Jakarta (VLF) – Kantor Staf Presiden (KSP) buka suara terkait soal ekspor harta karun incaran dunia, rare earth atau logam tanah jarang (LTJ).

Kepala KSP Dudung Abdurachman mengatakan larangan ekspor hanya berlaku bagi LTJ yang menjadi produk utama. Sementara itu, komoditas pertambangan yang mengandung LTJ sebagai unsur ikutan tetap dapat diekspor.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi tata kelola ekspor mineral kritis LTJ yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sejumlah kementerian serta lembaga pada Senin (27/7/2026). Rapat tersebut digelar setelah ekspor mineral oleh beberapa perusahaan terhambat akibat pemeriksaan kandungan LTJ.

“Kami hendak menyampaikan progres hasil koordinasi tersebut di mana telah dibangun kesepahaman bahwa ketentuan larangan ekspor LTJ diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Ya jadi kalau ekspor LTJ produk utama itu memang dilarang. Bukan serta merta terhadap kandungan LTJ yang terdapat sebagai unsur ikutan dalam produk pertambangan utama dan turunannya,” terang Dudung.

Dudung menambahkan, hasil koordinasi lanjutan pada Jumat (31/7/2026) juga memberikan kepastian kepada PT Sucofindo untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sebelumnya sempat tertunda karena terindikasi mengandung mineral ikutan.

Mayoritas laporan surveyor yang tertunda berasal dari perusahaan eksportir komoditas alumina, katoda tembaga, dan produk turunan nikel.

Selain itu, produk pertambangan yang mengandung unsur radioaktif alami atau Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) tetap dapat diekspor sepanjang memenuhi persyaratan pengujian keselamatan dan pengawasan sesuai ketentuan.

Hari ini, kata Dudung, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas rekomendasi batas kandungan LTJ pada produk yang dapat diekspor.

Pembahasan akan mencakup definisi mineral ikutan, batas kadar masing-masing unsur, metode pengujian laboratorium, mekanisme verifikasi, pengaturan NORM, serta pedoman penerbitan laporan surveyor.

“Saya kembali menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus tetap berjalan, tetapi harus berlandaskan aturan yang jelas, data yang valid, hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, dan koordinasi lintas instansi. Pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi,” ujarnya.

Respons Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait tertahannya ekspor mineral yang dilakukan sejumlah perusahaan akibat pemeriksaan kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ).

Bahlil menjelaskan dalam proses pemeriksaan ekspor itu ditemukan adanya kandungan LTJ sebagai unsur ikutan. Pada saat itu belum ada kepastian aturan yang mengatur hal tersebut sehingga sempat menghambat proses ekspor mineral.

“Itu kan begini, itu ternyata setelah dicek oleh tim saya, ada beberapa produk dari hasil industri hilirisasi yang diekspor, contoh nikel ataupun tembaga, yang memang ada kadar tertentu dan ada isinya tentang logam tanah jarang. Ikutan sebenarnya,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Kemudian, kata Bahlil, Indonesia saat ini juga belum memiliki industri yang secara khusus mengolah unsur LTJ yang terkandung sebagai produk sampingan tersebut.

“Tapi kan kita belum punya industri yang untuk secara spesifik ke situ. Contoh, orang melakukan industri NPI. NPI itu kan prosesnya kan baru 40% sampai 50%. Pasti di dalamnya itu masih ada komponen-komponen mineral lain yang ikut, ada besinya, macam-macamlah gitu. Ya namanya saja baru 50%” katanya.

Bahlil menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyusun pemetaan agar kegiatan ekspor produk hilirisasi tetap berjalan. Di sisi lain, pengelolaan kandungan LTJ sebagai mineral kritis juga dapat diatur dengan lebih baik.

“Nah, sekarang lagi dipetakan secara baik agar teman-teman investor juga yang melakukan industrinya bisa berjalan, tetapi juga bisa kita melakukan kanalisasi untuk logam tanah jarangnya tidak menjadi masalah di kemudian hari,” terangnya.

(Sumber:KSP & Bahlil Buka Suara soal Ekspor ‘Harta Karun’ RI.)

Jakarta (VLF) – Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata.

Menurut Prof Mukti, pemerintah tidak seharusnya membentuk lembaga pendidikan tanpa perencanaan atau kajian yang matang. Kajian ini harus bisa menjelaskan tujuan pembentukan, kebutuhan lembaga, struktur organisasi, program pendidikan, dan mekanisme pengawasan.

