Jakarta (VLF) – PT Pertamina (Persero) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat sinergi dalam penerapan program kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance). Kerja sama ini mencakup implementasi Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan guna mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan berbasis kepercayaan.

Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari reformasi perpajakan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kepatuhan, serta integrasi data. Dalam implementasinya, Pertamina menjadi wajib pajak pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project penerapan TCF dan integrasi data perpajakan bersama DJP.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria menyambut positif kepercayaan yang diberikan Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, kepada Pertamina.

“Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab yang kami jalankan dengan penuh komitmen. Bagi Pertamina, kolaborasi ini bukan sekadar penguatan sistem perpajakan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola di seluruh Pertamina Group dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan,” ujar Mega dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam Kick Off Uji Coba Program Co-operative Compliance bersama Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Senin (13/7).

Bersama Direktorat Jenderal Pajak, Pertamina membangun kolaborasi dalam mendukung reformasi perpajakan nasional guna memberikan kontribusi bagi negara. Pertamina menilai kepatuhan perpajakan merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Bagi perusahaan, pajak tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap pembangunan nasional. Komitmen tersebut tercermin dari kontribusi Pertamina kepada negara yang dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp1.188 triliun. Kontribusi itu berasal dari pembayaran pajak, dividen, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta berbagai kewajiban fiskal lainnya.

Mega menyampaikan partisipasi Pertamina dalam uji coba ini merupakan kelanjutan dari transformasi perpajakan perusahaan yang dimulai sejak penandatanganan kesepahaman integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak pada 2019. Sejak saat itu, Pertamina terus memperkuat pengelolaan perpajakan melalui penerapan Tax Control Framework, harmonisasi sistem dengan Coretax, serta integrasi proses perpajakan dengan berbagai sistem digital perusahaan.

“Langkah ini diharapkan semakin memperkuat hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak melalui pemanfaatan data yang terintegrasi, sehingga mendukung terciptanya sistem perpajakan yang menjunjung tinggi transparansi dengan teknologi digital terkini,” tambah Mega.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengapresiasi Pertamina sebagai mitra dalam uji coba implementasi Co-operative Compliance.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero) atas komitmen dan keterbukaannya menjadi mitra pertama dalam uji coba ini. Dengan dukungan Tax Control Framework dan integrasi data, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga memberikan kepastian hukum, menekan biaya kepatuhan, dan meminimalkan potensi sengketa,” pungkas Bimo.

(Sumber:Pertamina & DJP Perkuat Sinergi Bangun Sistem Pajak yang Transparan.)

Jakarta (VLF) – Market Overview

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Senin (13/7) dengan kenaikan 1,92% ke level 6.037,84. Penguatan indeks didorong oleh menguatnya saham BMRI sebesar 4,17%, BBRI naik 2,87%, serta AMMN yang melesat 7,69%. Di sisi lain, pergerakan indeks masih dibayangi pelemahan CTBN sebesar 6,54%, UNVR turun 2,89%, dan BOGA terkoreksi 5,85%.

Meski IHSG ditutup di zona positif, aktivitas investor asing masih mencatatkan jual bersih senilai Rp412,50 miliar di pasar reguler dan Rp437,66 miliar di seluruh pasar. Dari 11 sektor yang diperdagangkan, sebanyak sembilan sektor berakhir menguat dengan sektor Basic Industry memimpin kenaikan sebesar 2,96%, sedangkan sektor Health menjadi sektor dengan pelemahan terbesar, yakni 0,26%.

Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat bergerak berlawanan arah. Indeks Dow Jones turun 0,26% menjadi 52.498, S&P 500 melemah 0,79% ke 7.515, dan Nasdaq terkoreksi 1,55% ke level 25.873.

Di tengah pelemahan Wall Street, sentimen terhadap pasar domestik mendapat dukungan setelah S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek stabil. Respons positif juga terlihat dari penguatan ETF EIDO sebesar 1,10% dan MSCI Indonesia yang naik 2,24%.

Lembaga pemeringkat tersebut memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,10% pada 2026 dan rata-rata 4,90% selama periode 2026-2029. Selain itu, defisit fiskal diproyeksikan kembali berada di bawah 3% terhadap PDB mulai 2027.

Penilaian tersebut didukung oleh posisi utang pemerintah dan utang luar negeri yang relatif terkendali dibandingkan negara dengan peringkat sejenis, serta prospek peningkatan penerimaan negara dan ekspor seiring membaiknya harga komoditas dan implementasi kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut turut menjaga biaya pendanaan perusahaan tetap relatif stabil, terutama bagi sektor perbankan, properti, infrastruktur, dan utilitas.

Berita Emiten

PT Archi Indonesia Tbk (ARCI)

ARCI melaporkan realisasi kegiatan eksplorasi sepanjang semester I 2026 dengan nilai investasi sekitar USD5,60 juta. Perseroan telah menyelesaikan 157 titik pengeboran dengan total kedalaman sekitar 45 kilometer di tambang emas Toka Tindung, Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dijalankan melalui anak usaha Meares Soputan Mining (MSM) dan Tambang Tondano Nusajaya (TTN) pada wilayah konsesi seluas 39.817 hektare yang dipilih berdasarkan hasil eksplorasi sebelumnya.

Hasil pengeboran pada kuartal I 2026 menunjukkan temuan kadar emas hingga 10,20 gram per ton pada interval 4,60 meter di kedalaman 342,30-346,90 meter, serta temuan lain dengan kadar 2,24 gram per ton. Sementara pada kuartal II 2026, ARCI mencatat kadar emas tertinggi mencapai 25,18 gram per ton pada interval 3,10 meter di kedalaman 285,80-288,90 meter, serta kadar 4,25 gram per ton pada interval 23 meter di kedalaman 213,00-236,00 meter.

