Jakarta (VLF) – Jalur arteri di Kota Cimahi menjadi salah satu jalur yang dilintasi Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya selain Kota Bandung serta Kabupaten Bandung Barat (KBB). Proyek BRT menjadi upaya mengurai kemacetan Bandung Raya.

Kota Bandung sudah memulai proyek pembangunan halte on-corridor BRT di beberapa titik. Nantinya pembangunan fasilitas penunjang itu juga akan dilakukan di daerah lain yang dilintasi BRT Bandung Raya.

Tak cuma fasilitas halte, pemerintah daerah juga akan mengucurkan anggaran subsidi untuk menunjang operasional BRT Bandung Raya. Pemerintah Kota Cimahi misalnya, akan menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar.

Anggaran yang dikucurkan Kota Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat itu bakal digunakan untuk keperluan subsidi operasional seperti tarif, gaji sopir, bahan bakar, hingga operasional armada tersebut.

“Ada, namanya PSO (Public Service Obligation) yaitu sharing anggaran untuk pembiayaan operasional BRT. Kota Cimahi menyiapkan sekitar Rp3 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).

Sementara untuk dukungan fasilitas operasional BRT Bandung Raya, di Kota Cimahi nantinya akan ada 26 titik pemberhentian transportasi massal tersebut. Namun tak semuanya berbentuk halte on-corridor.

“Kalau tidak salah di kita itu ada 26 titik, tapi tidak semuanya dalam bentuk bangunan halte. Jadi ada sebagian yang berbentuk totem dan hanya rambu saja. Kalau berdasarkan rencana awal, 26 itu rinciannya 12 di jalan kota, 2 di jalan provinsi, lalu 12 di jalan nasional,” kata Endang.

Endang mengatakan pembangunan halte on-corridor serta fasilitas lainnya di sepanjang rute BRT Bandung Raya menjadi tanggungjawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kalau untuk pembangunan fasilitas BRT itu semuanya oleh kementerian (Perhubungan), jadi satu paket dengan rambu dan markanya juga,” kata Endang.

(Sumber:Pemkot Cimahi Kucurkan Rp3 Miliar Subsidi Operasional BRT Bandung Raya.)

Jakarta (VLF) – Petinggi dari 10 perusahaan yang diduga terkait kebakaran penyebab kabut asap menyatakan siap bekerja sama penuh dalam penyelidikan Pemerintah Singapura. Komitmen itu disampaikan setelah mereka bertemu dengan tiga menteri Singapura pada Rabu (28/10).

Ketiga menteri tersebut adalah Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Lingkungan Hidup Grace Fu. Mereka membahas rencana memperketat aturan untuk menindak pihak yang bertanggung jawab atas polusi kabut asap.

Pertemuan itu juga dihadiri penasihat hukum senior Davinder Singh serta sejumlah pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung Singapura, Badan Lingkungan Nasional (NEA), dan Kementerian Hukum.

Pemerintah Singapura berencana mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) dalam sidang parlemen berikutnya. Perubahan ini bertujuan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi proses pemeriksaan perusahaan.

Melalui aturan tersebut, perusahaan yang menolak menunjuk tim pemeriksa atau tidak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dapat dikenai sanksi hukum.

“Saya akan mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas dalam sidang parlemen berikutnya agar mekanisme ini memiliki kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhinya akan dianggap melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan kewenangan yang ada untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura,” kata Grace Fu, dikutip dari CNA, Kamis (29/10/2026).

Sementara itu, Shanmugam yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Singapura menyambut baik kesediaan perusahaan untuk bekerja sama.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut akan diminta menjalani pemeriksaan independen terhadap kegiatan operasional, hubungan antarperusahaan, serta rantai pasok mereka. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan turut berkontribusi terhadap kebakaran.

“Kabut asap disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran terjadi akibat praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan fenomena alam,” tegas Shanmugam di hadapan perwakilan perusahaan.

Daftar Perwakilan yang Hadir

• Bumitama Agri: CEO sekaligus Executive Chairman Lim Gunawan Hariyanto.
• First Resources: CEO sekaligus Executive Director Ciliandra Fangiono.
• Golden Agri-Resources: Chairman sekaligus CEO Franky Oesman Widjaja.
• Indofood Agri Resources: CEO sekaligus Executive Director Mark Julian Wakeford.
• Kencana Agri: CEO sekaligus Executive Director Albert Maknawi.
• TSH Resources: Chairman Kelvin Tan Aik Pen.
• Wilmar International: Chairman sekaligus CEO Kuok Khoon Hong.
• Sinar Mas Group: Penasihat Senior Bernard Tan, yang juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).

Bukan Mencari Kambing Hitam

Shanmugam menegaskan kepada para perwakilan perusahaan bahwa pemeriksaan tersebut bukan bertujuan mencari pihak yang bisa dijadikan kambing hitam.

“Tujuan dari pemeriksaan ini bukan untuk mencari kambing hitam ataupun menyalahkan pihak tertentu demi kepentingan publik atau politik,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan yang memiliki kegiatan usaha dan kepentingan bisnis di Singapura bertanggung jawab memastikan operasional serta rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap kabut asap.