“Hasil kajian itulah yang kemudian diterjemahkan menjadi pasal-pasal sebagai landasan hukum,” ujarnya dalam laman UMY dikutip, Selasa (4/8/2026).

Lebih lanjut, Mukti menilai pemerintah perlu menjelaskan proses pembentukan URI secara lebih terbuka. Ia melihat publik belum memperoleh informasi mengenai status perguruan tinggi, program studi, izin penyelenggaraan, struktur pengelola, maupun sistem penjaminan mutu.

UU Pendidikan Tinggi Sebagai Acuan

Pembentukan URI juga wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini mengingat URI adalah lembaga yang akan menyelenggarakan pendidikan akademik dan memberikan gelar.

“Setiap produk hukum harus mengacu pada peraturan yang berada di atasnya. Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang pendidikan tinggi yang mengatur bentuk perguruan tinggi, tugas, tata kelola, hingga standar penyelenggaraannya,” tuturnya.

Status Lembaga URI

Pemerintah juga perlu mengatur ketentuan teknis URI melalui Peraturan Pemerintah. Adapun substansi URI harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Jika substansinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tentu harus disesuaikan. Status lembaganya harus jelas, termasuk siapa yang menyelenggarakan, kepada siapa bertanggung jawab, dan aturan apa yang menjadi dasar operasionalnya,” jelasnya.

Kepastian Hukum URI

Menurut Mukti, pemerintah harus segera menetapkan kategori kelembagaan URI. Apakah URI nantinya akan menjadi perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian atau lembaga lain, atau lembaga pendidikan kepemimpinan.

Penjelasan tersebut sangat penting mengingat bentuk perguruan tinggi memiliki mekanisme yang berbeda. Oleh sebab itu, Mukti mendorong pemerintah segera membuka dasar hukum dan rencana kelembagaan URI.

(Sumber:Pakar Hukum UMY: Pembentukan URI Perlu Dijelaskan Secara Terbuka kepada Publik.)

Jakarta (VLF) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono angkat bicara mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026. Keputusan tersebut memuat pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan berlaku paling lambat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028 atau paling lama 2 (dua) tahun sejak Putusan diucapkan.

Sudaryono mengatakan sebagai lembaga operasional, BGN akan melaksanakan seluruh kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil telaah hukum yang dilakukan BGN, putusan MK tidak membatalkan maupun menghentikan pelaksanaan Program MBG, melainkan memberikan arah mengenai penyesuaian mekanisme penganggaran yang akan diterapkan secara bertahap oleh pemerintah.

“Kami ini adalah lembaga operasional. Tentu saja kami akan melaksanakan apapun kebijakan dari pemerintah. Yang perlu digarisbawahi, Putusan Mahkamah Konstitusi justru menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang konstitusional,” ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026)

Sudaryono menjelaskan, substansi putusan MK tidak mengubah legalitas maupun keberadaan Program MBG. Putusan tersebut hanya memberikan batasan terhadap mekanisme penganggaran, khususnya terkait penghitungan anggaran Program MBG dalam komponen mandatory spending pendidikan. Dengan demikian, pelaksanaan program tetap berlanjut dan pemerintah diberikan masa transisi paling lama dua tahun untuk melakukan penyesuaian kebijakan anggaran.

Hasil telaah hukum BGN menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 bersifat conditionally constitutional, sehingga yang mengalami penyesuaian adalah norma mengenai penganggaran Program MBG, bukan keberadaan maupun dasar hukum program itu sendiri. Putusan tersebut juga bersifat final dan mengikat sehingga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan serta desain penganggaran Program MBG ke depan.

Lebih lanjut, mulai APBN Tahun Anggaran 2028, anggaran Program MBG yang tidak termasuk komponen utama pendidikan tidak lagi diperhitungkan sebagai bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Namun, perubahan tersebut tidak mengurangi keberlanjutan pelaksanaan program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah.

Ia menilai, Putusan MK justru memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan Program MBG sekaligus memperjelas tata kelola penganggarannya.

“Kalau kita kaji lebih dalam, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang konstitusional. Yang menjadi perhatian adalah penempatan anggarannya, dan itu tentu akan disikapi oleh pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.

