Jakarta (VLF) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dia menilai belanja negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bamsoet seusai menghadiri Rapat Pleno III Wantimpres bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Bamsoet menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.

“Dari paparan Menteri Keuangan, Kami melihat di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita tidak terlalu terganggu. Pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi. Ini adalah modal besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat,” ujar Bamsoet.

Waketum Golkar ini mengatakan APBN punya peran strategis dalam menerjemahkan kekuatan ekonomi menjadi perbaikan nyata. Dia menekankan APBN perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan data, pendapatan negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.341,7 triliun atau tumbuh 25,5%. Sementara itu, penerimaan pajak tercatat Rp 1.607,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 492,3 triliun.

Kemudian belanja negara tercatat Rp 2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen. Angka itu, kata dia, mencerminkan kapasitas negara yang semakin kuat dalam membiayai agenda pembangunan.

“Peningkatan penerimaan negara harus terus dipertahankan. Ruang fiskal ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial. APBN harus hadir sebagai instrumen yang memberi rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi rakyat,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua MPR RI ini mengatakan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang terjaga. Menurutnya, APBN bisa terus menjadi instrumen yang kredibel jika dilakukan dengan disiplin anggaran dan belanja yang semakin berkualitas.

“Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga keseimbangan antara keberanian membiayai pembangunan dan kehati-hatian menjaga kesehatan fiskal. Ini penting agar Indonesia mampu terus tumbuh, sekaligus memiliki ketangguhan menghadapi berbagai perubahan global,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi. Proyeksi subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 mencapai Rp 525,9 triliun.

Bamsoet meminta pemerintah memperbaiki data penerima subsidi dan mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG. Hal itu, menurutnya, agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima, menutup kebocoran distribusi, serta mempercepat kemandirian energi nasional,” tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, dia mengatakan prospek perekonomian nasional juga didukung masuknya aliran modal sebesar Rp 149,3 triliun hingga 16 Oktober 2026. Hal ini, kata Bamsoet, menunjukkan Indonesia tetap dipandang punya fundamental ekonomi yang menarik, pasar domestik yang besar, hingga peluang investasi menjanjikan.

Dia menyinggung konsultasi MSCI mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia. Dia mengatakan hal itu perlu menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham dan perlindungan investor.

“Kepercayaan pasar harus terus kita perkuat melalui kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis. Dengan pembenahan yang berkelanjutan, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi dunia,” ujar Bamsoet.

Waketum Pemuda Pancasila ini mengatakan sinergi antar kementerian lembaga harus terus diperkuat. Bamsoet mengatakan kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan industrialisasi perlu berjalan dalam satu arah.

“Arah kebijakan fiskal 2027 harus menjadi pondasi menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Optimisme kita memiliki dasar yang nyata, yakni ekonomi tumbuh, penerimaan negara meningkat, industri bergerak, investasi tetap datang, dan negara hadir melindungi rakyat. Tugas kita adalah memastikan seluruh kekuatan itu bekerja untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(Sumber:Bamsoet Dorong APBN Perkuat Daya Beli hingga Buka Lapangan Kerja.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik atau EV (Electric Vehicle) baik roda dua maupun roda empat di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya menekan beban subsidi energi, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Industri KBLBB Direktorat Iimata Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Patia Junjungan, dalam diskusi Detik Forum bertajuk “Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi”.

Patia menjelaskan keseriusan pemerintah dalam menggerakkan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023.

“Dengan adanya Perkes 55/2019 dan 79/2023 ini, pemerintah mengajak dan memang mengakselerasi adanya program percepatan kendaraan listrik,” ujar Patia.

“Tentunya dengan situasi global seperti sekarang termasuk Indonesia, ini tentunya masyarakat bisa melihat bahwa yang dilakukan pemerintah sejak 2019 ini sudah semakin kita lihat ada benarnya. Jadi memang sudah saatnya kita sekarang untuk bisa lebih mengakselerasi lagi percepatan penggunaan kendaraan listrik,” sambungnya.

Menurutnya hasil dari kebijakan itu mulai terlihat dari lonjakan populasi kendaraan listrik yang sangat signifikan di Tanah Air. Berdasarkan data yang dicatat Kemenperin, populasi kendaraan listrik melesat dari sekitar 40.000 unit pada tahun 2022 menjadi sekitar 530.000 unit pada tahun 2026.

