Jakarta (VLF) – Menteri Pertanian Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Zhang Zhu mengapresiasi capaian sektor pertanian Indonesia dan menyepakati penguatan kerja sama dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, terutama dalam peningkatan produksi, transfer teknologi, dan pengembangan komoditas strategis.

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi kedua negara.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Mentan Amran dengan Zhang Zhu di Beijing. Pertemuan membahas pengembangan bawang putih dari hulu hingga hilir, kolaborasi penelitian dan teknologi pertanian modern, penguatan perdagangan komoditas unggulan, serta peluang investasi industri pengolahan.

Dalam pertemuan tersebut, Zhang menilai hubungan kerja sama pertanian Tiongkok dan Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif sejak 2019. Ia juga menyoroti besarnya hubungan perdagangan kedua negara yang menjadi modal penting untuk memperluas kemitraan di sektor pertanian.

Menurut Zhang, nilai perdagangan ekspor-impor Tiongkok dan Indonesia pada 2025 mencapai sekitar US$ 125 miliar. Angka tersebut, berdasarkan penjelasan Zhang dalam pertemuan, setara dengan sekitar 25% dari perdagangan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Zhang juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir utama kelapa sawit dunia.

“Capaian dan potensi tersebut membuka ruang lebih besar bagi Tiongkok dan Indonesia untuk memperdalam kerja sama, termasuk melalui pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas produksi, dan penguatan perdagangan komoditas pertanian,” ungkap Zhang, dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2026)

Zhang menyatakan dukungannya terhadap pengembangan produksi bawang putih di Indonesia. Tiongkok siap memperdalam pembahasan teknis mengenai teknologi produksi, teknik penanaman, dan aspek budidaya lain yang dapat dikerjasamakan.

“Kami sangat mendukung pengembangan produksi bawang putih di Indonesia. Kami siap memperdalam pembahasan, terutama terkait teknologi produksi, penanaman, dan aspek teknis lainnya yang dapat dikerjasamakan oleh kedua negara,” ujar Zhang.

Untuk komoditas kopi, kakao dan kelapa sawit, Zhang menyampaikan Tiongkok akan mendorong pembentukan kelompok kerja atau working group untuk membahas kerja sama komoditas unggulan Indonesia tersebut. Pembahasan teknis ini diharapkan membantu kedua negara mengidentifikasi peluang dan merumuskan tindak lanjut kerja sama.

Zhang juga menawarkan penguatan diskusi teknis dan kolaborasi penelitian, termasuk pemanfaatan drone tanpa awak, robot pertanian, dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Tiongkok juga menyatakan kesiapan mengorganisasikan delegasi perusahaan untuk menjajaki peluang investasi di Indonesia.

Amran menegaskan kerja sama dengan Tiongkok harus menghasilkan manfaat konkret bagi sektor pertanian Indonesia. Kemitraan tidak cukup hanya menjaga kelancaran perdagangan, tetapi juga perlu memperkuat kemampuan produksi nasional, mempercepat modernisasi pertanian, dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan.

“Kita ingin kerja sama ini diperkuat. Untuk komoditas yang kita butuhkan, seperti bawang putih dan kedelai, kita harapkan pasokannya semakin baik,” kata Amran.

“Di sisi lain, kita juga ingin memperbesar ekspor komoditas unggulan Indonesia ke Tiongkok,” sambungnya.

Salah satu agenda utama yang diusulkan Amran adalah pengembangan bawang putih secara menyeluruh, mulai dari penyediaan benih, teknologi budidaya, alat dan mesin pertanian, hingga pembangunan klaster produksi di Indonesia. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.

Saat ini, sekitar 90% kebutuhan bawang putih Indonesia dipenuhi dari Tiongkok. Karena itu, Amran mendorong agar hubungan kedua negara dikembangkan menjadi kemitraan yang juga mendukung peningkatan produksi bawang putih di Indonesia.

“Kita ingin kerja sama hulu sampai hilir untuk bawang putih, mulai dari benih, teknologi, alat dan mesin pertanian, hingga membangun klaster di Indonesia,” ungkap Amran.

Selain bawang putih, Amran mendorong pengembangan klaster komoditas unggulan Indonesia, khususnya kelapa, kopi, dan durian. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar, menjaga kualitas produk, dan meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia.

Di bidang investasi, Amran menawarkan peluang bagi perusahaan Tiongkok untuk mengembangkan industri pengolahan di kawasan khusus yang telah disiapkan pemerintah. Sektor yang ditawarkan antara lain industri kelapa dan produk turunannya, rumput laut, serta industri vaksin untuk pertanian.

Menurut Amran, kesiapan lahan, legalitas, dan dukungan insentif di kawasan tersebut diharapkan memudahkan investor merealisasikan pembangunan industri di Indonesia.

“Lahannya sudah siap, legalitasnya juga disiapkan. Investor tinggal datang. Kita ingin membangun industri pengolahan, seperti pabrik kelapa dan rumput laut, sehingga sumber daya yang kita miliki bisa memberikan nilai tambah lebih besar,” jelas Amran.

Transfer teknologi menjadi agenda penting lainnya dalam pertemuan tersebut. Amran mendorong kerja sama di bidang mekanisasi, AI, serta pemanfaatan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian.

Dalam kesempatan yang sama, Amran juga mengusulkan peningkatan kerja sama perdagangan produk susu, mengingat kebutuhan susu Indonesia sekitar 4 juta ton per tahun. Ia juga mengusulkan penelitian gandum sebagai salah satu upaya mendukung pemenuhan kebutuhan dalam negeri yang masih bergantung pada impor.