“Jika ada kekhawatiran mengenai keterlibatan suatu perusahaan, baik secara langsung maupun melalui hubungan bisnis atau rantai pasoknya, kami akan memeriksa fakta-faktanya secara menyeluruh,” katanya.

Shanmugam menjelaskan, perusahaan yang tidak terlibat dalam kebakaran dan memiliki rantai pasok yang bersih justru dapat memanfaatkan pemeriksaan tersebut untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah sekaligus menjawab kekhawatiran pemerintah.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mempertimbangkan sejauh mana perusahaan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Pemerintah Singapura akan segera mengumumkan penunjukan sejumlah ahli yang tergabung dalam panel pemeriksa independen.

“Salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi harus menunjuk tim yang terdiri dari perusahaan investigasi dan firma hukum yang akan memberikan pendampingan hukum kepada perusahaan investigasi tersebut. Keduanya harus berasal dari panel yang telah ditentukan, sesuai arahan NEA,” kata Shanmugam kepada perwakilan perusahaan.

Ia menjelaskan, firma hukum tersebut bertugas memberikan pendampingan kepada tim investigasi, bukan kepada perusahaan yang diperiksa. Hal ini karena penyelidik kerap membutuhkan dukungan hukum dalam menyusun laporan pemeriksaan.

Seluruh biaya pemeriksaan yang dilakukan tim tersebut akan ditanggung oleh perusahaan terkait. Shanmugam juga menegaskan bahwa tim pemeriksa harus diberikan akses penuh terhadap informasi, dokumen, lokasi usaha, serta pihak-pihak yang diperlukan dalam penyelidikan.

Akses tersebut juga mencakup kegiatan operasional perusahaan, hubungan antarperusahaan, hingga seluruh rantai pasoknya. Tim pemeriksa akan menyerahkan hasil penyelidikan kepada NEA yang menjadi salah satu bahan pertimbangan otoritas Singapura dalam menentukan langkah berikutnya.

(Sumber:Terungkap Hasil Pertemuan Bos Sawit RI dengan Menteri Singapura.)

Jakarta (VLF) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tiba-tiba terjun bebas pada Rabu (28/1) pagi, anjlok hingga 6% ke level 8.596,15 seolah menghapus optimisme investor pasar modal pada awal tahun. Padahal, pekan sebelumnya IHSG menembus rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) ke level 9.100. IHSG menyita perhatian dan memantik tanda tanya besar, apa yang terjadi di balik kejatuhan indeks Garuda.

Kalangan investor di platform aplikasi jual beli saham teriak. Harapan mereka untuk meraih untung di pasar saham mendadak pudar karena potofolio merah.

“IHSG kebakaran!” demikian salah satu komentar investor di platform tersebut.

Rontoknya IHSG tak lepas dari pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait metodologi perhitungan free float pada dini hari. Intinya, MSCI menyoroti transparansi di pasar modal Indonesia dan menuntut perbaikan.

Pengumuman itu memicu aksi jual yang masif. Investor yang terlanjur panik mendorong IHSG terus turun hingga 8%. Alhasil, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah untuk menghentikan sementara perdagangan atau trading halt.

Direktur Utama BEI saat itu Iman Rachman membenarkan, pelemahan IHSG terjadi imbas aksi jual investor ritel karena panik dengan pengumuman MSCI. Pasalnya, selain perubahan metodologi perhitungan free float, MSCI juga membekukan rebalancing saham Indonesia pada Februari. Pembekuan rebalancing ini berlaku hingga Mei.

“Apa yang terjadi hari ini memang ada, menurut saya panic selling karena dua hal yang disampaikan yang jadi concern adalah, pertama untuk di bulan Februari rebalance-nya di-freeze. Jadi, kalau kita terjemahkan apa yang disampaikan tidak ada penambahan atau pengurangan konstituen perusahaan tercatat kita di MSCI,” ungkap Iman di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (28/1) lalu.

Selain itu, MSCI juga mengancam menurunkan peringkat bursa Indonesia menjadi Frontier Market dari posisi posisi Emerging Market. Keputusan ini akan ditetapkan jika perbaikan tidak kunjung dilakukan BEI hingga Mei.

“Artinya, kita mungkin sejajar dengan Vietnam dan Filipina. Kalau kita sekarang kan di emerging market sama dengan Malaysia,” jelasnya.

BEI kala itu menyatakan akan menemui MSCI untuk diskusi. Sejalan dengan itu, BEI menyusun formula yang akan diajukan sebelum Mei 2026. Namun, hal itu tak cukup untuk menenangkan pasar. Sehari kemudian, BEI kembali menetapkan trading halt karena IHSG terjun 8% ke level 7.654,66.

Jebloknya IHSG memaksa Iman Rachman untuk mundur. Ia mengumumkan untuk melepas jabatannya sebagai Direktur Utama BEI pada pagi hari (30/1). Pengunduran diri ini ia anggap sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas runtuhnya IHSG dalam dua hari terakhir. Sore harinya, sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan mundur termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Reformasi Pasar Modal

Keesokan harinya terungkap, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai Direktur Utama BEI sementara. Berikutnya, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Plt Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Keduanya kemudian menjadi pimpinan dua lembaga itu secara definitif.

