Jakarta (VLF) – anitia Khusus (Pansus) I DPRD Lombok Tengah meninjau sumber mata air Aik Bone di Desa Aik Bukak, Kecamatan Batukliang Utara, Selasa (7/7/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan air baku sekaligus mengkaji usulan penyertaan modal sebesar Rp 48 miliar kepada Perumdam Tirta Ardhia Rinjani.

Ketua Pansus I DPRD Lombok Tengah, Murdani, mengatakan bahwa sumber mata air Aik Bone saat ini memasok sekitar 70 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah utara Lombok Tengah. Yaitu, Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara dan Pringgarata.

“Kami ingin memastikan ketercukupan sumber air sebagai dasar dalam menilai kelayakan penyertaan modal. Penambahan modal harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola, peningkatan SDM, dan pelayanan,” kata Murdani kepada awak media seusai meninju sumber mata air, Selasa siang.

Murdani menjelaskan usulan penyertaan modal masih dibahas bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah. Selain Perumdam Tirta Ardhia Rinjani, pembahasan juga mencakup penyertaan modal untuk Bank NTB Syariah, BPR RKP, Jamkrida, hingga PT Lombok Tengah Bersatu.

Menurutnya, keputusan mengenai nilai penyertaan modal belum dapat ditetapkan karena masih mempertimbangkan hasil kajian lapangan serta kemampuan fiskal daerah.

“Kalaupun perda nanti disetujui, realisasi penyertaan modal tetap bergantung pada skala prioritas dan kondisi keuangan daerah. Pengalaman sebelumnya, penyertaan modal sempat tertunda karena adanya gempa bumi dan pandemi COVID-19,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus juga menemukan sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya adalah jaringan perpipaan yang sebagian besar telah dibangun sejak era 1970-an dan kini membutuhkan revitalisasi karena usia yang sudah tua.

“Memang penting, satu yaitu banyak pipa yang sudah ada sejak tahun 70-an. Dan itu butuh revitalisasi. Suka tidak suka memang ini harus menjadi perhatian serius,” ungkapnya.

Selain itu, DPRD mendorong Perumdam bersama pemerintah daerah menggali potensi sumber mata air baru untuk mengantisipasi penyusutan debit air akibat perubahan iklim dan musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang.

“Dengan kondisi global ini kan ada beberapa penyusunan mata air kita, belum lagi kita berhadapan dengan anomali cuaca. Ini juga berdampak pada kecukupan mata air kita. Makanya perlu Pemda dan BUMD mencari solusi ini,” tegasnya.

Beberapa sumber mata air yang direncanakan untuk dioptimalkan di antaranya Nyeredep, Tibu Lempanas, dan sejumlah mata air lain yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan muncul usulan pembangunan embung atau bendungan kecil di wilayah utara sebagai cadangan air saat musim kemarau.

“Apa potensi yang bisa digali, yang memang dari awal ada dari rancangan kerja BUMD kita. Misalnya sekarang itu banyak air yang terbuang sia-sia. Sehingga ada usulan dari kepala desa untuk membuat bendungan ketika musim kemarau ini bisa digunakan,” bebernya.

Pansus juga menyoroti belum tersambungnya jaringan distribusi air ke rumah-rumah warga pada Kawasan Mandalika, meskipun infrastruktur utama merupakan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

“Spam Mandalika itu kan baru setahun, itu kan belum ada infrastruktur ke rumah tangga, ini juga termasuk dalam janjian kami,” tegasnya.

Di sisi lain, DPRD mulai mendorong Perumdam tidak hanya berfokus pada layanan air bersih, tetapi juga mengembangkan usaha hilirisasi sebagai sumber pendapatan baru.

“Salah satu gagasan yang sedang kami dalami adalah pengembangan air minum dalam kemasan. Di beberapa daerah seperti Buleleng, Bandung, dan Kulon Progo, model ini sudah dijalankan oleh PDAM. Peluang pasarnya juga terbuka, misalnya untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah maupun sekolah,” katanya.

Menurut Pansus, pengembangan unit usaha tersebut dapat menjadi salah satu opsi pemanfaatan penyertaan modal, sepanjang didukung rencana bisnis yang matang dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Sementara, Direktur Utama Perumdam Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah Bambang Supratomo mengatakan jumlah pelanggannya saat ini berkisar 53 hingga 54 ribu sambungan, sehingga cakupan pelayanan masih tergolong rendah.

“Secara data, cakupan pelayanan PDAM itu masih di angka 14 persen. Ini yang ingin kita tingkatkan jumlah cakupan pelayanannya,” katanya.

