Pasal 22 sejak Kamis (6/8/2026) pukul 00:00 WIB. Secara otomatis Shopee juga akan mengembalikan pungutan pajak tersebut secara bertahap mulai 14 Agustus hingga 30 September 2026.

Shopee juga mengingatkan waktu pengembalian dapat berbeda-beda untuk setiap akun, dengan mempertimbangkan jangka waktu proses pengembalian barang dan dana.

Adapun dana pengembalian dapat dilihat melalui di Seller Centre menu Saldo Saya; pilih tipe transaksi Penyesuaian. Kemudian pedagang juga bisa melihat proses pengembalian pada aplikasi Seller Centre Shopee; menu Saya; Saldo Penjual; dan Transaksi.

“Seluruh proses ini akan berjalan dari sistem Kami, sehingga Penjual tidak perlu melakukan tindakan apa pun. Kami berkomitmen untuk terus mematuhi seluruh peraturan pemerintah yang berlaku,” jelas Manajemen Shopee dalam situs resminya.

Blibli

Kemudian untuk Blibli, penghentian pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan sejak 6 Agustus 2026 pukul 00.00 WIB. Sementara untuk proses pengembalian, Blibli masih menunggu ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Bagi seller yang sebelumnya sudah dipungut PPh Pasal 22, Blibli masih menunggu ketentuan resmi dari DJP terkait mekanisme pengembalian/restitusi pajak. Sementara itu, proses perbaikan dan adjustment untuk seller yang terdampak ketidaksesuaian pemungutan akibat kendala sistem Blibli tetap akan diproses paling lambat akhir Agustus 2026,” tulis Blibli dalam laman resminya.

(Sumber:Tokopedia & Shopee Refund Dana Pedagang Bertahap Usai Pajak Ditunda.)

Jakarta (VLF) – Amerika Serikat (AS) kembali meluncurkan serangkaian kebijakan perdagangan yang protektif. Kali ini Gedung Putih memberlakukan serangkaian harga minimum dan tarif 15% untuk produk yang terbuat dari polisilikon.

Polisilikon menjadi bahan baku untuk membuat semikonduktor dan panel surya yang sebagian besar diproduksi oleh China. Kebijakan yang diluncurkan Presiden AS Donald Trump ini menggunakan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962 untuk mendukung rantai pasokan chip dan panel surya domestik untuk bersaing dengan China dalam kecerdasan buatan dan energi.

“Rencana aksi dalam proklamasi ini, antara lain, akan membantu memastikan kelayakan komersial produksi polisilikon dan turunannya di Amerika Serikat yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata pengumuman pemerintah AS dikutip dari Reuters, Jumat (7/8/2026).

Polisilikon, bentuk silikon yang sangat murni, berada di awal rantai pasokan manufaktur semikonduktor dan panel surya. Produsen mengubah wafer silikon menjadi sel surya dan kemudian merakitnya menjadi panel yang digunakan dalam proyek surya.

Selama dekade terakhir, pabrik-pabrik AS menuduh China melakukan praktik dumping panel surya di pasar, menerima subsidi pemerintah yang tidak adil, dan memindahkan produksi mereka ke negara lain untuk menghindari tarif AS.

AS memiliki dua pabrik polisilikon. Hemlock Semiconductor, yang mengoperasikan pabrik di Michigan, adalah usaha patungan antara Corning dan Shin-Etsu Handotai dari Jepang. Ada juga Wacker Chemie yang berbasis di Munich mengoperasikan pabrik di Tennessee.

(Sumber:Trump Pasang Tarif 15% untuk Bahan Baku Panel Surya, China Jadi Sasaran.)

Jakarta (VLF) – Ribuan lapangan kerja terbuka karena hadirnya gelombang investasi baru di industri tekstil dan pakaian jadi. Berdasarkan proyek investasi yang telah diumumkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, enam perusahaan berpotensi menciptakan sekitar 9.000-9.800 kesempatan kerja baru.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Garment dan Textile Indonesia (AGTI) Rizal Tanzil Rakhman mengatakan investasi sektor tekstil memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar pembangunan pabrik.

