Jakarta (VLF) – Pemprov Sumut membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Salah satu tugas dari Satgas ini adalah mencari tahu siapa yang pengirim PMI Ilegal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Effendy Pohan menyampaikan, pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Sumut berdasarkan Peraturan Gubernur Sumut No. 1/2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumut Nomor 54 Tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.

“Berdasarkan instruksi Gubernur Sumut, Gugus Tugas ini dibentuk tidak hanya menjadi pemadam kebakaran saja, namun dapat menyelesaikan masalah TPPO di Sumut, baik dari hulu hingga hilir. Kita harapkan dengan rapat ini dapat masukan dari segala unsur yang ada,” ucap Effendy Pohan dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

Pada Gugus Tugas tersebut, Gubernur Sumut sebagai Ketua I, Wakil Gubernur sebagai Wakil Ketua I, Ketua DPRD Sumut sebagai Ketua II, Polda Sumut sebagai Ketua Harian dan Sekdaprov Sumut sebagai Wakil Ketua Harian. Sementara keanggotaan pada Gugus Tugas ini yakni dari unsur instansi vertikal, penegak hukum, akademisi, lembaga masyarakat dan lainnya.

Effendi menilai Sumut menjadi provinsi yang sangat rentan terjadinya TPPO, karena letak wilayah dan geografis yang memiliki banyak ‘jalan tikus’, yang kerap dimanfaatkan para agen ilegal untuk menyeludupkan pekerja migran melalui jalur laut.

“Jelang Lebaran kemarin kita telah memulangkan korban TPPO sebanyak 186 orang. Pada rapat ini kita membahas apa tindakan kita selanjutnya, bagaimana korban dan siapa yang telah mengirim mereka ini untuk bekerja di luar negri,” katanya.

Ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO diwakili Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Renakta Polda Sumut AKBP P Samosir mengatakan, Polda Sumut sendiri telah melakukan penegakan hukum, serta melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan masalah ini.

“Masalah utama yang terjadi warga yang berminat kerja ke luar negeri ini karena sulitnya mencari kerja di daerah dan tergiur dengan iming-iming gaji yang lebih besar, yang didapatkan disana melalui jalur ilegal,” katanya.

Untuk mengantisipasi pekerja migran ilegal ini, Polda Sumut berharap pemerintah segera mencari solusi bagaimana mempermudah segala urusan baik administrasi dan juga lainnya, agar warga yang ingin bekerja ke luar negeri dapat terjamin, baik keamanan dan juga legalitasnya. **(H14/DISKOMINFO SUMUT)

(Sumber:Bentuk Satgas Penanganan TPPO, Pemprov Sumut Mau Buru Pengirim PMI Ilegal.)

Jakarta (VLF) – PB Aljam’iyatul Washliyah angkat bicara mengenai rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. PB Aljam’iyatul Washliyah menilai gagasan itu secara positif.
“Jadi Aljam’iyatul Washliyah menilai gagasan tentang evakuasi itu positif saja, selama memang tidak mengurangi cita-cita dan strategi besar untuk mempertahankan eksistensi negara Palestina,” kata Wakil Ketua Umum PB Aljam’iyatul Washliyah Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulis, Jumat (11/4/2025).

Doli menilai semangat yang ingin disampaikan Prabowo ialah kepedulian dan empati terhadap warga Gaza. Menurutnya, gagasan itu masih menjadi bagian dari keterlibatan RI dalam menyelesaikan persoalan Palestina.

“Tentu upaya utama yang terus menerus dilakukan adalah bagaimana pemerintah Indonesia bisa tetap aktif melakukan konsolidasi bersama pemimpin-pemimpin negara di dunia untuk bisa segera mengakhiri tindakan biadab pemerintah Israel terhadap bangsa Palestina khususnya saat ini di Gaza,” jelasnya.

“Sambil juga terus mengupayakan upaya bantuan kemanusiaan lainnya dari Indonesia kepada warga Palestina,” sambungnya.