Tak tinggal diam menghadapi pasar modal yang terguncang, OJK dan BEI langsung menyiapkan delapan rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia.

“Kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia,” kata Friderica Widyasari atau akrab disapa Kiki dalam Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Pertama

OJK dan BEI mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan baru free float di mana batas minimum kepemilikan publik emiten dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%, mengikuti praktik global.

Kedua

OJK mendorong aspek transparansi lewat kewajiban keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Langkah ini ditujukan untuk memperjelas pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan kepercayaan investor.

Ketiga

penguatan data kepemilikan saham. Dalam hal ini OJK bersama BEI akan melakukan pendetailan tipe investor serta penguatan kewajiban keterbukaan informasi dengan mengacu pada best practices global.

Keempat

OJK juga melakukan penguatan tata kelola dilakukan melalui persiapan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diarahkan untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan dan memperkuat struktur governance pasar modal.

Kelima

penegakan peraturan dan sanksi atau enforcement atas berbagai pelanggaran hukum di pasar modal secara tegas dan berkelanjutan.

Keenam

penguatan tata kelola emiten. Langkah ini dilakukan dengan penetapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi Direksi/Komisaris/Komite Audit. Kemudian kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten/perusahaan publik untuk memiliki sertifikasi CA (Certified Accountant).

Ketujuh

pendalaman pasar modal secara terintegrasi dengan mengakselerasi inisiatif-inisiatif pendalaman pasar, baik dari sisi demand, supply, maupun infrastruktur.

“Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder. Ini tidak bisa melakukan apapun sendiri, tentu saja kita harus lakukan sinergi dan kolaborasi termasuk terutama dengan pemerintah, dengan SRO (self-regulatory organization), pelaku industri dan pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Pasar Modal Terus Berbenah

Tekanan terhadap pasar modal Indonesia, terutama berasal dari MSCI terus berlanjut. Pada April 2026, MSCI mengumumkan rencana untuk mengeluarkan saham Indonesia yang masuk kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi (high shareholding concentration/HSC). IHSG langsung turun dalam usai pengumuman tersebut.

Lalu, pada Mei, MSCI mengumumkan rebalancing indeksnya dengan mendepak 18 saham Indonesia dan langsung membuat IHSG terjun bebas.

Hingga terbaru pada Oktober 2026, MSCI tiba-tiba mengeluarkan pengumuman yakni membuka opsi untuk menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Pengumuman itu membuat IHSG kembali jatuh sampai 8% dan membuat BEI memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham atau trading halt.

Terkait pengumuman tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan menghormati keputusan MSCI. OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan menindaklanjuti seluruh masukan MSCI.

Ia menegaskan, OJK akan mencermati dan memberikan perhatian serius terhadap penilaian MSCI terkait hal-hal yang perlu disempurnakan. OJK juga menghormati independensi MSCI dan menghargai setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” katanya, Jumat (16/10).

OJK menilai, MSCI mengakui seluruh inisiatif reformasi pasar modal Indonesia, termasuk publikasi kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), dan kebijakan baru mengenai kenaikan batas minimum free float.

Pada kesempatan lain, Friderica menepis jika reformasi pasar modal Indonesia baru berjalan usai pengumuman MSCI terkait opsi penurunan status pasar modal Indonesia ke Standalone Market. Ia menjelaskan pembenahan pasar modal di Indonesia sudah dilakukan sejak Januari lalu. Pada saat itu, pengumuman MSCI terkait free float, transparansi kepemilikan saham, hingga klasifikasi pasar Indonesia.

“Enggak, enggak. Ini kita tuh dari Januari, sejak ada kejadian Januari kemarin, kita itu udah sangat-sangat melakukan reform besar-besaran. Kita tuh all out loh,” ujar Kiki usai acara Ijtima’ Sanawi 2026, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Kiki membandingkan sejumlah indikator di pasar modal Indonesia dengan bursa global lainnya. Dari sisi keterbukaan atau transparansi, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan data pemegangan saham di atas 1%. Sementara itu, pasar lain umumnya berada di angka 5%.

Di samping itu, ketentuan free float berada di level 15% secara bertahap serta penerapan klasifikasi tipe investor yang kini sudah mencapai 39 jenis mencakup domestik dan asing.

“Ada berapa pihak tuh kemarin yang kita denda 300-an pihak yang kita denda dengan sekian ratus miliar juga dendanya. Tapi memang yang ditunggu tiga ini. Saya tahu. Tapi tadi saya sampaikan. Jadi kalau dibilang kita nggak ngapa-ngapain tuh itu salah banget lah,” jelasnya.

OJK mencatat telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 2,23 triliun kepada 166 pihak hingga 16 Oktober 2026 terkait pelanggaran di bidang pasar modal. OJK juga menjatuhkan 28 sanksi peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan denda atas keterlambatan sebesar Rp 293,78 miliar kepada 805 pihak dan 464 sanksi peringatan tertulis. Kemudian berdasarkan pipeline penanganan kasus hingga 1 Oktober 2026, terdapat 122 kasus dalam tahapan penanganan dengan rincian 28 kasus dalam tahap perencanaan, 54 kasus dalam tahap penelaahan awal, dan 40 kasus dalam proses pemeriksaan.