Selain memperluas jangkauan layanan, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas distribusi air bersih kepada masyarakat. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus dibenahi, mulai dari keterbatasan sumber air baku hingga kondisi jaringan perpipaan yang sudah menua.

“Ini menjadi urgensi kenapa kita harus melakukan evaluasi dan revitalisasi jaringan,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah juga berharap Perumdam tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai BUMD.

Namun demikian, Bambang menegaskan upaya pembenahan tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai. Ia menilai rencana penyertaan modal sekitar Rp 48 miliar belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan infrastruktur air bersih di Lombok Tengah.

“Kalau berbicara seluruh kebutuhan besar yang direncanakan, tentu tidak cukup. Tetapi kami juga harus realistis karena daerah memiliki banyak prioritas lain seperti kesehatan dan infrastruktur jalan,” tegasnya.

(Sumber:DPRD Kaji Suntikan Modal Rp 48 Miliar, PDAM Diminta Benahi Layanan.)

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menanggapi munculnya usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda yang tengah menjadi perbincangan. Ujang Bey menyebut setiap perubahan nama provinsi harus dilakukan melalui proses perubahan undang-undang.

“Saya sebagai warga Jawa Barat, apa lagi nama saya Sunda banget. Saya melihat ini sebagai bagian dari aspirasi masyarakat Jawa Barat, tentunya boleh-boleh saja dan saya mengapresiasi,” kata Ujang Bey kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat ini mengatakan yang terpenting adalah menjaga identitas budaya Sunda. Ia juga mengingatkan soal kearifan lokal budaya Sunda, seperti silih asah, silih asih, silih asuh dan silih wawangi.

“Tapi, yang paling penting menurut saya adalah bagaimana identitas Sunda yang positif dalam masyarakat jawa barat harus dijaga dan dipertahankan, seperti, budaya gotong royong atau kerja sama (sabilulungan) dalam masyarakat,” ujar Ujang Bey.

“Semua itu dituangkan dalam sikap silih asah, silih asuh, silih asih dan silih wawangi. Karena inti dari itu bertujuan bagaimana sikap persatuan dan kesatuan tetap dijaga,” tambahnya.

Ia pun menekankan setiap perubahan nama provinsi mesti dibarengi dengan aturan yang berlaku di undang-undang. Menurutnya perubahan nama provinsi membutuhkan proses yang panjang dan mesti mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

“Mendesak atau tidak mendesak itu kan nanti yang menentukan pemerintah pusat (Kemendagri). Karena perubahan nama provinsi harus dilakukan melalui proses perubahan undang-undang juga, dan itu butuh proses, banyak faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menegaskan belum ada persetujuan yang diputuskan terkait wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Buky mengatakan usulan itu baru disetujui untuk dibahas di tingkat DPRD.

“Banyak yang menangkap bahwa DPRD ini setuju. Menurut saya tingkatannya belum. Setuju itu dalam artian setuju untuk dibahas, bukan setuju untuk diganti. Nah itu salahnya di situ. Orang-orang kan berpikirnya ‘Oh DPRD setuju diganti’, sehingga jadi ramai,” kata Buky dilansir detikJabar, Senin (6/7).

Ia mengatakan pembahasan usulan tersebut masih berada pada tahap awal. Dia bahkan mengaku belum mempelajari naskah akademik yang disusun tim pengusul.

“Saya belum membaca naskah akademik yang disodorkan oleh tim yang menggagas itu. Tapi memang bagi saya pribadi, yang harus diselesaikan seandainya mau mengarah ke pergantian adalah masalah sosiologis,” kata Buky.

(Sumber:Legislator soal Usulan Jabar Jadi Provinsi Sunda: Harus Lewat Perubahan UU.)

Jakarta (VLF) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp 196,5 triliun hingga semester I-2026. Realisasi itu setara dengan 0,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit APBN semester I tercatat sebesar Rp 196,5 triliun dengan persentase sebesar 0,76% terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali,” kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (7/7/2026).

Defisit APBN itu berarti pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai Juni 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% yoy, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.656 triliun atau tumbuh 17,8%.

Lebih rinci diketahui, pendapatan negara yang terkumpul Rp 1.459,4 triliun berasal dari penerimaan pajak Rp 1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6%, kepabeanan dan cukai Rp 152 triliun atau tumbuh 3,4%, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 271 triliun atau tumbuh 21,6%.

“Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola Pajak dan Bea Cukai, serta peningkatan layanan kementerian/lembaga dan BLU,” ucap Purbaya.

Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 1.656 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 1.298,6 triliun, serta transfer ke daerah Rp 357,4 triliun.

“Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan dan program prioritas nasional,” beber Purbaya.

Defisit APBN 2026 Diperkirakan Melebar

Purbaya memperkirakan defisit APBN 2026 hingga akhir tahun melebar menjadi Rp 734,3 triliun atau setara 2,85% terhadap PDB. Angka tersebut lebih tinggi dari target sebelumnya Rp 689,1 triliun atau 2,68% PDB.

“Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun,” kata Purbaya.

Perkiraan defisit yang lebih besar dikarenakan belanja negara sampai akhir tahun diproyeksi mencapai Rp 3.942,4 triliun atau 102,6% dari pagu. Meski demikian, target pendapatan negara juga dinaikkan menjadi Rp 3.208,1 triliun atau 101,7%.

Purbaya menjelaskan perkiraan belanja negara yang melebar hingga akhir tahun ditujukan untuk mendukung program prioritas pembangunan, menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, serta untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, penanggulangan bencana dan tambahan otsus.

“Selain itu, outlook belanja tersebut sudah memperhitungkan tambahan sebesar Rp 132 triliun untuk pembayaran kewajiban pemerintah subsidi dan kompensasi,” jelas Purbaya.

(Sumber:Purbaya Ungkap Kondisi APBN: Defisit Rp 196 T, Setoran Pajak Kumpul Rp 1.035 T.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah optimistis Program Kredit Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan dapat menjadi solusi untuk mengurangi praktik rentenir di sektor perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan program tersebut memberikan akses pembiayaan murah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Melalui KUR Perumahan, pelaku UMKM di sektor perumahan dapat memperoleh kredit hingga Rp 100 juta dengan bunga hanya 0,5 persen tanpa agunan. Skema ini diharapkan mempermudah pelaku usaha mendapatkan modal sekaligus mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi.

“Buat UMKM (kredit) di bawah Rp 100 juta tidak perlu jaminan dan bunganya 0,5 persen. Harusnya tidak ada lagi kesempatan rentenir hidup di Indonesia,” ucap Ara dalam acara Launching Optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Menara Radius Prawiro, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Ia berharap instansi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menciptakan kebijakan yang membuat masyarakat tak perlu ke rentenir lagi. Sebab, diperlukan produk-produk perbankan atau institusi non-bank yang memberikan pembiayaan yang mudah, murah, cepat, dan aman.

“Rakyatnya jangan sampai tidak ada pilihan. Perbankannya murah, tapi tidak mudah dan cepat, akhirnya ada ruang-ruang kosong yang dimasuki rentenir. Masa bangsa sebesar ini tidak bisa mengalahkan rentenir?” ujarnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak orang pintar dan memiliki kewenangan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menciptakan produk-produk yang memudahkan masyarakat.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki mengatakan SLIK hanya akan menampilkan informasi tunggakan kredit nasabah di atas Rp 1 juta.

“Penerapan threshold nominal kredit di atas Rp 1 juta pada informasi debitur SLIK. Ini dilakukan supaya informasi yang digunakan dalam proses penilaian kredit tetap relevan dan proporsional,” ujar Kiki dalam acara Launching Optimalisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Menara Radius Prawiro, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).

Langkah ini bermaksud untuk memperluas akses kredit masyarakat mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) serta pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peraturan tersebut sudah berlaku sejak Rabu (1/7) lalu.

Selain itu, pelaporan informasi kredit nasabah di SLIK OJK akan dipercepat menjadi maksimal 3 hari. Hal ini membuat rumah informasi yang ditampilkan lebih terkini.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah telah meluncurkan kredit program perumahan (KPP) atau kredit usaha rakyat (KUR) perumahan. Program tersebut ditujukan untuk membantu pemenuhan Program 3 Juta Rumah.

KUR Perumahan ini diberikan kepada UMKM berupa individu/perseorangan atau badan usaha. UMKM individu ini biasanya diberikan dari sisi permintaan untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, maupun renovasi guna mendukung kegiatan usaha.

Sementara itu, UMKM dari sisi penyediaan biasanya seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan. KUR yang diberikan untuk pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan.

Untuk plafon kreditnya, dari sisi penyediaan dan sisi permintaan berbeda. Untuk sisi penyediaan, plafon kredit yang diberikan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar, sementara untuk sisi permintaan Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

“Dari sisi suplai ini dapat sekaligus, bertahap atau revolving dengan baki debet paling banyak Rp 5 miliar tetapi dengan revolving maka akumulasinya bisa sampai Rp 20 miliar,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Didyk Choiroel dalam acara Sosialisasi KUR Perumahan di Wisma Danantara Indonesia pada Senin (8/9/2025).

