Jakarta (VLF) – Pemerintah tengah merencanakan penetapan ojek online (ojol) sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun, wacana tersebut langsung ditolak Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI.
Ketua Umum SPAI Lily Pujiati menegaskan, ojol hanya mau diangkat sebagai karyawan tetap, bukan UMKM. Sebab, kata dia, ‘pasukan hijau’ itu sudah memenuhi kriteria untuk mendapat status tersebut.

“SPAI tidak setuju ojol sebagai UMKM karena pengemudi ojol, taksol, dan kurir masuk dalam kategori sebagai pekerja tetap seperti yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia di dalam UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” kata Lily, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Lily menjelaskan, ada tiga unsur yang sudah terpenuhi oleh ojol untuk bisa diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan undang-undang terkait. Pertama, kata dia, ojol mengerjakan pekerjaan yang diberikan perusahaan transportasi online.

Pekerjaan berupa antar penumpang, barang dan makanan diberikan melalui aplikasi. Pekerjaan itu, menurutnya, bukan diberikan pelanggan, melainkan perusahaan penyedia aplikasi.

Kemudian, unsur kedua, terkait upah. Lily menganggap, aplikator ojol telah menetapkan besaran pemasukan dari setiap orderan yang diambil mitra driver. Penghasilan itu termasuk potongan aplikasi sebesar 30-50 persen.

Terakhir, atau yang ketiga, berkenaan dengan perintah. Perusahaan ojol akan memberikan sanksi suspend dan putus mitra bila pengemudi tidak patuh pada perintah untuk melakukan pekerjaan antar penumpang, barang, dan makanan.

“Maka sudah jelas bahwa pengemudi ojol, taksol, dan kurir adalah pekerja dan SPAI menuntut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera mengakui kami sebagai pekerja tetap,” ujarnya.

Menurut dia, status karyawan tetap akan membuat ojol mendapat sejumlah hak, seperti upah minimum setiap bulan, upah lembur, THR, cuti haid dan melahirkan yang dibayar, jam kerja 8 jam, hari istirahat di hari Sabtu dan Minggu, jaminan sosial, hak membentuk serikat pekerja, hingga hak untuk berunding agar tak ada suspend dan putus kerja sepihak.

(Sumber:Ogah Jadi UMKM, Ojol Ngotot Minta Diangkat Karyawan Tetap!.)

Mentan Ungkap Ada Pengamat Bakal Masuk Penjara, Kenapa?
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan akan ada pengamat pertanian yang masuk penjara. Hal tersebut terjadi lantaran pengamat tersebut terkandung kasus korupsi yang dapat menyebabkan kerugian negara hingga Rp 5 miliar.

Amran tidak menyebut identitas pengamat tersebut. Dia hanya bilang yang bersangkutan kerap membagikan data pertanian yang salah serta memberikan kritik yang konstruktif.

“Ada si A atau si B yang mengkritik dari dulu. Dan kami menganalisa yang kritikannya sebagian besar tidak konstruktif. Bahkan kadang datanya salah,” kata Amran saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Puncaknya, Amran menyebut pengamat tersebut terlibat dalam proyek pertanian. Saat Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan investigasi, hasil proyek tersebut sebagian besar fiktif dan tidak berjalan. Atas hal tersebut, Amran menyebut negara berpotensi alami kerugian hingga Rp 5 M.

“Itu potensi kerugian Rp 5 miliar dan tidak digunakan itu barang pengadaan itu tidak digunakan. Itu pun sebagian tanda tangan fiktif, palsu tanda tangannya, dan ini yang mengkritik dari dulu pertanian, saya katakan ini musuh negara,” jelas Amran.

Saat ini, kasus tersebut telah diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Meski begitu, Amran enggan membeberkan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

Dia menegaskan pihaknya menerima kritik dan saran dari pengamat asalkan tidak menyebabkan kerugian negara. Amran akan menindak tegas siapapun oknum yang ingin merugikan negara, baik pegawai di lingkungan Kementan maupun pengamat pertanian.