Kedua menteri sepakat penguatan komunikasi dan pembahasan teknis diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai peluang tersebut. Kemitraan Indonesia-Tiongkok diharapkan tidak hanya memperkuat perdagangan, tetapi juga meningkatkan kapasitas produksi nasional melalui transfer teknologi, penelitian, investasi, dan pengembangan industri hilir.

Melalui kerja sama yang semakin konkret, Indonesia mendorong penguatan kedaulatan pangan sekaligus peningkatan daya saing sektor pertanian. Kolaborasi dengan Tiongkok diharapkan membuka peluang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan menghasilkan produk pertanian bernilai tambah tinggi.

(Sumber:RI-China Perkuat Kerja Sama Pertanian, Fokus Tingkatkan Produksi.)

Jakarta (VLF) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang melarang anggota untuk menggunakan vape. Ia menyinggung penggunaan vape yang seringkali disalahgunakan.

“Pertama, saya menyambut baik ada SE Kapolri untuk melarang anggotanya menggunakan vape. Kedua, saya mendukung kolaborasi Kapolri dan BPOM untuk memastikan kandungan vape yang mengandung narkotika cair,” kata Yahya Zaini kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

Yahya lantas meminta pemerintah melarang penggunaan vape mengandung narkotika cair. Ia menyebut harus ada langkah yang tegas dalam memberantas penyebaran narkotika.

“Ketiga, meminta pemerintah melarang penggunaan vape mengandung narkotika cair. Keempat, meminta BPOM melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran narkotika cair. Kalau ditemukan ada produsen yang melakukan pelanggaran bisa dicabut izin edarnya. Kelima, jika terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana mendesak Polri untuk menindak secara hukum dan pabriknya ditutup,” ujar dia.

Legislator Golkar ini mengatakan pemerintah juga mesti melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda supaya terhindar dari bahaya penggunaan narkotika cair. Ia ingin rantai penyebaran narkotika untuk diputus.

“Karena penggunaan vape di kalangan anak muda sudah menjadi trend dan budaya atau gaya hidup. Meminta pemerintah membuat regulasi secara tegas untuk melarang penggunaan vape yang mengandung narkotika cair. Dan meminta Polri dan BNN untuk melakukan operasi lapangan untuk memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika cair dan produsen yang memproduksi vape tersebut,” kata Yahya.

“Kita harus menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika cair. Bahaya narkotika cair ini jangan dianggap ‘enteng’ karena bisa menciptakan ketergantungan bagi pemakainya. Sudah saatnya kita gaungkan gerakan perlawanan terhadap bahaya narkotika cair bagi generasi muda. Kolaborasi antara Kapolri, BNN dan BPOM sangat penting untuk mengawal gerakan tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota polisi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Melalui surat edaran pada 30 Oktober 2026, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus mengalami perubahan, termasuk dengan memanfaatkan perangkat rokok elektrik.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus kita antisipasi. Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11).

(Sumber:Larangan Polisi Nge-vape, Komisi IX DPR Ingatkan Bahaya Peredaran Narkoba Cair.)

Jakarta (VLF) – Harga minyak mentah dunia merosot tajam setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Iran membuka peluang penyelesaian konflik secara diplomatis. pada Pada penutupan perdagangan Senin (2/11), harga minyak mentah dunia turun hingga 7%.

Kontrak berjangka minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS anjlok 7,4% dan ditutup di level US$ 96,46 per barel, rekor penurunan harian sejak 27 Juli lalu. Sementara Brent merosot 7,6% dan ke US$ 104,77 per barel.

Trump menyampaikan Iran ingin mencapai kesepakatan. Menurut Trump, hal itu mungkin saja terjadi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio menyebut pada akhir pekan lalu Trump sebenarnya lebih memilih menghindari opsi militer dan ingin meredam ketegangan lewat meja perundingan.

Trump sempat menyatakan tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu paruh waktu AS berlangsung. Namun, pasar sempat memperhitungkan risiko eskalasi militer besar-besaran setelah pemilu yang membuat harga minyak melonjak lebih dari 10% sepanjang Oktober.

Pasar minyak sebenarnya pernah mengalami aksi jual pada fase-fase awal perang akibat rumor kemungkinan perdamaian. Namun, konflik tersebut pada akhirnya justru kembali memanas dan membuat harga minyak dunia melonjak lagi.

Terkait rencana kembali menyerang Iran, Rubio menegaskan Trump belum mengambil keputusan final.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden kepada Anda adalah keyakinan yang luar biasa bahwa jika kita perlu melakukan sesuatu secara militer, kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, kita lebih memilih untuk menyelesaikannya secara damai,” ujar Rubio dikutip dari CNBC, Selasa (3/11/2026).

Berdasarkan kantor berita pemerintah Iran, Islamic Republic News Agency (IRNA), Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan pihaknya tengah berupaya menyelesaikan persoalan lewat dialog. Pezeshkian menyebut Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, telah memberikan wewenang tertentu kepada pemerintah untuk mengambil langkah tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan kesepakatan dengan AS sangat mungkin tercapai apabila AS menunjukkan itikad baik dan benar-benar mencari solusi damai.

Araghchi menjelaskan para mediator sedang membahas proposal yang diajukan oleh Iran dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September lalu. Iran berharap AS dapat mencabut sanksi, mengurangi kehadiran militer di kawasan, serta menghentikan blokade.