Berdasarkan data perseroan, cadangan emas saat ini mencapai sekitar 3,90 juta ons dengan kadar rata-rata 1,20 gram per ton, terdiri atas 667 ribu ons cadangan terbukti dan sekitar 3,20 juta ons cadangan terkira.

PT RMK Energy Tbk (RMKE)

RMKE bersiap melaksanakan stock split dengan rasio 1:5 setelah memperoleh persetujuan Bursa Efek Indonesia pada 7 Juli 2026. Melalui aksi korporasi tersebut, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh akan berubah menjadi 21,88 miliar saham dari sebelumnya 4,38 miliar saham, sementara nilai nominal saham disesuaikan menjadi Rp20 per saham dari sebelumnya Rp100 per saham. Perseroan juga meningkatkan modal dasar menjadi 70 miliar saham dari sebelumnya 14 miliar saham.

Rencana tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 26 Juni 2026. Sesuai jadwal, perdagangan saham dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan negosiasi berlangsung hingga 16 Juli 2026, sedangkan distribusi saham hasil stock split dijadwalkan pada 21 Juli 2026 yang sekaligus menjadi awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai.

Rekomendasi Saham Hari Ini

BIPI – Buy 134-136 | TP 138-145 | SL 129

OASA – Buy 306-312 | TP 316-324 | SL 290

ERAA – Buy 346-350 | TP 354-364 | SL 332

RAJA – Buy 4500-4520 | TP 4580-4650 | SL 4230

BULL – Buy 328-334 | TP 338-342 | SL 306

Disclaimer: Ingat, bahwa segala analisis dan rekomendasi saham dalam artikel ini bersifat informatif sekaligus bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu.

(Sumber:IHSG Balik Menguat ke Level 6.000, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini.)

Jakarta (VLF) – Setiap bangsa memiliki momen-momen penting yang membentuk perjalanan sejarahnya. Bagi Indonesia, 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya kemerdekaan politik. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa hanya beberapa minggu sebelumnya, terdapat sebuah peristiwa bersejarah lain yang tidak kalah penting.

Pada 14 Juli 1945, dalam tahap akhir penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Panitia Perancang UUD menyampaikan rancangan kedua konstitusi Indonesia. Rancangan tersebut memuat ketentuan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.”

Ketentuan ini merupakan pengembangan dari usulan Ketua BPUPKI, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat-yang namanya kini diabadikan sebagai nama Gedung Utama Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)-bahwa pemungutan pajak harus diatur dengan undang-undang. Inilah pengakuan konstitusional pertama bahwa pajak merupakan salah satu fondasi negara Indonesia yang akan segera lahir, bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan.

Peristiwa bersejarah tersebut menyampaikan pesan yang sangat kuat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa telah menyadari bahwa kedaulatan politik tidak akan pernah lengkap tanpa kedaulatan fiskal. Sebuah negara yang benar-benar merdeka harus mampu membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahannya dengan sumber daya sendiri yang dipungut berdasarkan hukum.

Oleh karena itu, sejak tahun 2017, Indonesia memperingati setiap tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Hari Pajak bukan sekadar peringatan bagi Direktorat Jenderal Pajak ataupun Kementerian Keuangan. Hari Pajak merupakan pengingat bahwa perpajakan telah menjadi bagian dari visi konstitusional Indonesia bahkan sebelum Republik ini resmi berdiri. Hampir delapan dekade kemudian, visi tersebut justru terasa semakin relevan.

Setiap hari, masyarakat Indonesia menikmati berbagai layanan publik yang dibiayai oleh pajak. Jalan raya menghubungkan kota dan desa, sekolah mendidik generasi penerus bangsa, rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan, serta program perlindungan sosial membantu kelompok masyarakat yang rentan. Infrastruktur publik dan berbagai layanan pemerintahan lainnya sebagian besar bergantung pada penerimaan pajak. Di balik seluruh layanan tersebut, terdapat jutaan wajib pajak yang melalui kontribusinya ikut menopang roda pembangunan nasional.

Namun, saat ini Indonesia menghadapi tantangan fiskal yang semakin besar karena kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Infrastruktur memerlukan investasi berkelanjutan, sektor pendidikan dan kesehatan membutuhkan anggaran yang semakin besar, serta program perlindungan sosial yang terus berkembang.

Pada saat yang sama, pemerintah juga menjalankan berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, peningkatan ketahanan pangan, dan perluasan akses pendidikan. Jika dijalankan dengan efektif, semua program tersebut merupakan investasi luar biasa bagi masa depan Indonesia. Persoalannya bukan pada apakah program-program tersebut penting, melainkan bagaimana membiayainya secara berkelanjutan.

Respons yang paling mudah biasanya adalah meningkatkan penerimaan pajak. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri, belum lama ini berkelakar bahwa tugas seorang menteri keuangan sebenarnya cukup sederhana: meningkatkan penerimaan, mengurangi pengeluaran, dan memangkas anggaran secara seleif.

Pernyataan tersebut tetap relevan karena menggambarkan esensi kebijakan fiskal. Namun, kondisi ekonomi saat ini juga mengingatkan bahwa meningkatkan penerimaan negara tidak lagi semudah menaikkan tarif pajak. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, persaingan global dalam menarik investasi yang semakin ketat, serta dunia usaha yang menghadapi ketidakpastian besar menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang tengah berjuang. Dalam situasi seperti ini, peningkatan penerimaan negara tidak dapat semata-mata bergantung pada kenaikan tarif pajak.

Tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada kapasitas perpajakan. Berbagai kajian Dana Moneter Internasional (IMF, 2025), bersama penelitian ekonom Timothy Besley dan Torsten Persson (2009), menunjukkan bahwa negara tidak berhasil meningkatkan penerimaan hanya karena mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Negara mampu mengumpulkan penerimaan yang lebih besar justru karena memiliki kapasitas fiskal dan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat.

Dengan kata lain, tantangan Indonesia saat ini bukan sekadar bagaimana memungut lebih banyak pajak, melainkan bagaimana memperkuat kapasitas perpajakan itu sendiri. Kapasitas tersebut tidak dapat dibangun dalam semalam. Hal ini merupakan hasil investasi jangka panjang pada sistem kelembagaan, teknologi, sumber daya manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan publik.

Kapasitas perpajakan adalah kemampuan negara untuk mengidentifikasi para pembayar pajak, memantau aktivitas ekonomi, mengelola administrasi perpajakan secara efisien, dan menegakkan kepatuhan secara adil (World Bank, 2025). Hal yang tidak kalah penting adalah tax morale, yaitu kemauan masyarakat membayar pajak karena mereka percaya bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil dan uang pajak dikelola secara bertanggung jawab (OECD, 2019). Kedua hal tersebut saling menguatkan.

Negara dengan institusi yang kuat pada umumnya mampu mengumpulkan penerimaan yang lebih tinggi bukan karena memiliki tarif pajak yang sangat besar, tetapi karena masyarakat memercayai sistem perpajakannya dan pemerintah memiliki kapasitas untuk mengelolanya secara efektif. Mungkin inilah pelajaran paling penting yang perlu dimaknai dari Hari Pajak.

Membangun kapasitas perpajakan bukanlah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak semata. Ketika penerimaan pajak tidak mencapai target, perhatian publik hampir selalu tertuju kepada DJP. Padahal, administrasi perpajakan modern sangat bergantung pada informasi yang sebagian besar justru berada di luar otoritas pajak. Perbankan memiliki data transaksi keuangan dan perdagangan internasional. Pemerintah daerah menyimpan data kepemilikan aset serta perizinan. Sementara itu, berbagai kementerian, lembaga, dan regulator lainnya memegang informasi penting yang dibutuhkan dalam administrasi perpajakan.

Artinya, pemungutan pajak pada era modern telah menjadi tanggung jawab seluruh instansi pemerintah (whole-of-government approach).

DJP memang merupakan institusi yang secara hukum diberi mandat untuk mengelola administrasi perpajakan. Namun, keberhasilan administrasi perpajakan sangat ditentukan oleh dukungan seluruh aparatur negara. Koordinasi antarlembaga, integrasi data, dan pertukaran informasi bukan lagi sekadar pelengkap administrasi, melainkan prasyarat bagi sistem perpajakan yang efektif.

Berbagai reformasi yang dilakukan pemerintah, mulai dari digitalisasi layanan hingga implementasi Coretax, menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat administrasi perpajakan. Langkah tersebut patut diapresiasi. Namun, modernisasi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai proyek teknologi.

Teknologi hanyalah alat. Reformasi perpajakan perlu terus berkelanjutan dan membutuhkan institusi yang kuat, regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, komitmen politik jangka panjang dari semua stakeholders, dan yang paling utama, kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan merupakan fondasi utama terwujudnya kepatuhan sukarela dalam sistem perpajakan kita. Masyarakat akan lebih bersedia membayar pajak ketika mereka melihat jalan yang semakin baik, sekolah yang semakin berkualitas, pelayanan kesehatan yang semakin mudah diakses, dan layanan publik yang semakin responsif. Sebaliknya, kepercayaan akan melemah apabila masyarakat merasa bahwa uang pajak tidak dikelola secara transparan dan adil.

Karena itu, kepatuhan pajak tidak dapat dibangun hanya melalui penegakan hukum. Kepatuhan juga harus dibangun melalui keyakinan bahwa pemerintah mengelola setiap rupiah uang rakyat secara bertanggung jawab. Namun, tanggung jawab tersebut tidak hanya berada di tangan pemerintah, para pembayar pajak juga memiliki peran yang sama pentingnya.

Membayar pajak secara jujur bukan sekadar memenuhi kewajiban undang-undang. Membayar pajak merupakan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia. Setiap pembayar pajak yang patuh ikut membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan berbagai pelayanan publik yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, kesadaran pajak perlu menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan sejak dini. Budaya pajak yang kuat tidak dibangun melalui sanksi semata, tetapi melalui pendidikan, transparansi, keadilan, dan kepercayaan yang tumbuh secara berkelanjutan. Inilah makna yang seharusnya selalu kita hadirkan pada peringatan Hari Pajak.

Hari Pajak adalah pengingat bahwa pajak telah menjadi bagian dari visi konstitusional Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Para pendiri bangsa memahami bahwa sebuah negara tidak akan benar-benar merdeka apabila tidak memiliki kapasitas fiskal untuk membiayai masa depannya sendiri.

Hampir delapan puluh tahun setelah kemerdekaan, Indonesia telah berhasil menjaga kedaulatan politiknya. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kedaulatan fiskal tersebut.

Tujuan tersebut tidak akan tercapai hanya dengan menciptakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak yang sudah ada. Kedaulatan fiskal akan terwujud melalui pembangunan institusi yang dipercaya masyarakat, administrasi perpajakan yang semakin kuat, koordinasi antarlembaga yang semakin baik dengan dukungan penuh semua institusi pemerintah lainnya, serta budaya yang memandang pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan komitmen bersama semua komponen bangsa dalam membangun negeri.