“Jadi, jangan karena dia pengamat, enggak kebal hukum, enggak boleh dong. Siapapun masuk di pertanian, berani bermain-main, pasti kami beresin. Jangankan pengamat, pegawai sendiri aku pecat. Padahal dia anakku, anak kandungku, harusnya pecat. Apalagi pengamat masuk bermain-main, mau korupsi di pertanian, aku beresin,” tegas Amran.
(Sumber:Mentan Ungkap Ada Pengamat Pertanian Terlibat Proyek Fiktif Rp 5 M.)

Jakarta (VLF) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan revisi UU TNI telah diteken oleh Prabowo Subianto. UU tersebut diteken sebelum Lebaran, sekitar tanggal 27-28 Maret 2025.
Dilansir detikNews, hal itu diungkapkan Prasetyo kepada wartawan pada Kamis (17/4/2025). Menurutnya, revisi UU TNI segera diteken setelah disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025 lalu.

“Sudah, sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu, 27 atau 28, nanti aku cek lagi ya,” kata Prasetyo.

Prabowo sebelumnya bicara soal urgensi pengesahan UU TNI dan mengungkap alasan pengesahan UU TNI dipercepat. Hal itu menuai kritik publik hingga terjadi aksi di berbagai daerah.

“RUU TNI dipercepat karena kita mengalami suatu fenomena dalam berapa tahun itu. Panglima TNI satu tahun ganti, KSAD satu tahun ganti, kan usianya habis, waktu dia untuk karirnya begitu mau dipakai usia habis. Gimana kita bisa punya suatu organisasi yang pemimpinnya ganti tiap tahun,” ucap Prabowo.

Karena hal itu, Prabowo berpendapat revisi UU TNI sangat diperlukan. Namun dia mengklaim revisi UU tersebut fokus pada usia pensiun perwira tinggi dan bukan untuk membentuk dwifungsi TNI.

“Nah di situ saya sebetulnya mengatakan saya bilang ini kalau tidak ini berapa Jenderal kita harus kita ganti sekarang. Jadi saya mohon kalau bisa inti dari RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on, ya kan,” jelasnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa semua pejabat TNI yang hendak mengisi jabatan sipil diwajibkan pensiun dini, kecuali beberapa lembaga yang telah diatur.

“Saya masih ingat, saya masih kecil dari Jakarta mau ke Puncak, Bogor, dihentikan di tengah jalan. Mereka minta makan, minta ini, jadi kondisi zaman berbeda-beda. Jadi menurut saya Undang-Undang TNI is a non issue, nggak ada niat, semua pejabat tentara yang akan masuk jabatan-jabatan sipil, pensiun dini. Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, dari dulu, kan ini hanya memformalkan,” sambungnya.
(Sumber:UU TNI Sudah Diteken Prabowo, Mensesneg: Sebelum Lebaran.)

Jakarta (VLF) – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sujatmiko menargetkan jumlah petani miskin ekstrem akan hilang sepenuhnya dalam 2 tahun. Target ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto saat rakor dengan semua menteri, sebelum lebaran lalu.
Dia menegaskan, Prabowo sudah memberikan arahan dan instruksi jelas tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yakni melanjutkan program redistribusi lahan dengan mengajari petani untuk menjadi pengusaha.

Menurutnya, petani bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekaligus menanam dan menghasilkan panen untuk tujuan ekspor.

“Agar bisa ke arah sana, maka harus ada investasi masuk ke desa dan menggandeng para petani. Nantinya kerja sama ini dengan berbagi saham, dan petani harus menjadi pemegang saham mayoritas. Nilai saham adalah setara dengan nilai lahan seluas 2 hektare,” kata Budiman, dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).

Budiman menjelaskan memang salah satu strategi pengentasan kemiskinan yakni dengan mendorong masuknya investasi sekaligus kewirausahaan pada nelayan, petani dan birokrasi.