(Sumber:Harga Minyak Dunia Anjlok 7% Sambut Peluang Damai AS-Iran.)

Jakarta (VLF) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital atau Perpres ojek online (ojol). Pembahasannya masih dilakukan di tiga kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Itu lagi disinkronisasi dengan tiga kementerian. Kementerian Perhubungan, Kementerian UMKM, dan Kementerian Komdigi,” ujar Maman di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2026).

Maman menerangkan berdasarkan mandat dari Perpres tersebut, masing-masing kementerian ditugaskan untuk menerbitkan aturan berupa Peraturan Menteri (Permen) paling lambat 31 Desember 2026. Dalam hal ini, Maman menyebut Kementerian UMKM berfokus untuk mengatur perjanjian kemitraan antara pengemudi (driver) ojol.

“Kan perintahnya kan di Perpres itu kan tanggal 31 Desember ini kan paling telat kan kita harus siapkan aturan turunan,” kata Maman.

Ia memastikan prinsip kemitraan antara driver ojol dan aplikator seimbang sehingga tidak ada pihak yang merugikan. Tak hanya itu, driver ojol juga akan dapat mengakses kredit usaha rakyat (KUR). Mekanismenya nanti akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

“Jadi, tetap melalui bank penyalur. Bank penyalur yang ada, nanti tinggal kita bicara dengan aplikator. Kan aplikator juga sudah punya database. Mana yang kira-kira ini kita lihat teman-teman ada yang mau mengajukan atau tidak,” imbuh Maman.

Sebelumnya, Maman mengatakan total driver ojol yang terdaftar secara administratif sekitar 5 jutaan. Namun, yang rutin menarik kerja kurang lebih sekitar 1 jutaan.

Sementara itu, jumlah merchant ataupun UMKM yang terlibat berjualan dalam aplikasi kurang lebih antara sekitar 13-15 juta. Pihaknya berfokus pada pengawasan perjanjian kemitraan.

“Penugasan kepada kementerian UMKM selain memang ditugaskan sebagai pengampunya kami ditugaskan untuk melakukan monitoring pengawasan terkait perjanjian kemitraan,” tutur Maman saat Media Briefing di Kantor Kementerian UMKM.

Ia menyebut Kementerian UMKM akan melakukan rapat serta rutin bersama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan. Terkait mengenai perlindungan sosial untuk driver ojol, Maman menyebut akan diatur semua di dalam perjanjian kemitraan antara kedua pihak.

“Mengenai Permen turunan dari Perpes ojol, itu kami diberikan batas waktu sampai akhir Desember. Artinya, ya tapi secara ini kita sudah siapkan, cuma kita diberikan batas waktu sampai akhir Desember. Saya ingin sampaikan kami tidak mau gegabah, kami ingin betul-betul menghasilkan sebuah langkah kebijakan yang komprehensif, positif, dan memiliki kemanfaatan yang baik buat kedua belah pihak,” beber ia.

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan sesuai dengan amanah ojol dijadikan sebagai salah satu UMKM. Menurut Helvi, dengan status tersebu ojol itu berhak untuk mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraannya.

“Nah kalau dia diakui sebagai UMKM ada di sana fasilitas pembiayaan. Kita berharap yang tadinya bahkan ya di kehidupan sehari-hari ada yang menyewa kendaraan untuk jadi ojol. Nah kita berharap dengan membuka fasilitas pembiayaan ini,” kata Helvi.

(Sumber:Aturan Turunan Perpres Ojol Ditargetkan Rampung Desember.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia tidak ekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat. Alasannya, Indonesia masih membutuhkan listrik yang banyak.

“Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).

Bahlil juga meminta Danantara tidak melakukan lobi-lobi terkait keputusan ini. Pasalnya kata Bahlil, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Bahlil menegaskan keputusan soal ekspor ini ada di Kementerian ESDM, bukan Danantara.

“Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada. Izin itu ada di (Kementerian) ESDM, bukan Danantara,” tegas Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya mendahulukan. Marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini,” sambungnya.

Sebelumnya, rencana Indonesia ekspor listrik ke Singapura memang belum terwujud. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan soal harga listriknya.

Bahlil mengungkapkan, sebenarnya Indonesia terbuka untuk melakukan ekspor listrik ke Singapura. Namun, dalam proses kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam hal ini, ia menyinggung soal harga listrik. Ia mengatakan, jika harga yang ditawarkan tidak sesuai, maka pemerintah masih akan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Untuk Singapura, kita juga akan ekspor, tapi harganya juga harus cengli. Selama itu belum kita bicara tentang win-win, maka saya pikir penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Bahlil menjelaskan Indonesia sendiri sudah menjalin kerja sama kelistrikan dengan Malaysia. Dalam hal ini, Indonesia mengimpor listrik dari Malaysia.

Dalam kerja sama tersebut, Bahlil mengatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan.

“Seperti kita melakukan kerja sama antara Malaysia dan Indonesia, itu kan kita juga impor listrik dari Malaysia, PLTA kita lewat Kalimantan. Itu bagus, harganya cengli,” ujarnya

(Sumber:Bahlil Pastikan RI Tidak Ekspor Listrik ke Singapura!.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia meminta setop ekspor sumber daya alam (SDA) melalui negara perantara. Ia meminta ekspor langsung ke negara tujuan.

