Jakarta (VLF) – Perwakilan pemerintah Indonesia akan berada di Amerika Serikat (AS) pada 16-23 April 2025 untuk bertemu pemerintah AS. Pertemuan itu dalam rangka negosiasi tarif resiprokal 32% untuk Indonesia yang diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ia bersama beberapa menteri yang ditugaskan Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan pihak Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Menteri Perdagangan AS, Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Keuangan AS.

“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi teknis terbatas. Ini kaitannya dengan posisi Indonesia terhadap tarif yang dikenakan oleh pemerintah AS. Terkait dengan itu, pada tanggal 16-23 nanti beberapa menteri yang ditugaskan oleh Pak Presiden, kami akan bertemu (pemerintah AS),” kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Keberangkatan pemerintah Indonesia ke AS akan berbeda-beda. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono akan berangkat hari ini, disusul keesokan harinya oleh Airlangga, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir dan lainnya.

Airlangga menyebut Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington DC, AS. Beberapa hal sudah dibahas dengan kementerian dan lembaga (K/L) untuk mempersiapkan misi negosiasi yang akan dibawa ke AS.

“Kami sudah mempersiapkan non-paper yang relatif lengkap baik itu yang terkait dengan tarif, terkait dengan non-trade measures atau non-tarif barrier dan juga terkait dengan investasi, juga secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama beyond perdagangan,” beber Airlangga.

Dua Jurus Rayu Trump
Ada beberapa jurus yang akan ditawarkan pemerintah Indonesia kepada AS. Pertama, Indonesia akan membeli tambahan barang (impor) dari AS senilai US$ 18-19 miliar.

Airlangga mengatakan rencana tambahan impor dari AS itu untuk mengurangi defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Secara teknis disebut sudah dipersiapkan komoditas yang akan dibeli.

“Rencana Indonesia untuk mengkompensasikan delta daripada ekspor dan impor yang besarannya US$ 18-19 miliar. Oleh karena itu, secara teknis sudah dipersiapkan komoditasnya,” kata Airlangga.

Airlangga memastikan tambahan impor yang akan dibeli dari AS sesuai dengan kebutuhan Indonesia. “Indonesia akan beli barang dari AS sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” imbuhnya.

Jurus kedua, bakal ada perusahaan Indonesia yang berinvestasi di AS. “Secara teknis Indonesia juga akan ada selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang investasi di Amerika,” ungkap Airlangga.

Sayangnya Airlangga belum bisa membeberkan perusahaan apa yang akan investasi di AS beserta sektornya. Hal itu, lanjutnya, akan bergantung dengan negosiasi yang dilakukan nanti di AS.

“Seluruhnya tentu tergantung daripada pembicaraan nanti. Nah itu (komoditas dan perusahaan) nanti diumumkannya di sana (AS),” tutur Airlangga.

(Sumber:Dua Jurus Menteri Prabowo Rayu Trump Supaya Turunkan Tarif Impor.)

Jakarta (VLF) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini melesat saat pembukaan perdagangan. IHSG mulai bergerak di zona hijau dan bertengger di level 6.400-an.
Dikutip dari data RTI, Selasa (15/4/2025) IHSG dibuka pada posisi 6.444,34. IHSG kemudian langsung melonjak naik 69,8 poin atau menguat 1,1% ke posisi 6.438,40 pada pukul 09.00 saat perdagangan dibuka.

Pada perdagangan pagi ini, IHSG sempat mencapai level tertinggi di posisi 6.447,87 dan terendah di posisi 6.432,57. Volume transaksi tercatat 287 miliar dengan turnover Rp 344,94 miliar. Frekuensi transaksi tercatat 27.374 kali. Sekitar 235 saham menguat, hanya 55 saham melemah, serta 208 saham stagnan.

Mengutip riset Ajaib Sekuritas, sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG terapresiasi dalam 3 hari beruntun. Meskipun mengalami penguatan, outflow investor asing di pasar ekuitas domestik sebesar Rp 2,31 triliun (15/4). Aksi profit taking terjadi pada saham Big Banks dalam momentum ex-date dividen.

