Jakarta (VLF) – Keamanan server web di Indonesia menjadi sorotan. Hasil pemindaian Vaksincom menemukan 69,6% kecocokan versi PHP yang terdeteksi masih menggunakan versi usang atau End of Life (EOL), sehingga tidak lagi mendapatkan pembaruan keamanan resmi dari pengembangnya.

PHP merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk menjalankan website dan aplikasi berbasis web. Penggunaan versi usang dapat meningkatkan risiko serangan siber, terutama jika celah keamanan tidak mendapatkan perbaikan.

Temuan ini muncul di tengah ancaman celah keamanan kritis PHP2Shell yang berpotensi memungkinkan peretas mengambil alih server dari jarak jauh tanpa perlu login terlebih dahulu.

Pengamat Keamanan Cyber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkapkan pemindaian pada 23 Oktober 2026 mendeteksi 89.193 host PHP aktif di Indonesia, dengan total 99.896 kecocokan versi layanan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.546 kecocokan atau 69,6% menggunakan PHP EOL. Sementara itu, hanya 226 kecocokan atau sekitar 0,2% yang teridentifikasi menggunakan versi dengan perbaikan keamanan.

Menurut Alfons, sekitar tujuh dari sepuluh kecocokan versi PHP yang terdeteksi dari internet menggunakan versi EOL. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama pada sektor pemerintah dan perusahaan.

Ancaman PHP2Shell melibatkan dua celah keamanan, yakni CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619, dengan skor keparahan CVSS 9,2 dari maksimal 10.

Kerentanan tersebut berpotensi memungkinkan serangan remote code execution (RCE), yakni menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh tanpa autentikasi. Jika berhasil dieksploitasi, penyerang dapat mengancam data dan layanan pada server terdampak.

Mengapa Server Pemerintah dan Perusahaan Rentan?

Server pemerintah dan perusahaan menjadi sorotan karena masing-masing mencatat 96,7% kecocokan versi PHP berstatus EOL berdasarkan pemindaian Vaksincom.

Pada sektor pemerintah (.go.id), sebanyak 1.621 dari 1.677 kecocokan versi PHP yang teridentifikasi menggunakan versi usang. Versi terbanyak adalah PHP 5.6.40, yang dukungan resminya telah berakhir sejak 2018.

Kondisi serupa terjadi pada perusahaan (.co.id). Sebanyak 4.495 dari 4.650 kecocokan versi PHP menggunakan versi EOL.

Sementara itu, penggunaan PHP EOL di perguruan tinggi (.ac.id) mencapai 88,7%, sedangkan sekolah (.sch.id) sebesar 69,9%.

Alfons menjelaskan, persoalannya bukan sekadar memperbarui perangkat lunak. Banyak organisasi masih menggunakan aplikasi lama atau legacy system yang membutuhkan perombakan kode agar kompatibel dengan PHP modern.

Bagaimana Cara Mengamankan Server PHP?

Menghadapi ancaman PHP2Shell, Alfons menyarankan administrator TI segera mengaudit versi PHP pada seluruh server, termasuk sistem internal.

Server yang masih menggunakan PHP versi didukung perlu diperbarui ke rilis dengan perbaikan keamanan. Sementara pengguna versi EOL harus menyiapkan migrasi bertahap.

Sebelum migrasi selesai, administrator disarankan memastikan ketersediaan backported patch, membatasi akses publik menggunakan WAF atau VPN, serta menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan.

Vaksincom mengingatkan bahwa server dengan nomor versi lama belum tentu tidak terlindungi. Sejumlah distribusi Linux menerapkan patch keamanan tanpa mengubah nomor versi PHP.

Demi mencegah penyalahgunaan, Vaksincom tidak mempublikasikan daftar domain atau instansi yang terindikasi rentan. Informasi tersebut dikoordinasikan secara tertutup kepada pihak terkait, termasuk BSSN.

(Sumber:70% Versi PHP di Server Indonesia Usang, Pemerintah Disorot.)

Jakarta (VLF) – Market Overview
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Jumat (23/10) di zona hijau. IHSG naik 0,95% ke level 5.439,26.
Sejumlah saham menjadi penggerak utama kenaikan IHSG. MORA naik 9,46%, DSSA menguat 6,16%, sedangkan VKTR melonjak 16,96%. Sebaliknya, BBCA turun 2,90%, DCII melemah 1,08%, dan AMRT terkoreksi 3,24%.

Aktivitas investor asing masih mencatatkan tekanan jual. Investor asing membukukan net sell Rp1,62 triliun di pasar reguler dan Rp1,29 triliun di seluruh pasar. Dari 11 sektor yang tercatat di Bursa, seluruhnya ditutup menguat. Consumer Cyclical menjadi sektor dengan kenaikan terbesar, yakni 3,14%.

Dari bursa Amerika Serikat, tiga indeks utama bergerak melemah. Dow Jones turun 1,23% ke 52.215, S&P 500 terkoreksi 0,52% ke 7.623, sedangkan Nasdaq turun 0,21% ke 25.955.