Pada akhirnya, Hari Pajak bukan hanya milik Direktorat Jenderal Pajak. Hari Pajak adalah perayaan kemitraan antara negara dan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah membangun kepercayaan dengan mengelola uang rakyat secara bertanggung jawab, sedangkan masyarakat membangun bangsa dengan membayar pajak secara jujur.

Hanya ketika keduanya menjalankan perannya masing-masing, pajak benar-benar dapat menjadi fondasi pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Sebab pada akhirnya, simbol terkuat sebuah negara yang merdeka bukan hanya kedaulatan politik, tetapi juga kedaulatan fiskal-yakni kemampuan membiayai masa depannya sendiri melalui kepercayaan dan kontribusi rakyatnya.

Henderi Gunadi. Mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi di The University of Western Australia, Ketua Indonesian Tax Centre di Australia (INTACT AUS), dan Anggota Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA).

(Sumber:Hari Pajak: Mengapa Kedaulatan Fiskal Penting.)

Jakarta (VLF) – Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, menyoroti kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Satpol PP terhadap rumah belajar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut). Menurutnya perbuatan tersebut tidak dapat ditoleransi.

“Dugaan pungutan liar oleh oknum ASN Satpol PP di Jakarta Utara sangat memprihatinkan. Jika terbukti, tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi karena mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik,” kata Mujiyono kepada wartawan, Senin (12/7/2026).

Mujiyono meminta pemeriksaan terhadap pelaku dilakukan secara objektif dan transparan. Menurutnya, pelaku harus diberi sanksi berat jika terbukti melakukan pungli agar ada efek jera.

“Saya meminta proses pemeriksaan dilakukan secara cepat, objektif, dan transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Jika terbukti melakukan pungutan liar, oknum tersebut harus dijatuhi hukuman disiplin yang berat sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan berhenti pada teguran atau pembinaan. Harus ada efek jera agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Menurutnya, Satpol PP DKI Jakarta perlu memperkuat pengawasan internal dengan melakukan inspeksi rutin di lapangan. Selain itu, juga perlu dilakukan rotasi petugas pada titik-titik rawan dan memastikan setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti.

“Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh ASN. Jabatan adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pihaknya akan terus mengawal perbaikan tata kelola dan pelayanan publik. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa profesional dan bebas pungli.

“Komisi A DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal upaya perbaikan tata kelola aparatur agar pelayanan publik di Jakarta semakin bersih, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar,” imbuhnya.

Cederai Kepercayaan Masyarakat

Sementara, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu menyayangkan aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Satpol PP kepada rumah belajar di kawasan Cilincing, Jakarta Utara (Jakut). Menurutnya perbuatan tersebut mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah.

“Saya sangat menyayangkan jika benar terjadi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Satpol PP terhadap rumah belajar. Tindakan seperti ini mencederai kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, apalagi yang menjadi korban adalah tempat yang memberikan manfaat bagi pendidikan anak-anak,” kata Kevin dihubungi terpisah.

Dia mendukung Satpol PP memberi sanksi tegas terhadap oknum tersebut. Menurutnya, jangan sampai perilaku tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang dapat ditoleransi.

“Saya mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta untuk memproses oknum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi yang diberikan harus tegas dan memberikan efek jera,” ujarnya.

“Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pungli, maka selain sanksi disiplin kepegawaian, jika terdapat unsur pidana juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai ada kesan bahwa pelanggaran seperti ini bisa ditoleransi,” lanjutnya.

Dia juga meminta Satpol PP melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal kepada para anggotanya. Jangan sampai karena ulah oknum jadi merusak citra anggota Satpol PP yang sudah bekerja dengan benar.

“Di sisi lain, saya meminta agar pembinaan dan pengawasan internal terhadap jajaran Satpol PP diperkuat. Mayoritas anggota Satpol PP telah bekerja dengan baik menjaga ketertiban, sehingga ulah segelintir oknum jangan sampai merusak citra institusi secara keseluruhan. Momentum ini juga harus menjadi evaluasi agar pelayanan publik di Jakarta benar-benar bersih, profesional, dan bebas dari praktik pungutan liar,” imbuhnya.

Satpol PP DKI Siapkan SanksiSebelumnya, Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, mengatakan pihaknya kini tengah mengusut kasus tersebut dan memeriksa pelaku. Pelaku kini terancam hukuman disiplin tingkat berat.
“Pelaku pada hari Kamis, 9 Juli, sudah diperiksa oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta atas dugaan pungli pengaduan warga dan atas pelanggaran disiplin pegawai yang diancam dengan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat,” kata Satriadi dalam keterangannya, Minggu (12/7).

Satriadi menegaskan pelaku bukan anggota Satpol PP Jakut, melainkan staf Satpol PP Jakarta Timur.

“Secara tegas kami menyampaikan bahwa pelaku pungli atas nama Givson Samosir merupakan Staf Operasional Tingkat Ahli Seksi PPNS dan Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Timur, bukan anggota Satpol PP Jakarta Utara,” tegasnya.

Satpol PP DKI Jakarta menyesalkan terjadinya aksi pungli tersebut. Masyarakat diminta segera menghubungi call center 112 jika menemukan adanya oknum petugas Satpol PP yang melakukan pungli.

(Sumber:Anggota DPRD Minta Oknum Satpol PP Pungli di Rumbel Jakut Dihukum Berat.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional melalui implementasi biodiesel B50.

Menurut Eddy, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar, sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya energi yang dimiliki Indonesia.

