Jakarta (VLF) – Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 7,39 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada triwulan III 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh meningkatnya kinerja sektor pertambangan dan galian.

“Pertumbuhan ekonomi tinggi pada triwulan III 2026 didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan jadi pendorong utama pertumbuhan ekonom di NTB,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin, usai rilis di kantornya, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, peningkatan produksi konsentrat tembaga menjadi salah satu faktor yang mendukung kinerja kedua sektor tersebut. Kondisi itu sejalan dengan berlanjutnya siklus produksi tambang pada fase optimal dan optimalisasi smelter.

“Kinerja kedua lapangan usaha ini didukung oleh peningkatan produksi konsentrat tembaga sejalan dengan berlanjutnya siklus produksi tambang pada fase optimal dan optimalisasi smelter,” sambungnya.

Berdasarkan data BPS NTB, sektor pertambangan dan penggalian mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 30,23 persen. Berikutnya, industri pengolahan tumbuh 19,02 persen dan pengadaan listrik dan gas sebesar 11,45 persen.

Sejumlah sektor lain juga mencatat pertumbuhan positif. Di antaranya jasa kesehatan sebesar 5,91 persen, pengadaan air dan pengelolaan sampah 5,48 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum 5,38 persen.

Sementara itu, jasa lainnya tumbuh positif sebesar 4,94 persen, diikuti jasa perusahaan (4,21 persen), transportasi (4,15 persen), jasa pendidikan (4,07 persen), informasi dan komunikasi (3,54 persen), perdagangan (3,41 persen), real estate (2,96 persen), administrasi pemerintah (2,45 persen), dan pertanian (0,95 persen).

Sementara itu, dari sisi PDRB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2026 didorong oleh ekspor barang dan jasa sebesar 31,37 persen, disusul dikurangi impor barang dan jasa (10,85 persen), konsumsi pemerintah (4,65 persen), konsumsi rumah tangga (4,41 persen), dan konsumsi LNPRT (0,53 persen).

“Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, terutama ditopang oleh kinerja ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 31,37 persen. Peningkatan tersebut sejalan dengan aktivitas ekspor produk industri pengolahan logam,” ungkap Wahyudin.

(Sumber:Ekonomi NTB Tumbuh 7,39%, Sektor Tambang Jadi Motor Utama.)

Jakarta (VLF) – Pasar saham Indonesia mengalami tekanan sepanjang Oktober 2026. Kondisi ini ditandai dengan aksi jual bersih atau net sell investor asing mencapai Rp 16,88 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut kondisi tersebut turut dipengaruhi pengumuman MSCI. Pengumuman itu berkaitan dengan konsultasi rencana reklasifikasi status Indonesia.

“Dengan investor asing membukukan net sell Rp 16,88 triliun,” ungkap Hasan dalam Konferensi Pers Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober, disiarkan secara virtual, Kamis (5/10/2026).

Adapun IHSG ditutup pada level 5.057,05 pada akhir Oktober 2026. Posisi tersebut mengalami koreksi sebesar 16,7% secara bulanan atau month to month (MtM).

“Pengumuman MSCI atas proposal konsultasi reklasifikasi status Indonesia turut mempengaruhi dinamika pergerakan pasar modal dalam negeri pada periode laporan. IHSG ditutup di level. 5.057,05 per akhir Oktober 2026 atau terkoreksi 16,7% secara MtM,” terang Hasan.

Meski demikian, investor asing justru mencatatkan pembelian bersih (net buy) sebesar Rp 9,55 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang Oktober 2026. Kondisi ini menunjukkan perbedaan arah aliran dana asing antara pasar saham dan surat utang pemerintah.

Di sisi lain, aktivitas perdagangan saham mengalami peningkatan. Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp 16,31 triliun pada Oktober, naik dibandingkan September 2026 sebesar Rp 14,94 triliun.

(Sumber:MSCI Bikin Rp 16 Triliun Cabut dari Pasar Modal.)

