Jakarta (VLF) – Bank Syariah Nasional (BSN) menyalurkan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kepada sekitar 5.100 nasabah dengan total nilai mencapai Rp 850 miliar. Penyaluran tersebut dilakukan melalui akad massal yang digelar serentak di seluruh jaringan kantor Bank BSN di Indonesia kemarin, Kamis (30/7).

Pelaksanaan akad berlangsung melalui 37 Kantor Cabang (KC) dan 82 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Tiga kantor cabang utama, yakni KC Banda Aceh, KC Malang, dan KC Solo, turut terhubung secara daring dengan pusat acara.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Peluncuran Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan Kredit Program Perumahan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pimpinan BP Tapera, perbankan, pengembang, dan masyarakat penerima manfaat.

Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengatakan, akad massal tersebut menjadi momentum untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui pembiayaan syariah.

“Pelaksanaan akad ini merupakan momentum yang sangat besar. Angka tersebut bukan sekadar jumlah unit rumah, melainkan menggambarkan keluarga Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih aman, layak, dan sejahtera,” ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, Kementerian PKP, dan BP Tapera atas kolaborasi dalam mendukung program pembiayaan perumahan.

Menurut Alex, pembiayaan berbasis syariah kini semakin terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari pekerja formal, pekerja informal, hingga pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam acara tersebut, salah satu penerima manfaat KPR subsidi dari Bank BSN, Jofan Firdaus yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online, menerima kunci rumah secara simbolis. Sementara itu, nasabah lainnya, Tsara Nafisa yang merupakan pedagang kelontong dari Banda Aceh, berkesempatan berdialog secara daring dengan Presiden RI.

“Dua sosok nasabah kami membuktikan secara nyata bahwa kesempatan memiliki rumah harus terbuka bagi berbagai profesi. Baik pengemudi ojek online maupun pedagang kelontong, semuanya memiliki harapan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh hunian yang layak melalui fasilitas BSN,” katanya.

Target Hampir 70 Ribu Rumah Subsidi

Bank BSN mencatat hingga Juli 2026 telah menyalurkan sekitar 33.000 unit KPR subsidi. Perseroan menargetkan penyaluran meningkat menjadi 69.636 unit hingga akhir tahun.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 59.463 unit rumah subsidi.
Bank BSN juga menyebut telah menguasai sekitar 24% pangsa pasar penyaluran KPR subsidi nasional. Capaian tersebut didukung kerja sama dengan lebih dari 4.000 pengembang dan lebih dari 3.000 notaris di seluruh Indonesia.

“Saat ini BSN memegang market share sekitar 24 persen dalam penyaluran KPR subsidi. Kepercayaan ini menjadi amanah bagi kami untuk terus memperluas akses pembiayaan rumah, memperbaiki kualitas layanan, serta memastikan proses kepemilikan rumah semakin mudah dijangkau oleh masyarakat,” ujar Alex.

(Sumber:BSN Salurkan Rp 850 M KPR Subsidi, Ojol-Pedagang Kelontong Ikut Nikmati.)

Jakarta (VLF) – Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memastikan arah kebijakan bank sentral tetap berjalan seperti sebelumnya meski terjadi pergantian kepemimpinan. BI tetap fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.

Destry menjelaskan, sesuai ketentuan dalam undang-undang, dirinya otomatis menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara setelah Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri. Saat ini, Dewan Gubernur BI berjumlah lima orang.

“Dengan adanya pengunduran diri dari Bapak Gubernur kita sebelumnya, Bapak Perry Warjiyo, maka kami sekarang di anggota Dewan Gubernur memang masih ada lima, di mana saya sebagai Deputi Gubernur Senior, otomatis secara undang-undang, kalau Gubernurnya berhalangan, maka Deputi Gubernur Senior itu menggantikan sebagai Pejabat Gubernur Sementara,” kata Destry secara daring dalam Editor Briefing yang digelar Parapat, Jumat (31/7/2026).

Menurut Destry, status tersebut bersifat sementara hingga proses pengisian jabatan gubernur mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Ia menegaskan, pergantian pimpinan tidak mengubah fokus maupun sikap kebijakan BI. Menurutnya, menjaga stabilitas rupiah dan inflasi tetap menjadi prioritas utama.