“Saya enggak mau. Enggak boleh lagi sumber daya alam kita dari sektor ESDM, kalau kita mau kirim barang ke China, ya dari Jakarta langsung China.Tidak boleh dari Jakarta mampir negara yang itu,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026, Senin (2/11/2026).

Menurut Bahlil praktik pengiriman SDA yang selama ini dilakukan melalui negara perantara membuat negara tersebut memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan Indonesia, termasuk penerimaan pajak dan pencatatan neraca perdagangan.

“Hanya setempel, baru dia bilang, ini ekspor by negara dia, dari mana barang kamu. Langsung saja. Langsung saja. Sudah lama barang ini tertinggal begini terus. Saya enggak bisa diolah-olah oleh mereka ini, enggak bisa,” terang Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Bahlil juga meminta eskpor Liquefied Natural Gas (LNG) ke negara lain harus langsung ke negara tujuan. Misalnya akan kirim ke Jepang ya langsung saja ke Jepang tanpa ke negara transit.

“Saya juga sudah memerintahkan Dirjen Migas sama Kepala SKK Migas, kalau kita mau kirim LNG, contoh ke Jepang, atau ke Korea, langsung saja,” kata Bahlil.

“Kenapa harus pakai negara lain? Mereka yang dapat pajak, mereka yang mempunyai neraca perdagangan, baru ada bencana sedikit saja, sudah gopoh-gopoh kayak orang apa saja. Jadi, jangan lagi kita kirim ke sana. Kita kirim langsung, langsung tidak boleh lewat negara-negara perantara,” sambungnya.

Bahlil menegaskan, Indonesia merupakan negara berdaulat yang tidak bisa diatur-atur oleh pihak manapun. Meski begitu, Bahlil tidak menyebutkan negara mana yang dia maksud.

“Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun, enggak boleh. Ini pasti teman-teman media habis ini tanya saya, Pak, negara mana itu? Saya sudah lihat muka-muka kalian, ini wartawan di depan saya. Kalau ditanya, negara mana, yang kamu tahu dalam hati kalian sudah. Jadi, Bapak-Ibu semua, saya pikir itu, karena kedaulatan negara kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.Itu harga mati,” pungkasnya.

(Sumber:Ekspor Sumber Daya Alam RI Dilarang Lewat Negara Perantara.)

Jakarta (VLF) – Jalur arteri di Kota Cimahi menjadi salah satu jalur yang dilintasi Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya selain Kota Bandung serta Kabupaten Bandung Barat (KBB). Proyek BRT menjadi upaya mengurai kemacetan Bandung Raya.

Kota Bandung sudah memulai proyek pembangunan halte on-corridor BRT di beberapa titik. Nantinya pembangunan fasilitas penunjang itu juga akan dilakukan di daerah lain yang dilintasi BRT Bandung Raya.

Tak cuma fasilitas halte, pemerintah daerah juga akan mengucurkan anggaran subsidi untuk menunjang operasional BRT Bandung Raya. Pemerintah Kota Cimahi misalnya, akan menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar.

Anggaran yang dikucurkan Kota Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat itu bakal digunakan untuk keperluan subsidi operasional seperti tarif, gaji sopir, bahan bakar, hingga operasional armada tersebut.

“Ada, namanya PSO (Public Service Obligation) yaitu sharing anggaran untuk pembiayaan operasional BRT. Kota Cimahi menyiapkan sekitar Rp3 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Endang saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).

Sementara untuk dukungan fasilitas operasional BRT Bandung Raya, di Kota Cimahi nantinya akan ada 26 titik pemberhentian transportasi massal tersebut. Namun tak semuanya berbentuk halte on-corridor.

“Kalau tidak salah di kita itu ada 26 titik, tapi tidak semuanya dalam bentuk bangunan halte. Jadi ada sebagian yang berbentuk totem dan hanya rambu saja. Kalau berdasarkan rencana awal, 26 itu rinciannya 12 di jalan kota, 2 di jalan provinsi, lalu 12 di jalan nasional,” kata Endang.

Endang mengatakan pembangunan halte on-corridor serta fasilitas lainnya di sepanjang rute BRT Bandung Raya menjadi tanggungjawab dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kalau untuk pembangunan fasilitas BRT itu semuanya oleh kementerian (Perhubungan), jadi satu paket dengan rambu dan markanya juga,” kata Endang.

(Sumber:Pemkot Cimahi Kucurkan Rp3 Miliar Subsidi Operasional BRT Bandung Raya.)

Jakarta (VLF) – Petinggi dari 10 perusahaan yang diduga terkait kebakaran penyebab kabut asap menyatakan siap bekerja sama penuh dalam penyelidikan Pemerintah Singapura. Komitmen itu disampaikan setelah mereka bertemu dengan tiga menteri Singapura pada Rabu (28/10).

Ketiga menteri tersebut adalah Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Senior K Shanmugam, dan Menteri Lingkungan Hidup Grace Fu. Mereka membahas rencana memperketat aturan untuk menindak pihak yang bertanggung jawab atas polusi kabut asap.

Pertemuan itu juga dihadiri penasihat hukum senior Davinder Singh serta sejumlah pejabat tinggi dari Kejaksaan Agung Singapura, Badan Lingkungan Nasional (NEA), dan Kementerian Hukum.

Pemerintah Singapura berencana mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) dalam sidang parlemen berikutnya. Perubahan ini bertujuan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi proses pemeriksaan perusahaan.