“Di sisi lain, Cadangan Devisa (Cadev) Indonesia pada Maret 2025 tercatat USD 157,1 miliar atau naik dari posisi bulan sebelumnya sebesar USD 154,5 miliar. Posisi Cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sekaligus di atas standar kecukupan internasional 3 bulan impor,” tulis Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya.

Dari Mancanegara, bursa Wall Street menguat terbatas di tengah ketidakpastian tarif yang sering berganti. Akibatnya, indeks dollar AS turun ke level terendah sejak April 2022. Sementara, kinerja kuartalan emiten yang positif menopang pergerakan Wall Street, misalnya di sektor keuangan, seperti JPMorgan (JPM), Morgan Stanley (MS), BlackRock (BLK), dan Goldman Sach (GS).

“Di sisi lain, Presiden Trump di awal pekan menyarankan untuk membebaskan sementara tarif otomotif sebesar 25% yang sebelumnya diumumkan pada 27 Maret 2025. Pemerintah AS ingin memberi ruang bagi produsen mobil untuk mencari pasokan baru. Pernyataan tersebut membawa indeks Nikkei 225 rebound dalam 2 hari beruntun (14/4),” lanjutnya.

(Sumber:IHSG Hari Ini Dibuka Melesat ke 6.400.)

Jakarta (VLF) – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, menyoroti terkait pengawasan di lingkungan peradilan buntut kasus 3 hakim menjadi tersangka suap vonis lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Dia mengkritik kinerja Komisi Yudisial (KY).
“Tegas saya katakan bahwa pengawasan di lingkungan Peradilan nol besar. Sudah saatnya kita mengevaluasi kelembagaan Komisi Yudisial, atau pahitnya kita bubarkan saja. Kalau Komisi Yudisial tak mampu memantau hakim, buat apa dipertahankan? Lebih jujur rasanya kita mengakui bahwa mereka gagal, ” kata Hinca kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Hinca menilai perlunya memperkuat mekanisme pengawasan terhadap para hakim. Bila KY tak sanggup, dia berharap ada lembaga lain yang patut diharapkan menjalankan tugas pengawasan tersebut.

“Kita perlu memperkuat mekanisme pengawasan, atau bila memang KY tak sanggup, setidaknya kita tahu mana lembaga yang patut digantungkan harapan, dan mana yang sudah waktunya ditutup kisahnya, ” katanya.

Dia menyebut paradigma meningkatkan gaji dan tunjangan akan menghapus praktik KKN perlu ditinjau ulang. Menurut dia, perbaikan penghasilan hanya salah satu variabel.

“Jika mentalitas dan sistem pengawasannya tetap rapuh, maka godaan suap akan tetap menemukan jalannya. Kita bisa menambah angka pendapatan setinggi langit, tetapi bila peluang ‘lolos dari hukuman’ lebih menggoda, akhirnya transaksi hitam menjadi pilihan rasional,” ucapnya.

Dia mengatakan dengan adanya kasus hakim tersangka suap ini, tak bisa dipungkiri jika kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan berada di titik nadir. Kondisi ini, kata dia, tak lahir begitu saja tapi akumulasi dari rentetan skandal yang mengecewakan.

“Singkatnya, saya ingin berharap bahwa putusan di tingkat kasasi nanti akan memulihkan kepercayaan publik, bukan justru memperkuat asumsi buruk,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hinca menyinggung Komisi III DPR apakah perlu menambahkan soal pengawasan pengacara dalam RUU Advokat. Sebab, kata dia, selama ini pengawasan ada di Dewan Pengawas masing-masing organisasi advokat.

“Saya sebenarnya juga berlatarbelakang advokat sebelum duduk di Komisi III. Saya paham, saya paham betul bagaimana ‘otonomi’ dunia advokat kerap ditafsirkan sebagai kebebasan tanpa batas,” kata Hinca.

