Jakarta (VLF) – Pertumbuhan ekonomi China pada kuartal III-2026 mencapai 4,5% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,3%.

Biro Statistik Nasional (NBS) China mencatat total nilai output ekonomi selama 9 bulan pertama 2026 atau periode Januari hingga September 2026 mencapai 107,11 triliun yuan atau setara US$ 15,94 triliun. Secara kumulatif, ekonomi negara dengan PDB terbesar kedua di dunia ini sebesar 4,6% sepanjang tiga kuartal pertama 2026.

Wakil Kepala NBS, Mao Shengyong membeberkan pertumbuhan PDB 4,6% dalam sembilan bulan pertama ini masih sejalan dengan target tahunan pemerintah.

“Perekonomian nasional terus melangkah maju di tengah tekanan dan terus beralih menuju pembangunan berkualitas tinggi yang didorong oleh inovasi, dengan perubahan positif yang semakin besar pada indikator-indikator utama,” ujar NBS dikutip dari Xinhua, Rabu (21/10/2026),

Mao menyebut perekonomian China berhasil menambah output sebesar 5,7 triliun yuan pada periode tersebut. Angka ini menjadi penambahan terbesar untuk rentang waktu yang sama dalam lima tahun terakhir.

“Pada kuartal III, pertumbuhan PDB meningkat 0,2 poin persentase dari kuartal II. Sementara beberapa lembaga internasional memperkirakan ekonomi utama dunia diperkirakan tumbuh lebih lambat dibandingkan kuartal sebelumnya,” beber Mao.

Penopang pertumbuhan ekonomi China tak lepas dari sektor-sektor teknologi yang terus berkembang. Berdasarkan estimasi awal, motor penggerak pertumbuhan baru menyumbang lebih dari 40% terhadap total pertumbuhan ekonomi di tiga kuartal pertama.

Nilai tambah sektor industri pengolahan tercatat naik 5,3%. Sektor manufaktur peralatan naik 10,2%, sementara manufaktur teknologi tinggi meroket hingga 14,3%.

Lonjakan paling signifikan dicatatkan oleh produk-produk yang berbasis canggih, seperti peralatan pencetakan 3D melesat hingga 62,5%, sektor baterai lithium-ion melonjak 39,5%, dan robot industri terbang 29,1%

Sementara itu, sektor jasa turut menyumbang pertumbuhan positif sebesar 5,2%. Sektor transmisi informasi, perangkat lunak, dan layanan TI melesat 10,4%, disusul layanan penyewaan dan bisnis yang tumbuh 12,3%.

Dari sisi perdagangan internasional, impor dan ekspor barang naik 18,8% secara tahunan menjadi 39,94 triliun yuan pada tiga kuartal pertama, dengan impor naik 22,3%. Khusus pada September, sektor perdagangan tumbuh 27,5%.

Di pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran perkotaan stabil di angka 5,2% sepanjang tiga kuartal pertama, bahkan sempat turun tipis 0,1 poin persentase pada September lalu. Pendapatan disposable (dapat dibelanjakan) per kapita masyarakat juga ikut terkerek naik 5,3% secara nominal atau 4,4% secara riil. Meski penjualan ritel barang konsumsi tumbuh moderat di angka 1,1% dan ritel jasa tumbuh 5%.

Mao menambahkan konsumsi energi per unit PDB turun 3,1% selama periode tersebut. China akan meningkatkan upaya untuk memperluas permintaan domestik, memperbaiki pasokan, dan membuat kebijakan makro menjadi lebih efektif demi menjaga momentum positif dari pembangunan berkualitas tinggi yang didorong oleh inovasi.

(Sumber:Ekonomi China Tumbuh 4,5% di Kuartal III-2026.)

Jakarta (VLF) – Kinerja investasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan performa positif dengan membukukan realisasi mencapai Rp72,54 triliun per triwulan III 2026. Capaian dari 82.420 proyek tersebut berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 340.334 orang.

Hal itu terungkap saat Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka acara Semarang Business Forum (Sembiz) ke-19 Tahun 2026 di The Suri Ballroom, Queen City Mall, Semarang, hari ini.

Capaian Rp72,54 triliun tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak Rp31,77 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak Rp40,77 triliun.