Jakarta (VLF) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan sektor jasa keuangan Indonesia dalam kondisi stabil di tengah berlanjutnya konflik geopolitik global, tekanan inflasi, dan ekspektasi kenaikan suku bunga global. Hal ini telah diputuskan pada saat Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 28 Oktober lalu.

“Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan pada 28 Oktober 2026 menilai sektor jasa keuangan stabil di tengah berlanjutnya konflik geopolitik, tekanan inflasi, dan ekspektasi kenaikan suku bunga global,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dalam Konferensi Pers Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2026 secara daring, Kamis (5/11/2026).

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini membeberkan dinamika inflasi global masih dipengaruhi oleh kenaikan harga energi seiring eskalasi konflik geopolitik. Tak hanya itu, lonjakan tingkat inflasi di sejumlah negara, seperti Jepang dan Inggris bahkan melampaui rentang target yang ditetapkan.

Kenaikan inflasi ini, lanjut Kiki, telah mendorong bank sentral global melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dengan kecenderungan suku bunga kebijakan berlanjut di level yang tinggi hingga 2027.

Tak hanya itu, terbatasnya ruang fiskal di berbagai negara, khususnya di kawasan Eropa, juga mempersempit kapasitas pemerintah dalam memberikan subsidi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga. Situasi ini memicu ketegangan sosial serta gejolak luas di sejumlah wilayah.

“Ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi serta gelombang instabilitas politik global turut meningkatkan ketidakpastian sehingga mendorong sentimen risk-off di pasar keuangan global,” beber Kiki.

Selain itu, kinerja bursa saham global juga dipengaruhi oleh koreksi saham teknologi, sementara imbal hasil obligasi pemerintah di berbagai negara terus meningkat ke level tertinggi dalam beberapa dekade terakhir.

Di sisi dalam negeri, Kiki menyebut adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang semakin konservatif. Meskipun inflasi mengalami kenaikan akibat dorongan harga pangan, pertumbuhan uang beredar dan inflasi inti terpantau relatif stabil.

Kendati begitu, sektor riil menunjukkan ketahanan yang positif. Penjualan kendaraan bermotor tercatat tumbuh cukup solid, yang utamanya didorong oleh meningkatnya penjualan mobil listrik.

Dari sisi produksi, aktivitas manufaktur nasional juga mengalami penguatan. PMI manufaktur pada Oktober 2026 naik ke level 54, yang merupakan angka tertinggi sejak Maret 2024. Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III-2026 mampu terjaga positif di level 5,4% year-on-year (yoy) dengan seluruh lapangan usaha tumbuh positif.

(Sumber:Kondisi Industri Keuangan RI di Tengah Ancaman Inflasi & Suku Bunga Tinggi.)

Jakarta (VLF) – Ketua Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia PB PII, Amsal Alfian, mendorong adanya perlindungan khusus bagi saksi dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, perlindungan tersebut penting untuk mencegah saksi mengalami ancaman yang membahayakan keselamatannya.

“Terkadang orang-orang yang beriktikad baik ini butuh perlindungan khusus. Jangan sampai nanti saksi atau apa hilang dalam perjalanan, gitu-lah,” kata Amsal dalam RDPU dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen, Senayan, dikutip Kamis (5/11/2026).

Amsal mengatakan mekanisme perlindungan tersebut juga perlu mencakup orang-orang terdekat dari pihak yang terlibat dalam perkara. Di antaranya pasangan hingga ahli waris.

“Ini harus punya mekanisme tertentu dalam melindungi baik perlindungan mutlak dari, bagi itu pasangannya, ataupun ahli warisnya, atau dan lain sebagainyalah, yang terikat memang sangat dekat dengan si pelaku,” katanya.

Amsal juga meminta RUU Perampasan Aset mengatur secara jelas standar pembuktian. Menurutnya, beban pembuktian terkait kepemilikan aset pada dasarnya harus dibatasi ketat.

“Kejelasan standar pembuktian. Beban pembuktian berkaitan dengan aset mutlak berada pada negara. Pergeseran beban pembuktian pada warga harus dibatasi secara dengan sangat ketat,” sebutnya.