Doli juga meyakini evakuasi warga Gaza ke RI sifatnya akan sementara. Ia mengusulkan supaya evakuasi ditujukan kepada anak-anak yang kehilangan orang tuanya pasca gempuran Israel.

“Kalaupun gagasan itu bisa dilakukan, mungkin sifatnya sementara, dan lebih baik ditujukan kepada anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan masih terus perlu melanjutkan pendidikannya. Daripada mereka di sana masih terus terancam hidupnya,” ujarnya.

Menurutnya, lebih baik anak-anak Gaza melanjutkan pendidikan di RI hingga keadaan di Tanah Air-nya normal kembali. “Sampai keadaan normal dan mereka bisa kembali lagi untuk ikut menjaga tanah air mereka. Namanya juga evakuasi, tentu sifatnya sementara saja,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa upaya ini tidak ada maksud untuk memindahkan warga Gaza dari Tanah Air-nya.

“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa Indonesia menolak setiap upaya yang akan merekolasi atau memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya,” ujar Menlu Sugiono dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

“Setiap upaya yang mengubah ‘demografi’ Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional,” tambahnya.
(Sumber:Ahmad Doli soal Evakuasi Warga Gaza ke RI: Utamakan Anak Kehilangan Ortu.)

Jakarta (VLF) – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan menggelar sidang putusan sela kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Putusan sela akan dibacakan hari ini.
Dilihat dalam laman Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025), sidang putusan sela Hasto Kristiyanto akan digelar di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali.

“Agenda putusan sela,” demikian tertulis dalam laman SIPP PN Jakarta Pusat.

KPK mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020.

Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku stand by di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK.

Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku bisa kabur. Harun Masiku pun masih menjadi buron KPK.

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

(Sumber:Sidang Putusan Sela Hasto Kristiyanto Digelar Hari Ini.)

Jakarta (VLF) – Mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius N.S. Kosasih melakukan perlawanan dengan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dia menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK.
Dilihat dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Jumat (11/4/2025), permohonan praperadilan itu teregister dengan nomor perkara perkara: 50/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Permohonan didaftarkan pada Kamis (27/4)

“Pemohon Antonius Nichloas Stephanus Kosasih. Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi Cq Pimpinan KPK,” demikian tertulis di laman SIPP PN Jaksel, dikutip Jumat (11/4/2025).

Petitum permohonan praperadilan itu belum ditampilkan pada SIPP PN Jaksel. Sidang pertama praperadilan itu akan digelar pada Selasa (15/4) pekan depan.

Dalam kasus ini, KPK telah menahan Kosasih. Dia diduga melakukan korupsi terkait penempatan dana investasi senilai Rp 1 triliun.

KPK juga telah menahan eks Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto (EHP).

“Bahwa atas penempatan dana/investasi sebesar Rp 1 triliun pada RD I-Next G2 yang dikelola oleh PT IIM yang melawan hukum tersebut (semestinya tidak boleh dikeluarkan) terdapat beberapa pihak yang mendapatkan keuntungan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/1).

Kosasih diduga telah merugikan negara Rp 200 miliar. Angka kerugian itu berasal dari penempatan investasi PT Taspen senilai Rp 1 triliun.

(Sumber:Eks Dirut Taspen Kosasih Gugat Status Tersangka KPK ke Pengadilan.)

Jakarta (VLF) – Kapal induk Amerika Serikat yang kedua telah tiba di Timur Tengah. Demikian diumumkan militer Amerika Serikat pada hari Kamis (10/4) waktu setempat, seiring AS melanjutkan kampanye melawan kelompok pemberontak Houthi di Yaman.
Dilansir Al-Arabiya, Jumat (11/4/2025), Komando Pusat AS (CENTCOM) mengunggah video jet-jet tempur F-35C yang dilengkapi dengan berbagai bom sebelum lepas landas dari dek penerbangan di kapal induk tersebut.