“Intinya, dengan formasi kami sekarang ini, kami akan tetap komitmen, di mana kami saat ini untuk rupiah, baik itu untuk melihat dekat ataupun berkenaan inflasi, maka itu menjadi komitmen kami. Itu menjadi target dan fokus,” ujarnya.

Destry mengatakan BI akan tetap konsisten berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi akan dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pasar spot, Non Deliverable Forward (NDF), hingga Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).

“Untuk rupiah, kita akan tetap konsisten, kita akan berada di pasar, kita akan masuk untuk intervensi, apakah spot, NDF, ataupun DNDF. Kebijakan kita pun juga kita akan arahkan untuk menggunakan capital inflow yang masuk, sehingga itu tentu akan memperkuat sektor eksternal kita,” jelasnya.

Di sisi inflasi, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Selain itu, BI juga melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk membantu daerah meningkatkan produksi pangan.

“Termasuk juga untuk inflasi, kita juga tentu memperkuat tim pengendali inflasi pusat dan daerah. Kami bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai Gerakan Pengendalian Inflasi dan GNPIP. Jadi itu gerakan langsung ke daerah bagaimana kita bantu mereka,” katanya.

Lebih lanjut, Destry mengatakan BI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

Selain itu, kebijakan makroprudensial juga akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Teman-teman tolong, saya ingin menekankan bahwa dengan formasi kami sekarang, saat ini di Bank Indonesia, stance kita tetap sama, tidak berubah dibandingkan dengan posisi stance sebelumnya. Kita akan tetap memfokuskan stabilitas, dengan mengoptimalkan berbagai instrumen dan berbagai kebijakan yang kami miliki,” tegas Destry.

Ia menambahkan, BI juga akan terus mengoptimalkan kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengembangan UMKM, ekonomi syariah, serta ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

(Sumber:Destry Damayanti Pastikan BI Tetap Fokus Jaga Stabilitas Rupiah dan Inflasi.)

Jakarta (VLF) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ada peluang revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Revisi ini menyusul masukan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) agar gaji kepala daerah disesuaikan seiring bertambahnya beban dan tanggung jawab.

Dilansir detikNews, usulan penyesuaian gaji kepala daerah ini disampaikan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi dalam rapat Komisi II dan Kemendagri di DPR, Kamis (30/7). Dia mengatakan bahwa hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Perlu kami sampaikan bahwa regulasi terkait dengan hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini semakin berat bebannya dan kompleksitasnya,” jelas Bursah.

Secara khusus Bursah menyinggung tentang tugas kepala daerah yang berkenaan dengan tata kelola kawasan hutan hingga pertambangan. Menurutnya belum ada regulasi pengganti yang memberikan kepastian hukum setelah UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Bahkan konflik tata kelola kawasan hutan, pertambangan, dan lain-lain yang bukan menjadi urusannya pun pada akhirnya menjadi urusan bupati, termasuk kerusakan lingkungan yang jadi masalah besar saat ini, terutama kabupaten penghasil batu bara, dan konflik agraria karena pengambilan tanah rakyat sewenang-wenang oleh korporasi sawit maupun korporasi batu bara,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito mengatakan PP yang mengatur gaji kepala daerah memang sudah berusia 26 tahun. Meski demikian, ia menilai penyesuaian hak keuangan kepala daerah tak bisa diberikan begitu saja. Besarannya harus dikaitkan dengan capaian kinerja daerah.

“Jadi di dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah itu, itu ada namanya komponen BPO, biaya penunjang operasional. Itu diatur di sana. Nah, ini dikaitkan dengan PAD (pendapatan asli daerah),” jelas Tito usai rapat.

“Kurs juga akan berbeda ya, sehingga kalau seandainya disesuaikan maka harus dikaitkan dengan satu, kinerja. Kinerja harus baik, ada tujuh indikator yang utama,” imbuhnya.

Tito membenarkan bahwa PP 109/2000 sudah waktunya untuk dikaji ulang. Dia mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk pengkajian PP tersebut.