“Kita bicara kemiskinan dan juga investasi untuk menciptakan lapangan kerja, yang paling penting menurut saya dalam pengentasan kemiskinan di Cilacap adalah mendorong kewirausahaan di kalangan petani, nelayan dan birokrasi,” kata Budiman.

Budiman menjelaskan hal ini saat berkunjung ke Desa Kutasari kecamatan Cipari, Cilacap, Rabu (16/4/2025). Budiman menggelar diskusi bertema “Entaskan Kemiskinan, Raih Kesejahteraan Hidup yang Lebih Sejahtera setelah Redistribusi Tanah”.

Pihaknya juga telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan di Cilacap. Nantinya pihak dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengawal.

“Saya berharap Cilacap akan menjadi kota industri yang kuat di Jawa Tengah dan kita juga bantu juga untuk investasi untuk mengentaskan kemiskinan, jadi kita sepakat untuk dibuat tim, dan kami dari badan taskin akan membersamai, agar investasi investasi bisa menyasar di kantong kemiskinan di Cilacap,” ujarnya.

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menyatakan optimisme terhadap sinergi yang tengah dibangun dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

“Kami berharap, kehadiran Budiman Sudjatmiko dan tim dapat mendatangkan investor, khususnya yang padat modal dan padat karya. Karena hanya dengan menciptakan lapangan kerja yang luas, kemiskinan bisa ditekan secara nyata,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya,yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Cilacap, mengungkap tantangan besar yang dihadapi Cilacap saat ini, selain keterbatasan fiskal dan ketimpangan kesejahteraan.

Berdasarkan data di tahun 2024, angka kemiskinan yang cukup tinggi yakni 10,68 persen dari total 2.059.748 jiwa, dan ada sebanyak 21.790 jiwa yang masuk kategori miskin ekstrem.

“Tingkat pengangguran terbuka penurunan, tapi tinggi, di angka 7,83 persen, ini menunjukkan kesempatan masyarakat Cilacap masih rendah jadi masih banyak warga Cilacap bekerja ke luar negeri, yang menyebabkan partisipasi pemilu kemarin rendah,” katanya.

Tahun 2025 ini, Cilacap mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan sebesar Rp 373,9 miliar. Selain itu juga masih ada anggaran CSR dari berbagai perusahaan di Cilacap 13,2 miliar.
(Sumber:Pemerintah Targetkan Petani Miskin Ekstrem Hilang dalam 2 Tahun.)

Jakarta (VLF) – Saat sidak di UD Sentoso Seal di Jalan Margomulyo 44, Kompleks Pergudangan Suri Mulia Permai, Blok H-14, Surabaya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer hampir saja tidak bisa masuk karena tak dibukakan pintu. Dia pun geram dengan perlakuan tersebut.
“Kalau kawan-kawan melihat yang hal itu, kejadiannya sama. Artinya negara tidak dihargai, banyak hal yang janggal. Ada hal yang ditutup-tutupi entah apa maksudnya, padahal ini masalah sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis,” kata Noel kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Menurutnya, ada hal yang ditutup-tutupi perusahaan. Karena itu dia menegaskan negara perlu hadir terkait penahanan ijazah ini untuk mempertahankan regulasi. Sebab bila di provinsi, seperti Jatim, ada Perda yang mengatur larangan penahanan ijazah.

“Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada Perda,” ujarnya.

Dia pun menegaskan kasus penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan harus ditindak secara tegas. Dia sampaikan itu berulang-ulang bahwa perusahaan yang menahan ijazah harus ditindak.

“Harus ditindak dong. Harus ditindak, enggak bisa. Harus ditindak,” tandasnya.

Noel sapaan akrab Wamenaker didampingi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan kepolisian tiba di gerbang utama gudang UD Sentoso Seal pada Kamis siang sekitar pukul 11.34 WIB. Ternyata pintu gudang itu ditutup dan digembok.