“Pertanyaannya: apakah pengawasan cukup bila diserahkan kepada Dewan Pengawas masing-masing organisasi advokat? Menurut saya, itu sama saja dengan meminta rubah menjaga kandang ayam. Tentu ada banyak pengacara jujur, tapi tak sedikit pula yang menjadikan toga sebagai jubah pelindung praktik lobi-lobi gelap,” sambungnya.

Dia menyebut jika DPR serius, sebaiknya dipikirkan model pengawasan independen yang benar-benar bisa menggigit. Hinca menilai tak perlu tergantung pada rambu-rambu internal yang sudah jelas rawan kompromi karena selama ini banyak organisasi advokat tak mampu menindak anggota yang jelas-jelas melanggar kode etik, malah cenderung berlarut-larut dalam politik internal.

“Bagi saya, ini bukan soal ‘memperkosa’ otonomi advokat, tapi soal memastikan integritas profesi yang mengemban peran penting dalam penegakan hukum,” ucapnya.

Hinca menyinggung wacana yang sempat mencuat ke publik bahwa MA akan mengawasi advokat. Tapi, kata dia, kondisi sekarang menyedihkan karena MA belakangan ini juga tengah menyandang predikat penuh skandal.

“Bagaimana ceritanya meminta lembaga yang diguncang isu suap dan kolusi untuk menertibkan para pengacara?” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat. Selain itu, ada pula 3 hakim, serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis onstslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

(Sumber:3 Hakim Jadi Tersangka Suap, Anggota Komisi III DPR Sentil Peran KY.)

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan kasasi atas vonis ontslag atau putusan lepas terhadap terdakwa korporasi perkara korupsi minyak goreng. Kasasi diajukan pada 27 Maret 2025.
“Sudah (ajukan kasasi) per tanggal 27 Maret 2025 sesuai akta permohonan kasasi,” ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (15//4/2025).

Adapun terdakwa korporasi yang dijatuhi putusan lepas adalah PT Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Mahkamah Agung (MA) juga menyatakan akan mengawal kasasi Kejagung. MA juga mengatakan kasus putusan lepas ini belum berkekuatan hukum tetap.

“Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena penuntut umum telah mengajukan Upaya hukum Kasasi pada tanggal 27 Maret 2025,” kata Yanto dalam jumpa pers di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta Selatan, Senin (14/3)

Yanto mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu kelengkapan berkas kasasi dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Yanto memastikan Mahkamah Agung akan meninjau kembali perkara tersebut di tingkat kasasi nantinya.

“Setelah berkas Kasasi lengkap, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan segera mengirim berkas kasasi ke Mahkamah Agung secara elektronik,” ucap Yanto.

Diketahui, tiga terdakwa korporasi dijatuhi vonis lepas oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Usut punya usut, ternyata ada dugaan suap di balik vonis lepas terdakwa korporasi itu.

Kejagung telah resmi menahan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta di kasus dugaan suap vonis ontslag atau putusan lepas pada perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng (goreng). Kejagung mengungkap Arif diduga menerima Rp 60 miliar dalam kasus ini.

Selain itu, ada 3 hakim serta panitera muda pada PN Jakarta Utara dan pengacara yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.

Tiga hakim itu bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Kasus suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan vonis ontslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng. Majelis hakim saat itu memberikan putusan lepas pada terdakwa korporasi.
(Sumber:Kejagung Ajukan Kasasi atas Vonis Lepas Terdakwa Korporasi Korupsi Migor.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta. Dalam pertemuan yang hangat, Khofifah menyampaikan beberapa hal soal perkembangan Jatim.
Beberapa hal yang disampaikan ini berkaitan dengan program pemerintah utama yang juga gagasan Presiden RI, Prabowo Subianto. Pertama, soal program Ketahanan Pangan, kemudian pendirian Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Khusus untuk program Ketahanan Pangan, Khofifah menekankan bahwa Jatim saat ini berstatus menuju kedaulatan pangan. Hal ini merujuk pada capaian hasil pangan terutama beras dan daging di Jatim.