“Iya, kalau kita karena kita lihat ini tahun 2000 sampai tahun 2026 kan sudah jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan revisi, tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas,” pungkasnya.

(Sumber:Gaji Kepala Daerah Diusulkan Naik, Mendagri Buka Peluang Revisi PP 109/2000.)

Jakarta (VLF) – Sebanyak 15 perusahaan Inggris menjajaki peluang kerja sama di sektor perkeretaapian Indonesia. Perusahaan tersebut berasal dari berbagai ekosistem perkeretaapian Inggris, mulai dari rekayasa teknik, konsultan, arsitektur, operasional, sarana dan perangkat perkeretaapian, hingga pembiayaan.

Komisaris Perdagangan Inggris untuk Asia Pasifik, Martin Kent mengatakan, Inggris berupaya memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang infrastruktur, energi bersih, dan investasi. Hal ini diugkap dalam UK-Indonesia Rail Partnership Forum 2026.

“Forum hari ini berfokus pada pembangunan kemitraan jangka panjang antara pelaku usaha Inggris dan Indonesia. Hari ini kami membawa 15 perusahaan infrastruktur perkeretaapian terbaik dari Inggris. Banyak di antaranya telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun, bahkan lintas generasi,” kata dia dalam forum tersebut di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (29/7/2026) kemarin.

Martin mengatakan bahwa Inggris memiliki keahlian di bidang perencanaan, rekayasa, operasional, pembiayaan, hingga pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD). Menurutnya, potensi kerja sama tersebut telah dibahas bersama Kementerian Perhubungan dan Bappenas.

Salah satu proyek kerja sama yang disinggung adalah kereta api perkotaan Surabaya yang sudah memasuki tahap feasibility study atau studi kelayakan. Menurut Martin studi tersebut dilakukan oleh Indonesia dan Inggris.

“Pagi tadi saya bertemu dengan perwakilan Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk membahas kerja sama di masa depan, termasuk proyek kereta perkotaan Surabaya. Inggris telah mendukung proyek tersebut melalui studi transportasi yang saya serahkan kepada Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun lalu,” jelas dia.

Martin menambahkan, Inggris menawarkan dukungan pembiayaan melalui UK Export Finance, lembaga kredit ekspor milik pemerintah Inggris. Selain itu, kedua negara terus memperkuat kerja sama melalui kemitraan MELAJU yang berfokus pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

“Melalui kemitraan yang kami sebut MELAJU, kami juga mendorong pengembangan infrastruktur berkelanjutan antara Inggris dan Indonesia. Yang sangat penting untuk forum hari ini adalah kemampuan pembiayaan yang dapat kami tawarkan melalui lembaga bernama UK Export Finance,” jelas dia.

Inggris merupakan salah satu negara dengan sektor perkeretaapian yang paling maju di dunia, dengan nilai ekspor peralatan dan jasa perkeretaapian melebihi £ 1 miliar setiap tahunnya dan 100.000 tenaga kerja yang berkiprah di sektor ini.

Forum ini mendukung ambisi Indonesia untuk mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan, termasuk proyek perluasan jaringan MRT Jakarta, pengembangan LRT, inisiatif rel perkotaan di Surabaya dan kota-kota lainnya, serta program-program modernisasi sektor perkeretaapian yang lebih luas lagi.

Berikut daftar 15 perusahaan Inggris yang berpartisipasi dalam Rail Forum 2026:

1. Arup
2. BDP
3. Broadway Malyan
4. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
5. Colas Rail
6. Connected Places Catapult
7. Foster + Partners
8. GE Vernova
9. Hitachi Rail
10. KPMG
11. Mott MacDonald
12. PWC Indonesia
13. Scott Brownrigg
14. Techne Praxis
15. Turner & Townsend.

(Sumber:Inggris Lirik Proyek Kereta di RI.)