“Program B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi,” ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini menilai bahwa B50 juga memiliki arti penting dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang dapat berdampak terhadap harga dan pasokan energi.

“Gejolak geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor merupakan kerentanan strategis. Karena itu, upaya Presiden Prabowo memperkuat produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus kita dukung sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kedaulatan energi nasional,” lanjutnya.

Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa implementasi B50 perlu disertai dengan kesiapan yang matang agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pertama, kata Eddy, pemerintah perlu memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur pendukung B50, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, proses pencampuran hingga kompatibilitas dengan kendaraan dan mesin yang digunakan masyarakat maupun sektor industri.

“Peningkatan dari B40 ke B50 bukan sekadar menaikkan angka campuran biodiesel. Kita harus memastikan seluruh ekosistemnya siap, termasuk kualitas bahan bakar, infrastruktur distribusi dan kesiapan mesin. Pengujian dan pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian,” jelasnya.

Kedua, Eddy mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan sawit untuk energi, pangan dan ekspor. Peningkatan kebutuhan bahan baku untuk B50 harus dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan maupun harga komoditas pangan berbasis sawit.

“Kebijakan energi harus dilihat secara menyeluruh. Kita tentu ingin mencapai kemandirian energi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan petani memperoleh manfaat yang adil,” katanya.

Ketiga, Eddy menegaskan bahwa peningkatan produksi biodiesel tidak boleh menjadi alasan untuk memperluas perkebunan dengan mengorbankan hutan dan lingkungan. Menurutnya, peningkatan produktivitas perkebunan yang sudah ada, termasuk melalui peremajaan sawit rakyat, harus menjadi prioritas.

“B50 harus menjadi bagian dari transisi energi yang berkelanjutan. Karena itu, peningkatan produksi harus didorong melalui produktivitas, efisiensi dan penguatan petani sawit, bukan melalui pembukaan lahan yang merusak lingkungan,” tegasnya.

Waketum PAN ini juga mendorong agar manfaat ekonomi dari kebijakan B50 dapat dirasakan secara lebih luas, khususnya oleh petani sawit rakyat dan pelaku usaha nasional.

“Jangan sampai nilai tambah dari program B50 hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Petani sawit rakyat harus menjadi bagian penting dari rantai pasok dan memperoleh manfaat nyata dari kebijakan ini,” ungkapnya.

“Kami mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. B50 adalah langkah strategis ke arah tersebut. Tugas kita bersama adalah memastikan implementasinya siap secara teknis, kuat secara ekonomi, adil bagi masyarakat dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” tutup Eddy.

(Sumber:Eddy Soeparno Dukung Implementasi B50 Perkuat Kemandirian Energi RI.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto memutuskan seluruh barang bersubsidi dari pemerintah akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Sudah-sudah saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih, harus, saya katakan ini harus. Barang subsidi, rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” ujar Prabowo saat pidato di acara Puncak Perayaan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026) dilansir detikFinance.

Menurut Prabowo, Kopdes Merah Putih nantinya tidak hanya berfungsi sebagai penyalur barang bersubsidi, tetapi juga dikembangkan menjadi pusat layanan ekonomi terpadu di tingkat desa. Di mana di dalamnya akan tersedia kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa.

“Kami akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin. Supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak dan berbagai layanan ekonomi lainnya,” ujarnya.

Selain Kopdes Merah Putih, Prabowo bilang pemerintah juga akan membentuk koperasi nelayan di berbagai daerah. Melalui koperasi tersebut, nelayan akan memperoleh fasilitas seperti gudang pendingin, pabrik es, hingga kapal penangkap ikan berukuran besar.

“Dan mereka bukan terima, mereka bukan terima hadiah, mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita. Jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali,” katanya.

Prabowo mengatakan program Kopdes Merah Putih akan bisa menyejahterakan rakyat di desa. Ia memproyeksikan perputaran uang di desa mencapai Rp 223 triliun setiap tahun. Selain itu, pendapatan petani, peternak, dan nelayan diproyeksikan meningkat hingga Rp 202 triliun.

“Kami proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebesar Rp 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp 202 triliun di petani, peternak dan nelayan,” pungkasnya.

(Sumber:Prabowo Wajibkan Seluruh Barang Subsidi Disalurkan Lewat Kopdes Merah Putih.)

Jakarta (VLF) – PT Pacific Cilinaya Fantasi (PCF) resmi menyelesaikan tunggakan royalti sebesar Rp 4,8 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram. Polemik antara PT PCF dan Pemkot Mataram selama ini resmi berakhir. Peluang kerja sama pun terbuka lebar.

Ketua Tim Pengacara PT PCT, Yan Marli mengatakan, PCF berpeluang besar untuk kembali bekerja sama dengan Pemkot Mataram hingga 20 tahun. Hanya saja, ke depannya perlu ada pengelolaan aset yang lebih transparan dan akuntabel, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Pesan Pak Wali, ini menjadi dasar hukum pengelolaan Mataram Mall untuk 20 tahun ke depan. Kami diminta memastikan tidak boleh ada mens rea (niat jahat) dalam pelaksanaan kerja sama. Semuanya harus clear and clean,” katanya, saat diwawancarai di Kantor Wali Kota, Kamis (9/7/2026).

Selain soal administrasi, Pemkot Mataram juga mewajibkan pihak pengelola melakukan perbaikan fisik secara menyeluruh. Mataram Mall diharapkan tidak sekedar menjadi pusat bisnis, melainkan mampu mencerminkan wajah ibu kota.