Terbaru, OJK menjatuhkan sanksi denda terhadap tiga emiten karena terbukti melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Rinciannya adalah kasus pelanggaran perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dengan denda Rp 1,5 triliun, serta proses penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang masing-masing didenda Rp 500 miliar dan Rp 100 miliar.

Dari sisi BEI juga telah menetapkan 80 saham dengan kepemilikan konsentrasi tinggi atau HSC. BEI juga memutuskan tidak lagi memasukkan saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan saham-saham yang masuk kategori HSC tidak akan diperhitungkan dalam pembentukan IHSG. BEI sendiri telah menetapkan kebijakan untuk mengeluarkan saham-saham HSC dari indeks utama BEI, seperti IDX30, LQ45, dan IDX80.

“Kami akan mengeluarkan seluruh saham High Shareholding Concentration dari Indeks Harga Saham Gabungan,” tegas Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Jeffrey saham-saham tersebut tetap bisa diperdagangkan secara normal, namun pergerakan harga saham-saham tersebut tidak lagi mempengaruhi IHSG. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran pergerakan IHSG yang lebih wajar. Di sisi lain, saham-saham kategori HSC ini memiliki risiko tinggi.

“Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih wajar dari IHSG, kami akan mengeluarkan seluruh saham dalam HSC dari IHSG,” tegas Jeffrey.

Jeffrey menambahkan, saham-saham HSC ini memiliki bobot sekitar 18% dari IHSG. Saham-saham tersebut baru akan kembali menjadi konstituen IHSG setelah keluar dari kategori HSC. “Kalau keluar dari high shareholding concentration akan masuk kembali menjadi konstituen dari IHSG,” terangnya.

Reformasi Harus Terus Berjalan

Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee mengapresiasi reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal tahun seperti transparansi kepemilikan saham di atas 1%, pengumuman saham terkonsentrasi tinggi (HSC), peningkatan free float menjadi 15%, hingga penegakan hukum dan sanksi kepada pihak terkait.

“Itu kita lihat dari 8 agenda reformasi otoritas beberapa sudah dilakukan. Ini bisa menjawab keraguan MSCI, terkait transparansi free float sudah buka 1%, yang penting juga kita punya roadmap 15% free float meski nggak diminta mereka ini bisa meningkatkan likuiditas pasar,” ujar Hans kepada detikcom.

Hans juga mengapresiasi dikeluarkannya saham HSC dari penghitungan IHSG. Terlebih lagi, BEI akan mengubah pengawasan saham, dari pengumuman Unusual Market Activity (UMA) dan suspensi saham, menjadi pembekuan rekening efek yang terindikasi melanggar.

“Jadi, dulu saham UMA dan suspend, sekarang nggak pakai UMA dan suspend. Sekarang kalau saham gerak aneh pihak terlibat rekeningnya di-suspend. Rekening efek transaksi aneh di-suspend. Nanti disanksi dan dihukum kalau terbukti,” kata Hans.

Berbagai kebijakan besar telah dikeluarkan OJK dan BEI sejak awal tahun. Pasar modal Indonesia diharapkan bangkit dan semakin dipercaya investor.

Seperti disampaikan Hans, perbaikan pasar modal Indonesia telah menuju ke arah yang positif. Ia berharap langkah-langkah perbaikan pasar modal bisa berjalan konsisten. “Kita harus melihat konsistensi, perlu dipastikan terus bahwa kita akan konsisten untuk perbaikan-perbaikan ini. Otoritas kita pasti akan konsisten,” tutur Hans.

(Sumber:Pasar Modal Dibersihkan, Kepercayaan Investor Dipulihkan.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kelas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) dari kelas D/D Pratama menjadi kelas C.

Program yang dilaksanakan secara bertahap pada 2025-2027 ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di daerah selama dua tahun pemerintahannya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per September 2026, sebanyak 21 dari 22 RSUD yang menjadi target program pada 2025 telah selesai dibangun, dengan 18 di antaranya sudah beroperasi.

Sementara itu, dari 20 RSUD yang menjadi target pada 2026, sebanyak 18 rumah sakit telah memulai pembangunan. Adapun 24 RSUD yang dijadwalkan mengalami peningkatan kelas pada 2027 masih dalam tahap perencanaan.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengembangan rumah sakit daerah diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus selalu dirujuk ke kota besar.

“Strateginya adalah memastikan setiap kabupaten dan kota bisa melayani dan menyembuhkan pasien dengan penyakit-penyakit tersebut tanpa perlu dirujuk ke kota besar,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Menurut Budi, pemerataan layanan kesehatan juga sejalan dengan arahan Prabowo agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara, tanpa dibatasi lokasi tempat tinggal. Ia mengatakan Prabowo berpesan bahwa layanan kesehatan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di Pulau Jawa.

Program peningkatan kelas RSUD menjangkau berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan dan kawasan timur. Sejumlah daerah yang menjadi lokasi program ini antara lain Sumba Barat Daya, Raja Ampat, Kepulauan Anambas, Kepulauan Aru, Nias, serta sejumlah kabupaten di Papua.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa program revitalisasi RSUD merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang setara di seluruh Indonesia.