Wakapolres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Ari Bayu Aji pun meminta seseorang di dalam bangunan membuka pintu gerbang tetapi tak segera direspons. Lalu ada seseorang yang memanggil dan meminta rombongan Wamenaker masuk lewat pintu kecil di samping gerbang utama.

Namun wartawan tidak boleh ikut masuk bersama rombongan tersebut. Baru sekitar pukul 13.00 WIB, Noel dan rombongan yang mendampinginya keluar dari bangunan tersebut.

Sebelumnya, Noel menyampaikan dirinya diperlakukan tidak semestinya oleh perusahaan suku cadang kendaraan bermotor itu. Dia hampir saja mengalami hal yang sempat dialami oleh Wawali Armuji beberapa waktu lalu.

Noel tak menyangka dirinya juga hampir saja mengalami apa yang dialami Armuji. Dia merasa tidak dihargai. Padahal dirinya turun untuk melihat langsung terkait masalah penahanan ijazah oleh perusahaan.

“Saya pikir Pak Wawali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan yang namanya ijazah. Ijazah pekerja itu itu pelanggaran hukum,” jelasnya

Baginya, penahanan ijazah adalah pelanggaran hukum. Setelah kasus ini viral pemerintah pusat pun akhirnya turun tangan secara langsung untuk melakukan peninjauan ke perusahaan.

“Itu pelanggaran hukum yang enggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini. Enggak boleh ada hal-hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu enggak boleh. Jadi, apa yang dilakukan Pak Wawali ini sudah benar dan tepat. Negara hadir,” uajrnya.

(Sumber:Sidak Perusahaan Penahan Ijazah, Wamenaker: Negara Tidak Dihargai!.)

Jakarta (VLF) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan geram karena dugaan beredarnya oli palsu di provinsi Seribu Sungai tersebut. Krisantus pun curiga mobilnya juga menjadi korban dari oli palsu buatan China tersebut.
Yang Krisantus sesalkan, oli yang diduga palsu ini mencatut logo Pertamina. Temuan ini awalnya diungkapkan Krisantus dalam Rakerprov di Pontianak pada Minggu (13/4) lalu.

Krisantus mengklaim memiliki bukti oli-oli palsu tersebut serta hasil laboratorium. Dia juga menduga mobilnya sempat menggunakan oli palsu tersebut.

“Saya punya contohnya ada empat kaleng. Saya dapat dari Badan Intelijen Negara (BIN) lengkap dengan penjelasannya, lengkap dengan hasil penelitiannya. Jadi saya pikir ini tidak boleh kita biarkan. Karena ini jelas-jelas sudah merugikan kita. Mungkin saja mobil saya sudah pakai oli (palsu) itu. Kacau itu,” ujarnya, Selasa (15/4/2025).

Menurut Krisantus, transaksi oli palsu di Kalbar ini diperkirakan mencapai Rp 85 miliar. Atas kerugian ini, Krisantus mendorong Pertamina segera membuat laporan ke kepolisian.

“Ini (beredar) sudah berbulan-bulan. Maka sudah bisa dihitung transaksi per bulan di Kalbar mencapai Rp 85 miliar. Ini kan jumlah yang luar biasa. Nah Pertamina jangan tinggal diam. Lapor ke kepolisian. Kan Pertamina dirugikan,” lanjutnya.

Krisantus menegaskan, selain merugikan Pertamina yang memiliki merek, peredaran oli palsu ini juga membahayakan serta merugikan masyarakat yang memiliki kendaraan.

“Pabrik oli di China sana, tapi menggunakan merek Pertamina. Ini jelas merugikan banyak pihak. Pertamina harusnya cepat bertindak. Jika perusahaan dirugikan tapi diam saja, saya jadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?” katanya.

