Jakarta (VLF) – Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, angkat bicara menanggapi laporan adanya pungutan liar sebesar Rp500 ribu yang diduga dilakukan oleh sebuah komunitas fotografer terhadap pengunjung Tebet Eco Park.
Bang Kent -sapaan akrab Hardiyanto Kenneth- menilai tindakan itu sebagai bentuk penyalahgunaan ruang publik yang mencederai tujuan awal pembangunan taman terbuka tersebut.

“Saya menyikapi serius terkait adanya laporan pungutan liar sebesar Rp500 ribu yang diduga dilakukan oleh sebuah komunitas fotografer terhadap pengunjung Tebet Eco Park. Jika benar terjadi, ini merupakan bentuk penyalahgunaan ruang publik dan mencederai semangat awal taman tersebut, yaitu ruang terbuka hijau yang inklusif, gratis, dan bisa diakses semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi,” tegas Kent dalam keterangannya, Rabu (23/10/2025).

Anggota Komisi C DPRD Jakarta itu mengingatkan, bahwa Tebet Eco Park dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta yang di himpun dari uang pajak masyarakat Jakarta, sehingga seluruh fasilitas di dalamnya adalah hak publik yang tidak boleh dikomersialisasi oleh pihak mana pun tanpa izin resmi.

“Harus di pahami bahwa Tebet Eco Park ini dibangun dari uang pajak masyarakat Jakarta. Tidak boleh ada individu, kelompok, atau komunitas mana pun yang mengkomersialkan area taman secara sepihak. Pungutan seperti ini bisa menimbulkan kesan bahwa ruang publik hanya untuk mereka yang mampu membayar, padahal prinsipnya adalah keadilan akses untuk semua,” ujarnya.

Soroti Lemahnya Pengawasan

Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) serta Unit Pengelola Kawasan Tebet Eco Park. Menurutnya, kegiatan berbau komersial seharusnya diawasi ketat agar tidak menimbulkan praktik pungutan liar seperti ini.

“Komunitas fotografer tentu boleh berkegiatan, tapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk menarik pungutan dari pengunjung. Apalagi dengan nominal sebesar itu dan tanpa dasar aturan yang jelas,” katanya.

Karena itu, Kent mendesak Pemprov DKI Jakarta melalui Distamhut dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan praktik pungutan liar tersebut.

“Pemprov DKI melalui Distamhut beserta Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam hal ini bisa melalui Camat atau Lurah harus menelusuri secara mendalam apakah benar ada pungutan liar ini, siapa yang terlibat, dan bagaimana mereka bisa beroperasi di ruang publik tanpa adanya pengawasan. Jika terbukti, harus ada sanksi tegas, baik administratif maupun hukum, supaya hal serupa tidak terulang kemudian hari di taman-taman lain yang terdapat di DKI Jakarta,” tegasnya.

Minta Penataan Ulang Aturan Aktivitas Komersial

Lebih lanjut, Ia meminta Pemprov DKI untuk menata ulang mekanisme perizinan aktivitas fotografi komersial di ruang publik, agar jelas batas antara kegiatan profesional dan kegiatan rekreasi warga.

“Warga yang hanya ingin berfoto pribadi atau bersama keluarga tidak boleh dipungut biaya. Kalau memang ada kegiatan komersial berskala besar, perizinannya harus resmi, transparan, dan atau misalnya ada retribusinya, harus diatur oleh pemerintah, bukan komunitas,” sambungnya.

Kent menegaskan, bahwa pungutan liar di ruang publik bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencoreng citra Pemprov DKI yang tengah berupaya menjadikan Jakarta sebagai kota ramah, inklusif dan berkeadilan sosial.

“Jakarta tidak boleh menjadi kota di mana ruang publik bisa dikomersialisasi oleh segelintir pihak. Tebet Eco Park dan semua taman-taman atau fasilitas umum di DKI Jakarta harus tetap bisa menjadi ruang hidup bersama, tempat warga berinteraksi dan beristirahat tanpa takut dipungut biaya oleh siapa pun,” pungkasnya.

Perlu diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, bahwa ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta, termasuk Tebet Eco Park, bebas digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas, termasuk kegiatan fotografi.

Hal ini disampaikan Pramono menanggapi kabar adanya pungutan sebesar Rp500 ribu yang disebut diminta oleh sebuah komunitas fotografer kepada pengunjung yang ingin melakukan sesi foto di kawasan tersebut.

Ia menegaskan, taman kota merupakan ruang publik yang tidak boleh dimanfaatkan untuk pungutan liar (pungli), terutama terhadap aktivitas nonkomersial.

Sementara itu, Kepala Seksi Taman Kota Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Dimas Ario Nugroho, menegaskan pihaknya tidak pernah melarang aktivitas fotografi, baik oleh individu maupun komunitas.

Menanggapi laporan pungutan tersebut, pihak pengelola taman telah memanggil komunitas fotografer terkait untuk meminta klarifikasi. Berdasarkan hasil pertemuan, komunitas tersebut mengaku menerapkan sistem internal sendiri yang tidak berafiliasi dengan dinas.

Lebih lanjut, Dimas menjelaskan bahwa uang sebesar Rp500 ribu yang ramai diperbincangkan bukan tarif fotografi, melainkan iuran bagi anggota baru komunitas. Dana tersebut disebut digunakan untuk pembuatan ID card dan rompi sekitar Rp250 ribu, sedangkan sisanya Rp250 ribu dialokasikan sebagai kas internal komunitas.

Meski demikian, dinas tetap memberikan teguran resmi kepada komunitas tersebut dan berkomitmen meningkatkan pengawasan di kawasan Tebet Eco Park agar kejadian serupa tidak terulang.

(Sumber:Kenneth DPRD DKI Soroti Pungli di Tebet Eco Park, Minta Pengawasan Diperketat.)

Jakarta (VLF) – Uang Rp 13 triliun hasil sitaan korupsi ekspor crude palm oil (CPO) tampak menggunung di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan. Berikut penampakan duit hasil korupsi yang korupsi itu.
Dilansir dari detikNews dan detikFinance uang tersebut dikembalikan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (20/10/2025). Presiden Prabowo Subianto pun turut menyaksikan penyerahan uang tersebut.

Total uang yang disita Kejagung itu senilai Rp 13.255.244.538.149. Kejagung menyita uang tersebut dari tiga perusahaan, yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group.

Adapun nominal uang yang dikembalikan oleh Wilmar Group yakni sebesar Rp 11,88 triliun. Disusul dengan uang Rp 1,18 triliun yang dikembalikan oleh Musim Mas Group. Nominal uang paling kecil dikembalikan oleh Permata Hijau Group sebanyak Rp 186,43 miliar.

Tampak uang tersebut ditumpuk hingga setinggi pria dewasa. Di atas satu gunungan uang lainnya terdapat papan nominal total jumlah uang tersebut. Semua tumpukan uang itu tampak dibungkus menggunakan plastik bening.