Pergerakan IHSG masih dibayangi sejumlah sentimen, mulai dari perkembangan reformasi pasar modal dan prospek perbaikan kepercayaan investor hingga arus jual investor asing. Ketidakpastian terkait MSCI dan pelemahan rupiah juga masih menjadi perhatian. Sementara itu, ETF EIDO turun 0,28% dan MSCI Indonesia melemah 0,02%.

Berita Emiten

• Darma Henwa (DEWA)

DEWA mencatatkan peningkatan kinerja pada sembilan bulan pertama 2026. Pendapatan perseroan mencapai Rp5,10 triliun, naik 9,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4,65 triliun.

Laba bersih DEWA bahkan meningkat 114,55% menjadi Rp513,08 miliar. Pada 9M25, laba bersih perseroan tercatat Rp239,14 miliar.

Kinerja tersebut didukung kenaikan laba bruto sebesar 53,72% menjadi Rp1,03 triliun. Sementara itu, beban pokok pendapatan hanya meningkat 2,26% secara tahunan. Pendapatan lain-lain bersih juga meningkat menjadi Rp260,20 miliar.

Namun, DEWA tetap mencatat kenaikan beban umum dan administrasi serta beban keuangan. Dari sisi neraca, total liabilitas meningkat 21,16% secara year-to-date menjadi Rp9,86 triliun. Posisi kas dan bank tercatat Rp744,92 miliar, turun 36,64% dibandingkan periode sebelumnya.

• Sat Nusapersada (PTSN)

PTSN mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar +65.20% YoY menjadi USD 182.28mn pada 1H26 (1H25: USD 110.32mn). Namun, laba bersih turun -30.40% YoY menjadi USD 4.69mn (1H25: USD 6.74mn), seiring kenaikan beban pokok pendapatan yang menekan margin laba kotor menjadi 8.10% dari 13.90%.

PTSN juga berpeluang terlibat dalam rencana pemerintah membagikan ponsel gratis kepada 25 juta warga kelompok desil 1–4. Program tersebut dapat membuka peluang bagi perseroan melalui kegiatan perakitan dan produksi perangkat.

Dengan asumsi harga pengadaan Rp1,10 juta per unit, kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp27,50 triliun. Meski demikian, realisasi peluang bagi PTSN masih bergantung pada mekanisme pengadaan serta keterlibatan perseroan dalam program tersebut.

• Abadi Nusantara Hijau Investama (PACK)

PACK menyiapkan aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan HMETD II atau rights issue. Perseroan berencana menerbitkan maksimal 100 miliar saham baru dengan nilai maksimal US$463 juta atau sekitar Rp8,20 triliun.

Dana dari aksi tersebut akan digunakan untuk pembayaran pinjaman, pembelian saham Denway Development Limited (DDL), serta kebutuhan modal kerja perseroan dan/atau anak usaha.

PT Eco Energi Perkasa ditunjuk sebagai pembeli siaga dengan nilai maksimal US$418 juta atau sekitar Rp7,40 triliun. Sementara itu, pemegang saham yang tidak menggunakan haknya dalam rights issue berpotensi mengalami dilusi hingga sekitar 74,60%.

Bersamaan dengan rights issue, PACK juga menyiapkan sejumlah aksi akuisisi. Perseroan berencana membeli 100% saham DDL senilai US$324 juta dari Hanking (Indonesia) Mining Limited. Transaksi ini termasuk transaksi afiliasi karena terdapat kesamaan pengendali akhir.

PACK juga akan mengakuisisi 100% saham PT Bukit Makmur Istindo Nikeltama senilai US$79 juta. Perusahaan tersebut memiliki konsesi tambang nikel seluas 4.778 hektare di Morowali.

Seluruh rencana aksi korporasi tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui RUPSLB yang dijadwalkan berlangsung pada 30 November 2026.

Rekomendasi Saham Hari Ini

• UNTR – Buy 25100-25200 | TP 25650-26000 | SL 23700
• TOBA – Buy 505-515 | TP 530-540 | SL 484
• VKTR – Buy 392-396 | TP 408-418 | SL 374
• ENRG – Buy 865-875 | TP 890-900 | SL 820
• AKRA – Buy 1375-1385 | TP 1400-1420 | SL 1310

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

(Sumber:DEWA Cetak Laba Rp 513 Miliar, PACK Siapkan Rights Issue Rp 8,2 Triliun.)

Jakarta (VLF) – Singapura akan mendiversifikasi sumber impor gas dari berbagai negara dan mempertahankan kesiapan fasilitas gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). Langkah ini dilakukan menyusul keputusan pemerintah Indonesia untuk memangkas pasokan gas yang diekspor ke Singapura mulai Sabtu (24/10/2026).

Selain itu, pemerintah Singapura juga akan meningkatkan impor LNG kapan pun dibutuhkan. Langkah ini akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) negara tersebut, yakni Singapore GasCo.