Pertamina Serahkan ke Anak Perusahaan Bidang Oli
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan Edi Mangun mengatakan pihaknya sudah menerima informasi dugaan oli palsu yang mencatut logo Pertamina tersebut. Apabila memang ada unsur pidana, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

Namun, Edi menegaskan bahwa produk oli merupakan produk di bawah PT Pertamina Lubricants (PTPL), anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga (PT PPN), Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero). Untuk itu, menurutnya, laporan dapat disampaikan oleh anak perusahaan terkait.

“Kami berterima kasih kepada Pak Wagub yang telah menemukan oli palsu. Jika ini valid (oli palsu berlabel Pertamina) tentunya sebagai pihak yang brand-nya digunakan, kami akan melakukan dan mengambil langkah hukum,” jelas Edi, Selasa (15/4/2025).

“Akan tetapi, kembali lagi ke teman-teman di Pertamina Lubricants. Itu semua dikembalikan lagi ke teman-teman di Pertamina Lubricants untuk mengambil langkah selanjutnya,” sambungnya.

Menurut Edi, Pertamina Lubricants selalu mengkampanyekan cara mengidentifikasi keaslian produk. Berikut langkah-langkahnya.

Periksa tutup pengaman/incap terpasang di tutup 2 inch dan ¾ inch saat cap seal dibuka. Pastikan incap terpasang di lubang plug dengan kokoh, tidak bekas direkatkan, dan periksa pin pengaman patah saat incap dilepas dari plug.
Saat tutup botol dibuka, tampilan warna botol bagian dalam berbeda dengan warna bagian luar.
Pastikan terdapat 8 Digit Nomor di bagian tutup botol dan body botol dengan posisi lurus, tegak dan sejajar.
Pastikan ada tulisan ‘Original’ yang halus, dibaca dengan kemiringan 45 (derajat) +/- 5 (derajat).
Pastikan ada Nomor QR Code terdiri dari 9 karakter (huruf dan angka). Setiap botol pasti memiliki nomor QR Code yang berbeda bila ada nomor QR Code yang sama di dua botol, berarti palsu.

(Sumber:Geram Wagub Kalbar gegara Oli Palsu Beredar, Curiga Mobilnya Juga Jadi Korban.)

Jakarta (VLF) – China punya senjata pamungkas melawan serangan Amerika Serikat (AS) yang memantik perang dagang. Dominasi Negeri Tirai Bambu atas rantai pasokan logam tanah jarang atau rare earths dinilai menjadi salah satu senjata ampuh dalam menghajar AS habis-habisan.
Mineral tersebut sering digunakan sebagai pemberi daya dari segala hal, mulai dari iPhone hingga kendaraan listrik. Rare earths merupakan komponen vital untuk berbagai jenis teknologi canggih yang akan menentukan masa depan.

Presiden China Xi Jinping telah menyadari betapa strategisnya logam tanah jarang untuk industri sejak beberapa tahun lalu saat perang dagang jilid I antara China dan AS berkecamuk di pemerintahan pertama Donald Trump.

Suatu hari pada 2019, Xi Jinping pernah melakukan kunjungan penting ke sebuah pabrik sederhana di Ganzhou. Saat mengunjungi aula pabrik itu, dia memeriksa deretan demi deretan balok logam abu-abu yang nampak biasa saja, sambil menunjukkan kekagumannya di depan pejabat Partai Komunis lainnya.

“Rare earths adalah sumber daya strategis yang vital,” sebutnya kala itu penuh kekaguman dikutip dari CNN, Rabu (16/4/2025).

Logam tanah jarang merupakan sekelompok 17 elemen mineral yang lebih berharga dibandingkan emas dan dapat ditemukan di banyak negara, termasuk AS. Namun, ekstraksi dan pemrosesannya sulit, mahal, dan mencemari lingkungan.

Nah, selama beberapa dekade ini, AS dan negara-negara lain bergantung ke China untuk melakukan ekstraksi logam tanah jarang. Menurut laporan Survei Geologi AS tahun ini, antara 2020 dan 2023 AS masih mengandalkan China untuk impor 70% senyawa dan logam tanah jarang.