Jakarta (VLF) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya sedang melakukan audit terhadap tunggakan sebesar Rp 1,6 triliun. Proses pembayaran akan dilakukan setelah pemeriksaan rampung.
“Mengenai utang, ini tunggakan lah bukan utang ya, tunggakan ini ranah dari auditor, sedang diaudit. Manakala clean and clear, ya saya kira dibayar.” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Sudaryono menegaskan bahwa pembayaran tunggakan ini hanya akan dilakukan kepada tagihan-tagihan yang sah setelah melalui proses audit. Ia juga tak akan melakukan pembayaran berdasarkan arahan individu.

“Semuanya trust in system, tidak trust in person,” tegasnya.

“Kita ingin yang sah, yang bagus, yang benar, sesuai dengan mekanisme yang mana, itu yang kita selesaikan. Saya kira no issue Pak, enggak ada masalah,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari membeberkan pos-pos dari tunggakan Rp 1,6 triliun tersebut, di antaranya:

• Belanja bahan seragam, KLB, call centre, sendok, dan lain-lain (Rp 16,1 miliar)
  Sertifikasi SPPG (Rp 111 miliar)
• Jasa konsultas (Rp 200 juta)
• Sewa kendaraan insidentil (Rp 121 juta)
• Honor narasumber (Rp 812 juta)
• Jasa EO, publikasi, dan sebagainya (Rp 330 miliar)
• Utang ke Unhan untuk UH/UT, serta pengiriman barang (Rp 7,3 miliar)
• Perjalanan dinas (Rp 684 juta)
• Tunggakan bantuan untuk MBG (Rp 100 miliar)
• Belanja modal untuk dapur APBN (Rp 1,04 triliun)

“Totalnya 1,609 triliun. Tapi Insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggaran masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA,” terang Arumsari.

(Sumber:BGN Punya Tunggakan Rp 1,6 Triliun, Sedang Proses Audit.)

Jakarta (VLF) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan hasil analisis mendalam terhadap tata niaga beras nasional. Hasil analisis menunjukkan kerugian mencapai Rp 98 triliun akibat peredaran beras premium yang tidak sesuai standar mutu,

ditambah potensi kerugian konsumen hingga Rp 71,9 triliun per tahun dari peredaran beras fortifikasi yang tidak memenuhi syarat.
“Angka triliunan rupiah ini bukan keuntungan bisnis yang wajar. Ini merampas hak rakyat,” tegas Amran dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Anggaran Ketahanan Pangan tahun 2025 tercatat Rp 144,6 triliun, disalurkan melalui Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 59,42 triliun, Badan Usaha Milik Negara Rp 63,00 triliun, Transfer ke Daerah Rp 22,17 triliun, dan pembiayaan Rp 0,05 triliun.

Dari subsidi tersebut, produksi padi nasional bernilai Rp 537 triliun dengan produksi beras 34,69 juta ton, mengacu Harga Eceran Tertinggi Rp 13,5 juta per ton dan rata-rata harga versi Kementerian Perdagangan Rp 15,5 juta per ton.

Namun distribusi keuntungannya timpang di mana petani hanya menerima pendapatan rumah tangga sebesar Rp 1,87 juta dari alokasi Rp 215 triliun. Pengusaha penggilingan atau RMU justru menerima porsi terbesar sebesar Rp 259 triliun, dengan temuan spesifik satu grup perusahaan meraup keuntungan tidak wajar hingga Rp 2 triliun per bulan dari praktik penipuan mutu.

Amran memaparkan hasil analisa subsidi beras pemerintah. Rantai pasok beras dikuasai pengusaha besar atau konglomerat. Konglomerat memanfaatkan subsidi pemerintah untuk kegiatan komersial hingga 40%, dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi.

Temuan di lapangan beberapa waktu lalu menunjukkan banyak beras premium tidak sesuai Standar Nasional Indonesia, dengan tingkat pelanggaran mencapai 85,56%.

Sebanyak 39,75% dari total beras premium yang beredar, setara 12,2 juta ton, diperkirakan melanggar standar atau merupakan bentuk penipuan konsumen, dengan total kerugian mencapai Rp 98 triliun.

Satgas Pangan Polri mencatat, sepanjang periode 2024 hingga 2025 telah menangani 93 kasus mafia pangan dengan total 77 tersangka, terdiri dari 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak goreng, dan 4 kasus pegawai internal. Selain itu, 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk telah dicabut.