“Mendiversifikasi sumber gas alam kita dari seluruh dunia; Mempertahankan fasilitas LNG siaga kami; dan Memastikan bahwa Singapore GasCo siap mengimpor lebih banyak LNG kapan pun dibutuhkan,” ungkap Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng, dalam keterangan dikutip dari laman resmi Kementerian Energi, Perdagangan dan Industri, Senin (26/10/2026).

Selain itu Singapura juga mewajibkan perusahaan pembangkit listrik menjaga cadangan bahan bakar diesel yang memadai untuk mengantisipasi gangguan pasokan gas. Singapura juga tengah membangun terminal LNG kedua sekaligus melakukan diversifikasi bauran energi.

Tan See Leng meminta masyarakat Singapura untuk tidak panik dengan pemangkasan pasokan ekspor gas tersebut. Ia menegaskan, Singapura juga sempat menangani pengurangan pasokan gas serupa sebelumnya tanpa kendala.

“Jadi saya ingin mendesak warga Singapura untuk tetap tenang dan teruskan. Kami telah menangani pengurangan semacam ini di masa lalu dengan lancar tanpa insiden. Dan Pemerintah akan terus memastikan keandalan dan ketahanan pasokan energi Singapura,” tegasnya.

Tan See Leng menegaskan, pasokan gas Singapura diatur melalui kontrak komersial antara importir gas negara tersebut, Gas Supply Pte Ltd (GSPL), dan pemasok dari Indonesia. Ia berharap seluruh pihak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Selanjutnya GSPL akan menghubungi pemasok gas Indonesia untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran kontrak. Jika ditemukan pelanggaran, GSPL akan menempuh upaya hukum komersial sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut.

“Kami mengharapkan kontrak tersebut dipatuhi. GSPL akan menghubungi pemasoknya untuk menentukan apakah ada pelanggaran kontrak, dan jika demikian, akan menempuh upaya hukum komersial yang tercantum dalam kontrak,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pengurangan ekspor gas ini terjadi setelah Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pernyataan pada Kamis (22/10). Bahlil menyebut Indonesia dapat menghentikan ekspor energi ke negara-negara yang tidak menunjukkan sikap saling menghormati. Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengumumkan Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 BBTUD pada Sabtu (24/10).

Rinciannya, sebanyak 15 BBTUD berasal dari Natuna dan 16 BBTUD dari Jambi Merang di Sumatera. Berdasarkan penelusuran The Straits Times, gas dari Sumatera dipasok kepada Gas Supply.

Sementara itu, gas dari Laut Natuna dialirkan melalui pipa bawah laut menuju fasilitas penerimaan yang dikelola Sembcorp Gas. Dalam laporan tahunan Sembcorp Industries 2023, perusahaan tersebut tercatat memiliki perjanjian pembelian gas dari ladang Natuna Barat senilai sekitar 1,9 miliar dolar Singapura.

Kedua kontrak pasokan gas dari Indonesia tersebut diperkirakan berlaku hingga 2028. Indonesia sendiri telah merencanakan pengurangan ekspor gas ke Singapura sejak beberapa tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan domestik.

(Sumber:Langkah Singapura Usai RI Pangkas Ekspor Gas.)

Jakarta (VLF) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dimanfaatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Dia menilai belanja negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bamsoet seusai menghadiri Rapat Pleno III Wantimpres bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Bamsoet menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.

“Dari paparan Menteri Keuangan, Kami melihat di tengah situasi global yang sedang tidak baik-baik saja, fondasi ekonomi nasional kita tidak terlalu terganggu. Pertumbuhan tetap terjaga, inflasi terkendali, aktivitas industri tumbuh, dan kepercayaan terhadap Indonesia tetap tinggi. Ini adalah modal besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh rakyat,” ujar Bamsoet.

Waketum Golkar ini mengatakan APBN punya peran strategis dalam menerjemahkan kekuatan ekonomi menjadi perbaikan nyata. Dia menekankan APBN perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, meningkatkan pendapatan keluarga, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan data, pendapatan negara hingga September 2026 mencapai Rp 2.341,7 triliun atau tumbuh 25,5%. Sementara itu, penerimaan pajak tercatat Rp 1.607,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp 492,3 triliun.

Kemudian belanja negara tercatat Rp 2.660,5 triliun atau meningkat 19 persen. Angka itu, kata dia, mencerminkan kapasitas negara yang semakin kuat dalam membiayai agenda pembangunan.

“Peningkatan penerimaan negara harus terus dipertahankan. Ruang fiskal ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan yang produktif, memperkuat sektor riil, dan memperluas perlindungan sosial. APBN harus hadir sebagai instrumen yang memberi rasa aman sekaligus membuka peluang kemajuan bagi rakyat,” kata Bamsoet.

Mantan Ketua MPR RI ini mengatakan proyeksi defisit APBN sebesar 2,85 persen terhadap PDB menunjukkan arah pengelolaan fiskal yang terjaga. Menurutnya, APBN bisa terus menjadi instrumen yang kredibel jika dilakukan dengan disiplin anggaran dan belanja yang semakin berkualitas.