Prabowo Yakin Pertanda Baik

Penampakan gunungan uang Rp 13 triliun Foto: detikcom/Herdi Alif Al Hikam
Sementara itu, Prabowo menjelaskan hal tersebut adalah pertanda baik tepat setahun pemerintahannya. Aparat penegak hukum (APH) pun diminta Prabowo untuk terus bekerja keras.

“Kebetulan ini pas satu tahun, saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya ini tanda-tanda baik di hari satu tahun, saya menyaksikan, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia, memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat, kerja keras, kerja yang gigih, kerja yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan,” kata Prabowo.

Dengan total uang sitaan itu, Prabowo berpendapat dapat membangun 8 ribu sekolah dan menyejahterakan 5 juta nelayan.

“Ingat, kalau kita lihat ini, ini sama dengan ini sama dengan 8 ribu sekolah kita perbaiki, 5 juta nelayan bisa hidup, 5 juta, dengan uang yang ada di sini,” kata Prabowo.

Prabowo pun mengaku dibuat geram oleh para koruptor yang menyebabkan kerugian negara. APH pun diminta Prabowo untuk mengejar koruptor sehingga dapat mengembalikan kerugian negara.

“Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi kekayaan yang diselewengkan,” ujarnya.

(Sumber:Duit Sitaan Korupsi Rp 13 Triliun Menggunung di Kejagung, Begini Penampakannya.)

Jakarta (VLF) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bicara kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU swasta. Bahlil mengaku banyak mendapatkan tekanan dari berbagai pihak untuk segera memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta.
“Menyangkut BBM, ada yang bilang, pak yang ini habis pak, yang ini habis pak. Lho, ini impor, ini negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak dikuasi oleh negara,” katanya dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (19/10/2025).

Bahlil melanjutkan, Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025 naik menjadi 110% dibandingkan 2024. Namun pada pertengahan Agustus 2025 kuota impor BBM SPBU swasta sudah habis.

Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan impor BBM tidak bisa dilakukan semaunya karena Indonesia adalah negara hukum yang memiliki sistem dan aturan yang harus ditaati oleh semua pihak.

“Jadi, jangan menganggap negara itu nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain, karena negara ini kita bekerja, semua warga negara Indonesia harus patuh pada aturan main di negara Republik Indonesia, apalagi yang lain,” katanya.

Bahlil mengingatkan kepada kader HIPMI untuk tidak terlibat menjadi perantara atau pelobi impor dan distribusi BBM. Ia menegaskan, pemerintah telah memberikan kuota impor kepada SPBU swasta.

“Jadi kuota impor kita kasih, bukan nggak kasih. Ada juga mungkin kader HIPMI yang jadi perantara, lobi, main barang itu. Tum begini tum, begini tum. Udahlah kelakuan begini sudah pernah aku lakukan. Jangan kalian pakai untuk diri saya. Ini aku kasih tau betul. Udahlah untuk bangsa ini jangan kita main-main,” katanya.

(Sumber:Diminta Impor BBM buat SPBU Swasta, Bahlil: Ada Aturan, Bukan Negara Tanpa Tuan.)

Jakarta (VLF) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan akan mencabut izin usaha distributor, pengecer, hingga pedagang yang berani menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Saya mengimbau distributor, pedagang, pengecer, seluruh Indonesia tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET (Harga Eceran Tertinggi). Kita imbau dulu, kemudian kalau masih ada (yang melanggar) itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf, izinnnya kami sepakat akan dicabut,” tegasnya, dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Senin (20/10/2025).

Peringatan tegas ini juga berlaku bagi distributor hingga pedagang yang berani menimbun beras. Ia menegaskan, pengawasan ini akan dilakukan pada seluruh jenis beras yang dijual di pasaran, baik itu jenis medium maupun premium.

“Pasti (penindakan untuk yang menimbun). Jadi semua beras, bukan SPHP saja, beras itu ada medium dan premium semua sudah ada HET-nya, ada regulasinya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, menegaskan akan memperketat pengawasan baik di pasar tradisional dan pasar modern. Pengawasan ini akan dilakukan dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) baru.

“Hasil rapat tadi kita sepakat dan Pak Menteri sekaligus Kepala Bapanas membentuk Satgas untuk menjaga agar harga beras utamanya tetap sesuai dengan harga HET,” terangnya.

Melalui Satgas tersebut, pihak juga akan mempersiapkan penegakan hukum, teguran, hingga sanksi administrasi kepada pedagang yang melanggar HET beras. Langkah ini dilakukan agar HET beras tetap terjaga.

“Sehingga harga HET tetap terjaga karena memang cadangan Bulog masih ada, dan kemungkinan ke depan panen juga masih cukup untuk ketersediaan beras yang ada, bahkan mungkin melimpah,” pungkasnya.

(Sumber:Mentan Bakal Cabut Izin Pedagang-Distributor yang Jual Beras di Atas HET.)

Jakarta (VLF) – Mantan Direktur PT Gerbang NTB Emas (GNE), Samsul Hadi, diperiksa oleh penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB). Samsul hadi diperiksa terkait penyidikan korupsi di badan usaha milik daerah (BUMD) NTB tersebut.
Samsul tampak hadir di kantor Kejati NTB pada Senin (20/10/2025) dengan mengenakan kemeja kotak-kotak. Ia enggan berkomentar banyak soal pemeriksaannya.

“Tanya ke penyidik,” katanya sembari menghindari awak media saat ditemui di basement Kejati NTB, Senin (20/10/2025).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Zulkifli Said membenarkan pemeriksaan Samsul Hadi tersebut. “Iya diperiksa sebagai saksi,” kata Zulkifli.

Ada dua kasus dugaan korupsi di PT GNE yang diusut Kejati NTB. Pertama berkaitan dengan dugaan korupsi kerja sama pengembangan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum di Gili Trawangan dan Gili Meno, antara PT Gerbang NTB Emas (GNE) dengan PT Berkat Air Laut (BAL).

Kedua, dugaan korupsi penyertaan modal tahun 2019-2024 yang didapatkan dari pinjaman ke sejumlah bank. Zulkifli menyebut, Samsul diperiksa berkaitan dengan pinjaman ke bank tersebut.

“Diperiksa persoalan pinjaman itu. Belum penetapan tersangka, masih pemeriksaan saksi,” sebutnya.

Bukan hanya Samsul Hadi yang diperiksa, salah satu anggota PT GNE diperiksa, bernama Afuani. “Iya, diperiksa terkait penyertaan modal itu,” aku Afuani ditemui di lobi Kejati NTB.

Tahun 2019-2024, Afuani saat itu sebagai anggota komisaris PT GNE. Ia menjadi anggota komisaris saat PT GNE dinakhodai Samsul Hadi.

“Kalau sekarang sekarang sudah berhenti (sebagai anggota komisaris PTGNE,” katanya.

Diketahui, dalam kasus korupsi kerja sama pengembangan serta pengelolaan sistem penyediaan air minum di Gili Trawangan dan Gili Meno, antara PT Gerbang NTB Emas (GNE) dengan PT Berkat Air Laut (BAL), Kejati NTB telah menggeledah kantor PT GNE dan kantor Biro Ekonomi NTB, pada Kamis (8/5/2025).