“Jadi kalau dihitung peningkatannya selama empat tahun terakhir, ini sangat meningkat, sangat tajam lebih dari 200-300% peningkatannya per tahunnya sampai dengan saat ini, dan bukan tidak mungkin dengan situasi yang seperti saat ini, dan juga kita lihat bersama-sama kendaraan listrik ini juga semakin banyak digunakan,” paparnya.

Selain mendorong penyerapan pasar, Patia menilai adopsi kendaraan listrik ini terbukti memberikan efisiensi biaya operasional yang cukup tinggi bagi para penggunanya. Sebab dalam berbagai penelitian yang ada, penggunaan kendaraan listrik terbukti bisa memangkas biaya operasional 60-70% dibandingkan kendaraan berbasis BBM.

“Kendaraan listrik ini sendiri dari biaya operasionalnya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, ini angkanya menghemat 60-70% dari biaya operasional untuk kendaraan yang konvensional bahan bakar fosil,” jelas Patia.

Penghematan biaya operasional tersebut berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM fosil, yang pada akhirnya membantu pemerintah mengurangi ketergantungan impor dan beban subsidi energi negara.

“Apabila pemerintah menggunakan kendaraan listrik ini tentu sangat membantu pemerintah. Karena pemerintah sendiri sampai saat ini kan masih memberikan subsidi terhadap bahan bakar yang beredar di masyarakat,” jelasnya.

“Tentunya dengan jumlah kendaraan yang bahan bakar fosil ini semakin sedikit, tentunya ini akan semakin membantu pemerintah, subsidi yang tidak tertarik semuanya untuk kendaraan bahan bakar minyak, tapi mungkin bisa digunakan oleh hal-hal yang lainnya,” pungkasnya.

(Sumber:Pemerintah Genjot Penggunaan EV: Tekan Subsidi Energi, Hemat Biaya Pengguna 70%.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Kominfo memperkuat komitmen pelindungan anak di ruang digital melalui Deklarasi dan Edukasi Publik Serentak Pelindungan Anak di Ruang Digital bertema ‘Tumbuh Aman di Ruang Digital’.

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan teknologi, penanganan kasus, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak.

Deklarasi dan edukasi serentak ini melibatkan sekitar 34 ribu peserta dari berbagai lapisan masyarakat di Jawa Timur. Mulai dari pelajar, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, organisasi profesi, akademisi, pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Deklarasi ini dilaksanakan secara online oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Juga dilaksanakan secara offline, online serta hybrid oleh 38 Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Di masing-masing kabupaten/kota, deklarasi dan edukasi serentak menghadirkan para narasumber berkompeten dari masing-masing daerah.

Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid mengajak seluruh pihak memperkuat langkah bersama dalam melindungi anak di ruang digital, dimulai dari Jatim. Ia juga mengapresiasi Pemprov Jatim bersama 38 kabupaten/kota atas pelaksanaan deklarasi dan edukasi publik serentak melalui program Perisai Anak.

“Dari Jawa Timur kita perkuat langkah bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Mari kita wujudkan komitmen ‘Tumbuh Aman di Ruang Digital’ agar setiap anak dapat bermain, belajar, dan meraih masa depannya dengan aman,” ujar Meutya, Jumat (23/10/2026).

Ia menambahkan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS, pemerintah bertanggung jawab terhadap platform digital dalam melindungi anak. Upaya tersebut perlu didukung oleh pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui pendampingan serta pembiasaan perilaku digital yang sehat.

“Pemerintah berkomitmen memperkuat pelindungan anak di ruang digital dengan menegaskan tanggung jawab platform digital melalui penyediaan layanan yang aman sejak dirancang (safety by design). Perisai Anak diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak,” tegasnya.

