Jakarta (VLF) – Pemerintah tercatat menarik utang baru Rp 127,3 triliun sepanjang Januari 2026. Angka ini mengambil porsi 15,3% dari total target APBN sepanjang tahun ini yang mencapai Rp 832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pembiayaan utang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, fleksibilitas, serta kedisiplinan untuk menjaga utang dalam batas aman.
“Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp 127,3 triliun atau 15,3% dari target APBN 2026. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 23,7% dari target APBN,” kata Juda dalam konferensi pers APBN KITA di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2026).
Sedangkan pembiayaan non-utang pada awal tahun ini mencapai minus Rp 22,2 triliun atau 15,6% dari rencana APBN yakni minus Rp 145,1 triliun. Pembiayaan non-utang ini artinya tidak menambah utang melainkan berinvestasi di sektor tertentu.
Dengan realisasi pembiayaan utang dan non-utang seperti yang disebutkannya, secara keseluruhan realisasi pembiayaan hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp 105,6 triliun, 15,2% dibandingkan dengan outlook Rp 689,15 triliun.
“Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan tahun 2026 hingga akhir Januari mencapai Rp 105,06 triliun atau 15,2% dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yaitu 29,6%” jelas Juda.
“Perkembangan realisasi pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan,” jelasnya.
(Sumber:Baru Januari, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp 127 Triliun.)