“Ini merupakan akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke, di seluruh desa dan kota dengan kualitas yang sama. Nanti dokter-dokter ditempatkan dari Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut,” kata Dante.

Agar peningkatan infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, penguatan rumah sakit daerah perlu diiringi dengan kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan. Dengan demikian, pembangunan rumah sakit tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi juga mendukung penyediaan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.

Dua Tahun Gerak Nyata, Puskesmas Direvitalisasi demi Permudah Akses Layanan Kesehatan

Selain memperkuat kapasitas rumah sakit daerah, pemerintah juga mendorong revitalisasi Puskesmas sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.

Upaya ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pencegahan penyakit, serta meningkatkan kemampuan deteksi dini sebelum kondisi kesehatan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Kemenkes menjalankan transformasi layanan primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Melalui pendekatan ini, pelayanan Puskesmas tidak lagi hanya berorientasi pada jenis penyakit, tetapi disusun berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi dan anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Pendekatan tersebut memungkinkan kebutuhan kesehatan masyarakat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

Sebanyak 9.000 Puskesmas di seluruh Indonesia telah menerapkan ILP. Penerapan ini didukung oleh penguatan kapasitas kader kesehatan agar pelayanan di tingkat masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, sebanyak 7.508 Puskesmas lainnya telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Revitalisasi juga mencakup penguatan sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, tenaga kesehatan, serta digitalisasi pelayanan.

Kemenkes menyebut telah mendistribusikan sekitar 300.000 alat antropometri ke Posyandu dan 10.000 alat ultrasonografi (USG) ke Puskesmas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat 10.000 Puskesmas dengan perangkat sinar-X untuk mendukung skrining tuberkulosis (TBC) serta teknologi diagnosis molekuler.

Di samping itu, Kemenkes menargetkan pembangunan 1.988 Puskesmas baru pada 2027–2029 yang bertujuan antara lain untuk mengurangi beban pelayanan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Penguatan layanan primer ini melengkapi peningkatan kapasitas RSUD. Puskesmas berperan dalam edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, skrining, dan penanganan awal, sedangkan rumah sakit menyediakan layanan lanjutan sesuai kapasitasnya.

Melalui penguatan kedua tingkat pelayanan tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.

(Sumber:Pemerintah Revitalisasi RSUD & Puskesmas untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak dunia ditutup turun hampir 2% pada perdagangan Selasa (27/10). Hal itu seiring pelaku pasar memantau hasil Pemilu Israel yang berlangsung ketat dan turut menentukan arah perang Amerika Serikat (AS) dengan Iran.

Dilansir dari Reuters, Rabu (28/10/2026), harga minyak mentah Brent ditutup turun US$ 1,93 atau 1,67% menjadi US$ 113,88 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup turun US$ 1,86 atau 1,83% menjadi US$ 99,90 per barel.

Sebelumnya Kepala Dewan Keamanan Iran Mohsen Rezaei bertemu Pemimpin Tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei pada Selasa (27/10), sehari setelah melakukan pembicaraan dengan perwakilan dari Arab Saudi, Turki dan Pakistan.

Media pemerintah Iran menyebut Khamenei menekankan pentingnya memperjuangkan kepentingan Iran, serta mempertahankan syarat-syarat yang ditetapkan Iran untuk mengakhiri konflik. Keempat negara tersebut sepakat melanjutkan pembicaraan dengan tujuan memperkuat kerja sama di bidang perdamaian dan keamanan.

Prospek perdamaian masih belum pasti seiring kelompok Houthi di Yaman yang berafiliasi dengan Iran kembali melancarkan serangan terhadap Arab Saudi. Kelompok Houthi menyatakan telah menyerang kilang minyak Ras Tanura milik Arab Saudi, sebuah kilang terbesar di kerajaan tersebut dengan menggunakan rudal balistik.

“Serangan berkelanjutan oleh kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan meningkatnya kehadiran militer di kawasan Teluk terus mempertahankan risiko pasokan, meskipun perkembangan di jalur diplomatik telah mendorong berkurangnya premi harga yang sempat terbentuk belakangan ini,” tulis analis dari Gelber & Associates dalam sebuah catatan.

Menurut data yang dihimpun Washington Institute for Near East Policy, sejak 2017 tercatat jumlah serangan tertinggi terhadap kapal komersial di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya. Lalu lintas melalui Selat Hormuz memang meningkat, namun jumlah serangan terhadap kapal juga turut bertambah.

Risiko itu diperkirakan akan menjadi semakin serius jika dukungan angkatan laut AS melemah. UBS memperkirakan harga minyak Brent akan tetap tinggi di kisaran US$ 110 per barel hingga akhir tahun, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang mematok harga di level US$ 100 per barel pada akhir tahun.

“Saat ini terdapat premi risiko yang signifikan dalam harga minyak mentah, yang mencerminkan kekhawatiran akan kemungkinan serangan dari AS/Israel terhadap Iran dalam beberapa minggu mendatang,” ujar analis SEB, Bjarne Schieldrop.

(Sumber:Harga Minyak Turun Hampir 2%, tapi Masih di Atas US$ 110 per Barel.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali menggelar program pemutihan ijazah tahap II tahun 2026. Sebanyak 2.810 warga menjadi penerima bantuan dengan total anggaran mencapai Rp 4,67 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bazis DKI Jakarta. Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga yang terkendala biaya untuk mengambil ijazahnya.