“Prinsipnya harus ada revitalisasi, secara fisik gedung ini harus mencerminkan bahwa Mataram adalah etalase NTB. Dari pihak PCF pun siap melakukan revitalisasi dan pengembangan pengelolaan lainnya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Yan Marli menuturkan, untuk menjamin kepastian hukum dan pendapatan daerah, pihak pengelola sepakat dengan aturan sanksi yang ketat. Pembayaran royalti ditetapkan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menuturkan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan manajemen PCF untuk membahas kelanjutan pengelolaan Mataram Mall. Pertemuan ini dilakukan menyusul kewajiban pihak PCF yang telah diselesaikan.

“Kemarin, kewajiban mereka sudah diselesaikan, dan saya sudah lihat tadi rekening korannya sudah masuk ke kas daerah sebesar Rp 4,8 miliar,” kata Mohan, saat dikonfirmasi, Kamis.

Jika kerja sama ini berlanjut, Pemkot Mataram akan melakukan sejumlah koreksi melalui addendum pada kesepakatan yang ada. Di antaranya, melakukan evaluasi secara berkala selama tiga tahun sekali, disusul penyesuaian besar royalti. Kemudian melakukan pembenahan pengelolaan hingga mengusulkan sharing untuk peluang sistem parkir di luar area mall.

(Sumber:Mataram Mall-Pemkot Berpeluang Kerja Sama Lagi Usai Bayar Royalti Rp 4,8 M Baca artikel detikbali, “Mataram Mall-Pemkot Berpeluang Kerja Sama Lagi Usai Bayar Royalti Rp 4,8 M” selengkapnya . Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/.)

Jakarta (VLF) – Air Minum dalam Kemasan (AMDK) berasal dari berbagai jenis sumber air, salah satunya mata air pegunungan yang dikenal memiliki kualitas alami yang baik. Namun, tidak sedikit yang bertanya, bagaimana sumber air tersebut tetap tersedia meski dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam jumlah besar?

Jawabannya tidak hanya bergantung pada banyaknya air yang tersimpan di bawah tanah. Keberlanjutan sumber air sangat ditentukan oleh proses alami yang berlangsung di kawasan resapan (recharge area) serta upaya menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Tanpa kawasan resapan yang tetap berfungsi dengan baik, cadangan air tanah dapat berkurang dan kualitasnya lebih berisiko mengalami penurunan.

Karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar melindungi alam. Upaya ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga kuantitas dan kualitas sumber air yang dimanfaatkan sebagai bahan baku AMDK agar tetap tersedia secara berkelanjutan.

Tidak Terbentuk dalam Semalam

Air yang dimanfaatkan sebagai bahan baku AMDK merupakan hasil dari proses alami yang berlangsung sangat lama. Ketika hujan turun, tidak seluruh air langsung mengalir menuju sungai atau laut. Sebagian akan meresap ke dalam tanah melalui kawasan resapan atau recharge area, kemudian tersimpan di dalam lapisan batuan yang mampu menyimpan air atau disebut akuifer.

Di dalam akuifer, air bergerak sangat perlahan mengikuti karakteristik batuan hingga akhirnya muncul sebagai mata air. Selama proses tersebut, air juga mengalami penyaringan alami ketika melewati berbagai lapisan tanah dan batuan.

Ahli Hidrologi Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Rer Nat Ir Heru Hendrayana, IPU, batuan vulkanik muda yang terdapat di lereng Gunung Merapi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyimpan sekaligus mengalirkan air.

“Batuan gunung api muda mampu menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah besar. Air hujan yang meresap kemudian tersimpan di dalam akuifer sebelum akhirnya muncul sebagai mata air,” jelasnya kepada detikcom dalam kunjungan ke kawasan tangkapan air mineral AQUA di Klaten, Jawa Tengah, Selasa (7/7/2026).

Selain menyimpan air, batuan vulkanik juga memberikan karakter alami pada air melalui interaksi dengan berbagai mineral yang terkandung di dalamnya.

Perjalanan tersebut ternyata membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Public Affairs & Sustainability Senior Director Danone Indonesia, Karyanto Wibowo, mengatakan hasil penelitian bersama Bremen University menunjukkan bahwa air hujan yang meresap di kawasan lereng Merapi membutuhkan waktu sekitar 27 tahun hingga akhirnya keluar sebagai mata air.

“Berdasarkan penelitian bersama Bremen University, perjalanan air hujan sejak meresap hingga muncul di sumber air membutuhkan waktu sekitar 27 tahun,” ujarnya kepada detikcom dalam kesempatan yang sama.

Artinya, air yang dimanfaatkan saat ini sebenarnya berasal dari air hujan yang turun puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan yang terjadi hari ini berpotensi memengaruhi ketersediaan sumber air pada masa mendatang.

Pengelolaan sumber air di Lereng Gunung Merapi, Klaten, Jawa Tengah. Foto: Mhd. Aldrian, S.Gz/detikHealth

Air untuk AMDK Berasal dari Akuifer Tertekan

Tidak semua air tanah berasal dari lapisan yang sama. Air yang digunakan sebagai bahan baku air minum dalam kemasan (AMDK) berbeda dengan air tanah yang umumnya dimanfaatkan masyarakat melalui sumur rumah tangga.

Menurut Prof Heru, air dari sumur rumah tangga umumnya berasal dari lapisan tanah yang lebih dangkal sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh aktivitas di permukaan.

“Kalau sumur yang digunakan masyarakat masih rentan terhadap kontaminasi atau polusi dari permukaan. Sedangkan yang kita ambil untuk air minum (AMDK) berasal dari mata air yang sangat besar dengan kualitas dan kuantitas yang baik di kedalaman. Jadi air yang diambil tidak sama,” jelas Prof Heru.