Dari sisi kelembagaan, putusan tersebut juga tidak mengubah kedudukan, kewenangan, tugas, maupun fungsi BGN sebagai penyelenggara Program MBG. BGN tetap menjalankan mandat untuk memastikan program terlaksana secara efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Ia menegaskan pihaknya akan terus mendukung seluruh proses penyesuaian kebijakan tersebut serta memastikan pelaksanaan Program MBG tetap berjalan secara optimal dan prima sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

(Sumber:Bos BGN Buka Suara soal Putusan MK Anggaran MBG dan Pendidikan Dipisah.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan berencana merehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan tahun ini. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2 miliar.

Hal itu diketahui dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan. Proyek tersebut memiliki kode tender 10146548000 dan kode rencana umum pengadaan (RUP) 66847416.

“Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kejari Belawan,” demikian tertulis di laman LPSE Medan yang dilihat, Minggu (2/8/2026).

Pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 2 miliar bersumber dari APBD Kota Medan 2026. Kegiatan ini berada di bawah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Medan.

“Nilai Pagu Paket Rp 1.998.260.000, Nilai HPS Paket Rp 1.952.819.000,” anggaran tertera di laman LPSE Medan.

Saat ini proses tender sudah masuk masa sanggah dengan pemenang Soaloon Global Nusantara. Dengan nilai negosiasi sebesar Rp 1.911.659.107,15 atau Rp 1,9 miliar.

(Sumber:Pemkot Medan Anggarkan Rp 2 M untuk Rehab Kantor Kejari Belawan.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak mentah merosot tajam pada perdagangan Senin (3/8) seiring meningkatnya peluang kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Sementara itu, pasar saham bergerak variatif pada perdagangan hari ini.

Dikutip dari Reuters, Senin (3/8/2026), harga minyak mentah Brent anjlok lebih dari 6% ke level US$ 82,41 per barel. Penurunan ini terjadi usai Presiden AS Donald Trump mengumumkan perundingan dengan Iran akan segera dilakukan pada Senin.

Langkah tersebut diambil setelah ia membatalkan rencana serangan terhadap Iran untuk mencapai kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz serta menyelesaikan jalan buntu terkait program nuklir Iran.

Sementara itu, pergerakan di bursa saham tampak bervariasi. Indeks S&P 500 terpantau naik 0,4%. Begitu pula, Nasdaq yang menguat 0,6%, namun bursa Asia masih dibayangi tekanan.

Indeks Nikkei Jepang terkoreksi 1%. Sedangkan, indeks KOSPI Korea Selatan merosot tajam 3,6%. Indeks MSCI untuk saham Asia-Pasifik di luar Jepang turut dibuka melemah 1% pada awal perdagangan.

Yen Jepang Melonjak

Nilai tukar mata uang Jepang, yen secara mendadak menguat lebih dari 1% ke level 155,39 per dolar AS. Pergerakan ini langsung membuat para pelaku pasar siaga menghadapi potensi intervensi lanjutan.

Kementerian Keuangan Jepang menyatakan pihaknya bersama AS telah melakukan intervensi terkoordinasi berupa aksi beli yen. Langkah bilateral yang tergolong langka ini dilakukan untuk menghentikan anjloknya nilai tukar yen yang sempat menyentuh level terendahnya dalam 40 tahun terakhir. Pemerintah Jepang menegaskan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas lebih lanjut jika diperlukan.

Sebelum pengumuman resmi tersebut, Trump sempat menyatakan AS membantu Jepang menopang yen sebagai wujud persahabatan serta upaya menjaga stabilitas ekonomi global.

“Nilai tukar yen mereka sedang melemah, dan mereka meminta sedikit bantuan. Dan kami akan selalu ada untuk Jepang,” ujar Trump.

Meski demikian, Ahli Strategi Mizuho Bank, Masayuki Nakajima menilai tujuan utama intervensi ini kemungkinan besar bukan untuk membalikkan tren pelemahan yen. Menurutnya, faktor struktural, termasuk selisih suku bunga yang masih lebar antara AS dan Jepang masih menekan yen secara fundamental.

“Sulit untuk mengatakan bahwa tren depresiasi jangka panjang pada yen telah berubah secara mendasar. Namun, dalam waktu dekat, momentumnya dapat bergeser mendukung penguatan yen, karena nada komunikasi AS-Jepang baru-baru ini membawa peringatan tajam bagi para trader spekulatif,” ujar Nakajima.

(Sumber:Trump Batal Serang Iran, Harga Minyak Merosot Tajam.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, akan membangun shelter dengan anggaran Rp 5,5 miliar. Pembangunan ini menggunakan APBD Perubahan 2026.

Proyek pembangunan shelter memiliki kode tender 10149264000 dan kode RUP 67198031. Tender ini dibuat pada 29 Juni 2026.