“Perlu kami sampaikan bahwa Jatim saat ini tidak lagi ketahanan pangan, tetapi kami di Jatim sedang menuju kedaulatan pangan,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

Khofifah merinci, capaian padi Jatim pada tahun 2024 sebesar 9,27 juta ton atau setara dengan 5,35 juta ton beras. Bahkan, di tahun 2025, Pemprov Jatim diberi target peningkatan produksi padi dari 9,27 juta ton menjadi 12,6 juta ton.

“Kontribusi ini setara dengan 17,56 persen dari kebutuhan nasional, mengukuhkan Jatim sebagai lumbung pangan nasional,” terangnya.

Sementara mengenai program Kopdes Merah Putih sebagaimana amanat Presiden Prabowo dalam Inpres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Khofifah menyebut Jatim siap menjadi pionir. Ada sebanyak 8.501 desa/kelurahan di Jatim siap membentuk Kopdes Merah Putih pada Juli 2025.

“Terkait pembentukan koperasi desa Merah Putih kami siap jadi pionir atas daerah-daerah lain di Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah juga menyampaikan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepada Menko Zulhas, ia memberi masukan untuk dibentuk vocal point sehingga mempermudah dan mempercepat koordinasi dan pengawasan di setiap wilayah.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Pemprov Jatim yang selalu cepat dan kooperatif menyambut setiap program pemerintah pusat.

“Saya sangat mengapresiasi sekali bu Gubernur Jatim. Beliau sangat proaktif, mengambil inisiatif duluan untuk menjemput bola terhadap program-program dari pusat. Seharusnya kepala daerah seperti ini, proaktif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kunjungan Gubernur Khofifah kali ini dilakukan bersama beberapa bupati yakni Bupati Gresik, Lamongan, Jombang, Pamekasan, Ngawi, Wakil Bupati Banyuwangi.

(Sumber:Gubernur Khofifah Bahas Ketahanan Pangan dan MBG Bersama Menko Zulhas.)

Jakarta (VLF) – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga orang hakim sebagai tersangka usai memberi vonis lepas terhadap terdakwa korporasi dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Ketiganya diduga menerima uang suap senilai Rp 22,5 miliar atas vonis lepas tersebut.
Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar. Awalnya, Qohar mengungkapkan awal mula kasus suap ini menjerat tiga majelis hakim terdakwa korporasi minyak goreng itu.

Tiga hakim itu adalah hakim Agam Syarif Baharudin, hakim Ali Muhtaro, dan hakim Djuyamto. Mereka bersekongkol dengan Muhammad Arif Nuryanta selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Marcella Santoso dan Ariyanto selaku pengacara; serta panitera muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan.

Qohar mengungkapkan kasus ini berawal ketika pengacara terdakwa korporasi minyak goreng bernama Ariyanto Bakri menghubungi Wahyu Gunawan selaku panitera muda untuk ‘mengurus’ perkara kliennya.

Wahyu kemudian menyampaikan keinginan Ariyanto itu ke M Arif Nuryanta yang saat itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Wahyu menyampaikan keinginan Ariyanto agar terdakwa korporasi diputus onslag atau lepas, permintaan itu pun disanggupi Arif Nuryanta namun dengan imbalan Rp 60 miliar yang diperuntukkan ke tiga majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut.

“Muhammad Arif Nuryanta menyetujui permintaan tersebut untuk diputus onslag, namun dengan meminta uang Rp 20 miliar tersebut dikalikan 3 sehingga totalnya Rp 60 miliar,” ujar Qohar saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Senin (14/4/2025) dini hari tadi.

Ariyanto Bahri pun menyetujui permintaan Arif Nuryanta itu. Singkat cerita, Qohar mengatakan M Arif Nuryanta menunjuk tiga orang hakim sebagai majelis hakim perkara tersebut, tiga orang itu adalah Djuyamto selaku ketua majelis hakim, serta Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtaro sebagai hakim anggota.