Deklarasi serentak dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa S.Pd. Deklarasi menjadi bentuk konkret komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem pelindungan anak di ruang digital. Komitmen ini mencakup pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak, dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami, seluruh pemangku kepentingan pelindungan anak di ruang digital berkomitmen mendukung penyelenggaraan ekosistem pelindungan anak yang protektif, tertib, responsif, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelindungan anak di ruang digital,” jelas Dedi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengajak seluruh peserta menjadikan deklarasi tersebut sebagai komitmen nyata untuk mengambil bagian dalam upaya pelindungan anak di ruang digital. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar upaya perlindungan dapat berjalan secara bersama dan berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk menyimak dan meneguhkannya dalam hati sekaligus berjanji bahwa kita akan mengambil bagian dari perlindungan anak di ruang digital. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah, barokah dan sebesar-besarnya manfaat serta kemudahan, sehingga kita bisa sama-sama melakukan perlindungan anak di ruang digital,” tutur Sherlita.

Melalui deklarasi dan edukasi publik serentak ini, Sherlita menegaskan Pemprov Jatim mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga anak tetap aman saat mengakses ruang digital, sehingga mereka dapat belajar, bermain, berkreasi, dan mengembangkan potensi demi masa depan yang lebih baik.

Edukasi publik dalam kegiatan ini disampaikan oleh tiga narasumber, yakni Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nancy Laura Sitinjak; Asisten Deputi Perumusan Dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Muhammad Ihsan; serta Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho.

Nancy menekankan pentingnya peran orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah risiko digital. Ia juga memaparkan sejumlah regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah sebagai bentuk pelindungan terhadap anak di dunia digital. Hal ini karena kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa Indonesia.

Muhammad Ihsan menyoroti pentingnya penguatan peran keluarga, pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, ramah, dan nyaman bagi anak. Anak juga perlu dibekali kesadaran untuk menjaga data pribadi, mengenali risiko digital, berani melaporkan situasi yang tidak aman, serta menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang.

Adapun Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah, disertai edukasi dan pendampingan agar anak mampu menghadapi risiko digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI), secara aman dan kritis.

Ia menyatakan, UNICEF sangat mendukung dalam penyusunan regulasi dan aplikasi tentang pelindungan anak di dunia digital seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan, PP TUNAS dan Perisai Anak yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Jatim.

(Sumber:Pemprov Jatim Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital Lewat Perisai.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni setuju dengan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa kerugian negara bukan tindak pidana korupsi. Dia menyarankan adanya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Yang dikatakan Pak Luhut saya setuju, basis ukuran tindak pidana korupsi harus dibedakan antara bisnis negara sama tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara,” kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (22/10/2026).

Ia lalu mencontohkan ketika tindakan korupsi dilakukan kepala daerah. Dia menyebut kepala daerah harusnya mementingkan masyarakat di daerah.

“Contoh kalau kepala daerah yang harusnya mementingkan masyarakat tapi malah diambil itu tindak pidana korupsi, kita lihat pada ukuran mens rea-nya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Bendum DPP NasDem ini menyarankan agar usulan Luhut benar-benar dipertimbangkan. Dia juga mendorong agar usulan itu ditindaklanjuti dalam bentuk revisi UU Tipikor.

“Jadi saran Pak Luhut harus benar-benar dikaji mendalam untuk jadi dasar perbedaan korupsi untuk kepentingan negara, apa korupsi yang dilakukan secara jelas merugikan masyarakat, iya wajib ditindaklanjuti dengan revisi UU Tipikor agar menjadikan dasar yang kuat bagi APH dan ini sangat bagus ide dari Pak Luhut,” jelas dia.

Pernyataan Luhut

Sebelumnya, Luhut mengusulkan kajian untuk mengubah definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Usulan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Usulannya adalah kerugian negara bukan tindak pidana korupsi. Menurut dia, hal itu sesuai dengan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) yang sudah diratifikasi pemerintah.

“Nah, itu kami mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.

Dia mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan kerugian negara sebagai salah satu tindakan korupsi. Hal tersebut, menurut Luhut, membebani operasional bisnis negara atau perusahaan pelat merah. Misalnya saja bagi Danantara untuk melakukan aksi korporasi.

“Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan kepada, seperti Danantara untuk membuat bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Maka ini saya kira penting,” terang Luhut.

(Sumber:Sahroni Setuju Kerugian Negara Bukan Pidana Korupsi, Dorong Revisi UU Tipikor.)

Jakarta (VLF) – Bea Cukai Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil menyita 2.278.815 batang rokok ilegal yang diperkirakan bernilai Rp 3,4 miliar sepanjang tahun 2026. Hasil sitaan itu merupakan hasil dari pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Pulau Sumbawa sejak Januari hingga Oktober.

