Jakarta (VLF) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2026 telah mencapai Rp 227,4 triliun atau 5,9% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi tersebut tumbuh 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Belanja negara itu juga lebih kuat tumbuh dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kita telah belanja sebesar Rp 227 triliun dan itu 25,7% di atas tahun lalu,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Suahasil menjelaskan belanja negara tersebut terdiri dari dua komponen utama, yakni belanja pemerintah pusat sebesar Rp 131,9 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 95,3 triliun per 31 Januari 2026.
“Ini adalah percepatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat, terutama kementerian dan lembaga, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui APBN,” ucapnya.
Secara rinci, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 55,8 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 76,1 triliun. Khusus belanja K/L, realisasi terutama didorong oleh peningkatan belanja bantuan sosial (bansos) serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga telah belanja Rp 55,8 triliun. Jika dibandingkan Januari 2025, belanjanya baru Rp 24,4 triliun, terutama pada belanja bansos. Tahun ini belanja bansos mencapai Rp 9,5 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 4,1 triliun,” jelasnya.
Selain itu, belanja barang juga mengalami peningkatan. Kenaikan ini terutama didorong oleh berlanjutnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pada Januari 2026.
Suahasil menambahkan belanja untuk program MBG pada awal tahun ini melonjak signifikan seiring peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat.
Pada Januari 2025, jumlah SPPG yang beroperasi baru 246 unit dengan penerima manfaat sebanyak 549.679 orang. Sementara per Januari 2026, jumlah SPPG yang beroperasi telah melampaui 23.000 unit dengan penerima manfaat lebih dari 60 juta orang.
“Januari 2025 realisasi MBG masih sekitar Rp 45 miliar, sementara pada Januari 2026 realisasinya melonjak menjadi Rp 19,5 triliun,” tegasnya.
(Sumber:Belanja Pemerintah Awal Tahun Naik 25,7%, MBG dan Bansos Jadi Pemicu.)