Amsal turut menyoroti pengelolaan aset yang telah disita. Dia meminta pengelolaan aset dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan tim khusus.

“Pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel. Wajib ada pemisahan peran antara penyidik, penuntut, dengan pengelola aset. Penggunaan penilai independen secara lelang terbuka,” ucap dia.

(Sumber:PB PII Dorong RUU Perampasan Aset Atur Perlindungan Khusus bagi Saksi.)

Jakarta (VLF) – Kemenangan telak Partai Demokrat pada pemilu paruh waktu Amerika Serikat menjadi tanda penolakan besar terhadap Elon Musk dan industri kecerdasan buatan (AI).

Musk, yang menghabiskan rekor donasi setidaknya USD 474 juta (Rp 8,5 triliun) untuk pemilu paruh waktu ini, menyalurkan USD 224 juta hanya ke Texas. Namun, ia harus menyaksikan kandidat favoritnya, calon Senat dari Partai Republik Ken Paxton dan Gubernur Greg Abbott, kalah telak oleh gelombang dukungan untuk Demokrat.

Kekalahan tersebut mengguncang pasar pada malam harinya, membuat saham SpaceX dan Tesla anjlok. Kedua perusahaan berkembang pesat di bawah kebijakan pro bisnis Abbott. Sementara itu, saham-saham teknologi secara lebih luas berada di bawah tekanan saat Demokrat mengamankan kendali atas Kongres.

Di seluruh negeri, para pemilih memberikan perlawanan terhadap pengaruh miliarder dan kekuatan perusahaan teknologi yang semakin besar. Mereka memilih tokoh-tokoh yang kritis terhadap industri AI dan menyetujui pembatasan pada data center yang selama ini memicu ekspansi industri tersebut.

“Kita harus mengeluarkan uang besar dari politik kita, agar tak ada miliarder atau triliuner bisa membeli pemilu kita. Kita harus memperbaiki sistem ekonomi curang ini, yang hanya menguntungkan 1% kelompok teratas,” kata senator terpilih Demokrat, James Talarico, dalam pidato kemenangan yang dikutip detikINET dari CNBC, Kamis (5/11/2026).

Texas berkembang menjadi basis mayoritas kerajaan bisnis Musk. Tesla mengoperasikan pabrik kendaraan AS terbesarnya dekat Austin, SpaceX meluncurkan roket dari Starbase di Texas Selatan, dan Musk mengincar tambahan investasi di bidang AI dan manufaktur semikonduktor.

Operasi-operasi ini bergantung pada keputusan negara bagian mengenai listrik, air, izin lingkungan, infrastruktur, dan insentif pajak. Gubernur terpilih Partai Demokrat, Gina Hinojosa yang berkampanye menentang subsidi perusahaan yang terlalu murah serta menentang Musk, akan berpengaruh signifikan atas keputusan-keputusan tersebut.

Hinojosa menyerukan moratorium data center baru, penghentian keringanan pajak bagi industri, dan persyaratan agar pengembang menanggung seluruh biaya listrik. Dalam pidato kemenangannya, ia bersumpah akan mengambil alih kekuasaan dari orang-orang kuat yang merasa nyaman mengendalikan Texas.

Partai Republik masih mengendalikan Badan Legislatif yang membatasi kemampuan Hinojosa merombak kebijakan negara bagian. Namun pemerintahannya dapat mempersulit rencana ekspansi Musk melalui pendekatan yang lebih ketat terkait perizinan dan insentif.

Hasil pemilu ini membuat Musk memiliki lebih sedikit sekutu di Kongres yang dikuasai Demokrat, yang berpotensi menyelidiki kontrak federalnya, kepemimpinannya di Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), serta relasi perusahaannya dengan Washington.