“Total rokok ilegal yang ditindak mencapai 2.278 juta batang dengan nilai barang sekitar Rp 3,4 miliar dan potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp2,21 miliar,” kata Kepala Bea Cukai Sumbawa Sugeng Heriyanto dalam keterangan persnya, Kamis (22/10/2026).

Sugeng mengungkapkan, pelanggaran yang ditemukan selama operasi berlangsung didominasi oleh peredaran rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu atau bekas, serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Pelanggaran tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produsen dan pedagang yang mematuhi ketentuan,” jelasnya.

Sugeng mengaku salah satu pengungkapan yang dilakukan Bea Cukai Sumbawa pada Oktober 2026 ini adalah penggagalan yang dilakukan terhadap pengangkutan 236 ribu batang rokok ilegal. Selain itu, Bea Cukai juga menindak pengiriman 144.080 batang rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan (PJT) selama Oktober 2026.

“Rokok berbagai merk jenis kretek mesin diperkirakan bernilai Rp 353 juta dengan potensi kehilangan penerimaan negara mencapai Rp 177,59 juta,” ujarnya.

Dikatakannya, temuan itu menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Pulau Sumbawa memanfaatkan beragam jalur distribusi, mulai dari kendaraan pengangkut barang hingga jasa pengiriman.

Sugeng menegaskan Bea Cukai Sumbawa akan meningkatkan pengawasan melalui kegiatan intelijen, pemeriksaan sarana pengangkut, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

“Pengawasan akan terus ditingkatkan untuk menekan peredaran rokok ilegal, melindungi penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan cukai,” ujarnya.

Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Sumbawa bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, TNI, pemerintah daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Upaya pemberantasan juga didukung melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sesuai ketentuan yang berlaku.

(Sumber:Bea Cukai Sumbawa Sita 2,2 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 3,4 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dalam rangka dua tahun pemerintahannya. Prabowo menyampaikan arahan langsung ke jajaran anak buahnya dalam sidang kabinet.

Banyak isu yang menjadi atensi Prabowo. Dari penanganan bencana karhutla, masalah penyelundupan, hingga pentingnya kesehatan seluruh anggota kabinetnya.

Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Foto: Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden)
Berikut arahan-arahan Prabowo dalam pembukaan SKP dirangkum detikcom.

1. Perintahkan Usut Karhutla

Prabowo mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Ia menyebut terdapat dugaan campur tangan manusia.

“Saudara-saudara, ternyata hasil penyelidikan kita di lapangan bahwa fenomena karhutla tidak semata mata alamiah. Ada campur tangan manusia dan menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti,” kata Prabowo dalam taklimatnya di sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Termasuk katanya ada keterlibatan sejumlah korporasi di balik karhutla. Ia meminta Polri, Kejaksaan Agung, hingga kementerian terkait untuk mengusut tuntas.

“Saya minta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan dibantu TNI, dibantu intelijen, untuk selidiki, karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Prabowo lantas menyinggung banyaknya oknum sengaja membakar yang ditemukan oleh rakyat. Ia menyebut pembakaran lahan merupakan terorisme lingkungan yang tak boleh dianggap remeh.

“Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” ujarnya.

Prabowo memastikan akan bertindak tegas kepada para oknum yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Prabowo akan mencabut semua izin perusahaan yang melanggar.

“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas, dan kali ini, maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja,” lanjutnya.

“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan yang melanggar. Dan bagi negara negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” lanjut Prabowo.

2. Tegaskan Indonesia Tak Takut MSCI

Prabowo bicara soal Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengancam akan menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market (Pasar Berkembang) ke Standalone Market (Pasar Mandiri). Prabowo menilai pengumuman MSCI dimaksudkan untuk menakut-nakuti Indonesia.

“Kita terus dihadang. Ada apa itu, macam-macamlah, MSCI, macam-macam,” kata Prabowo.

Di hadapan anak buahnya, Prabowo mengatakan Indonesia tidak takut terhadap pengumuman MSCI. Prabowo menilai bangsa Indonesia bukan bangsa yang gampang menyerah.

“Dia mau takut-takuti kita, saya hanya katakan kepada MSCI: Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” tegas Prabowo.