Air yang dimanfaatkan sebagai sumber AMDK berasal dari akuifer yang berada lebih dalam. Pada kondisi seperti di kawasan lereng Gunung Merapi, akuifer tersebut umumnya merupakan akuifer tertekan (confined aquifer), yakni lapisan pembawa air yang diapit oleh lapisan batuan kedap air (confining layer). Lapisan ini berfungsi sebagai penghalang alami yang membantu mengurangi masuknya kontaminan dari permukaan, seperti limbah domestik, limbah peternakan, maupun residu bahan kimia.

Selama berada di dalam tanah, air juga mengalami proses penyaringan alami ketika melewati berbagai lapisan tanah dan batuan. Proses yang berlangsung selama bertahun-tahun ini membantu menjaga karakter alami air sebelum akhirnya dimanfaatkan sebagai bahan baku AMDK.

Meski memiliki perlindungan alami, bukan berarti kualitas air akan selalu terjaga tanpa upaya konservasi. Kerusakan kawasan resapan, alih fungsi lahan, maupun pencemaran lingkungan tetap dapat meningkatkan risiko masuknya bahan pencemar ke dalam sistem air tanah dalam jangka panjang. Karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di kawasan resapan tetap menjadi bagian penting untuk mendukung kualitas sumber air.

“Untuk kualitas, kita mengatur supaya di daerah resapan tidak ada sumber-sumber kontaminasi, misalnya peternakan ayam, peternakan sapi maupun aktivitas lain yang berpotensi menghasilkan polutan. Tujuannya supaya kontaminan itu tidak masuk ke sumber air,” ujar Prof Heru.

Dengan kata lain, lapisan kedap air memberikan perlindungan alami, tetapi lingkungan yang tetap bersih dan lestari menjadi faktor penting untuk mempertahankan kualitas sumber air dalam jangka panjang.

Kelestarian Lingkungan Menjadi Kunci Siklus Air Tetap Berjalan

Kemampuan kawasan resapan dalam mengisi kembali cadangan air tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekitarnya.

Ketika kawasan hutan masih terjaga dan tanah memiliki tutupan vegetasi yang baik, air hujan akan lebih mudah meresap ke dalam tanah. Sebaliknya, apabila lahan berubah menjadi permukiman atau pertanian, sebagian besar air hujan akan langsung mengalir di permukaan atau runoff sehingga hanya sedikit yang masuk ke dalam akuifer.
Prof Heru menjelaskan bahwa berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tanah menyerap air.

“Nah tentunya kita mengurangi aliran limpasan permukaan atau runoff dengan penanaman tanaman yang ramah air sehingga air hujan bisa meresap ke dalam tanah.” jelasnya.

Semakin besar limpasan permukaan, semakin sedikit cadangan air tanah yang terisi kembali. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menurunkan debit mata air dan meningkatkan risiko kekeringan saat musim kemarau.

Konservasi Dilakukan Bukan Hanya dengan Menanam Pohon

Menjaga kawasan resapan tidak cukup hanya dengan menanam pohon. Konservasi memerlukan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitarnya.

Karyanto menjelaskan bahwa setiap program konservasi diawali dengan penelitian hidrogeologi untuk memahami sistem air, kemudian dilanjutkan dengan kajian sosial ekonomi agar program yang dijalankan juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Semua inisiatif yang kami lakukan berbasis penelitian. Yang pertama adalah riset hidrogeologi untuk memahami sistem airnya, kemudian riset sosial ekonomi untuk mengetahui kondisi masyarakat. Karena perubahan akan sulit berhasil apabila tidak memberikan manfaat terhadap mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah pengembangan sistem agroforestri. Di kawasan lereng Merapi, petani didorong menanam kopi bersama tanaman berkayu. Selain memberikan nilai ekonomi, sistem ini membantu mengurangi limpasan air dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah.

Konservasi juga dilakukan melalui pembangunan sumur resapan, embung, rorak, dan biopori yang berfungsi memperlambat aliran air hujan sehingga lebih banyak air yang dapat masuk kembali ke dalam tanah.

Di sisi lain, pengelolaan limbah peternakan menjadi biogas turut membantu mengurangi risiko pencemaran di kawasan resapan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat tambahan berupa sumber energi bagi masyarakat.

Menurut Karyanto, menjaga sumber air juga memerlukan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Melalui forum Daerah Aliran Sungai (DAS), berbagai pihak yang memanfaatkan air dapat bersama-sama merencanakan upaya konservasi sesuai kondisi masing-masing wilayah.

(Sumber:Pentingnya Kelestarian Lingkungan Bagi Ketersediaan Sumber Air Bersih.)

Jakarta (VLF) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons penggeledahan oleh Polri terkait 3 perkara korupsi. Pras menegaskan pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan.

“Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif,” kata Pras kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, Prabowo terus mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar membenahi diri dan menjaga integritas.

“Sejak awal, Bapak Presiden memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan,” ucapnya.

Pras menegaskan Prabowo memandang korupsi sebagai salah satu persoalan besar yang harus diselesaikan. Meski demikian, ia menyebut pemerintah tidak boleh menyerah dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Bapak Presiden, sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, terus menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini,” ujarnya

“Namun demikian, apa pun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih,” lanjut Pras.

Lebih lanjut, Pras mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas dan persatuan di tengah proses hukum yang berlangsung. Menurutnya, stabilitas nasional penting untuk memastikan program-program pembangunan dapat terus berjalan.

“Yang tidak kalah penting adalah menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan sebagai sesama anak bangsa. Hanya dengan suasana yang aman, bersatu, dan saling percaya, kita dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa serta mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Pras.