“Pemerintah memiliki komitmen kuat menjaga keseimbangan antara keberanian membiayai pembangunan dan kehati-hatian menjaga kesehatan fiskal. Ini penting agar Indonesia mampu terus tumbuh, sekaligus memiliki ketangguhan menghadapi berbagai perubahan global,” jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menyoroti pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan kompensasi energi. Proyeksi subsidi dan kompensasi energi sepanjang 2026 mencapai Rp 525,9 triliun.

Bamsoet meminta pemerintah memperbaiki data penerima subsidi dan mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) serta LPG. Hal itu, menurutnya, agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Subsidi energi harus benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Pemerintah perlu memperbaiki data penerima, menutup kebocoran distribusi, serta mempercepat kemandirian energi nasional,” tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, dia mengatakan prospek perekonomian nasional juga didukung masuknya aliran modal sebesar Rp 149,3 triliun hingga 16 Oktober 2026. Hal ini, kata Bamsoet, menunjukkan Indonesia tetap dipandang punya fundamental ekonomi yang menarik, pasar domestik yang besar, hingga peluang investasi menjanjikan.

Dia menyinggung konsultasi MSCI mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia. Dia mengatakan hal itu perlu menjadi momentum untuk meningkatkan transparansi kepemilikan saham dan perlindungan investor.

“Kepercayaan pasar harus terus kita perkuat melalui kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan kebijakan yang konsisten. Indonesia memiliki sumber daya alam, pasar domestik, bonus demografi, serta posisi strategis. Dengan pembenahan yang berkelanjutan, Indonesia akan semakin diperhitungkan sebagai kekuatan ekonomi dunia,” ujar Bamsoet.

Waketum Pemuda Pancasila ini mengatakan sinergi antar kementerian lembaga harus terus diperkuat. Bamsoet mengatakan kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan industrialisasi perlu berjalan dalam satu arah.

“Arah kebijakan fiskal 2027 harus menjadi pondasi menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera. Optimisme kita memiliki dasar yang nyata, yakni ekonomi tumbuh, penerimaan negara meningkat, industri bergerak, investasi tetap datang, dan negara hadir melindungi rakyat. Tugas kita adalah memastikan seluruh kekuatan itu bekerja untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” pungkas Bamsoet.

(Sumber:Bamsoet Dorong APBN Perkuat Daya Beli hingga Buka Lapangan Kerja.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik atau EV (Electric Vehicle) baik roda dua maupun roda empat di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya menekan beban subsidi energi, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mengurangi beban biaya transportasi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Kerja Industri KBLBB Direktorat Iimata Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Patia Junjungan, dalam diskusi Detik Forum bertajuk “Memperkuat Industri Kendaraan Listrik, Mendorong Ketahanan Energi”.

Patia menjelaskan keseriusan pemerintah dalam menggerakkan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023.

“Dengan adanya Perkes 55/2019 dan 79/2023 ini, pemerintah mengajak dan memang mengakselerasi adanya program percepatan kendaraan listrik,” ujar Patia.

“Tentunya dengan situasi global seperti sekarang termasuk Indonesia, ini tentunya masyarakat bisa melihat bahwa yang dilakukan pemerintah sejak 2019 ini sudah semakin kita lihat ada benarnya. Jadi memang sudah saatnya kita sekarang untuk bisa lebih mengakselerasi lagi percepatan penggunaan kendaraan listrik,” sambungnya.

Menurutnya hasil dari kebijakan itu mulai terlihat dari lonjakan populasi kendaraan listrik yang sangat signifikan di Tanah Air. Berdasarkan data yang dicatat Kemenperin, populasi kendaraan listrik melesat dari sekitar 40.000 unit pada tahun 2022 menjadi sekitar 530.000 unit pada tahun 2026.

“Jadi kalau dihitung peningkatannya selama empat tahun terakhir, ini sangat meningkat, sangat tajam lebih dari 200-300% peningkatannya per tahunnya sampai dengan saat ini, dan bukan tidak mungkin dengan situasi yang seperti saat ini, dan juga kita lihat bersama-sama kendaraan listrik ini juga semakin banyak digunakan,” paparnya.

Selain mendorong penyerapan pasar, Patia menilai adopsi kendaraan listrik ini terbukti memberikan efisiensi biaya operasional yang cukup tinggi bagi para penggunanya. Sebab dalam berbagai penelitian yang ada, penggunaan kendaraan listrik terbukti bisa memangkas biaya operasional 60-70% dibandingkan kendaraan berbasis BBM.

“Kendaraan listrik ini sendiri dari biaya operasionalnya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, ini angkanya menghemat 60-70% dari biaya operasional untuk kendaraan yang konvensional bahan bakar fosil,” jelas Patia.

Penghematan biaya operasional tersebut berdampak langsung pada penurunan konsumsi BBM fosil, yang pada akhirnya membantu pemerintah mengurangi ketergantungan impor dan beban subsidi energi negara.

“Apabila pemerintah menggunakan kendaraan listrik ini tentu sangat membantu pemerintah. Karena pemerintah sendiri sampai saat ini kan masih memberikan subsidi terhadap bahan bakar yang beredar di masyarakat,” jelasnya.