Per 2023 China memproduksi 61% dari logam tanah jarang dunia yang banyak digunakan dalam industri teknologi tinggi seperti elektronik, kendaraan listrik, dan pertahanan. Dominasinya bahkan lebih menonjol dalam hal pemurnian mineral berharga ini dengan pangsa pasar 92% dari pasokan olahan global.

China memulai lebih awal upaya ekstraksi logam tanah jarang dibandingkan negara lain. Semua dimulai pada 1950-an, tetapi industrinya baru benar-benar mulai berkembang pada akhir 1970-an.

Serangan Xi Jinping Buat Trump

China kini menggunakan kelebihannya itu untuk menghajar AS yang memantik perang dagang baru-baru ini. Per 4 April 2025, pemerintahan Xi Jinping memberlakukan pembatasan ekspor pada tujuh jenis mineral logam tanah jarang. Ini menjadi bagian dari pembalasan terhadap tarif tinggi yang awalnya dibebankan Trump sebesar 34% atas barang-barang impor China.

Aturan baru tersebut mengharuskan semua perusahaan di China untuk mendapatkan izin untuk mengekspor logam tanah jarang serta produk terkait, seperti magnet.

“China menunjukkan bahwa mereka dapat mengerahkan kekuatan ekonomi yang luar biasa dengan menjadi strategis. Mereka benar-benar menyerang industri Amerika tepat di tempat yang menyakitkan,” kata Justin Wolfers, seorang profesor ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Michigan.

Magnet yang terbuat dari logam tanah jarang memungkinkan motor dan generator yang lebih kecil dan lebih efisien kinerjanya. Hal ini digunakan dalam produksi telepon pintar, mesin mobil dan jet, dan mesin MRI.

Produk logam tanah jarang juga menjadi komponen penting dalam produksi senjata di industri pertahanan, mulai dari jet tempur F-35, hingga kapal selam serang bertenaga nuklir. Tentunya, dengan ekspor yang dipersulit oleh China, AS bukan tidak mungkin bisa kehilangan pasokan bahan bakunya.

Di sisi lain, sebenarnya AS telah mencoba mengejar ketertinggalannya dari China dan membangun rantai pasokan logam tanah jarang sendiri. Sebanyak tiga perusahaan industri AS sedang memperluas kapasitas produksi dan mendapatkan bahan baku dari sekutu dan mitra AS.

Upaya tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan yang sangat besar dari industri-industri utama AS saat ini.
(Sumber:China Punya Senjata Pamungkas Lawan Trump, Bisa Bikin AS ‘Babak Belur’.)

Jakarta (VLF) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus mengancam Universitas Harvard. Tidak puas dengan membekukan dana kampus sebesar USD 2,2 miliar, Trump kini mengancam akan mencabut status bebas pajak jika kampus tidak meminta maaf.
Pemerintah AS diketahui pada Senin (14/4) mengumumkan akan membekukan dana hibah lebih dari USD 2,2 miliar dan USD 60 juta dalam bentuk kontrak dengan Harvard usai universitas itu dinilai melanggar hukum karena menoleransi anti-Semitisme terkait aktivisme kampus terhadap isu Palestina.

Dilansir Reuters, Rabu (16/4/2025), pemerintahan Trump telah menegur sejumlah universitas di seluruh negeri atas penanganan terhadap gerakan protes mahasiswa pro-Palestina. Teguran itu dimulai dari Universitas Columbia, kini Harvard pun kena tegur.

Trump menuding protes tersebut anti-Amerika dan antisemit, menuduh universitas-universitas menyebarkan Marxisme dan ideologi “kiri radikal”, dan menyebut akan mengakhiri hibah dan kontrak federal kepada universitas-universitas yang tidak menyetujui tuntutan pemerintahannya.

Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Selasa (15/4) bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk mengakhiri status bebas pajak Harvard jika terus mendorong apa yang disebutnya “bersifat politis, ideologis, dan terinspirasi/mendukung teroris”

Trump tidak merincikan teknis kebijakan itu. Berdasarkan Undang-Undang Pajak di AS, sebagian besar universitas dibebaskan dari pajak penghasilan federal karena dianggap “dioperasikan secara eksklusif” untuk tujuan pendidikan publik.

Trump Ingin Harvard Minta Maaf
Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump ingin Harvard meminta maaf atas apa yang disebutnya “antisemitisme yang terjadi di kampus mereka terhadap mahasiswa Yahudi Amerika.”

Ia menuduh Harvard dan sekolah-sekolah lain melanggar Judul VI Undang-Undang Hak Sipil, yang melarang diskriminasi oleh penerima dana federal berdasarkan ras atau asal negara.

Berdasarkan Judul VI, dana federal dapat dihentikan hanya setelah proses investigasi dan dengar pendapat yang panjang serta pemberitahuan 30 hari kepada Kongres, yang belum terjadi di Columbia atau Harvard. Beberapa profesor dan mahasiswa mengatakan protes tersebut secara tidak adil disamakan dengan antisemitisme sebagai dalih untuk serangan inkonstitusional terhadap kebebasan akademis.

Columbia, sebuah sekolah swasta di New York, setuju untuk bernegosiasi atas tuntutan untuk memperketat aturan protesnya setelah pemerintahan Trump mengatakan bulan lalu telah menghentikan hibah dan kontrak senilai USD 400 juta, sebagian besar untuk penelitian medis dan ilmiah lainnya.

Presiden Harvard Alan Garber dalam sebuah surat pada hari Senin waktu setempat mengatakan tuntutan yang diajukan pemerintahan Trump terhadap universitas termasuk audit untuk memastikan “keberagaman sudut pandang” mahasiswa dan fakultasnya dan mengakhiri program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, merupakan “penegasan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak terikat oleh hukum” yang melanggar kebebasan berbicara konstitusional dan Undang-Undang Hak Sipil.

Seperti Columbia, ia mengatakan Harvard telah berupaya untuk melawan antisemitisme dan prasangka lainnya di kampusnya sambil menjaga kebebasan akademis dan hak untuk melakukan protes.
(Sumber:Trump Kini Ancam Cabut Status Bebas Pajak Harvard Usai Setop Dana USD 2,2 M.)

Jakarta (VLF) – Program renovasi 500 rumah tak layak huni di Kecamatan Johar Baru resmi dimulai, diawali dengan 232 unit dalam tahap pertama. Anggaran untuk renovasi rumah mencapai Rp 50 juta per unit rumah.
Program tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

“Kalau untuk direnovasi, budget-nya Rp 30 juta-Rp 50 juta,” kata Aguan.

Aguan menyatakan siap membantu pemerintah untuk renovasi rumah. Ia pun bersedia membangun rumah vertikal untuk permukiman padat.

“Saya rasa bangunnya (renovasi) mulai sekarang, kita udah mulai. Ntar kita bisa lihat semuanya. Jadi saya rasa, saya yakin dalam sebulan, dua bulan semua bisa kita beresin,” ujar Aguan di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).

Selain rumah di Johar Baru, Jakarta, Aguan mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga akan merenovasi rumah di Jawa Barat dan Banten, masing-masing 500 unit. Dengan begitu, total 1.500 unit rumah akan direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Di samping itu, Aguan mengatakan sedang membangun 250 rumah gratis untuk masyarakat di Tangerang. Pembangunan tersebut dianggarkan Rp 100 juta per unit rumah. Ia juga akan membangun 500 rumah di Kalimantan Selatan.