Pengawasan Kongres dapat memperlambat kontrak pemerintah yang menguntungkan SpaceX. Akan tetapi, Trump masih mengendalikan lembaga-lembaga eksekutif dan memegang hak veto, membatasi kemampuan Demokrat untuk membalikkan kebijakan yang menguntungkan bisnis teknologi pertahanan milik Musk.

(Sumber:Elon Musk Gigit Jari di Pemilu Sela AS, Uang Rp 8,5 Triliun Tak Mempan.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Malaysia mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin eceran nonsubsidi. Ketetapan ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan Malaysia pada Rabu (4/11) kemarin.

Melansir dari situs resmi, harga eceran RON97 mengalami penurunan sebesar 20 sen per liter. Sementara itu, harga RON95 dan solar tanpa subsidi sama-sama mengalami penurunan 15 sen per liter. Harga tersebut berlaku untuk periode 5 November hingga 11 November 2026.

Dengan demikian, harga bensin RON97 turun menjadi RM 4,70 per liter atau setara Rp 21.022 (kurs Rp 4.472). Sementara itu, harga BBM jenis RON95 tanpa subsidi menjadi RM 4,27 per liter atau setara Rp 19.085 dan solar/diesel tanpa subsidi turun jadi RM 5,12 per liter atau sekitar Rp 22.884.

“Pasaran minyak bumi regional menunjukkan tanda-tanda pelonggaran seiring dengan peningkatan pasokan bahan bakar olahan, termasuk stok bensin dan solar di Singapura yang menjadi salah satu acuan pasar bagi penetapan harga minyak bumi di Malaysia,” tulis Kementerian Keuangan Malaysia, dikutip Kamis (5/11/2026).

Selain itu, keputusan ini juga dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah Brent pada penghujung periode perhitungan Mekanisme Harga Automatik (APM). Kendati demikian, pemerintah setempat masih wanti-wanti terkait bayang-bayang ketidakpastian geopolitik di Asia Barat yang menjadi risiko nyata dan dapat mengganggu stabilitas harga minyak dunia sewaktu-waktu.

Di tengah ketidakpastian global yang tidak menentu, pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk melindungi daya beli masyarakat dan pelaku usaha. Melalui skema subsidi tepat sasaran BUDI MADANI, anggaran subsidi bahan bakar diproyeksikan tetap tinggi, yakni menyentuh kisaran RM 40 miliar pada tahun depan.

Pemerintah Malaysia memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan harga. Harga BBM RON95 subisidi (BUDI95) tetap dipatok RM 1,99 per liter. Untuk jenis BBM ini, pemerintah Malaysia menanggung subsidi RM 2,28 atau sekitar 53% dari harga keseluruhan.

Sementara itu, harga solar (BUDI Diesel): tetap RM 2,10 per liter di mana pemerintah menanggung subsidi RM 3,02 atau sekitar 59% dari harga total.

Adapun harga BBM subsidi lain, seperti Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi (SKPS) tetap sebesar RM 2,05 per liter dan harga BBM Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi (SKDS) tetap dipatok RM 2,15 per liter.

(Sumber:Harga Minyak Dunia Melandai, Malaysia Turunkan Harga BBM Nonsubsidi.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membangun tugu taman kota di Kecamatan Sunggal. Anggaran untuk pembangunan ini Rp 1,5 miliar.

Proyek ini memiliki kode tender 10168970000 dan kode RUP 64065561. Tender dibuat 15 September 2026 dan proses tender sudah selesai.

Tugu ini disebut akan dibangun di dekat Pintu Tol Semayang. Pengerjaan tender di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Deli Serdang dengan menggunakan APBD 2026.

“Nilai pagu paket Rp 1.500.000.000, nilai HPS paket Rp 1.499.657.782,” demikian tertulis dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pemkab Deli Serdang dikutip, Selasa (3/11/2026).

Ada 15 perusahaan yang mendaftar untuk mengerjakan tender ini. Tender dimenangkan CV. Pangasean Sandaran Group yang berada di Jalan Merak, Deli Serdang.