Setelah penunjukan hakim, Qohar mengungkapkan ada penyerahan uang yang dilakukan Arif Nuryanta kepada Djuyamto dan Agam Syarif Baharudin. Uang itu senilai Rp 4,5 miliar.

“Setelah terbit surat penetapan sidang, Muhammad Arif Nuryanta memanggil DJU selaku ketua majelis, dan ASB selaku hakim anggota. Lalu, Muhammad Arif Nuryanta memberikan uang dollar yang bila dikurskan kedalaman rupiah senilai Rp 4,5 miliar, dimana uang tersebut diberikan sebagai uang untuk membaca berkas perkara, dan Muhammad Arif Nuryanta menyampaikan kepada dua orang tersebut agar perkara di atensi,” ungkap Qohar.

Uang Rp 4,5 miliar itu kemudian dibagi menjadi tiga. Hakim Agam Syarif membagi uang tersebut kepada Djuyamto dan Ali.

Tak hanya itu, Qohar mengungkapkan ada penyerahan uang kedua kalinya. Pada tahap kedua ini, uang yang diserahkan senilai Rp 18 miliar.

“Muhammad Arif Nuryanta menyerahkan kembali uang Dollar Amerika Serikat bila dikurskan rupiah senilai Rp 18 miliar kepada DJU yang kemudian oleh DJU uang tersebut dibagi tiga,” katanya.

Qohar mengatakan penyerahan itu dilakukan di depan salah satu Bank di Pasar Baru. Adapun porsi pembagiannya adalah Djuyamto menerima Rp 6 miliar, Agam Syarif menerima Rp 4,5 miliar, dan Ali Muhtaro menerima Rp 5 miliar.

“Dengan porsi pembagian sebagai berikut, untuk ASB menerima uang dollar dan bila disetarakan rupiah sebesar Rp 4,5 miliar, kemudian DJU menerima uang dollar jika dirupiahkan sebesar atau setara Rp 6 miliar, dan AL menerima uang berupa dollar Amerika jika disetarakan rupiah sebesar Rp 5 miliar,” ungkap Qohar.

Dari penjelasan tersebut, jika dijumlahkan penyerahan pertama dan kedua yakni Rp 4,5 miliar dan Rp 18 miliar, maka jumlah uang yang diterima ketiganya Rp 22,5 miliar. Uang Rp 22,5 miliar itu kemudian dibagi sesuai jumlah kesepakatan mereka.

Dalam kesempatan ini, Qohar menjelaskan putusan onslag atau lepas itu terwujud. Terdakwa korporasi kasus minyak goreng itu divonis lepas pada 19 Maret 2025 oleh tiga hakim tersebut.

Ketiga hakim tersebut disangkakan Pasal 12 Huruf C Juncto Pasal 12 Huruf B Juncto Pasal 6 Ayat 2 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Para tersangka dilakukan penahanan 20 hari. Mereka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejahatan Agung Republik Indonesia.
(Sumber:3 Hakim Pemberi Vonis Lepas Korupsi Minyak Goreng Diduga Terima Rp 22,5 M.)

Jakarta (VLF) – Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyatakan dukungan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyesuaikan beberapa kebijakan untuk menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sebelumnya Bahlil mengatakan rencana Indonesia untuk meningkatkan impor LPG dan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) merupakan bagian dari strategi politik dagang. Hal ini merespons kebijakan proteksionisme perdagangan global, khususnya terkait dengan kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh beberapa negara.

Bambang menilai rencana impor migas dari AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral, dan merupakan strategi yang tepat. Sekaligus bisa dibawa Delegasi Indonesia dalam perundingan tarif dengan AS nanti.

Bambang juga setuju dengan pernyataan Bahlil bahwa impor migas yang akan ditingkatkan dari Amerika tidak meningkatkan total impor migas nasional. Jumlah impor totalnya tetap, tetapi ada pengadaan migas dari sumber lain yang mungkin porsinya dialihkan ke Amerika Serikat.