Saat itu, penyidik menyita sebanyak empat books berisi dokumen. Tiga boks disita dari kantor Karo Ekonomi, sedangkan satu boks dari kantor PT GNE.

Dalam kasus ini, penyidik sudah memeriksa sedikitnya 23 saksi. Mulai dari Direktur PT BAL William John Matheson, pihak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KLU.

Pemeriksaan terhadap ahli juga telah dilakukan. Ahli yang diperiksa dalam kasus ini dari Perpamsi (Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia). Tidak hanya itu, Kejati NTB saat ini berkoordinasi dengan auditor dalam menghitung kerugian keuangan negara.

Sementara kasus korupsi berkaitan penyertaan modal, PT GNE mendapatkan modal dari Pemprov NTB sebesar Rp 27 miliar. Uang tersebut digunakan untuk modal sejumlah lini usaha.

Usaha yang digeluti PTGNE dari penyertaan modal itu meliputi bisnis kayu, penyediaan bahan pokok keMahadesa, perumahan, agro jagung dan lainnya.

Kasus tersebut telah dinaikkan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum. Halam pengelolaan anggaran itu, diduga ada aturan yang dilanggar.

(Sumber:Kejati Periksa Mantan Direktur PT GNE Terkait Korupsi Penyertaan Modal.)

Jakarta (VLF) – Membaca perjalanan hidup Prabowo Subianto memberikan kita sebuah pembelajaran berharga bahwa apa yang ditakdirkan bagi seseorang akan tiba pada dirinya bila diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, konsisten dan penuh dedikasi.
Kisah Prabowo seperti sebuah drama dari keterasingan, kebintangan, kesedihan dan kebahagiaan menjadi satu dalam fragmen kehidupan.

Prabowo hari ini tepat berusia 74 tahun. Ia lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951 dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.

Ayahnya, Soemitro berasal dari keluarga bersuku Jawa yang merupakan seorang akademisi, teknokrat, ekonom terkemuka dan menteri di dua kepemimpinan di masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Kakek dari Prabowo atau ayah dari Soemitro, Margono Djojohadikusumo merupakan pejuang kemerdekaan dan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada 29 April 1945 dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Pun Margono juga adalah seorang ekonom yang mendapat kepercayaan dari Presiden Sukarno untuk mendirikan Bank Nasional Indonesia (BNI) sebagai bank sentral di Indonesia pasca kemerdekaan.

Sementara dari garis keturunan ibu dari Prabowo, Dora Sigar adalah putri dari Philip F L Sigar, seorang tokoh Minahasa yang menjadi anggota Gemeenteraad atau setara anggota badan perwakilan rakyat di Manado Sulawesi Utara.

Lalu, kakek dari ibu Prabowo adalah Laurents A. Sigar di masa pemerintahan kolonial Belanda menjabat Majoor/Hukum Besar yang bertugas menangani masalah-masalah administrasi hukum dan pemerintahan di Manado.

Artinya jika merujuk pada silsilah keluarga dari Prabowo baik dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu, sejatinya ia berasal dari kalangan aristokrat dengan status golongan bangsawan dan keluarga terpandang.

Pasalnya selain menjadi generasi ketiga di keluarga dengan jabatan mentereng dalam sejarah pemerintahan nasional, Prabowo merupakan menantu dari Presiden Soeharto atas pernikahannya dengan Siti Hediati Hariyadi atau yang dikenal dengan Titik Soeharto.

Namun, di antara status mentereng nama besar keluarga. Perjalanan hidup Prabowo penuh dengan lika-liku. Masa anak anak dan remajanya banyak dihabiskan di luar negeri mulai dari; Negara Hongkong, Malaysia, Swiss hingga Singapura mengikuti ayahnya Soemitro yang di masa pemerintahan Orde Lama banyak berseberangan dengan Presiden Sukarno.

Kejatuhan rezim Soekarno tahun 1967 akhirnya membawanya pulang ke tanah air, dimana ayahnya saat itu lalu diangkat Presiden Soeharto menjadi Menteri Perdagangan.

Sekembalinya di Indonesia, menjelang usianya beranjak dewasa, Prabowo banyak bergaul dengan para aktivis pro-demokrasi. Salah satu di antaranya adalah Soe Hok Gie yang menjadi kawan berdebat dan berdiskusinya.

Meski usia Prabowo lebih muda 9 tahun dari Gie, keduanya bahkan sempat mendirikan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) pertama di Indonesia dengan nama LSM Pembangunan tahun 1968.

Meninggalnya Gie di Puncak Gunung Semeru pada pertengahan Desember 1969 membuat Prabowo patah hati. Ia sangat kehilangan sosok kakak dan sahabat yang sangat dihormatinya.

Itu juga yang menjadi alasan bagi Prabowo akhirnya memilih melanjutkan pendidikannya ke dunia militer, padahal saat itu ia telah diterima secara bersamaan menjadi mahasiswa baru pada dua universitas bergengsi di Amerika Serikat yaitu Colorado University dan George Washington University.

Pada tahun 1970, Prabowo akhirnya resmi menjadi taruna di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) di Magelang Jawa Tengah.

Pasca lulus dari Akabri tahu 1974, karir militer Prabowo sangat cemerlang. Ia adalah prajurit yang cerdas, berani dan disiplin. Pun pada Desember 1995, pada usia yang masih sangat muda yaitu 44 tahun.

Dua kali dirinya mendapatkan kenaikan pangkat, dari Kolonel ke Brigadir Jenderal (Bintang 1) dan beberapa hari kemudian dinaikkan kembali menjadi Mayor Jenderal (Bintang 2) menyesuaikan jabatan yang diamanahkan kepadanya sebagai Danjen Kopassus. Tiga tahun setelah menjabat Danjen Kopassus, pada Maret 1998, Prabowo kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal (Bintang 3) dengan Panglima Kostrad di ABRI.

Bintangnya Meredup

Kejatuhan Presiden Soeharto sebagai dampak dari arus reformasi yang menyebabkan pelbagai demonstrasi dan kerusuhan pada bulan Mei 1998 menjadi fragmen baru kehidupan Prabowo.

Ia kemudian diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ABRI saat bintangnya sedang bersinar karena dianggap sebagai sosok yang bertanggungjawab atas situasi nasional dari tahun 1997 sampai 1998.

Tidak ada protes dari Prabowo, alih-alih melawan keputusan pemberhentian terhadap dirinya. Yang ada hanyalah rasa pasrah dengan menerima stigma sebagai orang yang paling dipersalahkan atas semua tuduhan padanya. Tujuannya tentu saja untuk menjaga nama baik institusi yang telah membesarkannya yaitu ABRI.

Peristiwa itu sempat mengubur mimpinya, karena tidak ada prajurit muda di TNI yang bintangnya lebih bersinar daripada Prabowo yang selangkah lagi akan paripurna di TNI dengan menjadi Jenderal Bintang 4.