“Nilai pagu paket Rp 5.562.045.720, nilai HPS paket Rp 5.562.044.000,” demikian tertulis dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kota Payakumbuh, Senin (3/7/2026).

Ada 86 perusahaan yang mendaftar untuk mengerjakan proyek ini. Proyek dimenangkan ATG Raya yang berada di Jorong Parit Dalam, Kelurahan Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pembangunan akan dilakukan di tanah seluas 980 m2 (sembilan ratus delapan puluh meter persegi) dengan 2 lantai. Pembangunan dilakukan selama 120 hari kerja.

(Sumber:Bangun Shelter, Pemkot Payakumbuh Anggarkan Rp 5,5 Miliar.)

Jakarta (VLF) – Bank Syariah Nasional (BSN) menyalurkan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi kepada sekitar 5.100 nasabah dengan total nilai mencapai Rp 850 miliar. Penyaluran tersebut dilakukan melalui akad massal yang digelar serentak di seluruh jaringan kantor Bank BSN di Indonesia kemarin, Kamis (30/7).

Pelaksanaan akad berlangsung melalui 37 Kantor Cabang (KC) dan 82 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Tiga kantor cabang utama, yakni KC Banda Aceh, KC Malang, dan KC Solo, turut terhubung secara daring dengan pusat acara.

Kegiatan ini menjadi bagian dari Peluncuran Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan Kredit Program Perumahan yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pimpinan BP Tapera, perbankan, pengembang, dan masyarakat penerima manfaat.

Direktur Utama Bank BSN Alex Sofjan Noor mengatakan, akad massal tersebut menjadi momentum untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui pembiayaan syariah.

“Pelaksanaan akad ini merupakan momentum yang sangat besar. Angka tersebut bukan sekadar jumlah unit rumah, melainkan menggambarkan keluarga Indonesia yang memperoleh kesempatan untuk membangun kehidupan yang lebih aman, layak, dan sejahtera,” ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, Kementerian PKP, dan BP Tapera atas kolaborasi dalam mendukung program pembiayaan perumahan.

Menurut Alex, pembiayaan berbasis syariah kini semakin terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari pekerja formal, pekerja informal, hingga pelaku usaha mikro dan kecil.

Dalam acara tersebut, salah satu penerima manfaat KPR subsidi dari Bank BSN, Jofan Firdaus yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online, menerima kunci rumah secara simbolis. Sementara itu, nasabah lainnya, Tsara Nafisa yang merupakan pedagang kelontong dari Banda Aceh, berkesempatan berdialog secara daring dengan Presiden RI.

“Dua sosok nasabah kami membuktikan secara nyata bahwa kesempatan memiliki rumah harus terbuka bagi berbagai profesi. Baik pengemudi ojek online maupun pedagang kelontong, semuanya memiliki harapan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh hunian yang layak melalui fasilitas BSN,” katanya.

Target Hampir 70 Ribu Rumah Subsidi

Bank BSN mencatat hingga Juli 2026 telah menyalurkan sekitar 33.000 unit KPR subsidi. Perseroan menargetkan penyaluran meningkat menjadi 69.636 unit hingga akhir tahun.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 59.463 unit rumah subsidi.
Bank BSN juga menyebut telah menguasai sekitar 24% pangsa pasar penyaluran KPR subsidi nasional. Capaian tersebut didukung kerja sama dengan lebih dari 4.000 pengembang dan lebih dari 3.000 notaris di seluruh Indonesia.

“Saat ini BSN memegang market share sekitar 24 persen dalam penyaluran KPR subsidi. Kepercayaan ini menjadi amanah bagi kami untuk terus memperluas akses pembiayaan rumah, memperbaiki kualitas layanan, serta memastikan proses kepemilikan rumah semakin mudah dijangkau oleh masyarakat,” ujar Alex.

(Sumber:BSN Salurkan Rp 850 M KPR Subsidi, Ojol-Pedagang Kelontong Ikut Nikmati.)

Jakarta (VLF) – Pejabat Gubernur Sementara (PGS) Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, memastikan arah kebijakan bank sentral tetap berjalan seperti sebelumnya meski terjadi pergantian kepemimpinan. BI tetap fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.

Destry menjelaskan, sesuai ketentuan dalam undang-undang, dirinya otomatis menjalankan tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara setelah Gubernur BI Perry Warjiyo mengundurkan diri. Saat ini, Dewan Gubernur BI berjumlah lima orang.