“Pada hari ini, dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, Pemerintah DKI Jakarta kembali menyerahkan bantuan untuk pemutihan ijazah tahap II tahun 2026,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/10/2026).

“Yang menerima 2.810 warga. Total bantuan bekerja sama dengan Baznas Bazis Rp 4.671.693.000,” lanjutnya.

Pramono berharap program tersebut dapat memastikan tidak ada lagi warga Jakarta yang kesulitan mengambil ijazah karena persoalan ekonomi maupun administrasi.

Menurutnya, pemerintah harus hadir membantu masyarakat yang mengalami kendala untuk memperoleh ijazah. Dokumen tersebut penting bagi warga untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.

“Tujuannya agar semua masyarakat di Jakarta yang belum bisa mengambil ijazah, mudah-mudahan Pemerintah DKI Jakarta bisa hadir untuk membantu mengambil ijazah,” ujarnya.

Pramono mengungkapkan, salah satu penerima bantuan bahkan telah tertahan ijazahnya selama lebih dari 10 tahun, yakni sejak 2016. Hal itu menjadi salah satu gambaran warga yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan persoalan administrasi pendidikan.

Selain penerima dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK), program ini juga menjangkau peserta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

Tercatat ada 289 peserta dari Sanggar Kegiatan Belajar yang menjadi penerima bantuan. Selain itu, tiga siswa sekolah luar biasa (SLB) turut menerima manfaat program pemutihan ijazah tersebut.

Pramono menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya membantu warga yang belum dapat mengambil ijazah akibat keterbatasan ekonomi.

“Sekali lagi saya berupaya jangan sampai ada yang tidak bisa mengambil ijazah di Jakarta karena persoalan ekonomi, administrasi, dan sebagainya. Maka pemerintah hadir bersama dengan Baznas Bazis untuk menyelesaikan itu,” tuturnya.

(Sumber:2.810 Ijazah Warga yang Tertahan Ditebus, Pemprov DKI Kucurkan Rp 4,67 M.)

Jakarta (VLF) – Chief Technology Officer Danantara Sigit Puji Santosa bersama Managing Director Strategic Technology Initiatives Danantara Irwan Rey, Direktur IT Digital Telkom Kharim I. G. Siregar, dan Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji meluncurkan pengembangan Sovereign Digital Technology TelkomGroup.

TelkomGroup mengembangkan empat kapabilitas Sovereign Digital Technology, meliputi AI Ready Data Center, AI ModelHub, National IoT Platform, dan PaDiSera. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mendorong kemandirian ekosistem teknologi digital nasional melalui penguatan infrastruktur, pengembangan kecerdasan buatan (AI) di berbagai sektor, serta perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM.

“Selamat atas peluncuran Sovereign Digital Technology TelkomGroup. Kami berharap inisiatif ini dapat terus dikembangkan melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara Danantara, TelkomGroup, BUMN, dan para pemangku kepentingan, sehingga mampu melahirkan inovasi yang relevan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2026).

Hal itu diungkapkan Sigit dalam rangkaian Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10).

Peluncuran ini merupakan bagian dari rangkaian DTIIF 2026 yang berlangsung pada 26-28 Oktober 2026 dengan mengusung tema ‘Investing in Tomorrow: Advancing Technology, Innovation, and Sustainable Growth’.

Forum ini mempertemukan pemerintah, BUMN, investor, pelaku industri, dan inovator untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan teknologi, mendorong inovasi, serta membuka peluang investasi strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada sesi kunjungan ke booth TelkomGroup, Direktur IT Digital Telkom Kharim I. G. Siregar dan Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom Seno Soemadji memperkenalkan empat kapabilitas Sovereign Digital Technology yang membentuk ekosistem teknologi digital nasional terintegrasi.

AI Ready Data Center yang dikembangkan oleh operating company (OpCo) NeutraDC menjadi fondasi komputasi untuk mendukung pengembangan dan pengoperasian beragam model AI di Indonesia dan Asia Tenggara, dengan aspirasi ekspansi kapasitas hingga 1 gigawatt.

Sementara itu, AI Model Hub menyediakan akses terpadu ke berbagai model AI untuk mendukung pemanfaatan teknologi secara aman, dengan tetap memperhatikan kendali atas data strategis nasional.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno menyampaikan penguatan kapabilitas tersebut merupakan bagian dari peran TelkomGroup dalam membangun ekosistem digital nasional yang berdaya saing dan mandiri secara teknologi.

“Kemandirian digital perlu dibangun melalui penguasaan fondasi teknologi secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur dan komputasi, pengembangan AI, hingga penerapan solusi digital yang menjawab kebutuhan sektor strategis. Penguasaan teknologi juga perlu diiringi kemampuan membangun ekosistem yang terintegrasi agar teknologi tidak hanya menjadi enabler transformasi, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing nasional,” ujar Nanang.

Pada kapabilitas berikutnya, National IoT Platform dari Telkomsel menggabungkan konektivitas perangkat Internet of Things (IoT) dan analitik berbasis AI untuk mendukung efisiensi operasional di berbagai sektor.