Kapal induk USS Carl Vinson tersebut kini mendampingi kapal induk USS Harry S. Truman, yang telah berada di wilayah tersebut sejak Desember lalu sebagai bagian dari kampanye AS melawan Houthi. Kampanye serangan udara AS meningkat pada tanggal 15 Maret setelah Presiden Donald Trump memerintahkan pendekatan yang lebih agresif untuk menekan kelompok militan tersebut agar berhenti menyerang kapal-kapal di Laut Merah.

Militer AS telah menyerang lebih dari 100 target Houthi di Yaman sejak meluncurkan kampanye serangan bulan lalu, kata seorang pejabat pertahanan AS kepada Al Arabiya English minggu ini. Kepala Pentagon Pete Hegseth baru-baru ini memerintahkan skuadron tambahan dan aset pertahanan udara ke wilayah tersebut sebagai unjuk kekuatan lebih lanjut.

Kapal induk USS Carl Vinson dialihkan dari Indo-Pasifik untuk memperkuat kehadiran militer AS di Timur Tengah, bersamaan dengan penempatan sistem rudal Patriot dan sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Meskipun Pentagon belum mengonfirmasi lokasi-lokasi penempatan sistem rudal canggih tersebut, sejumlah laporan menunjukkan sistem THAAD dikirim ke Israel.
(Sumber:Makin Panas dengan Houthi, AS Kirim Lagi Kapal Induk ke Timur Tengah.)

Jakarta (VLF) – Sepeda motor milik pengemudi ojek online di Kota Bandung digondol pencuri. Pelaku pencurian nekat membawa kabur motor korban di depan seorang anggota polisi yang sedang berjaga di pos pengamanan.
Pencurian itu terjadi di kawasan Asrama Polri di Jalan Ibrahim Aji, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung pada Kamis (4/4/2025) lalu. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura kenal dengan anggota polisi agar korban mau meminjamkan sepeda motornya.

Sebelum meminjamkan motornya, pengemudi ojol menerima orderan offline dari pelaku. Mereka kemudian berputar-putar sebelum berhenti di pos pengamanan Asrama Polri di Jalan Ibrahim Aji.

“Masuknya penipuan ya,” kata Kapolsek Buah Batu Kompol Rizal Jatnika saat dihubungi detikJabar, Selasa (8/4/2025).

“Awalnya dia sewa ojol secara offline ya. Kemudian diajak muter-muter dan mampirlah. Dia seolah-olah kenal dengan aparat kepolisian di pos polisi itu. Dia pura-pura negur anggota bahwa seolah-olah pelaku kenal dengan yang jaga itu,” terangnya.

Karena percaya pelaku dan polisi saling kenal, pengemudi ojol memberikan sepeda motornya untuk dipinjam. Pelaku beralasan ingin pergi ke warung membeli sesuatu. Namun setelahnya, pelaku dan sepeda motor korban tak kunjung kembali.

“Seolah-olah pelaku kan kenal yang jaga di pos itu, jadi korban percaya dan pelaku pura-pura membeli roko untuk mereka dan meminta menunggu, kemudian dibawa kabur,” tegasnya.

Rizal menegaskan, dalam aksinya pelaku menggunakan modus baru untuk mengelabui korban. Pelaku menipu korban dengan dalih berpura-pura kenal dengan aparat. Modus ini kata dia menyasar para pengemudi ojol yang menunggu penumpang.

“Hati-hati saja modus penipuan baru yang banyak menyasar pengemudi ojek online. Jadi pura-pura kenal dengan anggota dan aparat hukum lain sehingga korban percaya,” ungkapnya.

Saat pelaku membawa motor, korban menurut Rizal sempat bertanya kepada anggota polisi. Saat itulah baru terbongkar jika korban ditipu oleh pelaku.