“Dengan adanya pengunduran diri dari Bapak Gubernur kita sebelumnya, Bapak Perry Warjiyo, maka kami sekarang di anggota Dewan Gubernur memang masih ada lima, di mana saya sebagai Deputi Gubernur Senior, otomatis secara undang-undang, kalau Gubernurnya berhalangan, maka Deputi Gubernur Senior itu menggantikan sebagai Pejabat Gubernur Sementara,” kata Destry secara daring dalam Editor Briefing yang digelar Parapat, Jumat (31/7/2026).

Menurut Destry, status tersebut bersifat sementara hingga proses pengisian jabatan gubernur mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Ia menegaskan, pergantian pimpinan tidak mengubah fokus maupun sikap kebijakan BI. Menurutnya, menjaga stabilitas rupiah dan inflasi tetap menjadi prioritas utama.

“Intinya, dengan formasi kami sekarang ini, kami akan tetap komitmen, di mana kami saat ini untuk rupiah, baik itu untuk melihat dekat ataupun berkenaan inflasi, maka itu menjadi komitmen kami. Itu menjadi target dan fokus,” ujarnya.

Destry mengatakan BI akan tetap konsisten berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Intervensi akan dilakukan melalui berbagai instrumen, mulai dari pasar spot, Non Deliverable Forward (NDF), hingga Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).

“Untuk rupiah, kita akan tetap konsisten, kita akan berada di pasar, kita akan masuk untuk intervensi, apakah spot, NDF, ataupun DNDF. Kebijakan kita pun juga kita akan arahkan untuk menggunakan capital inflow yang masuk, sehingga itu tentu akan memperkuat sektor eksternal kita,” jelasnya.

Di sisi inflasi, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Selain itu, BI juga melanjutkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk membantu daerah meningkatkan produksi pangan.

“Termasuk juga untuk inflasi, kita juga tentu memperkuat tim pengendali inflasi pusat dan daerah. Kami bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai Gerakan Pengendalian Inflasi dan GNPIP. Jadi itu gerakan langsung ke daerah bagaimana kita bantu mereka,” katanya.

Lebih lanjut, Destry mengatakan BI juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

Selain itu, kebijakan makroprudensial juga akan terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Teman-teman tolong, saya ingin menekankan bahwa dengan formasi kami sekarang, saat ini di Bank Indonesia, stance kita tetap sama, tidak berubah dibandingkan dengan posisi stance sebelumnya. Kita akan tetap memfokuskan stabilitas, dengan mengoptimalkan berbagai instrumen dan berbagai kebijakan yang kami miliki,” tegas Destry.

Ia menambahkan, BI juga akan terus mengoptimalkan kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengembangan UMKM, ekonomi syariah, serta ekonomi hijau sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

(Sumber:Destry Damayanti Pastikan BI Tetap Fokus Jaga Stabilitas Rupiah dan Inflasi.)

Jakarta (VLF) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ada peluang revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Revisi ini menyusul masukan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) agar gaji kepala daerah disesuaikan seiring bertambahnya beban dan tanggung jawab.

Dilansir detikNews, usulan penyesuaian gaji kepala daerah ini disampaikan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi dalam rapat Komisi II dan Kemendagri di DPR, Kamis (30/7). Dia mengatakan bahwa hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.

“Perlu kami sampaikan bahwa regulasi terkait dengan hak keuangan kepala daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, dan dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah yang saat ini semakin berat bebannya dan kompleksitasnya,” jelas Bursah.

Secara khusus Bursah menyinggung tentang tugas kepala daerah yang berkenaan dengan tata kelola kawasan hutan hingga pertambangan. Menurutnya belum ada regulasi pengganti yang memberikan kepastian hukum setelah UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

“Bahkan konflik tata kelola kawasan hutan, pertambangan, dan lain-lain yang bukan menjadi urusannya pun pada akhirnya menjadi urusan bupati, termasuk kerusakan lingkungan yang jadi masalah besar saat ini, terutama kabupaten penghasil batu bara, dan konflik agraria karena pengambilan tanah rakyat sewenang-wenang oleh korporasi sawit maupun korporasi batu bara,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito mengatakan PP yang mengatur gaji kepala daerah memang sudah berusia 26 tahun. Meski demikian, ia menilai penyesuaian hak keuangan kepala daerah tak bisa diberikan begitu saja. Besarannya harus dikaitkan dengan capaian kinerja daerah.