Lima daerah dengan realisasi investasi tertinggi adalah Kabupaten Kendal sebesar Rp13,61 triliun, Kota Semarang Rp9,07 triliun, Kabupaten Batang Rp8,54 triliun, Kabupaten Temanggung Rp5,05 triliun, dan Kabupaten Demak Rp4,29 triliun.

Luthfi mengatakan pengembangan ekonomi daerah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Dibutuhkan investasi swasta serta kerja sama antardaerah untuk memperluas kegiatan usaha dan membuka lapangan pekerjaan.

“Business forum ini ada tiga hal yang sangat krusial. Yang pertama tourism (pariwisata), yang kedua trade (perdagangan), dan yang ketiga investasi. Ini tiga mata rantai yang tidak bisa kita pisahkan,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).

Karenanya, Luthfi mendorong Kota Semarang menjadi pusat penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Melalui kolaborasi dengan daerah sekitarnya, potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi diharapkan dapat dikembangkan untuk menciptakan pusat-pusat ekonomi baru.

Ia menilai Kota Semarang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi yang dapat menghubungkan potensi daerah-daerah di sekitarnya, seperti Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga. Melalui pembagian peran dan kerja sama tersebut, masing-masing daerah diharapkan dapat mengembangkan keunggulannya, sekaligus saling mendukung dalam menarik investasi.

Luthfi mengatakan Jawa Tengah memiliki daya tarik investasi di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal. Selain iklim usaha yang kondusif, provinsi ini didukung pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang kompetitif, terutama untuk industri padat karya.

“Ada 57 perusahaan Vietnam padat karya nanti akan membangun di wilayah kita. Karena role model kegiatan padat karyanya Vietnam sama dengan kita. Dan dia akan buka cabang di wilayah kita,” ujarnya.

Luthfi berharap penyelenggaraan forum bisnis seperti Sembiz dapat menjadi pemicu bagi kabupaten/kota lain untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, dan pariwisata di wilayah masing-masing.

“Jadi business forum ini untuk apa? Untuk menciptakan ekonomi baru di wilayah masing-masing,” sambung Luthfi.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan kolaborasi antardaerah menjadi kebutuhan dalam pengembangan investasi. Sebab, Kota Semarang memiliki keterbatasan lahan untuk pembangunan kawasan industri berskala besar.

Karena itu, Kota Semarang lebih diarahkan untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, dengan tetap mengandalkan dukungan daerah penyangga yang memiliki potensi industri maupun sumber daya lainnya.

“Kota Semarang tidak bisa sendiri. Pemerintah Kota Semarang tidak bisa sendiri. Maka kami mengundang seluruh investor untuk turut serta bersama-sama mengembangkan usaha untuk kebersamaan dan kemajuan,” ujar Agustina.

Agustina menambahkan, Sembiz yang telah diselenggarakan sebanyak 19 kali menjadi sarana mempertemukan investor dengan berbagai peluang usaha. Pemerintah Kota Semarang juga terus mengevaluasi hasil penyelenggaraan sebelumnya agar kerja sama yang terbangun dapat ditindaklanjuti.

Salah satu peluang yang ditawarkan adalah pengembangan kawasan wisata Tinjomoyo dengan tetap mempertahankan fungsi hutannya. Pengembangan tersebut diharapkan turut melibatkan pelaku UMKM dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Menurut Agustina, pemerintah berkewajiban memastikan investasi tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara bersama-sama.

(Sumber:Investasi Jawa Tengah Tembus Rp72,54 Triliun, Serap 340.334 Tenaga Kerja.)

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang tak mengabulkan tuntutan jaksa KPK untuk mencabut hak politik Sudewo. Pleidoi pribadi Sudewo menjadi pertimbangan akan vonis itu.

“Majelis hakim menilai bahwa pledoi pribadi terdakwa tidak terkait dengan pokok dakwaan penuntut umum, olehnya majelis hakim menilai bahwa pleidoi pribadi terdakwa patut untuk disampaikan dalam pokok perkara,” kata Ketua Majelis Hakim, Edwin Pudyono di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (21/10/2026).

“Namun demikian Majelis Hakim pertimbangkan bahwa pleidoi pribadi terdakwa tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim tidak menjatuhkan penerapan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dan memilih jabatan publik selama 5 tahun,” lanjutnya.