3. Perintahkan Setop Penyelundupan

Prabowo mengatakan kekayaan Indonesia diambil melalui berbagai praktik yang dianggap sebagai penipuan. Dia juga menilai rakyat dan pemerintah telah dirugikan oleh praktik tersebut.

“Bangsa kita ditipu, rakyat kita ditipu, pemerintah kita ditipu,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyoroti penyelundupan sebagai tindakan yang merugikan negara. Menurut dia, penyelundupan tidak hanya berkaitan dengan masuknya barang ilegal, tetapi juga keluarnya kekayaan Indonesia secara ilegal.

“Penyelundupan ke dalam, apakah berupa penyelundupan narkotika apakah berupa penyelundupan barang-bangsa yang akan membuat pabrik-pabrik kita tutup, atau penyelundupan keluar, harta kekayaan kita diselundupkan, timah kita diselundupkan, batu bara kita diselundupkan, kayu diselundupkan, BBM kita diselundupkan, bagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa sistem yang mengizinkan penyelundupan jalan terus boleh kita pertahankan,” tuturnya.

Prabowo mengatakan kekayaan Indonesia harus diselamatkan. Dia mengatakan kekayaan Indonesia ibarat darah dalam tubuh.

“Kita harus menyelamatkan kekayaan kita, kita harus menyelamatkan alam kita, sumber alam kita itu ibarat darah kita, kalau darah kita bocor terus tidak mungkin badan kita selamat. Kita dalam kondisi harus survive,” pungkasnya.

4. Tekankan Jaga Persatuan Nasional

Prabowo menegaskan Indonesia saat ini harus tetap memelihara persatuan nasional. Dia mencontohkan kondisi negara dengan demokrasi Barat seperti Prancis yang kini dilanda demonstrasi besar.

“Demokrasi kita, menurut keyakinan saya, sekarang semakin urgen untuk kita memelihara national unity, persatuan nasional,” kata Prabowo.

Prabowo memahami perbedaan itu bagus. Kritik dan koreksi itu perlu. Namun Prabowo mengingatkan agar persatuan tetap menjadi ujung tujuannya.

“Perbedaan bagus. Kompetisi perlu. Saling kritik, saling koreksi, perlu. Tapi di ujungnya, kita harus menjaga persatuan,” ungkapnya.

Dia lantas berbicara soal demokrasi negara Barat. Dia mengajak semua melihat kondisi di Prancis dan negara Eropa lainnya yang tengah dilanda demonstrasi besar.

“Kalau kita ikut demokrasi ala Barat sekarang, kita lihat televisi. Lihatlah berita tiap hari. Apa yang terjadi di Prancis, di Italia, di Eropa,” ujarnya.

“Tempat lahirnya demokrasi, yang mengajarkan kita HAM. Kita lihat, ini perlu kita sadari,” lanjutnya.

5. Minta Jajarannya Rutin Cek Kesehatan

Prabowo mengungkap ada jajarannya di kabinet yang masuk rumah sakit (RS). Ia meminta seluruh anggota kabinetnya melakukan cek kesehatan rutin.

Prabowo awalnya mengibaratkan pemerintahannya seperti pertandingan sepakbola. Ia lantas mengungkap, di paruh waktu pemerintahannya berjalan, ada anggota kabinet yang masuk rumah sakit.

“Tapi, Saudara-saudara, saya sudah prihatin. Di babak pertama, sudah ada yang masuk rumah sakit. Nah, ini yang kita waspadai ya,” kata Prabowo.

Prabowo lalu meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin mengajak anggota kabinet cek kesehatan. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan rutin.

“Saya minta Menteri Kesehatan ya, coba menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan mungkin diundang check-up yang lebih teliti lagi ya,” ujar Prabowo.

“Cari vitamin-vitamin yang bagus ya. Kalau Menteri Kesehatan tidak tahu, nanti dari saya daftar vitaminnya itu,” imbuhnya.

(Sumber:5 Arahan Prabowo ke Kabinet di 2 Tahun Pemerintahan.)

Jakarta (VLF) – Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2026 mencapai 4,5% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,3%.