“Investasi industri tekstil dan pakaian jadi tidak hanya menghadirkan fasilitas produksi. Investasi ini juga menciptakan pekerjaan, meningkatkan ekspor, menggerakkan logistik, dan menumbuhkan kegiatan ekonomi baru di sekitar kawasan industri,” ujar Rizal dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).

Di Kabupaten Brebes misalnya, PT Xinhai Knitting Indonesia diproyeksikan menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja melalui pembangunan pabrik tekstil modern yang ditujukan untuk memenuhi pasar ekspor. Sementara itu, pembangunan kawasan manufaktur tekstil terintegrasi di Subang Smartpolitan oleh PT Binkova Textiles Indonesia, PT Dafei Textile Indonesia, dan PT Serendipity Fashion Indonesia diperkirakan menyerap 3.000-3.800 tenaga kerja.

Selain itu, PT FHG Tekstil Indonesia di Kabupaten Demak telah merekrut sekitar 600 tenaga kerja lokal sejak mulai beroperasi. Sedangkan, PT Citra Terus Makmur di Kabupaten Sumedang telah menyelesaikan perluasan fasilitas produksinya, meski perusahaan belum mengumumkan jumlah tambahan tenaga kerja yang diserap.

Di luar proyek investasi tersebut, pengoperasian kembali fasilitas PT Wong Hang Bersaudara dan PT Akarsa Garment di Kabupaten Pemalang juga berhasil memulihkan sekitar 1.500 kesempatan kerja yang sebelumnya terdampak penghentian operasional.

Menurut Rizal, keberhasilan menarik investasi tidak terlepas dari dukungan berbagai kementerian dan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. AGTI mengapresiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pemerintah daerah yang terus mendukung pengembangan industri TPT nasional.

“Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat. Dengan pasokan bahan baku dan energi yang kompetitif, tenaga kerja terampil, kemudahan investasi, akses ekspor, serta pengawasan terhadap impor ilegal dan praktik perdagangan tidak sehat, industri TPT memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan menjadi motor penciptaan lapangan kerja nasional,” pungkas Rizal.

(Sumber:Investasi Pabrik Tekstil Baru Berpotensi Serap 9.000 Tenaga Kerja.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah melakukan penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, evaluasi dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki tata kelola, tetapi juga memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

“MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal,” ujar Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Jumat (7/8/2026).

Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat MBG. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena berperan penting dalam percepatan penurunan stunting sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Untuk memperluas jangkauan layanan, pemerintah mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Selain itu, pemerintah menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku dan insentif sewa SPPG agar pelaksanaan program di wilayah terpencil dapat berjalan optimal.

Menko Pangan menegaskan percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T menjadi salah satu prioritas pemerintah dan ditargetkan selesai dalam pekan ini. Pendataan kebutuhan dan kesiapan SPPG di wilayah tersebut juga sebagian besar telah rampung.

“Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik,” kata Zulkifli Hasan.

Validasi Data Penerima

Selain memperbaiki sasaran, pemerintah juga melakukan validasi data penerima manfaat MBG. Hasilnya, ditemukan koreksi terhadap 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru yang sebelumnya terhitung ganda (double counting).

Pemerintah juga merekomendasikan 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari kelompok ekonomi mampu agar tidak lagi menjadi prioritas penerima manfaat MBG.

“Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan,” kata Menko Pangan.

Pengawasan SPPG Diperketat

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga menegaskan tidak ada kompromi terhadap standar keamanan pangan. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Saat ini terdapat 8.185 SPPG yang belum memenuhi ketentuan dan sedang menjalani proses penertiban. Pemerintah menegaskan SPPG yang tidak memenuhi kewajiban hingga batas waktu yang ditetapkan akan ditutup secara permanen.

Ketentuan SLHS juga diberlakukan dalam penyelenggaraan MBG di pondok pesantren. Pondok pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 orang diperbolehkan membangun dan mengelola dapur sendiri, selama memenuhi seluruh standar dan persyaratan SLHS. Sementara itu, pondok pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 orang akan dilayani melalui SPPG. Mekanisme pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

“Pesantren yang santrinya di atas 1.000 boleh membuat dapur sendiri, tetapi syaratnya harus memenuhi SLHS. Kalau jumlah santrinya di bawah 1.000, nanti pelayanannya bergabung dengan SPPG. Prinsipnya tetap sama, standar kesehatan dan keamanan pangan harus kita jaga,” tegas Zulkifli Hasan.