Diketahui, dalam tuntutannya, JPU meminta hak politik Sudewo dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Namun, majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan tersebut.

Dalam siang tersebut, majelis hakim menyatakan Sudewo terbukti bersalah dalam kasus korupsi suap dan gratifikasi proyek Dorektorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dan pemerasan dalam pengisian perangkat desa. Ia terbukti melanggar Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B, Pasal 12 huruf e.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 300 juta,” ucapnya.

Hakim mengatakan, jika harta Sudewo Sudewo tak mencukupi untuk membayar denda, denda bisa diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Selain itu, hakim juga memutus Sudewo membayar uang pengganti.

“Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,5 miliar,” ungkapnya.

Ia menyebut, jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta Sudewo dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidanakan penjara selama 2 tahun,” ungkapnya.

Adapun, hal yang memberatkan Sudewo tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatannya juga disebut tercela dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, penyelenggara negara.

“Baik sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan, maupun sebagai kepala pemerintahan tingkat kabupaten dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan menjatuhkan kredibilitas pemerintah,” jelasnya.

Sementara untuk hal yang meringankan, Sudewo disebut belum pernah dihukum.

Diketahui, Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut hukuman penjara 8,5 tahun dan membayar uang pengganti senilai Rp 3,6 miliar di kasus jual-beli jabatan perangkat desa dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Hak Sudewo untuk dipilih dalam pemilihan pejabat publik juga dituntut dicabut selama 5 tahun.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudewa alias Sudewo berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp 300 juta,” kata jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Semarang Barat, Senin (21/9/2026).

(Sumber:Hakim Tak Cabut Hak Politik Bupati Pati Sudewo, Ini Pertimbangannya.)

Jakarta (VLF) – Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengkritik Pemerintah Singapura soal teguran ke tujuh perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain ke Kalimantan dan Sumatera, kabut asap imbas karthula ini menyebar hingga ke Singapura dan Malaysia.

Menurut Lutfi langkah yang dilakukan Singapura ini tidak lebih dari sekadar cara untuk menyenangkan warga negaranya yang mengalami kerugian imbas kabut asap dari karhutla di Indonesia.

Lutfi menilai seharusnya Singapura tidak cuma mengirim surat peringatan, melainkan benar-benar menindak tegas perusahaan yang dinilai terlibat dalam bencana tersebut.

“Pemerintah Singapura mengumumkan bahwa mereka mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia karena becana (Karhutla). Biar saya katakan, jangan menulis surat peringatan hanya untuk membuat konstituen dan pemilih Anda senang,” kata Lutfi dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, @m.lutfi, dikutip Selasa (20/10/2026).

Lutfi yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, mengatakan dalam laporan Greenpeace Oktober 2026, diketahui empat dari tujuh perusahaan yang diberikan peringatan, tambah dua entitas raksasa lain yaitu First Resources dan Bumitama Agri, secara langsung terdaftar di Bursa Singapura (SGX) dan berbasis di Negeri Singa dengan total nilai mencapai 10 miliar dolar singapura (Rp 141 triliun).

“Empat dari tujuh perusahaan yang Anda sebutkan adalah pemasok untuk kelompok konglomerat dengan kepemilikan korporasi yang masif dan tercatat langsung di sana, di Singapura,” ujar Lutfi yang secara langsung menyoroti pengumuman yang disampaikan Menteri Grace Fu terkait tujuh perusahaan penyebab Karhutla.

Lutfi menjelaskan model ekonomi Singapura pada dasarnya memang dirancang untuk menampung korporasi besar tanpa harus membutuhkan lahan yang luas. Negara tersebut banyak menarik perusahaan global untuk mendirikan induk perusahaan di kawasannya dengan skema pajak ringan.

Namun insentif pajak ini hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar memiliki kantor pusat, modal, karyawan hingga pengambilan keputusan di wilayah Singapura sementara pabrik dan perkebunan fisiknya dibiarkan berada di negara-negara tetangga.

Artinya jika ada perusahaan di Indonesia yang memiliki induk di Singapura menjadi penyebab Karhutla, maka besar kemungkinan pengambilan keputusan yang menjadi penyebab bencana itu ya berasal dari Singapura sendiri.

“Jadi yang mana yang benar Menteri Fu? Apakah keputusan nyata dibuat di Singapura untuk memenuhi syarat keringanan pajak Anda, atau apakah Anda tiba-tiba berpura-pura bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Singapura ketika ada asap?” sindir Lutfi.