Selepas diberhentikan dari dinas ABRI, Prabowo sempat melipir sementara ke Negara Yordania. Ia menemui sahabatnya Abdullah II bin Al-Hussein (sekarang Raja Yordania) yang sebelumnya menjadi temannya mendapatkan pendidikan militer di Fort Benning Amerika Serikat.

Di Yordania, ia belajar bisnis dan membangun usaha. Akan tetapi, di antara perjuangannya bangkit kembali dari keterpurukan, ia justru mendapatkan kabar dari pemerintah bahwa perpanjangan dokumen passportnya ditolak yang membuatnya hampir mengalami statelles (tanpa kewarganegaraan).

Pada tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) akhirnya mengutus Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Luhut Binsar Panjaitan dan suami Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, (alm) Taufik Kiemas untuk menjemputnya kembali ke Indonesia.

Berpolitik dan Kalah Berkali-kali

Setelah tiba di tanah air, Prabowo memperkuat modal ekonominya. Ia membangun pelbagai bisnis dari perusahaan kertas, pertambangan hingga perkebunan.

Sejalan dengan itu, ia juga bergabung dengan beberapa organisasi dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia (APPSI) dan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

Namanya mulai muncul kembali ke pelbagai pemberitaan dengan citra sebagai seorang pengusaha. Perlahan konstruksi sosialnya di publik mulai positif dengan aktivitas yang ia jalani sebagai masyarakat sipil. Dari situ, pada tahun 2003,

Prabowo kembali ke Partai Golkar dengan posisi jabatan sebagai Anggota Dewan Penasihat. Juga tak lama berselang, ia maju dalam konvensi Capres dari Partai Golkar untuk Pilpres 2004. Namun, ia kalah karena akhirnya Wiranto lah yang menjadi Capres Partai Golkar di Pilpres 2004.

Kekalahannya di konvensi Capres Partai Golkar menyadarkannya bahwa jika tetap bertahan ia akan sangat sulit mendapatkan kesempatan maju sebagai Capres. Pasalnya di Munas Golkar 2004, Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum yang otomatis akan memberi ruang kesempatan lebih besar untuk maju kembali dari Partai Golkar di Pilpres 2009.

Pada 6 Februasi 2008, Prabowo akhirnya mendeklarasikan pendirian partai baru yaitu Partai Gerindra. Ia besarkan partai itu, ia rawat hingga menjadi salah satu partai yang terbesar yang kita kenal hari ini.

Pun sejak pertama kali menjadi peserta pemilu, Partai Gerindra mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan persentase suara dan perolehan kursi dari pemilu ke pemilu terus mengalami kenaikan yaitu 4,46 persen (26 kursi) di Pemilu 2009 kemudian 11,81% persen (73 kursi) di Pemilu 2014 lalu 12,57 persen (78 kursi) di Pemilu 2019 dan 13,22 persen (86 kursi) di Pemilu 2024.

Tidak hanya itu, pada 4 (empat) Pilpres terakhir bersama Partai Gerindra, Prabowo dari pemilu ke pemilu selalu hadir menjadi Capres atau Cawapres. Mulai dari menjadi Cawapres dari Megawati di Pilpres 2009 yang berakhir kekalahan kemudian kalah kembali di Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Sang Pemersatu Bangsa

Kekalahan Prabowo di Pilpres 2019 menyebabkan pembelahan yang esktrim di masyarakat. Residu yang ditinggalkan sangat merusak yang mengakibatkan konflik di masyarakat akar rumput. Demi menjaga pesatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh, Prabowo akhirnya memutuskan menerima pinangan Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju masa bakti 2019-2024.

Rekonsiliasi itu awalnya banyak mendapatkan cibiran dan penolakan. Namun, pilihan tetap diambil oleh Prabowo dengan segala konsekuensi yang akan diterimanya. Termasuk ditinggalkan pemilihnya.

Kemudian, ketika bergabung di Kabinet Presiden Jokowi, secara perlahan ia memulihkan hubungannya dengan pelbagai tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya sempat beseberangan politik dengannya dari Wiranto (Partai Hanura), Surya Paloh (Partai Nasdem) hingga Megawati (PDI Perjuangan).

Sikap Prabowo itu kemudian mendapatkan atensi positif dari masyarakat. Selanjutnya pada Pilpres 2024, ia akhirnya memilih putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya. Dan pasangan Prabowo-Gibran akhirnya terpilih menjadi Presidaen dan Wakil Presiden 2024.

Pasca terpilih menjadi presiden, sikap pemersatunya masih ia panggungkan. Ia merangkul pihak-pihak yang kalah di Pilpres dengan membangun komunikasi baik dengan parta-partai maupun dengan pasangan Capres yang kalah. Dan yang paling menyita perhatian publik adalah saat Prabowo mengeluarkan amnesti-abolisi untuk dua tokoh yaitu Hasto Kristiyanto (Sekjen PDI-P) dan Tom Lembong (Timses Anies-Muhaimin).

Tidak hanya itu saja, di masa pemerintahannya, ia juga berhubungan baik dan memberikan amanah jabatan di kabinetnya bagi sosok atau keluarga langsung dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberhentikan dirinya dari dinas ABRI tahun 1998 yaitu Djamari Chaniago yang saat ini menjabat Menko Polkam, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) putera dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan hingga Taufik Hidayat yang merupakan menantu dari Agum Gumelar merupakan Wakil Menpora di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sifat Prabowo yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan merangkul semua tokoh dan elemen bangsa tentu menjadi sebuah kebaruan dalam kepemimpinan nasional. Sifat kepemimpinan dari seorang patriot bangsa yang mungkin belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah politik Indonesia.

(Sumber:74 Tahun Presiden Prabowo: Di Balik Upaya Merangkul Semua Pihak.)

Jakarta (VLF) – Jumat lalu, Grace Jin Drexel menerima pesan singkat dari ayahnya, seorang pendeta terkemuka di China yang bernama Jin Mingri.
Dalam pesan tersebut, sang ayah meminta Jin untuk mendoakan seorang pendeta lain yang menghilang, diduga ditahan saat berkunjung ke Shenzen yang berlokasi di selatan.

“[Namun] tak lama setelah itu, saya mendapat telepon dari ibu. Ia mengaku tidak bisa menghubungi ayah,” kata Jin Drexel yang menetap di Amerika Serikat, kepada BBC.

Beberapa jam kemudian, keluarga kemudian menyadari bahwa Jin Mingri rupanya turut menjadi bagian dari apa yang disebut para aktivis sebagai penangkapan terbesar terhadap umat Kristen di China dalam beberapa dekade terakhir.

Kini, sejumlah pihak khawatir bahwa penangkapan 30 umat Kristen yang terafiliasi dengan jaringan Gereja Zion yang didirikan Jin Mingri adalah penanda awal dari penindasan lebih besar terhadap gereja bawah tanah di China.