(Sumber:Pemkab Deli Serdang Bangun Tugu Pakai Anggaran Rp 1,5 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Kapoksi PDIP Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah mengkaji ulang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut. Menurutnya, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan keadilan gender dan hak kesehatan reproduksi perempuan.

“Menstruasi bukan pilihan, bukan gaya hidup, dan bukan kebutuhan konsumtif yang dapat ditunda. Ini merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan,” kata Selly Gantina kepada wartawan, Rabu (3/11/2026).

Selly menilai negara perlu memastikan perempuan dapat mengakses produk menstruasi secara aman, layak, dan terjangkau. Menurutnya, jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban ekonomi perempuan.

Dia memahami bahwa pengenaan PPN terhadap pembalut merupakan bagian dari sistem perpajakan yang berlaku umum. Namun, dia mengingatkan kebijakan publik tidak cukup hanya dinilai dari keseragaman penerapan aturan.

“Persoalannya bukan semata-mata apakah pajak itu dikenakan secara khusus kepada perempuan atau tidak. Persoalan yang lebih mendasar adalah siapa yang secara nyata menanggung dampaknya,” tambahnya.

Selly menjelaskan produk menstruasi merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa dihindari. Ketika produk tersebut dikenakan biaya tambahan, perempuan, terutama dari kelompok berpenghasilan rendah, berpotensi menanggung dampak lebih besar.

Selly menilai penguatan sinergi antara DPR dan pemerintah penting. Hal itu agar kebutuhan dan kepentingan perempuan benar-benar terakomodasi dalam pengambilan keputusan.

Selly turut merujuk Siaran Pers Komnas Perempuan Nomor 76/HM.02.03/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Dalam pernyataan tersebut, Komnas Perempuan meminta pemerintah meninjau kembali pengenaan PPN terhadap produk menstruasi.

Menurutnya, persoalan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berlaku sama bagi semua orang belum tentu menghasilkan keadilan yang sama.

“Di sinilah kita harus membedakan kesetaraan formal dengan keadilan substantif. Aturan yang sama belum tentu adil ketika dampaknya tidak sama,” tambahnya.

Selly mengusulkan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk merespons persoalan PPN pembalut. Salah satunya meninjau kembali pengenaan PPN tersebut.

“Pemerintah perlu mengkaji kemungkinan pengecualian produk menstruasi dari objek PPN atau memberikan fasilitas PPN ditanggung pemerintah, sebagaimana juga direkomendasikan Komnas Perempuan. Kajian tersebut harus mempertimbangkan keterjangkauan harga, dampak terhadap perempuan berpenghasilan rendah, serta keberlanjutan fiskal,” paparnya.

Menurut Selly, kebijakan perpajakan tak boleh hanya diukur berdasarkan potensi penerimaan negara. Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan reproduksi, dan kualitas hidup perempuan.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu menjamin akses produk menstruasi yang layak bagi kelompok rentan. Selly mengatakan negara tetap punya tanggung jawab menjaga penerimaan fiskal untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, penerimaan negara tak boleh jadi satu-satunya ukuran keberhasilan kebijakan.

“Jangan sampai kita berbicara tentang pemberdayaan perempuan, tetapi pada saat yang sama belum cukup sensitif terhadap kebutuhan biologis perempuan dalam kebijakan ekonomi. Perempuan tidak meminta keistimewaan,” ungkapnya.

Sebelumnya, seorang warga bernama Bernita Matondang mengajukan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dia meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur pembalut menstruasi sebagai barang bebas pajak.

Dilihat dari situs MK, Senin (2/11), gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026. Pemohon mengajukan gugatan terhadap pasal Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 dan Penjelasan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1.

Soal Pajak Pembalut

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti mengatakan selama ini pembalut yang diperdagangkan di Indonesia memang merupakan barang kena pajak (BKP). Pembeliannya dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

“Pada prinsipnya, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku,” kata Inge kepada detikcom, Kamis (29/10).

Untuk barang nonmewah, tarif PPN adalah 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, beban PPN efektifnya tetap setara dengan 11%.

“Pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan tersebut,” ujar Inge.