Oleh karenanya alih-alih hanya mengirimkan surat teguran kepada tujuh perusahaan yang diduga terlibat dalam bencana karhutla hanya untuk ‘pencitraan’ politik semata, Lutfi menilai harusnya pemerintah Singapura lebih tegas dalam menindak perusahaan yang sejatinya berada di bawah yurisdiksi mereka.

“Singapura tidak memiliki yurisdiksi di Indonesia, dan Anda tahu itu. Jadi jika Anda benar-benar yakin memiliki yurisdiksi atas kelompok-kelompok ini, tuntut saja mereka. Tidak perlu mengancam dan mengumumkannya di konferensi pers, adili kantor pusat mereka di Singapura dan tunjukkan kepada kami terbuat dari apa sebenarnya Singapura itu,” tegasnya lagi.

(Sumber:Eks Menteri Kritik Singapura soal Karhutla: 4 dari 7 Perusahaan Tercatat di Sana!.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pengembangan pusat data (data center) di Indonesia membutuhkan tambahan listrik 20 gigawatt (GW). Angka itu setara 20% dari total kapasitas listrik yang ada saat ini.

“Tadi saya baru habis berbincang sama Dirut PLN, itu membutuhkan penambahan 20 GW. 20 GW ini sama dengan 20.000 MW. Itu sama dengan 20% dari total listrik yang existing sekarang. Ini enggak sedikit, cukup besar sekali,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).

Bahlil bilang kesiapan pasokan energi, terutama energi bersih, menjadi kunci agar Indonesia mampu menarik investasi pusat data berskala regional. Menurutnya, digitalisasi merupakan instrumen industrialisasi, dan tanpa dukungan energi yang memadai, perkembangannya justru akan memunculkan persoalan baru.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong Batam, Karimun, dan Bintan menjadi hub baru pusat data Indonesia, melengkapi hub yang sudah ada di Malaysia dan Singapura. Bahlil menilai kawasan itu memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan air, kepadatan penduduk yang lebih rendah dibanding Jawa Barat, Jakarta, atau Bali, serta peluang pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

“Kita akan membangun sekarang PLTS kurang lebih sekitar 100 gigawatt-peak. Dan saya punya keyakinan, teman-teman investor akan lebih suka untuk memakai data center mereka dengan memakai energi baru terbarukan. Dan ini sebuah peluang bisnis,” kata Bahlil.

Peluang itu mulai terlihat di Batam. Kapasitas pusat data yang telah tersedia, berkomitmen, dan dalam tahap pengembangan di kota tersebut mencapai 1,47 GW. Selain itu, PLN Batam dan DayOne telah meneken kontrak pasokan listrik sebesar 450 MW, kontrak terbesar untuk pusat data di Indonesia.

Dari sisi pasokan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 GW. Dari jumlah itu, 42,6 GW berasal dari EBT, 10,3 GW berupa sistem penyimpanan energi, dan 16,6 GW dari pembangkit fosil, dengan potensi investasi Rp 2.967,4 triliun. Pengembangan PLTS 100 GWp juga mencakup PLTS skala besar, terapung, atap, dan kawasan industri.

Bahlil menambahkan, pemerintah akan meminta data rencana lokasi dari calon investor pusat data agar pasokan energinya bisa disiapkan langsung. Ia juga tengah menyiapkan aturan agar investor menggandeng pengusaha nasional dan daerah.

“Kita harus sharing dengan pengusaha lokal. Jangan juga semuanya dikerjain oleh mereka sendiri,” tegasnya.

(Sumber:Data Center Butuh Tambahan Listrik 20 GW, Setara 20% Kapasitas RI.)

Jakarta (VLF) – Prancis tengah menjadi sorotan dunia usai ratusan ribu orang berdemonstrasi di berbagai kota, termasuk Paris. Mereka mengangkat isu sistem pendidikan hingga tingginya biaya hidup.

Data Kementerian Dalam Negeri Prancis melaporkan bahwa jumlah demonstran mencapai 550.000 pada Sabtu (17/10/2026). Namun, data serikat pekerja (CGT) mengklaim jumlah pengunjuk rasa mencapai 800.000.