Mereka merujuk undang-undang baru di China yang ditengarai bertujuan untuk membatasi aktivitas gereja bawah tanah, serta meningkatnya tekanan dari aparat terhadap para jemaat dalam beberapa bulan terakhir.

Kenapa Pemerintah China menangkap mereka?

Kendati dipimpin Partai Komunis China yang menganut ideologi ateis, negara tersebut memiliki populasi kristen tergolong besar. Pemerintah mencatat dalam beberapa tahun terdakhir, terdapat sekitar 38 juta umat Protestan dan hampir enam juta umat Katolik.

Namun, angka tersebut kemungkinan hanya mencakup jemaat gereja yang terdaftar secara resmi di bawah Asosiasi Katolik Patriotik dan Gerakan Patriotik Tiga-Diri untuk Protestan, yang menekankan kesetiaan kepada China dan Partai Komunis.

Para pegiat hak asasi manusia (HAM) dan akademisi memperkirakan puluhan juta warga China lainnya beribadah di gereja-gereja bawah tanah yang tidak terdaftar, atau yang dikenal sebagai house church. Gereja ini tidak mengikuti ideologi resmi negara.

Selama bertahun-tahun, gereja semacam itu pun telah menerima dampak pengetatan dan sikap keras pemerintah China.

Gedung-gedung mereka dihancurkan, salib-salib dicopot dari ruang publik, sementara materi keagamaan diawasi semakin ketat. Bahkan, beberapa aplikasi Kristen telah dilarang beredar di negara tersebut.

Pada 2005 dan 2018, pemerintah memperbarui serta memperketat regulasi terhadap kelompok keagamaan. Sementara pada 2016, Presiden Xi Jinping menyerukan “sinisisasi” agama, yakni upaya menyesuaikan agama dengan nilai-nilai Tiongkok.

Gereja bawah tanah seperti Zionyang didirikan Jin Mingrisangat terdampak oleh aturan 2018, yang mewajibkan izin pemerintah untuk beribadah di ruang publik.

Beberapa gereja terpaksa menghentikan kegiatan publik dan beralih ke layanan daring, atau bahkan menutup diri sepenuhnya.

Tahun-tahun berikutnya pun tak lebih baik, diwarnai penangkapan dan vonis terhadap beberapa pendeta terkemuka.

Operasi penangkapan besar-besaran

Beberapa bulan terakhir, tanda-tanda pengetatan bahkan kian terasa.

Pada Mei lalu, pendeta Gao Quanfu dari Gereja Light of Zion di Xi’an ditahan atas tuduhan “menggunakan aktivitas takhayul untuk merusak pelaksanaan hukum.”

Sebulan berselang, beberapa anggota Gereja Linfen Golden Lampstand di Shanxi dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan penipuantudingan yang dinilai para pegiat HAM sebagai tuduhan palsu.

Pada September, pemerintah juga mengumumkan kode etik daring baru bagi para pemuka agama, yakni izin khotbah daring hanya diberikan kepada mereka yang telah mengantongi lisensi.

Kebijakan ini dipandang sebagai upaya untuk membatasi layanan ibadah daring gereja-gereja bawah tanah.

Cina menahan para anggota sekte ‘Yesus perempuan’
Agama Kristen Cina sebentar lagi akan ada?
Pihak berwenang Cina mengasingkan seorang uskup
Jin Drexler menambahkan, anggota Gereja Zion juga menghadapi interogasi dari polisi dalam beberapa bulan terakhir.

Tindakan itu dipandang para anggota gereja sebagai sinyalemen menjelang penindasan yang sebenarnya. Namun, mereka tak menyangka bahwa skalanya bakal semasif ini.

Pada Jumat dan Sabtu lalu, otoritas China melancarkan operasi besar-besaran di setidaknya sepuluh kota, termasuk kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

Dari rangkaian operasi tersebut, pihak gereja menyatakan bahwa sejumlah pendeta, pemimpin, dan jemaat gereja telah dicokok otoritas China, termasuk Jin yang ditangkap di markas utamanya di Beihai, Provinsi Guangxi.

BBC memperoleh salinan surat resmi penahanan Jin yang dikeluarkan oleh biro keamanan publik Beihai. Surat itu menyebutkan bahwa Jin ditahan di Penjara Nomor Dua Beihai serta diduga telah melakukan “penggunaan ilegal jaringan informasi.”

BBC telah meminta konfirmasi dari otoritas setempat mengenai penahanan tersebut.

Getty ImagesTercatat ada 38 juta umat Protestan dan 6 juta umat Katolik di China, namun diyakini ada lebih puluhan juta warga China menghadiri gereja bawah tanah

Belakangan, beberapa anggota gereja yang ditangkap memang telah dibebaskan, tapi sebagian besar masih ditahan. Beberapa di antaranya berada di penjara yang sama dengan Jin.

Corey Jackson, pendiri kelompok advokasi Kristen Luke Alliance, mengatakan penangkapan dengan skala nasional seperti sekarang adalah yang pertamabelum pernah terjadi sebelumnya.

“Kami memperkirakan ini hanya awal dari penindasan yang lebih besar,” ujar Corey, seraya menambahkan bahwa gereja bawah tanah lain kini mulai bersiap menghadapi penangkapan serupa.

Kelompok advokasi Kristen lainnya, Open Doors, menilai skala penangkapan ini signifikan.

“Gereja Zion dikenal luas dan vokal, serta mungkin telah mencapai tingkat organisasi yang membuat pihak berwenang gelisah serta merasa sudah bisa dikendalikan,” kata seorang juru bicara Open Doors.

Ia memperingatkan bahwa “kebijakan pemerintah China untuk menindak gereja rumah akan terus berlanjut”, serta menilai otoritas berpotensi akan menuduh lebih banyak anggota gereja dengan kasus penipuan atau kejahatan ekonomi “sebagai strategi intimidasi.”

Sean Long, pendeta Gereja Zion yang kini berbasis di Amerika Serikat, mengatakan bahwa gereja lain kemungkinan akan menjadi sasaran berikutnya karena “gelombang baru penganiayaan agama tengah berkembang cepat di seluruh China.”

Ia menyebut penangkapan terbaru ini sebagai “penyisiran sistematis” untuk “mencabut akar Zion,” dan mengutip pepatah China yang menyatakan “membunuh ayam untuk menakuti monyet”.

“Zion adalah ayam itu. Kami yang paling berpengaruh Ini untuk menakuti gereja dan umat Kristen lain di Tiongkok,” ujar Sean Long.

Terkait peristiwa ini, juru bicara Kedutaan Besar China di London mengatakan, “Kami ingin menegaskan bahwa warga China menikmati kebebasan beragama sesuai hukum. Namun, semua kelompok dan aktivitas keagamaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan di China.”

Awal pekan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa pemerintah “menentang keras campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri China, dengan dalih isu agama,” sebagai tanggapan atas kecaman Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terhadap penangkapan gereja Zion.

Bagaimana asal muasal gereja?

Kisah Gereja Zion bermula dari sosok Jin Mingri, yang juga dikenal dengan nama Ezra Jin.