Biro Statistik Nasional (NBS) China mencatat total nilai output ekonomi selama 9 bulan pertama 2026 atau periode Januari hingga September 2026 mencapai 107,11 triliun yuan atau setara US$ 15,94 triliun. Secara kumulatif, ekonomi negara dengan PDB terbesar kedua di dunia ini sebesar 4,6% sepanjang tiga kuartal pertama 2026.

Wakil Kepala NBS, Mao Shengyong membeberkan pertumbuhan PDB 4,6% dalam sembilan bulan pertama ini masih sejalan dengan target tahunan pemerintah.

“Perekonomian nasional terus melangkah maju di tengah tekanan dan terus beralih menuju pembangunan berkualitas tinggi yang didorong oleh inovasi, dengan perubahan positif yang semakin besar pada indikator-indikator utama,” ujar NBS dikutip dari Xinhua, Rabu (21/10/2026),

Mao menyebut perekonomian China berhasil menambah output sebesar 5,7 triliun yuan pada periode tersebut. Angka ini menjadi penambahan terbesar untuk rentang waktu yang sama dalam lima tahun terakhir.

“Pada kuartal III, pertumbuhan PDB meningkat 0,2 poin persentase dari kuartal II. Sementara beberapa lembaga internasional memperkirakan ekonomi utama dunia diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan kuartal sebelumnya,” beber Mao.

Penopang pertumbuhan ekonomi China tak lepas dari sektor-sektor teknologi yang terus berkembang. Berdasarkan estimasi awal, motor penggerak pertumbuhan baru menyumbang lebih dari 40% terhadap total pertumbuhan ekonomi di tiga kuartal pertama.

Nilai tambah sektor industri pengolahan tercatat naik 5,3%. Sektor manufaktur peralatan naik 10,2%, sementara manufaktur teknologi tinggi meroket hingga 14,3%.

Lonjakan paling signifikan dicatatkan oleh produk-produk yang berbasis canggih, seperti peralatan pencetakan 3D melesat hingga 62,5%, sektor baterai lithium-ion melonjak 39,5%, dan robot industri terbang 29,1%

Sementara itu, sektor jasa turut menyumbang pertumbuhan positif sebesar 5,2%. Sektor transmisi informasi, perangkat lunak, dan layanan TI melesat 10,4%, disusul layanan penyewaan dan bisnis yang tumbuh 12,3%.

Dari sisi perdagangan internasional, impor dan ekspor barang naik 18,8% secara tahunan menjadi 39,94 triliun yuan pada tiga kuartal pertama, dengan impor naik 22,3%. Khusus pada September, sektor perdagangan tumbuh 27,5%.

Di pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran perkotaan stabil di angka 5,2% sepanjang tiga kuartal pertama, bahkan sempat turun tipis 0,1 poin persentase pada September lalu. Pendapatan disposable (dapat dibelanjakan) per kapita masyarakat juga ikut terkerek naik 5,3% secara nominal atau 4,4% secara riil. Meski penjualan ritel barang konsumsi tumbuh moderat di angka 1,1% dan ritel jasa tumbuh 5%.

Mao menambahkan konsumsi energi per unit PDB turun 3,1% selama periode tersebut. China akan meningkatkan upaya untuk memperluas permintaan domestik, memperbaiki pasokan, dan membuat kebijakan makro menjadi lebih efektif demi menjaga momentum positif dari pembangunan berkualitas tinggi yang didorong oleh inovasi.

(Sumber:Ekonomi China Tumbuh 4,5% di Kuartal III-2026.)

Jakarta (VLF) – Kinerja investasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa positif dengan membukukan realisasi mencapai Rp72,54 triliun per triwulan III 2026. Capaian dari 82.420 proyek tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 340.334 orang.

Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka acara Semarang Business Forum (Sembiz) ke-19 Tahun 2026 di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Semarang, hari ini.

Capaian Rp72,54 triliun tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak Rp31,77 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak Rp40,77 triliun.

Lima daerah dengan realisasi investasi tertinggi adalah Kabupaten Kendal sebesar Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Kabupaten Temanggung Rp5,05 triliun, dan Kabupaten Demak Rp4,29 triliun.

Luthfi mengatakan pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Dibutuhkan investasi swasta serta kerja sama antardaerah untuk memperluas kegiatan usaha dan membuka lapangan pekerjaan.