Sebelumnya diketahui, Polri menggeledah sejumlah lokasi, termasuk kafe de’Clan di Cipete dan rumah mewah di Sentul. Polri juga menyita barang bukti berupa emas batangan hingga uang ratusan miliar.

Kakortastipidkor Polri, Irjen Totok Suharyanto, menyebut pengusutan kasus-kasus itu ditangani bersama atau joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dia menyebutkan kasus-kasus itu ialah dugaan korupsi di PLN terkait pengadaan batu bara memicu blackout; kasus ASABRI; hingga kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.

“Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian ASABRI tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025,” ujarnya.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Mackbon, kemudian memberi penjelasan terkait dua objek perkara. Dia mengatakan penggeledahan itu terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan Jiwasraya.

“Yang pertama, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh oknum pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri (Persero) dan atau Asuransi Jiwasraya yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025,” ujarnya.

Kasus kedua ialah terkait dugaan korupsi dan TPPU dalam penyelesaian utang. Dia belum menjelaskan siapa saja tersangka dalam perkara-perkara itu.

“Kedua, dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025,” ujarnya.

Polisi mengusut kasus terkait pasal 12 huruf e dan atau pasal 12 huruf b UU Pemberantasan Tipikor dan/atau pasal 606 ayat 1 dan atau ayat 3, Pasal 3 dan Pasal 5 UU TPPU atau pasal 607 ayat 1 juncto pasal 607 ayat 1 juncto pasal 20 UU KUHP. Sebagai informasi, pasal 12 e UU Tipikor terkait pemerasan dan pasal 12 b terkait suap. Polisi belum menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini.

(Sumber:Istana Hormati Polri Usut 3 Perkara Korupsi, Tegaskan Komitmen Prabowo.)

Jakarta (VLF) – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri mengusut dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara hingga terjadinya blackout di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendukung Polri menangkap pelaku dalam kasus ini.

“Saya sangat mendukung Kortas Tipikor Polri. Manipulasi di batu bara itu juga terjadi pada 2022 juga menyebabkan krisis batu bara di PLN dan menyebabkan adanya blackout juga, dan baru-baru ini terjadi di Jawa di Sumatera dan juga Kalimantan. Ini saya kira harus diusut tuntas siapa pelakunya,” kata Fahmy kepada wartawan, dikutip Kamis (9/7/2026).

Fahmy mendesak pelaku dalam kasus ini dihukum seberat-beratnya. Dia menyebut kerugian besar dialami konsumen termasuk konsumen rumah tangga.

“Penegakan hukum harus dilakukan sesuai aturan yang ada, kerugian konsumen tadi termasuk konsumen rumah tangga, konsumen usaha, konsumen usaha kecil itu kerugiannya besar sekali memang harus dihukum seberat-beratnya,” ujarnya.

Fahmy menerangkan pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang memasok sedikitnya 20% dari total produksi batu bara untuk kebutuhan domestik. Namun dalam praktiknya, katanya, banyak perusahaan lebih memilih mengekspor batu bara dibanding memasok ke PLN karena alasan keuntungan.

“Pengusaha batu bara yang cukup berperan dalam hal manipulasi pengusaha batu bara itu ada kewajibannya disebut DMO (Domestic Market Obligation), yang dia harus menjual ke PLN 20%, harga pasar dunia tinggi, maka perusahaan mengekspor batu baranya dengan kualitas yang menengah ke atas,” ujarnya.

“Sementara yang kualitas bawah dijual ke PLN dan PLN ada yang menerima. Nah memang ada penyimpangan, nah itu harus diusut karena tidak hanya merugikan bagi PLN tapi merugikan juga bagi rakyat konsumen dari PLN,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Fahmy mendorong pemerintah untuk membangun sistem pengawasan yang lebih ketat terkait kewajiban DMO. Dia menyebut pemerintah harus melakukan monitoring system untuk memastikan jumlah pasokan batu bara terpenuhi.

“Saya kira pemerintah itu harus melakukan monitoring system terkait jumlahnya apakah dari kuantitas, kualitas itu harus benar-benar dimonitor kalau kemudian tidak sesuai ya pengusaha itu harus dikenakan sanksi,” katanya.

Korupsi Batu Bara Diusut Polri

Seperti diketahui, Kortas Tipikor Polri tengah mengusut kasus dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara yang memicu terjadinya blackout di Sumatera dan sejumlah wilayah Indonesia. Kasus ini telah naik ke tingkat penyidikan.

“Kami penyidik menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai tahun 2026,” kata Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (6/7).

Status naik penyidikan itu ditetapkan sejak 4 Juli 2026. Totok mengatakan pihaknya menemukan adanya dua perusahaan yang diduga melakukan penyimpangan hukum terhadap pemenuhan pasokan batu bara.

“Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat: PT OBP dan PT BRA,” ujar Totok.

Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes De Deo menambahkan, ada sejumlah modus yang dilakukan pihak terduga pelaku dalam kasus ini. Salah satunya ialah manipulasi dokumen.

Penyidik juga menemukan manipulasi terkait dengan kuantitas batu bara yang dipasok ke PLTU, serta dugaan penyimpangan yang mengakibatkan pembayaran atau harga kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan yang sebenarnya atau yang riil.

Belum ada tersangka yang dijerat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Penyidik telah memeriksa 16 saksi terkait dan menganalisis sejumlah dokumen. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5 triliun.

(Sumber:Pakar Ekonomi UGM Dukung Kortas Tipikor Polri Tangkap Pelaku Korupsi Batu Bara.)