Lahir pada 1969 di Provinsi Heilongjiang yang berlokasi di timur laut China, Jin tumbuh sebagai penganut setia ideologi negara.

Namun, semuanya berubah pada 1989, ketika ia menjadi mahasiswa di Universitas Beijing dan ikut serta dalam gerakan pro-demokrasi yang berujung tragis dalam peristiwa Tiananmen.

Meskipun ia tidak berada di lokasi saat pembantaian terjadi pada 4 Juni, peristiwa itu mengubah hidupnya.

“Itu momen yang sangat penting. Sepanjang hidupnya, ia [Jin Mingri] percaya pada negara,” kata Jin Drexel.

“[Namun] ketika keyakinan itu dikhianati, seluruh pandangannya runtuh. Itu menjadi momen besar dalam perjalanan imannya.”

Cina, Vatikan dan sebuah kesepakatan kontroversial
Kisah anak Muslim yang tinggal di keluarga Cina-Kristen
Pendeta di Cina dipenjara atas tuduhan korupsi
Awalnya Jin mendalami agama di Gereja Tiga-Diri.

Pada 2002, ia pindah ke Amerika Serikat bersama istri dan putrinya untuk belajar di seminari di California, di mana kedua putranya kemudian lahir.

Keluarga itu kembali ke China pada 2007 agar Jin Mingri bisa melanjutkan pelayanannya. Namun, ia memutuskan mendirikan gereja independen setelah tidak lagi sejalan dengan doktrin Gereja Tiga-Diri yang menekankan kesetiaan kepada negara.

“Ia tidak bisa menjadi pendeta karena di sana bukan gereja yang berkenan kepada Tuhan Kamu tidak bisa melayani dua tuan,” ujar Jin Drexel.

Semula, Gereja Zion adalah kelompok kecil beranggotakan 20 orang dan mengambil tempat di sebuah rumah di Beijing.

Seiring waktu, gereja kemudian berkembang dan mulai menggelar kebaktian di aula besar dalam gedung perkantoran.

Namun, seiring bertambahnya pengaruh, pengawasan pun meningkat. Pada 2018, otoritas China meminta gereja memasang kamera CCTV di gedung tersebut dengan alasan keamanan.

Ketika gereja menolak, jemaat mulai menghadapi apa yang disebut para pemimpin gereja sebagai bentuk pelecehan. Tak lama, gereja kemudian ditutup.

Pemerintah memberlakukan larangan keluar negeri terhadap Jin Mingri dan menempatkannya di bawah pengawasan ketat, sementara keluarganya dan beberapa anggota gerejatermasuk Sean Long, berhasil meninggalkan China menuju AS.

Sejak insiden itu, Gereja Zion lantas bersalin ke model hibrida, menggabungkan ibadah daring besar dengan pertemuan kecil secara langsung.

Kini gereja itu memiliki sekitar 100 cabang di 40 kota di antero China, dengan lebih dari 10.000 pengikut.

Meski nasib Jin Mingri dan para jemaat yang ditahan masih belum pasti sampai saat ini, bahkan penindasan yang lebih luas masih membayangi, Sean Long yakin bahwa Gereja Zion dan gereja bawah tanah di China akan tetap bertahan.

“Penganiayaan tidak bisa menghancurkan gereja,” pungkasnya.

“Jika kita melihat sejarah, di mana ada penindasan, di situ pula muncul kebangkitan.”

Mengapa hubungan China dan Vatikan kontroversial dan rumit?
Ketika China nyatakan perang dengan burung gereja dan jutaan orang mati kelaparan
Cina menahan para anggota sekte ‘Yesus perempuan’

(Sumber:China Tangkap Pendeta dan Jemaat Jaringan Gereja ‘Bawah Tanah’.)

Jakarta (VLF) – Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin meminta bantuan arsitek untuk memperindah beberapa tempat di Jakarta. Ia akan memanfaatkan lembaga baru yang diinisiasi oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).
“Saya ingin mengundang tadi kan ada Lembaga Bantuan Arsitek (LBA). Pemerintah Jakarta ingin dibantu oleh arsitek. Kalau Pramono enggak mungkin lah, pasti kami bayar (arsitek) jangan khawatir,” ujar Pramono di Blok M Hub, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2025).

Hal itu disampaikan Pramono saat membuka acara Jakarta Architecture Festival 2025 yang mengusung tema ‘Reimagining Space’. Kegiatan itu diselenggarakan selama 16-26 Oktober 2025 di Blok M Hub, Jakarta Selatan.

“Saudara-saudara sekalian kenapa saya sangat berkeinginan untuk datang ke sini (JAF 2025), karena temanya itu kan tentang reimagining space,” ucapnya.

Dengan bantuan arsitek, ia ingin membenahi monorel di Rasuna Said. Pramono mau membuat jalanan di sana indah dan rapi serta jalan pedestrian pun diperbaiki. Dengan begitu, jalan tersebut tidak kalah dengan Jalan Sudirman dan Thamrin.

Ia sudah berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait monorel tersebut. Pihaknya pun mendapatkan nasihat hukum untuk menjalankan pembenahan itu.

“Saya sudah meminta untuk awal Januari kita akan memulai untuk membenahi jalan Rasuna Said. Saya mau tempat itu dibuat indah, maka sentuhan arsitekturnya juga harus ada,” katanya.

Kemudian, Pramono juga akan meminta bantuan arsitek untuk menjadikan Rumah Sakit Sumber Waras menjadi rumah sakit yang ikonik. Ia sudah mendapatkan lampu hijau dari KPK untuk mengubah rumah sakit tersebut menjadi tempat untuk Rumah Sakit Kelas A.

“Saya pengin karena ini tempatnya betul-betul di tengah kota, sangat strategis. Sekali-sekali kita punya rumah sakit yang ikonik. Nggak hanya kotak dan sebagainya lah, ada ornamen Betawi misalnya,” imbuhnya.

Kedua hal itu disampaikannya karena Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Jakarta, Teguh Aryanto, mendeklarasikan telah dibentuknya Lembaga Bantuan Arsitek.

Sementara itu, Teguh mengatakan IAI membentuk Lembaga Bantuan Arsitektur untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Masyarakat tersebut dapat berkonsultasi soal desain rumah yang sehat dan nyaman meski punya lahan yang sempit.

Menurutnya, ada sejumlah masyarakat Jakarta yang memiliki tanah warisan berukuran 20-30 meter persegi. Mereka dipersilakan untuk datang untuk konsultasi soal desain rumah dengan LBA di JAF 2025.

“Kami juga membentuk yaitu Jakarta LBA, Lembaga Bantuan Arkitektur. Artinya kami akan hadir bila mana para golongan masyarakat yang kurang mampu membutuhkan akses terhadap arsitek, kami siap hadir untuk membantu mereka bisa sampai kepada PBG (persetujuan bangunan gedung),” ucap Teguh.