Khusus perkara pidana beras, sepanjang 2025 tercatat 30 perkara dengan 36 tersangka. Memasuki 2026, penindakan berlanjut dengan 2 perkara dan 6 tersangka.

Ketimpangan Penguasaan

Dari total serapan produksi gabah nasional 65 juta ton per tahun, penggilingan skala besar dengan kapasitas 20 ton per jam, berjumlah 1.056 unit, menguasai 40% pasokan gabah atau 25 juta ton per tahun. Penggilingan skala kecil dengan kapasitas 0,5 ton per jam, meski berjumlah jauh lebih banyak yaitu 161.401 unit, juga menyerap 40% atau 25 juta ton per tahun. Sementara penggilingan skala sedang, 7.332 unit, menyerap 20% atau 15 juta ton per tahun.

Pola ini menegaskan bahwa penggilingan besar, meski jumlah unitnya jauh lebih sedikit, mampu menguasai pasokan gabah setara dengan seluruh penggilingan kecil yang jumlahnya ratusan ribu unit.

Dalam rantai pasok perdagangan bahan pokok yang berlaku saat ini, beras mengalir dari petani melalui pedagang pengumpul, distributor, subdistributor, pedagang grosir, hingga pedagang ritel sebelum sampai ke konsumen akhir. Rantai panjang ini menghasilkan keuntungan middleman sebesar Rp 313,08 triliun.

Karenanya Pemerintah mendorong skema alternatif melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, yang memangkas rantai distribusi langsung dari petani ke konsumen akhir. Skema ini berpotensi menghasilkan margin yang lebih adil bagi petani dan konsumen sebesar Rp 50 triliun.

(Sumber:Mentan Ungkap Untung Penggilingan Rp 2 Triliun Tak Wajar, Merampas Hak Rakyat.)

Jakarta (VLF) – Jaksa Kejati DKI Jakarta menghadirkan analis senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tito Pratama, sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus korupsi pembiayaan ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Tebo Indo dan PT Pratama Agro Sawit (PAS) tahun 2015-2023. Ahli menyebut kedua perusahaan yang diberikan kredit LPEI itu memiliki riwayat kredit macet.

Sidang lanjutan kasus pembiayaan ekspor oleh LPEI ini digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026). Mulanya, jaksa menanyakan apakah LPEI memiliki kewajiban memberikan laporan ke OJK.

Tito menjelaskan LPEI, yang merupakan lembaga keuangan pemerintah, diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit setiap tahun kepada OJK. Selain itu, LPEI diwajibkan memberikan laporan bulanan secara berkala berisi laporan data keuangan maupun data kelembagaan.

Jaksa kemudian memperdalam soal kredit dari LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit (PAS). Jaksa bertanya apakah pemberian kredit ini ada dalam laporan LPEI kepada OJK.

“Untuk kejadian ini ya, pembiayaan dari LPEI ke Tebo Indah, PT PAS, itu juga ada laporan ke OJK?” tanya jaksa.

“Untuk akun-akun yang kami mintakan di laporan bulanan itu, salah satunya kan adalah rincian pinjaman yang diberikan. Jadi di rincian pembiayaan yang diberikan itu akan termuat informasi per debiturnya. Terus kemudian jangka waktu tenornya, berapa plafonnya, berapa saldo utangnya, dan kemudian terkait dengan kualitasnya pun itu harus terlihat. Jadi apakah kualitasnya itu mulai dari kualitas 1 atau kol 1 sampai dengan kualitas 5 atau kol 5, itu terlihat,” jawab ahli.

Jaksa meminta penjelasan Tito soal kualitas kredit dari kedua perusahaan yang diberikan kredit oleh LPEI. Tito mengatakan kedua perusahaan tersebut memiliki kredit macet sejak Oktober 2020.