Melalui aturan tersebut, perusahaan yang menolak menunjuk tim pemeriksa atau tidak bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dapat dikenai sanksi hukum.

“Saya akan mengajukan perubahan Undang-Undang Polusi Asap Lintas Batas dalam sidang parlemen berikutnya agar mekanisme ini memiliki kekuatan hukum. Perusahaan yang tidak mematuhinya akan dianggap melakukan pelanggaran. Kami akan menggunakan kewenangan yang ada untuk melindungi kesehatan masyarakat Singapura,” kata Grace Fu, dikutip dari CNA, Kamis (29/10/2026).

Sementara itu, Shanmugam yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Singapura menyambut baik kesediaan perusahaan untuk bekerja sama.

Menurutnya, perusahaan-perusahaan tersebut akan diminta menjalani pemeriksaan independen terhadap kegiatan operasional, hubungan antarperusahaan, serta rantai pasok mereka. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan turut berkontribusi terhadap kebakaran.

“Kabut asap disebabkan oleh kebakaran. Kebakaran terjadi akibat praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan fenomena alam,” tegas Shanmugam di hadapan perwakilan perusahaan.

Daftar Perwakilan yang Hadir

• Bumitama Agri: CEO sekaligus Executive Chairman Lim Gunawan Hariyanto.
• First Resources: CEO sekaligus Executive Director Ciliandra Fangiono.
• Golden Agri-Resources: Chairman sekaligus CEO Franky Oesman Widjaja.
• Indofood Agri Resources: CEO sekaligus Executive Director Mark Julian Wakeford.
• Kencana Agri: CEO sekaligus Executive Director Albert Maknawi.
• TSH Resources: Chairman Kelvin Tan Aik Pen.
• Wilmar International: Chairman sekaligus CEO Kuok Khoon Hong.
• Sinar Mas Group: Penasihat Senior Bernard Tan, yang juga mewakili Asia Pulp & Paper Company dan Asia Pulp & Paper Company (China).

Bukan Mencari Kambing Hitam

Shanmugam menegaskan kepada para perwakilan perusahaan bahwa pemeriksaan tersebut bukan bertujuan mencari pihak yang bisa dijadikan kambing hitam.

“Tujuan dari pemeriksaan ini bukan untuk mencari kambing hitam ataupun menyalahkan pihak tertentu demi kepentingan publik atau politik,” ujarnya.

Menurutnya, perusahaan yang memiliki kegiatan usaha dan kepentingan bisnis di Singapura bertanggung jawab memastikan operasional serta rantai pasok mereka tidak berkontribusi terhadap kabut asap.

“Jika ada kekhawatiran mengenai keterlibatan suatu perusahaan, baik secara langsung maupun melalui hubungan bisnis atau rantai pasoknya, kami akan memeriksa fakta-faktanya secara menyeluruh,” katanya.

Shanmugam menjelaskan, perusahaan yang tidak terlibat dalam kebakaran dan memiliki rantai pasok yang bersih justru dapat memanfaatkan pemeriksaan tersebut untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah sekaligus menjawab kekhawatiran pemerintah.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mempertimbangkan sejauh mana perusahaan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Pemerintah Singapura akan segera mengumumkan penunjukan sejumlah ahli yang tergabung dalam panel pemeriksa independen.

“Salah satu perusahaan yang telah diidentifikasi harus menunjuk tim yang terdiri dari perusahaan investigasi dan firma hukum yang akan memberikan pendampingan hukum kepada perusahaan investigasi tersebut. Keduanya harus berasal dari panel yang telah ditentukan, sesuai arahan NEA,” kata Shanmugam kepada perwakilan perusahaan.

Ia menjelaskan, firma hukum tersebut bertugas memberikan pendampingan kepada tim investigasi, bukan kepada perusahaan yang diperiksa. Hal ini karena penyelidik kerap membutuhkan dukungan hukum dalam menyusun laporan pemeriksaan.

Seluruh biaya pemeriksaan yang dilakukan tim tersebut akan ditanggung oleh perusahaan terkait. Shanmugam juga menegaskan bahwa tim pemeriksa harus diberikan akses penuh terhadap informasi, dokumen, lokasi usaha, serta pihak-pihak yang diperlukan dalam penyelidikan.

Akses tersebut juga mencakup kegiatan operasional perusahaan, hubungan antarperusahaan, hingga seluruh rantai pasoknya. Tim pemeriksa akan menyerahkan hasil penyelidikan kepada NEA yang menjadi salah satu bahan pertimbangan otoritas Singapura dalam menentukan langkah berikutnya.

(Sumber:Terungkap Hasil Pertemuan Bos Sawit RI dengan Menteri Singapura.)

Jakarta (VLF) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tiba-tiba terjun bebas pada Rabu (28/1) pagi, anjlok hingga 6% ke level 8.596,15 seolah menghapus optimisme investor pasar modal pada awal tahun. Padahal, pekan sebelumnya IHSG menembus rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH) ke level 9.100. IHSG menyita perhatian dan memantik tanda tanya besar, apa yang terjadi di balik kejatuhan indeks Garuda.

Kalangan investor di platform aplikasi jual beli saham teriak. Harapan mereka untuk meraih untung di pasar saham mendadak pudar karena potofolio merah.

“IHSG kebakaran!” demikian salah satu komentar investor di platform tersebut.

Rontoknya IHSG tak lepas dari pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait metodologi perhitungan free float pada dini hari. Intinya, MSCI menyoroti transparansi di pasar modal Indonesia dan menuntut perbaikan.