“Pas bawa motor korban nanya ke polisi, bapak kenal? Ya polisi bilangnya enggak kenal, cuma sok akrab aja. Karena namanya polisi kan pelayanan masyarakat siapapun yang bertanya kan ya dilayani tapi dia nggak tahu ada niat seperti itu,” terangnya.

Saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. “Dalam upaya penyelidikan saat ini, kita kesulitan data pelaku dan antara korban dengan pelaku tidak kenal,” tutup Rizal.
(Sumber:Modus Baru Maling, Pura-pura Kenal Polisi-Bawa Kabur Motor Ojol.)

Jakarta (VLF) – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Mangapul, mengungkap kesepakatan ‘satu pintu’ terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus tewasnya Dini Sera. Dia mengaku memahami kesepakatan ‘satu pintu’ itu soal urusan duit dari kubu Ronald Tannur.

Hal tersebut diungkap Mangapul saat menjadi saksi mahkota, yakni terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lainnya. Mangapul bersaksi untuk hakim PN Surabaya, Heru Hanindyo.

Majelis hakim pembebas Ronald Tannur sendiri terdiri dari tiga orang. Mereka ialah Erintuah Damanik selaku ketua dan Mangapul serta Heru Hanindyo selaku anggota. Ketiganya merupakan terdakwa dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald.

“Lalu di keterangan saksi ini di poin 9 bahwa menyatakan setelah menyatakan bahwa dalam musyawarah itu menyatakan perkara itu bebas, lalu saksi Erintuah mengatakan, ‘oke kalau begitu satu pintu’ betul kan seperti itu di keterangan sksi ini poin 9?” tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Dia menyebut ada dua kali musyawarah untuk vonis bebas Ronald Tannur. Musyawarah pertama dilakukan setelah sidang pemeriksaan terdakwa, sementara musyawarah kedua dilakukan setelah sidang tuntutan.

“Terus ada berselang beberapa hari kemudian, saya lupa, selang musyawarah itu kami diingatkan lagi, kami kumpul lagi di ruangan Pak Erin, membahas perkara ini kan awalnya sudah menyatakan pendapat bebas, tapi di situ lagi dipastikan lagi apakah memang pendapatnya bebas, akhirnya kami sama seperti kemarin, sepakat bebas di situ baru ada kata-kata itu,” ujar Mangapul.

Mengapul menyebut ‘satu pintu’ itu dilontarkan Erintuah setelah ketiganya sepakat membebaskan Ronald Tannur. Dia mengartikan ucapan satu pintu itu soal pemberian uang ucapan terima kasih dari pengacara Ronald, Lisa Rachmat.

“Kata-kata ini harus diperjelas, satu pintu dalam arti apa ini saksi?” tanya jaksa.

“Satu pintu dalam artian memang Pak Erin itu, dia, beliau nggak tegas mengatakan, tapi saya sudah paham maksudnya akan bertemu dengan Lisa untuk menerima apa itu, ucapan terima kasih,” jawab Mangapul.

“Uang?” tanya jaksa.

“Uang,” jawab Mangapul.

Jaksa kemudian kembali bertanya soal musyawarah hingga terlontar ucapan satu pintu tersebut. Mangapul mengatakan tak ada keberatan atau komentar darinya maupun Heru saat Erintuah melontarkan ucapan satu pintu tersebut.

“Saat itu jawabannya sepakat semua? satu pintu itu?” tanya jaksa.

“Ya, kami sepakat dalam artian nggak ada komentar, iya aja, gitu,” jawab Mangapul.

“Terdakwa Heru?” tanya jaksa.

“Sama, nggak ada istilahnya, jangan, nggak ada, pokoknya kami,” ujar Mangapul.

“Nggak ada keberatan artinya itu?” tanya jaksa.

“Iya, artinya udah tahu sama tahu lah gitu,” jawab Mangapul.