“Business forum ini ada tiga hal yang sangat krusial. Yang pertama tourism (pariwisata), yang kedua trade (perdagangan), dan yang ketiga investasi. Ini tiga mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Karenanya, Luthfi mendorong Kota Semarang menjadi pusat penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Melalui kolaborasi dengan daerah sekitarnya, potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi diharapkan dapat dikembangkan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.

Ia menilai Kota Semarang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi yang dapat menghubungkan potensi daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga. Melalui pembagian peran dan kerja sama tersebut, masing-masing daerah diharapkan dapat mengembangkan keunggulannya, sekaligus saling mendukung dalam menarik investasi.

Luthfi mengatakan Jawa Tengah memiliki daya tarik investasi di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal. Selain iklim usaha yang kondusif, provinsi ini didukung pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang kompetitif, terutama untuk industri padat karya.

“Ada 57 perusahaan Vietnam padat karya nanti akan membangun di wilayah kita. Karena role model kegiatan padat karyanya Vietnam sama dengan kita. Dan dia akan buka cabang di wilayah kita,” ujarnya.

Luthfi berharap penyelenggaraan forum bisnis seperti Sembiz dapat menjadi pemicu bagi kabupaten/kota lain untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah masing-masing.

“Jadi business forum ini untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing,” sambung Luthfi.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan kolaborasi antardaerah menjadi kebutuhan dalam pengembangan investasi. Sebab, Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan untuk pembangunan kawasan industri berskala besar.

Karena itu, Kota Semarang lebih diarahkan untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, dengan tetap mengandalkan dukungan daerah penyangga yang memiliki potensi industri maupun sumber daya lainnya.

“Kota Semarang tidak bisa sendiri. Pemerintah Kota Semarang tidak bisa sendiri. Maka kami mengundang seluruh investor untuk turut serta bersama-sama mengembangkan usaha untuk kebersamaan dan kemajuan,” ujar Agustina.

Agustina menambahkan, Sembiz yang telah diselenggarakan sebanyak 19 kali menjadi sarana mempertemukan investor dengan berbagai peluang usaha. Pemerintah Kota Semarang juga terus mengevaluasi hasil penyelenggaraan sebelumnya agar kerja sama yang terbangun dapat ditindaklanjuti.

Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan kawasan wisata Tinjomoyo dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya. Pengembangan tersebut diharapkan turut melibatkan pelaku UMKM dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurut Agustina, pemerintah berkewajiban memastikan investasi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara bersama-sama.

(Sumber:Investasi Jawa Tengah Tembus Rp72,54 Triliun, Serap 340.334 Tenaga Kerja.)

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang tak mengabulkan tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Sudewo. Pleidoi pribadi Sudewo menjadi pertimbangan akan vonis itu.

“Majelis hakim menilai bahwa pledoi pribadi terdakwa tidak terkait dengan pokok dakwaan penuntut umum, olehnya majelis hakim menilai bahwa pleidoi pribadi terdakwa patut untuk disampaikan dalam pokok perkara,” kata Ketua Majelis Hakim, Edwin Pudyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (21/10/2026).

“Namun demikian Majelis Hakim pertimbangkan bahwa pleidoi pribadi terdakwa tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tidak menjatuhkan penerapan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dan memilih jabatan publik selama 5 tahun,” lanjutnya.

Diketahui, dalam tuntutannya, JPU meminta hak politik Sudewo dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Namun, majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut.

Dalam siang tersebut, majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti bersalah dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi proyek Dorektorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan pemerasan dalam pengisian perangkat desa. Ia terbukti melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, Pasal 12 huruf e.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 300 juta,” ucapnya.

Hakim mengatakan, jika harta Sudewo Sudewo tak mencukupi untuk membayar denda, denda bisa diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Selain itu, hakim juga memutus Sudewo membayar uang pengganti.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,5 miliar,” ungkapnya.

Ia menyebut, jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta Sudewo dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidanakan penjara selama 2 tahun,” ungkapnya.

Adapun, hal yang memberatkan Sudewo tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatannya juga disebut tercela dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, penyelenggara negara.

“Baik sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan, maupun sebagai kepala pemerintahan tingkat kabupaten dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan menjatuhkan kredibilitas pemerintah,” jelasnya.

Sementara untuk hal yang meringankan, Sudewo disebut belum pernah dihukum.