Menurut Bambang hal di atas merupakan rencana strategis yang diambil pemerintah Indonesia, namun harus dapat memberikan win win solution bagi semua pihak, baik bagi AS maupun negara lain yang mungkin terdampak karena penyesuaian impor migas Indonesia tersebut. Beberapa negara di kawasan Timur Tengah sudah lama sebagai pemasok migas ke Indonesia.

Bambang menjelaskan dalam memenuhi konsumsi nasional LPJ sebesar 8,17 juta ton, Indonesia mengimpor hingga 85% LPG diantaranya berasal dari Amerika, UEA, Qatar, Arab Saudi, Aljazair dan lainnya

“Langkah ini tidak hanya membantu dalam diversifikasi sumber energi tetapi juga dalam menyeimbangkan perdagangan bilateral dengan AS,” ujar Bambang dalam keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025)

“Kami mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Menteri Bahlil dalam menjalankan kebijakan Presiden Prabowo menghadapi tantangan perdagangan internasional, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” sambungnya.

DPR akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan siap memberikan dukungan serta masukan konstruktif untuk memastikan setiap langkah yang diambil pemerintah dapat memberikan manfaat maksimal bagi bangsa dan negara.

(Sumber:Ketua Komisi XII DPR Respons Rencana Impor Migas AS: Menyeimbangkan Perdagangan.)

Jakarta (VLF) – Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo menilai kekhawatiran politikus PKS Mardani Ali Sera soal menteri kabinet menemui Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) timbulkan ‘matahari kembar’ sebagai hal yang berlebihan. Eko menilai pertemuan tersebut menteri dan Jokowi adalah silaturahmi biasa.
“Menurut saya, ini momen yang sangat wajar. Apalagi suasana setelah Ramadan, nuansanya masih dalam semangat halalbihalal. Jadi, pertemuan ini saya pandang sebagai bentuk silaturahmi biasa, tidak perlu dipersepsikan macam-macam,” kata Eko kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

Eko menilai pertemuan di Solo itu silaturahmi antara para menteri yang hari ini menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi. Menurut Eko silaturahmi mempunyai sisi positif dan menjaga hubungan baik antartokoh bangsa.

“Saya memandangnya seperti hubungan anak dengan orang tua, yang memang sudah semestinya saling menghormati dan menjaga kedekatan. Dalam tradisi kita, terutama setelah Lebaran, silaturahmi seperti ini membawa banyak kebaikan” ujarnya.

Kadang, menurut Eko, silaturahmi menteri Prabowo dan Jokowi memang murni untuk menjaga hubungan baik. Dalam konteks ini, Eko menilai suasana Lebaran dan penuh dengan semangat kebersamaan.

“Perlu juga saya sampaikan bahwa berkunjung ke rumah mantan Presiden tidak selamanya bicara soal politik. Tidak harus selalu ada agenda politik dalam setiap pertemuan seperti ini,” ucap Eko.

“Adapun soal istilah ‘matahari kembar’, menurut saya itu berlebihan. Semua pihak memahami posisi dan perannya masing-masing. Pemerintahan saat ini berjalan dengan Presiden Prabowo, dan para menteri pun bekerja penuh tanggung jawab di bawah arahan beliau,” tambahnya.

Selain itu, Eko menilai silaturahmi kepada Presiden sebelumnya adalah bagian dari etika kebangsaan, serta bentuk penghormatan yang wajar, dan tidak perlu dipersepsikan macam-macam.

“Jadi saya kira, mari kita lihat pertemuan ini dalam semangat kebersamaan. Ini bagian dari budaya saling menghormati yang memang menjadi tradisi kita, terlebih dalam suasana Lebaran yang selalu menjadi momen untuk mempererat tali silaturahmi antar pemimpin dan tokoh bangsa,” imbuhnya.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih diketahui menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Mardani Ali Sera mengatakan silaturahmi baik, tetapi jangan sampai ada ‘matahari kembar’.