Mangapul Klaim Vonis Bebas Objektif

Selain soal ‘satu pintu’ untuk urusan duit, Mangapul juga menyampaikan klaim bahwa pertimbangan dalam vonis bebas Ronald Tannur dibuat objektif. Dia mengaku kaget kenapa putusan bebas itu menjadi masalah.
“Apakah memang Ronald Tannur itu tidak bersalah saat itu? Atau memang karena ada janji-janji dari Lisa, terima kasih atau ada ajakan dari Pak Heru atau Pak Erin untuk, oke semuanya bebas karena ada janji seperti itu?” tanya kuasa hukum Heru.

“Saya pribadi memang dari faktanya, dia memang bisa bebas,” jawab Mangapul.

Dia bingung karena muncul video viral terkait Dini dilindas. Dia mengeklaim hal itu tak pernah ditampilkan selama persidangan.

“Jadi memang, makanya saya sedikit bingung juga, begitu kami putus bebas, besoknya berita-berita ada video-video yang ini, yang melindas dan seterusnya, kok di persidangan nggak ada. Makanya saya kaget juga kenapa jadi bermasalah putusan kami waktu itu,” ujar Mangapul.

Mangapul mengklaim majelis hakim sepakat dan sependapat untuk membebaskan Ronald. Dia berdalih putusan itu dibuat secara objektif.

“Ada ajakan dari Pak Heru ketika musyawarah untuk membebaskan? Kita bebaskan, Pak, karena ada janji?” tanya kuasa hukum Heru.

“Nggak ada. Makanya saya, mohon maaf ya tadi. Pak jaksa, saya sudah menyatakan kami waktu itu sidang ini fokus dari mulai sidang perdana sampai dengan selesai pemeriksaan Terdakwa, kami berani dari fakta hukumnya itu, pembuktian itu, artinya kami, bukan berani ya, artinya kami sependapatlah. Bulat kami nyatakan terdakwa itu tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan,” jawab Mangapul.

Sebagai informasi, Dini Sera tewas pada Oktober 2023 setelah diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tannur di Lenmarc Mall, Surabaya. Ronald pun ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya diadili.

Pada Juli 2024, majelis hakim yang terdiri atas Erintuah, Mangapul, dan Heru menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald. Hakim turut mempertimbangkan hasil visum terhadap jenazah Dini yang menyatakan ada luka di beberapa bagian tubuh, termasuk luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul.

Hakim juga menyatakan telah melihat rekaman CCTV dan menghubungkannya dengan keterangan ahli. Hakim menyatakan sepakat dengan keterangan ahli yang menilai Dini berada di luar alur lintasan mobil Ronald Tannur.

Atas dasar itu, hakim menyatakan dakwaan pembunuhan, penganiayaan menyebabkan orang tewas, dan kealpaan menyebabkan orang lain mati yang didakwakan jaksa tidak terbukti. Hakim pun membebaskan Ronald Tannur.

Putusan hakim ini memicu protes keras dari keluarga Dini Sera. Jaksa pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Belakangan, tiga hakim tersebut ditangkap karena diduga menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tannur. Ketiganya didakwa menerima suap Rp 1 miliar dan SGD 308 ribu atau setara Rp 3,6 miliar terkait vonis bebas Ronald Tannur. Suap itu disebut diberikan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaya, lewat pengacaranya, Lisa Rachmat.

Mahkamah Agung pun telah mengabulkan kasasi dari jaksa. Ronald Tannur telah divonis bersalah melakukan penganiayaan dan dihukum 5 tahun penjara.

(Sumber:Terungkap ‘Satu Pintu’ Urusan Duit ke Trio Hakim Pembebas Ronald Tannur.)

Jakarta (VLF) – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengabulkan pengalihan penahanan yang diajukan terdakwa kasus skincare berbahan merkuri, Mira Hayati (29). Mira Hayati kini menjadi tahanan rumah dengan aturan atau larangan yang tidak boleh dilanggar.
Pengalihan status penahanan ini ditandai dengan keluarnya Mira Hayati dari Rutan Kelas I Makassar sejak 27 Maret 2025. PN Makassar memastikan Mira Hayati tetap dalam pengawasan meski terdakwa berstatus tahanan rumah.