“Tentunya dengan jumlah kendaraan yang bahan bakar fosil ini semakin sedikit, tentunya ini akan semakin membantu pemerintah, subsidi yang tidak tertarik semuanya untuk kendaraan bahan bakar minyak, tapi mungkin bisa digunakan oleh hal-hal yang lainnya,” pungkasnya.

(Sumber:Pemerintah Genjot Penggunaan EV: Tekan Subsidi Energi, Hemat Biaya Pengguna 70%.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Kominfo memperkuat komitmen pelindungan anak di ruang digital melalui Deklarasi dan Edukasi Publik Serentak Pelindungan Anak di Ruang Digital bertema ‘Tumbuh Aman di Ruang Digital’.

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat pencegahan penyalahgunaan teknologi, penanganan kasus, serta kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak.

Deklarasi dan edukasi serentak ini melibatkan sekitar 34 ribu peserta dari berbagai lapisan masyarakat di Jawa Timur. Mulai dari pelajar, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, organisasi profesi, akademisi, pemuka agama, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Deklarasi ini dilaksanakan secara online oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Juga dilaksanakan secara offline, online serta hybrid oleh 38 Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Di masing-masing kabupaten/kota, deklarasi dan edukasi serentak menghadirkan para narasumber berkompeten dari masing-masing daerah.

Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI, Meutya Hafid mengajak seluruh pihak memperkuat langkah bersama dalam melindungi anak di ruang digital, dimulai dari Jatim. Ia juga mengapresiasi Pemprov Jatim bersama 38 kabupaten/kota atas pelaksanaan deklarasi dan edukasi publik serentak melalui program Perisai Anak.

“Dari Jawa Timur kita perkuat langkah bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia. Mari kita wujudkan komitmen ‘Tumbuh Aman di Ruang Digital’ agar setiap anak dapat bermain, belajar, dan meraih masa depannya dengan aman,” ujar Meutya, Jumat (23/10/2026).

Ia menambahkan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS, pemerintah bertanggung jawab terhadap platform digital dalam melindungi anak. Upaya tersebut perlu didukung oleh pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan masyarakat melalui pendampingan serta pembiasaan perilaku digital yang sehat.

“Pemerintah berkomitmen memperkuat pelindungan anak di ruang digital dengan menegaskan tanggung jawab platform digital melalui penyediaan layanan yang aman sejak dirancang (safety by design). Perisai Anak diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan dalam mewujudkan ruang digital yang aman bagi anak,” tegasnya.

Deklarasi serentak dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa S.Pd. Deklarasi menjadi bentuk konkret komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam memperkuat ekosistem pelindungan anak di ruang digital. Komitmen ini mencakup pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak, dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

“Kami, seluruh pemangku kepentingan pelindungan anak di ruang digital berkomitmen mendukung penyelenggaraan ekosistem pelindungan anak yang protektif, tertib, responsif, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pencegahan dan penanganan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap anak, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelindungan anak di ruang digital,” jelas Dedi.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengajak seluruh peserta menjadikan deklarasi tersebut sebagai komitmen nyata untuk mengambil bagian dalam upaya pelindungan anak di ruang digital. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak diperlukan agar upaya perlindungan dapat berjalan secara bersama dan berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk menyimak dan meneguhkannya dalam hati sekaligus berjanji bahwa kita akan mengambil bagian dari perlindungan anak di ruang digital. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkah, barokah dan sebesar-besarnya manfaat serta kemudahan, sehingga kita bisa sama-sama melakukan perlindungan anak di ruang digital,” tutur Sherlita.

Melalui deklarasi dan edukasi publik serentak ini, Sherlita menegaskan Pemprov Jatim mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga anak tetap aman saat mengakses ruang digital, sehingga mereka dapat belajar, bermain, berkreasi, dan mengembangkan potensi demi masa depan yang lebih baik.

Edukasi publik dalam kegiatan ini disampaikan oleh tiga narasumber, yakni Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Nancy Laura Sitinjak; Asisten Deputi Perumusan Dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Muhammad Ihsan; serta Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho.

Nancy menekankan pentingnya peran orang tua, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah risiko digital. Ia juga memaparkan sejumlah regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah sebagai bentuk pelindungan terhadap anak di dunia digital. Hal ini karena kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa Indonesia.

Muhammad Ihsan menyoroti pentingnya penguatan peran keluarga, pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, ramah, dan nyaman bagi anak. Anak juga perlu dibekali kesadaran untuk menjaga data pribadi, mengenali risiko digital, berani melaporkan situasi yang tidak aman, serta menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang.

Adapun Ignatius Setiawan Cahyo Nugroho menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah, disertai edukasi dan pendampingan agar anak mampu menghadapi risiko digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (AI), secara aman dan kritis.

Ia menyatakan, UNICEF sangat mendukung dalam penyusunan regulasi dan aplikasi tentang pelindungan anak di dunia digital seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan, PP TUNAS dan Perisai Anak yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo Jatim.