“(Di Kalsel rencana bangun berapa rumah?) 500 rumah. Bangun, (di) namanya Pulau Lawu. (Kabupaten?) Kota Baru,” ucapnya.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan program renovasi ini merupakan kolaborasi dengan pengusaha dalam bentuk corporate social responsibility (CSR). Program tersebut tidak menggunakan anggaran negara, melainkan dari perusahaan swasta.

“No APBN, no BUMD, no APBN, no APBD dan BUMD. Pernah nggak terjadi di Jakarta selama Bapak (Wali Kota Jakarta Pusat) 30 tahun, pembangunan rumah-rumah rakyat direnovasi tanpa APBN dan APBD seperti ini?” kata Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyebutkan Pemilik Grup Barito Pacific Prajogo Pangestu mengatakan ingin ikut merenovasi rumah.

“Tiga hari lalu Pak Prajogo ke rumah saya. Ya, atas saran Pak Aguan. Pak Prayogo juga bagian dari Buddha Tzu Chi ya Pak Aguan. Nah, Pak Prayogo (mau renovasi) 500 (rumah) di Banten, 500 (rumah) di Jakarta,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan program bebenah kampung Kecamatan Johar Baru. Sebanyak 10 rumah di Kelurahan Tanah Tinggi mulai direnovasi sebagai awal dari pengerjaan tahap pertama program, yakni 232 unit rumah.

Ara mengatakan kegiatan ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pengusaha swasta. Program tersebut bekerja sama dengan Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

“Dua hari lalu saya laporkan kegiatan ini sama Pak (Presiden) Prabowo (Subianto) Beliau mengatakan kirim salam kepada masyarakat di Tanah Tinggi, Johar Baru. Salam hormat dari Bapak Prabowo, semoga ini bukan awal dan akhir. Gerakan ini harus menjadi gerakan nasional di mana-mana,” ujar Ara di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Selasa (15/4/2025).
(Sumber:Aguan Gelontorkan Rp 50 Juta/Unit buat Renovasi Ratusan Rumah di Johar Baru!.)

Jakarta (VLF) – Nota kesepahaman kerja sama bidang pendidikan diteken Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania Azmi Mahafzah, Senin (14/4/2025). Penandatanganan ini disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan pemimpin Kerajaan Yordania Raja Abdullah II.
“Kita akan segera membentuk komite bersama yang akan melakukan rapat teknis secara berkala untuk menindaklanjuti pelaksanaan sinergi ini,” kata Nasaruddin, dilansir Kemenag.

Kerja Sama Pendidikan RI-Yordania
Nasaruddin mengatakan Kemenag RI sepakat dengan Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Kerajaan Yordania untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan. Kerja sama ini meliputi jenjang sarjana dan pascasarjana, program double degree, hingga short course.

Ia menambahkan kerja sama ini juga akan meliputi pertukaran guru besar, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan santri. Sedangkan short course juga meliputi pelatihan singkat penyegaran bahasa Arab dan Studi Islam bagi dosen dan tenaga kependidikan.

“Sinergi dua pihak kini juga mencakup pertukaran beasiswa di semua jenjang pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelajar, dan santri,” kata Nasaruddin.

“Sinergi juga kita perkuat dalam riset dan pengabdian masyarakat, pengembangan lembaga pendidikan, dan mutual recognition,” imbuhnya.

Kerja Sama Urusan Agama
Di samping bidang pendidikan, Kemenag RI juga bekerja sama dengan Kementerian Urusan Agama, Wakaf, dan Tempat Suci Kerajaan Yordania yang dipimpin Menteri Mohammad Al-Khalaileh.

Salah satu kerja sama RI dan Yordania dalam urusan agama ini juga berupa beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi ulama, pendakwah, dan nadhir.

“Kementerian Agama RI dan Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Yordania juga sepakat akan membentuk komite bersama yang akan bertemu secara berkala untuk menindaklanjuti MoU ini,” imbuh Nasaruddin.

(Sumber:Menag RI dan Menteri Yordania Jalin Kolaborasi, Siapkan Pelatihan dan Beasiswa Pendidikan.)