Untuk sisi penyediaan atau suplai bisa melakukan akad sampai 4 kali, sementara sisi permintaan hanya bisa 1 kali akad kredit.

Lalu untuk suku bunganya, dari sisi penyediaan mendapat subsidi bunga sebesar 5 persen per tahun yang digunakan untuk kredit modal kerja dan kredit investasi. Pada sisi permintaan atau demand, suku bunganya fixed 6 persen untuk kredit investasi dan diberikan subsidi bunga 10 persen untuk plafon Rp 10-100 juta dan 5,5 persen untuk plafon Rp 100-500 juta.

(Sumber:Ara Yakin KUR Perumahan Bisa ‘Bunuh’ Rentenir di Indonesia.)

Jakarta (VLF) – impinan DPR mempertemukan pihak TikTok-Tokopedia dan pemerintah di tengah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan lokapasar atau marketplace tersebut. Pemerintah dan TikTok-Tokopedia menjelaskan soal isu PHK karyawan mereka yang menjadi perhatian publik.

Pertemuan digelar di Gedung Nusantara III DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7). Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, sedangkan pihak TikTok-Tokopedia diwakili oleh Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo.

DPR Fasilitasi Pertemuan

Setelah pertemuan, Dasco bersama Yassierli dan Stephanie menggelar konferensi pers yang difasilitasi DPR. Pertemuan digelar DPR karena menerima masukan soal isu PHK karyawan Tokopedia.

“Pada hari ini saya memfasilitasi pertemuan, kami mengundang perwakilan dari baik TikTok di China maupun perwakilan TikTok di Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia,” kata Dasco dalam konferensi pers usai pertemuan.

“Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kemudian menerima masukan maupun hal-hal yang viral di media sosial, terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok,” sebutnya.

Yassierli mengapresiasi langkah Dasco yang memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan TikTok buntut isu PHK di Tokopedia. Menurutnya, isu ini memang harus segera diluruskan.

“Yang pertama tentu apresiasi kepada pimpinan DPR dengan cepat merespons apa yang banyak dipertanyakan masyarakat dan tadi diklarifikasi presiden direktur TikTok Indonesia,” kata Yassierli.

Penjelasan Tokopedia

Dalam kesempatan yang sama, Stephanie Susilo menegaskan bahwa tidak ada pemecatan di TikTok ataupun grup Tokopedia. Yang dilakukan, katanya, ialah penataan tenaga kerja.

“Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group,” ucapnya.

Stephanie menjelaskan bahwa dalam program penataan itu, ada yang telah memilih kompensasi dan bekerja di tempat lain. Grup bisnis TikTok dan Tokopedia sendiri sedang membuka rekrutmen.

“Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain, atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok-Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia,” ungkapnya.

Pernyataan Menaker

Sedangkan Yassierli mengapresiasi penataan internal TikTok-Tokopedia , yang disebut tetap memberikan kesempatan pekerjaan bagi karyawanannya. Karyawan grup bisnis itu juga disebut diberikan pilihan bekerja pada lini usaha lain meski ada penataan internal.

“Kita juga apresiasi bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility di dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, TikTok-Tokopedia tengah membuka rekrutmen pekerjaan. Yassierli menyebut pembukaan rekrutmen yang dilakukan itu membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa bekerja.

“Ini menunjukkan bahwa usaha yang sekarang sedang dilakukan ini juga terus berkembang dan kita yakin ini juga menjadi sebuah peluang bagi anak bangsa untuk bisa mengambil bekerja di posisi-posisi yang disampaikan,” sebutnya.

(Sumber:3 Hal Penjelasan Isu PHK Karyawan Tokopedia.)

Jakarta (VLF) – Pedagang Aset Kripto (PAKD) menilai bursa global yang melayani pengguna Indonesia diatur dalam kerangka aturan yang sama. Hal itu ditegaskan menyusul pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Aturan ini disebut menjadi momentum untuk memperkuat daya saing dan kedaulatan ekosistem kripto domestik. Selain itu, kebijakan ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara.

CEO INDODAX, William Sutanto, menilai industri kripto domestik telah berkembang lebih dari satu dekade dengan modal yang kuat dan ekosistem semakin matang. Namun, pemerintah dinilai perlu memastikan pertumbuhan industri menciptakan nilai nyata bagi perekonomian nasional.

“Indonesia memiliki pasar aset kripto yang besar dan ekosistem yang sudah berkembang selama lebih dari satu dekade. Karena itu, menurut kami pembahasan terkait regulasi tidak hanya berbicara tentang kepatuhan, tetapi juga bagaimana memastikan manfaat ekonomi dari industri ini dapat terus tumbuh dan dirasakan di dalam negeri,” ujar William dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).