(Sumber:PDIP Minta Pemerintah Kaji Ulang PPN Pembalut: Menstruasi Bukan Gaya Hidup.)

Jakarta (VLF) – Pembahasan mengenai penerapan pajak digital mulai 9 November 2026 belakangan ramai di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Isu ini mencuat setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia.

Hashim mengatakan pemungutan pajak digital akan melibatkan berbagai lembaga, mulai dari bank pemerintah, bank swasta, hingga perusahaan teknologi finansial atau financial technology (fintech). Sejumlah platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo juga disebut dalam rencana tersebut.

“Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ungkap Hashim dalam Rapimnas Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (29/10) dikutip dari detikFinance.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pajak digital? Apakah kebijakan ini merupakan jenis pajak baru? Lalu, bagaimana penjelasan pemerintah mengenai rencana penerapannya?

Untuk memahami lebih jauh, simak penjelasan lengkapnya di bawah ini!

Tanggapan DJP Mengenai Pajak Digital

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa kebijakan pajak digital yang ramai dibicarakan bukan merupakan jenis pajak baru. Kebijakan tersebut berkaitan dengan penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Inge menjelaskan, SPP-TDLN merupakan upaya pemerintah untuk menata mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi. Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan pemanfaatan data dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menegaskan bahwa penerapan sistem tersebut tidak mengubah tarif PPN dan tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi luar negeri. Aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat juga tidak otomatis menjadi objek PPN.

“Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat,” kata Inge.

Apa Itu Transaksi Digital Luar Negeri?

Melansir laman resmi DJP, Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) merupakan sistem berbasis teknologi yang digunakan untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri. Transaksi tersebut mencakup pemanfaatan barang digital maupun jasa digital yang berasal dari luar Daerah Pabean dan digunakan di dalam Daerah Pabean.

SPP-TDLN bukan merupakan jenis pajak baru. Pemerintah mulai menerapkan SPP-TDLN sejak 25 September 2026.

Ketentuan mengenai penyelenggaraannya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 tentang Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (PP-68/2025). Ketentuan tersebut kemudian diperinci melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Dalam PMK-49/2026 mengatur bahwa pemungutan PPN melalui SPP-TDLN mencakup pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud berupa barang digital dan jasa kena pajak berupa jasa digital dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemungutan tersebut mencakup kegiatan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.

Hal yang Perlu Diperhatikan Masyarakat Mengenai SPP-TDLN

Bagi masyarakat yang membeli atau memanfaatkan barang dan jasa digital dari luar negeri, penerapan SPP-TDLN menjadi hal penting untuk dipahami. Konsumen perlu memperhatikan apakah transaksi yang dilakukan telah dikenai PPN melalui mekanisme yang tersedia.

Hal ini perlu diperhatikan karena transaksi digital dapat dilakukan melalui berbagai platform dan metode pembayaran. Oleh karena itu, konsumen sebaiknya menyimpan bukti transaksi serta informasi mengenai PPN yang dikenakan sebagai dokumentasi apabila diperlukan.

Masyarakat juga perlu memahami bahwa SPP-TDLN bukan merupakan pajak tambahan di luar PPN. Sistem ini hanya menjadi mekanisme untuk memungut PPN atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi ketentuan perpajakan. Dengan demikian, penerapannya tidak berarti seluruh transaksi digital atau pembayaran melalui bank dan layanan fintech otomatis dikenakan pajak baru.

Sebagai contoh, seorang konsumen di Indonesia membeli layanan digital dari penyedia luar negeri dan membayarnya melalui lembaga pembayaran yang terlibat dalam SPP-TDLN. Apabila transaksi tersebut memenuhi kriteria sebagai objek PPN dan termasuk dalam mekanisme pemungutan yang berlaku, PPN dapat dipungut melalui sistem tersebut.