(Sumber:Pemprov Jatim Perkuat Perlindungan Anak di Ruang Digital Lewat Perisai.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni setuju dengan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa kerugian negara bukan tindak pidana korupsi. Dia menyarankan adanya revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Yang dikatakan Pak Luhut saya setuju, basis ukuran tindak pidana korupsi harus dibedakan antara bisnis negara sama tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara,” kata Sahroni saat dihubungi, Kamis (22/10/2026).

Ia lalu mencontohkan ketika tindakan korupsi dilakukan kepala daerah. Dia menyebut kepala daerah harusnya mementingkan masyarakat di daerah.

“Contoh kalau kepala daerah yang harusnya mementingkan masyarakat tapi malah diambil itu tindak pidana korupsi, kita lihat pada ukuran mens rea-nya,” ucap dia.

Lebih lanjut, Bendum DPP NasDem ini menyarankan agar usulan Luhut benar-benar dipertimbangkan. Dia juga mendorong agar usulan itu ditindaklanjuti dalam bentuk revisi UU Tipikor.

“Jadi saran Pak Luhut harus benar-benar dikaji mendalam untuk jadi dasar perbedaan korupsi untuk kepentingan negara, apa korupsi yang dilakukan secara jelas merugikan masyarakat, iya wajib ditindaklanjuti dengan revisi UU Tipikor agar menjadikan dasar yang kuat bagi APH dan ini sangat bagus ide dari Pak Luhut,” jelas dia.

Pernyataan Luhut

Sebelumnya, Luhut mengusulkan kajian untuk mengubah definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Usulan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Usulannya adalah kerugian negara bukan tindak pidana korupsi. Menurut dia, hal itu sesuai dengan UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) yang sudah diratifikasi pemerintah.

“Nah, itu kami mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.

Dia mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan kerugian negara sebagai salah satu tindakan korupsi. Hal tersebut, menurut Luhut, membebani operasional bisnis negara atau perusahaan pelat merah. Misalnya saja bagi Danantara untuk melakukan aksi korporasi.

“Karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara. Ini memang memberatkan kepada, seperti Danantara untuk membuat bisnis, yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya. Maka ini saya kira penting,” terang Luhut.

(Sumber:Sahroni Setuju Kerugian Negara Bukan Pidana Korupsi, Dorong Revisi UU Tipikor.)

Jakarta (VLF) – Bea Cukai Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), berhasil menyita 2.278.815 batang rokok ilegal yang diperkirakan bernilai Rp 3,4 miliar sepanjang tahun 2026. Hasil sitaan itu merupakan hasil dari pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Pulau Sumbawa sejak Januari hingga Oktober.

“Total rokok ilegal yang ditindak mencapai 2.278 juta batang dengan nilai barang sekitar Rp 3,4 miliar dan potensi kehilangan penerimaan negara sebesar Rp2,21 miliar,” kata Kepala Bea Cukai Sumbawa Sugeng Heriyanto dalam keterangan persnya, Kamis (22/10/2026).

Sugeng mengungkapkan, pelanggaran yang ditemukan selama operasi berlangsung didominasi oleh peredaran rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu atau bekas, serta penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Pelanggaran tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi produsen dan pedagang yang mematuhi ketentuan,” jelasnya.

Sugeng mengaku salah satu pengungkapan yang dilakukan Bea Cukai Sumbawa pada Oktober 2026 ini adalah penggagalan yang dilakukan terhadap pengangkutan 236 ribu batang rokok ilegal. Selain itu, Bea Cukai juga menindak pengiriman 144.080 batang rokok ilegal melalui perusahaan jasa titipan (PJT) selama Oktober 2026.

“Rokok berbagai merk jenis kretek mesin diperkirakan bernilai Rp 353 juta dengan potensi kehilangan penerimaan negara mencapai Rp 177,59 juta,” ujarnya.

Dikatakannya, temuan itu menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal di Pulau Sumbawa memanfaatkan beragam jalur distribusi, mulai dari kendaraan pengangkut barang hingga jasa pengiriman.

Sugeng menegaskan Bea Cukai Sumbawa akan meningkatkan pengawasan melalui kegiatan intelijen, pemeriksaan sarana pengangkut, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

“Pengawasan akan terus ditingkatkan untuk menekan peredaran rokok ilegal, melindungi penerimaan negara, serta menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan cukai,” ujarnya.

Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai Sumbawa bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, TNI, pemerintah daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Upaya pemberantasan juga didukung melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sesuai ketentuan yang berlaku.

(Sumber:Bea Cukai Sumbawa Sita 2,2 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 3,4 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) dalam rangka dua tahun pemerintahannya. Prabowo menyampaikan arahan langsung ke jajaran anak buahnya dalam sidang kabinet.

Banyak isu yang menjadi atensi Prabowo. Dari penanganan bencana karhutla, masalah penyelundupan, hingga pentingnya kesehatan seluruh anggota kabinetnya.