Di samping itu, JAF sendiri merupakan sebuah perayaan yang dipersembahkan arsitek Jakarta untuk masyarakat Jakarta. Teguh mengajak masyarakat untuk hadir dan menikmati pameran di festival tersebut secara gratis.

“Kami memastikan dan meyakinkan kepada masyarakat dan warga kota bahwa arsitek yang selama ini sering dipikir bahwa arsitek hanya untuk golongan menengah ke atas, kami ingin pastikan bahwa arkitek itu adalah arkitek untuk semua, artinya untuk semua golongan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan JAF menampilkan hasil sayembara, salah satunya soal desain rumah sehat di lahan yang sempit. Hasil sayembara itu pun akan dibukukan agar masyarakat bisa mendapat inspirasi arsitektur.

Lalu, acara ini juga menampilkan hasil dari Jakarta Toilet Project. Proyek itu bermaksud untuk mendapatkan desain toilet yang berfungsi dengan baik di Jakarta. Hal ini pun terinspirasi dari proyek di Tokyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

(Sumber:Pramono Mau Gandeng Arsitek buat Permak Jakarta.)

Jakarta (VLF) – Sebanyak 35 legislator menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tenri Walinonong. Mereka lantas mengusulkan agar Andi Tenri Walinonong dicopot dari pimpinan DPRD Bone setelah dianggap tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
Mosi tidak percaya disampaikan lewat surat yang ditujukan ke pimpinan DPRD Bone pada Jumat, 10 Oktober 2025. Dalam surat tersebut, Andi Tenri Walinonong dituding telah melakukan pelanggaran tata tertib atau kode etik sebagai ketua DPRD Bone.

Surat tersebut ditandatangani 35 anggota DPRD Bone dari 8 fraksi, yakni Gerindra, PKB, PPP, Golkar, PKS, Demokrat, NasDem dan Fraksi Ampera. Tiga wakil ketua DPRD Bone turut menyatakan mosi tidak percaya kepada Andi Tenri Walinonong.

“Ada 35 anggota DPRD Bone yang menyatakan mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD,” ungkap Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Bone Adriani Alimuddin Page kepada detikSulsel, Rabu (15/10/2025).

Adriani menyebut ketua DPRD Bone sudah banyak melakukan kesalahan fatal lewat kebijakannya yang seringkali memicu polemik. Salah satunya terkait penolakan hasil keputusan 8 fraksi terkait penetapan nama sekretaris dewan (sekwan).

“Persoalan yang dia buat mulai dari polemik sekwan, yang 8 fraksi menyetujui dan dia (Andi Tenri Walinonong) menolak. Jarang memimpin rapat dengan alasan yang tidak jelas,” paparnya.

Andi Tenri Walinonong dituding kerap tidak mengindahkan hasil keputusan alat kelengkapan dewan (AKD). Situasi ini membuat ketua DPRD Bone dinilai tidak mampu mengaplikasikan asas kolektif kolegial.

“Rapat paripurna dia lakukan walk out, dan sudah dilakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk kunjungan kerja tapi tidak ditandatangani,” tambah Adriani.

Ketua DPRD Bone Diusulkan Dicopot

Adriani menegaskan, akumulasi dari berbagai masalah selama kepemimpinan Andi Tenri Walinonong mendasari pengajuan mosi tidak percaya. Pihaknya menyesalkan ketua DPRD Bone tidak mampu berkomunikasi dengan baik antarsesama legislator.

“Ketua DPRD Bone telah bertindak dengan sewenang-wenang serta tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan objektif kepada sesama anggota DPRD, tidak mencerminkan etika pimpinan DPRD dalam beberapa kesempatan,” jelas Adriani.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik turut disampaikan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone. Total 35 legislator yang melayangkan mosi tidak percaya bahkan meminta agar Andi Tenri Walinonong dicopot dari ketua DPRD Bone.

“Kami sudah masukkan ke BK untuk diberikan sanksi tegas serta direkomendasikan untuk penggantian karenanya telah secara nyata dan patut dianggap lalai dari tugas-tugas pokok serta fungsinya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bone,” paparnya.

Adriani menambahkan, pihaknya tidak ingin permasalahan di DPRD Bone berlarut-larut. Menurut dia, kebijakan Andi Tenri Walinonong selama ini telah menghambat kinerja atau aktivitas kedewanan.

“Seperti pembahasan dan penandatanganan penetapan APBD-P tahun anggaran 2025 yang terkesan dibuat lama dan terlambat karena ego personal ketua yang berimplikasi pada terganggunya pula pelayanan masyarakat secara tidak langsung,” jelas Adriani.

Ketua DPRD Bone Hadapi Rekan Separtai

Sebanyak 8 anggota Fraksi Gerindra DPRD Bone turut melayangkan mosi tidak percaya kepada Andi Tenri Walinonong yang merupakan rekan separtainya. Mereka adalah Andi Purnama Sari Amier, Andi Yusuf Nuryawan, Sulfiana, Bustanil Arifin Amri, Abdul Hamid, Andi Unru dan Andi Muh Fadel.

“Iya (Gerindra nyatakan mosi tidak percaya), biarlah berjalan normatif,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bone Andi Purnama Sari Amier yang dikonfirmasi terpisah.

Andi Purnama Sari enggan berbicara lebih jauh terkait sikap Fraksi Gerindra tersebut. Dia mengaku perkara ini belum sampai dilaporkan secara langsung kepada Partai Gerindra.

“Terkait alasannya sama semua anggota DPRD yang lain. Belum ada ke internal partai (soal Fraksi Gerindra ikut melayangkan mosi tidak percaya ke ketua DPRD Bone),” imbuh Andi Purnama Sari.

Pembelaan Ketua DPRD Bone

Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong menanggapi santai mosi tidak percaya yang dilayangkan 35 legislator. Perempuan yang akrab disapa Andi Nonong ini beranggapan, kondisi tersebut bagian dari dinamika dalam lembaga perwakilan rakyat.

“Mosi tidak percaya adalah hak bagi anggota DPRD dan selama ini saya selaku Ketua DPRD melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan regulasi. Apa yang saya lakukan murni bentuk keberpihakan saya terhadap rakyat,” ucap Andi Nonong kepada detikSulsel, Rabu (15/10).

Andi Nonong menjelaskan, tindak lanjut dari pengajuan mosi tidak percaya ada mekanisme tersendiri yang mesti dilalui. Namun dia siap menghadapi situasi tersebut jika perkara ini sudah bergulir di BK DPRD Bone.

“Sebenarnya tidak dikenal istilah mosi tidak percaya, itu hanya sebatas letupan emosi dan wilayah moral saja. Aspek hukum tidak dikenal, karena ada mekanisme tersendiri soal pengangkatan dan pemberhentian ketua DPRD,” tegasnya.

Dia lantas menanggapi tudingan yang dilayangkan kepadanya di balik munculnya mosi tidak percaya tersebut. Andi Nonong beranggapan tuduhan melakukan pelanggaran asas kolektif dan kolegial tidak berdasar.