“Ini data terkait dengan kualitas kredit ya, kualitas pembiayaan ya. Ini kami dapatkan untuk posisi tanggal di-update itu 10 Maret 2021, tapi secara historis dari posisi Oktober 2020, itu diklasifikasikan kolektibilitas ataupun kualitasnya 5 atau macet. Dan kemudian, mohon maaf, kalau tadi sedikit ralat ya, dari sisi jumlah hari tunggakan itu, untuk posisi Oktober 2020 di 276, 276 hari. Kol 5, 276 hari di posisi Oktober 2020,” jelas ahli.

Jaksa lalu bertanya apa dampak yang timbul jika LPEI memberikan kredit kepada perusahaan dengan kredit macet. Tito mengatakan LPEI berpotensi mengalami kerugian.

“Dilihat dari sudut keahlian Saudara, satu perusahaan atau perusahaan ini sudah dinyatakan kol 5, maksudnya apa?” tanya jaksa.

“Kalau kualitas kreditnya 5, apalagi tunggakannya tadi kan di atas 180 hari ya, karena kan tunggakannya itu 276 hari. Jadi memang di sini ada kemungkinan dari sisi LPEI itu tidak dapat menagihkan atas saldo utangnya ya, saldo utang tercatat,” ujar Tito.

“Ada kemungkinan probabilitas itu dianggap loss atau rugi, sehingga mereka harus membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, seperti itu,” sambungnya.

Dalam perkara ini, jaksa telah mendakwa delapan orang terdakwa merugikan keuangan negara Rp 992,8 miliar. Berikut ini identitas delapan terdakwa dalam kasus ini:

1. Mantan Kepala Departemen Divisi Pembiayaan Syariah LPEI tahun 2011-2017, Andi Maulana Adjie
2. Mantan Kadiv Pembiayaan Syariah LPEI tahun 2007-2016, Intan Apriadi
3. Mantan Kadep Syariah 1 LPEI tahun 2017-2018, Gamaginta
4. Mantan Kadep Pembiayaan Syariah 2 tahun 2011-2016, Komaruzzaman
5. Direktur PT Tebo Indah Liu Raymond (LR)
6. Mantan Direktur Pelaksana 1 Unit Bisnis LPEI tahun 2009-2018, Dwi Wahyudi
7. Relation Manager Pembiayaan Syariah 1 LPEI, Ryan Wahyudi
8. Handoko Limaho selaku Beneficial Owner (pemilik manfaat) PT Tebo Indo (TI) dan PT Pratama Agro Sawit.

Jaksa mengatakan para terdakwa melakukan korupsi terkait pembiayaan ekspor oleh LPEI kepada PT Tebo Indo dan PT Pratama Agro Sawit tahun 2015-2023. Jaksa mengatakan pemberian kredit oleh LPEI tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh para pihak debitur.

“LPEI memberikan fasilitas kredit kepada PT Tebo Indah dan kepada PT PAS meskipun sudah mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak layak untuk diberikan kredit,” ujar jaksa.

Jaksa mengatakan direksi LPEI saat itu tidak melakukan inspeksi terhadap jaminan atau agunan yang diberikan PT Tebo Indah dan PT PAS. Jaksa mengatakan pihaknya akan mengajukan barang bukti berupa keterangan 112 orang, tiga orang ahli, laporan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP dan bukti lainnya.

(Sumber:OJK Ungkap Perusahaan Dapat Rp 992,8 M dari LPEI, Padahal Riwayat Kredit Macet.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah menyiapkan penguatan tata kelola ekspor mineral kritis, termasuk logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth elements (REE), seiring besarnya potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Ekspor Mineral Kritis dan Logam Tanah Jarang yang digelar Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (27/7).

Dalam rapat tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman mengatakan Indonesia memiliki potensi cadangan logam tanah jarang yang diperkirakan setara sekitar 350 ribu ton Rare Earth Oxides (REO). Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung tata kelola yang baik dan hilirisasi agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

“Logam Tanah Jarang harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan. Nilai tambah terbesar justru tercipta setelah proses pemisahan, pemurnian, hingga menjadi komponen industri berteknologi tinggi,” kata Dudung.

Dalam rapat itu turut dibahas penguatan sistem verifikasi ekspor mineral. PT SUCOFINDO (Persero) menyatakan tengah mengembangkan strategi identifikasi mineral ikutan, termasuk REE dan unsur radioaktif, untuk mendukung proses verifikasi ekspor mineral.