Sebagian besar unjuk rasa berlangsung damai di sejumlah kota yang diikuti oleh siswa, mahasiswa, guru, hingga serikat pekerja. Sementara di bagian lain, ada kelompok pengunjuk rasa yang menyerang dan membakar gedung bersejarah, menjarah toko-toko, dan bentrok dengan polisi. Situasi ini kemudian menjadi sorotan internasional.

Berawal dari Protes Kekurangan Guru dan Fasilitas Buruk di Sekolah
Jauh sebelum Prancis ‘membara’, aksi protes diawali dengan gerakan di sekolah-sekolah menengah di pinggiran utara Paris sejak September 2026. Para siswa memprotes kekurangan guru dan fasilitas yang buruk.

Gerakan ini kemudian menyebar ke kota lain, termasuk Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Lille, dan Marseille. Puncaknya pada Sabtu (17/10/2026), massa dari kalangan pelajar bertemu dengan serikat pekerja yang menentang kenaikan biaya hidup dan ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, pendukung gerakan “rompi kuning” yang muncul pada 2018 juga ikut bergabung.

“Gerakan itu didorong oleh tekanan finansial dan rasa tidak puas terhadap ‘sistem presidensial Prancis’,” kata Emile Chabal, profesor sejarah kontemporer di Universitas Edinburgh, dikutip dari Al Jazeera.

Sejak lama, sekolah telah merasakan sistem pendidikan yang kurang memuaskan. Kondisi ini bertambah buruk di sekolah-sekolah negeri.

Poin-poinnya antara lain:

• Sistem di SMA mendidik siswa berusia 15 hingga 18 tahun. Para siswa menginginkan kelas yang lebih kecil
• Para siswa menuntut jumlah guru yang cukup
• Bangunan yang lebih baik
• Jadwal yang tidak terlalu padat
• Sistem yang digunakan lulusan sekolah menengah untuk mendaftar ke pendidikan tinggi dinilai diskriminatif. Sistem ini telah menyebabkan 126.000 pelamar – banyak di antaranya berasal dari latar belakang kurang mampu – tidak mendapatkan tempat pada 2026 ini.

Keluhan para siswa mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang apakah negara dapat menyediakan pendidikan dan kesempatan yang dibutuhkan kaum muda. Maka itu, berawal dari keluhan di sekolah, demo bisa meluas seputar ketidaksetaraan, pemotongan investasi publik, dan hak-hak demokrasi.

“Mereka tidak ingin berperang; mereka menginginkan masa depan yang berbeda,” ujar Donatella della Porta, seorang sosiolog dan ilmuwan politik di Italia, kepada Al Jazeera.

Sistem Pendidikan yang Tidak Setara

Laporan The Guardian mengungkapkan bahwa sistem pendidikan di Prancis termasuk yang paling tidak setara bagi wilayah yang dinilai maju. Kekurangan guru telah menjadi masalah selama bertahun-tahun, bahkan tenaga kependidikan di beberapa distrik terkadang dibiarkan kosong selama berbulan-bulan.

Akibatnya, hampir 10 persen jam pelajaran hilang di sekolah menengah negeri pada 2024-2025. Sekolah-sekolah di daerah pendidikan prioritas yang melayani komunitas kurang mampu sangat terpengaruh oleh kekurangan guru ini, menurut Kantor Audit Nasional Prancis.

Pada awal 2022, otoritas pendidikan Créteil melaporkan kekurangan 60 perawat sekolah dan 20 pekerja sosial. Pada 2023, di Seine-Saint-Denis, wilayah termiskin di daratan Prancis, dua pertiga posisi dokter sekolah kosong.

Laporan menemukan adanya sekolah-sekolah yang secara fisik sudah rusak parah, termasuk air yang tidak aman untuk diminum karena kontaminasi bakteri. Siswa-siswa juga melaporkan adanya tikus dan kecoa, toilet yang kotor, dan dalam satu kasus, tangki septik yang meluap saat hujan.

Kondisi ini diperparah oleh pemadaman listrik dan perabotan yang hilang. Beberapa ruang kelas juga memiliki insulasi yang sangat buruk sehingga suhu turun di bawah 14 derajat Celsius pada musim dingin dan mencapai 40 derajat Celsius pada musim panas.