Dengan sekitar tiga juta perangkat IoT yang telah diterapkan di Indonesia, platform ini dapat dimanfaatkan untuk beragam kebutuhan, termasuk pemantauan, keamanan, dan peningkatan produktivitas.

Sementara itu, PaDiSera merupakan marketplace nasional besutan Danantara yang didukung melalui pemanfaatan fondasi teknologi PaDi UMKM.

Sejak diluncurkan pada 2020, PaDi UMKM telah memfasilitasi lebih dari 190.000 UMKM dalam memasok kebutuhan BUMN. Pengalaman Telkom mengembangkan platform perdagangan digital tersebut menjadi bekal dalam mendukung operasional PaDiSera, sekaligus memperluas akses pasar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen ritel.

“TelkomGroup dan Danantara ingin memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk melalui perluasan akses teknologi dan peluang pasar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang di era ekonomi digital,” tutup Nanang.

Kehadiran TelkomGroup dalam DTIIF 2026 menjadi bagian dari upaya perusahaan mendukung transformasi digital nasional melalui penguatan infrastruktur, pengembangan inovasi, dan kolaborasi strategis.

Melalui integrasi kapabilitas teknologi dengan kebutuhan berbagai sektor, TelkomGroup mendorong pemanfaatan teknologi digital yang berdaulat dan berdaya saing, sekaligus memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

(Sumber:TelkomGroup Luncurkan Pengembangan Sovereign Digital Technology di DTIIF.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mengkaji kembali definisi tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Arahan tersebut muncul setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan gagasan mengenai perlunya redefinisi korupsi.

Instruksi Presiden tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra seusai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026).

“Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN, tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” kata Yusril dilansir detikNews.

Menurut Yusril, definisi dan kategori tindak pidana korupsi perlu dikaji secara lebih luas. Pembahasan tersebut juga akan mempertimbangkan ketentuan dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2006.

“Jadi pengertian kita juga sebenarnya cukup luas, bahkan di samping juga gratifikasi, selain juga suap, juga di dalam Undang-Undang Tipikor kita ada pemerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap orang lain yang meminta fasilitas atau meminta kemudahan, dan lain sebagainya,” kata Yusril.

Yusril menyebut pemerintah perlu mencari titik temu antara konsep korupsi yang tercantum dalam UNCAC dengan aturan pemberantasan korupsi yang berlaku di Indonesia.

“Jadi tinggal sekarang kita bagaimana menyelaraskan konsep korupsi di dalam UN Convention dengan perbaikan undang-undang korupsi kita sendiri,” lanjutnya.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian terkait perubahan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia. Gagasan tersebut telah disampaikan Luhut secara langsung kepada Presiden Prabowo.

“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi,” ujar Luhut di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Salah satu poin utama dalam usulan tersebut adalah kerugian negara tidak secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Luhut berpendapat gagasan tersebut mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

“Nah, itu kami mengacu pada UN Convention Chapter mengenai definisi korupsi, di mana definisi korupsi di UN Chapter yang sudah diratifikasi oleh pemerintah 20 tahun yang lalu adalah bribery, penyuapan, jadi tidak bicara mengenai kerugian negara,” ujar Luhut.

Dengan adanya arahan Presiden, pemerintah kini akan melakukan kajian lebih mendalam sebelum menentukan apakah diperlukan perubahan terhadap konsep dan definisi korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

(Sumber:Diusulkan Luhut Kerugian Negara Bukan Korupsi, Prabowo Minta Dikaji.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Indonesia memangkas eskpor gas ke Singapura. Alasan pertama yakni karena sedang adanya pemeliharaan fasilitas gas pipa. Kedua, Indonesia sedang mementingkan produksi gas untuk dalam negeri.

“Dan ini terjadi karena pertama adalah terjadi pemeliharaan, shutdown. Yang kedua adalah memang ada kebutuhan domestik,” ujar pria yang juga merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM tersebut, di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Saat ditanya apakah pemangkasan tersebut dilakukan karena adanya konflik terhadap Singapura, Bahlil membantah hal tersebut. Pemangkasan tersebut murni karena dua hal saja, soal adanya pemeliharaan fasilitas dan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Oh nggak ada konflik-konflik, nggak konflik,” tegas Bahlil.

Tak Langgar Kontrak

Bahlil menegaskan pemangkasan pasokan gas ke Singapura tidak melanggar kontrak yang telah disepakati. Ia menjelaskan total ekspor gas pipa Indonesia ke Singapura mencapai 409,55 BBTUD. Pasokan tersebut berasal dari dari dua wilayah, yakni Laut Natuna dan Sumatera.

Adapun dari jumlah itu, volume gas yang dikurangi hanya sebesar 31 BBTUD atau sekitar 8% dari total ekspor tersebut. Dengan demikian kata Bahlil, jumlah ekspor yang dikurangi dari Indonesia itu tidak melanggar aturan kontrak yang ada. Dia mengatakan batas minimum kontrak pasokan gas berada di kisaran 91-92 BBTUD.