“Seluruh keputusan yang saya ambil sebagai Ketua DPRD Bone senantiasa berdasarkan hasil rapat pimpinan, rapat Badan Musyawarah (Bamus), serta koordinasi dengan seluruh unsur fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD),” tutur Andi Nonong.

Dia kembali menegaskan bahwa perbedaan pandangan terhadap hasil keputusan fraksi merupakan hal yang wajar dan bukan bentuk pelanggaran tata tertib. Andi Nonong mengaku sudah berupaya mengakomodir setiap rekomendasi dari seluruh fraksi.

“Bahwa sikap kehati-hatian saya dalam menyikapi keputusan fraksi maupun rekomendasi pemerintah daerah semata-mata untuk memastikan setiap keputusan DPRD Kabupaten Bone memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak menimbulkan potensi masalah administratif di kemudian hari,” terangnya.

Sikapnya itu diklaim sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjaga muruah dan kehormatan lembaga DPRD Bone. Dia memastikan segala kebijakannya bukan karena urusan personal melainkan demi kepentingan bersama.

“Saya menegaskan bahwa tidak ada sikap sewenang-wenang, diskriminatif, atau menghalangi kinerja anggota DPRD. Seluruh agenda dan kebijakan dewan tetap berjalan sebagaimana mestinya, termasuk pembahasan APBD-P dan kegiatan alat kelengkapan dewan,” tegas Andi Nonong.

Dia kembali menegaskan bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak menyampaikan pendapat maupun kritik. Namun Andi Nonong berharap mosi tidak percaya yang ditujukan kepadanya disampaikan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib dan kode etik DPRD Bone.

“Sehingga setiap laporan ataupun mosi, wajib disampaikan melalui mekanisme resmi dan diuji melalui Badan Kehormatan (BK), bukan disebarluaskan secara terbuka sebelum proses pemeriksaan dilakukan,” jelasnya.

BK DPRD Bone Belum Terima Laporan

Sementara itu, BK DPRD Bone mengaku belum menerima surat laporan terkait mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD. Pihaknya pun belum bisa menindaklanjuti perkara tersebut.

“Tembusan ke BK belum ada itu. Makanya saya belum bisa bicara,” ujar Ketua BK DPRD Bone Bahtiar Malla kepada detikSulsel, Rabu (15/10).

Bahtiar menuturkan, pengadu melayangkan surat mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD Bone. Pihaknya sudah melakukan pengecekan ke Sekretariat DPRD Bone, namun surat itu belum ditembuskan ke BK.

“Sampai sekarang belum ada tembusan. BK belum terima itu surat. Saya tadi tanya ke sekretariat belum ada tembusan ke BK. Seandainya sudah ada tembusan ke BK, saya tindaklanjuti sesuai tata beracara BK,” paparnya.

Politisi PDIP ini menegaskan, BK DPRD Bone bisa bertindak jika surat laporan sudah diterima. Bahtiar turut menegaskan bahwa tindak lanjut terkait mosi tidak percaya ada mekanismenya yang disampaikan lewat paripurna.

“Dalam regulasi, hasilnya nanti itu disampaikan dalam paripurna. Hasil proses tata beracara BK, ini kan awal belum bisa disampaikan,” pungkas Bahtiar.

(Sumber:Kursi Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong Digoyang Mosi Tidak Percaya.)

Jakarta (VLF) – Perang dagang China dan Amerika Serikat (AS) kian nyata. Terbaru, China dan AS saling mengenakan tarif khusus untuk kapal kedua belah pihak yang masuk pelabuhan.
China mengenakan tarif berlabuh khusus untuk kapal asal AS, dan sebaliknya Negeri Paman Sam juga mengenakan tarif khusus untuk kapal asal Negeri Tirai Bambu yang berlabuh di wilayah mereka.

Melansir SCMP, Rabu (15/10/2025), memanasnya tensi perang dagang kedua negara ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap industri pelayaran global. Sebab kebijakan tarif khusus berlabuh ini akan menimbulkan ketidakpastian global serta kenaikan biaya pengiriman barang.

Para analis mencatat kebijakan biaya tambahan di pelabuhan China menargetkan kapal-kapal yang dibangun, berbendera, dimiliki, atau dioperasikan oleh AS. Selain itu mereka juga menargetkan kapal-kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh entitas mana pun yang 25% saham atau lebih dipegang oleh entitas bisnis AS.

Sementara tarif tambahan ini akan dibebaskan untuk kapal-kapal milik atau yang dibangun di China. Kemudian mereka juga tidak akan mengenakan biaya untuk kapal kosong yang tiba untuk diperbaiki.

“Aturan kepemilikan 25% lebih dalam tindakan pembalasan China memperluas jangkauan kebijakan tersebut bahkan hingga ke kapal-kapal negara ketiga yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas yang memiliki hubungan finansial dengan AS, sehingga memperluas jangkauannya terhadap armada global,” tulis para analis dalam catatan riset HSBC Global.

Tarif berlabuh tambahan ini diperkirakan akan membuat ekspor pertanian AS mengalami kerugian biaya yang cukup besar. Begitu juga entitas lain yang memiliki keterkaitan dengan AS.

“Pedagang bijih besi utama, termasuk Vale, dilaporkan sebagian besar kepemilikannya dipegang oleh investor AS dan juga dapat terkena dampak besar,” menurut laporan HSBC tersebut.

Meski begitu menurut Direktur Drewry Maritime Research, Jayendu Krishna, aturan pengecualian untuk kapal buatan China dapat memberikan keringanan bagi entitas pemilik kargo maupun operator pengiriman, mengingat kapal buatan China memiliki pangsa pasar yang besar dalam industri global.

Tercatat sekitar 36% armada global terdiri dari kapal buatan China, dengan porsi sekitar 48% untuk kapal pengangkut curah kering, 30% untuk kapal kontainer dan 23% untuk kapal tanker minyak mentah yang sampai saat ini masih berlayar

“Hal ini memberi operator fleksibilitas lebih besar dan memungkinkan mereka menyesuaikan penempatan kapal, tetapi tantangan operasional tetap ada karena pemilik kapal mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merevisi jadwal pengiriman mereka,” tambah Krishna.

Sementara itu, biaya pelabuhan AS diramal dapat membebani 10 operator teratas dunia dengan biaya sebesar US$ 3,2 miliar atau Rp 53,06 triliun pada tahun 2026, dengan armada Cosco Group milik negara China yang paling terdampak.

Namun hingga saat ini Beijing mengaku masih memberikan ruang untuk negosiasi, karena dalam peraturannya menyatakan bahwa cakupan, tarif, dan tanggal efektif biaya pelabuhan khusus akan disesuaikan secara dinamis sesuai kebutuhan.

“Jika AS membatalkan biaya pelabuhan, biaya China juga akan ditarik. Jika AS menurunkan tarif, China akan mengikutinya,” ujar Ren Yanbing, seorang pengacara maritim dan mitra di firma hukum Dentons.

(Sumber:Perang Dagang Makin Panas, AS & China Saling Jegal.)