Di sisi lain, SUCOFINDO juga membahas penguatan sistem verifikasi ekspor mineral bersama Danantara Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Sandry Pasambuna.

Dony mengatakan transformasi tata kelola, model bisnis, dan pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing badan usaha milik negara (BUMN).

“Kehadiran Danantara dan Badan Pengaturan BUMN melalui transformasi tata kelola, bisnis, finansial, serta pengembangan SDM telah menghadirkan model bisnis, operasi, dan budaya kerja baru yang mendorong BUMN menuju kinerja kelas dunia,” ujar Dony Oskaria.

Sementara itu, Sandry mengatakan SUCOFINDO akan terus menjalankan layanan verifikasi, inspeksi, pengujian, dan sertifikasi untuk mendukung tata kelola sektor mineral.

“SUCOFINDO akan terus mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan layanan verifikasi, inspeksi, pengujian, dan sertifikasi guna meningkatkan transparansi, kepatuhan, serta kredibilitas tata kelola sektor mineral maupun sektor strategis lainnya,” ujar Sandry Pasambuna.

Ia mengatakan perusahaan juga melakukan transformasi melalui penguatan tata kelola, adopsi teknologi, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jaringan operasional.

“Melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan kapabilitas, kami optimistis SUCOFINDO dapat terus memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global,” tutup Sandry Pasambuna.

(Sumber:RI Punya Cadangan Logam Tanah Jarang 350 Ribu Ton, Tata Kelola Ekspor Disiapkan.)

Jakarta (VLF) – China buka-bukaan soal hubungan dagang dan ekonomi dengan Indonesia. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian mengatakan kerja sama perdagangan dan investasi antara China dan Indonesia sangat bermanfaat dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam konferensi pers rutin, Jian menjawab pertanyaan soal pertemuan 28 perusahaan China dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu. Pertemuan itu disebut membantu mengatasi kekhawatiran bahwa Indonesia menjadi kurang ramah terhadap investor asal negeri Tirai Bambu, khususnya setelah pernyataan pemerintah baru-baru ini yang menuduh beberapa investor asing telah mengeksploitasi atau merampok sumber daya alam Indonesia.

Pada keterangan tertulis di website resmi Kementerian Luar Negeri China, dikutip Kamis (29/7/2026), Lin Jian mengatakan pihaknya melihat tuduhan soal investor asing yang merampok sumber daya alam Indonesia bukan ditujukan untuk investor asal negaranya.

“Kami telah menanggapi pernyataan yang Anda sebutkan yang menuduh beberapa investor asing telah mengeksploitasi atau ‘merampok’ sumber daya alam Indonesia. Pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada China,” ujar Lin Jian dalam keterangannya.

Menurutnya, di bawah arahan strategis dari pemimpin pada kedua negara, hubungan perekonomian makin erat dan menguntungkan. China dan Indonesia, disebut Lin Jian merupakan dua negara berkembang utama di dunia.

Kedua negara adalah tetangga yang bersahabat dan menjadi mitra kerja sama penting satu sama lain untuk pembangunan, dengan prospek kerja sama yang menjanjikan. Pihak Indonesia pun, menurutnya terus menyatakan kesediaan untuk memperdalam kerja sama.

“Pihak Indonesia telah beberapa kali menyatakan kesediaan untuk memperdalam kerja sama industri dan rantai pasokan dengan Tiongkok dan menyambut perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di negara ini,” ujar Lin Jian.

Terakhir, Lin Jian juga percaya pemerintah Indonesia akan terus melindungi kepentingan investor maupun pengusaha China yang beroperasi di Indonesia.

“Kami percaya bahwa Indonesia akan terus melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok serta mendorong lingkungan yang menguntungkan bagi investasi dan operasi mereka di sana,” sebut Lin Jian.

Sebelumnya, delegasi bisnis China pada Kamis pekan lalu mendatangi kantor Airlangga. Kedatangan para pengusaha didampingi oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Fujian dan banyak membahas kerangka Two Countries Twin Parks (TCTP).