Aturan yang Sama

William mengatakan kehadiran bursa kripto global merupakan bagian dari perkembangan industri aset digital. Menurutnya, hal ini dapat mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat.

Ia menilai seluruh pelaku usaha yang melayani pengguna di Indonesia sebaiknya berada dalam kerangka regulasi yang sama. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pertumbuhan industri berlangsung secara sehat.

“Kami mendukung adanya daya saing, baik di tingkat nasional maupun global sebagai bagian dari dinamika industri. Harapannya adalah adanya level playing field yang sama, di mana seluruh pelaku yang melayani pengguna di Indonesia dapat beroperasi dalam kerangka regulasi yang adil dan seimbang, sehingga dapat menciptakan persaingan yang sehat, ruang inovasi yang terbuka, dan manfaat bagi perkembangan ekosistem kripto Indonesia,” terangnya.

William menegaskan, penguatan ekosistem domestik bukan berarti menutup diri dari pasar global. Menurutnya, konektivitas terhadap likuiditas internasional tetap diperlukan agar harga aset di Indonesia tetap kompetitif dan pasar memiliki likuiditas yang memadai.

Akan tetapi, mekanisme tersebut perlu dibangun dalam kerangka regulasi yang transparan. Dengan begitu, efisiensi pasar dapat berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen dan stabilitas industri.

Pakai Rupiah

Dalam konteks tersebut, William juga menyebut penguatan rupiah sebagai quote currency juga menjadi bagian penting dalam membangun kedaulatan ekosistem aset kripto nasional. Ia juga menilai, mestinya order book ekosistem nasional juga menggunakan mata uang rupiah.

“Kalau kita berbicara mengenai kedaulatan ekosistem, maka kita juga harus membahas bagaimana kita memposisikan Rupiah di dalamnya. Menurut saya, order book nasional seharusnya menggunakan Rupiah sebagai quote currency, sehingga penguatan ekosistem aset kripto dapat berjalan seiring dengan penguatan nilai ekonomi nasional,” ujarnya.

William juga menilai implementasi aturan teknis perlu memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai pembagian peran antara Bursa dan PAKD agar masing-masing dapat menjalankan fungsi sesuai mandat yang telah ditetapkan dalam regulasi.

“Bursa tidak semestinya menggantikan peran pedagang dalam hal melayani konsumen secara langsung. Kemudian Bursa juga tidak boleh serta-merta menaikkan biaya bursa, saat ini konsumen kripto sudah cukup tertekan dengan berbagai biaya dan pajak di Indonesia, jangan sampai biaya bursa nantinya menurunkan volume transaksi,” pungkasnya.

(Sumber:Bursa Kripto Global Diminta Pakai Rupiah di Order Book.)

Jakarta (VLF) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai kurang bayar pajak yang dilaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI dan Polri mencapai Rp 9,16 triliun hingga 22 Juni 2026. Jumlah itu naik 81,4% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 5,05 triliun.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Kamis (25/6).

“Nilai kurang bayar yang dilaporkan angkanya mencapai Rp 9,16 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp 5,05 triliun,” kata Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2026).

Di sisi lain, peningkatan juga terjadi pada jumlah ASN yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP. Angkanya mencapai 3,39 juta, meningkat sekitar 14% dibandingkan periode sebelumnya.

Iwan mengatakan hal itu dikarenakan dampak transformasi perpajakan melalui Coretax. Kehadiran Coretax disebut mendorong aparatur negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan tepat waktu.

Adanya pengembangan layanan digital pemerintah membuka peluang integrasi layanan perpajakan dengan berbagai platform pemerintahan termasuk layanan ASN yang dikelola secara terintegrasi melalui INA Gov. Melalui pendekatan tersebut, ASN akan dapat mengakses informasi dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih mudah, cepat dan terdokumentasi dalam satu ekosistem layanan digital pemerintah.

“Kenaikan ini dipandang sebagai indikasi semakin baiknya tingkat keterbukaan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” ucap Iwan.

Meski demikian, DJP menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Literasi perpajakan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan aparatur negara disebut masih memerlukan penguatan.

Di saat yang sama, transformasi digital perpajakan menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi, terutama pada bidang analisis sistem dan pengelolaan aplikasi.

Tantangan lain yang mengemuka adalah bagaimana membangun hubungan yang semakin erat antara kepatuhan perpajakan dan pelayanan publik. DJP memandang kedua aspek tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kepatuhan yang baik disebut perlu didukung pelayanan yang semakin sederhana, cepat dan terintegrasi.