Prancis Membara, Anak Muda Jadi Korban

Datang dengan aspirasi tentang sekolah mereka, justru ada remaja yang menjadi korban. Kondisi keos menciptakan ketegangan yang berkepanjangan antara demonstran dan polisi.

Alih-alih merespons tuntutan para siswa, pemerintah telah menerapkan doktrin yang tercantum dalam Panduan Operasionalnya tentang Kekerasan Perkotaan. Pemerintah memperlakukan siswa sekolah sebagai musuh internal yang harus dinetralisir. Pada 8 Oktober saja, 6.877 orang telah ditahan polisi, sekitar 80% di antaranya adalah anak-anak.

Selama protes berlangsung, seorang anak berusia 15 tahun juga kehilangan tangannya akibat granat kejut polisi. Korban lain, anak berusia 14 tahun, menderita rahang hancur setelah terkena tabung gas air mata yang ditembakkan dari jarak dekat, menurut Human Rights Watch.

Human Rights Watch pun mengutuk penggunaan kekerasan berlebihan terhadap anak-anak, padahal sebagian besar demonstrasi telah berlangsung damai.

“Kaum muda juga telah mengalami penindasan brutal ketika menggunakan taktik (aksi) yang tidak mengganggu,” kata Guya Accornero, seorang spesialis gerakan sosial di Institut Universitas Lisbon.

(Sumber:Kekurangan Guru Bikin Prancis Membara, Begini Sistem Pendidikan yang Diprotes.)

Jakarta (VLF) – Ahmad Zaini (LAZ). KPK memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi (LR).

“Dugaan TPK terkait benturan kepentingan dalam PBJ, suap PBJ, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

“LR, PNS / Kepala Dinas PUPRPKP Pemkab Lombok Barat,” tambahnya.

KPK juga memanggil dua saksi lainnya. Salah satunya adalah I Agus Wirawan Sastraselaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Barat.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujarnya.

Berikut daftar saksi yang dipanggil KPK:

• Lalu Ratnawi PNS / Kepala Dinas PUPRPKP Pemkab Lombok Barat
• I Agus Wirawan Sastra PNS / Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Barat
• 3. Ricky Muharam Staff HRD Hotel Santika Premier Slipi Jakarta

Diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi karena ikut main proyek dan menerima suap. Total penerimaan diduga mencapai Rp 12,4 miliar dalam bentuk uang tunai dan barang.

“Berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Mereka adalah:

• Lalu Ahmad Zaini selaku Bupati Lombok Barat
• Sudirman selaku Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat (PT AMGM)
• Alvonsus Gani selaku Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument (PT MSI).

Berikut ini rincian suap yang diterima Lalu Ahmad Zaini:

• Satu unit mobil merek Toyota Alphard senilai Rp 1,2 miliar;
• Satu pasang sepatu merek Hermes senilai Rp 19 juta;
• Akomodasi perjalanan LOP-JKT (Bupati sering kali melakukan perjalanan Lombok-Jakarta PP);
• Uang tunai sekurang-kurangnya senilai Rp 380 juta;
• Satu unit telepon genggam merek iPhone 17 Pro senilai Rp 26 juta;
• Satu ekor sapi kurban senilai Rp 17 juta.

Jika ditotal, Lalu Ahmad menerima Rp 12,4 miliar dalam bentuk uang, barang, dan fasilitas.

(Sumber:KPK Panggil Kadis PUPRPKP Lombok Barat Terkait Kasus Bupati Lalu Ahmad.)

Jakarta (VLF) – Prancis tengah menghadapi tekanan ekonomi akibat utang pemerintah yang terus membengkak. Total utang negara tersebut kini mencapai rekor US$ 4 triliun atau setara 119% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengutip Fortune, Senin (19/10/2026), rasio tersebut menjadi yang tertinggi sejak masa setelah Perang Dunia II. Tekanan ekonomi ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi masyarakat yang memprotes tingginya biaya hidup.

Situasi semakin rumit karena pemerintah Prancis juga menghadapi tekanan politik untuk memangkas belanja negara dan mengendalikan defisit anggaran. Tingginya utang Prancis mulai menimbulkan kekhawatiran di pasar keuangan.

Imbal hasil obligasi pemerintah bahkan melonjak ke level tertinggi dalam 24 tahun, memunculkan sinyal peringatan yang terakhir terlihat ketika krisis utang melanda kawasan Eropa pada 2011.