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga melakukan diskusi bersama dengan sejumlah pelaku usaha dari China. Dari pihak Indonesia, sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor juga turut dihadirkan, diantaranya industri tekstil, alas kaki, furnitur, pendidikan, kemasan plastik, kawasan industri, elektronik, hingga energi terbarukan.

Airlangga juga mengatakan Indonesia siap bekerja sama dengan China sebagai mitra global pada sektor perdagangan, investasi, maupun sektor jasa lainnya. Dia mengundang pengusaha China untuk tidak ragu melanjutkan komitmen investasi di Indonesia.

“Kita terbuka untuk bekerja sama dengan partner global termasuk China, baik itu untuk trade, investment maupun di sektor jasa maupun di sektor pendidikan. Dan saya mengundang bisnis pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi,” kata Airlangga.

(Sumber:China Yakin RI Siap Lindungi Kepentingan Pengusaha-Investor.)

Jakarta (VLF) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah (Pemda). Tito mengatakan pencairan DBH ini perlu dilakukan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan keuangan, terutama dalam memenuhi belanja pegawai.
“Kita mohon kepada Menteri Keuangan agar DBH nya bisa dibayarkan untuk membantu daerah itu menutupi belanja pegawainya,” ujar Tito di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Awalnya, Tito menyampaikan pertemuan dengan Purbaya ini membahas sejumlah isu, di antaranya soal disiapkannya skema pemberian tambahan dana (top-up) kepada pemerintah daerah (Pemda) yang mengalami kesulitan keuangan untuk belanja pegawai.

Tito menjelaskan skema top-up ini akan diberikan jika Pemda tersebut sudah melakukan efisiensi dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat telah dibayarkan, namun keuangan daerahnya belum cukup untuk menutupi gaji pegawai.

“Kita nggak mau memberikan harapan kemudian langsung main top-up gitu aja. Nanti daerahnya nggak mau melakukan efisiensi,” ujarnya.

Tito mengatakan langkah pemberian skema top-up dilakukan agar tidak ada pegawai yang dirumahkan karena kondisi keuangan daerah seret.

“Kita juga sudah sampaikan juga kepada Pak menteri Keuangan, ada beberapa daerah terutama yang paling urgent adalah masalah belanja pegawai. Saya sudah menyampaikan penyataan bahwa tidak ada opsi untuk, tidak boleh ada opsi untuk merumahkan atau tidak membayar pegawainya,” ujar Tito.

Oleh karenanya, Tito menyampaikan pemda harus terlebih dahulu melakukan efisiensi belanja yang ada. Pasalnya kata Tito, dari persoalan yang beberapa waktu terjadi di Kota Tidore dan pihaknya menurunkan tim untuk melakukan evaluasi, masih ditemukan sejumlah pos belanja operasional yang dapat dihemat.

“Jadi formulanya ya pertama, daerah juga harus melakukan efisiensi. Jangan sampai mengatakan kurang saja, tapi enggak. Sementara belanja operasional pegawainya berlebihan, pemeliharaan, perawatan berlebihan. Di beberapa daerah kita lihat seperti itu,” ujarnya.

Ia juga mendorong Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempermudah orang untuk membayar pajak. Dengan begitu, belanja pegawai bisa ditutupi dengan pendapatan daerahnya.

“Yang betul-betul PAD-nya berat, efisiensi sudah dilakukan dan kemudian DBH nya juga nggak cukup atau tidak ada. Nah, ini yang dibantu dengan top-up. Itu yang kami bicarakan tadi,” kata Tito.

Saat ditanya soal berapa besaran dana yang bakal di top-up pemerintah pusat ke pemda, Tito tidak mau membeberkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya dan Kementerian Keuangan masih melakukan rekonsiliasi data untuk menentukan daerah yang benar-benar membutuhkan.

“Ya ada nanti, tapi kita nggak sampaikan sekarang. Sebelum kita melakukan rekonsiliasi antara dua Dirjen ini,” katanya.

(Sumber:Tito Minta Purbaya Segera Cairkan Dana buat Pemda.)