Pengumuman itu memicu aksi jual yang masif. Investor yang terlanjur panik mendorong IHSG terus turun hingga 8%. Alhasil, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah untuk menghentikan sementara perdagangan atau trading halt.

Direktur Utama BEI saat itu Iman Rachman membenarkan, pelemahan IHSG terjadi imbas aksi jual investor ritel karena panik dengan pengumuman MSCI. Pasalnya, selain perubahan metodologi perhitungan free float, MSCI juga membekukan rebalancing saham Indonesia pada Februari. Pembekuan rebalancing ini berlaku hingga Mei.

“Apa yang terjadi hari ini memang ada, menurut saya panic selling karena dua hal yang disampaikan yang jadi concern adalah, pertama untuk di bulan Februari rebalance-nya di-freeze. Jadi, kalau kita terjemahkan apa yang disampaikan tidak ada penambahan atau pengurangan konstituen perusahaan tercatat kita di MSCI,” ungkap Iman di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Rabu (28/1) lalu.

Selain itu, MSCI juga mengancam menurunkan peringkat bursa Indonesia menjadi Frontier Market dari posisi posisi Emerging Market. Keputusan ini akan ditetapkan jika perbaikan tidak kunjung dilakukan BEI hingga Mei.

“Artinya, kita mungkin sejajar dengan Vietnam dan Filipina. Kalau kita sekarang kan di emerging market sama dengan Malaysia,” jelasnya.

BEI kala itu menyatakan akan menemui MSCI untuk diskusi. Sejalan dengan itu, BEI menyusun formula yang akan diajukan sebelum Mei 2026. Namun, hal itu tak cukup untuk menenangkan pasar. Sehari kemudian, BEI kembali menetapkan trading halt karena IHSG terjun 8% ke level 7.654,66.

Jebloknya IHSG memaksa Iman Rachman untuk mundur. Ia mengumumkan untuk melepas jabatannya sebagai Direktur Utama BEI pada pagi hari (30/1). Pengunduran diri ini ia anggap sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas runtuhnya IHSG dalam dua hari terakhir. Sore harinya, sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan mundur termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Reformasi Pasar Modal

Keesokan harinya terungkap, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik ditunjuk sebagai Direktur Utama BEI sementara. Berikutnya, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Plt Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Keduanya kemudian menjadi pimpinan dua lembaga itu secara definitif.

Tak tinggal diam menghadapi pasar modal yang terguncang, OJK dan BEI langsung menyiapkan delapan rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia.

“Kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia,” kata Friderica Widyasari atau akrab disapa Kiki dalam Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Minggu (1/2).

Pertama

OJK dan BEI mendorong peningkatan likuiditas melalui kebijakan baru free float di mana batas minimum kepemilikan publik emiten dinaikkan dari 7,5% menjadi 15%, mengikuti praktik global.

Kedua

OJK mendorong aspek transparansi lewat kewajiban keterbukaan Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Langkah ini ditujukan untuk memperjelas pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham guna meningkatkan kepercayaan investor.

Ketiga

penguatan data kepemilikan saham. Dalam hal ini OJK bersama BEI akan melakukan pendetailan tipe investor serta penguatan kewajiban keterbukaan informasi dengan mengacu pada best practices global.

Keempat

OJK juga melakukan penguatan tata kelola dilakukan melalui persiapan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini diarahkan untuk meminimalkan potensi benturan kepentingan dan memperkuat struktur governance pasar modal.

Kelima

penegakan peraturan dan sanksi atau enforcement atas berbagai pelanggaran hukum di pasar modal secara tegas dan berkelanjutan.

Keenam

penguatan tata kelola emiten. Langkah ini dilakukan dengan penetapan kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi Direksi/Komisaris/Komite Audit. Kemudian kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten/perusahaan publik untuk memiliki sertifikasi CA (Certified Accountant).

Ketujuh

pendalaman pasar modal secara terintegrasi dengan mengakselerasi inisiatif-inisiatif pendalaman pasar, baik dari sisi demand, supply, maupun infrastruktur.

“Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder. Ini tidak bisa melakukan apapun sendiri, tentu saja kita harus lakukan sinergi dan kolaborasi termasuk terutama dengan pemerintah, dengan SRO (self-regulatory organization), pelaku industri dan pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Pasar Modal Terus Berbenah

Tekanan terhadap pasar modal Indonesia, terutama berasal dari MSCI terus berlanjut. Pada April 2026, MSCI mengumumkan rencana untuk mengeluarkan saham Indonesia yang masuk kategori kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi (high shareholding concentration/HSC). IHSG langsung turun dalam usai pengumuman tersebut.

Lalu, pada Mei, MSCI mengumumkan rebalancing indeksnya dengan mendepak 18 saham Indonesia dan langsung membuat IHSG terjun bebas.

Hingga terbaru pada Oktober 2026, MSCI tiba-tiba mengeluarkan pengumuman yakni membuka opsi untuk menurunkan status pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Pengumuman itu membuat IHSG kembali jatuh sampai 8% dan membuat BEI memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham atau trading halt.

Terkait pengumuman tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyatakan menghormati keputusan MSCI. OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan menindaklanjuti seluruh masukan MSCI.