“Jadi di dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah/wakil kepala daerah itu, itu ada namanya komponen BPO, biaya penunjang operasional. Itu diatur di sana. Nah, ini dikaitkan dengan PAD (pendapatan asli daerah),” jelas Tito usai rapat.

“Kurs juga akan berbeda ya, sehingga kalau seandainya disesuaikan maka harus dikaitkan dengan satu, kinerja. Kinerja harus baik, ada tujuh indikator yang utama,” imbuhnya.

Tito membenarkan bahwa PP 109/2000 sudah waktunya untuk dikaji ulang. Dia mengatakan pemerintah akan membentuk tim untuk pengkajian PP tersebut.

“Iya, kalau kita karena kita lihat ini tahun 2000 sampai tahun 2026 kan sudah jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan revisi, tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas,” pungkasnya.

(Sumber:Gaji Kepala Daerah Diusulkan Naik, Mendagri Buka Peluang Revisi PP 109/2000.)

Jakarta (VLF) – Sebanyak 15 perusahaan Inggris menjajaki peluang kerja sama di sektor perkeretaapian Indonesia. Perusahaan tersebut berasal dari berbagai ekosistem perkeretaapian Inggris, mulai dari rekayasa teknik, konsultan, arsitektur, operasional, sarana dan perangkat perkeretaapian, hingga pembiayaan.

Komisaris Perdagangan Inggris untuk Asia Pasifik, Martin Kent mengatakan, Inggris berupaya memperkuat kerja sama dengan Indonesia di bidang infrastruktur, energi bersih, dan investasi. Hal ini diugkap dalam UK-Indonesia Rail Partnership Forum 2026.

“Forum hari ini berfokus pada pembangunan kemitraan jangka panjang antara pelaku usaha Inggris dan Indonesia. Hari ini kami membawa 15 perusahaan infrastruktur perkeretaapian terbaik dari Inggris. Banyak di antaranya telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun, bahkan lintas generasi,” kata dia dalam forum tersebut di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (29/7/2026) kemarin.

Martin mengatakan bahwa Inggris memiliki keahlian di bidang perencanaan, rekayasa, operasional, pembiayaan, hingga pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD). Menurutnya, potensi kerja sama tersebut telah dibahas bersama Kementerian Perhubungan dan Bappenas.

Salah satu proyek kerja sama yang disinggung adalah kereta api perkotaan Surabaya yang sudah memasuki tahap feasibility study atau studi kelayakan. Menurut Martin studi tersebut dilakukan oleh Indonesia dan Inggris.

“Pagi tadi saya bertemu dengan perwakilan Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk membahas kerja sama di masa depan, termasuk proyek kereta perkotaan Surabaya. Inggris telah mendukung proyek tersebut melalui studi transportasi yang saya serahkan kepada Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun lalu,” jelas dia.

Martin menambahkan, Inggris menawarkan dukungan pembiayaan melalui UK Export Finance, lembaga kredit ekspor milik pemerintah Inggris. Selain itu, kedua negara terus memperkuat kerja sama melalui kemitraan MELAJU yang berfokus pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

“Melalui kemitraan yang kami sebut MELAJU, kami juga mendorong pengembangan infrastruktur berkelanjutan antara Inggris dan Indonesia. Yang sangat penting untuk forum hari ini adalah kemampuan pembiayaan yang dapat kami tawarkan melalui lembaga bernama UK Export Finance,” jelas dia.

Inggris merupakan salah satu negara dengan sektor perkeretaapian yang paling maju di dunia, dengan nilai ekspor peralatan dan jasa perkeretaapian melebihi £ 1 miliar setiap tahunnya dan 100.000 tenaga kerja yang berkiprah di sektor ini.

Forum ini mendukung ambisi Indonesia untuk mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan, termasuk proyek perluasan jaringan MRT Jakarta, pengembangan LRT, inisiatif rel perkotaan di Surabaya dan kota-kota lainnya, serta program-program modernisasi sektor perkeretaapian yang lebih luas lagi.

Berikut daftar 15 perusahaan Inggris yang berpartisipasi dalam Rail Forum 2026:

1. Arup
2. BDP
3. Broadway Malyan
4. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF)
5. Colas Rail
6. Connected Places Catapult
7. Foster + Partners
8. GE Vernova
9. Hitachi Rail
10. KPMG
11. Mott MacDonald
12. PWC Indonesia
13. Scott Brownrigg
14. Techne Praxis
15. Turner & Townsend.

(Sumber:Inggris Lirik Proyek Kereta di RI.)