Diketahui, Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut hukuman penjara 8,5 tahun dan membayar uang pengganti senilai Rp 3,6 miliar di kasus jual-beli jabatan perangkat desa dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Hak Sudewo untuk dipilih dalam pemilihan pejabat publik juga dituntut dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudewa alias Sudewo berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 300 juta,” kata jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Semarang Barat, Senin (21/9/2026).

(Sumber:Hakim Tak Cabut Hak Politik Bupati Pati Sudewo, Ini Pertimbangannya.)

Jakarta (VLF) – Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengkritik Pemerintah Singapura soal teguran ke tujuh perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain ke Kalimantan dan Sumatera, kabut asap imbas karthula ini menyebar hingga ke Singapura dan Malaysia.

Menurut Lutfi langkah yang dilakukan Singapura ini tidak lebih dari sekadar cara untuk menyenangkan warga negaranya yang mengalami kerugian imbas kabut asap dari karhutla di Indonesia.

Lutfi menilai seharusnya Singapura tidak cuma mengirim surat peringatan, melainkan benar-benar menindak tegas perusahaan yang dinilai terlibat dalam bencana tersebut.

“Pemerintah Singapura mengumumkan bahwa mereka mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia karena becana (Karhutla). Biar saya katakan, jangan menulis surat peringatan hanya untuk membuat konstituen dan pemilih Anda senang,” kata Lutfi dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, @m.lutfi, dikutip Selasa (20/10/2026).

Lutfi yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, mengatakan dalam laporan Greenpeace Oktober 2026, diketahui empat dari tujuh perusahaan yang diberikan peringatan, tambah dua entitas raksasa lain yaitu First Resources dan Bumitama Agri, secara langsung terdaftar di Bursa Singapura (SGX) dan berbasis di Negeri Singa dengan total nilai mencapai 10 miliar dolar singapura (Rp 141 triliun).

“Empat dari tujuh perusahaan yang Anda sebutkan adalah pemasok untuk kelompok konglomerat dengan kepemilikan korporasi yang masif dan tercatat langsung di sana, di Singapura,” ujar Lutfi yang secara langsung menyoroti pengumuman yang disampaikan Menteri Grace Fu terkait tujuh perusahaan penyebab Karhutla.

Lutfi menjelaskan model ekonomi Singapura pada dasarnya memang dirancang untuk menampung korporasi besar tanpa harus membutuhkan lahan yang luas. Negara tersebut banyak menarik perusahaan global untuk mendirikan induk perusahaan di kawasannya dengan skema pajak ringan.

Namun insentif pajak ini hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar memiliki kantor pusat, modal, karyawan hingga pengambilan keputusan di wilayah Singapura sementara pabrik dan perkebunan fisiknya dibiarkan berada di negara-negara tetangga.

Artinya jika ada perusahaan di Indonesia yang memiliki induk di Singapura menjadi penyebab Karhutla, maka besar kemungkinan pengambilan keputusan yang menjadi penyebab bencana itu ya berasal dari Singapura sendiri.

“Jadi yang mana yang benar Menteri Fu? Apakah keputusan nyata dibuat di Singapura untuk memenuhi syarat keringanan pajak Anda, atau apakah Anda tiba-tiba berpura-pura bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Singapura ketika ada asap?” sindir Lutfi.

Oleh karenanya alih-alih hanya mengirimkan surat teguran kepada tujuh perusahaan yang diduga terlibat dalam bencana karhutla hanya untuk ‘pencitraan’ politik semata, Lutfi menilai harusnya pemerintah Singapura lebih tegas dalam menindak perusahaan yang sejatinya berada di bawah yurisdiksi mereka.

“Singapura tidak memiliki yurisdiksi di Indonesia, dan Anda tahu itu. Jadi jika Anda benar-benar yakin memiliki yurisdiksi atas kelompok-kelompok ini, tuntut saja mereka. Tidak perlu mengancam dan mengumumkannya di konferensi pers, adili kantor pusat mereka di Singapura dan tunjukkan kepada kami terbuat dari apa sebenarnya Singapura itu,” tegasnya lagi.

(Sumber:Eks Menteri Kritik Singapura soal Karhutla: 4 dari 7 Perusahaan Tercatat di Sana!.)