Ia menegaskan, OJK akan mencermati dan memberikan perhatian serius terhadap penilaian MSCI terkait hal-hal yang perlu disempurnakan. OJK juga menghormati independensi MSCI dan menghargai setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Kami meyakini pasar modal domestik tetap prospektif dan menarik. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian Indonesia yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih positif,” katanya, Jumat (16/10).

OJK menilai, MSCI mengakui seluruh inisiatif reformasi pasar modal Indonesia, termasuk publikasi kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), dan kebijakan baru mengenai kenaikan batas minimum free float.

Pada kesempatan lain, Friderica menepis jika reformasi pasar modal Indonesia baru berjalan usai pengumuman MSCI terkait opsi penurunan status pasar modal Indonesia ke Standalone Market. Ia menjelaskan pembenahan pasar modal di Indonesia sudah dilakukan sejak Januari lalu. Pada saat itu, pengumuman MSCI terkait free float, transparansi kepemilikan saham, hingga klasifikasi pasar Indonesia.

“Enggak, enggak. Ini kita tuh dari Januari, sejak ada kejadian Januari kemarin, kita itu udah sangat-sangat melakukan reform besar-besaran. Kita tuh all out loh,” ujar Kiki usai acara Ijtima’ Sanawi 2026, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Kiki membandingkan sejumlah indikator di pasar modal Indonesia dengan bursa global lainnya. Dari sisi keterbukaan atau transparansi, Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan data pemegangan saham di atas 1%. Sementara itu, pasar lain umumnya berada di angka 5%.

Di samping itu, ketentuan free float berada di level 15% secara bertahap serta penerapan klasifikasi tipe investor yang kini sudah mencapai 39 jenis mencakup domestik dan asing.

“Ada berapa pihak tuh kemarin yang kita denda 300-an pihak yang kita denda dengan sekian ratus miliar juga dendanya. Tapi memang yang ditunggu tiga ini. Saya tahu. Tapi tadi saya sampaikan. Jadi kalau dibilang kita nggak ngapa-ngapain tuh itu salah banget lah,” jelasnya.

OJK mencatat telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 2,23 triliun kepada 166 pihak hingga 16 Oktober 2026 terkait pelanggaran di bidang pasar modal. OJK juga menjatuhkan 28 sanksi peringatan tertulis, delapan sanksi pembekuan, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), 13 larangan, dan enam perintah tertulis.

Selain itu, OJK juga menjatuhkan denda atas keterlambatan sebesar Rp 293,78 miliar kepada 805 pihak dan 464 sanksi peringatan tertulis. Kemudian berdasarkan pipeline penanganan kasus hingga 1 Oktober 2026, terdapat 122 kasus dalam tahapan penanganan dengan rincian 28 kasus dalam tahap perencanaan, 54 kasus dalam tahap penelaahan awal, dan 40 kasus dalam proses pemeriksaan.

Terbaru, OJK menjatuhkan sanksi denda terhadap tiga emiten karena terbukti melakukan pelanggaran di bidang pasar modal. Rinciannya adalah kasus pelanggaran perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) dengan denda Rp 1,5 triliun, serta proses penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) yang masing-masing didenda Rp 500 miliar dan Rp 100 miliar.

Dari sisi BEI juga telah menetapkan 80 saham dengan kepemilikan konsentrasi tinggi atau HSC. BEI juga memutuskan tidak lagi memasukkan saham-saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tinggi

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan saham-saham yang masuk kategori HSC tidak akan diperhitungkan dalam pembentukan IHSG. BEI sendiri telah menetapkan kebijakan untuk mengeluarkan saham-saham HSC dari indeks utama BEI, seperti IDX30, LQ45, dan IDX80.

“Kami akan mengeluarkan seluruh saham High Shareholding Concentration dari Indeks Harga Saham Gabungan,” tegas Jeffrey kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Jeffrey saham-saham tersebut tetap bisa diperdagangkan secara normal, namun pergerakan harga saham-saham tersebut tidak lagi mempengaruhi IHSG. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran pergerakan IHSG yang lebih wajar. Di sisi lain, saham-saham kategori HSC ini memiliki risiko tinggi.

“Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih wajar dari IHSG, kami akan mengeluarkan seluruh saham dalam HSC dari IHSG,” tegas Jeffrey.

Jeffrey menambahkan, saham-saham HSC ini memiliki bobot sekitar 18% dari IHSG. Saham-saham tersebut baru akan kembali menjadi konstituen IHSG setelah keluar dari kategori HSC. “Kalau keluar dari high shareholding concentration akan masuk kembali menjadi konstituen dari IHSG,” terangnya.

Reformasi Harus Terus Berjalan

Pengamat Pasar Modal, Hans Kwee mengapresiasi reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak awal tahun seperti transparansi kepemilikan saham di atas 1%, pengumuman saham terkonsentrasi tinggi (HSC), peningkatan free float menjadi 15%, hingga penegakan hukum dan sanksi kepada pihak terkait.

“Itu kita lihat dari 8 agenda reformasi otoritas beberapa sudah dilakukan. Ini bisa menjawab keraguan MSCI, terkait transparansi free float sudah buka 1%, yang penting juga kita punya roadmap 15% free float meski nggak diminta mereka ini bisa meningkatkan likuiditas pasar,” ujar Hans kepada detikcom.

Hans juga mengapresiasi dikeluarkannya saham HSC dari penghitungan IHSG. Terlebih lagi, BEI akan mengubah pengawasan saham, dari pengumuman Unusual Market Activity (UMA) dan suspensi saham, menjadi pembekuan rekening efek yang terindikasi melanggar.