“Ya, yang pertama tentu silaturahmi tetap baik ya, tapi yang kedua tidak boleh ada ‘matahari kembar’,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (11/4).
(Sumber:Menteri Prabowo Temui Jokowi, PAN: Istilah ‘Matahari Kembar’ Berlebihan.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Qatar dan bertemu langsung dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Emir Qatar menyatakan kesiapannya untuk menanamkan investasi di BPI Danantara.
“Saya kira pertemuan sangat baik, produktif, kita sepakat untuk tingkatkan kerja sama. Beliau (Emir Qatar) akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau komit 2 miliar dolar ya tadi,” kata Prabowo kepada wartawan di Qatar, Minggu (13/4/2025).

Presiden Prabowo menyampaikan hal ini dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara).

Dana patungan tersebut direncanakan berasal dari kedua pihak, masing-masing sebesar 2 miliar dolar. Namun, belum dijelaskan secara pasti jenis mata uang dolar yang digunakan. Prabowo menuturkan bahwa Emir Qatar menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap proyek investasi di BPI Danantara.

“Saya kira bagus, ini tindak lanjut, dan beliau sangat antusias,” imbuhnya.

Selain membahas investasi, Indonesia dan Qatar juga menandatangani kesepakatan kerja sama strategis. Presiden Prabowo dan Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani turut menyaksikan langsung proses penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut.

Menurut keterangan dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Minggu (13/4), MoU itu ditandatangani di Istana Amiri Diwan, Doha.

Dokumen penting yang dimaksud berjudul lengkap “Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar” dan ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, serta Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

(Sumber:Emir Qatar Minat Investasi ke Danantara usai Dikunjungi Prabowo.)

Jakarta (VLF) – Presiden Prabowo Subianto menerima komitmen investasi besar dari Qatar. Dia bilang, Emir Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani ingin berinvestasi pada suatu proyek bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Orang nomor satu di Indonesia itu menyatakan, Emir Qatar akan berinvestasi US$ 2 miliar atau Rp 33,4 triliun (kurs Rp 16.700) bersama Danantara. Investasi dilakukan dengan menggabungkan satu dana bersama antara kedua belah pihak.

“Saya kira pertemuan sangat baik, produktif, kita sepakat untuk tingkatkan kerja sama. Beliau (Emir Qatar) akan invest dengan Danantara. Satu dana bersama, beliau komit US$ 2 miliar ya tadi,” papar Prabowo pada saat memberi keterangan pers usai pertemuan, dikutip Senin (14/4/2025).

Sayangnya, Prabowo tak merinci proyek apa yang akan diinvestasikan bersama Danantara. Hanya saja dia menegaskan hal ini bakal ditindaklanjuti segera.

“Saya kira bagus, ini akan segera ada tindak lanjut, dan beliau sangat antusias,” pungkas Prabowo.

Dalam pertemuan yang dihelat pada Istana Amiri Diwan, Doha, Minggu, (13/4), Prabowo dan Emir Qatar juga menyaksikan langsung penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar.

Dokumen penting yang bertajuk lengkap Memorandum Saling Pengertian tentang Dialog Strategis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerja sama bilateral melalui pembentukan mekanisme Strategic Dialogue (SD) yang diselenggarakan setiap tahun pada tingkat Menteri Luar Negeri. Selain itu, Senior Officials Meeting (SOM) juga akan dilaksanakan sebagai forum persiapan SD, sementara Ad Hoc Working Group dapat dibentuk untuk mengerjakan program-program kerja sama tertentu.

Dialog Strategis ini bertujuan mendorong kerja sama yang lebih intensif di berbagai bidang strategis. Diantaranya adalah politik, isu-isu internasional dan kawasan, pertahanan dan keamanan, ekonomi dan energi, pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, olahraga, kepemudaan, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta kolaborasi di berbagai forum multilateral.

(Sumber:Oleh-oleh Prabowo dari Doha: Qatar Mau Investasi Bareng Danantara Rp 33 T.)