Mekanisme Pemungutan PPN Melalui SPP-TDLN

Salah satu karakteristik Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) adalah pemanfaatan informasi dari sistem pembayaran. Data transaksi tersebut digunakan untuk membantu mengidentifikasi aktivitas digital lintas negara yang memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam pelaksanaannya, terdapat pihak yang disebut penerbit atau issuer. Penerbit merupakan bank atau lembaga selain bank yang menyediakan layanan untuk memfasilitasi pembayaran atas transaksi digital luar negeri. Pihak ini berperan dalam mekanisme pemungutan PPN melalui SPP-TDLN sesuai dengan penunjukan pemerintah.

Pada tahap awal penerapan, pemerintah melibatkan enam issuer yang telah ditunjuk, yaitu:

• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
• PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja).

Sementara itu, sejumlah issuer lainnya masih menjalani tahapan pengujian dan stabilisasi sistem sebelum dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN melalui SPP-TDLN. Bagi konsumen, mekanisme tersebut pada dasarnya bertujuan untuk membuat pemungutan PPN berlangsung bersamaan dengan transaksi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Besaran PPN Pajak Digital Luar Negeri

Besaran PPN yang dipungut melalui SPP-TDLN diatur dalam Pasal 7 PMK Nomor 49 Tahun 2026. Dalam pasal tersebut, penghitungan PPN menggunakan formula 11/111 dikalikan dengan harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak yang sudah memperhitungkan PPN.

Dengan demikian, rumus penghitungan PPN dapat dituliskan sebagai berikut:

PN = 11/111 × Nilai Pembayaran (termasuk PPN)

Apabila transaksi dilakukan menggunakan mata uang asing, nilai pembayaran terlebih dahulu dikonversikan ke dalam rupiah. Kurs yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN barang dan jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea keluar, serta Pajak Penghasilan (PPh).

Kurs tersebut berlaku pada saat SPP-TDLN memberikan konfirmasi transaksi digital luar negeri yang bersangkutan dikenai PPN.

(Sumber:Mengenal Pajak Digital yang Disebutkan Hasyim Djojohadikusumo.)

Jakarta (VLF) – Menteri Pertanian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Zhang Zhu mengapresiasi capaian sektor pertanian Indonesia dan menyepakati penguatan kerja sama dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, terutama dalam peningkatan produksi, transfer teknologi, dan pengembangan komoditas strategis.

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi kedua negara.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Mentan Amran dengan Zhang Zhu di Beijing. Pertemuan membahas pengembangan bawang putih dari hulu hingga hilir, kolaborasi penelitian dan teknologi pertanian modern, penguatan perdagangan komoditas unggulan, serta peluang investasi industri pengolahan.

Dalam pertemuan tersebut, Zhang menilai hubungan kerja sama pertanian Tiongkok dan Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif sejak 2019. Ia juga menyoroti besarnya hubungan perdagangan kedua negara yang menjadi modal penting untuk memperluas kemitraan di sektor pertanian.

Menurut Zhang, nilai perdagangan ekspor-impor Tiongkok dan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US$ 125 miliar. Angka tersebut, berdasarkan penjelasan Zhang dalam pertemuan, setara dengan sekitar 25% dari perdagangan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Zhang juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir utama kelapa sawit dunia.

“Capaian dan potensi tersebut membuka ruang lebih besar bagi Tiongkok dan Indonesia untuk memperdalam kerja sama, termasuk melalui pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan perdagangan komoditas pertanian,” ungkap Zhang, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026)

Zhang menyatakan dukungannya terhadap pengembangan produksi bawang putih di Indonesia. Tiongkok siap memperdalam pembahasan teknis mengenai teknologi produksi, teknik penanaman, dan aspek budidaya lain yang dapat dikerjasamakan.

“Kami sangat mendukung pengembangan produksi bawang putih di Indonesia. Kami siap memperdalam pembahasan, terutama terkait teknologi produksi, penanaman, dan aspek teknis lainnya yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara,” ujar Zhang.