“Jadi, dulu saham UMA dan suspend, sekarang nggak pakai UMA dan suspend. Sekarang kalau saham gerak aneh pihak terlibat rekeningnya di-suspend. Rekening efek transaksi aneh di-suspend. Nanti disanksi dan dihukum kalau terbukti,” kata Hans.

Berbagai kebijakan besar telah dikeluarkan OJK dan BEI sejak awal tahun. Pasar modal Indonesia diharapkan bangkit dan semakin dipercaya investor.

Seperti disampaikan Hans, perbaikan pasar modal Indonesia telah menuju ke arah yang positif. Ia berharap langkah-langkah perbaikan pasar modal bisa berjalan konsisten. “Kita harus melihat konsistensi, perlu dipastikan terus bahwa kita akan konsisten untuk perbaikan-perbaikan ini. Otoritas kita pasti akan konsisten,” tutur Hans.

(Sumber:Pasar Modal Dibersihkan, Kepercayaan Investor Dipulihkan.)

Jakarta (VLF) – Pemerintah memperkuat akses layanan kesehatan masyarakat melalui program peningkatan kelas 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) dari kelas D/D Pratama menjadi kelas C.

Program yang dilaksanakan secara bertahap pada 2025-2027 ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di daerah selama dua tahun pemerintahannya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per September 2026, sebanyak 21 dari 22 RSUD yang menjadi target program pada 2025 telah selesai dibangun, dengan 18 di antaranya sudah beroperasi.

Sementara itu, dari 20 RSUD yang menjadi target pada 2026, sebanyak 18 rumah sakit telah memulai pembangunan. Adapun 24 RSUD yang dijadwalkan mengalami peningkatan kelas pada 2027 masih dalam tahap perencanaan.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengembangan rumah sakit daerah diarahkan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus selalu dirujuk ke kota besar.

“Strateginya adalah memastikan setiap kabupaten dan kota bisa melayani dan menyembuhkan pasien dengan penyakit-penyakit tersebut tanpa perlu dirujuk ke kota besar,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Menurut Budi, pemerataan layanan kesehatan juga sejalan dengan arahan Prabowo agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara, tanpa dibatasi lokasi tempat tinggal. Ia mengatakan Prabowo berpesan bahwa layanan kesehatan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di Pulau Jawa.

Program peningkatan kelas RSUD menjangkau berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan dan kawasan timur. Sejumlah daerah yang menjadi lokasi program ini antara lain Sumba Barat Daya, Raja Ampat, Kepulauan Anambas, Kepulauan Aru, Nias, serta sejumlah kabupaten di Papua.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono Harbuwono menegaskan bahwa program revitalisasi RSUD merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan dengan kualitas yang setara di seluruh Indonesia.

“Ini merupakan akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke, di seluruh desa dan kota dengan kualitas yang sama. Nanti dokter-dokter ditempatkan dari Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut,” kata Dante.

Agar peningkatan infrastruktur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, penguatan rumah sakit daerah perlu diiringi dengan kesiapan fasilitas, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan. Dengan demikian, pembangunan rumah sakit tidak berhenti pada penyelesaian fisik, tetapi juga mendukung penyediaan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau.

Dua Tahun Gerak Nyata, Puskesmas Direvitalisasi demi Permudah Akses Layanan Kesehatan

Selain memperkuat kapasitas rumah sakit daerah, pemerintah juga mendorong revitalisasi Puskesmas sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan primer.

Upaya ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat pencegahan penyakit, serta meningkatkan kemampuan deteksi dini sebelum kondisi kesehatan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Kemenkes menjalankan transformasi layanan primer melalui Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP). Melalui pendekatan ini, pelayanan Puskesmas tidak lagi hanya berorientasi pada jenis penyakit, tetapi disusun berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi dan anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Pendekatan tersebut memungkinkan kebutuhan kesehatan masyarakat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkesinambungan.

Sebanyak 9.000 Puskesmas di seluruh Indonesia telah menerapkan ILP. Penerapan ini didukung oleh penguatan kapasitas kader kesehatan agar pelayanan di tingkat masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, sebanyak 7.508 Puskesmas lainnya telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Revitalisasi juga mencakup penguatan sarana dan prasarana, peralatan kesehatan, tenaga kesehatan, serta digitalisasi pelayanan.

Kemenkes menyebut telah mendistribusikan sekitar 300.000 alat antropometri ke Posyandu dan 10.000 alat ultrasonografi (USG) ke Puskesmas. Selain itu, pemerintah akan memperkuat 10.000 Puskesmas dengan perangkat sinar-X untuk mendukung skrining tuberkulosis (TBC) serta teknologi diagnosis molekuler.

Di samping itu, Kemenkes menargetkan pembangunan 1.988 Puskesmas baru pada 2027–2029 yang bertujuan antara lain untuk mengurangi beban pelayanan di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Penguatan layanan primer ini melengkapi peningkatan kapasitas RSUD. Puskesmas berperan dalam edukasi kesehatan, pencegahan penyakit, skrining, dan penanganan awal, sedangkan rumah sakit menyediakan layanan lanjutan sesuai kapasitasnya.

Melalui penguatan kedua tingkat pelayanan tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem kesehatan yang lebih terintegrasi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di berbagai wilayah Indonesia.

(Sumber:Pemerintah Revitalisasi RSUD & Puskesmas untuk Tingkatkan Layanan Kesehatan.)