“Dalam konteks itu, Kementerian Keuangan menyampaikan sejumlah gagasan strategis yang mendapat perhatian positif dari Kementerian PANRB. Salah satunya adalah memasukkan materi perpajakan dan Coretax DJP ke dalam kurikulum Corporate University pada kementerian, lembaga dan instansi pemerintah. Karena itu, penguatan literasi perpajakan dipandang tidak cukup dilakukan melalui pendekatan administratif semata, tetapi juga melalui pembelajaran yang sistematis dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, pemahaman mengenai peran pajak dalam pembiayaan negara juga diusulkan menjadi bagian dari materi Pelatihan Dasar CPNS dan Pendidikan Komponen Cadangan (Komcad). Dengan demikian materi perpajakan dan panduan penggunaan Coretax DJP dapat ditampilkan dan diintegrasikan ke dalam platform e-learning ASN Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sarana edukasi yang mudah diakses seluruh aparatur negara.

Langkah tersebut dipandang penting untuk membangun pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara pajak, APBN, pembangunan nasional, pelayanan publik, hingga ketahanan negara. Pembahasan juga menyoroti penguatan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sebagai bagian dari ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

“Selama ini KSWP telah dimanfaatkan dalam sejumlah layanan pemerintah dan ke depan dinilai memiliki ruang yang lebih luas untuk mendukung tata kelola yang akuntabel. Melalui pendekatan tersebut, status kepatuhan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi perpajakan, tetapi juga menjadi salah satu elemen pendukung dalam berbagai layanan strategis pemerintah, mulai dari perizinan usaha, registrasi badan hukum, sertifikasi profesi, hingga pemberian fasilitas dan insentif tertentu,” jelasnya.

Dalam rangka mendukung implementasi KSWP dalam pelayanan publik, Kementerian PANRB mengusulkan agar dilakukan optimalisasi 355 Mall Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di seluruh Indonesia. MPP ini merupakan platform strategis yang dapat dioptimalkan untuk layanan perpajakan secara langsung kepada masyarakat.

“Diharapkan DJP ikut mendorong untuk secara konsisten menyediakan petugas di seluruh MPP guna memberikan edukasi, pendampingan dan pelayanan perpajakan,” ucap Rini.

(Sumber:Kurang Bayar Pajak ASN Melonjak 81%, Tembus Rp 9,16 Triliun!.)

Jakarta (VLF) – Polemik penutupan Jembatan Gantung Sukamenak yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya akhirnya mereda. Setelah sempat ditutup menggunakan rumpun bambu oleh Kepala Desa Wanasigra, akses vital tersebut kini kembali dibuka usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi.

Meski warga sudah bisa kembali melintas, akar persoalan yang memicu penutupan jembatan ternyata belum selesai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini bersiap memediasi sengketa yang melibatkan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Desa Wanasigra.

Pantauan di lokasi, Minggu (5/7/2026), rumpun bambu yang sebelumnya menutup pintu masuk jembatan sudah tidak terlihat. Jembatan yang menghubungkan Desa Wanasigra, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya itu kembali dipenuhi aktivitas warga.

Sejumlah masyarakat tampak memanfaatkan jembatan untuk berolahraga, berjalan kaki, hingga berfoto. Akses yang sempat lumpuh kini kembali normal.

Kepala Desa Wanasigra, Yudi Wahyudi, membenarkan pembukaan kembali jembatan tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Barat saat berkunjung ke lokasi pada Sabtu (4/7/2026).

“Betul, kemarin Pak Dedi Mulyadi datang langsung ke lokasi dan jembatannya dibuka,” ujar Yudi.

Menurut Yudi, dalam pertemuan tersebut dirinya menjelaskan secara langsung alasan penutupan jembatan kepada Dedi Mulyadi. Ia menyebut penutupan dilakukan bukan untuk menghambat aktivitas masyarakat, melainkan sebagai bentuk protes atas persoalan akses jalan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.

“Tadi kami sempat menjelaskan kenapa jembatan itu ditutup. Pak Dedi meminta dari pihak desa untuk membuka dulu aksesnya. Nanti persoalan ini rencananya akan dimediasi oleh Pak Dedi antara pihak Tasikmalaya dan pihak Wanasigra,” katanya.

Atas permintaan gubernur, Pemerintah Desa Wanasigra akhirnya membuka kembali akses tersebut sehingga masyarakat dari dua daerah bisa kembali menggunakan jembatan penghubung itu.

“Sudah bisa dilalui lagi,” ucap Yudi.