“Mira Hayati itu statusnya pengalihan ke penahanan rumah, bukan penahanan kota. Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar,” kata Humas PN Makassar Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sibali menegaskan status tahanan rumah membatasi pergerakan Mira Hayati hanya di lingkup kediamannya. Mira Hayati dilarang beraktivitas di luar rumah.

“Yang namanya tahanan rumah tidak bisa keluar rumah, pergi di mal, jalan-jalan. Namanya tahanan rumah harus di dalam rumah,” tegasnya

Dia mengungkapkan ada potensi status tahanan rumah untuk Mira Hayati dicabut kalau melanggar. Sibali kembali mengingatkan aktivitas terdakwa dalam pantauan.

“Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapat (keluar dari rumah) kan ada yang lihat, bisa dilapor kalau dia melanggar,” ucap Sibali.

Warga juga bisa ikut mengawasi aktivitas tersangka. Jika terdakwa kedapatan beraktivitas di luar dari rumahnya, masyarakat bisa langsung melapor agar Mira Hayati segera diproses.

“Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan, ada buktinya, pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan,” jelasnya.

Mira Hayati pun akan tetap mengikuti persidangan kasus peredaran skincare bermerkuri. Terdakwa akan dijemput oleh jaksa setiap kali Mira Hayati akan menjalani sidang di PN Makassar.

“Nanti kalau mau sidang nanti dijemput jaksa penuntut umumnya,” beber Sibali.

Sibali tidak bisa memastikan sampai kapan status tahanan rumah untuk Mira Hayati berlaku. Dia menuturkan, status terkait Mira Hayati akan diputuskan lebih lanjut oleh hakim.

“Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan,” imbuhnya.

Alasan Mira Hayati Jadi Tahanan Rumah

Sibali menuturkan ada sejumlah alasan yang menjadi dasar sehingga Mira Hayati ditetapkan menjadi tahanan rumah. Hakim PN Makassar mempertimbangkan kondisi Mira Hayati yang baru melahirkan.

“Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya,” tutur Sibali.

Mira Hayati juga memberikan uang jaminan demi pengalihan status penahanannya. Namun Sibali enggan merinci nominal uang yang menjadi jaminan.

“Ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamida mengatakan kliennya melahirkan pada Rabu (5/3). Bayi Mira Hayati yang lahir secara prematur membutuhkan perawatan intensif dengan status tahanan rumah.

“Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui,” ungkap Ida.

Ida menambahkan, pengalihan status penahanan ini sudah sesuai aturan. Dia bersyukur majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan penahanan yang diajukan beberapa kali.

“Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja,” jelasnya.
(Sumber:Larangan untuk Terdakwa Kasus Skincare Mira Hayati Usai Jadi Tahanan Rumah.)

Jakarta (VLF) – Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut dunia sedang tidak baik-baik saja. Dia bilang indikator pasar keuangan hingga kini masih terus berfluktuasi. Dia juga menyinggung soal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar dolar terhadap rupiah.
Dilansir detikFinance, kondisi ‘tidak baik-baik saja’ yang dipicu oleh perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ini salah satunya tercermin dari IHSG pada perdagangan kemarin pagi.

“Dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat indikator pasar keuangan masih berfluktuasi. IHSG masih negatif, namun sudah berada pada trend positif,” kata Airlangga dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Pada pembukaan perdagangan pagi ini, IHSG anjlok 598,56 poin atau 9,19% ke posisi 5.912,06. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sempat melakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan pasar.

Airlangga juga menyinggung tentang nilai tukar dolar terhadap rupiah. Meski masih berfluktuasi, menurutnya pagi ini nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah masih betah bergerak pada level Rp 16.800-an.

“Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga. Walaupun ada kelemahan, tetapi kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, kelemahannya itu sampai 50%, demikian pula beberapa negara lain. Bahkan Amerika menuding beberapa negara sebagai currency manipulator, dijadikan alasan untuk hambatan non-tarif,” ujarnya.

Airlangga juga menyebut kondisi yield treasury, cadangan devisa, hingga obligasi Indonesia yang terpantau masih relatif bagus.

“Kemudian trade policy uncertainty-nya juga tinggi. Sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain, terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu,” ucap Airlangga.

Airlangga juga mengingatkan peningkatan risiko terjadinya resesi global. Dia menyinggung tentang berbagai komoditas strategis dunia yang mengalami penurunan harga, baik itu crude oil (minyak mentah) maupun palm oil (minyak sawit).

“Kalau kita lihat Fruit Oil turun (harganya turun) hampir 30%, (minyak mentah) Brent juga turun 28% sehingga angkanya di angka US$ 60-an. Batu Bara turun ke 24%, ke angka US$ 97. Satu-satunya yang naik ini adalah emas,” kata Airlangga.

“Jadi seluruh komunitas turun artinya demand ini akan menahan dan berdasarkan ini, kita harus hati-hati terhadap kemungkinan recession dunia,” imbuh dia.

Di sisi lain ketidakpastian pada perekonomian global atau economic uncertainty langsung melonjak. Probabilitas resesi global juga ikut naik.

“Namun Indonesia masih relatif rendah di 5%, kemudian trade policy uncertainty-nya juga tinggi. Sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain, terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu,” ujar Airlangga.

Airlangga menambahkan, pemerintah optimistis kondisi ekonomi masih kuat. Menurut dia, Bank Emas yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Februari lalu memperkuat fundamental Indonesia dalam menghadapi potensi tantangan resesi.

“Jadi Pak Presiden (Prabowo) launching bullion (bank) tepat waktu, karena ini menjadi komunitas yang recession proof, safe haven itu ada dua, dolar dan emas dan kita punya emas. Jadi kita punya daya tahan yang kuat, kemudian kedelai turun, gandum turun, CPO turun, dan harga beras turun,” ucap Airlangga.

Dilansir detikFinance, Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor baru menyasar berbagai negara asing yang dianggap memiliki surplus perdagangan terhadap AS.
Ada 100 mitra dagang AS yang terdampak, beberapa negara dengan tarif cukup besar ada China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, Korea Selatan 25%, dan Indonesia 32%.

(Sumber:Airlangga Hartarto: Dunia Sedang Tidak Baik-baik Saja.)

Jakarta (VLF) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. PSI menilai pertemuan positif demi menjaga kekompakan menghadapi masalah bangsa.
“Sangat positif. Pertemuan tokoh bangsa selalu baik dan bermanfaat. Kita butuh kebersamaan dan kekompakan dalam mengatasi masalah bangsa,” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan, Rabu (9/4/2025).

Andy mendorong pertemuan Megawati dengan para pemimpin lain seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, jika pertemuan antartokoh bangsa itu terjadi, suasana politik nasional akan semakin kondusif.

“Jika pertemuan dengan Pak SBY dan Pak Jokowi terjadi, pasti membuat suasana semakin baik dan kondusif. Masyarakat butuh teladan dari para pemimpin bangsa,” ujar Andy.

Sebelumnya, Prabowo menyambangi kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng Senin (7/4) malam. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang turut ikut menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati berlangsung 1,5 jam.

“Lumayan lama, 1,5 jam, dari mulai 8 (malam) kurang sedikit. Pembicaraan lebih banyak 4 mata sih,” kata Dasco di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4).

Dasco mengaku tidak mengetahui apa saja yang dibahas Prabowo dan Megawati. Ia meyakini pertemuan itu membahas masa depan Indonesia.

“Saya nggak tahu persis, tapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan membangun Indonesia ke depan,” ujarnya.

(Sumber:PSI Dorong Pertemuan Megawati dengan SBY dan Jokowi Usai Bertemu Prabowo.)