Di saat yang sama, pemerintah juga memperkuat pengawasan serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dideteksi lebih cepat, dikoordinasikan secara terpadu, dan segera ditindaklanjuti.

“Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum tepat kita koreksi, dan yang tidak memenuhi ketentuan kita tertibkan. Dengan begitu MBG akan semakin tepat sasaran, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Zulkifli Hasan.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut dihadiri tiga menteri koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Rapat juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta enam wakil menteri dari kementerian terkait. Kehadiran lintas kementerian dan lembaga tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis.

(Sumber:Menko Pangan Tegaskan MBG Diprioritaskan untuk Ibu Hamil, Balita, & Daerah 3T.)

Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunda pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace sampai dengan 31 Oktober 2026. Kemudian berdasarkan unggahan resmi Instagram Direktorat Jenderal Pajak, @ditjenpajakri, pemungutan pajak tersebut akan mulai berlaku pada 1 November 2026.

Penundaan pungutan pajak ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian pemerintah. Selanjutnya, DJP akan melakukan penunjukkan kembali marketplace sebagai pemungutan PPh.

“Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 yang telah diterbitkan akan dibatalkan dan dilakukan penunjukan kembali,” tulis unggahan tersebut, Kamis (6/8/2026).

Kemudian untuk pedagang yang terlanjur dipungut pajak oleh marketplace, akan dikembalikan oleh platform e-commerce terkait. DJP menegaskan, penundaan kebijakan tidak mengubah substansi aturan.

“PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari Pedagang Dalam Negeri sehubungan dengan penunjukan yang telah diterbitkan sebelumnya akan dikembalikan oleh marketplace kepada Pedagang Dalam Negeri. Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya,” bunyi keterangan dalam unggahan tersebut lebih lanjut.

Berdasarkan catatan detikcom, diketahui pemerintah menerapkan pemungutan PPh terhadap pedagang dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce mulai 1 Agustus. Kebijakan ini diharapkan dapat mengerek penerimaan negara hingga Rp 24 triliun per tahun.

Pada 1 Juli 2026, DJP telah menunjuk empat platform marketplace sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Kemudian Kemenkeu memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada platform yang telah ditunjuk untuk sosialisasi hingga penyesuaian sistem.

Adapun penerapan ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Potensi pajak dari sektor perdagangan digital terus meningkat selama lima tahun terakhir. Sebelumnya, penerimaan dari sektor ini berkisar di angka Rp 8 triliun hingga Rp 12 triliun.

“Mudah-mudahan dengan pemungutan ini kepatuhan meningkat, akurasi pemungutan juga membuat akurasi perbandingan data di Coretax kami meningkat. Kami berharap setidaknya bisa katakanlah ya insyaallah bisa naik 100% lah. Jadi di angka mungkin Rp 16 triliun sampai 24 triliun setahun,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Ekonomi Kurang Kencang

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan sejumlah indikator ekonomi saat ini belum menunjukkan kondisi yang cukup kuat untuk memberlakukan pajak toko online. Ia memperkirakan penundaan kebijakan tersebut masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan.

“Kita ingin tumbuh lebih cepat lagi, kalau sudah indikasi membaik betulan, kita akan terapkan lagi, mungkin beberapa bulan kita tunda,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8).

Purbaya mengatakan penerapan pajak e-commerce tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi. Diketahui, pertumbuhan ekonomi hingga kuartal II-2026 mencapai 5,29%.

“Bukan angka PDB saja. Kita lihat variabel-variabel lain, seperti, ada angka-angka itu kan, consumer confidence, pembelian retail, seperti apa itu kita lihat nanti,” terangnya.

(Sumber:Lagi Ditunda, Pajak Toko Online Mau Diterapkan 1 November!.)