Meski begitu, ia menegaskan pembukaan jembatan bukan berarti sengketa yang menjadi pemicunya telah selesai. Pemerintah desa kini memilih menunggu proses mediasi yang akan difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Untuk sementara kami menunggu hasil mediasi nanti seperti apa. Kami menunggu arahan dari Pak Dedi Mulyadi untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan ini,” jelasnya.

Yudi berharap mediasi tersebut mampu menghasilkan solusi yang adil bagi seluruh pihak, terutama warga yang selama ini bergantung pada jembatan sebagai akses utama penghubung Ciamis dan Tasikmalaya.

“Harapan kami tentu semuanya bisa baik-baik saja. Mudah-mudahan ada solusi terbaik setelah dimediasi nanti,” harapnya.

Dedi Bongkar Penyebab Polemik

Kasus penutupan Jembatan Sukamenak sebelumnya menjadi perhatian publik setelah video jembatan yang ditutup bambu viral di media sosial. Menyikapi hal itu, Dedi Mulyadi langsung mendatangi lokasi.

Dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Dedi menyebut penutupan dipicu ketidaksepakatan mengenai proses pembebasan lahan akses menuju jembatan.

“Ya ini kita di Jembatan Gantung Wanasigra yang kemarin ditutup karena ada ketidaksepahaman,” ujar Dedi.

Menurut Dedi, berdasarkan penjelasan Kepala Desa Wanasigra, warga Ciamis dahulu secara sukarela menghibahkan tanah untuk pembangunan akses jembatan. Namun di sisi Kota Tasikmalaya, lahan justru dibebaskan menggunakan anggaran pemerintah sehingga memunculkan rasa ketidakadilan di kalangan warga.

“Kalau Kuwu Wanasigra dulu tanpa pembebasan. Artinya rakyat ikhlas menghibahkan tanah untuk jembatan. Termasuk aki. Nah ternyata di Pemkot Tasik dibebaskan. Dibiayai oleh Pemkot Tasikmalaya. Akhirnya merasa dulu katanya mau ikhlas, sekarang dibebaskan, dibiayai, dibayar,” jelasnya.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Dedi memastikan akan mempertemukan seluruh pihak yang berkepentingan agar sengketa tidak berlarut-larut.

“Sudah, nanti akan kita undang Pemkot Tasik, kita undang Kepala Desa Sukamenak, kita undang bareng dengan Kuwu Wanasigra,” ucapnya.

Tak hanya itu, Dedi juga menjanjikan pembangunan akses jalan menuju kawasan Sukamenak sebagai bagian dari penyelesaian persoalan infrastruktur di lokasi tersebut.

“Nanti sebentar lagi juga akan saya bangun, jalan yang menuju Sukamenak. Panjangnya kurang lebih 400 meter. Nilainya lebih Rp1,5 miliar, dicor,” tegasnya.

(Sumber:Akhir Polemik Jembatan Gantung Rp 5 M Ditutup Kades di Ciamis.)

Jakarta (VLF) – Ada kabar baru dari proyek pembangunan Ballroom Gedung Putih di AS. Dikabarkan Trump menembak harga proyek pembangunannya menjadi US$ 500 juta atau setara Rp 8,9 triliun (kurs Rp 17.993) kepada Clark Construction, kontraktor federal yang terpilih.

Sebelumnya pada pertengahan Juni, dilaporkan biaya pembangunannya tembus US$ 600 juta atau Rp 10,7 triliun.

Penawaran ini disebut menyimpang dari praktik penawaran kompetitif, seperti lelang atau tender yang biasa dilakukan oleh lembaga federal. Namun, yang terjadi penawaran dilakukan melalui Kantor Kediaman Eksekutif yang biasanya hanya menangani perbaikan rutin dan dekorasi di sekitar Gedung Putih.

Oleh karena itu, proyek ballroom ini bisa mendapat pengecualian untuk mengungkapkan detail dan penawarannya tidak perlu melalui tender.

Tidak hanya itu, pembangunannya dikabarkan bisa dimulai lebih cepat karena proyek ini tidak melalui tender atau lelang. Apabila melalui proses umum butuh 120 hari untuk diselesaikan, baru setelah itu bisa dibangun, menurut Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan AS (DHUD).

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Post alasan Gedung Putih tiba-tiba memberikan kontrak melalui Kantor Eksekutif Presiden karena secara birokrasi ballroom akan menjadi fasilitas pendukung utama kantor tersebut.

Clark Construction buka suara kepada media bahwa mereka telah mengikuti sesuai dengan prosedur. Mereka juga berpengalaman dalam proyek-proyek pemerintahan dengan pengalaman 80 tahun.