Investor mulai kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah Prancis dalam mengendalikan defisit anggaran. Kondisi politik yang tidak stabil turut memperbesar kekhawatiran bahwa pemerintah akan kesulitan menjalankan kebijakan penghematan.

Direktur Pelaksana Eurasia Group untuk Eropa, Mujtaba Rahman, menilai Prancis tengah menghadapi tiga persoalan sekaligus, yakni krisis demokrasi liberal, buruknya pengelolaan keuangan negara, dan meningkatnya ketidakpuasan generasi muda.

Menurutnya, persoalan fiskal menjadi ancaman paling serius karena berkaitan dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi Prancis. Rahman bahkan menyebut Prancis berada di ambang krisis.

“Prancis benar-benar berada di ambang krisis,” tambahnya.

Persoalan utang Prancis semakin berat akibat pandemi COVID-19 serta perang di Ukraina dan Iran. Perdana Menteri (PM) Prancis, Sébastien Lecornu telah mengusulkan rancangan anggaran 2027 untuk menurunkan defisit secara bertahap, dari 5,4% menjadi 5% terhadap PDB. Namun, rancangan tersebut masih harus menghadapi pemungutan suara penting di Majelis Nasional pada Selasa (20/10).

Rahman memperingatkan bahwa kegagalan pemerintah meloloskan anggaran berpotensi membuat biaya pembayaran bunga utang Prancis melonjak tajam.

“Prancis bisa terpaksa meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan berharap mendapat bantuan dari Bank Sentral Eropa (ECB). Ini akan menjadi penghinaan bagi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia,” sambungnya.

Di tengah tekanan tersebut, gelombang demonstrasi juga melanda berbagai wilayah Prancis. Aksi protes terhadap tingginya biaya hidup bahkan berujung kerusuhan, penjarahan toko-toko mewah dan supermarket, hingga pembakaran bangunan pemerintah.

Sebelumnya, para pelajar juga menggelar demonstrasi untuk memprotes buruknya fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pengajar, serta minimnya investasi pemerintah di sektor pendidikan selama bertahun-tahun.

(Sumber:Utang Prancis Tembus US$ 4 T, Tertinggi sejak Perang Dunia II.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat perlindungan hak pekerja. Tak hanya itu, Pemprov Jabar menyiapkan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak PHK kembali memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK selama Januari hingga September 2026. Kondisi tersebut mendorong Pemprov Jabar untuk tidak hanya memastikan hak pekerja terpenuhi, tetapi juga memperluas akses terhadap kesempatan kerja baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar mengatakan, Pemprov Jabar berupaya memastikan hak pekerja tetap terpenuhi melalui fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya tersebut juga dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan deteksi dini untuk mencegah persoalan hubungan industrial berkembang menjadi konflik.

Menurutnya, penyelesaian melalui dialog menjadi salah satu langkah yang ditempuh ketika muncul permasalahan hubungan industrial. Ia menambahkan, Pemprov Jabar juga berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja yang terdampak PHK tetap dapat mengakses manfaat jaminan sosial.

“Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kim dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2026).

Di samping memastikan perlindungan bagi pekerja yang terdampak PHK, Pemprov Jabar juga berupaya membantu pencari kerja menemukan peluang pekerjaan baru. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi Nyari Gawe yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi Nyari Gawe mencatat 704.121 pencari kerja dan melibatkan 714 perusahaan. Platform tersebut menyediakan 24.085 lowongan kerja, dengan 1.209 pelamar tercatat telah diterima bekerja.

Upaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan juga dilakukan melalui program Bursa Kerja Online yang disiarkan langsung bersama Gubernur Jawa Barat melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial. Hingga 9 Oktober 2026, program tersebut telah berjalan dalam empat edisi dengan melibatkan 89 perusahaan dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.

Selain memperluas akses informasi dan penempatan kerja, Pemprov Jabar mendorong peningkatan keterampilan agar tenaga kerja memiliki bekal untuk bersaing di pasar kerja.

Disnakertrans Jabar menyelenggarakan pelatihan berbasis kejuruan di berbagai bidang, meliputi otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, dan pembuatan konten digital.

Pelatihan melalui Mobile Training Unit turut dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan peningkatan keterampilan.