Presiden Prabowo pimpin Sidang Kabinet di Istana, Jakarta, Rabu (21/10/2026). (Foto: Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden)
Berikut arahan-arahan Prabowo dalam pembukaan SKP dirangkum detikcom.

1. Perintahkan Usut Karhutla

Prabowo mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Ia menyebut terdapat dugaan campur tangan manusia.

“Saudara-saudara, ternyata hasil penyelidikan kita di lapangan bahwa fenomena karhutla tidak semata mata alamiah. Ada campur tangan manusia dan menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti,” kata Prabowo dalam taklimatnya di sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).

Termasuk katanya ada keterlibatan sejumlah korporasi di balik karhutla. Ia meminta Polri, Kejaksaan Agung, hingga kementerian terkait untuk mengusut tuntas.

“Saya minta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan dibantu TNI, dibantu intelijen, untuk selidiki, karena ternyata banyak korporasi-korporasi ikut bertanggung jawab,” ujarnya.

Prabowo lantas menyinggung banyaknya oknum sengaja membakar yang ditemukan oleh rakyat. Ia menyebut pembakaran lahan merupakan terorisme lingkungan yang tak boleh dianggap remeh.

“Rakyat juga menangkap berbagai oknum yang sengaja membakar yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita,” ujarnya.

Prabowo memastikan akan bertindak tegas kepada para oknum yang sengaja melakukan pembakaran lahan. Prabowo akan mencabut semua izin perusahaan yang melanggar.

“Kita tidak boleh menganggap ini remeh, kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas, dan kali ini, maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja,” lanjutnya.

“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan yang melanggar. Dan bagi negara negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan,” lanjut Prabowo.

2. Tegaskan Indonesia Tak Takut MSCI

Prabowo bicara soal Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengancam akan menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market (Pasar Berkembang) ke Standalone Market (Pasar Mandiri). Prabowo menilai pengumuman MSCI dimaksudkan untuk menakut-nakuti Indonesia.

“Kita terus dihadang. Ada apa itu, macam-macamlah, MSCI, macam-macam,” kata Prabowo.

Di hadapan anak buahnya, Prabowo mengatakan Indonesia tidak takut terhadap pengumuman MSCI. Prabowo menilai bangsa Indonesia bukan bangsa yang gampang menyerah.

“Dia mau takut-takuti kita, saya hanya katakan kepada MSCI: Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” tegas Prabowo.

3. Perintahkan Setop Penyelundupan

Prabowo mengatakan kekayaan Indonesia diambil melalui berbagai praktik yang dianggap sebagai penipuan. Dia juga menilai rakyat dan pemerintah telah dirugikan oleh praktik tersebut.

“Bangsa kita ditipu, rakyat kita ditipu, pemerintah kita ditipu,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyoroti penyelundupan sebagai tindakan yang merugikan negara. Menurut dia, penyelundupan tidak hanya berkaitan dengan masuknya barang ilegal, tetapi juga keluarnya kekayaan Indonesia secara ilegal.

“Penyelundupan ke dalam, apakah berupa penyelundupan narkotika apakah berupa penyelundupan barang-bangsa yang akan membuat pabrik-pabrik kita tutup, atau penyelundupan keluar, harta kekayaan kita diselundupkan, timah kita diselundupkan, batu bara kita diselundupkan, kayu diselundupkan, BBM kita diselundupkan, bagaimana bisa ada yang mengatakan bahwa sistem yang mengizinkan penyelundupan jalan terus boleh kita pertahankan,” tuturnya.

Prabowo mengatakan kekayaan Indonesia harus diselamatkan. Dia mengatakan kekayaan Indonesia ibarat darah dalam tubuh.

“Kita harus menyelamatkan kekayaan kita, kita harus menyelamatkan alam kita, sumber alam kita itu ibarat darah kita, kalau darah kita bocor terus tidak mungkin badan kita selamat. Kita dalam kondisi harus survive,” pungkasnya.

4. Tekankan Jaga Persatuan Nasional

Prabowo menegaskan Indonesia saat ini harus tetap memelihara persatuan nasional. Dia mencontohkan kondisi negara dengan demokrasi Barat seperti Prancis yang kini dilanda demonstrasi besar.

“Demokrasi kita, menurut keyakinan saya, sekarang semakin urgen untuk kita memelihara national unity, persatuan nasional,” kata Prabowo.

Prabowo memahami perbedaan itu bagus. Kritik dan koreksi itu perlu. Namun Prabowo mengingatkan agar persatuan tetap menjadi ujung tujuannya.

“Perbedaan bagus. Kompetisi perlu. Saling kritik, saling koreksi, perlu. Tapi di ujungnya, kita harus menjaga persatuan,” ungkapnya.

Dia lantas berbicara soal demokrasi negara Barat. Dia mengajak semua melihat kondisi di Prancis dan negara Eropa lainnya yang tengah dilanda demonstrasi besar.

“Kalau kita ikut demokrasi ala Barat sekarang, kita lihat televisi. Lihatlah berita tiap hari. Apa yang terjadi di Prancis, di Italia, di Eropa,” ujarnya.