Dia pun meminta kepada semua pihak untuk tidak mengajarkan Indonesia dalam menghormati kontrak. Pasalnya kata Bahlil, Indonesia merupakan negara yang selalu berkomitmen untuk memenuhi kontrak yang ada.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, negara kita adalah negara yang menghargai kontrak, aturan. Jadi jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak. 31 yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum,” tegas Bahlil.

Kembali lagi, ia meminta Singapura maupun pihak lain yang bekerja sama dengan Indonesia untuk saling menghormati dalam hubungan antar negara.

“Pemerintah Indonesia sangat menghargai aturan, apalagi Menteri ESDM-nya. Sangat menghargai aturan sekali. Tapi saya juga minta jangan di saat bersamaan kalian minta menghargai, susah minta dihargai, senang mengolok-olok negara lain, gimana itu? Jadi di sinilah asas kebersamaan kita. Jadi kita harus equal treatment,” ujar Bahlil.

Selain gas pipa, Bahlil menyampaikan, bahwa Indonesia juga mengekspor gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) yang mencapai hingga 146 kargo.

“Itu nanti dijelaskan tenis. Jadi cukup besar yang dikirimkan,” katanya.

(Sumber:Dua Penyebab RI Pangkas Ekspor Gas ke Singapura.)

Jakarta (VLF) – Keamanan server web di Indonesia menjadi sorotan. Hasil pemindaian Vaksincom menemukan 69,6% kecocokan versi PHP yang terdeteksi masih menggunakan versi usang atau End of Life (EOL), sehingga tidak lagi mendapatkan pembaruan keamanan resmi dari pengembangnya.

PHP merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk menjalankan website dan aplikasi berbasis web. Penggunaan versi usang dapat meningkatkan risiko serangan siber, terutama jika celah keamanan tidak mendapatkan perbaikan.

Temuan ini muncul di tengah ancaman celah keamanan kritis PHP2Shell yang berpotensi memungkinkan peretas mengambil alih server dari jarak jauh tanpa perlu login terlebih dahulu.

Pengamat Keamanan Cyber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengungkapkan pemindaian pada 23 Oktober 2026 mendeteksi 89.193 host PHP aktif di Indonesia, dengan total 99.896 kecocokan versi layanan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 69.546 kecocokan atau 69,6% menggunakan PHP EOL. Sementara itu, hanya 226 kecocokan atau sekitar 0,2% yang teridentifikasi menggunakan versi dengan perbaikan keamanan.

Menurut Alfons, sekitar tujuh dari sepuluh kecocokan versi PHP yang terdeteksi dari internet menggunakan versi EOL. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama pada sektor pemerintah dan perusahaan.

Ancaman PHP2Shell melibatkan dua celah keamanan, yakni CVE-2026-109618 dan CVE-2026-109619, dengan skor keparahan CVSS 9,2 dari maksimal 10.

Kerentanan tersebut berpotensi memungkinkan serangan remote code execution (RCE), yakni menjalankan kode berbahaya dari jarak jauh tanpa autentikasi. Jika berhasil dieksploitasi, penyerang dapat mengancam data dan layanan pada server terdampak.

Mengapa Server Pemerintah dan Perusahaan Rentan?

Server pemerintah dan perusahaan menjadi sorotan karena masing-masing mencatat 96,7% kecocokan versi PHP berstatus EOL berdasarkan pemindaian Vaksincom.

Pada sektor pemerintah (.go.id), sebanyak 1.621 dari 1.677 kecocokan versi PHP yang teridentifikasi menggunakan versi usang. Versi terbanyak adalah PHP 5.6.40, yang dukungan resminya telah berakhir sejak 2018.

Kondisi serupa terjadi pada perusahaan (.co.id). Sebanyak 4.495 dari 4.650 kecocokan versi PHP menggunakan versi EOL.

Sementara itu, penggunaan PHP EOL di perguruan tinggi (.ac.id) mencapai 88,7%, sedangkan sekolah (.sch.id) sebesar 69,9%.

Alfons menjelaskan, persoalannya bukan sekadar memperbarui perangkat lunak. Banyak organisasi masih menggunakan aplikasi lama atau legacy system yang membutuhkan perombakan kode agar kompatibel dengan PHP modern.

Bagaimana Cara Mengamankan Server PHP?

Menghadapi ancaman PHP2Shell, Alfons menyarankan administrator TI segera mengaudit versi PHP pada seluruh server, termasuk sistem internal.

Server yang masih menggunakan PHP versi didukung perlu diperbarui ke rilis dengan perbaikan keamanan. Sementara pengguna versi EOL harus menyiapkan migrasi bertahap.

Sebelum migrasi selesai, administrator disarankan memastikan ketersediaan backported patch, membatasi akses publik menggunakan WAF atau VPN, serta menonaktifkan layanan yang tidak diperlukan.

Vaksincom mengingatkan bahwa server dengan nomor versi lama belum tentu tidak terlindungi. Sejumlah distribusi Linux menerapkan patch keamanan tanpa mengubah nomor versi PHP.

Demi mencegah penyalahgunaan, Vaksincom tidak mempublikasikan daftar domain atau instansi yang terindikasi rentan. Informasi tersebut dikoordinasikan secara tertutup kepada pihak terkait, termasuk BSSN.

(Sumber:70% Versi PHP di Server Indonesia Usang, Pemerintah Disorot.)