Pemprov Jabar juga mengembangkan pelatihan kewirausahaan sebagai alternatif bagi pekerja terdampak PHK maupun pencari kerja lainnya untuk membangun usaha mandiri.

(Sumber:Jurus Pemprov Jabar Lindungi Hak & Perluas Akses Kerja Warga Terdampak PHK.)

Jakarta (VLF) – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Irwan Meilano bicara potensi sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang masih perlu ditingkatkan dalam perdagangan global. Hal ini disampaikan saat meresmikan Trade Indonesia, di She La Vie Grand Ballroom, Alam Sutera, Serpong, Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2026).

Irwan mengatakan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu peluang terbesar dalam perdagangan global. Menurutnya, nilai perdagangan produk perikanan dunia kini mencapai US$ 184 miliar, hampir menyamai perdagangan daging, dan lebih dari sepertiganya diperdagangkan lintas negara melalui laut, namun potensi itu belum dapat dimanfaatkan maksimal oleh Indonesia.

Indonesia merupakan peringkat kedua dunia untuk perikanan tangkap setelah China dan peringkat ketiga untuk perikanan budi daya. Ekspor perikanan nasional tahun lalu mencapai US$ 6,27 miliar, tumbuh 5,2%, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun dari sisi nilai perdagangan, Indonesia masih berada di peringkat ke-10.

“Produksinya banyak, nilainya rendah. Bapak dan Ibu yang paham soal margin pasti melihat ada gap serius di sini, dan gap itu seharusnya menjadi potensi. Itu peluang yang harus kita rebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Ia mencontohkan Norwegia, yang dengan produksi sekitar 4 juta ton mampu membukukan ekspor US$ 17 miliar. Artinya, peningkatan nilai tambah produk perikanan Indonesia masih sangat terbuka.

Untuk itu, pemerintah menjalankan kebijakan ekonomi biru yang mencakup perluasan kawasan konservasi, pengembangan perikanan budidaya di pesisir, laut, dan darat, pengawasan pulau-pulau kecil dan pesisir, serta penanganan sampah plastik. Irwan menyebut seluruh agenda itu membuka peluang usaha di sepanjang rantai nilai, mulai dari pakan, benih, rantai dingin, pengolahan, logistik, hingga ekspor.

Ia menjelaskan, perluasan kawasan konservasi bukan sekadar agenda lingkungan. Ketika kawasan konservasi membaik, kualitas hasil laut ikut meningkat, sehingga volume tangkapan tidak harus besar tetapi nilainya di pasar jauh lebih baik.

“Kami di KKP sangat berharap kita semua bisa naik kelas. Nelayan naik kelas, produk ekspor kita naik kelas, baik dari sisi kualitas maupun nilai. Yang penting adalah menemukan mitra yang tepat untuk membangun investasi, dan KKP siap mendukung Bapak dan Ibu sekalian dalam proses tersebut,” ujarnya.

Irwan mengingatkan bahwa peningkatan nilai ekspor menuntut pemenuhan standar mutu. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah lama menjadi produsen besar dunia, dan tugas bersama ke depan adalah meningkatkan kapasitas produksi sekaligus nilai ekspornya.

“Tidak banyak negara yang dianugerahi kekayaan laut seperti kita. Saya banyak terlibat di bidang sumber daya mineral, dan sekarang saya melihat sumber daya laut kita jauh lebih berharga dari itu semua. Yang kita perlukan adalah kolaborasi,” tuturnya.

Founder & Global Head International Creatives Exchange (ICE) yang menaungi Trade Indonesia, Atta Ul Karim, menjelaskan bahwa Trade Indonesia dibangun untuk mempertemukan pelaku usaha domestik dan mitra luar negeri secara lebih langsung, sekaligus mendorong hubungan bisnis yang berkembang menjadi kerja sama konkret.

Melalui jaringan bisnis dan direktori yang disediakan, platform ini diharapkan membantu pelaku usaha menemukan mitra yang relevan, memperoleh informasi peluang perdagangan, serta menjajaki kerja sama dengan jaringan internasional.

“Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem yang mendorong lebih banyak bisnis Indonesia berkembang dan menjangkau pasar internasional,” lanjutnya.

(Sumber:Produksi Ikan RI Melimpah, tapi Nilai Perdagangannya Masih Rendah.)