“Kami mengikuti proses pengadaan dan kontrak yang telah ditetapkan untuk setiap proyek dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal, anggaran, pengiriman, dan persyaratan kontrak,” kata juru bicara Clark Construction pada Selasa (30/6/2026), dikutip dari Post.

Sebelumnya diberitakan, proyek ballroom ini telah menjadi sorotan karena lebih dari separuh biaya proyek tersebut diperkirakan akan ditanggung oleh pemerintah AS atau berasal dari dana publik. Nilainya mencapai sekitar US$ 307 juta atau setara Rp 5,4 triliun.

Kondisi ini memicu perdebatan karena sebelumnya Trump dan Gedung Putih menyatakan proyek ballroom akan dibiayai oleh dirinya sendiri bersama sejumlah donor swasta.

Ballroom baru itu dibangun di area Sayap Timur (East Wing) Gedung Putih yang sebelumnya telah dibongkar untuk memberi ruang bagi pembangunan fasilitas baru. Jika rampung, proyek ini akan menjadi salah satu renovasi terbesar yang pernah dilakukan di kompleks Gedung Putih dalam beberapa dekade terakhir.

(Sumber:Trump Pilih Kontraktor Tanpa Lelang-Tembak Harga buat Proyek Ballroom Mewah.)

Jakarta (VLF) – Mantan bendahara BOS di MAS Farhan Syarif Hidayah, Handriyatul Akhbar didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana BOS yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 268 juta. Dalam kasus ini, ada dua terdakwa lainnya yaitu dua operator, Rino Tasri dan Bambang Ahmadi Karo-karo.

Jaksa mengungkapkan, para terdakwa diduga menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menggunakan kwitansi dan bon. Tidak hanya itu, faktur pengadaan barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Para terdakwa membuat dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi, bon dan faktur yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya,” ucap jaksa penuntut umum (JPU) Daniel Simamora di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan, Kamis (2/7/2026).

Jaksa menjelaskan, selama periode 2022-2024, MAS Farhan Syarif Hidayah menerima dana BOS yang ditransfer ke rekening sekolah di Bank Mandiri. Namun, setelah dana dicairkan, uang tersebut disebut-sebut ditarik oleh bendahara bersama kepala madrasah, kemudian diserahkan kepada pemilik yayasan, melalui rekening pribadi.

Padahal, berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan dana BOS, dana bantuan pemerintah tidak diperbolehkan dipindahkan atau disimpan ke rekening pribadi.

Untuk menutupi penggunaan dana tersebut, para terdakwa diduga membuat laporan fiktif dengan memanfaatkan berbagai stempel toko, rumah makan, hingga penyedia jasa sebagai pelengkap dokumen pengeluaran. Sebagian stempel disebut diperoleh dari pihak lain, sementara sebagian lainnya dibuat sendiri.

Tak hanya itu, jaksa juga mengungkap adanya dugaan pengadaan barang dan jasa yang hanya dicantumkan dalam laporan administrasi. Bahkan, foto barang yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban disebut diambil dari internet.

Dalam dakwaan juga diuraikan adanya dugaan pencantuman guru dan tenaga kependidikan fiktif sebagai penerima honor yang bersumber dari dana BOS. Beberapa nama yang dicantumkan disebut tidak pernah mengajar di MAS Farhan Syarif Hidayah.

Selain itu, penyidik menemukan adanya siswa fiktif yang dimasukkan ke dalam data Education Management Information System (EMIS) guna meningkatkan jumlah penerima alokasi dana BOS. Meski tidak pernah mengikuti proses belajar mengajar, para siswa tersebut disebut tetap memiliki rapor hingga memperoleh ijazah.

Jaksa juga menyebut, sekolah masih melakukan pungutan biaya ujian dan kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa, padahal pembiayaan kegiatan tersebut telah dialokasikan melalui dana BOS.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha & Partners, kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 268.232.700.

Nilai tersebut terdiri dari pembayaran honor guru fiktif Rp 41,26 juta, mark up gaji guru Rp 28,64 juta, klaim dana BOS atas siswa fiktif Rp 27,24 juta, pengadaan barang dan jasa fiktif Rp 144,76 juta, pungutan uang ujian Rp 9,87 juta, serta pungutan biaya ekstrakurikuler Rp 16,45 juta.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam KUHP baru.

Setelah pembacaan dakwaan, majelis hakim yang diketuai Hendra Hutabarat menunda persidangan dan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum para terdakwa untuk mengajukan nota keberatan (eksepsi) pada sidang pekan depan.

(Sumber:Eks Bendahara MAS Farhan Syarif Hidayah Didakwa Korupsi Dana BOS Rp 268 Juta.)