Untuk komoditas kopi, kakao dan kelapa sawit, Zhang menyampaikan Tiongkok akan mendorong pembentukan kelompok kerja atau working group untuk membahas kerja sama komoditas unggulan Indonesia tersebut. Pembahasan teknis ini diharapkan membantu kedua negara mengidentifikasi peluang dan merumuskan tindak lanjut kerja sama.

Zhang juga menawarkan penguatan diskusi teknis dan kolaborasi penelitian, termasuk pemanfaatan drone tanpa awak, robot pertanian, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Tiongkok juga menyatakan kesiapan mengorganisasikan delegasi perusahaan untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia.

Amran menegaskan kerja sama dengan Tiongkok harus menghasilkan manfaat konkret bagi sektor pertanian Indonesia. Kemitraan tidak cukup hanya menjaga kelancaran perdagangan, tetapi juga perlu memperkuat kemampuan produksi nasional, mempercepat modernisasi pertanian, dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan.

“Kita ingin kerja sama ini diperkuat. Untuk komoditas yang kita butuhkan, seperti bawang putih dan kedelai, kita harapkan pasokannya semakin baik,” kata Amran.

“Di sisi lain, kita juga ingin memperbesar ekspor komoditas unggulan Indonesia ke Tiongkok,” sambungnya.

Salah satu agenda utama yang diusulkan Amran adalah pengembangan bawang putih secara menyeluruh, mulai dari penyediaan benih, teknologi budidaya, alat dan mesin pertanian, hingga pembangunan klaster produksi di Indonesia. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Saat ini, sekitar 90% kebutuhan bawang putih Indonesia dipenuhi dari Tiongkok. Karena itu, Amran mendorong agar hubungan kedua negara dikembangkan menjadi kemitraan yang juga mendukung peningkatan produksi bawang putih di Indonesia.

“Kita ingin kerja sama hulu sampai hilir untuk bawang putih, mulai dari benih, teknologi, alat dan mesin pertanian, hingga membangun klaster di Indonesia,” ungkap Amran.

Selain bawang putih, Amran mendorong pengembangan klaster komoditas unggulan Indonesia, khususnya kelapa, kopi, dan durian. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia.

Di bidang investasi, Amran menawarkan peluang bagi perusahaan Tiongkok untuk mengembangkan industri pengolahan di kawasan khusus yang telah disiapkan pemerintah. Sektor yang ditawarkan antara lain industri kelapa dan produk turunannya, rumput laut, serta industri vaksin untuk pertanian.

Menurut Amran, kesiapan lahan, legalitas, dan dukungan insentif di kawasan tersebut diharapkan memudahkan investor merealisasikan pembangunan industri di Indonesia.

“Lahannya sudah siap, legalitasnya juga disiapkan. Investor tinggal datang. Kita ingin membangun industri pengolahan, seperti pabrik kelapa dan rumput laut, sehingga sumber daya yang kita miliki bisa memberikan nilai tambah lebih besar,” jelas Amran.

Transfer teknologi menjadi agenda penting lainnya dalam pertemuan tersebut. Amran mendorong kerja sama di bidang mekanisasi, AI, serta pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Amran juga mengusulkan peningkatan kerja sama perdagangan produk susu, mengingat kebutuhan susu Indonesia sekitar 4 juta ton per tahun. Ia juga mengusulkan penelitian gandum sebagai salah satu upaya mendukung pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang masih bergantung pada impor.

Kedua menteri sepakat penguatan komunikasi dan pembahasan teknis diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai peluang tersebut. Kemitraan Indonesia-Tiongkok diharapkan tidak hanya memperkuat perdagangan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi nasional melalui transfer teknologi, penelitian, investasi, dan pengembangan industri hilir.

Melalui kerja sama yang semakin konkret, Indonesia mendorong penguatan kedaulatan pangan sekaligus peningkatan daya saing sektor pertanian. Kolaborasi dengan Tiongkok diharapkan membuka peluang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menghasilkan produk pertanian bernilai tambah tinggi.

(Sumber:RI-China Perkuat Kerja Sama Pertanian, Fokus Tingkatkan Produksi.)