“Tempat lahirnya demokrasi, yang mengajarkan kita HAM. Kita lihat, ini perlu kita sadari,” lanjutnya.

5. Minta Jajarannya Rutin Cek Kesehatan

Prabowo mengungkap ada jajarannya di kabinet yang masuk rumah sakit (RS). Ia meminta seluruh anggota kabinetnya melakukan cek kesehatan rutin.

Prabowo awalnya mengibaratkan pemerintahannya seperti pertandingan sepakbola. Ia lantas mengungkap, di paruh waktu pemerintahannya berjalan, ada anggota kabinet yang masuk rumah sakit.

“Tapi, Saudara-saudara, saya sudah prihatin. Di babak pertama, sudah ada yang masuk rumah sakit. Nah, ini yang kita waspadai ya,” kata Prabowo.

Prabowo lalu meminta Menkes Budi Gunadi Sadikin mengajak anggota kabinet cek kesehatan. Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan rutin.

“Saya minta Menteri Kesehatan ya, coba menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan mungkin diundang check-up yang lebih teliti lagi ya,” ujar Prabowo.

“Cari vitamin-vitamin yang bagus ya. Kalau Menteri Kesehatan tidak tahu, nanti dari saya daftar vitaminnya itu,” imbuhnya.

(Sumber:5 Arahan Prabowo ke Kabinet di 2 Tahun Pemerintahan.)

Jakarta (VLF) – Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2026 mencapai 4,5% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,3%.

Biro Statistik Nasional (NBS) China mencatat total nilai output ekonomi selama 9 bulan pertama 2026 atau periode Januari hingga September 2026 mencapai 107,11 triliun yuan atau setara US$ 15,94 triliun. Secara kumulatif, ekonomi negara dengan PDB terbesar kedua di dunia ini sebesar 4,6% sepanjang tiga kuartal pertama 2026.

Wakil Kepala NBS, Mao Shengyong membeberkan pertumbuhan PDB 4,6% dalam sembilan bulan pertama ini masih sejalan dengan target tahunan pemerintah.

“Perekonomian nasional terus melangkah maju di tengah tekanan dan terus beralih menuju pembangunan berkualitas tinggi yang didorong oleh inovasi, dengan perubahan positif yang semakin besar pada indikator-indikator utama,” ujar NBS dikutip dari Xinhua, Rabu (21/10/2026),

Mao menyebut perekonomian China berhasil menambah output sebesar 5,7 triliun yuan pada periode tersebut. Angka ini menjadi penambahan terbesar untuk rentang waktu yang sama dalam lima tahun terakhir.

“Pada kuartal III, pertumbuhan PDB meningkat 0,2 poin persentase dari kuartal II. Sementara beberapa lembaga internasional memperkirakan ekonomi utama dunia diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan kuartal sebelumnya,” beber Mao.

Penopang pertumbuhan ekonomi China tak lepas dari sektor-sektor teknologi yang terus berkembang. Berdasarkan estimasi awal, motor penggerak pertumbuhan baru menyumbang lebih dari 40% terhadap total pertumbuhan ekonomi di tiga kuartal pertama.

Nilai tambah sektor industri pengolahan tercatat naik 5,3%. Sektor manufaktur peralatan naik 10,2%, sementara manufaktur teknologi tinggi meroket hingga 14,3%.

Lonjakan paling signifikan dicatatkan oleh produk-produk yang berbasis canggih, seperti peralatan pencetakan 3D melesat hingga 62,5%, sektor baterai lithium-ion melonjak 39,5%, dan robot industri terbang 29,1%

Sementara itu, sektor jasa turut menyumbang pertumbuhan positif sebesar 5,2%. Sektor transmisi informasi, perangkat lunak, dan layanan TI melesat 10,4%, disusul layanan penyewaan dan bisnis yang tumbuh 12,3%.

Dari sisi perdagangan internasional, impor dan ekspor barang naik 18,8% secara tahunan menjadi 39,94 triliun yuan pada tiga kuartal pertama, dengan impor naik 22,3%. Khusus pada September, sektor perdagangan tumbuh 27,5%.

Di pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran perkotaan stabil di angka 5,2% sepanjang tiga kuartal pertama, bahkan sempat turun tipis 0,1 poin persentase pada September lalu. Pendapatan disposable (dapat dibelanjakan) per kapita masyarakat juga ikut terkerek naik 5,3% secara nominal atau 4,4% secara riil. Meski penjualan ritel barang konsumsi tumbuh moderat di angka 1,1% dan ritel jasa tumbuh 5%.

Mao menambahkan konsumsi energi per unit PDB turun 3,1% selama periode tersebut. China akan meningkatkan upaya untuk memperluas permintaan domestik, memperbaiki pasokan, dan membuat kebijakan makro menjadi lebih efektif demi menjaga momentum positif dari pembangunan berkualitas tinggi yang didorong oleh inovasi.

(Sumber:Ekonomi China Tumbuh 4,5% di Kuartal III-2026.)